REGULASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Oleh : Kasubdit Pembinaan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I
BANDA ACEH, 22 JULI 2009
Penyelenggaraan Penataan Ruang Pengaturan
Pembinaan
Perencanaan
Pelaksanaan
Pemanfaatan
Pengawasan
Pengendalian
Peraturan Zonasi
UU No. 26 Tahun 2007 pasal 35 :
Perizinan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui penetapan Peraturan Zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
Insentif & Disinsentif
Pengenaan Sanksi
Rencana umum tata ruang (RTRWN skala 1:1.000.000; RTRWP skala 1: 250.000; RTRW Kabupaten skala 1: 100.000; RTRW Kota skala 1:10.000) belum operasional sehingga sulit dijadikan rujukan untuk pengendalian pembangunan dan pemanfaatan ruang
Rencana rinci tata ruang pada skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota (RDTRK) masih masih kurang operasional operasional sebagai rujukan pengendalian pembangunan bila tidak disertai dengan aturan yang lengkap
Peraturan Zonasi (Zoning Regulation) yang merupakan perangkat pengendalian pembangunan pada skala blok dan lazim digunakan di negara maju yang menganut regulatory system sangat potensial untuk melengkapi rencana rinci tata ruang (terutama RDTR Kota) Kota) agar lebih operasional untuk rujukan pengendalian pembangunan
Peraturan Zonasi (Zoning Regulation): ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan Zoning: pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang/memberlakukan ketentuan hukum h ukum yang berbeda-beda Di beberapa negara zoning regulation dikenal juga dengan istilah: land development code, zoning code, zoning ordinance, zoning resolution, zoning by-law, urban code, planning act , dll. Dalam Peraturan Zonasi: dibagi ke dalam zona-zona dengan ukuran yang bervariasi Wilayah kota dibagi Zona yang sama mempunyai aturan yang seragam (guna lahan, intensitas, massa bangunan), Zona : Kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan (dan aturan) yang spesifik.
Tujuan : MENJAMIN bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mencapai STANDAR KUALITAS LOKAL MINIMUM (health, safety and welfare)
Melindungi atau menjamin agar PEMBANGUNAN BARU TIDAK MENGGANGGU penghuni atau pemanfaat ruang yang telah ada. Memelihara NILAI PROPERTI Memelihara/memantapkan LINGKUNGAN dan melestarikan kualitasnya Menyediakan ATURAN yang seragam di SETIAP ZONA
Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai Meningkatkan pelayanan terhadap fasilitas yang bersifat publik Menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat Mendorong pengemban pengembangan gan ekonomi
Certain (pasti), predictable, legitimate, accountable.
Tidak ada yang dapat meramalkan keadaan di masa depan secara rinci, sehingga banyak permintaan REZONING (karena itu, amandeme amandemen n Peraturan Zonasi menjadi penting)
Unsur Peraturan Zonasi 1.
Zoning text/zoning statement/legal text : Berisi aturan-aturan (= regulation) Menjelaskan tentang tata guna lahan dan kawasan, permitted and conditional uses, minimum lot requirements, standar pengemb pengembangan, angan, administrasi pengembangan zoning
1.
