BAB 8 Peraturan Zonasi.doc

LAPORAN AKHIR

,e"an(utny ,e"an(utnya a materi materi peraturan peraturan zonasi dapat dibagi men(adi dua ke"ompok

BAB VIII PERATURAN ZONASI

yakni materi 'a(ib dan pi"ihan. )ateri 'a(ib yang me"iputi ketentuan kegiatan dan penggunaan penggunaan "ahan% ketentuan ketentuan intensitas intensitas pemanaatan pemanaatan ruang% ruang% ketentuan ketentuan tata bangunan% ketentuan prasarana dan sarana minima"% ketentuan pe"aksanaan% dan materi pi"ihan yang terdiri atas ketentuan tambahan% ketentuan khusus% standar teknis% dan ketentuan pengaturan zonasi. )ateri 'a(ib ada"ah materi yang harus dimuat da"am peraturan zonasi. ,edangkan materi pi"ihan ada"ah materi yang per"u

Dalam bab ini menguraikan secara singkat tentang Peraturan Zonasi dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Pronojiwo Kabupaten Lumajang

dimuat sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

1.1.1. 1.1.1. MATERI WAJIB A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Penggunaan Lahan Lahan

1.1. 1.1.

Ketentua Ketentuan n kegiatan kegiatan dan penggunaan penggunaan "ahan ada"ah ada"ah ketentuan ketentuan yang berisi berisi

PERA PERATU TURA RAN N ZONA ZONASI SI Pada dasarnya peraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang

"ahan yang bersyarat bersyarat se$ara terbatas% kegiatan kegiatan dan penggunaan penggunaan "ahan yang

tidak terpisahkan dari RDTR. Peraturan zonasi berungsi sebagai !

bersyarat tertentu% dan kegiatan dan penggunaan "ahan yang tidak diperbo"ehkan

a. Perangkat operasiona" pengenda"ian pemanaatan ruang# b. A$uan da"am pemberian izin pemanaatan ruang% termasuk termasuk di da"amnya air

kegiat kegiatan an dan penggu penggunaa naan n

"ahan "ahan dirumu dirumuska skan n

bangunan atau komponen yang dikembangkan. Ketentuan teknis zonasi terdiri atas

d. A$uan da"am pengenaan sanksi# dan pengem pengemban bangan gan atau atau

suatu suatu zona. zona. Keten Ketentua tuan n

ketentuan da"am peraturan bangunan setempat% dan ketentuan khusus bagi unsur

$. A$uan da"am pemberian insenti dan disinsenti# disinsenti#

teknis teknis da"am da"am

pada pada

berdasarkan ketentuan maupun standar yang terkait dengan pemanaatan ruang%

right de&e"opment dan pemanaatan ruang di ba'ah tanah#

e. Ru(uk Ru(ukan an

kegiatan dan penggunaan "ahan yang diperbo"ehkan% kegiatan dan penggunaan

peman pemanaat aatan an

"ahan "ahan

dan

penetapan "okasi in&estasi.

! 

Kegiatan dan penggunaan "ahan yang termasuk da"am k"asikasi I memi"iki

Peraturan zonasi bermanaat untuk !

siat sesuai dengan peruntukan ruang yang diren$anakan. Pemerintah kota

a. )en(amin dan men(aga kua"itas ruang *+P *+P minima" yang ditetapkan#

tidak dapat me"akukan me"akukan penin(auan penin(auan atau pembahasan pembahasan atau tindakan "ain

b. )en(aga kua"itas dan karakteristik karakteristik zona dengan meminima"kan penggunaan

terhadap kegiatan dan penggunaan "ahan yang termasuk da"am k"asikasi I.

"ahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona# dan $. )eminima"kan gangguan atau dampak negati terhadap zona.

K"asikasi I / pemanaatan diperbo"ehkan0diizink diperbo"ehkan0diizinkan an



K"asikasi T / pemanaatan bersyarat se$ara terbatas Pemanaatan Pemanaatan bersyarat bersyarat se$ara se$ara terbatas terbatas bermakna bermakna bah'a kegiatan dan penggunaan "ahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut ! 12Pembata 12Pembatasan san pengop pengopera erasia sian% n% baik baik da"am da"am bentuk bentuk pembat pembatasa asan n 'aktu 'aktu beroperas beroperasinya inya suatu kegiatan kegiatan di da"am subzona maupun maupun pembatasan pembatasan (angka 'aktu pemanaatan "ahan untuk kegiatan tertentu tertentu yang diusu"kan#

