Badan Penyantun Puskesmas LATAR BELAKANG Puskesmas merupakan ujung tombak peningkatan derajat kesehatan masyarakat, mempunyai 3 fungsi utama yaitu: Sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat Sebagai pusat peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan Pengalaman di masa krisis ini menunjukkan bahwa masyarakat terbukti "tidak mau tahu" dengan keadaan Puskesmas. Mereka menganggap bahwa Puskesmas adalah milik Pemerintah dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini menunjukkan bahwa sampai saat ini pemahaman masyarakat tentang Puskesmas masih terbatas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan oleh pemerintah kepada masyarakat. Upaya untuk membangun kesehatan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya melalui pendekatan PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa) belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Fungsi Puskesmas sebagai pusat pembangunan kesehatan dan pusat pengembangan peran serta masyarakat masih banyak yang belum memahaminya. Disisi lain, dalam menjalankan fungsinya, Puskesmas belum dapat secara optimal mendorong keterlibatan dan peran serta masyarakat baik melalui pendekatan PKMD maupun pendekatan lainnya, sehingga komunikasi dengan masyarakat belum berjalan dua arah. Tersumbatnya komunikasi antara Puskesmas dan masyarakat menyebabkan kinerja Puskesmas belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Di era reformasi ini, fungsi Pemerintah lebih sebagai pengatur, sementara masyarakat didorong untuk memecahkan masalahnya sendiri, termasuk masalah kesehatan. Demokratisasi, desentralisasi, otonomi daerah, merupakan kata-kata kunci reformasi, sementara pemberdayaan dan kemandirian masyarakat serta fasilitasi dan opsi, merupakan konsekuensi logis upaya yang harus dilakukan pada milenium ke-3 ini. Untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan di wilayahnya, dirasa perlu untuk mengembangkan suatu lembaga perwakilan masyarakat yang "peduli" kesehatan, yang selain berfungsi sebagai "penyantun" sekaligus membantu meningkatkan kinerja Puskesmas.
LANDASAN HUKUM 1.
Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Selain dari pada itu, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan termasuk pembiayaannya perlu didayagunakan dan diarahkan sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna.
2.
Dengan semangat demokrasi dan disahkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk
1
menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi (accountability) kepada masyarakat. 3.
(termasuk pembangunan kesehatan) masyarakat, dan pertanggungjawaban
Peraturan daerah di masing-masing daerah.
PENGERTIAN Badan Penyantun Puskesmas (BPP) adalah suatu badan mitra kerja Puskesmas yang berfungsi sebagai penyantun dan pemberi masukan kepada Puskesmas. BPP beranggotakan tokoh masyarakat yang peduli kepada pembangunan kesehatan di wilayahnya. Anggota BPP merupakan perwakilan masyarakat, dipilih dari dan oleh masyarakat
TUJUAN Meningkatnya kinerja Puskesmas berkat dukungan sumberdaya dan umpan balik masyarakat melalui Badan Penyantun Puskesmas
FUNGSI, TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN BPP Fungsi BPP BPP berfungsi sebagai penyantun dan pemberi masukan bagi peningkatan kinerja Puskesmas. BPP dapat dikatakan sebagai mediator yang kontruktif antara Puskesmas dan masyarakat. Tugas Menyampaikan masukan untuk perencanaan tingkat Puskesmas Mengali dan memanfaatan sumberdaya masyarakat semaksimal mungkin untuk berbagai upaya kesehatan mayarakat. Meminta informasi yang diperlukan dari Kepala Puskesmas. Memantau dan memberi umpan balik/masukan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dan jajarannya kepada Kepala Puskesmas Secara proaktif menghimpun masukan dan menangani keluhan masyarakat (sebagai unit pengaduan masyarakat/UPM) yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Memberi informasi tentang pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Tanggungjawab BPP bertanggungjawab kepada masyarakat: Secara administratif bertanggung jawab kepada camat Secara teknis operasional bertanggung jawab kepada masyarakat melalui suatu forum secara tertulis, dalam jangka waktu tertentu.
2
Kewenangan BPP berwenagn mendapatkan informasi yang benar dan memadai dari Puskesmas dan masyarakat. BPP berwenang menggali sumberdaya masyarakat
KEDUDUKAN BPP adalah suatu organisasi masyarakat mitra Puskesmas, merupakan mediator yang kinstruktif antara Puskesmas dan masyarakat, berkedudukan di ibu kota kecamatan. BPP sebaiknya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Camat. Legalisasi ini diperlukan karena BPP mempunyai kewenagan menggali sumberdaya masyarakat termasuk memungut uang dari masyarakat. Masa kerja BPP diusulkan sekitar 2 tahun, anggotanya dapat dipilih kembali. Struktur organisasi BPP ditentukan berdasarkan kesepakatan anggotanya, namun minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Dengan demikian, idealnya BPP tidak dibawah dan bukan merupakan bagian dari Puskesmas. BPP merupakan mitra kerja Puskesmas dan mediator yang konstruktif antara Puskesmas dan masyarakat. Secara skematis, kedudukan BPP dan keterkaitannya dengan sektor dan sarana kesehatan di tingkat kecamatan dapat dilihat pada lampiran (lampiran 1)
ORGANISASI 1.
