PKL | PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Proyek Perencanaan
2.1.1. Pengertian Proyek
Berikut ini adalah pengertian proyek dari beberapa ahli: a. Menurut Dipohusodo (1996:9), proyek adalah upaya yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. b. Menurut Abrar Husen (2009:4), proyek adalah gabungan dari sumber-sumber daya seperti manusia, material, peralatan, dan modal/ biaya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan. c. Menurut Larson (2006:3), (2006:3), proyek adalah usaha yang kompleks, tidak rutin, yang dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kinerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. d. Menurut Schwalbe (2004:4), (2004:4), proyek adalah suatu usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan suatu produk atau layanan yang unik. Dalam hal proyek sistem informasi berarti proyek tersebut berupa sistem aplikasi yang terdiri atas beberapa modul program, tetapi proyek software bervariasi cakupannya, mulai dari membangun sistem besar sampai hanya membuat program satu modul saja. Proyek normalnya melibatkan beberapa orang yang saling berhubungan aktivitasnya dan sponsor utama dari proyek biasanya tertarik dalam penggunaan sumber daya yang efektif untuk menyelesaikan proyek secara secara efisien dan tepat waktu. Dengan demikian pengertian proyek secara umum adalah merupakan sebuah kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan atas dasar permintaan dari seorang atau pemilik pekerjaan yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu tertentu dan dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan Page | 7
PKL | PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
sesuai dengan keinginan pemilik proyek dan spesifikasi yang ada. Dalam pelaksanaan proyek pemilik proyek dan d an pelaksana proyek memiliki hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah disetujui bersama antar pemilik proyek dan pelaksana proyek. 2.1.2. Pengertian Perencanaan
Berikut ini adalah pengertian perencanaan dari beberapa ahli : a. Menurut
George
R.
Terry
(1975), perencanaan (1975),
adalah
pemilihan
dan
menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatankegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. b. Menurut Henry Fayol (1987), (1987), perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. c. Menurut Abdulrachman Menurut Abdulrachman (1973), perencanaan (1973), perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian. d. Menurut Sondang P. Siagian (1994:108), (1994:108), perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
Berdasarkan pemaparan pengertian perencanaan yang dijelaskan oleh beberapa ahli, dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan suatu proses analisis secara menyeluruh dan sistematis yang menghubungkan fakta-fakta serta menggunakan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan management proyekuntuk mencapai tujuan.suatu perencanaan dikatakan baik apabila seluruh kegiatan yang berada didalamnya dapat diimplementasikan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan tingkat penyimpangan minimal dan hasil akhir yang maksimal.
Page | 8
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
Produk dari perencanaan itu sendiri merupakan dasar acuan bagi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian. Tujuan dari perencanaan adalah melakukan usaha untuk memenuhi persyaratan spesifikasi proyek yang ditentukan dalam batasan biaya, mutu dan waktu ditambah dengan terjaminnya factor keselamatan.
2.1.3. Pengertian Objek Eco-Resort
a. Pengertian Eco-Resort/Ecotourism Resort adalah tempat beristirahat dan berekreasi yang berbasis pada wisata alam dimana terdapat upaya pelestarian alam serta kebudayaan didalamnya. Semua usaha pendekatan desain dan Ecotourism Resort diarahkan kedalam prinsip prinsip Ekologi dengan tujuan agar pengunjung bisa menghadirkan keseimbangan antara tubuh, pikiran dan jiwanya dalam sebuah lingkungan yang bersahabat. b. Pendekatan Perancangan Perancangan Ecotourism Resort ini terdiri dari 3 komponen yang saling terkait, yaitu Architecture, Environment dan Community. Pendekatan Architecture dalam hal ini merupakan bagaimana rancangan dari obyek ini menyatu dengan alam dan menjadi pelengkap atau pemanis dari lansekap sekitar. Serta bagaimana upaya menghadirkan obyek rancang ini tidak merusak lingkungan yang ad a, bahkan seharusnya memperbaiki lingkungan sekitarnya. Evironment merupakan pendekatan alam, dengan tujuan konservasi yang menuntut adanya prinsip-prinsip ekologi yang bergerak dalam lingkup arsitektur dan alam serta pelestarian kebudayaan setempat sebagai aset bangsa. Sedangkan Community adalah pendekatan bagaimana kehadiran resort ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya, misalnya dengan memberdayakan masyarakat sekitar sebagai guide atau dengan berbagai macam cara lainnya.
