BISNIS INTERNASIONAL Kelas A
Disusun Oleh :
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
A. PENDAHULUAN
Etika mengacu pada prinsip-prinsip yang diterima secara benar atau salah yang mengatur perilaku seseorang, anggota profesi, atau tindakan sebuah organisasi. Etika Bisnis merupakan prinsip-prinsip yang diterima secara benar atau salah yang mengatur perilaku orang-orang bisnis.
B. ISU-ISU ETIS DALAM BISNIS INTERNASIONAL
Isu-isu etis dapat timbul karena perusahaan melakukan bisnis di negara-negara yang berbeda yang menganut fungsi ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang berbeda pula. Sehingga apa yang dianggap normal dalam satu negara dapat dianggap tidak etis di negara lain , maka manajer di suatu perusahaan multinasional harus sangat sensitif terhadap perbedaan-perbedaan ini. Isu-isu etis yang paling umum dalam pengaturan bisnis internasional diantaranya 1. Praktik Kerja Kondisi kerja pada suatu negara tentunya berbeda dengan negara yang lain. Hal ini akan memicu timbulnya isu-isu etis dalam praktik kerja. Seperti contoh ketika subkontraktor perusahaan NIKE di Vietnam mempekerjakan seorang perempuan muda yang bekerja dengan bahan beracun enam hari dalam seminggu dengan bayaran 20 sen per jam sementara upah hidup di Vietnam setidaknya $ 3 dalam sehari, yang berarti para pekerja harus bekerja lembur untuk mendapatkan penghasilan yang normal pada umumnya. Pada kasus ini, subkontraktor perusahaan NIKE di Vietnam berpikir bahwa hal tersebut tidak melanggar hukum, namun menurut standar Barat jelas mereka dianggap sebagai eksploitasi kerja. Untuk saat ini, cara baik untuk menjaga terjadinya pelanggaran etika adalah dengan menetapkan standar minimal yang dapat diterima untuk melindungi hak-hak dasar dan martabat karyawan, melakukan audit anak perusahaan asing dan subkontraktor secara teratur untuk memastikan standar tersebut terpenuhi, serta mengambil tindakan korektif jika standar yang ditetapkan tidak terpenuhi. 2. Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia masih belum dihormati di banyak negara. Investasi yang masuk melalui perusahaan multinasional dapat menjadi kekuatan bagi kemajuan ekonomi, politik, dan sosial yang akhirnya meningkatkan hak-hak rakyat. Seperti contoh pada saat ini investasi di Cina sering dibenarkan dengan alasan bahwa kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia sering mempertanyakan catatan pelanggaran HAM Cina dan meskipun negara ini bukan negara demokrasi, namun masuknya investasi akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup yang selanjutnya akan menciptakan tekanan dari orang Cina untuk pemerintahan yang lebih partisipatif dan kebebasan berekspresi serta mengemukakan pendapat.