Penyusunan Rencana Detail Tata Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan!BWP" Pronojiwo Kabupaten Lumajang

1

LAPORAN AKHIR

32 Pembatasan intensitas ruang% baik KD*% KL*% KDH% (arak bebas% maupun



minimum yang ditetapkan.

maksima" dan meninggikan ni"ai minima" dari intensitas ruang da"am

Ke'enangan!

peraturan zonasi#



,ebagian besar i(in men(adi ke'enangan daerah#

42 Pembatasan (um"ah pemanaatan% (ika pemanaatan yang diusu"kan te"ah



Pe"aksanaan kegiatan dan pembangunan 'a(ib memi"iki i(in#

ada% mampu me"ayani kebutuhan% dan be"um memer"ukan tambahan%



Pemberi

maka pemanaatan tersebut tidak bo"eh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. 

)en(amin pembangunan sesuai dengan ren$ana% serta standar dan kua"itas

ketinggian bangunan. Pembatasan ini di"akukan dengan menurunkan ni"ai



K"asikasi * / pemanaatan bersyarat tertentu

i(in

'a(ib

menga'asi

dan

menertibkan

penyimpangan

pe"aksanaannya# Penerima i(in 'a(ib me"aksanakan ketentuan da"am peri(inan.

B. Ketentuan Intensitas Pean!aatan Ruang

Pemanaatan bersyarat tertentu bermakna bah'a untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan "ahan diper"ukan persyaratanpersyaratan

tertentu

yang

persyaratan

khusus.

Persyaratan

dapat

berupa

persyaratan

dimaksud

diper"ukan

umum

dan

mengingat

pemanaatan ruang tersebut memi"iki dampak yang besar bagi "ingkungan sekitarnya. 

K"asikasi 5 / pemanaatan yang tidak diperbo"ehkan Kegiatan dan penggunaan "ahan yang termasuk da"am k"asikasi 5 memi"iki siat tidak sesuai dengan peruntukan "ahan yang diren$anakan dan dapat menimbu"kan dampak yang $ukup besar bagi "ingkungan di sekitarnya. Kegiatan dan penggunaan "ahan yang termasuk da"am k"asikasi 5 tidak bo"eh diizinkan pada zona yang bersangkutan. Kegiatan yang berpe"uang menimbu"kan gangguan pada dasarnya di"arang

ke$ua"i dengan i(in. ,etiap kegiatan dan pembangunan harus memohon i(in dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan ren$ana% serta standar administrasi "ega". Kegiatan yang berpe"uang menimbu"kan gangguan pada dasarnya di"arang ke$ua"i dengan i(in. ,etiap kegiatan dan pembangunan harus memohon i(in dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan ren$ana% serta standar administrasi "ega".  Tu(uan

penerapan i(in!



)e"indungi kepentingan umum 6pub"i$ interest2#



)enghindari eksterna"itas negati% dan#

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan!BWP" Pronojiwo Kabupaten Lumajang

2

LAPORAN AKHIR

Ketentuan intensitas pemanaatan ruang ada"ah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbo"ehkan pada suatu zona yang me"iputi ! 

KD* )aksimum

tata

bangunan ada"ah ketentuan yang

mengatur bentuk%

tata bangunan minima" terdiri atas !

KD* maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air% kapasitas drainase% dan (enis penggunaan "ahan. 

Ketentuan

besaran% pe"etakan% dan tampi"an bangunan pada suatu zona. Komponen ketentuan



7,* minima" yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kese"amatan% resiko kebakaran% kesehatan% kenyamanan% dan estetika#

KL* )aksimum KL* maksimum ditetapkan ketersediaan

dan tingkat

dengan mempertimbangkan

harga

"ahan%

pe"ayanan prasarana 6(a"an2% dampak atau

kebutuhan terhadap prasarana tambahan% serta ekonomi dan pembiayaan. 

Ketinggian *angunan )aksimum



KDH )inima" KDH minima" digunakan untuk me'u(udkan RTH dan diber"akukan se$ara um um

p ad a

s ua tu

z on a.

KD H

m in im a"

d it eta pka n

d eng an

mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.

". Ketentuan Intensitas Pean!aatan Ruang Ketentuan intensitas pemanaatan ruang ada"ah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbo"ehkan pada suatu zona yang me"iputi ! 

KD* )aksimum KD* maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air% kapasitas drainase% dan (enis penggunaan "ahan.