Page | 9
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
c. Fungsi Utama
Tranquality Sebuah tempat berlindung dari segala kesibukan rutinitas harian masyarakat kota, sebuah tempat yang penuh dengan ketenangan, sebuah tempat sepi dimana pengunjung bisa berelaksasi dalam suasana yang begitu dekat dengan alam.
Serenity Menawarkan kedamaian dan ketentraman yang selama ini ditawarkan oleh alam. Dimana pengunjung dapat kembali menikmati hubungan dengan alam dan belajar untuk lebih dekat dan menghargai alam.
Adventure Sebagai sarana untuk merasakan bertualang dialam bebas, baik dihijaunya pegunungan maupun di birunya lautan. Tentu saja di fasilitasi oleh resort sesuai dengan kondisi resort.
Conservation Sebagai upaya pelestarian berbagai unsur alam yang terdapat disekitar lokasi site.
2.2. Konsultan Perencana Arsitektur 2.2.1. Pengertian Konsultan Perencana Arsitektur
Beberapa pendapat yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui pengertian dari konsultan perencana tersebut, antara lain sebagai berikut: a. Perencana Dalam kaitannya mengenai pengertian perencana, yang dianggap/bertindak sebagai perencana adalah:
Badan, perorangan, atau gabungan perorangan nasional yang mempunyai keahlian, kemampuan dan pengalaman bidang perencanaan teknik bangunan. (Soetami, 1971 : 22)
Seseorang atau badan hukum yang memililki profesi sebagai perencana dan Page | 10
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
melakukan tugas perencanaan. (Soetami, 1971 : 22)
Badan Usaha / orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konsultasi. (kepres no. 95 tahun 2007)
Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan atau bentuk fisik lain. (Permen. PU No. 08/PRT/M/2011)
b. Perencana Arsitektur Perencana Arsitektur sebagai individu disebut Arsitek, pengertian Arsitek adalah :
Orang sebagai ahli di bidang arsitektur yang memiliki tanggung jawab untuk meneliti dan mempelajari
permasalahan masyarakat yang timbul dan dapat mengusulkan
cara-cara pemecahannya. (Saleh Amirudin )
Seorang ahli yang memiliki pengetahuan (a systematic body of knowledge), keahlian, keterampilan
dan
penguasaan
teori
berdasarkan
pendidikan,
pelatihan
dan
pengalaman yang dijalaninya. ( IAI, 2004 )
Kata arsitek berasal dari kata Yunani " Arcitectoon". Archei berarti orang pertama yang mulai. Tektoon berarti pekerjaan tangan, pembangunan fisik. Jadi architektoon adalah juru bangunan. (Sneyder, 1980 : 22 )
Perorangan atau badan usaha yang dengan mempergunakan keahliannya dan berdasarkan suatu pemberian tugas mengerjakan perencanaan, perancangan dan pengawasan
pembangunan,
memberikan
nasehat
atau
jasa-jasa
lain
yang
berhubungan dengan perencanaan, perancangan dan pengawasan di bidang teknik pembangunan. (Anggaran Dasar IAI, 1999)
Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) mendefinisikan “Arsitek” sebagai berikut:
Arsitek adalah sebutan ahli yang mempunyai latar belakang atau dasar pendidikan tinggi arsitektur dan atau yang setara, mempunyai kompetensi yang diakui dan sesuai dengan ketetapan organisasi serta melakukan praktek profesi Arsitek. Definisi ini perlu ditinjau dalam kaitan dengan pen gertian-pengertian lain. Page | 11
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
c. Konsultan Perencana Konsultan perencana adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas konsultansi dalam bidang perencanaan (planning ) lingkungan, perancangan (designing ) bangunan beserta kelengkapannya, berfungsi membantu pengelola proyek untuk melaksanakan pengadaan dokumen perancangan, dokumen lelang, dokumen pelaksanaan konstruksi dan memberikan penjelasan pada waktu pelelangan serta memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan perancangan yang timbul selama tahap konstruksi serta bertanggung jawab secara konstruksi kepada pemimpin proyek atau pemimpin bagian proyek. (Permen PU 45/PRT/M/2007 Tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung n egara) Jadi dapat disimpulkan bahwa Konsultan Perencana Arsitektur adalah perorangan atau Badan Hukum baik swasta maupun nasional yang memiliki profesi sebagai perencana dan melakukan tugas-tugas perencana dalam bidang Arsitektur
2.2.2. Ruang Lingkup Profesi
Ruang lingkup layanan jasa konsultansi meliputi layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.(Keppres No. 80 tahun 2003) Suatu konsultan perencana yang qualified umumnya memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas dari sekedar sebagai perencana atau pembuat dokumen tender belaka. Pada hakekatnya ruang lingkup profesi konsultan perencana meliputi: a. Sebagai konsultan perencana (bidang perencanaan) yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut :
Persiapan perencanaan yang mencakup penyelidikan, penelitian dan penilaian mengenai keadaan pada saat perencanaan dan kebutuhannya, pembiayaan dan tanah bangunan.