Zoning map : Berisi pembagian blok peruntukan (zona) (zona),, dengan ketentuan aturan untuk tiap blok peruntukan tersebut Menggambarkan peta tata guna lahan dan lokasi tiap fungsi lahan dan kawasan
RDTRK - Peraturan Zonasi - RTBL RDTRK •Struktur ruang •Pola ruang •Transportasi •Prasarana •Tahapan pelaksanaan •Penanganan Lingkungan
Peraturan Zonasi Intensitas Guna Lahan (= zoning map)
Tata Massa Bangunan
(= program ruang RTBL)
• Rencana Rancangan Tidak diatur dalam Peraturan Zonasi Salah satu jenjang rencana tata ruang kota
Aturan Pemanfaatan Ruang
• Panduan Rancang Kota • Panduan Administrasi • Panduan Investasi
RTBL
Tidak diatur dalam RDTRK Salah satu perangkat pengendalian pemanfaatan ruang
1) Peraturan Peraturan zonas zonasii merupakan merupakan inst instrumen rumen penge pengendal ndalian ian pemanfaatan ruang yang meliputi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan peratura peraturan n zonasi sistem provinsi, dan ketentuan peraturan zonasi wilayah kabupaten/kota 2) Peraturan Peraturan zonas zonasii seba sebagai gai satu satu kesatua kesatuan n sistem sistem peraturan peraturan zonasi dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. 3) Peraturan zonasi merupakan upaya untuk menghasilkan ketentuan tentang: Jenis kegiatan yang diijinka diijinkan n (I), diijinka diijinkan n terbatas (T), diijink diij inkan an teta tetapi pi meme memerluka rlukan n ijin peng pengguna gunaan an bers bersyara yaratt (B), dan tidak diijinkan (-); Intensitas pemanfaatan ruang Prasarana dan sarana minimum
SISTEM NASIONAL Menteri yang membidangi masingmasing sektor Ketentuan zonasi sektoral ditetapkan oleh :
ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM NASIONAL
meliputi
merupakan
b e r l a k u s e b a g a i
• • •
Penjabaran dari indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Ketentuan zonasi sektoral pada sistem nasional Aturan pemanfaatan ruang yang berupa ketentuan zonasi sektoral pada zona ruang sistem nasional Zona ruang sistem nasional adalah ruang yang dimanfaatkan dan ruang yang dipengaruhi dan/atau mempengaruhi berfungsinya sistem nasional termasuk rencana pengembangannya
Ketentuan pemanfaatan ruang sistem nasional yang berada pada wilayah kabupaten/kota.
Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang nasional dan pola ruang nasional, yang terdiri atas: 1. Sistem Sistem perkot perkotaan aan nasion nasional al 2. Sistem jaringan jaringan transportasi transportasi nasional nasional 3. Sistem Sistem jaring jaringan an energi energi nasio nasional nal 4. Sistem jaringan jaringan telekomunika telekomunikasi si nasional nasional 5. Sistem Sistem jari jaringa ngan n sumber sumber daya daya air air 6. Kawasa Kawasan n lindung lindung nasio nasional nal,, dan 7. Kawa Kawasa san n bud budid iday aya a
SISTEM PROVINSI
Peraturan Daerah Provinsi
•
ditetapkan dengan
ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI
meliputi
merupakan
b e r l a k u
s e b a g a i
• •
Penjabaran dari indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi Ketentuan zonasi sektoral pada sistem provinsi Aturan pemanfaatan ruang yang berupa ketentuan zonasi sektoral pada zona ruang sistem pr ovinsi. Zona ruang sistem provinsi adalah ruang yang dimanfaatkan dan ruang yang dipengaruhi dan/atau mempengaruhi berfungsinya sistem provinsi termasuk rencana pengembangannya
Ketentuan pemanfaatan ruang sistem provinsi yang berada pada wilayah kabupaten/kota.
Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang nasional dan pola ruang nasional, yang terdiri atas: 1. Sis Sistem tem per perkot kotaan aan pro provin vinsi si 2. Sistem jaring jaringan an transp transportasi ortasi provin provinsi si 3. Sis Sistem tem jaring jaringan an energi energi provi provinsi nsi 4. Sistem jaring jaringan an teleko telekomunika munikasi si provin provinsi si 5. Sis Sistem tem jari jaringa ngan n sumber sumber daya daya air air 6. Kaw Kawasa asan n lindung lindung provi provinsi nsi,, dan 7. Ka Kawa wasa san n bud budid iday aya a
SISTEM KABUPATEN
• Peraturan Daerah Kabupaten
a n k a ditetapkan u p r e i dengan m a g a b e s u n s u s d i s
PERATURAN ZONASI KABUPATEN
memuat d i i p pe t e t a ak a k n a n
meliputi
•
Penjabaran dari ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten Dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat kabupaten
Kelengkapan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten
• •
Ketentuan-ketentuan zonasi yang merupakan aturan peruntukan pada setiap zona peruntukan. Arahan peraturan zonasi sistem nasional dan/atau arahan peraturan zonasi sistem provinsi pada wilayah k abupaten yang terdapat sistem nasional dan/atau sistem provinsi
Pada skala peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:5.000
a. Ke Kete tent ntua uan n tekni teknis s yang Teks zonasi (zoning text) dan peta zonasi (zoning map), yang memuat disyaratkan dalam ketentuan-ketentuan: pemberian izin 1. Keten Ketentuan tuan kegiatan kegiatan dan penggunaa penggunaan n ruang yang berisika berisikan n kegiatan kegiatan berfungsi b. Ket Ketent entuan uan pen peneta etapan pan yang diperbolehkan, yang meliputi diperbolehkan tanpa syarat, zona yang mendapatkan diperbolehkan dengan syarat, atau diperbolehkan dengan sebagai insentif dan dikenakan pengecualian; dan kegiatan yang tidak diperbolehkan disinsentif termasuk 2. Keten Ketentuan tuan intensitas intensitas pemanfaata pemanfaatan n ruang sekurang-kur sekurang-kurangnya angnya terdiri terdiri ketentuan rinci teknis atas koefisien dasar bangunan maksimum, koefisien lantai bangunan pelaksanaannya maksimum, dan koefisien dasar hijau minimum c. Das Dasar ar penerap penerapan an san sanksi ksi 3. Keten Ketentuan tuan prasarana prasarana dan sarana sarana minimum minimum sebagai sebagai kelengkapan kelengkapan dasar dasar administratif fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal d. Ket Ketent entuan uan pengat pengatura uran n 4. Keten Ketentuan tuan khusus khusus yang disesuaik disesuaikan an dengan kebutuh kebutuhan an pembangunan pembangunan terhadap perubahan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya,
Peraturan zonasi kabupaten harus memuat arahan peraturan zonasi sistem nasional dan/atau arahan peraturan zonasi sistem provinsi pada wilayah kabupaten yang terdapat sistem nasional dan/atau sistem provinsi. Peraturan zonasi kabupaten disusun berd be rdas asar arka kan n re renc ncan ana a ri rinc ncii ka kabu bupa pate ten n ya yang ng merupakan dasar penyusunan peraturan zonasi kabupaten. ( rencana rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan/atau rencana detail tata ruang)
SISTEM KOTA
•
Peraturan Daerah Kota ditetapkan dengan
n k a a u p r u e m
i a g a b e s u n s u s PERATURAN ZONASI d i s
KOTA
memuat d i i p pe t e ta k a ka n a n
meliputi
•
Penjabaran dari ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kota Dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat kota
Kelengkapan dari rencana tata ruang wilayah kota
• •
Ketentuan-ketentuan zonasi pada setiap zona peruntukan Arahan peraturan zonasi sistem nasional dan/atau arahan peraturan zonasi sistem provinsi pada wilayah kota yang terdapat sistem nasional dan/atau sistem provinsi
Pada skala peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:5.000
