BPP Kepatuhan.pdf

MASUKKAN LOGO BANK

BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN - KEPATUHAN

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN

1. 2.

BAB II

FUNGSI, FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JA WAB MEMBAWAHKAN KEPATUHAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BAB III

YANG

Fungsi Direktur Yang Membawahkan Membawahkan Bidang Kepatuhan Tanggung Jawab Umum Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan Dalam Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Kepatuhan B ank & Unit Usaha Syariah Tanggung Jawab Jabatan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan Dalam Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank & Unit Usaha Syariah Wewenang Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan Dalam Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank & Unit Usaha Syariah Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Pencucian Uang dan dan Pencegahan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terorisme Organisasi dan Status Struktural Status Struktural Hubungan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan dengan Divisi Audit Intern Hubungan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan dengan Bank Indonesia Sarana dan Prasarana

Divisi Kepatuhan Spesifikasi Pejabat Divisi Kepatuhan Organisasi Divisi Kepatuhan Tata Kerja Divisi Kepatuhan Dalam Kepatuhan Kepatuhan Bank & Unit Usaha Syariah

Pelaksanaan

Fungsi

PROSEDUR PROSEDUR PELAKSANA AN BUDAYA KEPATUHAN PADA SETIAP SATUAN KERJA BANK & UNIT USAHA SYARIAH

1. 2.

Edisi Revisi ke :

DIREKTUR DIREKTUR

ORGANISASI ORGANISASI DIVISI KEPATUHAN

1. 2. 3. 4.

BAB IV

Latar Belakang Landasan Hukum Penugasan Direktur yang membawahkan Kepatuhan

Prosedur kepatuhan pada setiap Satuan kerja Bank & unit Usaha Syariah Tata Tertib Memantau dan Menjaga Kepatuhan pada setiap Satuan kerja

Berlaku sejak tanggal : Tanggal yang digantikan :

Diverifikasi Oleh Kepala Divisi : Direktur yang membawahkan bidang Kepatuhan :

Dewan Pengawas Bank :

MASUKKAN LOGO BANK


3. 4. 5.

BAB V

TEKNIS PELAKSAN AAN PEMANTAUAN PELAK SANAAN FUNGSI KEPATUHAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

BAB VI

Ruang Lingkup Pemantauan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan Langkah-langkah Langkah-langkah Pemantauan Keputusan Melalui Rapat Komite Langkah-langk ah Pemantauan Rancangan Keputusan Tanpa melalui Rapat Komite Langkah-langk ah Pemantauan Prinsip Kehati-h atian dalam Kegiatan Kegiatan Operasional Bank & Operasional Syariah Langkah-langk ah Pemantauan Pelaksanaan Tugas Divisi Audit Intern Langkah-langk ah Pemantauan Perjanjian dan Komitmen Bank dan Unit Usaha Syariah dengan Bank Indonesia Langkah-langk ah Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia

PELAKS ANAAN KEPATUHAN

1. 2. 3. BAB VII

ADMINISTRASI

DAN

PELAPORAN

DIEKTUR

Dokumentasi / Administrasi Pelaporan Pelanggaran Pelanggaran dan Sanksi Sanksi

PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN (COMPLIANCE RISK)

1. 2. 3.

Edisi Revisi ke :

Materi Pemantauan Kepatuhan Pelaporan pada setiap Satuan Kerja Penanggung Penanggung Jawab Pelaksanaan Pelaksanaan Kepatuhan pada Satuan Kerja Prosedur Pelaksanaan Pelaksanaan Kepatuhan untuk Masing-masing Masing-masing Satuan Kerja 5.1. Prosedur Kepatuhan Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel 5.2. Prosedur Kepatuhan Divisi Kredit Menengah & Korporasi 5.3. Prosedur Kepatuhan Divisi Dana/Jasa dan Luar Negeri 5.4. Prosedur Kepatuhan Divisi Teknologi Informasi 5.5. Prosedur Kepatuhan Divisi Akuntansi 5.6. Prosedur Kepatuhan Divisi Audit Intern 5.7 Prosedur Kepatuhan Divisi yang Lain

Pengertian Pengertian dan Ruang Lingkup Risiko Kepatuhan Identifikasi Identifikasi Faktor Risiko Kepatuhan Pedoman pengelolaan Risiko Kepatuhan




MASUKKAN LOGO BANK


3. 4. 5.

BAB V

TEKNIS PELAKSAN AAN PEMANTAUAN PELAK SANAAN FUNGSI KEPATUHAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

BAB VI

Ruang Lingkup Pemantauan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan Langkah-langkah Langkah-langkah Pemantauan Keputusan Melalui Rapat Komite Langkah-langk ah Pemantauan Rancangan Keputusan Tanpa melalui Rapat Komite Langkah-langk ah Pemantauan Prinsip Kehati-h atian dalam Kegiatan Kegiatan Operasional Bank & Operasional Syariah Langkah-langk ah Pemantauan Pelaksanaan Tugas Divisi Audit Intern Langkah-langk ah Pemantauan Perjanjian dan Komitmen Bank dan Unit Usaha Syariah dengan Bank Indonesia Langkah-langk ah Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia

PELAKS ANAAN KEPATUHAN

1. 2. 3. BAB VII

ADMINISTRASI

DAN

PELAPORAN

DIEKTUR

Dokumentasi / Administrasi Pelaporan Pelanggaran Pelanggaran dan Sanksi Sanksi

PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN (COMPLIANCE RISK)

1. 2. 3.

Edisi Revisi ke :

Materi Pemantauan Kepatuhan Pelaporan pada setiap Satuan Kerja Penanggung Penanggung Jawab Pelaksanaan Pelaksanaan Kepatuhan pada Satuan Kerja Prosedur Pelaksanaan Pelaksanaan Kepatuhan untuk Masing-masing Masing-masing Satuan Kerja 5.1. Prosedur Kepatuhan Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel 5.2. Prosedur Kepatuhan Divisi Kredit Menengah & Korporasi 5.3. Prosedur Kepatuhan Divisi Dana/Jasa dan Luar Negeri 5.4. Prosedur Kepatuhan Divisi Teknologi Informasi 5.5. Prosedur Kepatuhan Divisi Akuntansi 5.6. Prosedur Kepatuhan Divisi Audit Intern 5.7 Prosedur Kepatuhan Divisi yang Lain

Pengertian Pengertian dan Ruang Lingkup Risiko Kepatuhan Identifikasi Identifikasi Faktor Risiko Kepatuhan Pedoman pengelolaan Risiko Kepatuhan




MASUKKAN LOGO BANK


BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang

Pelaksanaan fungsi kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah …. (selanjutnya disebut Bank) & Unit Usaha Syariah merupakan salah satu bagian penting dari sistem pengendalian/ pencegahan internal oleh manajemen Bank yang secara aktif mengambil berbagai langkah untuk mencegah manajemen Bank dalam menetapkan kebijakan dan atau mengambil keputusan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakpatuhan, penyimpangan atau bahkan pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian. Fungsi Kepatuhan memang berbeda berbeda dengan audit intern internal al yang melakukan pemeriksaan setelah kejadian/ transaksi dilakukan ( ex post) , sedangkan sedangkan Kepatuhan Kepatuhan adalah adalah fungsi untuk untuk melakukan melakukan pengawasan pengawasan yang terkait dengan ex-ante, yaitu melalui penggunaan hak untuk menolak menolak & meminta seluruh pengurus bank untuk tidak melanjutkan suatu kebijakan & atau keputusan atas setiap transaksi penting yang akan diambil yang didalamnya mengandung unsur ketidak patuhan. Ketidakpatuhan Ketidakpatuh an terhadap peraturan internal beberapa faktor sebagai berikut :

maupun eksternal eksternal pada dasarnya dapat disebabkan oleh

1. Kurangnya informasi mengenai Ketentuan (Peratur an Bank Indonesia, SOP, Surat Edaran Direksi) yang berlaku atau yang baru berlaku. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh oleh pihak pembuat Ketentuan/ kebijakan sebelum mengintrodusir mengintrodus ir suatu peraturan baru. Masalah lainnya adalah adalah minimnya sumber informasi ketentuan yang dimiliki atau yang dapat diakses oleh pejabat/ staf staf seperti perpustakaan, buku kumpulan kumpulan ketentuan, maupun website resmi yang mengumpulkan mengumpulkan seluruh ketentuan yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank. 2. Regulasi dipahami atau ditafsi rkan secara keliru.

Hal ini terjadi disebabkan oleh minimnya pengetahuan hukum atau legal literacy yang dimiliki oleh sumberdaya bank, sebagai ekses dari apa yang diuraikan pada butir 1 di atas, tapi juga karena redaksi dalam suatu suatu peraturan yang kadang tidak jelas atau tidak menjelaskan secara tegas dan bahkan cenderung kabur. 3. Bagian operasional di Kantor Cabang Cabang tidak tahu menahu mengenai mengenai persy persy aratan persyaratan yang diatur dalam k etentuan/ regulasi.

Kadang banyak Pimpinan Cabang dan pimpinan operasional di suatu Kantor Cabang yang tidak ikut mensosialiasikan atau bahkan bahkan mengedarkan suatu ketentuan internal maupun eksternal eksternal yang diterima dari Kantor Pusat. 4. Ketidakpatuhan yang terjadi tidak terdeteksi . Seringkali terjadi suatu pelanggar pelanggaran an dilakukan secara terus menerus menerus tanpa disadari dan tidak pernah diketahui oleh pihak Bank bahwa hal tersebut sebenarnya merupakan pelanggaran. Hal ini ini terjadi Edisi Revisi ke :




Comment [PK1]: Masukkan nama masingmasing BPD

MASUKKAN LOGO BANK


karena pelanggaran tersebut bukan sesuatu yang menonjol dan tidak terkait langsung dengan operasional Bank. Hal ini biasanya baru muncul, jika dilakukan audit sehubungan dengan adanya rencana suatu corporate action. Pada umumnya hal ini terkait dengan masalah perizinan-perizinan atau hal-hal lain terkait dengan dokumen Bank. Tidak jarang pula bahwa kelalaian serupa itu akan mengakibatkan sesuatu yang fatal di kemudian hari. 5. Ketidakpatuhan yang terjadi terdeteksi tapi tidak dilaporkan kepada direksi atau (senior management).

Ketidakpatuhan jenis ini terdeksi bukan karena tidak diketahui, tetapi sengaja ditutupi dan dilaporkan. Sehingga, ketidakpatuhan tersebut baru diketahui direksi jika perusahaan terkena dampak risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi & risiko kepatuhan. 6. Lalai mematuhi regulasi yang berlaku.

Ketidakpatuhan ini terjadi karena pimpinan yang kadang-kadang tidak begitu memperhatikan aspek compliance. Mereka umumnya sudah merasa enak dengan praktiknya sendiri tanpa harus memperhatikan rambu-rambu hukum. Dalam pemaparan Kepatuhan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuh an dapat terjadi karena ; tidak memahami ketentuan   kelalaian  kesengajaan Dari sisi lain perlu menjadikan pertimbangan penting bagi manajemen dalam operasional Bank & operasional Syariah yaitu dengan mengantisipasi perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan yang terus mengalami perubahan dan perkembangan pesat, sehingga menambah kompleksitas risiko yang pada gilirannya mendorong kebutuhan praktek tata kelola bank yang baik dan sehat (good corporate governance). Untuk itu, maka pada setiap buku pedoman prosedur operasional Bank & operasional Syariah harus memasukkan pedoman pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko pada setiap aktivitas Bank yang dilakukan meliputi pengawasan aktif pengurus bank yang efektif, kebijakan dan prosedur serta penetapan limit yang memadai, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi yang handal dan pemeliharaan risiko yang memadai. Dalam penetapan kebijakan pengelolaan risiko tersebut mengacu pada Ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penyempurnaan Buku Pedoman Kerja Kepatuhan Bank untuk memasukkan aspek kebijakan manajemen risiko dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank. Hal ini untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan (Compliance Risk) yaitu risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi B ank Umum Syariah dan Unit U saha Syariah .

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


2. Landasan Hukum

Comment [A2]: Landasan Hukum dapat ditambahkan SK DIR, AD ART, dan yang lainnya sesuai dengan kondisi masing-masing BPD

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 4. Undang-Undang Republik Indonesia No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 dan Undang-Undang No.10 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 5. Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan (compliance director ) dan penetapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum yang telah diubah dengan PBI/13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 t entang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank U mum. 6. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum. 7. Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP tanggal 29 S eptember 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


8. Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/31/DPNP tanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan P encegahan Pendanaan T erorisme Bagi Bank Umum. 9. Anggaran Dasar PT. Bank…………….

10. Surat Keputusan Dewan K omisaris PT. Bank…………. 11. Surat Keputusan Direksi PT. Bank……………….

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


BAB II FUNGSI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN BIDANG KEPATUHAN

1. Fungsi Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan

Comment [HJIHS3]: Sesuai dengan pasal 4 PBI 13/02/PBI/2011

Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan yang akan diambil oleh Direksi dan Dewan Komisaris tidak melanggar prinsip kehati-hatian. Apabila Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan berpendapat bahwa rancangan keputusan mengandung unsur ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, maka Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan wajib meminta agar rancangan keputusan tersebut dibatalkan. Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, mencakup:

a. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank b. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi c. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank d. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; e. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank f. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku g. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. Detail pelaksanaan tugas dan tanggung jawab akan dijabarkan pada poin-poin pembahasan dibawah.

