bab_1_pendahuluan rev

Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka RTRW Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan penyesuaian. Dalam UU tersebut mengamanatkan bahwa semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini diberlakukan. Dengan demikian, maka paling lambat tahun 2009 semua RTRW Provinsi diharapkan telah menyesuaikan dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007. Terdapat perbedaan antara UU Penataan Ruang yang lama dan baru dimana pada UU No. 24 Tahun 1992 sistem pengendalian pemanfaatan ruangnya menggunakan discretionary system atau Konsep Development Control, yaitu Mengatur kegiatan pembangunan yang meliputi pelaksanaan kegiatan pendirian bangunan, perekayasaan, pertambangan maupun kegiatan serupa lainnya dan atau mengadakan perubahan penggunaan pada bangunan atau lahan tertentu (Khulball & Yuen, 1991) sehingga memungkinkan tetap melaksanakan pembangunan sebelum terdapat dokumen rencana. Sedangkan pada UU No. 26 Tahun 2007 menggunakan regulatory system atau Konsep Zoning, yaitu Pembagian lingkungan kota dalam zona-zona & menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang yang berbeda-beda (Barnett, 1982). Beberapa poin penting yang perlu disesuaikan antara lain meliputi dimensi waktu perencanaan, visi dan tujuan penataan ruang wilayah, aspek kebencanaan dan daya dukung lingkungan, komposisi penggunaan lahan, peristilahan penataan ruang serta keberadaan insentif dan disinsentif yang jelas dalam kegiatan penataan ruang wilayah, juga keharusan pengenaan sanksi bagi siapapun yang melakukan penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap RTRW yang ditetapkan dnegan peraturan daerah. Perubahan ini membawa konsekuensi pada perubahan metodologi pendekatan dalam penyusunan RTRW Provinsi DKI Jakarta. Selain adanya perubahan UU tentang penataan ruang, ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional juga membawa konsekuensi untuk menyesuaikan RTRW Provinsi DKI Jakarta dengan RTRWN yang baru. Kebijakan tentang DKI Jakarta sebagai ibukota negara diatur pada UU No.29 tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara RI. Pada UU ini memuat aspek-aspek khusus terkait DKI Jakarta yaitu antara lain: kedudukan, fungsi, peran, kerjasama dengan

1-1


pemda provinsi/kabupaten/kota yang berbatasan, rencana tata ruang wilayah, penetapan kawasan khusus dan pendanaan. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibukota negara kesatuan RI. Selain itu, provinsi DKI Jakarta merupakan daerah khusus yang berfungsi sebagai ibukota negara RI dan sekaligu berperan sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibukota negara RI yang memiliki kekhususan hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi sehingga kabupaten dan kota di DKI Jakarta berbentuk adminitrasi saja. Perkembangan provinsi DKI Jakarta diarahkan sebagai Kota Megalopolitan yang berfungsi sebagai kota induk dengan wilayah sekitarnya yang secara fungsional dan secara fisik geografis memiliki hubungan kesaling bergantungan. Konsep Kota Megalopolitan ini mengakibatkan kebutuhan kerjasama antar DKI Jakarta dengan daerah sekitar kawasan Megalopolitan Jakarta yang meliputi juga kawasan fungsional perkotaan di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Cianjur, sebagaimana kemudian diatur dalam Peraturan Presiden no. 54 tahun 2008 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta-Bogor-DepokTangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur). Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta mengalami perubahan lingkungan internal yang cukup signifikan yang berpengaruh pada struktur ruang dan pola ruang. Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada tahun 1995 sampai dengan 2009, struktur dan pola ruang DKI Jakarta berdasarkan RTRW Provinsi DKI Jakarta 2010 telah dievaluasi dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut : \u2022 Perlunya mewadahi kebebasan yang leluasa bagi masyarakat dan para investor pembangunan untuk dapat memilih dan menentukan fungsi dan lokasi sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan ruang yang dikehendakinya. \u2022 Kota Jakarta yang mempunyai kelengkapan prasarana dan sarana komunikasi yang lebih baik telah menyebabkan Jakarta berdaya tarik lebih tinggi. Karenanya Jakarta berpeluang lebih luas untuk mengakomodasikan gejala ekonomi lokal, nasional maupun internasional.. \u2022 Peran Jakarta yang multi-fungsi dan berskala pelayanan luas (baik internasional, nasional, regional maupun lokal) menyebabkan makin tingginya aglomerasi berbagai komponen kegiatan untuk di berbagai kawasan yang sudah mapan. \u2022 Karena dinamika perkembangan kegiatan masyarakat tersebut telah terjadi pertumbuhan struktur dan pola ruang dalam beberapa tahapan yang dalam beberapa keadaan berbeda dengan yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah kota. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis nasional, terjadinya sistem penyelenggaraan negara dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

1-2


Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan hak otonom seluas-luasnya dan bertanggungjawab antara lain berupa pemekaran wilayah, Pilkada dan perubahan pada struktur perencanaan pembangunan nasional yang dicirikan dengan terbitnya Undang-undang No. 25 tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-undang No. 17 Tahun 2007, tentang Rencana Jangka Panjang Nasional, maka kepala daerah terpilih diharuskan menyusun RPJM dan RPJP di daerahnya masing-masing. Dokumen RPJMD ini akan menjadi acuan pembangunan daerah yang memuat antar lain visi, misi, arah kebijakan dan programprogram pembangunan selama 5 (lima) tahun dan 20 (dua puluh) tahun kedepan. Dengan demikian, terkait kondisi tersebut, maka Dokumen RTRW yang ada juga harus mengacu pada visi dan misi tersebut. Dengan kata lain RTRW yang ada diharapkan menjadi bagian dari terjemahan visi dan misi daerah yang direpresentasikan dalam bentuk struktur ruang dan pola ruang. Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta tersebut mengacu pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Jabodetabek d. Pedoman bidang penataan ruang; dan e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta itu harus memperhatikan : a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi; c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi serta pembangunan kota administrasi dan kabupaten administrasi; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan; g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan h. rencana tata ruang wilayah kota administrasi dan kabupaten administrasi. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta ini akan menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kota administrasi dan kabupaten administrasi, serta keserasian antarsektor; e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan g. penataan ruang wilayah kota administrasi dan kabupaten administrasi.

1-3


1.2

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RTRW DKI JAKARTA 2010-2030 Dasar hukum dalam penyusunan RTRW DKI Jakarta 2010-2030 terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470); 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169); 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), sebgaimana diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

1-4


14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722); 18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723); 19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724); 20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 21. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739); 22. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744); 23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849); 24. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849); 26. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851); 27. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866); 28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan lembaran negara Nomor 4956);

1-5


29. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959); 30. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956); 31. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 32. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 33. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 34. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 35. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5066); 36. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 39. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445); 40. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 41. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 42. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516); 43. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat

1-6


dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660); 44. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776); 45. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174); 46. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934); 47. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Ketentuan Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4036); 48. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4122); 49. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145); 50. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146); 51. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161); 52. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242); 53. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385); 54. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489); 55. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490); 56. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);

1-7


57. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); 58. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624); 59. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua PP 10-1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4628); 60. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655); 61. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); 62. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664); 63. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyuluhan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696); 64. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 65. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 66. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828); 67. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833); 68. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4840); 69. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);

1-8


70. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859); 71. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Sertaberada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4970); 72. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987); 73. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4998); 74. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5004); 75. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5019); 76. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048); 77. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5053); 78. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070); 79. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083); 80. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah dan Ruang Udara di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta; 81. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 82. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta; 83. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; 84. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

1-9


85. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah; 86. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; 87. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 88. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1991 tentang Badan Kerjasama Pembangunan Jabotabek; 89. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta 90. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 91. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 1988 seri C Nomor 2 tanggal 3 September 1988. 92. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 93. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kota administrasi / Kabupaten administrasi Jakarta Utara (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 80 Tahun 1994 Seri D Nomor 79 tanggall September 1994); 94. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta; 95. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 87); 96. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4); dan 97. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8).