Teks zonasi (zoning (zoning text ) dan peta zonasi (zoning (zoning map), map), yang memuat ketentuan-ketentuan: 1. Ketent Ketentuan uan kegiatan kegiatan dan penggunaan penggunaan ruang yang berisikan berisikan kegiatan yang diperboleh diperbolehkan, kan, yang meliputi meliputi diperbolehkan tanpa syarat, diperbolehkan dengan syar at, atau diperbolehkan dengan pengecualian; dan kegiatan yang tidak diperbolehkan 2. Ketent Ketentuan uan intensitas intensitas pemanfaatan pemanfaatan ruang sekurang-kuran sekurang-kurangnya gnya terdiri atas koefisien koefisien dasar bangunan maksimum, koefisien lantai bangunan maksimum, dan koefisien dasar hijau minimum 3. Ketent Ketentuan uan prasarana prasarana dan sarana minimum sebagai sebagai kelengkapan kelengkapan dasar fisik lingkungan lingkungan yang mendukung mendukung zona berfungsi secara optimal 4. Ketent Ketentuan uan khusus yang disesuaikan disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan pembangunan pembangunan untuk mengendalikan mengendalikan pemanfaatan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan lainnya 5. Ketent Ketentuan uan khusus untuk mengendalikan mengendalikan perkembangan perkembangan penggunaan penggunaan lahan campuran, sektor-sektor sektor-sektor informal, informal, dan pertumbuhan gedung pencakar langit
Contoh Zoning Map Kawasan Perkotaan Banda Aceh 4A
4A
4A
4A
5A
5A
5A
5A
5A 4A 4A
5A
4A
4A
5A
4A
5A
5A
5 A
4B
4B
5A
5A
5 A
6A
4B 5A
4B 4A
5B
4B
5A
5A
5A
4B 4B 4A 5B 5B
4B 3B
4B
4A 4A
3B
3B 5B
3B
4 A ZONA 3B : RUANG TERBUKA/ TAMAN KOTA
ZONA 4B : PERUMAHAN KOTA
ZONA 5B : KAWASAN PERKANTORAN
14
Contoh Contoh Peraturan Peraturan Zonasi Zonasi
P embagian Pembagian
BLOK BLOK
Kawasan Kawasan Pusat Pusat Pemerintahan Pemerintahan Kota Kota Sofifi (BWK 2) Sofifi (BWK 2) No.
Pembagian Blok
Luas (Ha)
1
BLOK A
107,13
2
BLOK B
68,18
3
BLOK C
112,76
4
BLOK D
58,24
5
BLOK E
123,78
6
BLOK F
110,01
Fungsi lahan yang akan dikembangkan di Kota Sofifi adalah:
• Kawasan Pemerintahan • Kawasan Niaga/ perdagangan • Kawasan Perumahan dan Pemukiman • Kawasan Fasiltas Umum dan Sosial • Kawasan Rekreasi • Kawasan Pelabuhan (transportasi) • Ruang Terbuka Hijau
15
Contoh Peraturan Zonasi (zoning (zoning map dan zoning text) untuk Blok C
16
PERIZINAN
IZIN PEMANFAATAN RUANG
maksud
Sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
• tujuan
• • • •
Oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Kepada Calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan arahan rencana pola ruang
• • • • •
Izin prinsip Izin lokasi Izin penggunaan pemanfaatan tanah Izin mendirikan banguna Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
diberikan
terdiri atas
Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang Menghindari dampak negatif pemanfaatan ruang Melindungi kepentingan umum
ARAHAN PERIZINAN Jenis-jenis perizinan a. izin prinsip b. izin lokasi c. izin penggunaan pemanfaatan tanah d. izin penggunaan bangunan e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/ kota menjadi wewenang masing-masing instansi perangkat daerah kabupaten/kota sesuai sektor masing-masing dari perizinan yang diterbitkan. Ketentuan teknis prosedural pengajuan izin pemanfaatan p emanfaatan ruang dan forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan akan menjadi dasar pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan.
Bentuk Izin Pemanfaata Pemanf aatan n Ruang
IZIN PRINSIP
IZIN LOKASI
IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN IZIN LAIN BERDASARKAN PERATURAN
diber diberikan ikan oleh oleh pemer pemerint intah ah;; menyatakan kegiatan yang dimohonkan secara diper diperke kenan nankan kan untuk untuk disele diselengg nggar araka akan n ata atau u bero berope pera rasi; si; belum belum dapa dapatt dija dijadik dikan an dasa dasarr untu untuk k pela pelaksa ksana naan an kegia egiata tan. n.
prin sip
diberikan kepada kepada orang untuk memperoleh memperoleh ruang yang diperlukan; diperlukan; diperlukan untuk pemanfaatan pemanfaatan ruang yang lebih besar dari 1 Ha untuk kegiatan kegiatan bukan pertanian dan lebih besar dari 25 Ha untuk kegiatan pertanian.
Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan. bangunan.
Dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang. diberikan berdasarkan peraturan zonasi sebagai surat surat bukti dari Pemda untuk mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan Bentuk izin lain yang dikeluarkan dikeluarkan oleh masing-masing sektor dan/atau instansi yang berwenang
Izin Lain Berdasarkan Peraturan Pera turan Perun Perundang-undang dang-undangan an Pemberi Izin Contoh Izin BIDANG KEHUTANAN 1. izin usaha pemanfaatan kaw asan 2. hak pengusahaan hutan 3. hak pem ungutan hasil hutan BIDANG PERTAMBANGAN 4. kuas kuasa a pert ertam amba bang ngan an mi miny nya ak dan dan gas bumi bumi 5. izin pengeboran dan eksplorasi air bawah tanah 6. izin pemanfaatan air baw ah tanah BIDANG B ANGUNAN GEDUNG GE DUNG 7. Izin Lokasi 8. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) BIDANG JALAN 10. Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan dan ruang milik jalan 11. izin prinsip pengajuan prakarsa prakarsa pengusahaan jalan tol 12. Izin pema man nfaatan ruang pengawas wasan jalan
Pemerintah / Sektor
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten / Kota
M e n t er i M e n t er i ---
Gubernur -----
Bupati/Walikota --Bupati/Walikota
Pres Presid iden en ---
--Gubernur Gubern ur
--Bupati/Waliko Bupati/ Walikota ta
---
Gubernur
Bupati/Walikota
-------
-------
Bupati/Waliko Bupati/ Walikota ta Bupati/Walikota Bupati/Walikota
Menteri
Gubernur Gubern ur
Bupati/Waliko Bupati/ Walikota ta
Menteri
---
---
---
Gub Gubernur nur
Bupa upati/W i/Walikot ikota a
PROSEDUR PERIZINAN
Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
PROSEDUR PEMBERIAN IZIN
Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi Ketentuan lanjut mengenai pedoman teknis pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan Menteri
• • •
Pemberian izin disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perundang-undangan Apabila dasar pemberian izin belum ada, maka izin diberikan atas dasar rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap t etap memperhatikan pedoman bidang penataan ruang Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan retribusi. Retribusi dimaksud merupakan biaya untuk administrasi perizinan.
PERIZINAN diatur oleh Pemerintah & pemda (menurut kewe kewenanga nangan n masing-m ma sing-masing) asing)
Dalam pemanfaatan pemanfaatan ruang setiap s etiap orang wajib memili memiliki ki izin iz in sebelum s ebelum pelaksanaan pelaksanaan pemanfataan pemanfataan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
Izin Pemanfaatan Ruang
dikeluarkan dan/atau dikeluarkan diperoleh dgn tidak melalui prosedur yg benar
batal demi hukum
diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai sesuai dengan RTRW
dapat dibatalkan
akibat adanya perubahan RTRW
penggant peng gantian ian / ganti kerugian yg layak
PENGGANTIAN YANG LAYAK
PENGGANTIAN YANG LAYAK TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PERIZINAN
•
Masyarakat dapat mengajukan permohonan penggatian yang layak kepada pemberi izin terhadap kerugian yang diderita akibat: o Pembatalan izin, yang izinnya diperoleh sesuai dengan prosedur tetapi terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. o Pembatalan izin yang telah diperoleh akibat perubahan rencana tata ruang.
•
Permohonan penggatian yang layak dapat diajukan secara langsung kepada pemberi izin maupun gugatan melalui pengadilan. Dalam hal masyarakan mengajukan gugatan melalui pengadilan, tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam mekanisme perizinan.
Siapa yang dapat mengajukan?
Bagaimana caranya?
•
• Diberikan kepada siapa?