Edisi Revisi ke :





MASUKKAN LOGO BANK


2. Tanggung Jawab Umum Direktur Yang Yang Membawahkan Membawahkan Bidang Kepatuhan Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank & Unit Usaha Syariah

1. Mematuhi dan dan menjalankan menjalankan seluruh peraturan peraturan dan perundang-undangan; perundang-undangan; 2. Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tanggung Tanggun g Jawab Jabatan; 3. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dijabarkan dalam dalam Tanggung Jawab Jabatannya; Jabatannya; 4. Berinisiatif untuk meningkatan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank; 5. Menjalin koordinasi secara efektif efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank. 3. Tanggung Jawab Jabatan Jabatan Direktur Yang Membawa Membawahkan hkan Bidang Kepatuhan Dalam Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank & Unit Usaha Syariah

1. Memimpin dan mengkoordinir mengkoordin ir pelaksanaan aktivitas aktivitas Divisi Kepatuhan, dan Divisi lain yang dibawah struktur organisasinya. organisasinya. 2. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Direksi lainnya dalam rangka memastikan kelancaran tugas dan tanggung jawab. 3. Mengidentifikasi, Mengidentif ikasi, mengukur dan mengevaluasi mengevaluasi semua risiko kepatuhan Bank, sesuai Pedoman Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Bank. 4. Mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati –hatian. 5. Menyetujui pengembangan rancangan dan perubahan kebijakan, sistem dan prosedur di Divisi Kepatuhan, Kepatuhan, dan Divisi lain yang dibawah struktur organisasinya. organisasinya. 6. Melakukan uji kepatuhan kepatuh an atas rancangan dan perubahan pedoman kerja pada Direktor at lain untuk memastikan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. 7. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan memastikan kepatuhan seluruh aktivitas Bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya. 8. Menyampaikan laporan semesteran kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan Direktur Yang Membawahkan Membawahkan Bidang K epatuhan epatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. 9. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat APU dan PPT) seluruh operasional Bank, dengan berpedoman berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan. perundang-undangan. 10. Berkoordinasi dan memberi opini kepatuhan kepada Direktur Utama untuk memastikan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dari sisi hukum dan kepatuhan. 11. Bertanggungjawab atas penerapan prinsip kehati-hatian seluruh aktivitas operasional Bank dengan penerapan manajemen risiko. 12. Memberikan persetujuan pers etujuan rencana kerja dan melakukan mel akukan evaluasi atas pelaksanaan pen gendalian risiko kepatuhan. 13. Mengevaluasi Mengevaluasi dan menyetujui Laporan Laporan yang menjadi tanggung jawab D irektorat Kepatuhan. 14. Menetapkan dan member i persetujuan pelaks anaan aktivitas kepegawaian kepegaw aian lingkup Direkt orat Kepatuhan bersama dengan Direktur terkait. 15. Mereview kebijakan dan prosedur prosedu r yang terkait dengan Ketentuan Ket entuan BI dan peraturan perundangan peru ndangan lainnya.

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


16. Melakukan koordinasi dengan den gan Direktorat lain untuk untu k mengoptimalkan aktivitas aktivit as Bank yang sejalan dengan Budaya Kepatuhan. 17. Melaporkan pelaksan aan tugas dan tanggung jawabnya secara bulanan bulan an kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. 18. Mengevaluasi fungsi kepatuhan di kegiatan bisnis Bank dan kinerja Divisi di bawah koordinasinya. 19. Menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi. 4. Wewenang Wewenang Direktur Yang Membawahkan Membawahkan Bidang Kepatuhan Kepatuhan Bank & Unit Usaha Syariah Syariah

Dalam Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Fungsi Fungsi

1. Memberikan opini kepatuhan ( comply/ not comply ) terhadap kelonggaran/penyimpangan dari pedoman pelaksanaan pelaksanaan kerja yang berlaku. 2. Menetapkan langkah-langkah yang harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan. kepatuh an. 3. Melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terdapat pelanggaran kepatuhan. 4. Menyetujui penyusunan rencana kegiatan (action plan) Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan dan laporan realisasinya. 5. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian pemberhent ian pegawai pada Direktorat Direktor at Kepatuhan serta kebijakan SDM lainnya bersama Direktur terkait. 5. Tugas, Wewenang Wewenang dan dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Membawahkan Bidang Kepatuhan Dalam Penerapan Penerapan Program Anti Pencuc ian Uang dan Pencegahan Pendanaan Pendanaan Terorisme a. Tugas-tugas Direktur Direktur Yang Membawa Membawahkan hkan Bidang Kepatuhan Ant i Penc uc ian U ang d an Penc egahan Pendan aan Ter or is me.

dalam Penerapa Penerapan n Progr Progr am

1. Menetapkan langkah-langkah langkah-lan gkah yang diperlukan untuk memastikan memastikan bahwa Bank & Unit Usaha Syariah telah memenuhi peraturan Bank Indonesia yang menyangkut Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Penerapan Pr ogram Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 2. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai yang telah disusun oleh Divisi Kepatuhan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). 3. Merencanakan dan monitoring Program Pengkinian Data Nasabah berdasarkan Risiko/ Risk Based Approach. b. Wewenang Wewenang Direktur Direktur Yang Membawahkan Membawahkan Bidang Kepatuhan dalam Penerapan Penerapan Prinsip Ant i Pencucian Uang d an Pencegahan Pendanaan Pendanaan Terori sme.

Bersama-sama Direksi lainnya menetapkan Pemimpin Divisi yang melaksanakan kegiatan operasional Bank atau operasional Syariah dan Pemimpin Cabang/ Pemimpin Cabang Syariah selaku Penanggungjawab Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme termasuk penanganan nasabah berisiko tinggi dan transaksi-transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi keuangan tunai di wilayah kerja masing-masing.

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


c. Tanggung jawab jawab Direktur Yang Membawahkan Membawahkan Bidang Kepatuhan Kepatuhan Dalam Penerapan Penerapan Progr Progr am Ant i Penc uc ian Uan g da n Penc egahan Pendan aan Ter or is me.

1. Memastikan bahwa penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah dilaksanakan secara efektif. 2. Memastikan bahwa Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan/ atau transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai telah ditangani dan dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Diatur lebih lanjut dalam BPP yang berkaitan dengan APU dan PPT) 6. Persyaratan Direktur Yang Membawahi Membawahi Bidang Kepatuhan

Comment [HJIHS5]: Sesuai Pasal 7 PBI No.13/02/PBI/2011

Anggota Direksi Bank yang ditugaskan sebagai Direktur Yang M embawahkan embawahkan Bidang Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan antara lain : 1. Tidak merangkap merangkap jabatan sebagai sebagai Direktur Utama Bank Bank dan/atau Wakil Direktur Utama. 2. Tidak merangkap dan atau atau membawahi membawahi bidang-bidang sebagai berikut : Bisnis dan operasional; Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada pada kegiatan kegiatan usaha Bank; Treasury; Keuangan dan akuntansi; Logistik Logistik dan pengadaan pengadaan barang/jasa; barang/jasa; Teknologi informasi; dan SKAI • • • • • • • •

3. Memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku. 4. Memenuhi M emenuhi persyaratan independensi yaitu tidak memiliki memiliki hubungan keuangan, kepengurus an, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. 5. Telah Lulus Fit and Proper Test. 6. Tidak menjadi anggota Loan Committee (Komite Kredit), namun namun dapat mengikuti mengikuti setiap kegiatan kegiatan Komite Kredit dalam menjalankan fungsinya, untuk mencegah diambilnya keputusan yang mengandung unsur ketidakpatuhan. ketidakpatuhan. 7. Tidak memberikan “ compliance advisor “ yaitu bukan memberikan saran agar suatu transaksi yang akan diputuskan tidak menyimpang menyimpang / melanggar melanggar ketentuan kehati-hatian.

Edisi Revisi ke :




Comment [HJIHS6]: Sesuai dengan Pasal 8 PBI 13/02/PBI/2011

MASUKKAN LOGO BANK


7. Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Pengunduran Diri Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum dan Bank Umum Syariah. 2. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali. 3. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurk an diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank wajib segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fun gsi Kepatuhan. 4. Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Bank wajib menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. 5. Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, baik karena berhalangan sementara maupun berhalangan tetap, harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku dan perubahannya. 6. Dalam hal Direktur lain tidak ada, maka jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat dirangkap sementara oleh Direktur lainnya sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku dan perubahannya. 7. Penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi kepada Bank Indonesia.

Kepatuhan wajib dilaporkan

8. Organisasi dan Status Struktur al

Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuh an adalah salah satu jajaran Direksi yang memiliki tugas menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh aktivitas Bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya dan mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen Bank dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan dibantu oleh D ivisi Kepatuhan. 9. Status Struktur al

1. Sesuai dengan Ketentu an Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan berstatus : a. Anggota Direksi yang berkoordinasi kepada Direktur Utama.

Edisi Revisi ke :




Comment [HJIHS7]: Sesuai pasal 9 PBI No.13/02/PBI/2011

MASUKKAN LOGO BANK


b. Terbebas dari kegiatan bisnis dan operasional Bank, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/ jasa, teknologi informasi, dan audit intern c. Dikhususkan untuk melakukan kegiatan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah s esuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan merupakan fungsionaris independen yang secara aktif dan langsung memperkuat Direksi dalam menyehatkan Bank & Unit Usaha Syariah melalui penerapan kaidah serta tatanan hukum secara konsekuen, baik dalam rangka memutuskan suatu kebijakan, maupun dalam menerapkan kebijakan atau peraturan pada kegiatan operasional Bank & Operasional Syariah. 3. Dalam fungsi selaku “pemantau” dan “penjaga” serta “pemberi kepastian” bagi Direksi tentang dipenuhinya seluruh peraturan serta komitmen terhadap Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan lainnya, maka Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan dalam kegiatan rutinnya akan lekat dengan informasi-informasi akuntansi, audit intern dan peraturan-peraturan ( Company Manual serta peraturan perundang-undangan lainnya). Oleh karena fungsinya tersebut, maka Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan mempunyai hubungan fungsional dengan unit-unit kerja (Divisi dan Pemimpin Cabang), baik melalui Anggota Direksi yang membidangi masing-masing kegiatan, maupun secara langsung dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan. 10. Sarana dan Prasarana

1. Dalam melaksanakan tugas secara independen, Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan diberikan wewenang tertentu oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi/ Dewan Komisaris. 2. Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan dibantu oleh Pemimpin Divisi Kepatuhan yang menguasai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta memahami masalah manajemen, hukum dan prosedur operasional Bank dan operasional Unit Usaha Syariah serta pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 3. Perlengkapan pendukung ( hardware ) disediakan secukupnya, guna memperlancar kegiatan.

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


BAB III ORGANISASI DIVISI KEPATUHAN

Comment [PK8]: Sesuaikan dengan Struktur Masing-Masing BPD

Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan

Kepala Divisi Kepatuhan

Unit K epatuhan

Unit GCG

Unit APU/PPT

1. Divisi Kepatuhan

Divisi Kepatuhan adalah Satuan Kerja di lingkungan Kantor Pusat Bank yang mempunyai fungsi pokok memberikan rekomendasi langkah-langkah Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan atas pelanggaran kepatuhan dan rekomendasi dari sisi kepatuhan dan hukum atas rancangan keputusan operasional dan non operasional kepada Direksi di dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, membantu pelaksanaan tugas-tugas Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan (Compliance Director ) dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank dan sebagai Satuan Kerja yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen. Divisi ini dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi yang secara hierarkis organisatoris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan . Pemimpin Divisi Kepatuhan membawahi Sub Divisi Kepatuhan & Legal dan Sub Divisi APU & PPT serta Pengelola Kepatuhan & Sisdur, Pengelola Legal Non Litigasi serta Grup Analis APU & PPT yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen. 2. Independensi dan Kr iteria Divisi Kepatuhan

Comment [HJIHS9]: Sesuai Pasal 12 PBI No/13/02/PBI/2011

a. Satuan kerja kepatuhan harus independen. b. Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi conflict of interest dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan. c. Satuan kerja kepatuhan pada Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib didukung oleh personil yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


3. Spesifikasi Pejabat Divisi Kepatuhan

a. b. c. d.

Memenuhi persyaratan independensi; Menguasai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan

Comment [A10]: Sudah sesuai dengan PBI 13/02/PBI/2011 pasal 13

(compliance culture)

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Comment [HJIHS11]: Sudah sesuai dengan PBI 13/02/PBI/2011 pasal 14

4. Organisasi Divisi Kepatuhan Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan, tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan mencakup:

a. membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; b. melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; c. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-un dangan yang berlaku; d. melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-un dangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan U nit Usaha Syariah; e. melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Comment [HJIHS12]: Sesuai dengan PBI 13/02/PBI/2011 pasal 15

Tugas dan Fungsi Divisi Kepatuhan dijabarkan pada poin-poin dibawah. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Divisi Kepatuhan membawahi ….. tugas sebagai berikut: 1. Bidang/Unit/ Satuan Kerja ….. dengan tugas pokoknya sebagai berikut : a. Mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi/evaluasi penyusunan dan pengembangan pedoman intern bank terkait perubahan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. b. Berkoordinasi dengan pemimpin unit kerja terkait dalam rangka pencapaian kepatuhan di setiap unit kerja Bank dan menjaga tingkat kesehatan Bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian Bank berdasarkan benchmark ratio perbankan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. c. Memverifikasi rekomendasi yang dibuat oleh pengelola yang diajukan kepada Pemimpin Divisi Kepatuhan di bawah lingkup jabatannya terkait langkah-langkah yang harus diambil

Edisi Revisi ke :




Comment [PK13]: Disesuaikan dengan Struktur Organisasi masing-masing BPD)

MASUKKAN LOGO BANK

d. e.

f.

g. h. i. j. k. l.

m. n. o. p.