2. 3. 4. 5.
Anggota BPP dipilih oleh masyarakat setempat, berisikan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa dan wakil dari kelompok masyarakat lainnya di wilayah kecamatan tersebut. Kelompok masyarakat yang layak dipertimbangkan yaitu tokohtokoh yang mewakili kelompok agama, masyarakat umum, wanita, pemuda, lanjut usia, buruh dll. Dipertimbangkan pula azas keterwakilan wilayah, misalnya ada anggota BPP yang mewakili desanya. Dalam memilih anggota BPP, yang perlu menjadi bahan pertimbangan adalah tingkat pendidikan, keadaan ekonomi, keteladanan dan terutama kepeduliannya pada pembangunan kesehatan. Susunan Pengurus BPP merupakan hasil kesepakatan anggotanya, namun minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Mekanisme penetapan susunan pengurus dan anggota BPP dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya melalui musyawarah masyarakat kecamatan, atau forum komunikasi lainnya. Tatakerja BPP diatur dan disesuaikan dengan fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan BPP. Operasionalisasi BPP dapat dibiayai dari sumber-sumber masyarakat (donatur) atau bantuan pemerintah daerah.
3
LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN BPP 1. Tahap persiapan Dukungan secara nasional melalui Departemen Kesehatan Advokasi ke Pemerintah Daerah secara berjenjang, yaitu tingkat propinsi (dilakukan oleh pusat dan propinsi), tingkat kabupaten (dilakukan oleh propinsi dan kabupaten) dan tingkat kecamatan (dilakukan oleh kabupaten dan kecamatan) Sosialisasi konsep kepada unsur terkait: lintas sektor, LSM, organisasi masyarakat termasuk tokoh masyarakat, melalui pertemuan berjenjang secara keseluruhan tanpa melihat lokasi proyek. Persiapan pembentukan organisasi di tingkat kecamatan. Penanggung jawab persiapan pembentukan BPP adalah Camat dan Kepala Puskesmas.
2. Tahap pelaksanaan Pelaksanan pembentukan BPP disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan sebagai penanggung jawab adalah Camat.
TAHAPAN PEMBENTUKAN BPP Bentuk ideal BPP Bentuk ideal BPP adalah sebagai berikut: Kelembagaan BPP adalah lembaga yang bersifat nirlaba. BPP berkedudukan di ibu kota kecamatan, bukan merupakan bagian dari Puskesmas Kelembagaan BPP ada dasar hukumnya, sehingga diakui baik oleh pemerintah dan terutama oleh masyarakat. BPP mendapatkan legitimasi kewenangan sebagai penyantun, pemeberi masukan dan pemantau kinerja Puskesmas. Keanggotaan Keanggotaan BPP sebaiknya seluruhnya dari masyarakat, tidak ada unsur pemerintah. Fungsi dan tugas BPP Fungsi BPP adalah: Sebagai penyantun Puskesmas Sebagai pemberi masukan dan pemantau kinerja Puskesmas Tugas BPP adalah: Menyampaikan masukan untuk perencanaan tingkat Puskesmas Mengali dan memanfaatan sumberdaya masyarakat semaksimal mungkin untuk berbagai upaya kesehatan mayarakat. Meminta informasi yang diperlukan dari Kepala Puskesmas dan masyarakat Memantau dan memberi umpan balik/masukan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dan jajarannya kepada Kepala Puskesmas 4
Secara proaktif menghimpun masukan dan menangani keluhan masyarakat (sebagai unit pengaduan masyarakat/UPM) yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Memberi informasi tentang pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Kewenangan dan tanggungjawab BPP BPP berwenang mendapatkan informasi yang benar dan memadai dari Puskesmas dan masyarakat. BPP berwenang menggali sumberdaya masyarakat BPP bertanggung jawab terhadap masyarakat di wilayahnya, melalui forum pertanggungan jawab pada tiap akhir periode, sekaligus pemilihan anggota baru BPP untuk periode berikutnya.