1.3 1.3.1

KEDUDUKAN RTRW DKI JAKARTA Kedudukan RTRW DKI Jakarta dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia, keberadaan RTRW DKI Jakarta ini harus memiliki hubungan yang sinergis dengan kebijakan-kebijakan pembangunan DKI Jakarta yang lainya. Dalam hal ini RTRW DKI Jakarta perlu menjadi bagian sinergis dengan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah, Renstra SKPD dan RKP lebih operasioanal dalam kebutuhan lokasi harus mengacu

1-10


pada RDTR, juga dengan RUPE atau RUPSB atau Rencana Induk lainnya (RI). Renstra SKPD (5 tahunan), RKPD (1 tahunan) Provinsi DKI Jakarta mengacu pada RTRW dalam hal penyediaan lokasinya. Posisi RTRW DKI Jakarta secara skematik digambarkan pada pada Gambar 1.7 berikut ini. Jadi RTRW DKI Jakarta akan merupakan penjabaran dari program kewilayahan dari RPJM Daerah DKI Jakarta. Selanjutnya posisi RTRW ini juga akan berperan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Rencana Umum Pembanguhan Ekonomi (RUPE) atau Rencana Umum Pembangunan Sosial Budaya (RUPSB) DKI Jakarta yang mana akan merupakan hal yang penting di dalam penyusunan RTRW DKI Jakarta.

Gambar 1.1 Kedudukan RTRW DKI Jakarta dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kebijakan Pembangunan Nasional RPJM

RPJP Nasional N

RPJP Propinsi DKI Jakarta

i

RPK Nasional l

RPJM Propinsi DKI Jakarta

KUA DAN PPA Prov. DKI

RKPD Prov. DKI Jakarta

APBD Prov. DKI Jakarta

RENCANA TATA RUANG WILAYAH DKI JAKARTA

RUPE/RUPS B/ RI/RP4D

1.3.2

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

DPA SKPD

RKA SKPD

Kedudukan RTRW DKI Jakarta dalam Kebijakan Penataan Ruang Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permendagri No.8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRW Provinsi. Di samping itu RTRW DKI Jakarta akan menjadi bahan acuan di dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTR Kecamatan) dan tata ruang di bawahnya, yakni Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Tertentu dan juga bagi pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.2.

1-11


Gambar 1.2 Bagan Sistem Kebijakan Proses RTRW

1.4

FUNGSI RTRW DKI JAKARTA Fungsi dari RTRW Provinsi DKI Jakarta ini adalah : a. Sebagai matra keruangan dari pembangunan ; b. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di Wilayah DKI Jakarta; c. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan antar kawasan serta keserasaian antar sektor; d. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; e. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan; f. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang; g. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.

1.5

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RTRW DKI JAKARTA 2030 Prinsip penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030 berbeda dengan konsepsi pembangunan kota-kota lain karena Jakarta tidak mungkin lagi melakukan pembangunan secara harafia dengan mendirikan bangunan atau struktur. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam penyusunan RTRW DKI Jakarta 2030, antara lain : 1. Pengelolaan Pertumbuhan (Growth Management), bukan Pembangunan Biasa 2. Basis Perencanaan Fungsional adalah Megalopolitan Jabodetabekpunjur 3. Pergeseran Dari Stakeholders ke Stakeholders

1-12


1.6

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 pasal 3, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan : a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Adapun tujuan dari penyusunan RTRW Provinsi secara normatif adalah untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sasaran penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah : a. Terkendalinya pembangunan di wilayah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat; b. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya; c. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah Provinsi DKI; d. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah provinsi; dan e. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan

1.7

RUANG LINGKUP RTRW DKI JAKARTA Sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta memuat : a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; b. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi dalam melayani system pusat kegiatan; c. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi; d. Penetapan kawasan strategis provinsi; e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi.

1-13


Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi ini adalah 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2030.

1.8 KARAKTERISTIK WILAYAH 1.8.1 Keadaan Geografis Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 6o 12’ Lintang Selatan dan 106o 48’ Bujur Timur. Luas wilayah Propinsi DKI Jakarta terdiri dari daratan seluas 662 km2 dan lautan seluas 6.998 km2 dan 110 pulau di Kepulauan Seribu. Terdapat pula sekitar 13 buah sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan. Di sebelah Utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang kurang lebih 35 km yang menjadi tempat bermuaranya sungai dan kanal. Sementara di sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan wilayah administrasi propinsi Jawa Barat, sebelah Barat dengan wilayah Propinsi Banten sedangkan di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Wilayah administrasi propinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota administrasi dan kabupaten adminitrasi. Yaitu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Masing-masing dengan luas daratan seluas 145,7 km2, 47,9 km2, 187,7 km2, 126,2 km2 dan 154,0 km2 serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Di sebelah Selatan dan Timur Jakarta terdapat rawa/situ dengan total luas mencapai 96,5 ha. Kedua wilayah ini cocok digunakan sebagai daerah resapan air, dengan iklimnya yang lebih sejuk sehingga ideal dikembangkan sebagai wilayah penduduk. Kegiatan industri lebih banyak terdapat di Jakarta Utara dan Jakarta Timur sedangkan untuk kegiatan usaha dan perkantoran banyak terdapat di Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Kota administrasi Jakarta Selatan terdiri atas 10 kecamatan, Jakarta Timur 10 kecamatan, Jakarta Pusat 8 kecamatan, Jakarta Barat 8 kecamatan, Jakarta Utara 6 kecamatan, dan Kabupaten administratif Kepulauan Seribu terdiri dari 2 kecamatan dengan jumlah pulau ada 110 pulau, yang berpenduduk hanya 11 pulau, pulau yang relatif besar antara 20-50 Ha ada 60 saja. Secara rinci pembagian wilayah administrasi DKI Jakarta tersebut seperti terlihat pada gambar berikut.

1-14


Gambar 1.3 Batas Administrasi Provinsi DKI Jakarta

1.8.2 Iklim Tingkat curah hujan pada daerah Provinsi DKI Jakarta curah hujan relatif rendah dan terbagi dua zona yaitu zona utara dengan rata-rata curah hujan sekitar 1.500 – 2.000 mm/tahun dan zona selatan dengan rata-rata curah hujan sekitar 2.000 – 3.000 mm/tahun. Semakin ke hulu, curah hujan ini semakin tinggi dengan daerah Depok memiliki curah hujan sekitar 3.000 – 3.500 mm/tahun, daerah Cibinong memiliki curah hujan sekitar 3.500 – 4.000 mm/tahun, dan daerah Bogor memiliki curah hujan 4.000 – 4.500 mm/tahun. Daerah Gunung Salak dimana sungai Ciliwung berhulu memiliki curah hujan diatas 4.500 mm/tahun. Kondisi klimatologi ini seiring dengan adanya pemanasan global telah mengalami perubahan. Pemanasan global telah menyebabkan semakin tidak meratanya pola temperatur dan tekanan udara secara spasial. Sebagai akibatnya muncul fenomena cuaca ekstrem, badai tropis yang semakin sering, dan pergeseran musim. Hasil analisis BMKG dari pengolahan data selama 50 tahun menunjukkan bahwa akan semakin tingginya intesitas siklon tropis terutama di Samudera Hindia, perubahan panjang musim, dan awal musim hujan/musim kemarau, kenaikan suhu laut dan kenaikan permukaan laut. Untuk Provinsi DKI Jakarta diperkirakan adanya kecenderungan terjadinya awal musim hujan semakin maju sementara awal musim kemarau semakin mundur. Hal ini menyebabkan

1-15


musim hujan di Jakarta semakin memanjang dan musim kemarau semakin memendek, walaupun dalam kadar yang tidak terlalu tinggi (0,1 – 0,3 hari pertahun).