Pembuatan konsepsi perencanaan, sketsa pendahuluan dan gambar pra rencana. Page | 12
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
Pembuatan rencana pelaksanaan yang terdiri dari rancangan arsitektur, rencana konstruksi, rencana mekanikal dan elektrikal, rencana sanitasi dan plumbing , rancangan interior , rancangan landscape, Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
b. Sebagai konsultan pengawas memiliki tugas-tugas sebagai be rikut :
Feasibility study, design requirement serta sebagai pendamping pemberi tugas selama
proses
penyelenggaraan
pembangunan.
Jenis
pekerjaannya
meliputi
konstruksi, utilitas, interior, eksterior , planologi dan survey.
Pengawasan pembangunan di lapangan baik dari segi teknis pelaksanaannya maupun administrasinya.
2.2.3.
Jenis pekerjaannya meliputi bangunan gedung, interior dan eksterior .
Persyaratan Konsultan Perencana
Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi (buku 18 A Standar dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi) menyatakan persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut: 1. Memiliki ijin usaha jasa konstruksi; 2. Memiliki sertifikat badan usaha; 3. Memiliki sertifikat tenaga ahli; 4. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; 5. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; 6. Dalam hal penyedia jasa akan melaksanakan kemitraan, wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan; 7. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga)
Page | 13
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
bulan terakhir, kecuali untuk perusahaan baru yang belum berkewajiban untuk melapor; 8. Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa konsultansi termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia jasa konsultansi yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun; 9. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi pemerintah; 10. Memilki kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai; 11. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tetentu; 12. Memiliki kemampuan penyediaan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; 13. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki; 14. Memenuhi KD = 3NPt ( KD : Kemampuan Dasar, NPt : Nilai Pengalaman tertinggi ) pada subbidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; dan 15. Tenaga ahli yang ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak.
Lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi.
Mempunyai pengalaman di bidangnya. Berdasarkan peraturan lembaga pengembangan jasa konstruksi nomor 12A
tahun 2008 tentang registrasi usaha jasa perencan a konstruksi dan jasa pengawas konstruksi terhadap persyaratan penetapan kualifikasi usaha jasa perencan a konstruksi dan pengawas konstruksi yaitu : Page | 14
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
a. Gred 1 ( perseorangan )
PJBU diri sendiri minimum pengalaman lebih atau sama dengan enam tahun dan SKA ahli muda.
Pengalaman enam tahun di proyek konstruksi.
Batasan nilai dari satu pekerjaan adalah Rp. 0,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-
Mampu Melaksanakan pekerjaan beresiko rendah hingga sedang dengan teknologi sederhana hingga menengah.
Memiliki NPWP.
b. Gred 2 ( kecil )
Terdiri dari satu orang.
Pengalaman lebih atau sama dengan empat tahun, minimal SKA ahli muda dan dapat dirangkap PJBU.
Pengalaman lebih atau sama dengan empat tahun, minimal SKA ahli muda dan dapat dirangkap PJT.
Kekayaan bersih lebih kecil atau sama dengan 200 juta.
Batasan nilai satu pekerjaan 0 sampai Rp. 400 juta rupiah.
Bidang Arsitektur 1 orang dan bidang ME 1 orang.
Mampu melaksanakan pekerjaan beresiko rendah sampai sedang dengan teknologi sederhana sampai menengah.
c. Gred 3 ( menengah )
Terdiri dari satu orang.
Pengalaman lebih atau sama dengan enam tahun, minimal SKA ahli muda dapat dirangkap PJBU.
Pengalaman lebih atau sama dengan empat tahun, minimal SKA ahli muda dan dapat dirangkap PJT.