3. Peraturan Lingkungan Isu etis pencemaran lingkungan muncul ketika peraturan lingkungan di negaranegara tujuan lebih rendah dibandingkan di negara asal. Banyak negara maju yang memiliki peraturan yang mengatur emisi polutan, pembuangan bahan kimia beracun dan sebagainya. Peraturan tersebut sering dianggap kurang di negara-negara berkembang sehingga tingkat pencemaran dari operasi multinasional lebih tinggi dari yang diizinkan di negara asal. Seperti contoh kasus perusahaan minyak asing di Nigeria, pencemaran yang dikontrol perusahaan asing yang diterapkan di Nigeria jauh lebih longgar daripada yang diterapkan di negara maju. Dapat kita lihat bahwa ada kecenderungan perusahaan multinasional bertindak amoral dan memindahkan produksi ke negara berkembang karena kontrol polusi yang mahal tidak diperlukan. 4. Korupsi Korupsi telah menjadi masalah besar di hampir setiap masyarakat. Telah ada dan akan selalu ada pejabat pemerintah yang menjadi koruptor. Namun di satu sisi, bisnis internasional dapat dan telah mendapatkan keuntungan ekonomi dengan melakukan pembayaran kepada para pejabat. Seperti pada kasus di Jepang, presiden Lockheed melakukan pembayaran kepada agen Jepang untuk mengamankan pesanan besar Lockheed TriStar jet dari Nippon Air. Hal tersebut dipandangnya sebagai bentuk untuk melayani diri sendiri. namun sebenarnya presiden Lockheed telah berlaku tidak etis dengan melakukan penyuapan kepada pejabat di Jepang. Pada tahun 1977 telah ditetapkan Foreign Corrupt Practices Act di Amerika Serikat yang melarang pembayaran suap kepada pejabat pemerintah asing untuk memperoleh bisnis. Namun beberapa pebisnis AS keberatan karena mereka menganggap peraturan tersebut akan menempatkan perusahaan AS pada posisi tidak kompetitif, akhirnya peraturan tersebut diubah untuk memungkinkan “pembayaran fasilitas” sebagai pembayaran untuk memastikan mereka menerima pelayanan standar yang seharusnya mereka terima dari pemerintah asing. Implikasi etis dari melakukan pembayaran tersebut sampai pada saat ini masih belum jelas. Sejumlah ekonom justru menganjurkan bahwa konteks peraturan di negara berkembang rumit sehingga justru dengan korupsi dapat meningkatkan efisiensi untuk mempercepat segala persetujuan bisnis. Namun di lain pihak, ekonom lain berpendapat bahwa korupsi mengurangi imbal hasil atas investasi bisnis dan mengarahkan ke perekonomian yang rendah. Namun tetap saja korupsi merupakan hal yang cenderung merusak, karena sekali melakukan korupsi akan sulit untuk mundur dan menolak hal tersebut. 5. Kewajiban Moral Perusahaan Multinasional Perusahaan multinasional punya kekuatan yang berasal dari kontrol mereka atas sumber daya dan kemampuan untuk memindahkan produksi dari negara ke negara.
Konsep tanggung jawab sosial mengacu pada gagasan bahwa pengusaha harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dari tindakan ekonomi ketika membuat keputusan bisnis.
C. DILEMA-DILEMA ETIS
Terjadi pada situasi dimana tidak ada alternatif lain yang dapat diterima secara etis. Dilema etis terjadi pada saat misalnya ada sesuatu hal yang terjadi tidak semestinya atau tidak etis tetapi tidak dapat berbuat apa-apa karena hal tidak etis tersebut terjadi karena sebuah alasan yang mungkin tidak ada jalan keluar lain. Sehingga dilema tersebut muncul.
D. AKAR DARI PERILAKU TIDAK ETIS
Proses Pengambilan
Etika Pribadi Perilaku Etis Budaya Organisasi
Kepemimpinan Harapan Kinerja yang tidak
•
Etika Pribadi : prinsip-prinsip benar dan salah yang diterima secara umum yang mengatur perilaku individu.
•
Proses Pengambilan Keputusan
•
Budaya Organisasi : istilah yang merujuk pada nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini bersama oleh karyawan dalam suatu organisasi.
HARAPAN KINERJA YANG TIDAK REALISTIS
Keempat penyebab perilaku tidak etis telah mengisyaratkan bahwa tekanan dari perusahaan induk untuk memenuhi tujuan kinerja yang tidak realistis yang bisa dicapai hanya dengan mengambil jalan pintas atau bertindak secara tidak etis. Sekali lagi, Bryce membahas bagaimana ini mungkin terjadi di Enron. Penerus Lay sebagai EO, yaitu Jeff Skilling, meletakkan sistem evaluasi kinerja di tempat yang menyaring 15 persen karyawan di bawah standar kerja setiap enam bulan. Hal ini meniptakan budaya pressure-cooker dengan fokus sempit pada kinerja jangka pendek dan beberapa
eksekutif serta pedagang energy menhhadapi tekanan dengan memalsukan kinerja mereka-memompa nilai perdagangan, untuk membuatnya seolah-olah melakukan lebih baikdaripada yang benar-benar terjadi. KEPEMIMPINAN
Pemimpin membantu untuk membangun budaya organisasi dan mereka menetapkan ontoh yang diikuti orang lain. Karyawan lain dalam bisnis sering mengambi isyarat dari pemimpin bisis dan jika pemimpin tersebut tidak berperilaku dalam cara yang etis, mereka mungkin tidak baik. yang penting bukanlah yang pemimpin katakana, tetapi apa yang mereka lakukan.