Penggatian yang layak diberikan terhadap masyarakat yang dirugikan sesuai dengan
TUJUAN Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan dengan tujuan: •Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; •Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan •Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
Perangkat/upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dg RTR
• merupakan r i a t e i t k r
PEMBERIAN INSENTIF
tata cara
b e n t u k
diatur oleh
• •
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan (untuk ketentuan mengenai insentif fiskal) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangnya (untuk
• • • • •
•
Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang Pemerintah ke pemerintah daerah Pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya Pemerintah / pemerintah daerah ke masyarakat Insentif fiskal, dapat berupa: o pemberian keringanan atau pembebasan pajak o penambahan dana alokasi khusus o pengurangan retribusi Insentif non fiskal, dapat berupa: o pemberian kompensasi o subsidi silang o kemudahan perizinan o imbalan o sewa ruang o urun saham o penyediaan prasarana dan sarana o penghargaan dari pemerintah, dan/atau
Pemerintah ke pemerintah daerah diberikan
dalam bentuk
a. penamb penambaha ahan n dana dana alok alokasi asi khusus khusus b. subs subsid idii sila silang ng c. kemu kemuda daha han n perizi perizina nan n bagi bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah d. penyedi penyediaan aan pras prasara arana na dan dan saran sarana a di daerah
dalam bentuk
diberikan
dalam bentuk
a. pemberian pemberian keringanan keringanan atau pembebasan pajak
b. kompe kompens nsas asii pember pemberia ian n penyediaan sarana dan prasarana
d. imba imbala lan n
b. pember pemberian ian kompensa kompensasi si c. pengura penguranga ngan n retribus retribusii
e. sewa sewa ruang ruang
h. publisit publisitas as atau atau promosi promosi daerah daerah
d. publika publikasi si atau atau prom promosi osi daerah daerah..
pemb pember eria ian n komp kompen ensa sasi si
Pemerintah/pemerintah daerah ke masyarakat
a. pemberian pemberian kompensasi kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat
g. penghar penghargaa gaan n dan dan fasilit fasilitasi asi
f.
• •
diberikan
c. kemu kemuda daha haan an peri perizin zinan an bagi bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat
e. pene peneru rusa san n pin pinja jama man n (subsidiary (subsidiary loan agreement )
•
pemerintah daerah ke pemerintah daerah
f. urun urun saham aham g. penyediaan penyediaan prasaran prasarana a dan sarana sarana h. kemudah kemudahan an perizina perizinan. n.
Mekanisme pemberian insentif utk insentif yg berasal dari Pemerintah diatur oleh menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dg bidang insentif yg diberikan. Mekanisme pemberian insentif utk insentif yg berasal dari pemerintah daerah provinsi diatur dg peraturan gubernur. Mekanisme pemberian insentif utk insentif yg berasal dari pemerintah daerah kab/kota diatur dg peraturan bupati/walikota
Perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan. atau mengurangi kegiatan yg tidak sejalan dg RTR
• merupakan r i a t e i t k r
PENGENAAN DISINSENTIF
tata cara
b e n t u k
diatur oleh
• •
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan (untuk ketentuan mengenai disinsentif fiskal) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangnya (untuk
• • • • • •
Disnsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang Pemerintah ke pemerintah daerah Pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya Pemerintah / pemerintah daerah ke masyarakat Disinsentif fiskal, dapat berupa: o pengenaan pajak tinggi o pengurangan dana alokasi khusus Disinsentif non fiskal, dapat berupa: o kewajiban memberi kompensasi o persyaratan khusus dalam perizinan o kewajiban memberi imbalan o pembatasan penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur, dan/atau o pemberian status tertentu dari pemerintah
Pemerintah ke pemerintah daerah diberikan
dalam bentuk
a. peng pengura urang ngan an dana dana alok alokas asii khusus b. pensy pensyar arat atan an khus khusus us dala dalam m perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah c. pemba pembata tasa san n peny penyed edia iaan an prasarana dan sarana di daerah d. pember pemberian ian status status terten tertentu tu dari dari Pemerintah.