Edisi Revisi ke :


Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan dan pelaporan terkait pelanggaran prosedur kepatuhan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Memberikan review kepatuhan (comply/ not comply) atas rancangan keputusan operasional & non operasional Bank dari sisi kepatuhan berdasarkan identifikasi risiko-risiko kepatuhan yang mungkin terjadi kepada Pemimpin Divisi Kepatuhan. Memverifikasi laporan bulanan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan yang disusun oleh Pengelola Kepatuhan & Sisdur untuk keperluan pelaporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan semesteran Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan untuk keperluan pelaporan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, serta laporan khusus apabila diketemukan kebijakan/keputusan manajemen Bank yang menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Divisi Kepatuhan. Memverifikasi rancangan sistem prosedur dan pedoman kerja unit organisasi produk Bank untuk memastikan keselarasan pengembangan sistem prosedur dan pedoman kerja tiap unit organisasi Bank serta memastikan kepatuhan pengembangan sistem prosedur terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kebijakan internal Bank dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku. Memverifikasi usulan perubahan dan perbaikan standar/kebijakan/prosedur hukum yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perbankan, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Divisi Kepatuhan. Memverifikasi sesuai dengan uji kepatuhan pada usulan standar hukum meliputi prosedur, persyaratan, Perjanjian Kredit dan dokumentasi untuk semua jenis kredit yang diberikan oleh Bank, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Divisi Kepatuhan. Memverifikasi rancangan penyusunan standar perjanjian dan dokumen legal Bank dan memberikan opini kepatuhan (comply/ not comply) untuk perbaikan. Memverifikasi usulan permintaan / memberikan opini kepatuhan ( comply/ not comply ) berdasarkan kewenangan untuk mengadakan kelonggaran/penyimpangan terhadap pola standar dokumentasi atau prosedur yang berlaku. Memberikan uji kepatuhan (comply/ not comply ) pada langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh unit organisasi terkait untuk memitigasi risiko hukum yang terkandung dalam dokumen hukum, kontrak dan perjanjian dengan pihak ketiga. Memberikan opini kepatuhan (comply/ not comply) pada langkah-langkah hukum yang harus diambil dan menjabarkan dampak hukum dari peraturan-peraturan baru, gugatan hukum, dan kemungkinan sanksi hukum yang harus dipikul Bank, kepada unit organisasi terkait dan Pemimpin Divisi Kepatuhan dalam rangka melindungi kepentingan Bank. Memverifikasi hasil evaluasi laporan tahunan berkaitan dengan pendapat hukum mengenai implementasi GCG pada unit organisasi bank, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Divisi Kepatuhan. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada di bawah cakupan wewenangnya; Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.




MASUKKAN LOGO BANK


Hal-hal yang terkait dengan Tugas Divisi APU & PPT akan mengacu pada BPP yang secara khusus mengatur APU/PPT. 5. Tata Kerja Divis i Kepatuhan Dalam Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank & Unit Usaha Syariah

1. Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan memberikan pengarahan tentang : a. Cara-cara mendapatkan informasi. b. Pengkajian dan analisa informasi. c. Pemaparan hasil analisa beserta usulan sebagai materi laporan. d. Menyusun laporan selengkapnya. e. Hal-hal yang relevan dengan tugas tersebut. 2. Tugas Divisi Kepatuhan antara lain: a. membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi. b. melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. c. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan U nit usaha Syariah. e. melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. 3. Alat Bantu untuk melaksanakan kegiatan Divisi Kepatuhan terdiri dari : 1) Uraian tugas ( job description ) setiap unit kerja yang terlibat dalam kegiatan “menjaga” serta “memelihara” kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, menyangkut bidang unit kerja masing-masing. 2) Peraturan-Peraturan (dari Bank Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, intern Bank) menyangkut unit kerja masing-masing yang wajib dijadikan pedoman dalam menyusun kebijakan operasional. 3) Excell sheet pelaporan : i. Profil Risiko Kepatuhan (Inherent & RCS) ii. Uji Kepatuhan (format excel) iii. Checlklist Kepatuhan iv. Form Pelaporan

Edisi Revisi ke :




Comment [PK14]: Laporan dapat disesuaikan dengan masing-masing kondisi di BPD

MASUKKAN LOGO BANK


5. Hubungan Direktorat Kepatuhan dengan Pengurus Bank a. Hubungan Direktorat Kepatuhan dengan Dewan Kom isaris

Comment [HJIHS15]: Sesuai pasal 2 dan 6 PBI 13/02/PBI/2011

Hubungan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : 1) Dewan Komisaris dapat meminta informasi kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan atas keputusan strategis yang diambil oleh Direksi Bank, apakah terdapat unsur ketidakpatuhan atau tidak. 2) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat melaporkan kegiatan usaha Bank yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan tidak memenuhi prinsip kehati-hatian kepada Dewan Komisaris , antara lain melalui laporan kepatuhan. 3) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan: a. mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun. b. memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank. 4) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan menyampaikan saransaran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. b) Hubungan Direktor at Kepatuhan dengan Direksi Lainnya

Comment [HJIHS16]: Sesuai pasal 2 ayat 1 dan 2 PBI 13/02/PBI/2011

Agar fungsi, tugas dan tanggung jawab D irektur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan dapat berjalan dengan baik, maka pengurus bank Direksi harus memberikan akses yang seluasluasnya kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan untuk mengikuti dan mempelajari serta menguji seluruh rancangan / rencana kebijaksanaan dan atau keputusan yang akan dikeluarkan. Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, dan wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank. Hubungan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan Direksi lainnya :

1) Melakukan uji kepatuhan terhadap rencana keputusan yang akan diputus oleh Direksi Bank atau Direktur Supervisi yang membidangi operasional perbankan, yang sebelumnya telah dimohonkan uji kepatuhan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi K epatuhan 2) Menyampaikan opini patuh/ tidak patuh (comply/ not comply ) mengenai aspek kepatuhan yang perlu diperhatikan oleh Direksi Bank.

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


Direksi harus memberikan :

a) Dukungan sepenuhnya kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan untuk menjalankan fungsinya agar dapat terlaksananya kepatuhan di semua satuan kerja . b) Komitmen kepada seluruh karyawan bahwa masalah kepatuhan bukan semata-mata tanggung jawab Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan atau Direksi, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh karyawan mulai dari yang paling bawah sampai dengan yang paling atas. c) Hubungan Direktorat Kepatuhan dengan BI

1) Bank wajib menugaskan salah seor ang anggota Direksi sebagai Direktur Yang Membawahkan B idang Kepatuhan. 2) Penugasan dan pemberhentian Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan dilakukan oleh Bank dengan melaporkan kepada Bank Indonesia. 3) Dalam hal Bank Indonesia menemukan adanya pelanggaran /penyimpangan terhadap Peraturan Bank Indonesia dan prinsip kehati-hatian, maka Bank Indonesia dapat meminta penjelasan atas pelanggaran yang terjadi kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan 4) Bank Indonesia dapat mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur Ketentuan Bank Indonesia d) Hubungan Direktorat Kepatuhan dengan SKAI dan SKMR

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


Mengingat Direktorat Kepatuhan tidak dapat terjun secara langsung dalam hal kegiatan operasional maka diperlukan kerjasama secara langsung dengan SKAI serta SKMR a. SKAI pada umumnya melakukan pengawasan secara ex-post yaitu terhadap transaksi perbankan yang telah terjadi atau terhadap k eputusan yang telah dibuat. Tembusan laporan SKAI kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan dimaksudkan antara lain untuk dijadikan sebagai informasi dalam rangka penyempurnaan prosedur kepatuhan yang ada di setiap un it kerja. b. SKMR meskipun bekerja dalam rangka pencegahan, namun rancangan / rencana pencegahan yang ditetapkan baik terhadap risiko yang dihadapi bank maupun kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian ditujukan pada kebijaksanaan umum, dan biasanya tidak ada wewenang untuk mencegahnya. c. Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan melakukan pengawasan yang terkait dengan ex-ante, yaitu melalui penggunaan hak untuk menolak dan meminta seluruh pengurus bank untuk tidak melanjutkan suatu kebijaksanaan dan atau keputusan atas setiap transaksi penting yang akan diambil yang didalamnya mengandung unsur ketidakpatuhan. Meskipun terdapat perbedaan dalam fungsi dan atau peranannya, namun pelaksanaan tugasnya dapat saling mengisi, yaitu : -

-

Edisi Revisi ke :

Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan dapat menggunakan laporan SKAI untuk mempertajam tugasnya sehari-hari dan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan dapat meminta SKAI untuk ikut memantau apakah rancangan / rencana kebijaksanaan dan atau keputusan yang telah diveto, benar-benar telah dipatuhi oleh jajaran aparat bank melalui kegiatan audit. Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan juga dapat menggunakan acuan dari hasil kerja SKMR dan sebaliknya memberikan informasi kepada ybs.




MASUKKAN LOGO BANK


BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN BUDAYA KEPATUHAN PADA SETIAP SATUAN KERJA BANK & UNIT USAHA SYARIAH

1. Prosedur kepatuhan pada setiap Satuan kerja Bank & unit Usaha Syariah

Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan dalam melaksanakan adalah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1) Pengertian Pelaksanaan Budaya Kepatuhan Pada Setiap Satuan Kerja Bank & Unit Usaha Syariah Yang dimaksud dengan Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Yang dimaksud Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Bank Indonesia dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


Yang dimaksud dengan Prosedur Kepatuhan bagi setiap satuan kerja Bank & Unit Usaha Syariah adalah tata tertib melaksanakan pengawasan, pemantauan, pendataan, dan penyimpulan terhadap penerapan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundangundangan lainnya di bidang operasional Perbankan & operasional Syariah. Tujuan Prosedur Kepatuhan adalah memelihara agar manajemen Bank & Unit Usaha Syariah waspada untuk menghindarkan diri dari kemungkinan kekeliruan memutuskan sesuatu kebijakan dan operasional yang berdampak merugikan Bank. 2) Sasaran Prosedur Kepatuhan Pada Setiap Satuan Kerja Bank & Unit Usaha Syariah. Prosedur Kepatuhan pada butir 1 diterapkan dalam upaya menilai kesepadanan materi peraturan intern bank yang berlaku pada kelayakan penerapannya dalam operasi Bank, mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. 3) Tolak ukur Penilaian Penilaian pada butir 2 menggunakan tolok ukur yang sudah dibakukan oleh Bank Indonesia, baik kuantitatif maupun kualitatif. 4) Satuan Kerja Bank Yang dimaksud dengan satuan kerja adalah organisasi yang terlibat langsung dalam menyusun kebijakan dan/ atau yang melaksanakan kegiatan operasional perbankan atau operasional Syariah yang terdiri dari Divisi dan Kantor Cabang. 2. Tata Tertib Memantau dan Menjaga Kepatuhan pada setiap Satuan kerja

1) Setiap satuan kerja melaksanakan kegiatan pemantauan dan menjaga agar kegiatan masingmasing unit kerja tidak menyimpang dari peraturan k egiatan-kegiatan tersebut, yang mencakup: a. Inventarisasi Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lainnya, serta Peraturan Intern Bank yang dijadikan pedoman kerja satuan kerja yang bersangkutan; b. Memantau dan mengidentifikasi kelayakan setiap jenis produk / jasa yang dikelola dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku; c. Membuat / mengusulkan perbaikan peraturan intern yang materinya tidak sesuai lagi dengan Peraturan Bank Indonesia atau peraturan perundang-undangan lainnya; d. Membuat kodifikasi laporan selama bulan Januari sampai dengan Juni, bulan Juli sampai dengan bulan D esember. 2) Seluruh satuan kerja menyampaikan laporan pelaksanaan Kepatuhan kepada pihak ekstern yang tindasanny a disampaikan kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan setiap bulan, paling lambat akhir bulan berikutnya. 3) Pemantauan kepatuhan pelaporan dilaksanakan dengan pengisian formulir cakupan kepatuhan pelaporan masing-masing Satuan Kerja untuk disampaikan kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan . 4) Laporan pemantauan kepatuhan dari satuan kerja akan digunakan sebagai bahan laporan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan kepada Direktur Utama.

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


3. Materi Pemantauan Kepatuhan Pelaporan pada setiap Satuan Kerja

Materi laporan kepatuhan kepada pihak ekstern pada setiap Satuan Kerja harus terisi : Nomor, Divisi, Jenis laporan, tujuan, periode laporan dan tanggal penyampaian laporan yang dilampiri dengan bukti pengiriman laporan. 4. Penanggung Jawab Pelaksanaan Kepatuhan pada Satuan Kerja

1) Pelaksanaan kepatuhan merupakan tanggung jawab pejabat yang memimpin Satuan Kerja yang bersangkutan, dalam pengertian bahwa setiap kegiatan operasional satuan kerja tersebut secara konsekuen dan konsisten berpedoman pada peraturan intern Bank dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Peraturan Intern BPD... pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya ( peraturan ekstern ). Apabila terdapat ketidak sesuaian antara intern Bank dengan peraturan ekstern, maka penanggung jawab beralih kepada pembuat peraturan. 3) Penyimpangan yang terjadi pada satuan kerja dan penyimpangan yang terjadi pada peraturan intern, menjadi tanggung jawab Direktur Bank ( akuntabilitas ). 4) Pemantauan agar butir 1 dan butir 2 dapat berjalan dengan baik (tidak terjadi penyimpangan) menjadi tanggung jawab Direktur Yang M embawahkan Bidang Kepatuhan .