Tahapan pembentukan BPP Adalah tidak mungkin untuk membentuk BPP langsung dalam bentuk yang ideal seperti di atas. Perlu tahapan yang tentu saja bervariasi antar daerah, sesuai dengan kesiapan daerahnya masing-masing. Pada umumnya saat ini ditingkat kecamatan telah terbentuk Tim atau Pokja di bidang kesehatan, yang aktivitasnya ada yang bagus namun banyak yang tersendat. Oleh karena itu untuk mengarah ke bentuk ideal BPP diatas, perlu dilalui beberapa tahap, sesuai dengan tahapan terhadap kelembagaannya, keanggotaanya, fungsi dan tugasnya, hak dan kewajibannya, dll. Tahapan itu antara lain adalah sebagai berikut: Kelembagaan Sebelum secara resmi diakui oleh pemerintah daerah (misalnya tercantum dalam Perda), tahapan yang bisa dilakukan adalah: 1. Lembaga ini disepakati oleh masyarakat. 2. Lembaga ini disepakati masyarakat, dikuatkan dengan SK Camat / SK Bupati 3. Lembaga ini disepakati masyarakat dikuatkan dengan SK Camat / SK Bupati dan keberadaannya dikuatkan dengan Perda/peraturan lain. Keanggotaan: Mengingat Tim atau Pokjanal yang sekarang ada sebagian besar dari petugas pemerintah, adalah tidak mungkin bila langsung menghilangkan mereka. Oleh karena itu tahapan yang bisa dilalui adalah: Keanggotaanya merupakan gabungan dari pemerintah dan masyarakat, tetapi pimpinannya dari unsur masyarakat. Keanggotaanya sepenuhnya dari unsur masyarakat, tanpa unsur pemerintah Fungsi dan tugas Fungsinya mungkin sama, sebagai penyantun dan pemantau kinerja Puskesmas, namun tingkat keterlibatannya yang berbeda, sehingga tugasnya bisa secara bertahap dikembangkan, dari yang paling sederhana ke yang paling lengkap. Tahapan yang bisa dilalui adalah: BPP hanya bertugas menampung dan manyalurkan keluhan masyarakat. BPP bertugas menampung, menyalurkan keluhan dan memantau kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat
5
BPP bertugas menampung, menyalurkan keluhan, memantau kualitas pelayanan kesehatan, memantau dan memberi umpan balik kinerja Puskesmas BPP bertugas seperti terurai di atas ditambah memberikan masukan kepada perencanaan Puskesmas. Hak dan tanggung jawab Tanggung jawab BPP akan sama, yaitu kepada masyarakat, hanya besar-kecilnya akan bergantung kepada tugas dan hak yang didapatnya. Dari segi hak BPP, tahapan yang dilalui adalah: BPP hanya berhak mendapatkan informasi yang memadai dari Puskesmas dan masyarakat BPP berhak mendapatkan informasi yang memadai dari Puskesmas dan masyarakat serta berhak menggali sumberdaya masyarakat.
MODEL-MODEL BPP Pada awal bulan Oktober telah dilaksanakan Temu Kerja BPP yang dihadiri oleh Ketua BPP dan Dokter Puskesmas dari Kecamatan yang sudah dibentuk. Sampai saat ini sudah ada 59 kecamatan yang membentuk BPP/BPKM, bahkan ada satu kecamatan yang bukan lokasi proyek tetapi ikut membentuk BPP/BPKM ini. (lihat lampiran 2). Pengamatan dari lapangan menunjukkan adanya keragaman dalam pembentukan BPP seperti tertulis di bawah ini. Nama Dari segi nama, sangat bervariasi, antara lain: Badan Penyantun Puskesmas Badan Penyantun Kesehatan Masyarakat Badan Peduli Kesehatan Masyarakat Badan Peduli Puskesmas Badan Kemitraan Puskesmas Badan Mitra Puskesmas Muko-muko Kedudukan Hampir semuanya berkedudukan di tingkat keckamatan dan mandiri (bukan merupakan bagian dari Puskesmas) Ada yang satu BPP untuk satu kecamatan, tetapi adapula yang satu BPP untuk tiap Puskesmas, karena pertimbangan luasnya wilayah kerja Puskesmas. Jumlah anggota BPP Jumlah anggota bervariasi, ada yang hanya 9 orang, tetapi ada pula yang 20 orang.
6
Unsur naggota BPP Dari sisi asal anggota BPP, variasinya adalah: Ada yang seluruhnya dari swasta, tidak ada unsur pemerintah Ada yang masih gabungan, ada swasta dan ada pemerintah Ada yang gabungan pada masa transisi ini, tahun depan menjadi swasta seluruhnya Struktur organisasi Struktur organisasi juga beragam, misalnya: Ketua, Sektretaris, Bendahara, Anggota Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi (ada yang 2 seksi, 3 seksi dan 4 seksi) Bentuk institusi Variasi bentuk institusi adalah: Ada yang berbentuk badan yang dikukuhkan dengan SK Camat Ada yang berbentuk LSM Ada yang berbentuk Yayasan
PENUTUP Demikianlah konsep dasar Badan Penyantun Puskesmas, yang tentu saja masih jauh dari sempurna. Intinya adalah bagaimana caranya agar masyarakat mau peduli kepada Puskesmas dan pembangunan kesehatan di wilayahnya sendiri. Dalam penerapannya, tentu tidak bisa langsung ke bentuk ideal. Oleh karena itu jangan segan-segan untuk mengembangkan model yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, asal bisa menyalurkan "kepedulian" masyarakat terhadap Puskesmas dan upaya pembangunan kesehatan di wilayah tersebut. BPP bertugas menampung, menyalurkan keluhan dan memantau kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat
Jakarta, Februari 2001
7