Pengalaman melaksanakan pekerjaan grid 2 sesuai dengan sub bidangnya selama tujuh tahun terakhir, dengan total nilai lebih atau sama dengan 400 juta rupiah.
Kekayaan bersih Rp. 200 juta samapi dengan Rp. Satu milyar rupiah.
Batasan nilai satu pekerjaan adalah lebih dari Rp. 400 juta rupiah sampai dengan satu milyar rupiah.
Page | 15
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
Mempu melaksanakan pekerjaan beresiko sedang dengan teknologi menengah.
d. Gred 4 ( besar )
Terdiri dari 1 (satu) orang.
Pengalaman ≥ 8 tahun minimal SKA ahli madya.
Pengalaman ≥ 6 tahun minimal SKA ahli muda (sesuai jumlah bidang).
Pengalaman melaksanakan pekerjaan Gred 3 sesuai sub bidangnya selama 7 (tujuh)
,
,
tahun terakhir, dengan total nilai ≥ Rp 1 miliar .
Kekayaan bersih > Rp 1 miliar.
Batasan nilai satu pekerjaan > Rp 400 juta s.d. tak terbatas.
Mampu melaksanakan pekerjaan beresiko tinggi dan berteknologi tinggi termasuk pekerjaan dengan biaya dibawah batasan biaya Grednya.
Berbadan Hukum PT.
2.2.4. Peran, Wewenang, Hak dan Kewajiban serta Tanggung Jawab
a. Peran Dalam perencanaan sebuah proyek, konsultan perencana memiliki peran sebagai berikut:
Sebagai perencana, berperan dalam hal mewujudkan maksud dan kehendak dari pemberi tugas ke dalam bahasa arsitektur, yang didasarkan atas data-data yang dikumpulkan baik data fisik maupun non-fisik, studi program kebutuhan ruang, studi analisis site dan analisis konsepsual dari perencanaan proyek tersebut.
Sebagai pengawas, berperan dalam hal membantu pemberi tugas di lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik dari proyek dalam mewujudkan hasil desain yang dibuat oleh perencana sampai menjadi wujud fisik bangunan sesuai dengan gambar yang ada dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
b. Wewenang
Page | 16
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
Sesuai dengan peranannya di dalam membantu pemberi tugas maka wewenang yang dimiliki oleh konsultan perencana dalam perencanaan sebuah proyek adalah sebagai berikut: Sebagai perencana, memiliki wewenang untuk mengajukan ide-ide dan memutuskan penyelesaian terhadap segala permasalahan desain
yang dihadapi selama tidak
bertentangan dengan ide pemberi tugas, termasuk di dalamnya mengenai estetika, struktur dan konstruksi serta sistem utilitasnya. Sebagai pengawas, memiliki wewenang untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan di lapangan, memberikan pekerjaan tambahan serta memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan pelaksana pembangunan (kontraktor) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan kode etik yang ada. c. Hak Hak yang dimiliki oleh konsultan perencana dalam perencanaan sebuah proyek adalah sebagai berikut:
Sebagai Perencana, meliputi:
Memperoleh imbalan jasa untuk perencanaan.
Meminta penjelasan data-data yang ada hubungannya dengan kebutuhan perencanaan.
Mengembalikan tugas yang diberikan kepadanya apabila terjadi kesalahan yang diperbuat pihak pemberi tugas dengan memperoleh ganti rugi yang wajar.
Sebagai Pengawas, meliputi:
Memperoleh imbalan jasa untuk pengawasan.
Berhak untuk mengubah gambar bestek, sejauh tidak merugikan pihak pemberi tugas maupun kualitas pekerjaan.
Berhak mengajukan keberatan apabila terjadi hal-hal di luar kemampuannya.
d. Kewajiban Kewajiban yang dimiliki oleh konsultan perencana dalam perencanaan sebuah proyek adalah sebagai berikut : Sebagai Perencana, meliputi:
Membuat rencana waktu penyelesaian pekerjaan. Page | 17
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
Menyelesaikan pekerjaan perencanaan yang diberikan oleh pemberi tugas sesuai dengan scope pekerjaan yang diberikan.
Menaati
kode
etik
dalam
melaksanakan
tugas profesionalisme sebagai
Arsitek.
Mengadakan konsultasi secara periodik dengan pihak pemberi tugas.
Memberikan penjelasan secara teknis kepada kontraktor yang akan melakukan pekerjaan pembangunan.
Melakukan
perbaikan-perbaikan/perubahan
terhadap
gambar-gambar
bila
diperlukan.