• • • •
pemerintah daerah ke pemerintah daerah diberikan a.
dalam bentuk
pengaju pengajuan an pember pemberian ian kompen kompensas sasii dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat
b. pembata pembatasan san penyed penyediaa iaan n saran sarana a dan prasarana c. pens pensya yara rata tan n khusu khusus s dalam dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
Pemerintah/pemerintah daerah ke masyarakat diberikan
dalam bentuk
a. kewajiban kewajiban memberi memberi kompens kompensasi asi b. pensyaratan pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah c. kewajiban kewajiban memberi memberi imbalan imbalan d. pembatasan pembatasan penyed penyediaan iaan sarana sarana dan prasarana infrastruktur e. pensyaratan pensyaratan khusus dalam perizinan.
Mekanisme pemberian disinsentif utk disinsentif yg berasal dari Pemerintah diatur oleh menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dg bidang disinsentif yg diberikan. Mekanisme pemberian disinsentif utk disinsentif yg berasal dari pemerintah daerah provinsi diatur dg peraturan gubernur Mekanisme pemberian disinsentif utk disinsentif yg berasal dari pemerintah daerah kab/kota diatur dg peraturan bupati/walikota. Mekanisme pemberian disinsentif diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah terkait,
HAK
KEWAJIBAN
Ps. 60
Ps. 61
a. mengetahui mengetahui RTR
a. menaa menaati ti RTR; RTR;
b. menikmati menikmati pertambahan nilai ruang
b. mematuhi mematuhi larangan: larangan:
c. memper memperole oleh h penggantian yg layak
f. meng mengaju ajuka kan n gugat gugatan an ganti kerugian
Ps. 65 ayat (2)
a. partisipas partisipasii dalam dalam penyusunan RTR
memanfaatkan ruang tanpa izin
b. partisipas partisipasii dalam pemanfaatan ruang
melanggar kekentuan dalam persyaratan izin
c. partisipas partisipasii dalam dalam pengendalian pemanfaatan ruang
menghalangi akses terhadap kawasankawasan yg dinyatakan oleh peraturan perUU-an sebagai milik umum
d. mengajukan mengajukan keberatan keberatan e. mengajukan mengajukan tuntutan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yg tidak sesuai dengan RTR
PERAN
Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yg dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR & peraturan zonasi
Sanksi Administratif
Sanksi Pidana
Ps. 63
peringatan tertulis penghentian sementara kegiatan penghentian sementara pelayanan umum penutupan lokasi pencabutan pencabut an izin izi n pembatalan izin pembongkaran bangunan pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif
Sanksi Perdata
Ps. 69
Pidana Pokok: Penjara Denda Pidana Tambahan Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya Pencabutan izin usaha Pencabutan status badan hukum
Tindak pidana yang menimbulkan kerugian secara perdata
Ps. 73 ayat (2)
Ps. 74 ayat (2)
Ketentuan Sanksi Pidana dalam Penataan (UU N0 26 Thn 2007) PASAL 69 ayat (1)
UNSUR TINDAK PIDANA • •
69 ayat (2)
• • •
69 ayat (3)
• • •
SANKSI PIDANA •
Tidak mentaati rencana tata ruang; dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta
• penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp. 1, Tidak mentaati rencana tata ruang; 5 miliar mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau rusaknya barang.
Tidak mentaati rencana tata ruang; mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan Mengakibatkan Kematian orang
•
penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar
70 ayat (1)
•
Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang • Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak dari pejabat yang berwenang. Rp. 500 juta
70 ayat (2)
•
Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang • Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak dari pejabat yang berwenang; dan Rp. 1 miliar mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
•
70 ayat (3)
• •
70 ayat (4)
• •
Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang • Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak dari pejabat yang berwenang; dan Rp. 1.5 miliar Mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan • Pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda ruang dari pejabat yang berwenang; dan paling banyak Rp. 5 miliar Mengakibatkan kematian orang
71
•
Tidak mematuhi ketentuan yang persyaratan izin pemanfaatan ruang.
