MATERI BIMBINGAN TEKNIS Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara
Perizinan dan Rekomendasi untuk Pemanfaatan Ruang KBU
Rabu, 09 Oktober 2013 , Hotel Baltika Kota Bandung
PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
KBU KAWASAN BANDUNG UTARA APAKAH ITU KAWASAN BANDUNG UTARA (KBU) ? KBU adalah kawasan yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan di sebelah utara dan timur dibatasi oleh punggung topografi yang menghubungkan puncak gunung Burangrang, Masigit, Gedongan, Sunda, Tangkubanparahu dan Manglayang, sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh garis (kontur) 750 m di atas permukaan laut ( dpl ) yang secara geografis terletak antara 107 0 27’ – 107 0 Bujur Timur, 60 44’ – 60 56’ Lintang Selatan
Perda Provinsi Jawa Barat No.1 Tahun 2008 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara
PETA Kawasan Bandung Utara
Luas KBU : 38.548,33 Ha
Kab. Bandung Barat: 6 Kecamatan 49 Desa
Kota Cimahi: 2 Kecamatan 8 Kelurahan
Kota Bandung: 10 Kecamatan 30 Kelurahan
Kab. Bandung: 3 Kecamatan 20 Desa/Kelurahan
Kab. Bandung Barat : 6 kec, 49 desa (24.820,9 ha)
Luas KBU : 38.548,33 Ha Kab. Bandung : 3 kec, 2 kelurahan, 18 desa (9.152,66 ha)
Kota Cimahi : 2 kecamatan, 8 kelurahan (1.446,58 ha)
Kota Bandung : 10 kec, 30 kelurahan ( 3.128,19 ha)
Wilayah Administratif KBU Kab. Bandung
Kota Bandung
1. Kec. Cileunyi Sebagian (ds.Cileunyi kulon, Cileunyi wetan, Cimekar, Cinunuk, Cibiru wetan)
1. Kec. Sukasari Kel. Sarijadi, Sukarasa, Gegerkalong Isola
6. Kec.Cibeunying Kaler
2. Kec. Cimenyan Ds.Cimenyan, Mandalamekar, Ciburial, Mekarsaluyu, Mekarmanik, sebagian ds. Cikadut, Sindanglaya, Padasuka, Kel. Cibeuying
2. Kec. Sukajadi Kel. Sukawarna, Sebagian Kel (Pasteur, Cipedes, Sukagalih, Sukabungah )
7. Kec. Mandalajati
3. Kec. Cilengkrang Ds. Cilengkrang, Cipanjalu, Malatiwangi, Ciporeat, Sebagian ds Girimekar, Jatiendah
3. Kec. Cicendo Sebagian Kel (Sukaraja, Husein Sastranegara )
8. Kec. Cibeunying
4. Kec. Cidadap Kel (Hegarmanah, Ciumbuleuit, Ledeng )
9. Kec. Ujungberung Sebagian Kel. Pasirjati, Pasirwangi, pasanggrahan
5. Kec. Coblong Kel Dago, Sebagian Kel (Cipaganti, Lebak Gede, Sekeloa, Lebak Siliwangi,
10. Kec. Cibiru
Sebagian Kel. Cigadung
Sebagian Kel. Jatihandap, Sindangjaya, Pasir Impun
Kel. Pasirlayung
Sebagian Kel. Cisurupan, Palasari, Pasirbiru
Kota Cimahi 1. Kec. Cimahi Utara Kel. Citeureup, Sebagian Kel (Cipageran, Cibabat, Pasirkaliki)
2. Kec. Cimahi Tengah Kel. Cimahi, Sebagian kel. (Padasuka, Setiamanah, karangmekar )
Kab. Bandung Barat 1. Kec. Ngamprah Sebagian Ds. Ngamprah, Cilame, Tanimulya, Cimanggu, Bojongkoneng, Mekarsari, Pakuhaji, Sukatani
4. Kec. Cisarua Ds. Jambudipa, CipadaKertawangi, pasirhalang, Pasirlangu, Padaasih, Tugumukti, Sebagian ds Sadangmekar
2. Kec. Cikalong Wetan Sebagian Ds. Cipada, Wangunjaya, Mandalasari, Mekarjaya, Mandalamukti, Ciptagumanti, Cisomang
5. Kec. Padalarang
3. Kec. Lembang Ds. Kayuambon, Lembang, Cikidang, Cikahuripan, Cikole, Gudangkahuripan, Jayagiri, Cibodas, langensari, mekarwangi, Pagerwangi, Sukajaya, Suntenjaya, Wangunsari, Wangunharja, Cibogo
6. Kec. Parongpong
Ds. Tagog Apu, Ds. Campaka Mekar
Ds. Karyawangi, Cihanjuang, Cihanjuang Rahayu, Cihideung, Ciwaruga, Cigugurgirang, Sariwangi
Identifikasi Lokasi KBU ( Contoh )
Cara identifikasi awal lokasi : 1. Cek di Tabel daftar desa/kelurahan yang masuk KBU 2. Bila sebagian desa masuk KBU, perlu pengambilan koordinat lokasi 3. Plot koordinat di peta RTRW kab/Kota, atau peta batas KBU ( Lamp. Perda1/2008) 4. Cek ketinggian hanya diperlukan apabila terdapat perbedaan penafsiran letak lokasi pada garis batas terluar KBU di peta batas KBU dg di RTRW Kab/Kota.