E. PENDEKATAN-PENDEKATAN FILOSOFIS UNTUK ETIKA
-
MANUSIA JERAMI
Ada 4 pendekatan etika bisnis yang sering dibahas dalam referensi. Semua pendekatan ini memiliki nilai yang melekat tetapi semua pendekatan ini tidak memuaskan dal am arah yang penting. Pendekatan ini antara lain: 1. Doktrin Friedman. Ekonom pemenang hadiah Nobel Milton Friedman menulis sebuah artikel pada tahun 1970 karena menjadi seorang manusia jerami klasik yang dibahas akademisi etika bisnis hanya untuk dikritik. Dasar posisi Friedman aalah tanggung jawab sosial binsis hanyalah untuk meningkatkan keuntungan, selama perusahaan tetap dalam aturan hokum. Ia secara eksplisit menolak gagasan bahwa bisnis harus melakukan pembelanjaan sosial untuk orang-orang yang diamanatkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis yang efisien. Pernyataan tersebut didasari oleh argument yang menyarankan bahwa meningkatkan kondisi kerja yang melampaui
tingkat yang diperintahkan dan undang-undang dan diperlukan untuk memaksimalkan produktivitas akan mengurangi keuntungan karena itu tidak sesuai.keyakinannya adalah bahwa sebuah perusahaan harus memaksimalkan keuntungan karena itulah cara untuk memaksimalkan imbal hasil yang diperoleh pemilik perusahaan atau pemegang saham. 2. Relativisme Budaya Manusia jerami lain yang sering diajukan pendapat oleh akademisi etika bisnis, yaitu relativisme budaya, yang merupakan keyakinan bahwa etika yang tidak lebih dari refleksi dri budaya-etika semua budaya ditentukan-dan dengan demikian, perusahaan harus mengadopsi etika budaya dimana ia beroperasi. Pendekatan ini sering diringkas oleh pepatah bila di Roma lakukan seerti yang dilakukan orang Roma . Di tempat yang ekstrem, budaya relativisme menunjukkan bahwa jika budaya yang mendukung perbudakan, tidak masalah menggunakan tenaga kerja budak di suatu Negara. 3. Righteous Moralist Seorang righteous moralist mengklaim bahwa standar etika Negara asal perusahaan multinasional adalah yang tepat untuk diikuti bagi perusahaan di luar negeri. Pendekatan ini basanya terkait dengan manajer dari negara-negara maju. Para moralis benar akan berdebat untuk mempertahankan standar etis yang lebih tinggi terkait dengan Negara asalnya, sementara dalam pandangan yang lebih pragmatis hal yang tepat untuk dilakukan adalah mengikuti norma-norma budaya yang berlaku karena ada hukuman besar untuk tidak melakukannya. 4. Naive Immoralist Seorang naïve immoralist menegaskan bahwa seorang manajer dari sebuah perusahaan multinasional melihat bahwa perusahaan dari negara lain tidak mengikuti norma etika di negara tuan rumah, manajer yang seharusnya tidak baik.
-
ETIKA UTILITARIAN DAN KANTIAN
Pendekatan utilitarian dalam etika bisnis bermula kepada filsuf-filsuf seperti David Hume, Jeremy Betham, dan John Stuart Mill terhadap etika meyakini bahwa etika moral dari tindakan atau praktik ditentukan oleh konsekuensinya. Sebagai falsafah etika bisnis, memfokuskan perhatian pada kebutuhan untuk mempertimbangkan seara ccermat semua manfaat sosial dan biaya tindakan bisnsi dan hanya mengejar tindakantindakan dimana manfaatnya lebuh besar daripada biaya. Keputusan terbaik dari
perspektif ini adalah, mereka yang menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Etika Kantian didasarkan pada filsafat Immanuel Kant yang berpendapat bahwa orang harus diperlakukan sebagai tujuan dan tidak pernah murni sebagai alat untuk ujuan orang lain. Orang bukanlah instrument, seperti mesin. Orang memiliki martabat dan harus dihormati sebagaimana mestinya.