Menanggung kerugian yang diderita oleh pihak pemberi tugas sebagai akibat dari kesalahan yang diperbuat oleh perencana atau orang-orang yang bekerja kepadanya bila kesalahan tersebut seharusnya dapat dihindari dengan keahlian dan kewaspadaan atau cara pelaksanaan yang umum.
Sebagai Pengawas, meliputi:
Melakukan pengawasan berkala pada waktu pelaksanaan pembangunan.
Memberikan laporan pelaksanaan kepada pihak pemberi tugas.
Berkewajiban terhadap negara, seperti melunasi pajak, memenuhi persyaratan persyaratan yang telah ditetapkan olah pemerintah.
e. Tanggung Jawab Tanggung jawab yang diemban oleh konsultan perencana dalam perencanaan sebuah proyek adalah sebagai berikut :
Kecuali dalam hal-hal yang disebut dalam syarat-syarat di bawah ini, Arsitek bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan kesalahan -kesalahan yang dibuat oleh Arsitek atau oleh orang-orang yang bekerja padanya pada waktu pelaksanaan tugas bila kesalahan itu dibuat pada keadaan yang seharusnya dapat dihindarkan dengan keahlian dan kewaspadaan serta cara pelaksanaan tugas yang lazim. Tanggung jawab untuk kesalahan-kesalahan dalam keadaan luar biasa.
Arsitek tidak bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orangorang yang bekerja padanya bila Arsitek dapat membuktikan bahwa kesalahankesalahan itu tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat diketahui
sebelumnya
meskipun ada pengawasan kewaspadaan yang lazim oleh Arsitek. Page | 18
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
Pada dasamya Arsitek tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan perancangan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh ahli-ahli khusus lain, kecuali:
Ahli-ahli tersebut bekerja untuk dan atas nama Arsitek dalam rangka suatu penugasan menyeluruh serta dipilih dan diangkat oleh Arsitek sendiri, dengan atau tanpa persetujuan dari pihak pemberi tugas.
Ahli-ahli tersebut, meskipun tidak bekerja untuk dan atas nama Arsitek yang mendapat penugasan terbatas secara tegas disebutkan berada di bawah koordinasi Arsitek sepenuhnya. Bilamana pemilihan ahli-ahli tersebut serta besarnya imbalan jasa khusus untuk koordinasi telah disetujui Arsitek, maka dalam hal ini Arsitek wajib memikul sebagian tanggung jawab atas pekerjaan ahli-ahli tersebut.
2.2.5. Bentuk Badan Usaha Konsultan Perencana di Indonesia
Bentuk-bentuk badan usaha perencana yang ada di Indonesia, meliputi: a. Perusahaan Perseorangan Perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tententu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Modal perusahaan berasal dari perseorangan yaitu dari pemilik itu sendiri. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja/buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Dalam hal ini semua harta kekayaan milik pribadi menjadi tanggungan dan jaminan dari semua utang perusahaan perseorangan ini. Ciri dan sifat perusahaan perseorangan:
Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan.
Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi.
Tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi.
Seluruh keuntungan dinikmati sendiri.
Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri.
Keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Page | 19
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup.
Sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan.
b. Perusahaan/Badan Usaha Persekutuan/ Partnership Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah firma dan persekutuan komanditer alias CV. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait. c. Persekutuan Firma (Fa) Persekutuan firma merupakan suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Untuk mendirikan firma, beberapa sekutu bersama-sama harus membuat satu akte resmi yang didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri dan menggunakannya dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) ataupun dengan akte di bawah tangan. Ciri dan sifat firma:
Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.
Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin.
Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup.
Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma.
Pendiriannya tidak memelukan akte pendirian.
Mudah memperoleh kredit usaha.
d. Komanditer (CV) Persekutuan komanditer merupakan persekutuan atas dasar kepercayaan seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang yang menjalankan perusahaan. Bentuk usaha ini memiliki dua jenis sekutu yaitu sekutu komplementer untuk mereka yang menjalankan dan memimpin perusahaan dan sekutu
Page | 20
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
komanditer untuk mereka yang mempercayakan modalnya kepada sekutu komplementer. Pembagian laba antara sekutu, sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam akte pendirian. Umumnya bagian laba dari sekutu komplementer lebih kecil dibandingkan dengan bagian laba dari sekutu komanditer. e. Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Terbatas merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya dengan modal usaha yang terbagi atas beberapa saham atau lebih. Untuk mendirikan PT/perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Dalam Perseroan Terbatas, setiap sekutu bertanggung jawab secara terbatas yaitu menyetor penuh jumlah yang disebutkan dalam setiap saham. Kreditor pada perusahaan ini tidak dapat menagih langsung pada pemegang saham, melainkan hanya menagih pada Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan.Ciri dan Sifat PT:
Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi.