KL* )aksimum KL* maksimum ditetapkan ketersediaan

dan tingkat

dengan mempertimbangkan

harga

"ahan%

pe"ayanan prasarana 6(a"an2% dampak atau

kebutuhan terhadap prasarana tambahan% serta ekonomi dan pembiayaan. 

Ketinggian *angunan )aksimum



KDH )inima" KDH minima" digunakan untuk me'u(udkan RTH dan diber"akukan se$ara um um

p ad a

s ua tu

z on a.

KD H

m in im a"

d it eta pka n

d eng an

mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.

#. Ketentuan Tata Bangunan


3

LAPORAN AKHIR

 Tinggi

bangunan

maksimum

atau

minima"

yang

ditetapkan

dengan



mempertimbangkan kese"amatan% resiko kebakaran% tekno"ogi% estetika% dan parasarana#

 Tidak

tentang (arak bebas yang ditentukan o"eh (enis peruntukan dan ketinggian

pendamping

6rontage

road2

untuk

diperbo"ehkan a"ih ungsi "ahan yang berungsi "indung di sepan(ang

 Tidak

diperbo"ehkan kegiatan yang memanaatkan ruang manaat (a"an

sebagai sarana asi"itas umum.

bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan 'arna

bangunan% bahan bangunan% tekstur bangunan% muka bangunan% gaya bangunan% keindahan bangunan% serta keserasian

3. Ketentuan umum peraturan zonasi (aringan (a"an ko"ektor ! 

bangunan dengan

dibatasi#

E. Ketentuan P$asa$ana dan Sa$ana Minia%



Ketentuan prasarana dan sarana minima" berungsi sebagai ke"engkapan dasar sik "ingkungan da"am rangka m en$iptakan "ingkungan yang nyaman me"a"ui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berungsi se$ara optima". Ketentuan prasarana dan sarana minima" ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan o"eh instansi yang ber'enang. 1. Ketentuan umum peraturan zonasi (aringan (a"an arteri !

tinggi

dengan

Diperbo"ehkan

pemasangan

rambu-rambu%

marka%

pengarah

dan

pengaman (a"an% serta penerangan (a"an# 

Penetapan garis sempadan bangunan di sisi (a"an yang memenuhi ketentuan ruang penga'asan (a"an#

 8a"an

ko"ektor didesain berdasarkan ke$epatan ren$ana pa"ing rendah <:

6empat pu"uh2 ki"ometer per (am dengan "ebar ruang mi"ik (a"an pa"ing sedikit 1; 6"ima be"as2 meter#

Pemanaatan ruang di sepan(ang sisi (a"an dengan tingkat intensitas hingga

Pemanaatan ruang di sepan(ang sisi (a"an dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang ke$enderungan pengembangan ruangnya

"ingkungan sekitarnya.

menengah

(a"an

sisi (a"an# dan

bangunan# dan



penyediaan

memisahkan "a"u "intas pergerakan "oka" dan regiona"#

 8arak bebas antar bangunan minima" yang harus memenuhi ketentuan

 Tampi"an

Diarahkan

ke$enderungan

pembatasan

 8a"an

ko"ektor mempunyai kapasitas yang "ebih besar dari &o"ume "a"u

"intas rata-rata#

pengembangan ruang# 

Diperbo"ehkan

pemasangan

rambu-rambu%

marka%

pengarah

dan



 8a"an

arteri didesain berdasarkan ke$epatan ren$ana pa"ing rendah 9:

6enam pu"uh2 ki"ometer per (am dengan ruang mi"ik (a"an pa"ing sedikit 3; 6dua pu"uh "ima2 meter#  8a"an

arteri "a"u "intas (arak (auh tidak bo"eh terganggu o"eh "a"u "intas

u"ang a"ik% "a"u "intas "oka"% dan kegiatan "oka"#  8um"ah

(a"an masuk ke (a"an arteri dibatasi sedemikian rupa sehingga

ketentuan "ain harus tetap terpenuhi# 

Lebar ruang penga'asan (a"an arteri minima" 1; 6"ima be"as2 meter dari tepi badan (a"an#


4

LAPORAN AKHIR

 8um"ah

(a"an masuk dibatasi dan diren$anakan sehingga ketentuan



sebagaimana dimaksud pada huru  dan g masih tetap terpenuhi# 

Persimpangan sebidang pada (a"an ko"ektor dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan#

 8a"an

Pemanaatan ruang untuk termina" berada pada ka'asan yang di"a"ui (aringan (a"an primer#



Pemanaatan ruang untuk termina" diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang#

ko"ektor yang memasuki ka'asan perkotaan dan0atau ka'asan

pengembangan perkotaan tidak bo"eh terputus# 

Lebar ruang penga'asan (a"an ko"ektor minima" ; - 1: meter dari tepi badan (a"an#

 Tidak

diperbo"ehkan a"ih ungsi "ahan yang berungsi "indung di sepan(ang

sisi (a"an# dan  Tidak


sebagai sarana asi"itas umum. 4. Ketentuan umum peraturan zonasi (aringan (a"an "oka" ! 

