Bahan Ajar Sistem Nilai Pabean Prodip

Modul Aplikasi Nilai Pabean disusun untuk digunakan sebagai bahan ajar pada Diklat Fungsional Pemeriksaan Dokumen (PFPD).

Modul ini dimaksudkan

untuk untuk membe memberik rikan an bekal bekal penget pengetahu ahuan an dan ketera keterampi mpila lan n para para PFPD PFPD didal didalam am menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 1 !ndang"undang No. 1# $ahun 1%%& tentang 'epabeanan sebagaimana telah diubah atau ditambah dengan !ndang"undang No. 1 $ahun *## (selanjutnya disebut !! 'epabeanan) dimana dalam pasal 1 ayat (*) disebutkan bahwa Pejabat +ea dan ,ukai dapat menetapk menetapkan an nilai pabean untuk penghitu penghitungan ngan bea masuk masuk sebelum sebelum atau dalam jangka waktu -# -# hari setelah diajukan diajukan pemberitahuan pemberitahuan pabean. pabean. Modulini terbagi dalam & (lima) pokok kegiatan sebagai berikut  1) 'egiatan +elajar 1 dengan judul /Pengantar Nilai Pabean0 membahas tentang perkembangan sistem nilai pabean ditingkat global regional dan nasional. *) 'e 'egia giatan tan +elaj +elajar ar * de denga ngan n judul judul / Met Metode ode  Nilai Nilai $ra $ransa nsaksi ksi +aran +arang g mpor mpor 2ang 2a ng +ersangkutan +ersangkutan membahas tentang tentang pengertian pengertian harga sebenarnya sebenarnya atau seharusnya seharusny a dibayar biaya"biaya yang ditambahkan atau tidak termasuk dalam harga harg a sebe sebenarny narnya a atau seha seharusny rusnya a diba dibayar yar serta persy persyarata aratan n peng pengguna gunaan an metode 1. -) 'e 'egia giatan tan +elaja +elajarr - dengan dengan jud judul ul / Met Metode ode  dan Metode Metode  Nilai Nilai $r $ran ansak saksi si +aran +a rang g de denti ntik k da dan n Nil Nilai ai $r $rans ansaks aksii +a +aran rang g 3er 3erup upa a mem membah bahas as ten tentan tang g pengertian barang identik dan serupa serta persyaratan penggunaan penggunaan metode  dan metode . 4) 'egi 'egiat atan an +ela +elaja jarr 4 deng dengan an judu judull /Met /Metod ode e 5 5 Meto Metode de 5 dan dan Meto Metode de 5 5 memba membahas has tentan tentang g penge pengerti rtian an metod metode e deduks deduksi i metode metode komput komputasi asi dan meto metode de  samp sampai ai deng dengan an meto metode de & yang yang dite ditera rapk pkan an se6a se6ara ra 7lek 7leksi sibe bel l persy ersya arata ratan n

pengg enggun una aan

meo meotod tode"m e"meto etode

ters terse ebut but

dan dan

tata tata6a 6ara ra

penghitungannya. &) 'egia 'egiatan tan +elaja +elajarr & denga dengan n judul judul /Pene /Penentu ntuan an dan Peneta Penetapan pan Nilai Nilai Pabea Pabean0 n0 membahas tentang tatalaksana penentuan dan penetapan penetapan nilai nilai pabean pabean yang yang harus dilakukan oleh PFPD serta pelaksanaan konsultasi nilai pabean.

APLIKASI NILAI PABEAN - DIKLAT PFPD

1

. 3ebe 3ebelu lum m memp mempel elaj ajar arii modu modull ini ini pese pesert rta a dikl diklat at haru harus s tela telah h memi memili liki ki kompetensi awal dan persyaratan sebagai berikut  1)

Pangka ngkatt min miniimal mal Pe Penata Muda $k  (8o (8oll.  9b 9b). ).

*)

+erl +erlat atar ar bel belak akan ang g pend pendid idik ikan an 3"1 3"1 ata atau u :ulu :ulusa san n Pro Progr gram am Dipl Diplom oma a   3$A 3$AN N ;urusan 'epabeanan dan ,ukai.

-)

!sia maksimal &# tahun.

4)

Memi Memili liki ki moti moti
&)

Memi Memili liki ki peng pengal alam aman an kerj kerja a sebag sebagai ai Peme Pemeri riks ksa a +ea dan dan ,uka ,ukaii minim minimal al lima lima tahun.

.

Standar Kompetensi : 3etelah mempelajari materi modul ini peserta diharapkan memahami aplikasi nilai pabean yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung bea masuk . Kompetensi Dasar : 'ompetensi dasar yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta setelah mempelajari mempelajari modul ini adalah sebagai berikut  1 Peserta dapat menjelaskan metode"metode penetapan nilai pabean= 2 Peserta dapat menghitung dan menetapkan nilai pabean untuk menghitung bea masuk.

>ele

2

. 3ebe 3ebelu lum m memp mempel elaj ajar arii modu modull ini ini pese pesert rta a dikl diklat at haru harus s tela telah h memi memili liki ki kompetensi awal dan persyaratan sebagai berikut  1)

Pangka ngkatt min miniimal mal Pe Penata Muda $k  (8o (8oll.  9b 9b). ).