Modal dan ukuran perusahaan besar.
Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham.
Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham.
Kepemilikan mudah berpindah tangan.
Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan/pegawai.
Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal/saham dalam bentuk deviden.
Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham.
Sulit untuk membubarkan PT.
Pajak berganda pada pajak penghasilan/pph dan pajak deviden.
f. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootchap/CV) Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan Page | 21
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.
Keanggotaan dalam CV/Partner/Sekutu Di
dalam
CV
umumnya
terdapat
dua
jenis
sekutu
yaitu
sekutu
Komplementer/Sekutu Pimpinan/General Partner dan Sekutu Komanditer/Sekutu Terbatas/ Limited Part ner . Sekutu Komplementer adalah mereka yang menjalankan dan memimpin perusahaan dan mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Sekutu Komplementer sering juga disebut sekutu pemelihara. Sekutu Komanditer adalah mereka yang mempercayakan uangnya pada sekutu komplementer. Sekutu ini bertanggung jawab terbatas terhadap hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan. Selain Sekutu Pemimpin dan Sekutu Terbatas, juga terdapat sekutusekutu yang lainnya, seperti:
Sekutu Diam (Silent Partner) Sekutu ini tidak ikut aktif dalam kegiatan perusahaan tetapi diketahui oleh
umum, bahwa mereka termasuk sebagai anggota CV.
Sekutu Rahasia (Secret Partner) Orang-orang yang berada dalam sekutu ini, aktif dalam perusahaan tetapi
tidak diketahui oleh umum bahwa mereka termasuk anggota CV.
Dormant (S leeping Partner) Merupakan sekutu yang tidak aktif dalam perusahaan dan tidak diketahui
oleh umum bahwa mereka termasuk anggota CV.
Sekutu Senior dan Junior Keanggotaan sekutu tersebut umunya didasarkan pada lamanya investasi
atau lamanya bekerja pada suatu perusahaan.
Jenis – jenis CV meliputi:
Persekutuan
Komanditer
Murni;
umunya
hanya
terdapat
satu
sekutu
komplementer. Page | 22
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
Persekutuan Komanditer Campuran; bila dalam persekutuan tersebut terdapat beb erapa sekutu Komplementer.
Persekutuan
Komanditer
bersaham
merupakan
persekutuan
dengan
mengeluarkan saham.
Kebaikan CV meliputi:
Pendiriannya relatif mudah.
Kemampuan manajemen lebih besar.
Mudah mendapatkan kredit.
Modal yang dikumpulkan lebih besar.
Kesempatan untuk berkembang lebih besar.
Keburukan CV meliputi:
Kelangsungan hidup tidak menentu, sebab banyak tergantung pada sekutu komplementer.
Sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pimpinan.
Sebagian anggota/sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas.
2.2.6. Proses Konsultan Perencana dalam Mendapatkan Proyek
Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, dalam memperoleh suatu pek erjaan perenc anaan, konsult an perencana mendapatkannya melalui berbagai cara, antara lain:
a. Seleksi Umum Pelelangan/seleksi umum merupakan metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. b. Seleksi Sederhana Pelelangan/seleksi sederhana merupakan metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbatas karena ( jumlah penyedia barang/jasa yang diyakini mampu terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks ) dengan pengumuman secara luas sekurang kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi Page | 23
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu , guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. c. Penunjukan Langsung Merupakan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang didasarkan pada kepercayaan dari pihak pemberi tugas kepada konsultan perencana, yang dilatarbelakangi atas penilaian karyakarya konsultan perencana yang telah terwujud maupun melalui saran dari Departemen Pekerjaan Umum atau pemerintah daerah yang selalu memonitor hasil pekerjaan konsultan perencana. d. Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
Merupakan kebutuhan operasional Kementrian/Lembaga/ Departemen/Instansi.