1.8.3 Kondisi Fisiografi dan Geomorfologi Daerah Lembar Jakarta dapat dibagi menjadi 4 satuan morfologi antara lain dataran pantai, yang dicirikan oleh permukaannya yang nisbi datar dengan ketinggian antara 0-15 m di atas permukaan laut; lebarnya antara 7-40 km, meliputi tanggul pematang pantai, daerah rawa dan dataran delta. Dataran ini dikenal sebagai Dataran Rendah Jakarta (Bemmelen, 1949). Provinsi DKI Jakarta yang terletak di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata berkisar 8 m d.p.l., bahkan lebih kurang 40% dari wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki ketinggian dibawah permukaan laut. Hal ini ditambah dengan 13 sungai yang mengaliri Jakarta menyebabkan kecenderungan untuk semakin rentannya wilayah Jakarta untuk tergenang air dan banjir pada musim hujan. Pada Gambar 1.4. terlihat bahwa kemiringan lereng wilayah provinsi DKI Jakarta adalah sekitar 0-3% sehingga wilayah ini memiliki kecenderungan datar, sementara daerah hulu dimana sungai-sungai yang bermuara di Provinsi DKI Jakarta memiliki ketinggian yang cukup tinggi yaitu sekitar 815% di wilayah Bogor dan Cibinong dan untuk daerah ciawi-puncak lebih dari 15%. Dengan tingkat perkembangan wilayah tersebut yang relatif berkembang, maka semakin rendah resapan air kedalam tanah dan menyebabkan run off semakin tinggi. Pada gilirannya hal ini akan menyebabkan ancaman banjir ke Jakarta semakin besar.

1.8.4 Kondisi Geologi dan Jenis Tanah Secara umum, seperti dapat dilihat pada Gambar 1.5, karakteristik keteknikan tanah dan batuan daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukan bahwa terdapat 4 karakteristik utama, yaitu: • Pasir lempungan dan lempung pasiran merupakan endapan aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasiran dan lempung pasiran, semakin kearah utara mendekatai panti di permukaan beruapa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapat antara perselang-seling lapisannya bekisar antara 3-12 m, namun ketebalan secara keseluruhan endapan ini diperkirankan mencapai 300 m. Lanau lempungan tersebar secara dominan di permukaan, abu-abu kehitaman sampai abu-abu kecoklatan, setempat mengandung material organik, lunak-teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lanau pasiran, kuning keabuan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lempung pasiran , abu-abu kecokolatan, tegus, plastisitas sedang-tinggi. Dibeberapa tempat nilai penetormeter saku (qu) untuk lanau lempungan antara lanau pasiran antara 2-3 kg/cm2 dan lempung pasiran antara 1,5 – 3 kg/cm2, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lanau lempungan antara 1,5 – 5 m, lanau pasiran antara 0,5 – 3 m dan lempung pasiran antara 1 -4 m dan kisaran nilai

1-16


tekanan konus lanau lempungan antara 2 – 20 kg/m2, lanau pasiran antara 15 – 25 kg/m2 dan lempung pasiran antara 10 – 40 kg/m2.

Gambar 1.4 Peta Kemiringan Lereng Jabodetabek

•

Satuan Pasir Lempungan merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas kebawah terdiri dari perselang-selangan lanau pasiran dan pasri lempungan. Tebal endadapan antara 4,5 – 13 m. Di permukaan didominasi oleh pasri lempungan, dengan warna coklat muda dan mudah terurai. Pasir berbutir halus-sedang,

1-17


•

•

mengandung lempung, setempat kerikilan dan pecahan cangkang kerang. Lanau pasiran berwarna kelabu kecoklatan, lunak, plasitisitas sedang. Dibeberapa tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk pasri lempungan antara 0,75 – 2 kg/cm2 dan lanau pasiran antara 1,5 – 3 kg/cm2, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) pasri lempungan antara 3-10 m dan lanau pasiran antara 1,5 -3 meter dan kisaran nilai tekanan konus pasir lempungan antara 10-25 kg/m2 dan lanau pasiran antara 2-10 kg/m2. Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan yang merupakan endapan limpah banjir sungai. Satuan ini tersusun beselang-selang antara lempung pasrian dan pasir lempungan. Lempung pasrian umumnya berwarna abu-abu kecoklatan, coklat, dnegna plasitisitas sedang, konsistensi lunak-teguh. Pasir lempungan berwarna abu-abu, agka lepas, berukuran pasir halus-kasar, merupakan endapan alur sungai dengan ketebalan 1,5 – 17 m. Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran merupakan endapan kipas aluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat0, berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal palisan antara 3 – 13,5 m. Lempung lanauan tersebar secara cominan di permukaan, coklat kemerahan hingga coklat kehitaman, lunak-teguh, plasitisitas tinggi. Lanau pasiran, merah-kecoklatan, teguh, plasitisitas sedang-tinggi. Di beberapa tempat nilai penetrometer saku untuk lempung antara 0,8 – 2,85 kg/cm2 dan lanau lempungan antara 2,3 – 3,15 kg/cm2, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lempung antara 1,5 -6 m dan lanau lempungan antara 1,5 – 7,5 m. Kisaran nilai tekanan konus lempung antara 2 – 50 kg/m2 dan lanau lempungan antara 18 – 75 kg/m2. Tufa dan konglomerat melapuk menengah – tinggi, putih kecoklatan, berbutir pasri haluskasar, agak padu dan rapuh.

Gambar 1.5 Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur

1-18


Dari potongan melintang selatan-utara Jakarta (Gambar 1.6.) terlihat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan endapan vulkanik quarter yang terdiri dari 3 formasi yaitu: Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 m dengan bagian atasnya merupakan batu lempung. Formasi ini didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dan di beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat terutama pada bagian Blok M dan Dukuh Atas. Sementara itu, Formasi Kaliwangu memiliki kedalaman sangat bervariasi dengan kedalaman bagian utaranya lebih dari 300 m dan di sekitar Babakan formasi Parigi mendesak keatas hingga kedalaman 80 m. Formasi ini di dominasi oleh batu lempung diselangselingi oleh batu pasir.

Gambar 1.6 Potongan Melintang Selatan-Utara

1.8.5 Kondisi Sumber Daya Air Berdasarkan Kepmen ESDM nomor 716 K/10/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura yang saat ini sedang diproses menjadi Perpres RI, menempatkan Jakarta menjadi salah satu dari 5 Cekungan Air Tanah (CAT). CAT Jakarta tersebut merupakan lintas batas antara Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.439 km2. Sebarannya mencakup sebagian Kota Tanggerang dan sebagian Kabupaten Tanggerang, seluruh wilayah DKI Jakarta, serta Kota Depok, sebagian Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Bekasi.