*)

+erl +erlat atar ar bel belak akan ang g pend pendid idik ikan an 3"1 3"1 ata atau u :ulu :ulusa san n Pro Progr gram am Dipl Diplom oma a   3$A 3$AN N ;urusan 'epabeanan dan ,ukai.

-)

!sia maksimal &# tahun.

4)

Memi Memili liki ki moti moti
&)

Memi Memili liki ki peng pengal alam aman an kerj kerja a sebag sebagai ai Peme Pemeri riks ksa a +ea dan dan ,uka ,ukaii minim minimal al lima lima tahun.

.

Standar Kompetensi : 3etelah mempelajari materi modul ini peserta diharapkan memahami aplikasi nilai pabean yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung bea masuk . Kompetensi Dasar : 'ompetensi dasar yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta setelah mempelajari mempelajari modul ini adalah sebagai berikut  1 Peserta dapat menjelaskan metode"metode penetapan nilai pabean= 2 Peserta dapat menghitung dan menetapkan nilai pabean untuk menghitung bea masuk.

>ele

2

Indikator Keber Keberhasilan. hasilan. Setelah mengikuti pembelaaran ini peserta diklat diharapkan mampu!

menjelaskan prinsip nilai pabean menurut GATT Valuation Code; menjelaskan sistem penetapan nilai pabean yang pernah berlaku; ".menelaskan prinsip-prinsippenetapan prinsip-prinsippenetapan nilai pabean berdasarkan Agreement on Implementation Implementation o# Arti"le $II o# %A& %A&

A. PRIN PRINSIP SIP NILAI NILAI PABEAN PABEAN MENUR MENURUT UT GATT GATT AL ALUA UATI TI!N !N "!DE

Nilai Pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung +ea Masuk. Nilai pabean hanya akan memiliki arti jika sistem pemungutan +ea Masuk Masuk mengguna menggunakan kan tari7 ad
hendaknya di didasarkan pa pada ha harga se sebenarnya (a (a6tual

)

b.

hendaknya tidak didasarkan atas harga barang"barang produksi dalam negeri=

6.

hendaknya tidak ditetapkan se6ara 7ikti7 atau sewenang"wenang.

85, ini sangat umum si7atnya dan tidak mengikat negara anggota sehingga diperlukan aturan pelaksanaan yang lebih praktis dan rin6i.

BRUSSELS DE#INITI!N !# ALUE

Dalam rangka membuat aturan pelaksanaan dari 85, maka atas inisiati7 dari @rganisasi Pabean ?ropa disusun suatu ketentuan penetapan nilai pabean yang diharapkan menjadi satu"satunya sistem penetapan nilai pabean. Pun6aknya didalam nternational ,on
1%&#

lahirlah suatu sistem penetapan nilai pabean yang dikenal dengan +russels De7inition o7 5alue. 3istem ini berlaku sejak tanggal * ;uli 1%&-. Pada tahun 1%# negara yang se6ara resmi menjadi anggota +D5 berjumlah -- dan yang bukan anggota +D5 namun melaksanakan +D5 dalam menetapkan harga pabean berjumlah # negara. +D5 menganut konsep notional dimana elemen utamanya adalah adanya sale pri6e time pla6e Buantity dan 6ommer6ial le
yang tidak

Nilai yang dapat digunakan sebagai

sebagai dasar untuk penghitungan bea masuk adalah harga normal yaitu harga yang dapat di6apai pada saat bea masuk wajib dibayar berdasarkan penjualan di pasar bebas antara penjual dan pembeli yang tidak terikat satu sama lain oleh ikatan khusus. +D5 merupakan sistem penetapan nilai pabean yang berlaku se6ara internasional untuk pertama kali kemudian lambat laun ditinggalkan oleh negara maju karena itu banyak kelemahannya antara lain sebagai berikut a)

+D5 terlalu sederhana dan m emberikan k esempatan bagi aparat pabean untuk melakukan pengaturan lebih lanjut sehingga keputusannya 6enderung sewenang"wenang dan tidak pasti=


(

b)

+D5 tidak 6ermat (unpre6ise) sehingga menimbulkan ketidak seragaman dalam pelaksanaannya=

6)

+D5 disusun dengan latar belakang dimasa tahun lima puluhan dimana transaksi itu dilakukan pada kondisi pasar bebas. Padahal dewasa ini transaksi

antar

mereka yang saling berhubungan (related 7irm) 6enderung

meningkat . Dengan demikian +D5 tidak 6o6ok lagi

untuk mengantisipasi

kemajuan tersebut. d)

3istem untuk melakukan p enyesuaian harga menurut +D5 a dalah samar. ?planatory Notes tidak mempunyai kekuatan yang mengikat sehingga menimbulkan kesewenang"wenangan.

e)

3istem penetapan nilai pabean menurut +D5 sangat t eoritis (tidak riil).