Fakta – fakta penting tentang KBU 1. 60 % potensi air tanah di Metropolitan Bandung berasal dari KBU 2. Secara alami, KBU memiliki fungsi lindung ( resapan air, perlindungan kawasan bawahannya, gerakan tanah, gempa, dan menjaga mikroklimat ) dengan proporsi hampir 87 % dr luasan KBU. 3. Terdapat Kawasan Boscha ( Peneropongan Bintang ) sebagai Cagar Ilmu Pengetahuan, Taman Yunghun Lembang. 4. Hulu sungai Cikapundung yang mengalir membelah Kota Bandung (dan sebagai sumber air baku PDAM Kota bandung, sekira 840 l/dtk)
5. Terdapat Taman Hutan Raya Juanda sekira 590 ha, Kawasan Hutan ( lindung dan produksi ), dan Kawasan Cagar alam dan TWA Tangkuban Parahu. (221 ha ) 6. Terdapat beberapa situs ( batu lonceng – Bukit tunggul, situs kerajaan Thailand / Curug Dago ) 7. Terdapat banyak sumber mata air ( a.l : utk PDAM Kota Bandung, dg debit sekira 190 l/dtk, yaitu mata air cigentur, ciliang, cilaki, ciwangun, cisalada, cicariuk, cibadak, cirateun, cikendi, ciasahan, citalaga, payairan, ciwangi, diolah di resorvoar XI Ledeng )
MENGAPA PERLU PENGENDALIAN KHUSUS DI KBU ? • Kawasan Bandung Utara mempunyai fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan perkembangan kehidupan di Cekungan Bandung • Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan konservasi air di Cekungan Bandung, mengalami pertumbuhan dan perkembangan penggunaan lahan yang tidak terkendali menimbulkan gangguan fungsi lindung baik di kawasan itu sendiri maupun kawasan di bawahnya • Kawasan Bandung Utara perlu dikendalikan dan dipulihkan kembali kondisi fungsi hidroorologisnya, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kehidupan masyarakat secara berkelanjutan
Data Th.2004
Koefisien Wilayah Terbangun Aktual di sebagian besar kawasan sudah melampaui Koefisien Wilayah Terbangun Maksimum-nya ( a.l : Kota Cimahi kecuali kel.Cibabat, Kota Bandung, kel.Jambudipa-Cibogo-Gudangkahuripan-Kayuambon-LembangSukajaya—Tanimulya-Cigugur GIrang-Cihanjuang Rahayu-Cigideung di KBB, kel. Jatiendah-Cileunyi Kulon-Cimekar-Cinunuk-Cikadut-Cibeunying-Padasuka-Sindanglaya di Kab. Bandung
BAGAIMANA PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI KBU ? Kondisi Kawasan Terbangun Semakin Luas, mencapai kurang lebih 26 % dari luas KBU, terutama wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Jalur Lembang – Tangkubanparahu – Cibodas - Parongpong di KBB, Cimenyan dan Ciburial di Kab. Bandung. ( Data Tahun 2012, Evaluasi Diskimrum Jabar )
Area Merah adalah kawasan dengan kategori sangat padat,
Pembangunan vs Potensi dan Kejadian Longsor di KBU
APA SAJA DASAR HUKUM DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KBU ? 1.
2. 3.
4.
5.
6.
6.
