B A G I A N A : TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH (RI - SPAL)

BAGIAN A TA H A PA N P E N Y U S U N A N R E N C A N A I N D U K SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH

(RI- SPAL)

BAGIAN A :

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH (RI- SPAL)

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M

P E N G E L O L A A N

A I R

L I M B A H

2 0 1 6

5


6

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

(RI- SPAL)

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


P T- 1

(RI- SPAL)

PENYAMAAN PERSEPSI DAN PARADIGMA

1.1 TUJUAN

1. Tercapainya kesepahaman tentang konsep dan paradigma pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dirumuskan dalam Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Provinsi/Kota Metropolitan/Besar. 2. Ditentukannya tim penyusun rencana induk SPAL 3. Dipahaminya cakupan dan jenis rencana induk yang akan disusun. 4. Dipahaminya periode perencanaan rencana induk SPAL yang akan disusun. 5. Tercapainya kesepakatan mengenai langkah penyusunan, jadwal kerja, tugas, dan tanggung jawab semua instansi yang terkait.

1.2 DESKRIPSI

Penyamaan pemahaman tentang konsep dan paradigma adalah tahapan pertama para pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Kabupaten/ Kota. Proses ini perlu dibangun untuk memastikan adanya kesepahaman dan

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

7


(RI- SPAL)

kesamaan persepsi di antara para pihak mengenai manfaat adanya Rencana Induk ini, yang menjadi dasar pengembangan sistem pengelolaan air limbah Provinsi/Kota Metropolitan/ Besar.

1.2.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK

1. Maksud Maksud penyusunan Rencana Induk adalah agar setiap Kabupaten/Kota memiliki pedoman dalam pengembangan dan operasional penyelenggaraan SPAL berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan terpadu dengan sektor terkait lainnya 2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Induk adalah agar setiap Kabupaten/Kota memiliki Rencana Induk SPAL yang sistematis, terarah, dan tanggap terhadap kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi daerah, serta tanggap terhadap kebutuhan stakeholder (pemerintah, investor, masyarakat). Kabupaten/Kota yang belum mempunyai rencana induk, rencana pengembangan SPAL mengacu pada Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS).

1.2.2 CAKUPAN DAN JENIS RENCANA INDUK

1. Rencana Induk SPAL Kab/Kota Rencana Induk SPAL di dalam satu wilayah administrasi kabupaten atau kota ini mencakup wilayah pelayanan air limbah sistem terpusat dan sistem setempat yang terdapat di dalam satu wilayah administrasi kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Kota Metropolitan (> 1.000.000 jiwa) dan Kota Besar (>500.000), sedangkan untuk Kota Sedang (>100.000) menyusun Rencana Induk Sederhana (Outline Plan) dan Kota Kecil (>20.000) cukup membuat SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota).

8

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

2. Rencana Induk SPAL Lintas Kab/Kota Rencana induk SPAL lintas kabupaten dan/atau kota mencakup wilayah pelayanan air limbah sistem terpusat dan sistem setempat yang terdapat di dalam lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten dan/atau kota dalam satu provinsi.

3. Rencana Induk SPAL Lintas Provinsi Rencana induk SPAL lintas provinsi mencakup wilayah pelayanan air limbah sistem terpusat dan sistem setempat yang terdapat di dalam lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten dan/atau kota serta di dalam lebih dari satu provinsi.

4. Rencana Induk SPAL Kawasan Strategis Nasional Rencana Induk SPAL Kawasan Strategis Nasional mencakup pelayanan air limbah terpusat dan sistem setempat pada wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Gambar 1.1 Proses Penanganan Perencanaan Eksisting dan Perencanaan Baru

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

9


1.2.3

(RI- SPAL)

KEDUDUKAN RENCANA INDUK

Penyusunan Rencana Induk SPAL mengacu pada prinsip pengembangan wilayah; RUTRW/K, RPJPN maupun perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan Rencana Induk SPAL berada dibawah kebijakan spasial di masing-masing daerah baik pada skala Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Kedudukannya adalah sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan strategi pembangunan per kawasan, serta mempengaruhi rencana program investasi infrastruktur. Sedangkan untuk kota menengah dan kecil, keberadaan SSK menjadi alternatif pengganti Rencana Induk SPAL seperti terlihat pada Gambar 1.2 Gambar 1.2 Kedudukan Rencana Induk SPAL

*) SSK untuk Kota Sedang dan Kecil dapat digunakan sebagai Rencana Induk

10

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


1.2.4

(RI- SPAL)