B. SISTEM PENETAPAN NILAI PABEAN $ANG PERNA% BERLAKU DI IND!NESIA 3ebelum

tahun 1%& ndonesia menganut sistem harga patokan

( priscourant ) dimana nilai pabean dipatok se6ara tetap dan tertentu untuk selama periode tertentu.

mportir yang memberitahukan nilai pabean lebih rendah dari

harga patokan akan terkena tambah bayar bea masuk dan Pajak dalam rangka impor serta terkena sanksi administrasi. Earga Patokan ditetapkan oleh dan berdasarkan keputusan bersama Menteri 'euangan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Dalam prakteknya ketiga menteri tersebut sangat jarang melakukan peninjauan kembali atas harga patokan yang telah ditetapkannya sehingga keputusan harga

6enderung ketinggalan jaman tidak aktual dan tidak

mengikuti perkembangan jenis"jenis barang yang kemudian mun6ul. !ntuk mengatasi hal ini mun6ul terminologi ’Catatan Harga’ yang berasal dari Direktur ;enderal +ea dan ,ukai 'antor ilayah +ea dan ,ukai atau 'antor nspeksi +ea dan ,ukai. ’Catatan Harga’ ini kemudian dijadikan dasar penetapan nilai pabean oleh Pejabat +ea dan ,ukai. Namun tidak semua barang impor mempunyai 6atatan harga sehinggga sangat mudah bagi Pejabat +ea dan ,ukai melakukan pengaturan"pengaturan lebih lanjut yang dapat bermuara pada kepentingan" kepentingan pribadi.


*

Didalam perkembangan selanjutnya mun6ullah argumen bahwa

institusi

kepabeanan pada waktu itu dipandang sebagai intitusi yang sangat tidak e7isien  penuh biaya tinggi dan menghambat arus barang impor dan ekspor.

Akhirnya

dengan nstruksi Presiden No. 4 $ahun 1%& Pemerintah mengeluarkan instruksi sebagai berikut  a)

impor barang dengan nilai

F@+ !3D &###." atau lebih dilakukan

pemeriksaan oleh 3ur
melakukan

pemeriksaan

di

negara

pengekspor

(pre"shipment

inspe6tion). b)

ekspor barang tidak dilakukan pemeriksaan 7isik oleh

Pejabat

Pabean.

Dibidang impor pemeriksaan nilai pabean dilakukan oleh 3ur
suatu importasi sudah dilindungi dengan dokumen :P3

maka

Pejabat Pabean tidak lagi diperkenankan melakukan pemeriksaan 7isik atau pemeriksaan atas tari7 dan nilai pabean ke6uali ada in7ormasi yang sangat akurat dan dilakukan dengan iCin Direktur ;enderal +ea dan ,ukai. !ntuk importasi barang dengan harga kurang dari F@+ !3D &###" Direktorat ;enderal +ea dan ,ukai masih mempunyuai kewenangan melakukan pemeriksaan 7isik tari7 dan nilai pabean. Dasar penetapan nilai pabean adalah harga sebenarnya yang umumnya ter6ermin pada harga yang ter6antum dalam in
uraian barang dan atau harga satuan tidak jelas =

b.

harga in
6.

berdasarkan keyakinan pro7esi (pro7essional

judgement) harga

in
Dalam hal harga in
maka digunakan sebagai data

pembanding data barang identik atau barang serupa yang terdapat pada Pro7il Earga  atau Pro7il Earga .


+

". AGREEMENT !N IMPLEMENTATI!N !# ARTI"LE II !#

GATT

1&&'. Perundingan perdagangan multilateral 8A$$ Putaran !ruguay di Maroko tanggal 1& April 1%%4 telah menyetujui terbentuknya @rganisasi Perdagangan Dunia (orld $rade @rganiCation). 3alah satu agreement yang terlampir didalam persetujuan tersebut adalah

Persetujuan tentang pelaksanan Arti6le 5 8A$$

(Agreement on mplementation o7 Arti6le 5 o7 8A$$). disebut sebagai $@ 5aluation Agreement.

Persetujuan ini sering

Persetujuan ini menggariskan bahwa

untuk menetapkan harga pabean harus menggunakan salah satu 6ara dari  6ara atau metode penetapan harga yang tersedia sebagai berikut 

a. Metode 

 Metode nilai transaksi (arti6le 1 dan ) =

b. Metode 

 Metode nilai transaksi barang identik (arti6le *)=

6. Metode 

 Metode nilai transaksi barang serupa (arti6le -)=

d. Metode 5

Metode deduksi (arti6le &)=

e. Metode 5

Metode komputasi (arti6le )= dan

7. Metode 5

Metode 7all"ba6k (arti6le ).

Prinsip"prinsip dari Agreement on mplementation o7 Art6le 5 o7 8A$$ 1%%4 adalah  1. 3istem penetapan nilai pabean yang netral dan tidak digunakan sebagai instrument proteksi dengan menaikkan nilai pabean yang digunakan sebagai dasar pemungutan bea masuk = *. 3istem penetapan nilai pabean yang tidak digunakan sebagai sarana untuk mengatasi dumping. -. 3istem penetapan nilai pabean yang dapat melindungi iklim perdagangan dari persaingan dagang yang tidak sehat akibat adanya penetapan harga yang terlalu rendah ( under
bea masuk (nilai

pabean) didasarkan pada 6riteria yang wajar dan sederhana dan tidak bertentangan dengan praktek perdagangan.