7.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); UU NOMOR 32 TAHUN Tentang Lingkungan Hidup ‘ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri E); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38); Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 21 tahun 2009 tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 1 tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pergub. 21 /2009.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara ( Perda 1/2008, Pergub 21/2009,Pergub 58/2 )
Prinsip dalam Penerbitan Izin/Rekomendasi : 1. KBU adalah kawasan yang mempunyai fungsi lindung ( sebagai daerah resapan air, penjaga makro dan mikro klimat Cekungan Bandung ) 2. Perizinan adalah untuk sesuatu yang dasarnya dilarang 3. Perizinan di KBU harus lebih menekankan fungsi pengendalian, serta untuk menjaga fungsi lindung / konservasi di KBU. 4. Setiap kegiatan pembangunan di KBU harus memiliki izin pemanfaatan ruang ( izin lokasi, IPT, IMB ) terlebih dahulu. 5. Setiap bangunan di KBU harus (nya) memiliki izin ( IMB ) 6. Perizinan pemanfaatan ruang yang akan dikeluarkan oleh Kab/Kota harus memperoleh rekomendasi dari Gubernur. 7. Rekomendasi yang diberikan untuk kegiatan dimohon : dapat diberikan rekomendasi ( penuh atau bersyarat ) atau tidak direkomendasikan.
Arahan Zonasi KBU
berdasarkan Pergub no.58/2011 tentang Perubahan Pergub 21/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU (Perda no.1/2008)
Luas Zona 1A : 41,6 %
Luas Zona 1B : 11,4 %
Luas Zona III : 4%
Luas Zona II : 43 % Aturan dan Ketentuan Teknis Tiap Zona dapat dibaca di Pergub 58/2011
LARANGAN DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KBU Pasal 35 Perda Nomor 1 Tahun 2008:
SETIAP ORANG DILARANG: • Mendirikan bangunan di KBU tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Mengubah fungsi pemanfaatan ruang di kawasan lindung. • Melakukan alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis. • Melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.
Ancaman Pelanggaran : SANKSI ( Sanksi Administratif , Sanksi Pidana ) Ps.38 : (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi. ( Undang – Undang )
Ketentuan UNDANG UNDANG No. 26 Tahun 2007 tentang PENATAAN RUANG
Pelanggaran di bidang Penataan Ruang ( ps. 61 : UU 26 Th. 2007 dan ps. 182-186 : PP 15 Th.2010 )
a.
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang. c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan/atau d. Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang – undangan sebagai milik umum.
* PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Ps. 182 – 186 : PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang a.
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 1. Memanfaatkan ruang dg izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 2. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya 3. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya
b.
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang. 1. Tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau 2. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang telah tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
c.
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan/atau 1. Melanggar batas sempadan yg telah ditentukan 2. melanggar ketentuan KDB dan KDH 3. Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan 4. Melakukan perubahan atau sebagian fungsi lahan; dan/atau 5. Tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
d.
Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang – undangan sebagai milik umum. 1. Menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik 2. Menutup akses terhadap sumber air 3. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau 4. Menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki 5. Menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana dan/atau 6. Menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin yang berwenang.
SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DI KBU SANKSI ( ADMINISTRATIF DAN/ATAU PIDANA ) Pasal 38 Perda Nomor 1 Tahun 2008: Setiap pelanggaran ketentuan dalam Perda Provinsi Jawa Barat No.1 Tahun 2008 dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pasal 69, 70, 71& 72 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007: Ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
SIAPA YANG DAPAT DIKENAKAN SANKSI ??
PEMOHON IZIN DAN PEMBERI IZIN !!!
BAGAIMANA UNTUK MEMANFAATKAN RUANG / MELAKUKAN PEMBANGUNAN DI KBU ? MENEMPUH PROSEDUR PERIZINAN DI KAB/KOTA DAN REKOMENDASI GUBERNUR Batasan Pemanfaatan Ruang di KBU,a.l : - Tidak - Tidak - Tidak - Tidak - Tidak - Tidak - Tidak - Tidak - Tidak
di di di di di di di di di
Zona 1A ( kecuali renovasi/membangun di tapak bangunan lama ) rawan gempa sangat tinggi, radius 500 m patahan Lembang daerah gerakan tanah tinggi kelerengan > 40% ( perlu kajian kestabilan tanah ) daerah Indeks Konservasi Potensial sangat Tinggi Kawasan rawan bencana gunung api III, dan alur lava Zona air tanah kritis, zona resapan tinggi sempadan sungai, dan mata air lahan irigasi teknis
Rekomendasi Pemanfaatan Ruang KBU hanya diberikan untuk : -Lahan masih kosong / renovasi bangunan yang ber IMB -Kegiatan yang pro konservasi -Lolos batasan di atas -Yang memenuhi ketentuan teknis ruang dan bangunan untuk KBU ( KDB,KDH,dll )
Tata Cara Memperoleh Izin & Rekomendasi Gubernur Untuk KBU Pemohon izin (antara lain IPPT atau IMB) mengajukan izin kepada instansi perizinan di Kabupaten/Kota (BPPT/BPMP, KPP/BPMPPT Kabupaten/Kota). Pemohon izin mengajukan permohonan rekomendasi Gubernur untuk pemanfaatan ruang di KBU kepada BPPT Provinsi Jawa Barat : Pemohon izin melengkapi persyaratan permohonan rekomendasi Gubernur (Informasi persyaratan dapat dilihat di instansi perizinan Provinsi atau Kabupaten/Kota).