Pemanaatan ruang di sepan(ang sisi (a"an dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang ke$enderungan pengembangan ruangnya dibatasi#



Diperbo"ehkan

pemasangan

rambu-rambu%

marka%

pengarah

dan



 8a"an

"oka" didesain berdasarkan ke$epatan ren$ana pa"ing rendah 3: 6dua

pu"uh2 ki"ometer per (am dengan ruang mi"ik (a"an pa"ing sedikit =%; 6tu(uh koma "ima2 meter# 

Lebar ruang penga'asan (a"an "oka" minima" 4 6tiga2 meter - = 6tu(uh2 meter dari tepi badan (a"an#



La"an "oka" yang memasuki ka'asan perdesaan tidak bo"eh terputus#

 Tidak diperbo"ehkan a"ih ungsi "ahan yang berungsi "indung di sepan(ang

sisi (a"an# dan  Tidak


sebagai sarana asi"itas umum. <. Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana "a"u "intas dan angkutan (a"an% me"iputi !


5

LAPORAN AKHIR



Pembatasan pemanaatan ruang yang berpotensi mengganggu ungsi

 Tidak

kegiatan termina"# dan 

Penyediaan ruang terbuka hi(au se$ara proporsiona".

 Tidak

;. Ketentuan umum peraturan zonasi (aringan energi% me"iputi ! 



Pemanaatan ruang di sepan(ang (aringan sa"uran udara tegangan tinggi

mendirikan

bangunan

di

da"am

sempadan

irigasi. @. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem (aringan persampahan% me"iputi ! 

Pemanaatan ruang yang diperbo"ehkan di ka'asan Tempat Pemrosesan

6,>TT2 dan sa"uran udara tegangan ekstra tinggi 6,>T?T2 diarahkan

Akhir 6TPA2 me"iputi kegiatan bongkar muat sampah% pemi"ahan dan

sebagai ruang terbuka hi(au#

pengo"ahan sampah% dan kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan "ain

 Tidak

diperbo"ehkan mendirikan bangunan di ba'ah sa"uran udara

tegangan tinggi 6,>TT2% dengan sempadan ber(arak minima" 3; 6dua

yang mendukung# 

pu"uh "ima2 meter pada kanan dan kiri tiang "istrik transormasi# dan  Tidak

diperbo"ehkan mendirikan bangunan di sekitar pembangkit "istrik.

9. Ketentuan umum peraturan zonasi (aringan te"ekomunikasi% me"iputi! 

diperbo"ehkan

sumber0mata air% sempadan sungai% 'aduk% embung% dan0atau (aringan

Pemanaatan ruang di sekitar gardu induk "istrik harus memperhatikan (arak aman dari kegiatan "ain#

diperbo"ehkan mendirikan bangunan di atas (aringan pipa induk#

dan

Pembangunan (aringan te"ekomunikasi harus menga$u pada ren$ana po"a ruang dan arah perkembangan pembangunan#



Diperbo"ehkan (aringan me"intasi tanah mi"ik atau dikuasai pemerintah#



Pemanaatan menara se$ara bersama dan terpadu pada "okasi-"okasi

Pemanaatan ruang di sekitar di ka'asan TPA sebagai ruang terbuka hi(au#



Pemanaatan ruang yang tidak diperbo"ehkan di sekitar ka'asan TPA ada"ah kegiatan permukiman# dan

 Tidak

diperbo"ehkan kegiatan yang menimbu"kan pen$emaran "ingkungan

di ka'asan TPA.

yang te"ah ditentukan# 

Diperbo"ehkan se$ara terbatas pembangunan menara untuk (aringan te"ekomunikasi da"am ka'asan perkotaan# dan

 Tidak

diperbo"ehkan mendirikan bangunan di sekitar peman$ar dan0atau

menara te"ekomunikasi da"am radius bahaya keamanan dan kese"amatan. =. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem (aringan sumber daya air% me"iputi ! 