,

. 3istem penetapan minimum

dan

harga yang mengurangi tata6ara 7ormal sampai batas

penetapan

nilai

pabeannya

didasarkan

atas

dokumen

perdagangan yang diajukan . . 3istem

penetapan

nilai

pabean

yang

tidak

menghambat

ke6epatan

pengeluaran barang . . 'etentuan penetapan nilai pabean yang diterbitkan oleh instansi pabean disebarluaskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan perdagangan untuk membuat penghitungan terlebih dahulu dengan 6ukup meyakinkan tentang jumlah nilai yang akan dikenakan bea= %. 3istem penetapan nilai

pabean yang pelaksanaannya memperhatikan

kepentingan pengamanan rahasia perusahaan.

ndonesia sebagai negara berkembang telah merati7ikasi persetujuan pendirian $@

dengan undang"undang No.  $ahun 1%%4. Dengan demikian

persetujuan ini mengikat bagi ndonesia termasuk segala agreement yang terlampir didalam persetujuan tersebut diantaranya adalah Agreement on mplementation o7 Arti6le 5 o7 8A$$ 1%%4. 'onsekuensinya adalah ndonesia harus menyesuaikan segala ketentuan yang berkaitan dengan nilai pabean sesuai dengan ketentuan agreement dimaksud.

+agi ndonesia tidak usah menunggu

sampai dengan batas waktu ketentuan $@ (1 ;anuari *###) karena ketentuan penetapan nilai pabean berdasarkan $@ 5aluation Agreement telah dimasukkan didalam pasal 1& !ndang"undang No. 1# tahun 1%%& tentang 'epabeanan.

D. ASEAN "UST!MS ALUATI!N GUIDE 8A$$ 9 $@ 5aluation Agreement disusun untuk membangun sebuah sistem internasional untuk menetapkan nilai pabean barang impor. $ujuan utama dari $@ 5aluation Agreement adalah untuk men6iptakan system penetapan nilai pabean yang netral adil dan seragam yang tidak memberikan ruang bagi penggunaan nilai pabean yang sembarangan atau 7ikti7. $@ 5aluation Agreement juga

menghendaki agar dasar bagi penetapan nilai pabean sedapat mungkin

berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tersebut. Dengan demikian penerapan $@ 5aluation




Agreement memerlukan adanya perubahan pola pikir dunia usaha dan bea dan 6ukai. $@ 5aluation Agreement mulai berlaku pada tanggal 1 ;anuari 1%%& bagi anggota $@ termasuk tujuh negara anggota A3?AN yang merupakan anggota $@. 3ebagaimana telah dinyatakan dalam Asean ,ustoms Poli6y mplementation and ork Programe (PP) semua administrasi bea dan 6ukai di A3?AN telah setuju untuk

memasukkan $@ 5aluation Agreement ke dalam peraturan

perundang"undangan

kepabeanan

mereka

menerapkan system nilai pabean yang

masing"masing.

Dalam

usaha

baru ini $@ 5aluation Agreement

memberikan sedikit keleluasaan bagi anggotanya agar ketentuan nilai pabean yang baru dapat diterapkan se6ara 6epat. 3ebagai akibatnya di kawasan A3?AN terdapat perkembangan yang berbeda"beda dalam penerapan ketentuan $@ 5aluation Agreement. Masing"masing Negara anggota A3?AN telah mengambil langkah"langkah dalam rangka standarisasi pelaksanaan Agreement sehingga sesuai dengan standar internasional yang berlaku. 3ebagai 6ontoh berbagai pelatihan dan seminar tentang $@ 5aluation Agreement telah dilaksanakan di wilayah A3?AN untuk petugas bea dan 6ukai dan dunia usaha. Disamping itu  masing"masing Negara

anggota

A3?AN

telah

melakukan

usaha

untuk

mere
dan

mengamandemen perundang"undangan mereka agar ketentuan penetapan nilai pabean sesuai dengan Agreement dapat diwujudkan. +eberapa administrasi bea dan 6ukai Negara anggota A3?AN juga melakukan pembenahan struktur organisasi. 3elain dari usaha diatas Negara anggota A3?AN beranggapan bahwa adanya sema6am petunjuk umum yang seragam tentang manajemen dan penerapan Agreement bagi Negara A3?AN adalah penting. Petunjuk umum (,ustoms 5aluation 8uide)

ini yang dimanatkan oleh PP diran6ang untuk

membahas berbagai isu dalam penetapan nilai pabean dari sudut pandang dan pendekatan regional A3?AN dan diharapkan dapat memberikan bantuan besar kepada Negara anggota A3?AN dalam usaha memberlakukan ketentuan nilai pabean $@ baik dalam peraturan perundang"undangan

maupun praktik

adminstrasinya. Namun demikian perlu diingat bahwa Asean ,ustoms 5aluation 8uide

tidaklah

dimaksudkan

untuk

menginterpretasikan Agreement karena

menjadi

6ara

alternati
dalam

Asean ,ustoms 5aluation 8uide akan

selaras dengan Agreement dalam segala hal. .