Pemohon izin menyampaikan surat pengantar dan kelengkapan berkas permohonan rekomendasi Gubernur ke BPPT Provinsi Jawa Barat. BPPT Provinsi Jawa Barat akan menyampaikan informasi kemajuan proses rekomendasi, baik apabila permohonan ditolak maupun direkomendasikan.
Surat rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Gubernur atau Kepala BPPT akan disampaikan oleh BPPT Provinsi Jawa Barat kepada pemohon izin. Pemohon izin yang telah mendapat surat rekomendasi Gubernur di KBU dapat melanjutkan proses perizinannya di instansi perizinan di Kabupaten/Kota.
Tata Cara Memperoleh Izin & Rekomendasi Gubernur Untuk KBU
PROSES REKOMENDASI GUBERNUR UNTUK PEMANFAATAN RUANG KBU ( Mulai 1 Maret 2010 Diproses di BPPT )
PERSYARATAN : 1. - Surat Permohonan Rekomendasi ditujukan ke Gub. Melalui BPPT Prov. Jabar - Surat Kuasa ( apabila dikuasakan ) di atas materai - Keterangan bahwa lahan dalam kondisi clean and Clear ( bukan sengketa, dsb ) 2. Mengisi Form Resume Kegiatan, dengan dilampiri 2.a. Untuk Non Rumah Tinggal Tunggal , melampirkan a.l : 1. Proposal kegiatan; Foto lokasi ( terbaru, dg 3 sudut pengambilan ) 2. Peta lokasi ; ( di Google Map ) 3. Pra Site Plan; ( dengan ukuran luas ), disertai sistem drainase, penempatan RTH, sumur resapan, 4. Kajian pendukung (misalnya hasil penelitian geologi, atau lingkungan, atau kajian lainnya yang mendukung penilaian perizinan); bila sudah memiliki 5. Fotokopi perizinan yang pernah diperoleh. ( bila sudah ada ) 6. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan lahan, bukti otentik perjanjian sewa lahan, dll 7. Keterangan tidak keberatan dari warga/tetangga. 8. Perhitungan KDB,KDH, Run off, Kapasitas Sumur resapan, dsb 2.b Untuk Rumah Tinggal Tunggal ( Lihat Form Kelengkapan Berkas ) 1. Denah gambar bangunan / pra site plan. 2. Keterangan lokasi kegiatan; dan/ 3. Fotokopi sertifikat tanah. 3. Data pendukung lainnya yang diperlukan apabila rencana kegiatan bersifat strategis dan akan berdampak penting terhadap lingkungan ( ditentukan setelah klarifikasi dan tinjauan lapangan )
Kelompok Non Rumah Tinggal Tunggal : Perumahan, Town House/Rumah Cluster, Resort, Kantor, Toko, Ruko, Hotel, Rumah Sakit, Kawasan Wisata, dsb. Kelompok Rumah Tinggal Tunggal : Rumah tinggal/keluarga, Rumah merangkap Kantor , Rumah dg kamar kos
Hal – hal yang masih perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses Rekomendasi Gubernur untuk KBU ( Tim Teknis dan BPPT ) 1. Penerimaan dan pemeriksaan berkas : - Pengisian data resume kegiatan dan lampirannya - Kebenaran yang dikuasakan ,alamat dan telp yg dapat dihubungi - Kegiatan yg sudah terbangun/renovasi - lampiran : Pra Site Plan, Bukti otentik pertanahan 2. Tinjauan Lapangan - Data awal : pra site plan, peta lokasi - Kesiapan pemohon di lokasi ( bila diperlukan ) - Pelaporan 3. Pengolahan berkas : - Mengacu SOP ( Bila belum ada, segera dibuat SOP ) - Ada pembedaan : utk berkas perbaikan, pengajuan ulang 4. Sistem Arsip Data - perlu dibuat sistem arsip ( hardcopy dan digital), pengelompokan, dsb - secara kontinyu ada rekap data ( utk kontrol bersama )
TERIMAKASIH
INFORMASI , PENGADUAN KBU : 022 – 6 118 2000