-
TEORI-TEORI HAK
Dikembangkan pada abad ke-20, teori-teori hak mengakui bahwa manusia memiliki hak-hak dasar dan hak istimewa yang melampaui batas Negara dan budaya. Hak menetapkan tingkat minimum perilaku yang diterima secara moral. Dalam kerangka teori hak, orang atau lembaga tertentu diwajibkan untuk memberikan manfaat atau jasa yang mengamankan hak orang lain. Kewajiban tersebut juga jatuh pada lebih daris satu kelas agen moral. Agen modal adalah setiap orang atau lembaga yang mampu melakukan tindaknan moral, seperti pemerintah atau korporasi). -
TEORI KEADILAN
Teori keadilan ini berfokus pada pencapaian distribusi yang adil atas barang dan jasa ekonomi. Sebuah distribusi yang adil adalah salah satu yang dianggap adil dan merata. Disini kita akan berfokus pada satu teori keadilan yang sangat berpengaruh dan memiliki implikasi etis yang penting, teori dikaitkan dengan filsuf John Rawls. Rawls berpendapat bahwa semua barang ekonomi dan jasa harus didistribusikan secara merata, kecuali bila distribusi yang tidak merata akan bekerja untuk keuntungan semua orang. Menurut Rawls, prinsip – prinsip keadilan yang sah adalah mereka dengan mana semua orang akan setuju jika mereka dapat secara bebas dan secara tidak memihak bias mempertimbangkan situasi. Ketidakberpihakan dijamin oleh perangkat konseptual yang disebut selubung ketidaktahuan ( veil of ignorance ). Dibawah selubung ketidaktahuan, setiap orang dibayangkan mengabaikan semua karakteristik tertentu, misalnya ras, jenis kelamin, kecerdasan, latar belakang dan bakat khusus. Dalam system yang di rancang di bawah selubung ketidaktahuan, orang setuju untuk berfokus pada dua prinsip dasar keadilan. Yaitu :
1. Setiap orang diizinkan memperoleh jumlah maksimum kebebasan dasar yang kompatibel dengan kebebasan orang lain. Rawls menyebut ini sebagai kebebasan politik. Misalnya hak untuk memilih, kebebasan berbicara, dan berkumpul, kebebasan hati nurani dan kebebasan berfikir. 2. Kebebasan dasar terjamin. Ketidaksetaraan dalam barang social dasar. Perbedaan prinsip adalah bahwa kesenjangan dibenarkan jika mereka menguntungkan posisi orang yang paling sedikit diuntungkan semua orang. Misalnya variasi dalam pendapatan dan kekayaan dapat dianggap hanya jika system bebasis pasar yang menghasilkan distribusi yang tidak merata juga menguntungkan para anggota masyarakat yang paling sedikit diuntungkan.