'

Asean ,ustoms 5aluation 8uide terdiri dari enam bab.

+ab  berisi

pengantar Agreement dan berisi penjelasan tentang pasal"pasal yang berkaitan dengan ketentuan administrati7 dan pilihan"pilihan yang tersedia dalam Agreement. 3ehubungan dengan hal itu serangkaian saran dan rekomendasi yang berisi interpretasi standar akan diusulkan kepada negara anggota A3?AN untuk pertimbangan. +ab  juga berisi rekomendasi yang berkaitan dengan penerapan /sel7 assesment0 dan tatalaksana /
A3?AN maka metode penetapan

nilai

pabean dan 6ara penetapannya diterangkan se6ara rin6i melalaui penjelasan" penjelasan dari $@ dengan interpretasi9petunjuk disarankan ,@ dalam hal $e6hni6al ,ommittee on ,ustoms 5aluation. 3udah barang tentu tidak semua elemen dunia usaha

akan mematuhi

sepenuhnya ketentuan"ketentuan nilai pabean sehubungan dengan hal ini permasalahan kun6i bagi bea dan 6ukai adalah mengidenti7ikasi ketidakpatuhan tersebut baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak. $ingkat perdagangan dunia telah men6apai suatu tingkat yang sedemikian rupa sehingga pengawasan dan
/pelayanan masyarakat0 dan 7asilitas

penyelesaian kepabeanan yang terhambat. 'enyataan ini

menyebabkan bea dan 6ukai melakukan pengawasan dengan tahap"tahap yang berbeda disepanjang penyelesaian kepabeanan dengan menggunakan berbagai strategi yang berbeda juga. ?lemen pengawasan nilai pabean dan pendekatan manajemen resiko merupakan 7okus pembahasan +ab . +ab ini juga membahas pelanggaran

yang berkaitan dengan

nilai pabean dan strategi untuk

mengatasinya.


1

+ab 5 se6ara spesi7ik berisi rekomendasi untuk negara Asean. 3emua butir rekomendasi dalam Asean ,ustoms 5aluation 8uide untuk manajemen dalam penerapan Agreement diberikan se6ara singkat. +agian ini juga dapat dianggap sebagai ee6uti
beserta

nterpretati
5aluation Agreement tanpa

diperlukan dokumen

Disamping itu dokumen"dokumen yang harus

tambahan lainnya.

diisi dan petunjuk pengisiannya

sebagaimana diuraikan dalam Asean ,ustoms 5aluation 8uide juga disertakan. Asean ,ustoms 5aluation 8uide selanjutnya akan dikembangkan lebih lanjut untuk menampung perkembangan sesuai dengan hasil pertemuan Doha Ministrial De6ision yang berkaitan dengan Agreement. $iap"tiap Negara anggota A3?AN diharapkan dapat memberikan konstribusi akti7 dalam perkembangan studi kasus.ndonesia selaku 6ountry 6oordinator dalam nilai pabean dengan dibantu 3ekretariat A3?AN bertanggung jawab untuk pemutahiran Asean ,ustoms 5aluation 8uide se6ara teratur dan periodi6 berdasarkan masukan dan saran dari Negara anggota A3?AN lainnya.


11

3etelah mempelajari kegiatan belajar 1 anda diminta untuk me" review kembali pemahaman 3audara dengan 6ara mengerjakan latihan sebagai berikut  1)

Pada tahun 1%4

8A$$

menyepakati untuk

menetapkan kode etik penetapan nilai pabean (8A$$ 5aluation ,ode) yang direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh para anggotanya . ;elaskan prinsip"prisip dari 8A$$ 5aluation ,ode G *)

Pada tahun 1%&# mulai dilaksanakan prinsip"prinsip penetapan nilai pabean berdasarkan +russel De7inition o7 5alue .

;elaskan

prinsip"prinsip penetapan nilai pabean berdasarkan +russel De7inition o7 5alue serta kelemahan"kelemahannya G -)

3ebelum tahun 1%&  Direktorat ;enderal +ea dan ,ukai menerapkan nilai pabean minimal yang terkenal dengan Earga Patokan  sebagai dasar penetapan nilai pabean . ;elaskan G

4)

Pada

tahun

1%&

pemerintah

memangkas

kewenangan Direktorat ;enderal +ea ,ukai dengan memberikan kewenangan penelitian nilai pabean kepada P$ 3ur
5)

;elaskan perbedaan sistem penetapan nilai pabean yang dilaksanakan oleh pihak sur
)

;elaskan pengertian nilai pabean G

)

Dengan ndonesia telah merati7ikasi

!ndang"undang No.  $ahun 1%% 

Persetujuan Pendirian +adan Dunia $@ .