1-19


CAT Jakarta memiliki luas sekitar 1.439 km2 dengan batas disebelah selatan kira-kira erletak di sekitar Depok, disebelah bara dan timur masingmasing Kali (K.) Cisadane dan K. Bekasi, sementara batas disebelah utaranya adalah Laut Jawa. Sistem akufiernya bersifat multi layers yang dibentuk oleh endapan kuarter dengan ketebalan mencapai 250 m. Ketebalan akuifer tunggal antara 1 – 5 m, terutama berupa lanau sampai pasir halus. Kelulusan horizontal antara 0,1 – 40 m/hari, sementara kelulusan vertikalnya berdasarkan hasil simulasi aliran air tanah CAT Jakarta sekitar 250 m2/hari. Air tanah pada enadapan kuarter mengalir pada system akuifer ruang antar bulir. Di daerah pantai umumnya didominasi oelh air tanah panyau/asin yagn berada di atas air tanah tawar kecuali di daerah yang disusun oleh endapan sungai lama dan pematang pantai. Akuifer produktif umumnya dijumpai sekitar kedalaman 40 mbmt dan mencapai kedalaman maksimum 150 mbmt. Pembagian system akuifer di CAT Jakarta yang hingga saat ini digunakan adalah sebagai berikut: • Sistem akufier tidak tertekan yang berada pada kedalaman 0-40 mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer I • Sistem akuifer tertekan atas yang berada pada kedalaman 40-140 mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer II • Sistem akuifer tertekan bawah yagn berada pada kedalaman 140 – 250 mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer III • Pembagian akuifer di CAT Jakarta tersebut didasarkan atas dijumpainya lempung berfaies laut yang meisahkan system akuifer yang satu dengan lainnya. Mengatasi system akuifer di daerah pemantauan adalah endapan terseir yagn bersifat relative sangat kedap air. Gambar 13 menunjukan skema penampang geologi dan hidrogeologi antara G. Salak sampai Pantai Jakarta. Mengenai air permukaan sendiri, terdapat 13 sungai yang mengalir membelah Jakarta. Kondisi sungai ini sangat memprihatinkan dengan tingkat sedimentasi dan pengangkutan sampah yang tinggi. Akibatnya, jika hujan tinggi terjadi di hulu, permukaan air sungai dengan cepat meluap, yang pada gilirannya akan mengancam daerah rendah di Jakarta terutama daerah Jakarta Utara. Perawatan sungai terutama pengerukan mulut sungai dan pengurangan pembuangan sampah ke sungai akan membantu menjaga kapasitas debit sungai. Sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Antara lain digunakan untuk usaha perkotaan, air baku untuk air minum, perikanan dan lain-lain. Fungsi utama dari jaringan sungai dan kanal tersebut adalah sebagai sarana drainase. Sedangkan jumlah situ yang ada di wilayah DKI Jakarta terdapat 6 buah situ yang juga dikelola oleh Pemda DKI, dan jumlah tempat parkir air (retention basin) terdapat 15 buah. Fungsi utama tempat parkir ini adalah sebagai wadah ”retention” atau tempat menahan sementara luapan air sungai pada saat muka air sungai meningkat.

1-20


1.8.6 Kondisi Hidrooceanografi dan Ekosistem Pulau-pulau Kecil Sejak tahun 1925 Belanda sudah melakukan pengamatan pasang surut muka air laut Jawa di Jakarta. Dimana muka air laut rata–rata dijadikan sebagai basis referensi dalam menentukan elevasi teliti untuk pemakaian yang lebih luas di Jawa. Hasil pengamatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut: • Spring tide (High High Water) PP + 1,15 m • Average High Water (HW) PP + 0,90 m • Slack tide high water PP + 0,80 m • Mean Sea Level (MSL) PP + 0,60 m • Slack tide low water PP + 0,40 m • Average Low Water (LW) PP + 0,25 m • Spring tide (Low Low Water) PP = 0 (zero datum) Hasil pengamatan ini dihubungkan tersebar ke berbagai BM dengan notasi NWP. Sesuai perkembangan pembangunan dan perubahan kondisi alam telah dilakukan pula pengamatan–pengamatan untuk mengetahui hubungan antara BM dengan notasi NWP (lama) dan PP (baru). Dimana pada waktu itu ditetapkan suatu relasi antara NWP dan PP. • PP = NWP + 2,00 m • Mean Sea Level (1925) = NWP – 1,40 m-- MSL (1925) = PP + 0.60 m. Sampai sekarang masih banyak tersebar BM yang menuliskan nilai elevasi seperti aslinya, yang artinya belum pernah melakukan koreksi terhadap perubahan yang disebabkan oleh penurunan muka tanah (land subsidence) dan kemungkinan perubahan Mean Sea Level (MSL). Nilai MSL ini digunakan dalam perencanaan pengendalian banjir. Sejak tahun 2002, Dinas Hidro Oseanogarafi TNI–AL mendefinisikan bahwa MSL (2002)= PP + 1.20 m dan HHW (2002) = PP + 1,70 m. Nilai ini berbeda sekitar 60 cm dari definisi yang digunakan pada tahun 1925. Seperti diketahui, Provinsi DKI Jakarta juga meliputi kawasan-kawasan pulau-pulau kecil disebelah utaranya, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu. Kawasan tersebut dengan beberapa kawasan di pantai utara Jakarta memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Terdapat beberapa kawasan cagar alam di kawasan tersebut seperti: kawasan suaka margasatwa Muara Angke dan Pulau Rambut, Hutan Lindung Kapuk, Hutan Wisata Kamal, Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, Zona inti I, II, dan III, Cagar alam pulau bokor, dan tutupan karang hidup yang rendah. Jumlah pulau di Kepulauan Seribu ada 110 pulau, sedangkan data Dinas Hidro Oseanogarafi TNI–AL ada 150 pulau perbedaan jumlah terjadi karena perbedaan definisi pulau dan gosong (pulau karang) yang terdiri dari gugusan atau kelompok pulau karang. Kawasan-kawasan pantai utara dan berbagai pulau terdiri dari Mud Flat dan Mangrove yang merupakan habitat dari burung air yang datang dan burung local yang dilindungi.Kawasan hutan mangrove ini sangat penting bagi kelestarian fauna oleh karenanya perlu dilindungi.

1-21


1.8.7 Kenaikan Muka Air Laut Akibat pemanasan global, tinggi permukaan laut akan meningkat. Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) dalam prediksinya memperkirakan bahwa kenaikan muka air laut berkisar antara 18 cm sampai 59 cm sampai tahun 2100. Ini tentu juga berpengaruh pada perairan laut Indonesia. Dampak ini lebih terasa pada daerah-daerah yang berbatasan dengan laut, seperti DKI Jakarta. Karena sifatnya global, maka penanganan masalah ini harus dilakukan secara global dengan cara menurunkan konsentrasi CO2 di udara. Semua negara di dunia harus bersama-sama berusaha menurunkan konsentrasi CO2 di negaranya masing-masing. Untuk jelasnya, perkiraan kenaikan muka air laut sampai tahun 2100 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 1.7 Perkiraan kenaikan muka air laut

1.8.8 Jalur Pelayaran dan Alur Pelayaran Laut Indonesia terletak pada kawasan yang menghubungkan 2 benua dan 2 samudra, serta berada pada jalur pelayaran utama perdagangan dunia yang menghubungkan Jepang dan Cina dengan bagian barat Asia, termasuk India dan Timur Tengah serta Eropa. Beberapa jalur pelayaran laut internasional antara lain melalui Selat Malaka, Selat Sunda dibagian barat dan Selata Lombok di Bagian Timur. Umumnya jalur-jalur perdagangan internasional tersebut melalui kawasan perairan Jakarta. Dengan demikian, letak Jakarta cukup strategis. Oleh karenanya sejak jaman konlonial Belanda, Jakarta merupakan salah satu pos perdagangan Utama Belanda di Timur Jauh. Dari gambar 1.8. terlihat bahwa Jakarta dilalui oleh jalur perdangagan yang menghubungkan bagian barat (ke arah Selat Malaka atau Selat Sunda) dan ke arah timur (selat Lombok atau Selat Sulawesi). Selain itu terdapat pula

1-22


jalur kapal penumpang baik itu ke arah Barat (sumatera dan Kalimantan Bagian Barat) dan ke arah timur serta terdapat jalur pelayaran antar pulau. Oleh karenanya terdapat pelabuhan laut utama di Jakarta yaitu Tanjung Priok.