Comment [PK17]: Disesuaikan dengan masingmasing BPD

5. Prosedur Pelaksanaan Kepatuhan untuk Masing-masing Satuan Kerja 5.1. Prosedur Kepatuhan Divisi Kredit Agr obisnis & Ritel

Comment [PK18]: Disesuaikan dengan Struktur Organisasi masing-masing BPD

5.1.1. Memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) yang dikeluarkan Bank Indonesia dan peraturanperaturan lain yang berlaku dan memiliki kebijakan Restrukturisasi; 5.1.2. Memiliki pedoman pelaksanaan kredit dengan berdasarkan pada Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan pedoman pelaksanaan restrukturisasi kredit; 5.1.3. Melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; 5.1.4. Memiliki Satuan Kerja Komite Kredit dan Satuan Kerja Penyelesaian Kredit Bermasalah atau Tim Pelaksana Restrukturisasi; 5.1.5. Perumusan keputusan dan atau kebijakan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian wajib dihadiri oleh Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan , atau rancangan keputusan dan atau kebijakan terlebih dahulu diserahkan kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan untuk diadakan pengkajian atau pengujian terlebih dahulu; 5.1.6. Rapat Komite Pemutus Kredit wajib dihadiri oleh Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan . Adapun batasan jumlah kredit yang pelaksanaan rapat komitenya wajib diikuti oleh Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan , besarnya ditentukan dengan Surat Keputusan tersendiri; 5.1.7. Melaksanakan kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan, dengan menyampaikan tembusan kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan ; dan

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


5.1.8. Menyampaikan tembusan keputusan dan/ atau kebijakan yang bekaitan dengan prinsip kehati-hatian kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan . 5.2. Prosedur Kepatuhan Divisi K redit Menengah & Kor porasi


5.2.1. Memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) yang dikeluarkan Bank Indonesia dan peraturanperaturan lain yang berlaku dan memiliki Pedoman Pelaksanaan Tugas Supervisi Kredit; 5.2.2. Memiliki pedoman pelaksanaan kredit dengan berdasarkan pada Kebijakan Perkreditan Bank (KPB); 5.2.3. Melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan peraturan internal Bank; 5.2.4. Melaksanakan kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentu an, dengan menyampaikan tembusan kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan ; dan 5.2.5. Menyampaikan tembusan keputusan dan/ atau kebijakan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan . 5.3. Prosedur Kepatuhan Divis i Dana/Jasa dan Luar Negeri


5.3.1. Memiliki pedoman pelaksanaan intern yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Divisi Dana/ Jasa & Luar Negeri, dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; 5.3.2. Perumusan keputusan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian wajib dihadiri oleh Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan , atau rancangan keputusan diserahkan kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan untuk diadakan pengkajian atau pengujian terlebih dahulu; 5.3.3. Rapat Asset and Liability Management Committee (ALCO) tentang penentuan money market line terhadap calon counterparty dalam rangka penempatan dana dan/ atau transaksi surat-surat berharga, wajib dihadiri oleh atau disampaikan kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan untuk mendapat pengkajian atau pengujian terlebih dahulu. Rapat penentuan besarnya limit transaksi penempatan dan atau suratsurat berharga wajib dihadiri oleh Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan dan dituangkan dengan Surat Keputusan tersendiri; dan 5.3.4. Menyampaikan tembusan keputusan dan/atau kebijakan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan . 5.4. Prosedur Kepatuhan Divisi Teknolog i Informasi

5.4.1. Memiliki pedoman pelaksanaan intern yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Divisi Teknologi Informasi, dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; 5.4.2. Memiliki buku pedoman manual maupun sistem aplikasi pengamanan pada setiap penggunaan program pengolahan data secara elektronik; 5.4.3. Perumusan rancangan keputusan yang menyangkut prinsip kehati-hatian wajib dihadiri oleh Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan , atau rancangan keputusan

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK

5.4.4. 5.4.5. 5.4.6. 5.4.7.


diserahkan kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan untuk diadakan pengkajian atau pengujian terlebih dahulu; Memiliki rencana pen anggulangan yang teruji untuk menjamin kelangsungan dan kegiatan operasional Teknologi Sistem Informasi Bank & Unit Usaha Syariah; Memiliki sistem informasi manajemen yang mampu menunjang pengambilan keputusan secara efektif dan efisien; Melaksanakan kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menyampaikan tembusan kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan ; dan Menyampaikan tembusan keputusan dan kebijakan yang menyangkut prinsip kehatihatian, kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan .

5.5. Prosedur Kepatuhan Divisi Akuntans i

5.5.1. Memiliki pedoman pelaksanaan intern yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Divisi Akuntansi, dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; 5.5.2. Memiliki buku pedoman manual maupun sistem aplikasi pengamanan pada setiap penggunaan program pengolahan data secara elektronik; 5.5.3. Perumusan rancangan keputusan yang menyangkut prinsip kehati-hatian wajib dihadiri oleh Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan , atau rancangan keputusan diserahkan kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan untuk diadakan pengkajian atau pengujian terlebih dahulu; 5.5.4. Memiliki rencana pen anggulangan yang teruji untuk menjamin kelangsungan dan kegiatan operasional Teknologi Sistem Informasi Bank & Unit Usaha Syariah; 5.5.5. Memiliki sistem informasi manajemen yang mampu menunjang pengambilan keputusan secara efektif dan efisien; 5.5.6. Melaksanakan kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menyampaikan tembusan kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan ; 5.5.7. Menyampaikan tembusan keputusan dan kebijakan yang menyangkut prinsip kehatihatian, kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan . 5.6. Prosedur Kepatuhan Divisi Audit Intern

5.6.1. Memiliki Buku Pedoman Pelaksanaan Audit Intern yang berkaitan dengan tugas Divisi Audit Intern yang mengacu kepada peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku; 5.6.2. Melaksanakan kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menyampaikan tembusan laporan kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan ; 5.6.3. Menyampaikan tembusan keputusan dan/ atau kebijakan yang dikeluarkan masingmasing Divisi kepada Direktur Yang M embawahkan Bidang K epatuhan ; 5.6.4. Selain kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas, khusus untuk Divisi Audit Intern berkewajiban untuk: a. Menyampaikan tembusan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan ;

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


b. Memantau kepatuhan setiap satuan kerja terhadap rancangan keputusan yang telah diveto oleh Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan . Apabila ditemukan pelanggaran, Divisi Audit Intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang K epatuhan . 5.7. Pros edur Kepatuhan Divisi yang Lain

5.7.1. Memiliki Buku Pedoman Pelaksanaan Intern yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing Divisi dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; 5.7.2. Melaksanakan kewajiban pelaporan Bank Indonesia sesuai dengan ketentu an yang berlaku, dengan menyampaikan tembusan laporan kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan ; 5.7.3. Menyampaikan tembusan keputusan dan/ atau kebijakan yang dikeluarkan masingmasing satuan kerja kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan .

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


BAB V TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi :

a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank. c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Comment [HJIHS21]: Sesuai dengan Pasal 3 PBI 13/02/PBI/2011

1. Ruang Lingk up Pemantauan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan

1.1. Pemantauan unsur kepatuhan yang utama meliputi satuan kerja : a. Divisi Kredit Menengah dan Korporasi; b. Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel; c. Divisi Dana/ Jasa & Luar Negeri; d. Divisi Teknologi Informasi; e. Divisi Akuntansi; dan f. Divisi lainnya, khusus untuk aktivitas yang berkaitan dengan kepatuhan. 1.2. Pemantauan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan terhadap satuan kerja Divisi Audit Intern terbatas pada:

Edisi Revisi ke :





MASUKKAN LOGO BANK


a. Kepatuhan penyampaian laporan yang wajib disampaikan ke Bank Indonesia; b. Penyampaian tembusan laporan pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern; c. Penyampaian tembusan keputusan dan/ atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Divisi Audit Intern. 1.3. Pemantauan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuh an terhadap satuan kerja lainnya terbatas pada : a. Kepatuhan penyampaian laporan ke Bank Indonesia; b. Penyampaian tembusan keputusan dan/ atau kebijakan yang dikeluarkan oleh satuan kerja yang bersangkutan. 2. Langkah-langkah Pemantauan Keputusan Melalui Rapat Komit e

2.1. Menerima undangan rapat komite, disertai dengan rancangan keputusan yang menjadi bahan atau materi rapat. 2.2. Mencatat data rancangan keputusan dalam Buku Registrasi Rancangan Keputusan yang diuji. 2.3. Menghadiri rapat k omite dengan membawa hasil penilaian atau pengujian rancangan keputusan. 2.4. Menyatakan pendapat kepatuhan (Comply/ Not Comply) berupa hasil pengujian atau kesimpulan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan terhadap unsur kepatuhan rancangan keputusan. 2.5. Pendapat atau penilaian Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan mengenai unsur kepatuhan rancangan keputusan wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Demikian juga apabila Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan berpendapat bahwa rancangan keputusan diklasifikasikan mengandung unsur penyimpangan, maka pernyataan kepatuhan (comply/not comply) Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. 2.6. Apabila Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan berpendapat bahwa rancangan keputusan mengandung unsur penyimpangan terhadap ketentuan yang menjadi dasar penilaian, maka : a. Tembusan Risalah Rapat yang membuat pernyataan tersebut wajib dilaporkan kepada Divisi Audit Intern untuk kepentingan pelaksanaan pemantauan kepatuhan. b. Mencatat data rancangan keputusan dalam Buku Rancangan Keputusan yang nyatakan tidak patuh/ tidak patuh (comply/ not comply ). 2.7. Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan dapat mempertegas pernyataan pendapat kepatuhan (comply/ not comply) yang dikemukakan dalam rapat, dengan cara menyampaikan memo kepada Direktur yang membidangi, dengan tembusan kepada Divisi Audit Intern. 2.8. Menindaklanjuti hasil pengujian a. Rancangan keputusan dinilai patuh terhadap prinsip kehati-hatian. Apabila Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan berpendapat bahwa rancangan keputusan dinilai patuh terhadap ketentuan yang menjadi dasar penilaian, maka rancangan keputusan dikembalikan kepada satuan kerja pembuat rancangan keputusan, dengan disertai tanda bukti penerimaan. b. Rancangan keputusan dinilai mengandung unsur penyimpangan. Apabila Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan berpendapat bahwa rancangan keputusan mengandung unsur pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang menjadi dasar penilaian, maka langkah berikutnya adalah :

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


b.1. Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan menyampaikan memo kepada Direktur yang membidangi, yang menyatakan bahwa rancangan keputusan diklasifikasikan mengandung unsur penyimpangan. b.2. Bila butir b.1. tersebut tidak dilaksanakan dan rancangan keputusan tersebut tetap dilaksanakan, maka Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan wajib melaporkan ke Bank Indonesia sesuai prosedur yang berlaku. 2.9. Memastikan bahwa semua rancangan keputusan yang menjadi cakupan tugas Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan telah diuji dan dikaji, sepanjang rancangan tersebut disampaikan secara terbuka dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Membuat Daftar Registrasi Rancangan Keputusan yang diuji oleh Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan , disusun berdasarkan jenis rancangan keputusan dan periodesasi waktu pemantauan. b. Menunjukkan Daftar Registrasi secara berkala dan meminta anggota Direksi lain untuk memberikan penegasan atau persetujuan atas Daftar Registrasi tersebut dengan membubuhkan tanda tangan pada Daftar Registrasi. Apabila penunjukan Daftar Registrasi dilaksanakan pada forum rapat maka penegasan atau persetujuan Anggota Direksi lain wajib dicantumkan dalam risalah rapat berikut pembubuhan tanda tangan pada Daftar Registrasi dimaksud. 2.10. Pemantauan kepatuh an terhadap keputusan yang telah diny atakan tidak patuh , dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Membuat Daftar Registrasi Rancangan Keputusan yang dinyatakan tidak patuh. b. Menunjukkan Daftar Registrasi Rancangan yang dinyatakan tidak patuh secara berkala kepada anggota Direksi lain dan meminta agar anggota Direksi yang lain memberikan penegasan atau persetujuan atas Daftar Registrasi tersebut, dengan membubuhkan tanda tangan dalam Daftar Registrasi. Apabila penunjukan Daftar dilaksanakan pada forum rapat, maka penegasan atau persetujuan Anggota Direksi lain wajib dicantumkan dalam risalah rapat, berikut pembubuhan tanda tangan pada Daftar Registrasi dimaksud. 2.11. Apabila diketahui adanya penyimpangan terhadap rancangan keputusan yang telah dinyatakan tidak patuh maka Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai adanya penyimpangan tersebut. 3. Langkah-langkah Pemantauan Rancangan Keputusan Tanpa melalui Rapat Komite

3.1. Menerima rancangan keputusan untuk diadakan pengujian oleh Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan. 3.2. Mencatat data rancangan keputusan dalam Daftar Rancangan Keputusan yang diuji. 3.3. Melaksanakan penilaian atau pengujian terhadap rancangan keputusan dan mengambil kesimpulan hasil penilaian atau pengujian. 3.4. Menindaklanjuti hasil pengujian dan memantau kepatuhan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil pengujian pada prinsipnya sama dengan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pemantauan rancangan melalui rapat komite.