Didalam salah satu agreement yang terlampir pada persetujuan tersebut adalah persetujuan tentang penerapan nilai pabean tentang nilai pabean yang berlaku bagi anggota $@. 3ebutkan prinsip"prinsip penetapan nilai pabean dan metode"metode yang digunakan sesuai agreement dimaksud G )

Apa

produk

dari

dari

Asean

,ustoms

Poli6y

mplementation and ork Programme untuk keseragaman implementasi $@ 5aluation Agreement H ;elaskan G

1) Nilai Pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung +ea Masuk jika sistem yang digunakan adalah bea ad

12

*) Penetapan nilai pabean yang berbeda"beda dapat menimbulkan ketegangan antar Negara karena suatu Negara dapat menghambat pemasukan barang dari Negara lain dengan menggunakan penetapan nilai pabean yang diskriminati7. 'arena itulah pada tahun 1%4 8A$$ mengeluarkan 'ode ?tik Penetapan Nilai Pabean yang termuat didalam Arti6le 5 8A$$. -) 3ebagai implementasi dari Arti6le 5 8A$$ yang masih bersi7at sumir maka @rganisasi Pabean ?ropa memprakarsai untuk ditandatanganinya nternational ,on
men6abut sebagian kewenangan

untuk menetapkan nilai pabean. !ntuk

barang impor dengan harga F@+ !3D &###." atau lebih nilai pabean ditetapkan oleh sur
Metode  Metode nilai

transaksi (arti6le 1 dan ) Metode  Metode nilai transaksi barang identik (arti6le *) Metode  Metode nilai transaksi barang serupa (arti6le -) Metode 5 Metode deduksi (arti6le &) Metode 5Metode komputasi (arti6le )= dan Metode 5 Metode 7all"ba6k (arti6le ). ) ndonesia telah merati7ikasi Persetujuan Pendirian +adan Dunia $@ dengan !! No.  $ahun 1%%4. @leh karena itu ketentuan persetujuan ini mengikat bagi ndonesia termasuk $@ 5aluation Agreement. 'onsekuensinya ndonesia


1)

harus merubah semua ketentuan

perundang"undangannya sesuai dengan

ketentuan $@. ) 3emua administrasi +ea dan ,ukai A3?AN telah setuju untuk memasukkan $@ 5aluation Agreement ke dalam peraturan perundangan"undangan kepabeanan mereka masing"masing serta melakukan pembenahan struktur organisasi. Petunjuk umum yang seragam tentang penerapan Agreement bagi seluruh anggota A3?AN adalah Asean ,ustoms 5aluation 8uide yang telah diamanatkan

oleh

Asean

,ustoms

Poli6y

mplementation

and

Programme.

Beri(a) tanda *+, pada )-r a/ 0 /  ata- d pada pernataan an3 0enar 4

1).

*).

Didalam sistem sel7 assesment besarnya nilai pabean ... a.

wajib diberitahukan mportir dalam pemberitahuan pabean.

b.

harus ditetapkan oleh Pejabat Pabean.

6.

tidak perlu diberitahukan kepada Pejabat +ea dan ,ukai.

d.

dapat diberitahukan mportir dalam pemberitahuan pabean.

'ode ?tik Penetapan Nilai Pabean terdapat di I a. $@ 5aluation Agreement. b. Arti6le 5 8A$$ 6. ,ustoms 5aluation 8uide. d. +russel De7inition o7 5alue.

-).

4).

Menurut +russel De7inition o7 5alue  nilai pabean adalah ... a.

harga pasar dinegara pengekspor

b.

harga pasar dinegara pengimpor

6.

harga barang setelah barang keluar dari pelabuhan pembongkaran.

d.

harga yang dapat di6apai pada saat +ea Masuk wajib dibayar.

+russel De7inition o7 5alue adalah produk dari I a.

$@ 5aluation Agreement.

b.

Arti6le 5 8A$$


1(

ork

6.

nternational ,on
d.

&).

,ustoms 5aluation 8uide.

3ebelum tahun 1%%& Direktorat ;enderal +ea dan ,ukai didalam penetapam nilai pabean mendasarkan keputusannya pada I

)

a.

harga patokan.

b.

nilai transaksi.

6.

harga pasar dinegara pengekspor.

d.

harga pasar dinegara pengimpor.

+erdasarkan npres No. 4 $ahun 1%& penetapan nilai untuk impor barang dengan nilai F@+ !3D &###" atau lebih dilakukan oleh I

).

a.

Pejabat +ea dan ,ukai

b.

3ur
6.

Menteri Perdagangan

d.

Menteri 'euangan.

Dasar penetapan nilai pabean terhadap barang impor yang diperiksa oleh sur
).

a.

harga pasar di Negara pengekspor.

b.

harga pasar di Negara pengimpor.

6.

harga patokan.

d.

nilai transaksi.

3ebelum tahun 1%& harga harga patokan ditetapkan oleh I a.

Menteri 'euangan

b.

Menteri Perdagangan.

6.

Direktur ;enderal +ea dan ,ukai.

d.

'eputusan bersama Menteri 'euangan Menteri Perdagangan Menteri Perindustrian.

%).

,ountry 6oordinator dalam nilai pabean ditingkat A3?AN adalah I a.

$hailand

b.

3ingapura


1*

dan

6.

Malaysia

d.

ndonesia

1#). $@ 5aluation Agreement yang dianut sekarang berasal dari I a.