Gambar 1.8 Jalur Pelayaran di Sekitar Jakarta

1.9

ISU-ISU STRATEGIS PENYUSUNAN RTRW DKI JAKARTA Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang. Isu-isu ini akan memberikan arahan pendekatan perencanaan pada kawasan-kawasan tersebut. Isu-isu strategis yang dapat diangkat, yaitu antara lain :

1.9.1 Isu-isu Strategis 20 Tahun Mendatang Isu-isu strategis 20 tahun mendatang yang akan diangkat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta, antara lain : a. Sistem dan prasarana transportasi

1-23


Suatu kota harus memiliki sistem dan prasarana transportasiyang baik tetapi pada kenyataannya banyak jalan arteri yang putus dan pada ujungnya tersambung dangan jalan kolektor seharusnya tidak adanya missing link pada jalan arteri. Sistem transportasi harus mencakup transportasi lokal yang menghubungkan simpul-simpul permukiman dan tempat kerja secara efektif dan efisien dan transparansi interlokal yang interkoneksi antar kota dan daerah dan bagi layanan transportasi laut dan udara. Selain itu, pengembangan sistem angkutan massal yang harus diperhatikan, yaitu antara lain penyediaan park and ride serta penyediaan potensi dari park and ride tersebut. b. Tata air dan pengendalian banjir Dalam isu permasalahan banjir dan genangan berkaitan dengan permasalahan permukaan tanah yang 40-50% di bawah muka air laut yang disebabkan oleh amblesan tanah sebagai akibat dari pengambilan air tanah secara besar-besaran, delta area lunak, kondisi 13 sungai, pembuangan limbah pada saluran, kondisi hidrologi, dan sebagainya. c. Ruang terbuka hijau Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditetapkan minimal 30% dari luas wilayah kota diantara 20% adalah ruang terbuka publik namun penyediaan RTH publik secara kuantitatif sulit dipenuhi oleh DKI Jakarta. Oleh karena itu maka disepakati bahwa konsep perencanaan tentang RTH akan berbasis dari penyediaan RTH secara fungsional karena yang penting dari RTH adalah fungsinya dapat berjalan secara efektif baik fungsi ekologi, tata air, sosial maupun ekonomi. RTH publik yang dapat dicapai hanya 13,70% dari total luasan DKI Jakarta. Sedangkan RTH privat yang dikumpulkan dari RTH kavling bangunan privat dan publik serta pertanian kira-kira akan menyumbang 16,34% yang berarti presentasenya lebih besar dari RTH publik luas itu akan lebih besar dalam 20 tahun mendatang melalui penataan ruang yang diatur dengan peraturan zonasi dalam RDTRnya. d. Global warming dan keterbatasan energi Menjelang abad ke-21 sudah diisyaratkan terjadi pemanasan global (global warning) yang pada waktu itu dianggap sebagai suatu wacana saja. Namun saat ini 12 tahun kemudian sudah terbukti terjadinya global warning yang diindikasikan, antara lain: •

Adanya perubahan iklim yang tidak menentu

•

Mencairnya lapisan es di lapisan Kutub Utara

•

Berkurangnya secara drastis glester di pengunungan Alpen

•

Migrasi ikan paus yang tidak menentu

•

Bencana angin topan, diberbagai negara.

gelombang

laut

tinggi,

banjir

besar

Pemanasan global disebabkan antara lain:

1-24


•

•

Meningkatnya pembuangan emisi pabrik dan pembakaran hutan Berkurangnya areal hutan, meningkatnya efek rumah kaca

dari

kendaraan

menurunnya

bermotor,

water

body

asap ratio,

Keterbatasan energi akibat terbatasnya energi akibat terbatasnya bahan bakar dari minyak bumi dan batu bara. e. Krisis dan pasang surut ekonomi dan keuangan dunia Kebijakan dalam ekonomi kota sangat kontras dengan adanya tanggapan masyarakat yang mempertanyakan pembangunan perekonomian skala makro secara beruntun seperti mall padahal yang dibutuhkan adalah perekonomian skala mikro. Apabila dilihat dari perubahan ekonomi tahun 1998 yang bertahan adalah kegiatan ekonomi skala kecil, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ekonomi kota bertumpuh pada ekonomi lapisan bawah. Pembangunan skala makro seperti pertokoan moderen harus diimbangi dengan perekonomian yang bersifat tradisional dengan penyediaan ruang kota bagi sektor informal atau PKL. f.

Tekanan sosial-kependudukan dan urbanisasi (urban sprawl) Arus urbanisasi yang semakin meningkat di Kota Jakarta menyebabkan pertambahan penduduk setiap tahunnya. Dengan adanya pertambahan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kehidupan sosial masyarakat yang kurang baik. Bertambahnya permukiman kumuh dan ilegal dan lapangan kerja formal yang terbatas menimbulkan kemiskinan di perkotaan, degradasi kualitas lingkungan.

g. Tuntutan penyediaan prasarana dan sarana : air bersih, limbah cair dan padat, telekomunikasi, energi Saat ini Kota Jakarta masih disuplai energi dari wilayah lain sedangkan energi yang dibutuhkan sangat besar. Adanya rencana pembangunan PLTGU pulau Damar sebagai sumber energi listrik serta adanya pengembangan pemanfaatan sampah sebagai energi listrik. Belum dikembangkannya riset IPTEK dalam pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan. h. Perlunya mitigasi bencana Bencana yang terjadi di DKI Jakarta secara alami dan akibat kelalaian manusia berupa: •

• •

•

Bencana banjir yang disebabkan luapan 13 sungai dan drainase yang buruk, genangan air didaerah polder, dan genangan air laut pasang (rob). Bencana

longsor

tebing

Bencana kota.

gempa

yang

sungai dapat

Bencana pohon tumbang merugikan masyarakat.

disebabkan merusak

disebabkan

hunian

liar

bangunan

dari

angin

dan

hujan

1-25

dan

erosi.

infrastruktur lebat

yang


•

•

i.

Bencana kebakaran terutama di perkampungan padat bangunan lain, membesar karena kesulitan dalam pemadaman. Bencana bangunan umum atau kurang terawat baik.

yang

roboh

akibat

kesalahan

atau

konstruksi

Keterbatasan pendanaan publik Sumber biaya pembangunan berasal dari pemerintah (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), swasta (CSR, investasi), dan masyarakat (swadaya). Dana pemerintah daerah berasal dari : •

•

•

Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Perusahaan Milik Daerah, dan pendapatan lain-lain). Dana Perimbangan (bagi hasil Umum, Dana Alokasi Khusus).

pajak

Dan

sah.

pendapatan

lain-lain

yang

atau

non

Daerah,

pajak,

Dana

Dana untuk kegiatan pembangunan fisik dan non fisik yang berasal dari pemerintah dearah relatif kecil, tidak mampu membiayai seluruh kebutuhan kegiatan pembangunan. Maka pada setiap tahun dilakukan skala prioritas kegiatan pembangunan yang diprogramkan dalam APBD, sehingga penambahan dan pemeliharaan infrastruktur terjamin keseimbangan dan konsistensinya.