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


4. Langkah-langkah Pemantauan Prinsip K ehati-hatian dalam Kegiatan Operasional Bank & Operasional Syariah

4.1. Ruang Lingkup Pemantauan Kegiatan Operasional Pemantauan kegiatan operasional Bank & Unit Usaha Syariah merupakan pemantauan kepatuhan Bank & Unit Usaha Syariah terhadap beberapa ketentuan Bank Indonesia, yang meliputi : a. Ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). b. Ketentuan Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif. c. Ketentuan Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif. d. Ketentuan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). e. Ketentuan NPL Gross dan NPL Net . f. Ketentuan Return on Asset (ROA). g. Ketentuan Return on Equity (ROE). h. Ketentuan Net Interest Margin (NIM). i. Ketentuan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). j. Ketentuan Loan to Deposit Ratio (LDR). 4.2. Langkah-Langkah Pemantauan Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Operasional Bank & Operasional Syariah a. Mengadakan verifikasi data materi pemantauan. b. Melakukan pemantauan terhadap rasio-rasio kegiatan operasional yang menjadi obyek pemantauan. c. Menguji unsur kepatuhan dengan cara membandingkan rasio-rasio kegiatan operasional Bank & operasional Syariah yang menjadi obyek pemantauan dengan ketentuan Bank Indonesia yang menjadi dasar penilaian ( benchmark Bank Indonesia). d. Apabila hasil pengujian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia yang menjadi dasar penilaian, maka Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan menyampaikan memo kepada Direktur yang membidangi, dengan tembusan kepada Divisi Audit Intern. 4.3. Frekuensi Pemantauan Pemantauan unsur kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank & Unit Usaha Syariah dilaksanakan setidak-tidaknya 1 ( s atu ) kali dalam 3 ( tiga ) bulan. 5. Langkah-langkah Pemantauan Pelaksanaan Tugas Divisi Aud it Intern

5.1. Menerima tembusan laporan pelaksanaan tugas Audit Intern. 5.2. Mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern dengan berlandaskan pada ketentuan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). 5.3. Menyampaikan informasi hasil evaluasi tugas Audit Intern.

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


6. Langkah-langkah Pemantauan Perjanjian dan Komitmen Bank dan Unit Usaha Syariah dengan Bank Indonesia

6.1. Menginventar isasi perjanjian dan/ atau komitmen yang diadakan antara Bank & Unit Usaha Syariah 6.2. Mengkaji materi setiap perjanjian dan/ atau komitmen untuk menilai unsur kepatuhan dari perjanjian dan/ atau komitmen dimaksud. 6.3. Memantau kepatuhan Bank & Unit Usaha Syariah terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul sehubungan dengan diadakannya perjanjian dan/ atau komitmen a. Apabila terdapat unsur ketidakpatuhan Bank & Unit Usaha Syariah terhadap perjanjian dan komitmen yang telah diadakan, Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan wajib untuk menyampaikan memo kepada Direktur yang membidangi, dengan tembusan kepada Divisi yang membidangi dan Divisi Audit Intern. b. Apabila memo yang disampaikan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan tidak diindahkan, maka Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan menyampaikan laporan mengenai adanya penyimpangan tersebut kepada Bank Indonesia.

7. Langkah-langkah Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia

7.1. Menginventar isasi kewajiban pelaporan yang wajib disampaikan ke Bank Indonesia, yang meliputi : a. Jenis-jenis laporan yang menjadi kewajiban setiap satuan kerja. b. Batas waktu penyampaian laporan. 7.2. Menyampaikan pemberitahuan ke seluruh satuan kerja, agar menyampaikan tembusan laporan ke Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan. 7.3. Apabila berdasarkan pemantauan terdapat tembusan laporan yang sampai toleransi batas waktu belum diterima, maka Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan diwajibkan untuk mengadakan konfirmasi kepada satuan kerja terkait mengenai penyelesaian laporan yang bersangkutan. Pemantauan terhadap kepatuhan pelaporan ke Bank Indonesia, baik secara khusus maupun untuk masing-masing unit kerja sebagai acuannya dapat dilihat dalam lampiran.

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


BAB VI PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN PELAPORAN DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN BIDANG KEPATUHAN

1. Dokumentasi / Admini stras i

Administrasi yang diperlukan meliputi D aftar Registrasi Rancangan Keputusan yang diuji dan Daftar Registrasi Rancangan Keputusan yang diveto serta Buku Pemantauan Laporan. Seluruh berkas laporan dari satuan kerja dan berkas kompilasi laporan tersebut disimpan dalam file yang terjamin keamanannya serta dikelola oleh Divisi Kepatuhan. 1) Daftar Registrasi Daftar Registrasi yang diperlukan antara lain terdiri dari : a. Daftar Registrasi Pengujian Rancangan Keputusan Operasional & Non Operasional. b. Daftar Registrasi Rancangan Keputusan yang dinyatakan tidak patuh. c. Daftar Registrasi Pengujian Rancangan Keputusan Sistem & Prosedur. d. Daftar Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar. 2) Checklist Pemantauan Laporan a. Fungsi Checklist Pemantauan Laporan Checklist Pemantauan Laporan berfungsi sebagai sarana pemantauan kepatuhan atas penyampaian laporan yang wajib disampaikan ke Bank Indonesia. b. Teknis Penyusunan Checklist Pemantauan Laporan

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


Pemantauan laporan ke Bank Indonesia meliputi seluruh satuan kerja, dengan teknis sebagai berikut: a. Menginventarisasi jenis-jenis laporan yang menjadi kewajiban setiap satuan kerja dan kantor cabang. b. Pendataan batas waktu kewajiban penyampaian laporan, sesuai ketentuan Bank Indonesia. c. Format pemantauan laporan disusun untuk setiap satuan kerja dan seluruh kantor cabang. 2. Pelaporan

2.1. Bentuk Laporan 1) Laporan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan kepada Direktur Utama menjelaskan tentang pelaksanaan kepatuhan yang terjadi pada seluruh satuan kerja berdasarkan informasi h asil proses pemantauan terhadap unit-unit k erja. 2) Laporan mengenai kebijakan dan/ atau keputusan Direksi menurut pendapat Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan telah menyimpang dari Peratur an Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuat tersendiri dan menjelaskan tentang : a. Nomor & tanggal dari peraturan serta pasal yang dilanggar. b. Dampak : Kualitatif (posisi Bank & Unit Usaha Syariah dsb); Kuantitatif (indikator, kinerja); c. Rekomendasi perbaikan. • •

2.2. Jenis Pelaporan 2.2.1. Lapor an Berk ala

Comment [PK23]: Pasal 16 PBI 13/2/PBI/2011

a. Laporan Rencana Kerja Kepatuhan Laporan rencana kerja terdiri dari : Rencana evaluasi pedoman internal Rencana kegiatan untuk mendorong dan/ atau memelihara Budaya Kepatuhan, termasuk rencana sosialisasi Kepatuhan. • •

Tata cara penyampaian rencana kerja kepatuhan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank. b. Laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Yang Membawahkan Bidang K epatuhan. Laporan disampaikan secara bulanan, atau minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. •

•

c. Laporan kepada Bank Indonesia Laporan mengenai pokok pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan . Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia secara semesteran dan diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. •

•

Edisi Revisi ke :





MASUKKAN LOGO BANK


1) Laporan kepada Direktur Utama dengan Tembusan kepada Dewan Komisaris berupa : a. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan selama 3 (tiga) bulan periode pemantauan, disampaikan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. b. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan meliputi cakupan : 1. Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian. 2. Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen dengan Bank Indonesia, Pihak Ekstern dan Pihak Intern. 3. Pengujian Rancangan Keputusan Sistem dan Prosedur. 4. Pengujian Rancangan Keputusan Operasional dan Non Operasional. 5. Pemantauan Pelaksanaan Tugas SKAI. 6. Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia. 7. Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Ketentuan BI, BPP dan Sosialisasi Budaya Kepatuhan pada Unit-unit Organisasi Bank. 8. Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 2) Laporan kepada Bank Indonesia a. Berupa laporan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan untuk periode pemantauan selama 1 (satu) semester minimal mencakup : Pendahuluan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank & Unit Usaha Syariah. Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen dengan Bank Indonesia dan Pihak Ekstern. Pengujian Rancangan Keputusan Sistem dan Prosedur; Pengujian Rancangan Keputusan Operasional dan Non Operasional. Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia. Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Ketentuan BI, BPP dan Sosialiasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Jurnal Aktivitas Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Jurnal Aktivitas Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Penutup. Lampiran-Lampiran. • •

•

• • • •

• •

•

• •

b. Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia secara semesteran dan diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama : Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan diterima Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan (satu bulan setelah periode pelaporan berakhir), tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian pelaporan; •

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


•

Bank dianggap tidak menyampaikan laporan kepatuhan, apabila laporan tersebut belum diterima Bank Indonesia hingga akhir batas waktu keterlambatan (satu bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan).

c. Materi laporan pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan yang disampaikan ke Bank Indonesia pada prinsipnya sama dengan materi laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan yang disampaikan kepada Direktur Utama. Perbedaan diantara kedua laporan tersebut terletak pada periode pemantauan sedangkan laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia meliputi materi pemantauan selama 1 (satu) semester periode pemantauan, yang merupakan rekapitulasi dari laporan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan kepada Direktur Utama selama 6 (enam) bulan periode pemantauan. d. Laporan ditandatangani oleh Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan,

dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama ,

Comment [HJIHS25]: Sudah sesuai dengan PBI 13/02/PBI/2011 Pasal 17

2.2.2. Laporan Khusus

a. Laporan Khusus yaitu laporan mengenai adanya kebijakan dan/ atau keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Yang Membawahk an Bidang Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Laporan wajib disampaikan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan . c. Materi laporan khusus meliputi : Jenis, nomor dan tanggal keputusan atau kebijakan yang diklasifikasikan mengandung unsur ketidakpatuhan. Materi kebijakan atau keputusan. Unsur ketidakpatuhan (penyimpangan) yang terkandung dalam kebijakan atau keputusan berikut ketentuan yang menjadi dasar penilaian. Nomor dan tanggal memo Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan kepada Direktur yang membidangi, yang menyatakan pendapat Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuh an mengenai unsur ketidakpatuhan yang terkandung dalam rancangan kebijakan atau keputusan dimaksud, berikut permintaan Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan agar rancangan kebijakan atau keputusan tersebut tidak dilanjutkan. •

• •

•

Edisi Revisi ke :




Comment [A26]: Sudah sesuai dengan PBI 13/02/PBI/2011 Pasal 17 butir (3)

MASUKKAN LOGO BANK


3. Pelanggaran dan Sanksi

No

1.

Comment [A27]: Sudah Sesuai dengan PBI 13/02/PBI/2011 Pasal 19 & 20

Jenis Pelanggaran

Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

Sanksi Bagi Bank

Sanksi Administratif antara lain berupa : teguran tertulis; penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan; larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; pembekuan kegiatan usaha tertentu; pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank In donesia; pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper • •

•

• •

•

test).

2.

Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan tidak mencegah Direksi atau Dewan Komisaris & Dewan Pengawas Syariah agar tidak menetapkan kebijakan atau keputusan yang mengandung unsur penyimpangan

Sanksi Administratif antara lain berupa : teguran tertulis; penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan; larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; pembekuan kegiatan usaha tertentu; pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank In donesia; pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper • •

•

• •

•

test).

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK

3.


Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris

Sanksi Administratif antara lain berupa : teguran tertulis; penurunan tingkat k esehatan beru pa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan; larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; pembekuan kegiatan usaha tertentu; pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper • •

•

• •

•

test).

4.

5.

Direktur Yang Membawahkan Bidang Kewajiban untuk membayar denda sebesar Rp. Kepatuhan terlambat menyampaikan 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap laporan laporan kepada Bank Indonesia, berupa per hari keterlambatan. laporan berkala mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Bidang a. Bank yang tidak menyampaikan laporan Kepatuhan tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi kewajiban membayar pelaporan kepada Bank Indonesia pada sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta ru piah) waktu yang telah ditetapkan, baik laporan dan teguran tertulis oleh Bank Indonesia. berkala mengenai pokok-pokok b. Sanksi Administratif antara lain berupa : pelaksanaan tugas Direktur Yang teguran tertulis; Membawahkan Bidang Kepatuhan penurunan tingkat kesehatan berupa maupun laporan khusus mengenai adanya penurunan peringkat faktor manajemen keputusan dan/ atau kebijakan Direksi, dalam penilaian tingkat kesehatan; Dewan Komisaris & Dewan Pengawas larangan untuk turut serta dalam kegiatan Syariah yang diklasifikasikan mengandung kliring; unsur penyimpangan. pembekuan kegiatan usaha tertentu; pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper •

•

•

• •

•

test).

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK

6.


Bank tidak melaporkan ke Bank Indonesia Sanksi Administratif antara lain berupa : mengenai pengangkatan,pemberhentian, teguran tertulis; atau penggantian kepala satuan kerja penurunan tingkat kesehatan beru pa kepatuhan penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan; larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; pembekuan kegiatan usaha tertentu; pemberhent ian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper • •

•

• •

•

test).