Agreement on mplementation o7 Arti6le 5 o7 the 8A$$ 1%%4.

b.

nternational ,on
6.

,ustoms 5aluation 8uide .

d.

8A$$ 5aluation ,ode.

11). +erdasarkan $@ 5aluation Agreement penetapan nilai pabean harus menggunakan I a.

harga patokan yang ditetapkan.

b.

nilai pabean minimal.

6.

nilai pabean yang berlaku di Negara pengekspor.

d.

salah satu dari  (enam) metode yang ditetapkan.

1*). +erdasarkan prinsip $@ 5aluation Agreement nilai pabeanI a.

dapat digunakan untuk mengatasi dumping.

b.

tidak dapat digunakan untuk mengatasi dumping.

6.

merupakan satu"satunya sarana yang tepat untuk mengatasi dumping .

d.

dapat digunakan untuk mengatasi dumping berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1-.

ndonesia telah menyesuaikan perundang"undangannya dengan ketentuan $@ 5aluation Agreement didalam I a. perundang"undangan tersendiri yang khusus mengatur tentang itu. b. 'eputusan Presiden yang khusus mengatur tentang itu. 6. Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang itu. d. Pasal 1& !! No. 1# $ahun 1%%& tentang 'epabeanan.

14.

+erdasarkan $@ 5aluation Agreement nilai pabean ditetapkan berdasarkan salah satu pilihan dari I a. 4 (empat) metode. b. & (lima) metode.


1+

6.  (enam) metode. d. 1 (satu) metode.

1&.

+erdasarkan $@ 5aluation Agreement Metode  untuk penetapan nilai pabean adalah I a. metode nilai transaksi barang identik. b. metode deduksi 6.

metode 7all"ba6k

d. metode nilai transaksi barang serupa.

1.+.

Umpan 'aik dan %indak Lan,#t

$erdapat 1& (lima belas) soal latihan yang tersedia.3ilakan Anda

memberikan

penilaian sendiri dengan jujur. $abel tingkat Jtingkat pengusaan Anda adalah sebagai berikut  •

;ika Anda menadapatkan s6ore

%# K s9d 1## K dari keseluruhan

soal mendapat predikat L+aik 3ekaliL. •


& K s9d & K dari keseluruhan

soal mendapat predikat L+aikL. •

;ika Anda menadapatkan s6ore # K s9d # K dari keseluruhan soal mendapat predikat L,ukupL.

•


# s9d

&& K dari keseluruhan soal

mendapat predikat LkurangL.

Apabila jawaban Anda telah mendapatkan s6ore & K atau lebih maka berarti Anda telah mempelajari Modul ini dengan baik. Namun jika Anda mendapat s6ore kurang dari &

K

maka disarankan kepada Anda untuk mempelajari kembali

kegiatan belajar ini.


1,

Setelah mengikuti pembelaaran ini peserta diklat diharapkan mampu ! 1/. menelaskan pengertian nilai transaksi . 2/. menentukan dan menghitung bia0a-bia0a 0ang tidak termasuk dalam harga sebenarn0a atau harga seharusn0a diba0ar. )/. menentukan dan menghitung bia0a-bia0a 0ang harus ditambahkan dalam harga sebenarn0a atau seharusn0a

3esuai dengan prinsip utama $@ penetapan

nilai

pabean adalah nilai

bersangkutan. !ntuk selanjutnya

5aluatian Agreement dasar utama

transaksi

dari

barang impor

yang

dalam hal nilai transaksi barang impor yang

bersangkutan tidak dapat ditentukan maka dipakai metode lainnya didalam pelaksanaan penetapan nilai pabean.

Pasal 1& !! 'epabeanan telah

mengadopsi prinsip"prinsip $@ 5aluation Agreement sebagai berikut 


1

a.

Metode   nilai transaksi barang impor yang bersangkutan ( ayat 1) =

b.

Metode  nilai transaksi barang identik (ayat *) =

6.

Metode  nilai transaksi barang serupa (ayat -) =

d.

Metode 5 metode deduksi (ayat 4) =

e.

Metode 5  metode komputasi (ayat &) =

7.

Metode 5 pengulangan 9 7allba6k ( ayat ).

Metode  sampai dengan Metode 5 harus diterapkan se6ara hierarkhi artinya Pejabat +ea dan ,ukai tidak diperkenankan menerapkan Metode 5 tanpa ia menerapkan terlebih dahulu Metode   atau . Namun didalam pasal 1& ayat (-A) !ndang"undang 'epabeanan dimungkinkan penerapan Metode 5 mendahului Metode 5 atas permintaan importir yang bersangkutan.