1.9.2 Pendalaman Isu-isu Strategis Dari isu-isu strategis di atas, maka diperlukan pendalam untuk isu-isu strategis yang utama, yaitu antara lain : a. Sistem dan Prasarana Transportasi Kemacetan yang sering terjadi disebabkan karena banyaknya debit kendaraan di DKI Jakarta yang semakin meningkat. Selain itu, kemacetan juga disebabkan oleh pelayanan angkutan umum yang buruk, yaitu angkutan umum yang memberhentikan atau mengangkut penumpang di sembarang tempat. Akibatnya tidak disiplinnya pengemudi dan penumpang adanya missing link pada sistem jaringan jalan sebagai contoh jalan arteri yang terputus dan berujung di jalan kolektor. Belum adanya public transport berbasis rel sebagai backbone, didukung feeder system dan fasilitas intermoda. Kurang tertatanya dan terciptanya Transit Oriented Development (TOD). b. Sistem Penanggulangan Banjir dan Drainase Kota Tingginya curah hujan di hulu dan hilir, berkurangnya daerah resapan air, penurunan muka tanah dan pesatnya pembangunan Botabek berpengaruh pada run off air hulu ke hilir. Permasalahan banjir dan drainase merupakan masalah yang sering dihadapi oleh DKI Jakarta setiap tahunnya. Akibat penurunan water body ratio penanggulangan banjir melihat secara makro dari wilayah yang ada disekitarnya, seperti sistem tata air Jabodetabek karena semuanya berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.

1-26

Hasil Alokasi


c. Penyediaan Utilitas Kota : air bersih, limbah cair dan padat, telekomunikasi, energi Selain permasalahan sumber energi yang menyuplai energi dari wilayah lain, permasalahan utilitas lainnya adalah pengembangan back bone sistem telekomunikasi yang akan dilakukan pengembangan secara sistem terpadu atau sistem tidak terpadu. Selain itu, konsep pengembangan pengelolaan sampah melakukan pengurangan ketergantungan pengelolaan persampahan terhadap wilayah sekitar dengan mengembangkan ITF (karena dalam UU pengelolaan sampah harus berada pada wilayah yang bersangkutan) sekaligus pemanfaatan sampah menjadi energi atau adanya kerjasama pengelolaan sampah dengan wilayah sekitar. Mengantisipasi keterbatasan ketersediaan air bersih dengan membangun saluran tertutup dari waduk Jatiluhur dan penyediaan supply baru dari beberapa mata air dan waduk di Kab. Bogor dan Tangerang atau penyediaan penampungan air akibat banjir sebagai air baku atau hanya melakukan penyulingan air laut yang terintegritas dengan sistem penahan limpasan air sari laut. d. Ruang Terbuka Hijau RTH publik yang dapat dicapai hanya 13,70% dari total luasan DKI Jakarta. Sedangkan RTH privat yang dikumpulkan dari RTH kavling bangunan privat dan publik serta pertanian kira-kira akan menyumbang 16,34% yang berarti presentasenya lebih besar dari RTH publik.

1.10 DAFTAR ISTILAH Dalam naskah akademik RTRW DKI Jakarta terdapat beberapa istilah penataan ruang yang definisinya telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel 1.1.

1-27


Tabel 1.1 DAFTAR ISTILAH

Daerah

Definisi

Istilah

Sumber

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau disebut Provinsi Perda DKI DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 Jakarta. tentang RTRW DKI Jakarta Pemerintah Provinsi Daerah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 Khusus Ibukota Jakarta yang penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. tentang RTRW DKI Jakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI Bupati Kepala Pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu UU NO 26Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pemerintah Pusat, selanjutnyaPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan UU NO 26Tahun 2007 tentang disebut Pemerintah pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksudPenataan Ruang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai UU NO 26Tahun 2007 tentang unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penataan Ruang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota UU No. 29 Tahun 2007 tentang Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI Kota administrasi Kota Administrasi yang untuk selanjutnya disebut sebagai kota UU No. 29 Tahun 2007 tentang adalah wilayah kerja walikota yang terdiri atas kecamatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kelurahan. sebagai Ibukota NKRI Kabupaten administrasi

Kabupaten Administrasi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Kabupaten adalah wilayah kerja bupati yang terdiri atas kecamatan dan kelurahan.

Kabupaten Administrasi Kepulauan

Wilayah kepulauan dalam lingkup wilayah DKI Jakarta yang terdiri

1-28


Seribu

Istilah

Kawasan Jabodetabekjur

Ruang

Tata ruang Struktur ruang

Pola ruang Penataan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Tujuan

Definisi

Sumber

dari 110 pulau dan dibentuk berdasarkan PP No. 55 Tahun 2001 tanggal 3 Juli 2001. Kawasan strategis nasional yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Rencana Tata Ruang Jabodetabekpunjur Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten. Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, UU NO 26Tahun 2007 tentang termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, Penataan Ruang tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Wujud struktur ruang dan pola ruang UU NO 26Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasaranaUU NO 26Tahun 2007 tentang dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial Penataan Ruang ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi UU NO 26Tahun 2007 tentang Penataan Ruang peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, UU NO 26Tahun 2007 tentang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan Ruang Hasil perencanaan tata ruang. UU NO 26Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur UU NO 26Tahun 2007 tentang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan Penataan Ruang aspek administratif dan atau aspek fungsional. Nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan Pedoman Penyusunan Pelaporan wilayah kabupaten administrasi berkaitan dalam kerangka visi danAkuntabilitas Kinerja Instansi misi yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan operasionalisasi dariPemerintah, LAN-RI, 1999 visi, karena itu disyaratkan agar rumusannya memberikan gambaran yang terukur atau diuraikan dengan pertalian yang jelas, layak, dapat

1-29


Istilah

Definisi

Sumber

diterima dan dimengerti oleh yang akan melaksanakan. Langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaan wilayah yang UU NO 26Tahun perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Penataan Ruang kabupaten administrasi yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan penataan ruang Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, UU dan NO 26Tahun pengawasan penataan ruang. Penataan Ruang Pengaturan penataan ruang Upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah UU NO 26Tahun daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang Penataan Ruang Pembinaan penataan ruang Upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang UU NO 26Tahun diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan Penataan Ruang masyarakat. Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan UU NO 26Tahun Pelaksanaan penataan ruang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian Penataan Ruang pemanfaatan ruang. Pengawasan penataan ruang Upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan UU NO 26Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penataan Ruang Perencanaan tata ruang Suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang UU yang NO 26Tahun meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Penataan Ruang Pemanfaatan ruang Provinsi Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai UU NO 26Tahun dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan Penataan Ruang program beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang Kota/kab Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai UU NO 26Tahun dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan Penataan Ruang program beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang Kecamatan Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai UU NO 26Tahun dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan Penataan Ruang program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. UU NO 26Tahun Penataan Ruang Kawasan Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. UU NO 26Tahun Penataan Ruang Strategi Pengembangan

2007

tentang

2007

tentang

2007

tentang

2007

tentang

2007

tentang

2007

tentang

2007

tentang

2007

tentang

2007

tentang

2007

tentang

2007

tentang

2007

tentang

1-30


Istilah Kawasan lindung Hutan lindung

Kawasan budidaya Kawasan Sistem Pusat Kegiatan

Kawasan Pusat primer Kawasan pusat sekunder Kawasan pusat tersier Kawasan perkotaan