PERIODE PERENCANAAN

Rencana induk SPAL harus direncanakan untuk periode perencanaan 20 tahun, dihitung dengan mempertimbangkan penetapan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Periode perencanaan dalam penyusunan rencana induk ini dibagi menjadi 3 tahap pembangunan sesuai urutan prioritas, yaitu: 1. Perencanaan Jangka Pendek (Tahap Mendesak) 2. Perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahap mendesak dilaksanakan dalam satu sampai dua tahun anggaran, dengan memprioritaskan pada hal yang mendesak. 3. Perencanaan Jangka Menengah 4. Perencanaan pembangunan jangka menengah mencakup tahapan pembangunan 5 tahun setelah dilaksanakan program jangka pendek. 5. Perencanaan Jangka Panjang 6. Perencanaan pembangunan jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan pembangunan di sektor air limbah untuk 20 tahun yang akan datang.

1.2.5

EVALUASI RENCANA INDUK

Rencana Induk SPAL harus dievaluasi setiap 5 tahun untuk disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dan disesuaikan dengan perubahan rencana induk bidang sanitasi lainnya, tata ruang dan rencana induk SPAM serta perubahan strategi dalam bidang lingkungan (Local Environment Strategy), ataupun hasil rekomendasi audit lingkungan kota yang terkait dengan air limbah permukiman. 1.2.6

MUATAN RENCANA INDUK

Rencana Induk Pengembangan SPAL paling sedikit memuat : 1.

Rencana Umum, meliputi :

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

11


(RI- SPAL)

a. Evaluasi Kondisi Kota/Kawasan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui karakter, fungsi strategis dan konteks regional nasional kota/kawasan yang bersangkutan. b. Evaluasi Kondisi Eksisting SPAL. Evaluasi yang dilakukan dengan menginventarisasi peralatan dan perlengkapan sistem pengelolaan air limbah eksisting. c.

Program dan Kegiatan Pengembangan. Program dan kegiatan pengembangan dalam penyusunan rencana induk meliputi identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan unit pengolahan meliputi pengolahan air limbah permukiman (baik pengolahan fisik, biologis, maupun pengolahan kimia) dan pengolahan lumpur, perkiraan debit buangan hasil pengolahan air limbah dan lumpur, serta identifikasi badan air penerima.

d. Kriteria dan Standar Pelayanan. Kriteria dan standar pelayanan, mencakup kriteria teknis yang dapat diaplikasikan dalam perencanaan yang sudah umum digunakan, namun jika ada data hasil survei maka kriteria teknis menjadi bahan acuan. Standar pelayanan ditentukan sejak awal seperti tingkat pelayanan yang diinginkan, cakupan pelayanan, dan jenis pelayanan yang dapat ditawarkan ke pelanggan jika kegiatan ini direalisasikan. e. Rencana Keterpaduan Program Sanitasi. Rencana keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana (PS) Sanitasi, adalah bahwa penyelenggaraan SPAL dan prasarana perkotaan yang terkait (air minum, persampahan, dan drainase) memperhatikan keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap baku mutu sumber air baku air minum. Keterpaduan SPAL dengan PS sanitasi dilaksanakan berdasarkan prioritas adanya sumber air baku. Misalnya bila pada suatu daerah terdapat air tanah dangkal dengan kualitas yang baik, maka sistem sanitasi harus menggunakan sistem terpusat (off site sistem), atau contoh lainnya adalah peletakan outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah atau Instalasi Pengolahan Lumpur Terpadu di hilir lokasi pengambilan air baku air minum. f. Rencana Pembiayaan dan Pola Investasi. Rencana pembiayaan dan pola investasi, berupa indikasi besar biaya tingkat awal, sumber dan pola pembiayaan. Perhitungan biaya tingkat awal mencakup seluruh komponen pekerjaan perencanaan, pekerjaan konstruksi, pajak, pembebasan tanah, dan perizinan.