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


BAB VII PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN (COMPLIANCE RISK) (Disesuaikan dengan masing-masing BPD – kaitannya dengan Laporan Profil Risiko yang telah ada di masing-masing SKMR)

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


CODE OF CONDUCT (KODE ETIK PENGURUS DAN PEGAWAI)

Comment [A28]: Disesuaikan dengan masing-masing Bank

A. MAKS UD DAN TUJUA N

Kode etik merupakan komitmen pengurus dan pegawai Bank untuk mewujudkan visi dan misi Bank secara profesional dan beretika tinggi. Komitmen tersebut selain untuk mengembangkan kinerja perusahaan, juga untuk membentuk insan Bank menjadi bankir-bankir yang memiliki kadar etika perbankan yang tinggi sebagai salah satu syarat upaya mempertahankan dan mengembangkan eksistensi Bank B. KODE ETIK PENGURUS DAN PEGAWAI

a. Prinsip-prinsip etika kerja (Kode Etik Bankir Indonesia) yang terkandung dalam Kode Etik Pegawai Bank adalah sebagai berikut : Prinsip kepatuhan kepada peraturan. Pengurus dan Pegawai Bank patuh dan mentaati hukum, undang-undang dan peraturan. Prinsip kebenaran pencatatan Pengurus dan Pegawai Bank melakukan pencatatan seluruh tr ansaksi secara tepat dan benar. Prinsip keselarasan kepentingan Pengurus dan Pegawai BPD... mengantisipasi adanya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi penilaian yang independen dan ketaatan pada asas. Prinsip kejujuran wewenang dan jabatan Pengurus dan Pegawai BPD... tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan pihak-pihak lainnya. Prinsip kerahasiaan Pengurus dan Pegawai BPD... memegang teguh prinsip kerahasiaan jabatan dan Bank sesuai dengan peraturan dan k ebijakan yang berlaku. Prinsip kehormatan profesi Pengurus dan Pegawai BPD... menjunjung tinggi profesi bankir, serta selalu menjaga corporate image BPD... demi menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BPD.... •

•

•

•

•

•

b. Isi Kode Etik di BPD... Kode Etik BPD... terdiri dari hal-hal sebagai berikut : 1) Lima Pilar Budaya Kerja BPD... 1. BPD... adalah Bank Umum Milik Pemerintah Daerah. 2. BPD... berorientasi pada pasar dan secara berkesinambungan membina hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabah dan mitra usaha lainnya. 3. BPD... menerapkan good corporate governance dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian guna menjaga kepercayaan masyarakat dan pemilik. 4. BPD... mengakui peranan dan menghargai kepentingan setiap pegawai. 5. BPD... mengupayakan terciptanya semangat kebersamaan agar pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional.

Edisi Revisi ke :




Comment [PK29]: Masukkan nama masingmasing BPD

Comment [PK30]: Disesuaikan dengan visi dan misi masing-masing BPD

MASUKKAN LOGO BANK


2) Perilaku Pegawai 1. Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara tulus ikhlas dengan berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan YME. Selalu taat beribadah; Rajin dan penuh inisiatif; Memiliki loyalitas tinggi; Jujur dan disiplin. 2. Pegawai selalu menjunjung tinggi dan mentaati Kode Etik Bankir Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Patuh dan taat pada ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku; Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya; Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat; Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi; Menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat benturan kepentingan; Menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya; Memperhitungkan dampak merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan; Tidak menerima hadiah atau imbalan untuk memperkaya diri dan keluargany a; Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya 3. Pegawai selalu tanggap terhadap permintaan pasar dan berorientasikan pada pembangunan nasional. Mengetahui dan memahami produk dan jasa bank; Tanggap dalam mencari dan memenuhi permintaan nasabah; Memberikan saran dan usulan pengembangan produk dan jasa bank; 4. Pegawai selalu berupaya memberikan layanan unggul dengan pendekatan yang bersahabat kepada mitra usahanya Trampil dalam memberikan layanan kepada nasabah; Mampu menyelesaikan keluhan nasabah; Memiliki kepribadian dan sikap yang simpatik; Mampu memberikan bimbingan dan saran kepada nasabah dan calon nasabah. 5. Pegawai selalu bekerja atas dasar prioritas dan rencana dengan standar mutu kerja yang tinggi namun realistis. Menetapkan sasaran yang menantang tetapi realistis; Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan skala prioritas; Bekerja dengan seluruh kemampuan dan ketrampilan; Mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas cara kerja dan hasilnya. 6. Pegawai selalu peduli terhadap semua permasalahan di unit kerjanya Selalu mampu mengenali masalah, hambatan, kelemahan dan kesulitan yang dihadapi dalam pekerjaannya; Selalu mampu memberikan saran terhadap penanggulangan permasalahan yang mempengaruhi sasaran unit; Selalu berupaya mencari jalan keluar dan mengupayakan perbaikan sebatas kemampuan; Selalu menjaga kerapihan dan kebersihan unit kerjanya. • • • •

• •

•

• •

• •

• •

• • •

• • • •

• • • •

•

•

•

•

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


7. Pegawai selalu melaksanakan pengawasan melekat dan menindak lanjuti hasilnya Selalu memantau, memeriksa dan mengarahkan mutu hasil rekan kerjanya; Selalu memeriksa kembali mutu hasil kerjanya sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku; Selalu memperbaiki kekeliruan dan kekurangan pekerjaaannya dengan cepat, tepat dan benar. 8. Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh inisiatif serta bertanggungjawab atas mutu hasil kerjanya dengan selalu meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selalu mengajukan ide yang konstruktif; Selalu bertanggun g jawab atas penyelesaian tugas dan kewajiban sesuai standar mutu kerja; Berperan aktif secara terkoordinasi dengan mitra kerja dalam mencapai prestasi kerja sesuai target yang ditetapkan; Selalu berupaya meningkatkan profesionalisme dan kompetensi. 9. Pegawai selalu melaksanakan komunikasi terbuka dengan saling mengingatkan (asah), saling menghargai (asih) dan saling membimbing (asuh) Saling mengingatkan mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun pribadi pegawai; Selalu saling menghargai prestasi rekan kerjanya; Selalu mendiskusikan kelemahan dalam unit kerjanya dan memberikan alternatif penyelesaiannya; 10. Pegawai melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu dilandasi semangat kebersamaan Sukarela membantu rekan yang mengalami kesulitan dalam pekerjaanny a; Saling berbagi rasa di dalam suasana keberhasilan dan kemalangan; Saling terbuka dalam menerima dan memberi saran yang membangun diantara rekan kerjanya. • •

•

• •

•

•

•

• •

• • •

3) Etika Kerja Etika kerja merupakan tuntutan etika bagi pengurus dan pegawai BPD... dalam menjalankan fungsi dan tugasnya guna mencapai dan mewujudkan Lima pilar budaya kerja serta Perilaku Pegawai. Etika Kerja di BPD... terdiri dari : 1. Patuh dan taat pada ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku; Selalu mematuhi dan taat kepada hukum, undang-undang dan peraturan eksternal maupu internal sebagai dasar dalam melakukan tindakan dan keputusan kebijakan maupun operasional bank. 2. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan bank ; Segenap pegawai harus mencatat data-data dan menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya secara jujur, tepat, benar dan akurat yaitu: Mencatat data transaksi, akuntans i, keuangan perusahaan, kekayaan perusahaan, kepegawaian dan data lainnya secara jujur, tepat, benar dan akurat sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Menyusun laporan secara jujur, tepat, benar dan akurat, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas isi laporan tersebut. •

•

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


•

Meminta penggantian biaya dan atau melakukan pembebanan biaya perusahaan dilakukan dengan jujur dan benar, disertai dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat; Suatu persaingan dinilai tidak sehat apabila: •

•

Dalam melakukan usahanya, dengan sengaja atau karena kelalaian, berbuat sesuatu yang dapat merugikan nama baik bank, pengurus dan pegawai. Mempromosikan jasa-jasa bank dengan cara-cara yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengelabui calon nasabah atau nasabah atau dengan pernyataanpernyataan yang implikasinya mengandung hal-hal yang tidak benar atau menjelekkan bank lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Tidak menyalah gunakan wewenang untuk kepentingan pribadi; Untuk menghindari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang dapat merugikan BPD..., baik secara financial maupun kinerja perusahaan, maka segenap pegawai melakukan hal-hal sebagai berikut : •

•

Tidak memanfaatkan posisi dan wewenangnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diyakini dapat digolongkan sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau tindakantindakan lain sejenis yang tergolong atau mengarah tindakan korporasi yang merugikan seperti fraud, insider trading dan sejenisnya. Mengutamakan obyektivitas, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap kebijakan penilaian, seperti penilaian terhadap kualitas dan harga pengadaan barang, pemilihan dan penunjukan konsultan, pemilihan dan penetapan rekanan, perawatan harta benda perusahaan, pembangunan sarana dan prasarana serta aktivitas bisnis lainnya dalam arti seluas-luasnya.

5. Menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan; Setiap pegawai BPD... menjauhi dan menghindari setiap konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan, tidak melakukan hal-hal s ebagai berikut : • •

Memanfaatkan posisi / jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Melakukan investasi atau penanaman modal pada individu dan atau lembaga lainnya yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan BPD.... Penjelasan butir tersebut adalah sebagai berikut :

BPD... menyadari dan menghormati bahwa pegawai dan keluarganya dapat melakukan atau memiliki suatu kegiatan usaha di luar pekerjaannya, namun kegiatan usaha tersebut harus sah, yakni sesuai peraturan dan hukum yang ada dan harus bebas dari benturan kepentingandengan perusahaan, dalam arti kegiatan usaha tersebut sama sekali terlepas dari fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai BPD... dan tidak dengan memanfaatkan posisi serta tanggungjawab sebagai pegawai BPD....

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


Segenap pegawai tidak diperkenankan memiliki saham atau melakukan investasi atau penanaman modal dalam bentuk apapun pada perusahaan dan perorangan yang mempunyai fasilitas kredit di BPD... atau nasabah BPD... atau salah satu rekanan BPD.... •

Memegang jabatan lain pada lembaga-lembaga lainnya kecuali mendapat persetujuan tertulis dari BPD...

6. Menjaga kerahasiaan nasabah dan bank; Guna menjaga kerahasiaan data bisnis, data kepegawaian maupun data-data lainnya yang tergolong dalam kategori data rahasia BPD... dari pihak-pihak (internal maupun eksternal perusahaan) yang tidak berkepentingan, setiap pegawai tidak melakukan hal-hal sebagai berikut: Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sesuai dengan aturan rahasia Bank dan rahasia jabatan. •

Penjelasan butir tersebut sebagai berikut :

•

Yang dimaksud dengan kerahasiaan Bank adalah hal-hal yang diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia tentang Perbankan. Memberikan data dan informasi yang tergolong dalam kategori rahasia perusahaan, baik itu yang menyangkut strategi bisnis keuangan, kebijakan, produk, jasa, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan perusahaan. Penjelasan butir tersebut adalah sebagai berikut :

•

Kerahasiaan perusahaan tercakup dalam data dan informasi yang menyangkut internal BPD..., seperti strategi bisnis, data kepegawaian, kebijakan perusahaan, rencana kerja dan kegiatan perusahaan, produk-produk perusahaan dan segenap data yang tergolong rahasia yang diyakini dapat merugikan perusahaan apabila diketahui pihak-pihak yang tidak berkepentingan, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Membocorkan atau menggunakan data dan informasi yang tergolong rahasia perusahaan untuk kepentingan politik tertentu, dan atau pihak ketiga yang tidak berwenang.

7. Memperhitun gkan dampak merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan; Dalam menetapkan suatu keputusan atau kebijakan wajib memperhitungkan dampak yang merugikan yang dapat terjadi sebagai akibat dari kebijakan yang ditetapkan, baik yang menimbulkan keresahan ekonomi, sosial dan kerusakan lingkungan. 8. Tidak menerima hadiah atau imbalan untuk memperkaya diri dan keluargany a; Dalam menjalin hubungan dengan para mitra usaha, segenap pegawai selalu memperhatikan aspek kejujuran, kewajaran dan fairness, dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut : •

Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan k eluarganya. Penjelasan butir tersebut adalah sebagai berikut :

Imbalan adalah suatu pemberian dari pihak lain yang harus ditelaah dan dirasakan apakah tidak mengandung iming-iming atau pamrih, baik berwujud financial maupun non

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


financial dari individu maupun institusi, dengan tujuan untuk mengarahkan kepada suatu

•

tindakan atau kesepakatan bisnis yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan dan atau yang dapat merugikan perusahaan. Tidak menerima cindera mata yang nilainya melebihi US$ 100 atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per mitra usaha dalam satu tahun. Penjelasan butir tersebut adalah sebagai berikut :

Mengingat BPD... merupakan suatu institusi bisnis, di sisi lain memang ada semacam budaya, norma atau kebiasaan dalam masyarakat untuk memberikan cindera mata yang semata-mata ditujukan sebagai ungkapan rasa terima kasih, ucapan selamat seperti pada Hari Raya dan sejenisnya, maka guna menjaga hubungan baik dengan para mitra usaha tersebut para pegawai diperkenankan dalam batas-batas tertentu untuk menerima cindera mata atau ucapan rasa terima kasih, sepanjang hal tersebut diyakini tidak mengandung maksud-maksud tertentu (pamrih) untuk memperoleh keuntungan dan bukan merupakan permintaan dari pegawai bersangkutan tetapi memang merupakan kemauan sepihak dari para mitra usaha. Apabila pemberian tersebut diyakini dan dirasakan akan terkait dengan fungsi, tanggung jawab dan wewenang pegawai, maka pemberian tersebut harus ditolak, dan dikembalikan dengan tetap memperhatikan norma-norma kesopanan. •

Dalam rangka menjaga nama baik BPD..., setiap pegawai BPD... menghindarkan diri dari segala bentuk penyuapan. Penjelasan butir tersebut adalah sebagai berikut :

Memberikan, menawarkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada nasabah, mitra usaha maupun pihak-pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik dari individu maupun institusi-institusi yang daripadanya bertujuan memperoleh sesuatu fasilitas atau kepentingan dan atau keuntungan tertentu dari BPD.... Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, adat dan budaya serta perbuatanperbuatan yang melanggar norma-norma kebiasaan dalam arti yang seluas-luasnya yang dapat dikatagorikan oleh lingkungan sebagai suatu perbuatan tercela. 9. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya. Sebagai pegawai BPD..., tidak melakukan perbuatan tercela, seperti berjudi, mabuk, perbuatan asusila, menggunakan psikotropika, berhutang diluar kemampuan bayarnya. 4) Etika Jabatan Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direksi harus senantiasa melandasi diri dengan standar etika sebagai berikut: 1. Etika Keteladanan

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.


Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung the highest ethical standard di Perseroan. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Pegawai. Etika Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Direksi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Panduan Good Corporate Governance serta kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan. Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Direksi harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan. Etika berkaitan dengan Peluang Perseroan Direksi dilarang untuk: a. Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk dirinya sendiri b. Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku Direksi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku. c. Berkompetisi dengan Perseroan yaitu menggunakan pengetahu an dari dalam (inside information) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan Perseroan. Sebagai contoh Direktur bersangkutan membeli lebih dahulu tanah yang sudah ditetapkan oleh Perseroan untuk dibeli, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada Perseroan. Etika berkaitan dengan Keuntungan Pribadi Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan PT BPD..., selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Direktur Perseroan, yang ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan a. Direksi selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan. b. Direksi tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan. c. Direksi wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan lain. d. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan kasus tersebut. e. Apabila benturan kepentingan dan/atau terjadinya perkara tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Etika berkaitan dengan Penyuapan Direksi senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari penyuapan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan Perseroan. Etika berkaitan dengan Prinsip Kehati-hatian. Direksi senantiasa mencegah setiap kebijakan yang dapat berdampak merugikan Perseroan.

5) Etika Jabatan Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Etika jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


1. Etika berkaitan dengan Keteladanan Dewan Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung the highest ethical standard di Perseroan, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan Pegawai Perseroan. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya. 2. Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Panduan Good Corporate Governance serta kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan. 3. Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Dewan Komisaris harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk rahasia bank dan rahasia nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta k ebijakan Perseroan. 4. Etika berkaitan dengan Peluang Perseroan Selama menjabat, Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk: a. Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk dirinya sendiri. b. Menggunakan asset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku. 5. Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan Definisi benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan Anggota Dewan Komisaris bertentangan dengan kepentingan Perseroan untuk meraih laba, meningkatkan nilai, mencapai visi dan menjalankan misi serta arahan Rapat Umum Pemegang Saham, yang pada akhirnya akan merugikan Perseroan. Atas hal tersebut maka Anggota Dewan Komisaris hendaknya senantiasa: a. Menghindari terjadinya benturan kepentingan. b. Mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan maupun perusahaan lain. c. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan. d. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas. e. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut. 6. Etika berkaitan dengan Penyuapan Dewan Komisaris senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari penyuapan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dan dapat dianggap akan dapat merugikan Perseroan. 7. Etika berkaitan dengan Prinsip Kehati-hatian Dewan Komisaris senantiasa mencegah setiap kebijakan yang dapat berdampak merugikan Perseroan. 8. Etika berkaitan dengan Keuntungan Pribadi

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan PT BPD..., selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Dewan Komisaris Perseroan, yang ditentukan oleh RUPS. C. TANGGUNG JAWAB PEGAWAI BANK

1. Tanggung jawab Pegawai Setiap kebijakan dan aturan yang dikeluarkan BPD... mengidentifikasi dan mengandung substansi tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi oleh pegawai sesuai kapasitasnya masing-masing tanggung jawab pegawai sebagai berikut : 1.1. Pelajari secara detail setiap kebijakan dan aturan yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Setiap pegawai harus mempunyai pengertian mendasar terhadap setiap kebijakan dan aturan. 1.2. Mematuhi code of conduct dengan baik dan benar disertai penghayatan dan pengalaman budaya kerja BPD.... 1.3. Mintalah bantuan pimpinan atau unit terkait apabila ada pertanyaan mengenai penerapan kebijakan dan aturan BPD.... 1.4. Segera bicarakan masalah yang ada bila teridentifikasikan adanya ketidaksesu aian terhadap kebijakan dan aturan perusahaan. 1.5. Bila dari hasil identifikasi dimaksud terdapat pelanggaran, maka setiap pegawai wajib melaporkan pelanggaran tersebut. 1.6. Setiap pegawai dilarang melakukan tindakan permusuhan dan atau melakukan tindakan yang merugikan seperti ancaman fisik dan verbal terhadap pegawai lain yang secara jujur dan terbuka melaporkan sesuatu yang menurut keyakinannya mengandung unsur pelanggaran, termasuk ancaman terhadap pegawai lainnya yang bekerjasama dalam penyelidikan pelanggaran. 2. Tanggung jawab unsur pimpinan Tanggung jawab unsur pimpinan berada di atas dan melebihi tanggung jawab pegawai lainnya, demikian pula dalam kepatuhan terhadap code of conduct, unsur pimpinan BPD... diharapkan : 2.1. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan melalui Secara pribadi memimpin upaya menegakkan kepatuhan pertemuan-pertemuan rutin dengan pegawai dan melakukan pengawasan secara teratur mengenai program dan permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan code of conduct BPD.... Memimpin dengan memberi contoh bersikap dan bertindak yang dapat diteladani oleh bawahannya Membangun komunikasi terbuka yang konstruktif dengan para mitra kerjanya. Bertindak bijaksana, matang dan adil dalam mengevaluasi kinerja bawahannya Memastikan bahwa prosedur dan kebijakan serta keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan risiko serta membahas dan mengkomunikasi kepada setiap pegawai yang ada di unitnya. Mengkomunikasi aturan dan kebijakan perusahaan kepada pegawai di unitnya secara tepat dan benar, sehingga setiap pegawai mempunyai persepsi yang sama terhadap peraturan dan kebijakan BPD.... 2.2. Melakukan pengawasan implementasi code of conduct dengan : Menerapkan sistem pengawasan dengan baik, tepat dan benar untuk mengidentifikasi adanya suatu pelanggaran. •

•

• • •

•

•

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


•

Melakukan peninjauan atas setiap tindakan pengawasan yang dilakukan bersama dengan kontrol intern untuk menilai efektivitas pengawasan dan tindakan untuk memperbaikinya.

D. KETAATAN DAN PELAPORAN PELANGGARAN CODE OF CONDUCT

1. Ketaatan terhadap pelaksanaan Code of Conduct BPD.... 1.1. Pemahaman Code of Conduct BPD.... Segenap pegawai membaca, mendiskusikan, memahami, menghayati setiap butir Code of Conduct BPD... dengan tepat, baik dan benar. 1.2. Komitmen ketaatan pada Code of Conduct BPD.... Segenap pegawai BPD... termasuk unsur pimpinan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati dan melaksanakan setiap butir Code of Conduct BPD... secara konsisten penuh tanggung jawab dan surat pernyataan yang ditandatangani setiap akhir tahun sebagai evaluasi terhadap kepatuhan melaksanakan setiap butir Code of Conduct (surat pernyataan terlampir). 2. Pelaporan pelanggaran Code of Conduct BPD.... 2.1. Salah satu tanggung jawab penting bagi pegawai BPD... adalah menyangkut kemampuan dan kesediaannya untuk melaporkan setiap tindakan yang diyakininya merupakan suatu pelanggaran Code of Conduct. Melaporkan tindak pelanggaran memang sesuatu upaya yang tidak mudah dan seringkali menimbulkan semacam konflik batin bagi si pelapor. Dalam hal ini pegawai berpedoman kepada kepentingan yang lebih besar yakni perusahaan, sebagai komitmen terhadap rasa kepedulian untuk menjaga terjadinya kerugian yang lebih besar bagi perusahaan yang pada gilirannya akan merugikan seluruh pegawai. Yang dimaksud kerugian adalah : Kerugian yang serius atas harta benda atau dana perusahaan sebagai suatu kesatuan, nasabah, dan komunitas dimana pegawai berada. Hilangnya kepercayaan kepada BPD... dari para stakeholders. Denda material, putusan ganti rugi, dan denda lainnya terhadap perusahaan, maupun ancaman hukuman. Pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan alasan mengapa segenap pegawai BPD... mentaati Code of Conduct serta aturan dan kebijakan lainnya serta untuk tidak bersikap diam apabila menemukan sesuatu yang diyakini merupakan tindakan pelanggaran. 2.2. Pegawai yang mengetahui adanya tindakan yang diyakininya merupakan pelanggaran Code of Conduct BPD... yang dilakukan oleh pegawai lain atau rekan kerjanya, harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada Pemimpin Unitnya dengan tembusan ke Divisi SDM. Pelanggaran yang dilakukan oleh unsur pimpinan maka harus dilaporkan kepada Divisi SDM dengan disertai data dan atau bukti-bukti akurat agar dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan demi keselamatan jalannya usaha perusahaan. Pelaporan tersebut semata-mata dilakukan untuk pencegahan terjadinya kerugian terhadap perusahaan, atau rusaknya kinerja perusahaan dan jauh dari maksud-maksud tertentu untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, misalnya antara lain karena dorongan sentimen pribadi, rasa iri hati dan yang sejenisnya. 2.3. Kerahasiaan identitas pelapor dan data pelaporan dijamin sepenuhnya oleh BPD.... •

• •

3. Sanksi atas pelanggaran Pegawai BPD... dalam tingkatan apapun, apabila jelas terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Code of C onduct BPD... maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


E. PERNYATAAN TAHUNAN PEGAWAI

Sebagai kontrak Pegawai terhadap Manajemen, maka Pegawai diwajibkan mengisi pernyataan tahunan pegawai, maka pada setiap awal tahun pegawai diwajibkan membuat pernyataan tahun pegawai sebagaimana berikut ini PERNYATAAN TAHUNAN PEGAWAI PT. BANK XXX

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Jabatan : Nama Atasan Langsung : Periode Laporan : KETERANGAN •

•

•

Pernyataan Tahunan ini merupakan pelaksanaan dari SK Direksi No………………….tgl ………………… tentang Code of Conduct. Pengisian Pernyataan Tahunan ini adalah bersifat “self assessment”, sehingga kebenaran dari setiap jawaban merupakan tanggung jawab masing-masing. Namun demikian, Bank berhak mengadakan pengujian kebenaran pernyataan ini. Pengertian “keluarga” atau “Hubungan Keluarga” yang terdapat dalam beberapa pernyataan adalah hubungan keluarga sebagaimana diatur SK D ireksi tentang Code of Conduct . Penjelasan untuk setiap pertanyaan dengan jawaban “YA”, agar ditulis dalam kolom di bawah tiap-tiap pertanyaan. Apabila kolom yang tersedia kurang, agar ditulis dalam lembar tersendiri yang dilampirkan dalam Pernyataan Tahunan ini.

Sehubungan dengan kedudukan saya sebagai pegawai, saya menyatakan hal-hal sebagai berikut: A. Benturan Kepentingan 1.

Mempunyai saham 10% atau lebih pada suatu perusahaan atas nama sendiri, dan istri dan atau anak, baik secara sendiri-sendiri m aupun secara bersama-sama

Ya Tidak

Bila YA, sebutkan :

2.

Nama Perusahaan : Jenis Usaha : Atas nama : Presentasi Saham : Memegang jabatan Dewan Komisaris atau Direksi atau menjadi karyawan pada perusahaan butir 1 di atas dan atau perusahaan lainnya

Ya Tidak

Bila YA sebutkan :

3.

Dalam periode laporan, Perusahaan dimakud pada butir 1 dan atau perusahaan lainnya dimana saya menjadi Dewan Komisaris, Direksi atau Karyawan menerima kredit atau menjadi rekanan B ank

Ya Tidak

Bila YA sebutkan :

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK

4.


Ikut terlibat dalam proses pemberian kredit atau transaksi sebagai rekanan kepada : a. Perusahaan tersebut pada butir 1 dan atau b. Perusahaan yang dimiliki oleh anggota keluarga saya lainnya dengan pemilikan saham 35% atau lebih, dan atau c. Perusahaan yang dimana anggota keluarga saya lainnya menjadi Komisari s atau Direksi, dan atau d. Perusahaan lainnya dimana saya menjadi Dewan Komisaris, Direksi atau Karyawan.

Ya Tidak

Bila YA sebutkan :

5.

Mempunyai hubungan keluarga dengan Pemilik, Dewan Komisaris atau Direksi nasabah kredit dan atau rekanan Bank

Ya Tidak

Bila YA sebutkan :

6.

Mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Komisaris atau Executive Management Bank. (Khusus diisi oleh anggota Komisaris dan Executive Management)

Ya Tidak

Bila YA sebutkan :

7.

Selama periode laporan menerima kredit dari Bank

Ya Tidak

Bila YA sebutkan :

8.

Menjadi pengurus atau anggota suatu partai politik organisasi lain yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan

Ya Tidak

Bila YA sebutkan :

9.

Apakah ada hal-hal lain yang berkaitan dengan “Benturan Kepentingan” di luar butirbutir di atas?

Ya Tidak

Bila YA, jelaskan

B. Penyalahgunaan Jabatan 1.

Selama periode laporan, pernah menerima Hadiah/Imbalan ataupun dari rekanan/nasabah maupun pihak lain yang berhubungan dengan Bank.

Ya Tidak

Bila YA, s ebutkan bentukanya dan dari siapa

2.

Selama periode laporan, pernah menerima Bingkisan yang diyakini dapat menimbulkan dampak negative dan mempengaruhi keputusan Bank dan atau harganya melampaui batas kewajaran.

Ya Tidak

Bila YA, sebutkan bentuknya dan dari siapa

3.

Edisi Revisi ke :

Selama periode laporan, pernah menerima diskon, potongan harga atau fasilitas khusus dari pengadaan perlengkapan dan peralatan Kantor/tiket pesawat-kereta apibus; notaries, appraisal, akuntan public dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Bank, yang belum/tidak disetorkan ke Bank.



Ya Tidak


MASUKKAN LOGO BANK


Bila YA, sebutkan transaksi, jumlahnya dan dari siapa.

4.

Pernah meminjam uang dari nasabah dan atau rekanan baik tunai mupun giral.

Ya Tidak

Bila YA, dari s iapa dan berapa jumlahnya

5.

Pernah menggunakan failitas atau peralatan Bank (di luar yang di perbolehkan Bank) untuk kepentingan pribadi maupun keluarga

Ya Tidak

Bila YA, sebutkan

6.