72
•
Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan • Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum Rp. 100 juta
73
•
Pejabat pemerintah penerbit izin; dan Menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
•
ditetapkan
dalam • Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta
•
Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta • Dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya.
(UU N0. 26 Th 2007)
Untuk tindak pidana yang dilakukan olah korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang ditentukan dalam ketentuan sanksi pidana pada Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.
Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum.
(UU N0 26 Th 2007)
Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
Tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat Ps. 67 ayat (1)
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Ps. 67 ayat (2)
Tidak dicapai mufakat /kesepakatan
Mediasi Konsiliasi Negosiasi
adalah hukuman atau mekanisme pemaksaan yang digunakan untuk memberikan dorongan agar patuh pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan bidang penataan ruang PASAL 5 : Pengaturan penataan ruang meliputi : (a) Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah (b) Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah provinsi (c) Penga Pengaturan turan pena penataan taan ruang oleh pemerintah pemer intah daer daerah ah kabupaten/kota
PENGENAAN SANKSI …….. (Sesuai RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang)
1) Pengaturan Penataan Ruang oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meiputi penyusunan dan penetapan : a. Peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. Peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota; c. Peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasi; dan d. Peraturan bupati/walikota tentang perizinan, penetapan bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif 2) Bupati/Walikota dapat menetapkan peraturan bupati/walikota selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk melaksanakan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c.
PENGENAAN SANKSI ……… (Sesuai RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang)
1) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan
ruang bertujuan utk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 2) Pengenaan sanksi dapat berupa sanksi pidana, sanksi
perdata, dan sanksi administratif. 3) Pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Dalam rangka pengenaan sanksi pidana penataan
ruang dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang baik pada tingkat pusat maupun daerah yang bertugas melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penataan ruang. 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Menteri.
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) (UU NO 26 Th 2007) PENGERTIAN Pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. 1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporanatau keterangan yang berkenaan dengan tindakpidana dalam bidang penataan ruang
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang 3 Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidanadalam bidang penataan ruang
W E W E N A N G P P N S
4. Pemeriksaan atas dokumendokumenyang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang 5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yangdiduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang 6. Meminta bantuan bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam
PELANGGARAN PENATAAN RUANG YANG DAPAT DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
Memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang
Tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang.
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
Melanggar batas sempadan yang telah ditentukan Melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yg telah ditentukan Melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan Tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang
Menghalangi akses terhadap kawasan-kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum Menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik Menutup akses terhadap sumber air Menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau Menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki Menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana Menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin yang berwenang
KRITERIA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria: Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat
pelanggaran penataan ruang; Nilai manfaat pemberian jenis sanksi yang
diberikan
untuk pelanggaran penataan ruang ; Kerugian publik yang
penataan ruang.
ditimbulkan akibat pelanggaran pelanggaran
TATA CARA PENGENAAN F SANKSI ADMINISTRATIF
1. Peringatan Tertulis 2. Penghentian Kegiatan Sementara
9. Denda Administratif
8. Pemulihan Fungsi Ruang
3. Penghentian Sementara Pelayanan Umum
7. Pembongkaran Bangunan
4. Penutupan
6. Pembatalan Izin
Lokasi 5. Pencabutan Izin
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATI F 1. Peringatan Tertulis
Peringatan tertulis dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. Surat peringatan tertulis, diberikan sebanyakbanyaknya 3 (tiga) kali.
3. Penghentian Sementara Pelayanan Umum
2. Penghentian Kegiatan Sementara
Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yg berlaku.
Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF 4. Penutupan
5. Pencabutan Izin
Lokasi
Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
Penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin. Penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin. Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya. Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pembatalan Izin
Penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku. Pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin. Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. Pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin. Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin. Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF 7. Pembongkaran Bangunan
Penerbitan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
8. Pemulihan Fungsi Ruang
Penetapan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya. Penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang. Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapanpengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di
9. Denda Administratif Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersamasama dengan pengenaan sanksi administratif
terima kasih