A. PENGERTIAN NILAI TRANSAKSI Metode  mengatur bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan. Pada prinsipnya nilai pabean untuk penghitungan +ea Masuk ditetapkan berdasarkan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan sepanjang barang impor tersebut berasal dari suatu transaksi jual"beli dan nilai transaksi dimaksud memenuhi persyaratan tertentu. 2ang dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang yang dijual untuk diekspor ke Daerah Pabean ditambah dengan biaya J biaya tertentu sepanjang biaya"biaya tertentu tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar. Earga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor. Pembayaran tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk trans7er uang. Pembayaran dapat dilakukan dengan melalui :etter o7 ,redit atau alat pembayaran lainnya. Pembayaran dapat dilakukan se6ara langsung atau tidak langsung. 3ebagai 6ontoh pembayaran se6ara tidak langsung adalah pembayaran berupa kompensasi utang penjual kepada pembeli se6ara keseluruhan atau sebagian. 2ang dimaksud dengan harga yang sebenarnya dibayar ( price actually paid ) adalah harga barang yang pada waktu barang tersebut diimpor (diserahkan P+"


1'

nya kepada 'antor Pelayanan +ea dan ,ukai) telah dibayar9dilunasi oleh pembeli. 3edangkan yang dimaksud dengan harga yang seharusnya dibayar ( payable) adalah bahwa barang tersebut pada waktu diimpor (diserahkan P+"nya ke 'antor Pelayanan

+ea

dan

,ukai)

belum

dibayar9dilunasi

oleh

pembeli

yang

bersangkutan. ,ontoh harga yang seharusnya dibayar (payable)  pada in
Contoh P&  di akarta membeli satu unit barang 3 dari penual di epang dengan kondisi sebagai berikut! a. harga 0ang disepakati 4I5 6S7 *8.b. Pembeli memba0ar 6S7 2. sebelum barang dikirim8 sedangkan sisan0a sebesar 6S7 ). akan diba0ar dalam tempo ) bulan setelah barang tiba. Pada in9oi"e disebutkan bah:a pemba0aran harus dilakukan dalam :aktu + hari seak tanggal In9oi"e. PIB diserahkan pada hari ke ) seak tanggal In9oi"e. Pembeli melunasi harga barang pada hari ke + seak tanggal In9oi"e. Nilai pabean :aib diberitahukan importir kepada Bea dan 4ukai adalah 6S7 *88-. 7alam kondisi ini nilai pabean adalah harga 0ang seharusn0a diba0ar ; payable/.

Pen5-a(an Unt-6 E6spor Ke Daera) Pa0ean

3uatu penjualan (transaksi jual"beli) merupakan kegiatan komersial yang mensyaratkan adanya pembeliL yaitu pihak yang setuju untuk memperoleh barang dalam jumlah tertentu dan setuju untuk membayar9mengirimkan kompensasi dan penjualL yaitu pihak yang setuju untuk menyerahkan hak kepemilikan barang. Apabila ke dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi tersebut memberikan persetujuan dalam kaitannya dengan barang dan harga maka terjadilah suatu penjualan (transaksi jual"beli). Dalam hal pembeli menyerahkan proses importasinya kepada importir (pembeli bukan importir) beban pembuktian berada pada pembeli. Penjualan yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan Metode  harus merupakan penjualan untuk ekspor ke Daerah Pabean. Penjualan dipasaran dalam negeri negara pengekspor atau penjualan untuk ekspor ke negara ke tiga


2

tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan Metode . Apabila terdapat lebih dari satu penjualan untuk ekspor ke Daerah Pabean maka untuk kepentingan penetapan nilai pabean digunakan penjualan yang paling menyebabkan se6ara langsung terjadinya ekspor barang ke Daerah Pabean. Penjualan untuk ekspor ke Daerah Pabean terjadi pada saat penjualan (transaksi jual"beli) atas barang yang bersangkutan dilakukan. Apabila atas penjualan tersebut dibuat kontrak jual"beli ( sales contract ) maka tanggal penjualan adalah tanggal kontrak jual"beli yang bersangkutan.

Apabila barang impor bukan merupakan subyek dari suatu penjualan berarti tidak terdapat nilai transaksi sehingga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan nilai pabeannya berdasarkan Metode . ,ontoh barang impor yang bukan merupakan suatu subyek penjualan yaitu a.

+arang yang dikirim se6ara konsinyasi yang dijual setelah pengimporan atas perintah dan9atau untuk kepentingan pemasok=

b.

+arang yang dikirim dengan 6uma"6uma misalnya barang hadiah barang promosi barang 6ontoh (free of charge)=

6.

+arang yang diimpor oleh intermediary yang tidak membeli barang barang tersebut dijual setelah pengimporan=

d.

+arang yang diimpor oleh anak 6abang perusahaan dengan kondisi anak 6abang tersebut bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri=

e.

+arang yang disewa (leasing contract )=

7.

+arang bantuan dari luar negeri yang kepemilikannya ditangan pengirim barang.

B. BIA$A7BIA$A $ANG TIDAK TERMASUK %ARGA SEBENARN$A ATAU SE%ARUSN$A DIBA$AR.

Earga yang 3ebenarnya Dibayar atau yang 3eharusnya Dibayar tidak meliputi 

1.

Biaa an3 ter5adi dari 6e3iatan an3 di(a6-6an o(e) pem0e(i -nt-6 6epentin3anna sendiri yaitu antara lain biaya untuk  uji 6oba= pembuatan ruang pamer= penyelidikan pasar= dan biaya pembukaan :9,.


21

Bahan Ajar Sistem Nilai Pabean Prodip

Recommend Documents