Kawasan metropolitan

Definisi

Sumber

Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian UU NO 26Tahun lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber Penataan Ruang daya buatan. Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan UU NO 26Tahun sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah Penataan Ruang banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakanUU NO 26Tahun atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya Penataan Ruang manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya serta kegiatan pelayanan kota menurut hirarkhi terdiri dari sistem pusat kegiatan utama yang berskala kota, regional, nasional dan internasional dan sistem pusat penunjang yang berskala lokal Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan UU NO 26Tahun susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, Penataan Ruang pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan UU NO 26Tahun yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan Penataan Ruang perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurangkurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

2007

tentang

2007

tentang

2007

tentang

2007

tentang

2007

tentang

1-31


Istilah Kawasan Megalopolitan Kawasan bawah Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan Kawasan

Kawasan

Kawasan

Definisi

Sumber

Suatu kawasan yang merupakan kolusi beberapa kawasan UU NO 26Tahun 2007 tentang metropolitan yang secara fungsional maupun geografi mempunyai Penataan Ruang hubungan yang timbal balik. Perlindungan daerahBagian dari kawasan lindung yang terdiri dari kawasan hutan lindung, UU NO 26Tahun 2007 tentang kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Penataan Ruang Perlindungan setempat Bagian dari kawasan lindung yang terdiri dari sempadan pantai, UU NO 26Tahun 2007 tentang sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan Penataan Ruang sekitar mata air, serta kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, UU NO 26Tahun 2007 tentang Hutan suaka alam yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan Penataan Ruang keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. hutan pelestarian alam Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas UU No. 5 Tahun 1990 tentang tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem Konservasi Sumber Daya Alam hayati penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis dan Ekosistemnya tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hijau Lindung Bagian dari kawasan terbuka hijau yang memiliki karakteristik UU No. 5 Tahun 1990 tentang alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan ekosistem Konservasi Sumber Daya Alam hayati setempat maupun untuk tujuan perlindungan wilayah yang lebih luas dan Ekosistemnya Lindung Laut Kawasan perairan laut yang memiliki fungsi sebagai Kawasan Pelestarian Alam (KPA) untuk perlindungan ekosistem perairan laut, ekosistem pesisir, dan ekosistem pulau keciluntuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, menunjang kegiatan budidaya, dan menunjang pariwisata. resapan air Kawasan yang mempunyai pengaruh secara signifikan baik secara Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 alamiah atau binaan terhadap fungsi penampungan dan peresapan tentang RTRW DKI Jakarta air hujan ke dalam tanah, sehingga dapat membantu mengendalikan aliran air permukaan dan mencegah banjir. tangkapan air Kawasan yang mempunyai pengaruh secara alamiah atau binaan Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 terhadap keberlangsungan badan air seperti waduk, situ, sungai, tentang RTRW DKI Jakarta

1-32


Istilah

Definisi

Sumber

kanal, pengolahan air limbah dan lain-lain. Kawasan atau kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah, UU No. 5 Tahun 1990 tentang budaya, dan nilai lainnya yang dianggap penting untuk dilindungi dan Konservasi Sumber Daya Alam hayati dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi, dan Ekosistemnya dan pariwisata. Kawasan rawan bencana Kawasan dimana terdapat kondisi atau karakteristik geologis, UU NO 26Tahun 2007 tentang biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, Penataan Ruang ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Kawasan permukiman Kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan PP No. 26 Tahun 2008 Tentang permukiman atau tempat tinggal/ hunian beserta prasarana dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sarana lingkungan yang terstruktur. Kawasan Pusat Perkantoran Kawasan yang terpusat diperuntukkan bagi kegiatan perkantoran, Perdagangan dan Jasa perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan. Kawasan Pertanian Pangan Kawasan yang memiliki ciri hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Kawasan perikanan Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari Perikanan praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak Kawasan pertambangan UU No. 4 Tahun 2009 tentang terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan Pertambangan Mineral dan Batu Bara bagian dari tata ruang nasional. Kawasan industri kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan PP No. 24 Tahun 2009 tentang industri beserta fasiilitas penunjangnya dengan Koefisien Dasar Kawasan Industri Kawasan cagar budaya

1-33


Istilah

Definisi

Sumber

Bangunan (KDB) maksimal 50% dengan prosentase luas kawasan di tiap wilayah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan kecenderungan pengembangan yang terjadi dilapangan Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kawasan pariwisata Kepariwisataan potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 Kawasan Campuran kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman beserta tentang RTRW DKI Jakartaf fasilitasnya yang dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat di mana kawasan bangunan tersebut dibangun dan dikelola serta dipelihara dengan baik. Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai fasilitas pelayanan, baik terpadu maupun khusus, memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya sesuai dengan hirarkinya. Ruang Terbuka Non Hijau Ruang terbuka diwilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam PERMEN PU No.5/PRT/M/2008 tentang kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras, maupun yang berupa Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan badan air. Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Ruang Terbuka hijau non lindung Ruang hijau di luar kawasan hijau lindung yang dimanfaatkan untukPERMEN PU tentang Pedoman kegiatan penanaman, pengembangan, pemeliharaan, maupun Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang pemulihan vegetasi yang diperlukan sebagai sarana ekonomi, Terbuka Non Hijau Di Kawasan ekologi, sosial dan estetika. Perkotaan Kawasan strategis nasional Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyaiUU NO 26Tahun 2007 tentang pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Penataan Ruang negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia Kawasan strategis provinsi Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai UU NO 26Tahun 2007 tentang pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, Penataan Ruang

1-34


Istilah

Definisi

Sumber

sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis kabupaten/kotaWilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyaiUU NO 26 Tahun 2007 tentang pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap Penataan Ruang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Khusus Bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Izin pemanfaatan ruang Izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai UU NO 26 Tahun 2007 tentang dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penataan Ruang Pulau Daratan dalam lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dikelilingi oleh perairan, tidak tenggelam pada saat pasang naik, ditumbuhi oleh tumbuhan dan dihuni oleh satwa. Pantai Areal yang dibatasi oleh batas pasang air laut tertinggi dan batas Kamus Tata Ruang, Dirjen Cipta Karya surut air laut terendah. Departemen PU, 1997 Peruntukan Pulau Pemanfaatan pulau baik secara harfiah maupun dalam penampilannya mencerminkan bentuk-bentuk kegiatan di dalamnya. Taman Nasional Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelolaUU No. 5 Tahun 1990 tentang dengan sistem zonasi, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan dan Ekosistemnya rekreasi. Taman Nasional Laut KepulauanTaman nasional di Kepulauan Seribu yang disesuaikan dengan Seribu Keputusan Menteri Kehutanan No. 162/Kpts-II/1995 tanggal 21 Maret 1995 tentang Perubahan Fungsi Cagar Alam Laut Kepulauan Seribu yang terletak di Kotamadya Jakarta Utara menjadi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Transit Oriented Development Kawasan terpadu dari berbagai kegiatan fungsional kota dengan (TOD) atau Pembangunan fungsi penghubung lokal dan antar lokal. Berorientasi Transit Jalur pejalan kaki Jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki. Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan

1-35


Pejalan Kaki

Istilah

Ruang evakuasi bencana

Mitigasi Kawasan Ekonomi Khusus

Reklamasi Peraturan zonasi Perbaikan Lingkungan

Pemeliharaan Lingkungan Pemugaran Lingkungan

Definisi

Sumber

Setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas jalan.

