Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
BAB 7 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
7.1. Usulan Program Utama (Perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang. Pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya. Agar memperoleh manfaat setinggi-tingginya dari pemanfaatan ruang wilayah provinsi, perlu diatur bentuk hubungan antar kegiatan dalam satu lokasi dan hubungan kegiatan dengan kawasan yang bersangkutan.
Dalam indikasi program utama berisikan perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instasi pelaksanan, dan waktu pelaksanaan yang digunakan dalam mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Usulan program utama dijadikan sebagai acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang serta acuan sektor guna menyusun rencana strategi berserta besaran dana yang dibutuhkan. Usulan program utama disusun secara berkala lima tahunan untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun. Agar memperoleh manfaat setinggitingginya dari pemanfaatan ruang wilayah provinsi, perlu diatur bentuk hubungan antar kegiatan dalam satu lokasi dan hubungan kegiatan dengan kawasan yang bersangkutan. Gambar 7.1 Kedudukan Indikasi Program Utama dalam Rencana Tata Ruang
1
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
Sumber: Paparan Drs.H. Dadang Solihin, MA
Pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilaksanakan sesuai dengan: a.
standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
b.
standar kualitas lingkungan; dan
c.
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Dalam RTRW DKI Jakarta 2010 \u2013 2030 memiliki 3 (tiga) macam usulan program utama yaitu: (1) usulan program perwujudan rencana struktur ruang wilayah provinsi, (2) usulan program perwujudan rencana pola ruang wilayah provinsi, dan (3) usulan program perwujudan rencana kawasan strategis wilayah provinsi Usulan program utama untuk mewujudkan struktur ruang wilayah provinsi dalam RTRW DKI Jakarta 2010 \u2013 2030 ialah sebagai berikut: a.
Usulan program utama untuk mewujudkan sistem pusat kegiatan
b. Usulan program utama untuk mewujudkan sistem prasarana wilayah Usulan program utama untuk mewujudkan pola ruang wilayah provinsi dalam RTRW DKI Jakarta 2010 \u2013 2030 ialah sebagai berikut: a. Usulan program utama untuk mewujudkan pengelolaan kawasan lindung b. Usulan program kawasan budidaya
utama
untuk
mewujudkan
pengembangan
Usulan program utama untuk mewujudkan rencana kawasan strategis wilayah provinsi ialah kawasan strategis dan kawasan khusus.
2
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
7.2. Perkiraan Pendananaan Berdasarkan pada usulan program utama diperoleh perkiraan dana yang dibutuhkan selama proses perencanaan tata ruang, sehingga dapat diestimasi kemungkinan pemerolehan dana. Sumber-sumber dana diperoleh berdasarkan jenis program yang dilaksanakan mengikutsertakan institusi apa saja. Adapun sumber-sumber pendanaan program dapat dikelompokkan menjadi: a. Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) jika institusi pelaksana program adalah pemerintah pusat Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) apabila institusi b. pelaksana program adalah pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kota admintrasi, maupun pemerintah kabupaten administrasi c. Anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bila institusi pelaksana program adalah BUMN d. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bila institusi pelaksanan program adalah swasta dalam negeri Penanaman Modal Asing (PMA) bila institusi pelaksanan program e. adalah swasta dari luar negeri f. Invetasi swasta non-PMDN/PMA bila institusi pelaksana program adalah swasta non-PMDN/PMA g. Investasi masyarakat bila institusi pelaksana program adalah masyarakat atau h. Kerja sama pendanaan apabila institusi pelaksana program terdiri dari beberapa institusi.
7.3. Strategi Pembiayaan Berdasarkan pada data RPJMD DKI Jakarta 2007-2012 estimasi stratgei pembiayaan dalam pemanfaatan ruang di wilayah DKI Jakarta dibagi kedalam 2 urusan yaitu urusan wajib meliputi: pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil da menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan dan urusan pilihan terdiri dari: kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; industri; perdagangan; dan ketransmigrasian. Arah kebijakan Belanja Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah.
3
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
2. Menjalankan
participatory program and budgeting untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi.
3.
Melakukan efisiensi belanja, melalui :
a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat; b. Melakukan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektivitas setiap program;
c. Melakukan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atau setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
4. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang (performance based budgeting)
harus
dicapai
setiap
tahunnya.
5. Melakukan analisis khusus untuk permasalahan gender, anak, ibu hamil, pendidikan, ekonomi kerakyatan, birokrasi, asuransi sosial pensiun, dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
6.
Memberikan bantuan-bantuan (khususnya) keuangan dalam bentuk:
a. Subsidi, untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik.
b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas sebagai seed money yang berperan untuk mendorong perangkat kelurahan berperan sebagai urban manager.
c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial. RPJMD DKI Jakarta 2007-2012, Bab VI : Arah Kebijakan Keuangan Daerah
d. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah.
7. Membangun Medium Term Expenditure Framework (MTEF) terutama untuk menyelesaikan program-program yang harus dirampungkan dalam lebih dari satu tahun anggaran.
8. Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD.
9. Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT;
10. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
4
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
7.4. Instansi Pelaksana Usulan program utama dapat dilakukan oleh seluruh pihak baik dari pihak pemerintah, pihak swasta hingga pihak masyarakat. Instansi-instansi pelaksana program yang diwujudkan utnuk struktur ruang dan pola ruang di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari: a.
Pemerintah
b.
Pemerintah Daerah
c.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
d.
Swasta dalam negeri dan swasta asing
e.
Masyarakat atau Kelompok Masyarakat
Kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, f. swasta, dan masyarakat.
7.5. Waktu dan Tahapan Pelaksana Usulan program utama untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi kedalam jangka 5 (lima) tahunana, dan jangka tahunan.
BAB 7 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG ............................................................................................................... 1
5
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
7.1. Usulan Program Utama (Perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang).................................................................................. 1 7.2. Perkiraan Pendananaan .............................................................. 3 7.3. Strategi Pembiayaan ................................................................... 3 7.4. Instansi Pelaksana........................................................................ 5 7.5. Waktu dan Tahapan Pelaksana.................................................... 5
6