F. IMPLIKASI UNTUK MANAJER
Kemudian, apakah cara terbaik bagi para manajer di sebuah perusahaan multinasional untuk memastikan bahwa pertimbangan etis sudah termasuk dalam keputusan bisnis internasional? Lima hal yang dapat dilakukan bisnis internasional dan manajernya untuk memastikan bahwa isu – isu etis telah di pertimbangkan dalam keputusan bisnis, yaitu 1. MEMPEKERJAKAN DAN MEMPROMOSIKAN Perusahaan harus mempekerjakan orang – orang yang memiliki rasa etika pribadi yang kuat dan tidak terlibat dengan perilaku tidak etis atau illegal. Dan juga, mengharapkan perusahaan untuk mempromosikan orang yang perilakunya tidak cocok dengan standar etis yang berlaku umum. Perusahaan dapat memberi karyawan potensial tes psikologi untuk mencoba untuk melihat kecenderungan etis mereka dan mereka bisa mengecek dengan orang yang bekerja sama dengannya sebelumnya. Misalnya juga dapat meminta surat referensi dan berbicara dengan calon karyawan. 2. BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN Untuk mendorong perilaku etis, perusahaan perlu membangun budaya organisasi yang menghargai perilaku etis. Hal yang penting dalam membangun budaya organisasi yang menekankan perilaku etis salah satunya perusahaan harus secara eksplisit mengartikulasi nilai – nilai yang menekankan perilaku etis. Perusahaan banyak melakukan nya dengan menyusun kode etik (code of ethics), yang merupakan pernyataan resmi untuk mematuhi prioritas etika bisnis. Contohnya, PT Unilever tidak menoleransi adanya kondisi kerja di bawah standar, menggunakan pekerja anak, atau memberikan suap dalam keadaan apapun.
Contoh lainnya, Nike telah mempekerjakan auditor independent untuk memastikan bahwa subkontraktor perusahaan menghidupkan kode etik Nike.
3. PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN Menurut para ahli, keputusan di terima dengan alasan etis jika pebisnis dapat menjawab ya untuk pertanyan ini, : -
Apakah keputusan saya jatuh dalam nilai yang berlaku atau standar yang biasanya berlaku dalam lingkungan organisasi ?
-
Apakah saya bersedia untuk melihat keputusan untuk dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkena dampak itu ?
-
Apakah orang yang memiliki hubungan pribadi yang signifikan dengan saya, seperti anggota keluarga, teman, atau bahkan manajer dalam bisnis lainnya, menyetujui keputusan saya ?
Lima langkah memikirkan masalah etika 1. Mengidentifikasi
para
pemangku
kepentingan
keputusan
yang
akan
mempengaruhi dan dengan cara apa. Para pemangku kepentingan ( stakeholder ) suatu perusahaan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, klaim, atau saham di perusahaan, apa yang dilakukan, dan seberapa baik mereka melakukannya. Mereka juga dapat dibagi menjadi 2 yaitu : o
Pemangku kepentingan internal Merupakan individu yang bekerja untuk bisnis. Contohnya karyawan, direksi, dan pemegang saham.
o
Pemangku kepentingan eksternal Semua individu dan kelompok yang memiliki beberapa klaim pada perusahaan. Contohnya pelanggan, pemasok, kreditur, pemerintah.
2. Menilai etika keputusan strategis Menilai etika keputusan strategis yang diusulkan dengan mengingat semua informasi yang diperoleh dari langkah awal. Penilaian pada tahap ini harus dipandu oleh berbagai prinsip moral yang seharusnya tidak dilanggar. Prinsip mungkin mengartikulasikan dalam kode etik perusahaan atau dokumen perusahaan lain. 3. Mengharuskan manajer untuk membangun niat moral. 4. Mengharuskan perusahaan untuk terlibat dalam perilaku etis. 5. Membutuhkan usaha untuk mengaudit keputusan, meninjau mereka untuk memastikan mereka konsisten dengan prinsip – prinsip etika, yang tercantum dalam kode etik perusahaan.
4. PETUGAS – PETUGAS ETIKA Ini digunakan untuk memastikan bahwa bisnis berperilaku dengan cara yang etis. Orang – orang ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua karyawan dilatih untuk menjadi etis secara sadar, bahwa pertimbangan etis memasuki proses pembuatan keputusan bisnis, dan kode etik perusahaan diikuti. Petugas etika mungkin juga bertanggung jawab melakukan audit keputusan untuk memastikan mereka konsisten dengan kode ini. 5. KEBERANIAN MORAL Keberanian moral ini memungkinkan manajer untuk berjalan meninggalkan kepentingan yang menguntungkan, tetapi tidak etis. Keberanian moral ini juga memberikan kekuatan bagi karyawan untuk mengatakan tidak pada atasannya jika diperintahkan untuk melakukan tindakan yang tidak etis.