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan Area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena UU No. 24 Tahun 2007 tentang bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasiPenanggulangan Bencana bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi. Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana melalui fisik UU No. 24 Tahun 2007 tentang maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi Penanggulangan Bencana ancaman bencana. Suatu kawasan yang direncanakan khusus bagi pengembangan UU No. 39 Tahun 2009 tentang investasi yang (dipisahkan dari permukiman penduduk) dilengkapi Kawasan Ekonomi Khusus dengan infrastruktur dan sarana penunjang serta fasilitas administrasi sebagai kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan investasi, proses produksi maupun ekspor dan impor. Kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Perlayaran manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruangPP 26 tahun 2008 Tentang RTRWN dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 struktur lingkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan tentang RTRW DKI Jakarta pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada. Pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 mempertahankan kualitas suatu lingkungan yang sudah baik agar tentang RTRW DKI Jakarta tidak mengalami penurunan kualitas lingkungan. Pola pengembangan kawasan yang ditujukan untuk melestarikan, Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 memelihara serta mengamankan lingkungan dan atau bangunan tentang RTRW DKI Jakarta yang memiliki nilai sejarah budaya dan/atau keindahan/estetika.

1-36


Istilah Peremajaan Lingkungan

Pembangunan baru Jalan rel

Jalan

Jalan arteri Jalan kolektor Jalan lokal Terminal

Konservasi air

Definisi

Sumber

Pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 secara menyeluruh fungsi dan kualitas lingkungan, meletakkan tentang RTRW DKI Jakarta prasarana utama kota, serta mencegah bencana, penyakit, atau bahaya yang mengancam. Pola pembangunan pada kawasan tanah yang masih kosong Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 dan/atau belum dikembangkan sebagai kawasan pembangunan. tentang RTRW DKI Jakarta Satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau UU No. 23 Tahun 2007 tentang konstruksi lainn yang terletak di permukaan, di bawah, dan diatas Perkeretaapian tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api. Seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan perjalanan jarak jauh, kecepatan ratarata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan Lintas dan Angkutan Jalan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan Daya Air kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

1-37


Air tanah

Istilah

Definisi

Sumber

Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Pengendalian daya rusak air tanah Upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah. Daya Air Arahan pemanfaatan ruang Arahan untuk mewujudkan rencana tata ruang provinsi melalui wilayah provinsi penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi program, Indikasi program utama jangka prakiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan menengah lima tahunan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Arahan pengendalian pemanfaatanArahan-arahan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan ruang wilayah provinsi pemanfaatan ruang wilayah provinsi agar sesuai dengan RTRW provinsi yang dirupakan dalam bentuk indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi yang diterapkan pada pelanggaran/penyimpangan terhadap RTRW provinsi yang telah ditetapkan. Indikasi arahan peraturan zonasi Arahan yang disusun untuk menjadi dasar bagi penyusunan sistem provinsi ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, maupun bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan zona sekitar infrastruktur wilayah. Arahan perizinan Arahan-arahan yang disusun oleh pemerintahan provinsi, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintahan kabupaten/kota, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

1-38


Istilah Arahan sanksi

Definisi

Sumber

Arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Arahan-arahan yang diterapkan untuk dapat mendorong Arahan insentif dan disinsentif perkembangan wilayah provinsi ke arah yang dituju serta dapat menimbulkan dampak positif yang menunjang pembangunan wilayah provinsi atau upaya pembatasan perkembangan yang berdampak negatif. Arahan pemanfaatan ruang Arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota melalui wilayah kota penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi usulan program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. upaya Ketentuan pengendalian Ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam pemanfaatan ruang wilayah kota mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota. Ketentuan umum peraturan zonasi Ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsursistem kota unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota. Ketentuan perizinan Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. Ketentuan insentif dan disinsentif Perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap Kamus Tata Ruang, Dirjen Cipta Karya pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan Departemen PU, 1997 juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

1-39


Istilah Jaringan air bersih Drainase Persampahan

Listrik

Telepon

Jaringan telekomunikasi Jalur Evakuasi

Definisi

Sumber

Sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan air bagi PP No. 16 Tahun 2005 tentang penduduk suatu lingkungan, dan terintegrasi dengan jaringan air Pengembangan Sistem Penyediaan Air bersih secara makro dari wilayah regional yang lebih luas. Minum Jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi Kamus Tata Ruang, Dirjen Cipta Karya sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem Departemen PU, 1997 jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas. Distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah UU No. 28 Tahun 2008 tentang tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum Pengelolaan Sampah lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas. Sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan daya listrik bagi penduduk suatu lingkungan, yang memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan atau lingkungan, yang terintegrasi dengan jaringan instalasi listrik makro dari wilayah regional yang lebih luas. Distribusi pelayanan penyediaan kebutuhan sambungan dan jaringan telepon bagi penduduk suatu lingkungan yang memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan atau lingkungan, yang terintegrasi dengan jaringan instalasi listrik makro dari wilayah regional yang lebih luas. Rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi; Jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.

1-40


Contents

BAB 1 .................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 1.1

LATAR BELAKANG ................................................................................ 1

1.2

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RTRW DKI JAKARTA 2010-2030 ..... 4

1.3

KEDUDUKAN RTRW DKI JAKARTA.................................................... 10

1.3.1 Kedudukan RTRW DKI Jakarta dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran .............................................................................................. 10 1.3.2

Kedudukan RTRW DKI Jakarta dalam Kebijakan Penataan Ruang 11

1.4

FUNGSI RTRW DKI JAKARTA............................................................ 12

1.5

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RTRW DKI JAKARTA 2030 ......... 12

1.6

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN .................................................... 13

1.7

RUANG LINGKUP RTRW DKI JAKARTA ............................................ 13

1.8

KARAKTERISTIK WILAYAH................................................................. 14

1.8.1

Keadaan Geografis ........................................................................ 14

1.8.2

Iklim ............................................................................................... 15

1.8.3

Kondisi Fisiografi dan Geomorfologi .............................................. 16

1.8.4

Kondisi Geologi dan Jenis Tanah .................................................. 16

1.8.5

Kondisi Sumber Daya Air ............................................................... 19

1.8.6

Kondisi Hidrooceanografi dan Ekosistem Pulau-pulau Kecil ......... 21

1.8.7

Kenaikan Muka Air Laut ................................................................. 22

1.8.8

Jalur Pelayaran dan Alur Pelayaran Laut ...................................... 22

1.9

ISU-ISU STRATEGIS PENYUSUNAN RTRW DKI JAKARTA .............. 23

1.9.1

Isu-isu Strategis 20 Tahun Mendatang .......................................... 23

1.9.2

Pendalaman Isu-isu Strategis ........................................................ 26

1.10 DAFTAR ISTILAH .................................................................................27

DAFTAR TABEL Tabel 1.1 DAFTAR ISTILAH ............................................................................... 28

DAFTAR GAMBAR

1-41


Gambar 1.1 Kedudukan RTRW DKI Jakarta dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran ..................................................................................................... 11 Gambar 1.2 Kedudukan RTRW DKI Jakarta dalam Kebijakan Penataan Ruang ............................................................................................................................ 12 Gambar 1.3 Batas Administrasi Provinsi DKI Jakarta .......... Error! Bookmark not defined. Gambar 1.4 Peta Kemiringan Lereng Jabodetabek ............ Error! Bookmark not defined. Gambar 1.5 Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur......................... 18 Gambar 1.6 Potongan Melintang Selatan-Utara ... Error! Bookmark not defined. Gambar 1.7 Perkiraan kenaikan muka air laut .................................................... 22 Gambar 1.8 Jalur Pelayaran di Sekitar Jakarta ................................................... 23

1-42

bab_1_pendahuluan rev

Recommend Documents