Bernilai paling tinggi Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
e. Kontes/Sayembara Merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Cara sayembara ditempuh dalam upaya mencapai karya perencanaan yang seoptimal mungkin terutama untuk bangunan khusus atau bersifat monumental dan memiliki aspek planologi kota yang penting. Sayembara dapat bersifat umum dan terbuka dengan undangan melalui media massa maupun bersifat terbatas. Untuk hal tersebut, pimpinan proyek membentuk suatu panitia atau tim juri untuk membuat pedoman sayembara, tim juri ini nantinya berperan sebagai panitia dan menentukan pemenang sayembara atas persetujuan pimpinan proyek dengan catatan semua persyaratan yang berlaku telah dipenuhi.
2.2.7. Manajemen Waktu, Biaya, dan Mutu Konsultan Perencana
a. Manajemen Waktu Konsultan Perencana Waktu adalah hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan. Sama halnya dengan manajemen waktu proses perencanaan sebuah proyek, konsultan perencana harus Page | 24
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
mempersiapkannya secara matang. Apabila manajemen waktu tersebut tidak dipersiapkan secara matang, selain terjadi pemborosan terhadap waktu pelaksanaan juga berdampak terhadap biaya yang harus dikeluarkan pada proyek tersebut. Manajemen waktu dalam sebuah proyek perencanaan dapat dilakukan dengan penyusunan TSP (Time Schedule Project ). TSP ini dibuat oleh konsultan perencana untuk mempermudah perumusan masalah dalam perencanaan proyek, menentukan metode atau cara yang tepat agar proses berjalan lancar dan terorganisir sehingga menghasilkan hasil yang optimum. Penyusunan TSP ini sangat penting karena dari TSP ini perencana dapat mengetahui dengan jelas kapan memulai kegiatan dan kapan harus menyelesaikannya. Manajemen waktu dalam proses perencanaan suatu proyek tidak hanya dilakukan pada p enyusunan TSP, namun diperlukan kedisiplinan dalam penerapannya. Setiap konsultan perencana, mempunyai deadline waktu masing-masing dalam setiap tahap perencanaan mulai dari tahap konsep, schematic design, design development sampai pada tahap working drawing sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. b. Manajemen Biaya Konsultan Perencana Manajemen biaya dalam sebuah proyek perencanaan dapat dilakukan melalui penyusunan RAB ( Rencana Anggaran Biaya) Konsultan. RAB ini dibuat oleh konsultan perencana untuk menentukan fee design yang harus diberikan/dibayar oleh pihak Owner . Dalam rencana anggaran biaya untuk konsultan, terdapat 2 macam biaya yaitu:
Biaya Personal Yang termasuk kedalam perhitungan biaya personal adalah tenaga ahli sesuai
bidang yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan.
Biaya Non Personal Yang termasuk kedalam perhitungan biaya non personal adalah peralatan-
peralatan yang diperlukan selama proses perencanaan desain yang juga disesuaikan dengan harga pasar saat ini. c. Manajemen Mutu & Waktu Konsultan Perencana Pada umumnya, setiap konsultan perencana akan senantiasa menjaga mutu & waktu dari setiap pekerjaannya agar tetap eksis di bidangnya. Untuk menjaga mutu pekerjaan Page | 25
PKL | P e r e n c a n a a n T r o p i c a l E c o R e s o r t U b u d
setiap konsultan perencana, dapat dilakukan melalui penyusunan TOR (Term Of Reference) dan Time schedule proyek. Penyusunan TOR atau yang biasa disebut dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dilakukan oleh pihak konsultan perencana dimana TOR/KAK ini sah dimata hukum karena terdapat persetujuan antara kedua belah pihak (pihak I dan pihak II) dan terdapat pembubuhan tanda tangan diatas materai. TOR ini yang nantinya yang menjadi acuan pekerjaan bagi konsultan perencana untuk memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas konsultan kepada Owner dalam bidang perencanaan sementara Time schedule adalah memperlihatkan esesnsi waktu yang dibutuhkan dalam merancang. Tujuan disusunnya TOR/ KAK dan Time schedule proyek ini adalah untuk mendapatkan suatu hasil perencanaan dan perancangan sebuah proyek dengan hasil yang optimal dari segi aspek fungsi, arsitektural, dan teknis kepada Owner yang diberikan oleh konsultan perencana. Selain penyusunan TOR/KAK tersebut, konsultan perencana dapat menjaga mutu dari profesinya tersebut melalui interaksi berupa pengadaan rapat/presentasi secara intern (dengan staff konsultan) dan secara ekstern (dengan pihak Owner ).
Page | 26