Pemanaatan ruang di sekitar sungai dan (aringan irigasi diperbo"ehkan berupa berupa ruang terbuka hi(au#

 Tidak

diperbo"ehkan memanaatkan ruang yang dapat merusak ekosistem

dan ungsi "indung sungai% dan (aringan irigasi# 

Diperbo"ehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana tersebut pemanaatan ruang pada ka'asan di sekitar 'i"ayah sungai dengan tetap men(aga ke"estarian "ingkungan dan ungsi "indung ka'asan#


6

LAPORAN AKHIR

. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem (aringan penge"o"aan air "imbah% me"iputi !

3. Ketentuan pemberian insenti dan disinsenti yang merupakan ketentuan yang memberikan insenti bagi kegiatan pemanaatan ruang yang se(a"an



Diperbo"ehkan pemanaatan ruang terbuka hi(au#

dengan ren$ana



Diperbo"ehkan kegiatan pembangunan dan peme"iharaan (aringan# dan

masyarakat% serta yang memberikan disinsenti bagi kegiatan pemanaatan

 Tidak

tata

ruang

dan memberikan

dampak

positi

bagi

diperbo"ehkan kegiatan yang merusak (aringan air "imbah.

ruang yang tidak se(a"an dengan ren$ana tata ruang dan memberikan



Ketentuan umum peraturan zonasi sistem (aringan drainase% m e"iputi !

dampak negati bagi masyarakat. Insenti dapat berbentuk kemudahan



Diperbo"ehkan kegiatan pembangunan dan peme"iharaan (aringan#

perizinan% keringanan pa(ak% kompensasi% imba"an% subsidi prasarana%

 Tidak

diperbo"ehkan kegiatan yang menimbu"kan pen$emaran sa"uran#

dan  Tidak

penga"ihan hak membangun% dan ketentuan teknis "ainnya. ,edangkan disinsenti dapat berbentuk antara "ain pengetatan persyaratan% pengenaan

diperbo"ehkan kegiatan yang menutup dan merusak (aringan

drainase.

pa(ak dan retribusi yang tinggi% pengenaan denda% pembatasan penyediaan prasarana dan sarana% atau ke'a(iban untuk penyediaan prasarana dan

1:. Ketentuan umum peraturan zonasi (a"ur dan ruang e&akuasi ben$ana a"am% me"iputi !

sarana ka'asan. 4. Ketentuan untuk penggunaan "ahan yang sudah ada dan tidak sesuai



Pemanaatan ruang yang diperbo"ehkan ada"ah ruang terbuka hi(au#

dengan peraturan zonasi. Ketentuan ini ber"aku untuk pemanaatan ruang



Diperbo"ehkan kegiatan perhubungan dan komunikasi# dan

yang izinnya diterbitkan sebe"um penetapan RDTR0peraturan zonasi% dan

 Tidak

diperbo"ehkan kegiatan yang menghambat ke"an$aran akses (a"ur

e&akuasi

yang benar.

&. Ketentuan Pe%a'sanaan Ketentuan pe"aksanaan terdiri atas ! 1. Ketentuan &ariansi pemanaatan ruang yang merupakan ketentuan yang memberikan ke"onggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan da"am peraturan zonasi.

dapat dibuktikan bah'a izin tersebut dipero"eh sesuai dengan prosedur

A. Ketentuan Pemberian Insenti Ketentuan pemberian insenti ada"ah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imba"an terhadap pe"aksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong per'u(udannya da"am ren$ana tata ruang. Ketentuan pemberian insenti berungsi sebagai !

Ha" ini dimaksudkan untuk menampung dinamika

pemanaatan ruang mikro dan sebagai dasar antara "ain trans#er o# de$elopment rights 6TDR2 dan air right de$elopment yang dapat diatur "ebih "an(ut da"am RT*L.