Pernah melakukan transaksi valuta asing dengan tujuan trading untuk kepentingan sendiri yang dilakukan melalui Bank.

Ya Tidak

Bila YA sebutkan :

7.

Pernah memberikan kekhususan tertentu kepada nasabah debitur dan atau rekanan Bank.

Ya Tidak

Bila YA sebutkan :

8.

Apakah ada hal-hal lain yang berkaitan dengan “Penyalahgunaan Jabatan” di luar butir-butir di atas?

Ya Tidak

Bila YA sebutkan :

C. Kerahasiaan dan insider Trading 1.

Pernah memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai keadaan keuangan nasabah dana, nasabah debitur maupun rekanan Bank.

Ya Tidak

Bila YA, s ebutkan dan dalam keadaan apa

2.

Pernah melakukan transaksi jual beli saham dari perusahaan yang menjadi nasabah debitur dan atau rekanan Bank untuk kepentingan sendiri dan atau anggota keluarga saya.

Ya Tidak

Bila YA, sebutkan

3.

Pernah menjadi perantara dalam proses jual beli harta tetap Bank yang mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri dan atau anggota keluarga saya.

Ya Tidak

Bila YA, sebutkan

4.

Apakah ada hal-hal lain yang berkaitan dengan “Penyalahgunaan Jabatan” diluar butir-butir di atas?

Ya Tidak

Bila YA, jelaskan

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (Kota/Tanggal) Yang menyatakan

(……………………….) Catatan atasan langsung : Catatan SDM :

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


Komitmen Kepatuhan “Saya telah menerima dan membaca Pedoman Direktorat Kepatuhan Bank dan mengerti bahwa saya mempunyai kewajiban mematuhinya.”

Nama

:

Nomor Induk Karyawan

:

Divisi/ Unit Kerja/ Kantor

:

Alam at, Ko ta & N egara

:

Jakarta, 24 Oktober 2011

Tanda Tangan

(

Nama Lengkap

Edisi Revisi ke :


)



MASUKKAN LOGO BANK


COMPLIANCE CHARTER

Untuk menunjang fungsi Kepatuhan yang baik, sebuah panduan atas kebijakan manajemen bank wajib dibuat dalam suatu dokumen tertulis yang diajukan oleh Direktorat Kepatuhan dan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan K omisaris. Posisi Compliance Charter disini adalah sebagai landasan kebijakan bagi pelaksanaan kepatuhan bank. Compliance Charter juga dapat digunakan sebagai acuan tugas bagi Divisi Kepatuhan/ Satuan Kerja Kepatuhan, karena merupakan landasan hukum yang jelas bagi seluruh level pejabat dan karyawan untuk melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawab sesuai bidang pekerjaannya. Fungsi Compliance Charter disini adalah untuk mendukung tugas pengendalian (control) yang jelas serta pelaksanaan tata kelola manajemen yang baik ( Good Corporate Governance ) dalam system kerja bank, agar sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal bank. Berikut ini merupakan cakupan Compliance Charter : 1. Direktorat Kepatuhan dipimpin oleh Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan yang diangkat melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu bank, dan wajib dilaporkan serta disetujui oleh Bank Indonesia. 2. Divisi Kepatuh an/ satuan kerja kepatuhan adalah Divisi/ satuan kerja yang dipimpin oleh Kepala Divisi/ kepala satuan kerja yang diangkat oleh Dewan Direksi dengan melaporkan pengangkatan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Bank Indonesia. 3. Divisi Kepatuhan/ satuan kerja kepatuhan merupakan Divisi/ satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan sebuah bank. 4. Kegiatan Fungsi Kepatuhan adalah tugas dan tanggung jawab Divisi /Satuan Kerja Kepatuhan. 5. Ruang lingkup kegiatan kepatuhan adalah mencakup seluruh unsure dan aspek kegiatan dalam upaya memastikan tingkat kepatuhan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 6. Divisi Kepatuhan/ satuan kerja kepatuhan memiliki akses yang kuat dalam upayanya mencari data pendukung, seperti dokumen bank, data karyawan, dana, aset bank serta sumber daya bank yang lainnya, sepanjang hal tersebut sesuai dengan mendukung fungsi dan tanggung jawabnya di bidang kepatuhan bank.

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


7. Divisi Kepatuhan/ satuan kerja kepatuhan memiliki wewenang yang terbatas pada pernyataan Patuh atau Tidak Patuh ( Comply or Not Comply ) dan tidak memiliki tugas untuk memberikan saran dan masukan yangb bersifat operasional. 8. Divisi Kepatuhan/ satuan kerja kepatuhan memiliki wewenang untuk memantau dan mereview struktur organisasi bank apabila tidak sejalan dengan ketentuan internal maupun eksternal. 9. Divisi Kepatuhan/ satuan kerja kepatuhan : a. memiliki independensi dan tidak terlibat dalam fungsi bisnis dan operasional bank, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusanpada kegiatan usaha bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistic dan pengadaan barang /jasa, teknologi informasi serta audit intern. b. memiliki pendidikan yang cukup, pengalaman yang cukup baik di beberapa bidang aktivitas perbankan untuk mendukung pemantauan fungsi kepatuhan bank. c. tidak diperkenankan memiliki tugas dan tanggung jawab lainnya diluar fungsi kepatuhan. d. Wajib menyampaikan laporan secara berkala, minimal sesuai Ketentuan BI yang berlaku, kepada Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan/ Direktur yang membidangi kepatuhan, Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Bank Indonesia. 10. Seluruh tingkatan manajemen di organisasi bank wajib mendukung upaya pemantauan kepatuhan yang dilakukan oleh Pejabat dan karyawan yang bertugas di Divisi Kepatuhan/ satuan kerja kepatuhan, 11. Bank wajib memiliki komitmen untuk : a) patuh dan taat kepada seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang perbankan. b) melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi di bidang perbankan. 12. Pejabat dan karyawan bank menghindari : a. tindakan yang menyalahgunakan wewenang yang melekat pada setiap jabatan yang dimilikinya, untuk kepentingan pribadi. b. tindakan yang didalamnya terdapat unsur pertentangan kepentingan ( conflict of interest) c. tindakan yang membuka kerahasiaan data nasabah dan data bank. d. penerimaan hadiah yang melanggar prinsip gratifikasi yang terdapat di budaya kepatuhan. e. kepentingan dan pekerjaan tertentu di luar kegiatan bank

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


f.

kepentingan yang mendukung hubungan dengan nasabah, vendor dan pemasok demi kepentingan pribadi.

g. tindakan yang dapat merugikan citra dan profesinya sebagai bankir. h. tindakan penyalahgunaan arsip dokumen bank. 13. Pemberian informasi yang diberikan oleh pejabat dan karyawan bank yang dilakukan untuk kepentingan media tidak dapat dilakukan tanpa koordinasi dengan divisi humas atau corporate secretary.

14. Pemberian data untuk kepentingan penyidikan suatu perkara hukum harus dikoordinasikan dengan divisi legal bank. Segenap Direksi dan Komisaris Bank mengharapkan komitmen yang kuat dari setiap pejabat dan karyawan untuk melaksanakan Compliance Charter ini sejalan prinsip pelaksanaan fungsi kepatuhan dan prinsip kehati-hatian, agar tata kelola manajemen bank dapat berjalan lebih baik. Jakarta,….. PT. Bank…..

---------------------------------

-------------------------------

Komis aris Utama

Direktur Utama

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


CONTOH FORMAT L APORAN

Comment [PK31]: Disesuaikan dengan format masing-masing BPD

Jakarta,…… Kepada Yth Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia

Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta 10350 Perihal

: Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan Semester …. Tahun ….

Dengan Hormat, Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Umum, maka bersama ini dapat kami sampaikan Laporan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan Semester …. Tahun…., dengan lingkup sebagai berikut : I.

Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas

II.

Realisasi Pelaksanaan Tugas

III.

Penutup

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu.

PT. Bank…..

------------------------------

-----------------------------------

Direktur Utama


Cc : Dewan Komisaris

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK

I.


Ruang Lingk up Pelaksanaan Tugas

Pada Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan Semester …. Tahun…. Ini obyek pengkajian, pengujian dan pemantauan fungsi kepatuhan bank meliputi aktivitas yang ada di bank sebagai berikut : I.1. Aktivitas Operasional dan pelaporan bank I.2. Akvitas Perkreditan I.3. Aktivitas Treasury dan P endanaan II. Realisas i Pelaksanaan Tugas

II.1. Pengujian terhadap Rancangan/Rencana Keputusan Manajemen B ank. II.1.1. Jumlah Rancangan/Rencana K eputusan Manajemen Bank Selama periode semester….. tahun….. , telah dilaksanakan pengujian fungsi kepatuhan terhadap rancangan/ rencana keputusan dari manajemen, dengan rincian sebagai berikut : Rancangan/ Rencana Keputusan

Jumlah

Sistem dan Prosedur ( Standard Operation Procedure ) termasuk didalamnya review atau revisi SOP Pemberian Kredit Penyelesaian Kr edit Bermasalah Penempatan Dana dan Transaksi Surat Berharga Total

II.1.2. Hasil Pengujian Rancangan/Rencana Keputusan Manajemen Bank Dari pengujian fungsi kepatuhan terhadap Rancangan/ Rencana Keputusan Manajemen Bank, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


Rancangan/ Rencana Keputusan

Posisi

Jumlah

Sistem dan Prosedur ( Standard Operation Procedure ) termasuk didalamnya review atau revisi SOP Pemberian Kredit

Patuh/ Tidak Patuh

Penyelesaian Kredit Bermasalah

Patuh/ Tidak Patuh

Penempatan Dana dan Transaksi Surat Berharga

Patuh/ Tidak Patuh

Patuh/ Tidak Patuh

II.2.. Pengujian Terhadap Rasio Prinsip Kehati-hatian Rasio Prinsip Kehati-Hatian

Hasil Pengujian

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/KPMM ( Capital Adequacy Ratio)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 

Pelampauan BMPK



Pelanggaran BMPK

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Pembentukan P enyisihan Aktiva Produktif (PPAP) / Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Giro Wajib Minimum (GWM) 

Primer



Sekunder

Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif. Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif. NPL (nett & gross) Return on Asset (ROA). Return on Equity (ROE).

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


Net Interest Margin (NIM)

Biaya Operasional (BOPO).

terhadap

Pendapatan

Operasional

Loan to Deposit Ratio (LDR).

III. Penutup

Berdasarkan atas hasil pemantauan fungsi kepatuhan pada periode semester…. tahun …... kami sampaikan bahwa Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan Bank… telah berjalan dengan baik.

PT. Bank…..

------------------------------

-----------------------------------

Direktur Utama


Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK




Daftar Lampiran Laporan Pelaksanaan Direktur Yang Membawahkan Bidang K epatuhan Semester …. Tahun…. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Frekuensi

Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia Sistem dan Prosedur ( Standard Operation Procedure ) termasuk didalamnya review atau revisi SOP Pemberian Kredit Penyelesaian Kredit Bermasalah Penempatan Dana dan Transaksi Surat Berharga Identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan Sosialisasi Pelaksanaan APU/PPT Pemantauan Pelaporan Eksternal Bank Laporan Pemantauan Rasio Prinsip Kehati-hatian Bank Laporan Pemantauan Pelaksanaan Tugas SKAI Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Budaya K epatuhan

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


Kepada Yth Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia

Jl. MH. Thamr in No.2, Jakarta 10350

Perihal

: Laporan Khusus Direktur Yang Membawahkan Bidang Kepatuhan

CONTOH FORMAT LAPORAN KHUSUS DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN BIDANG KEPATUHAN BULAN : …………………… TAHUN……………………

NO

1

2

AKTIVITAS KETIDAKPATUHAN/ PENYIMPANGAN KETIDAKPATUHAN YANG DILAKUKAN

TANGGAL KEBIJAKAN

NAMA DIREKSI DAN BIDANG TUGASNYA

KETENTUAN BANK INDONESIA/ PERUNDANG AN YANG DILANGGAR

Kebijakan/ Keputusan Direksi

DAMPAK YANG DITIMBULKAN (JANGKA P ENDEK, MENENGAH)



Dampak Finansial



Gangguan Kelangsungan Usaha



Penurunan Reputasi Bank

Penyimpangan terhadap Perundangundangan yang berlaku

PT, BPD………..

…………………………………………………………… Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Edisi Revisi ke :




MASUKKAN LOGO BANK


NO

1

RENCANA KERJA

TARGET WAKTU Desember 2012

LATAR BELAKANG

Definisi Target (Contoh : tercapainya budaya kepatuhan pada bank dan pelaksanaan uji kepatuhan yang berjalan dengan baik ) Tujuan dan Sasaran Data, resources dan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk mencapai strategi dalam program kerja

•

• •

2

RENCANA KERJA

1. Sosialisasi PBI 2. Sosialisasi BPP (Buku Peraturan Perusahaan) dengan bekerjasama dengan Divisi yang terkait 3. Review dan uji Kepatuhan terhadap : a. BPP b. Keputusan Direksi di bidang Perkreditan, Treasury, Operasional dan Jasa, Teknologi Informasi dan SDM c. Pelaporan wajib bank 4. Sosialisasi APU PPT 5. Sosialisasi Budaya Kepatuhan 3

PELAKS ANAAN TUGAS RUTIN

1. Pelaporan Kepatuhan 2. Pelaksanaan Pemantauan, Penilaian dan Pengujian Kepatuhan 4

Edisi Revisi ke :

REALISASI PENCAPAIAN PROGRAM KERJA SEBELUMNYA




BPP Kepatuhan.pdf

Recommend Documents