7

LAPORAN AKHIR

1. Perangkat untuk mendorong kegiatan da"am pemanaatan ruang pada promoted area yang se(a"an dengan ren$ana tata ruang# dan

Ketentuan pemberian disinsenti ada"ah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi da"am pemanaatan ruang. Ketentuan

3. Kata"isator per'u(udan pemanaatan ruang.

pemberian disinsenti berungsi sebagai perangkat untuk men$egah% membatasi

4. Ketentuan pemberian insenti disusun berdasarkan !

pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak se(a"an dengan ren$ana tata

<. Ren$ana struktur ruang dan ren$ana po"a ruang 'i"ayah kota dan0atau

ruang 6atau pada non-promoted area2.

ren$ana detai" tata ruang 'i"ayah kabupaten#

1. Ketentuan pemberian disinsenti disusun berdasarkan !

;. Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten# dan 9. Peraturan perundang-undangan sektor terkait "ainnya. Ketentuan insenti dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa da"am 'i"ayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah "ainnya% dapat diberikan da"am bentuk ! 1. Pemberian kompensasi# 3. ,ubsidi si"ang# 4. Penyediaan sarana dan prasarana# dan0atau <. Pub"isitas atau promosi daerah. Ketentuan insenti dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum 6in&estor% "embaga komersia"% perorangan% dan "ain sebagainya2 dapat diberikan da"am bentuk ! 1. Pemberian kompensasi# 3. Pengurangan retribusi# 4. Imba"an# <. ,e'a ruang dan urun saham# ;. Penyediaan prasarana dan sarana# 9. Penghargaan# dan0atau =. Kemudahan perizinan. Ketentuan insenti dimaksud harus di"engkapi dengan besaran dan (enis kompensasi yang dapat diberikan. *. Ketentuan Pemberian Disinsenti


8

LAPORAN AKHIR

3. Ren$ana struktur ruang dan ren$ana po"a ruang 'i"ayah kabupaten# 4. Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten# dan <. Peraturan perundang-undangan sektor terkait "ainnya. Ketentuan disinsenti dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa da"am 'i"ayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah "ainnya% dapat diberikan da"am bentuk !

Ketentuan disinsenti dimaksud harus di"engkapi dengan besaran dan (enis kompensasi yang dapat diberikan.

1.1.(. MATERI PILI)AN A.Ketentuan Ta*ahan Ketentuan tambahan ada"ah ketentuan "ain yang dapat ditambahkan pada suatu zona untuk me"engkapi aturan dasar yang sudah ditetapkan. Ketentuan

1. Pengenaan retribusi yang tinggi# dan0atau

tambahan berungsi memberikan aturan pada kondisi yang spesik pada zona

3. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

tertentu dan be"um diatur da"am ketentuan dasar.

Ketentuan disinsenti dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum 6in&estor% "embaga komersia"% perorangan% dan "ain sebagainya2% dapat diberikan da"am bentuk !

B.Ketentuan Khusus Ketentuan khusus ada"ah ketentuan yang mengatur pemanaatan zona yang memi"iki ungsi khusus dan diber"akukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya. ,e"ain itu% ketentuan pada zona-zona yang

1. Pengenaan pa(ak0retribusi yang tinggi# 3. Pemberian persyaratan khusus da"am proses perizinan# dan0atau

digambarkan di peta khusus yang memi"iki pertampa"an 6o&er"ay2 dengan zona "ainnya dapat pu"a di(e"askan disini.

4. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana inrastruktur. Penerapan disinsenti di Kabupaten Luma(ang digunakan sebagai pengekang terhadap pemanaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR+% terdiri dari ! 1. >ntuk penyesuaian pemanaatan ruang% dikenakan retribusi sebesar "uas tanah dika"ikan harga tanah sesuai N8OP dika"ikan indeks 6N2. Indeks 6N2 ditentukan berdasarkan peruntukan "ama dan peruntukan baru serta kesesuaian0ketidaksesuaian dengan ren$ana dan tingkat gangguan yang ditimbu"kan. ,emakin tinggi tingkat perubahan pemanaatan "ahan% semakin tinggi ni"ai indeks yang dikenakan. Retribusi ini dapat dikenakan se$ara progresi% dengan tu(uan mengemba"ikan pemanatan ruang sesuai dengan arahan ungsi utama yang te"ah ditetapkan# 3. Pembatasan sarana dan prasarana hanya sesuai dengan kebutuhan arahan ungsi utama. Pembatasan ini bertu(uan untuk menghindari perubahan ungsi yang te"ah ditetapkan# 4. Ke'a(iban pengembang untuk menanggung biaya dampak pembangunan 6de&e"opment impa$t ee2# dan <. Pengenaan denda 6de&e"opment $harge2 pada pemanaatan ruang yang tidak sesuai dengan ren$ana tata ruang yang te"ah ditetapkan. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan!BWP" Pronojiwo Kabupaten Lumajang

9

BAB 8 Peraturan Zonasi.doc

Recommend Documents