12

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

g. Rencana Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Perundangundangan. Rencana Pengembangan Kelembagaan merupakan rencana yang dilakukan untuk mengembangkan kelembagaan dalam penyelenggaraan SPAL. Kelembagaan dalam penyelenggaraan SPAL dimaksudkan untuk melakukan penyusunan rencana, penelaahan kebijakan, pengkajian, pengelolaan, serta mengkordinasikan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan SPAL. h. Rencana Pemberdayaan Masyarakat. Rencana pemberdayaan masyarakat meliputi struktur organisasi dan penempatan tenaga ahli sesuai dengan latar belakang pendidikannya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

2. Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Rencana sistem pengelolaan air limbah terdiri dari: a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat

• Unit Pelayanan; • Unit Pengumpulan; • Unit Pengangkutan; • Unit Pengolahan; dan • Unit Pembuangan Akhir. b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat • • •

1.2.7

Unit Penampungan Tinja Setempat Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (SPLT) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

PROSES PENYUSUNAN RENCANA INDUK

Tahapan penyusunan Rencana Induk terdiri dari Tahap Pengumpulan Data dan Tahap Penyusunan Strategi SPAL. Tahapan proses penyusunan Rencana Induk dapat dilihat pada Gambar 1.3. Sedangkan tahapan penyusunan SSK sesuai dengan pedoman penyusunan SKK yang telah berlaku selama ini.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

13


(RI- SPAL)

Gambar 1.3 . Tahapan proses penyusunan Rencana Induk

14

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


1.2.8

(RI- SPAL)

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK SPAL

Susunan keanggotaan tim penyusun Rencana Induk SPAL yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut: 1. Ketua Tim 2. Sekretaris Tim 3. Kelompok Kerja. Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf BAPPEDA dan SKPD dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli. 4. Tenaga Ahli Penyusun Rencana Induk. Tenaga ahli yang diperlukan untuk penyusunan rencana induk penyelenggaraan SPAL antara lain tenaga ahli bersertifikat dengan bidang keahlian, namun tidak dibatasi pada keahlian sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g.

Ahli Teknik Penyehatan/Teknik Lingkungan/Ahli Sanitasi/Ahli SPAL Ahli Teknik Hidrologi/Geohidrologi Ahli Sosial Ekonomi/Keuangan Ahli Kelembagaan/Manajemen Ahli Perencanaan Kota/Planologi Ahli Hukum/Regulasi Ahli Geodesi

1.3 KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan “Penyamaan Konsep dan Paradigma” ini adalah: 1. Terbentuknya Tim Penyusun Rencana Induk SPAL. 2. Disepakatinya Konsep dan Paradigma dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Provinsi/Kota Metropolitan/Besar. 3. Disepakatinya perencanaan yang akan disusun (Rencana Induk atau Outline Plan). 4. Disepakatinya proses penyusunan Rencana Induk SPAL dan tugas-tugas tim penyusun dalam menyusun Rencana Induk SPAL 5. Dituliskannya input/masukan untuk RI, khususnya “Bab I : Pendahuluan ”.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

15


(RI- SPAL)

1.4 LANGKAH- LANGKAH PELAKSANAAN

1. Bangun kesepahaman tentang pentingnya Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah. Kesepahaman dan kesamaan persepsi dapat ditumbuhkan dengan cara Ketua Tim Konsultan menyampaikan kepada seluruh stakeholder tentang konsep dan paradigma sistem pengelolaan air limbah. Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas isu-isu berikut : a. Latar belakang, makna, dan manfaat penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah . Ketua Tim Konsultan akan memaparkan bagian ini dengan menekankan pada : (1). Makna Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagai dokumen yang memuat data dasar (baseline) mengenai kondisi pengelolaan air limbah Provinsi/Kota Metropolitan/Besar saat ini. (2). Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat merupakan Tahap-1 dari program Perencanaan SPAL. (3). Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Induk SPAL. Pemaparan ini menjadi input untuk penulisan ‘Bab I : Pendahuluan” b. Posisi atau dasar hukum Rencana Induk SPAL. Lakukan diskusi kemudian sepakati dasar hukum dan posisinya diantara dokumen-dokumen perencanaan strategis Provinsi/Kota Metropolitan/Besar lainnya seperti : Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana dan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Hasil diskusi ini juga menjadi input untuk penulisan ‘Bab I : Pendahuluan”. c. Pahami rincian outline Rencana Induk SPAL serta metode yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Induk SPAL. Tuliskan hasil diskusi dalam narasi sebagai input untuk penulisan ‘Bab I : Pendahuluan”. 2. Susun dan sepakati rencana kerja konsultan. Konsultan perlu menyusun dan menyepakati Rencana Kerja terkait Penyusunan Rencana Induk SPAL. Rencana kerja ini sekurang-kurangnya harus memuat : a. Jadwal Kegiatan Terperinci b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab (SKPD/ Perorangan)

16

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

Rencana kerja ini harus ditandatangani oleh Ketua Tim. Selanjutnya didistribusikan untuk menjadi pegangan seluruh stakeholder, selama proses penyusunan Rencana Induk SPAL. Selain itu, pembuatan rencana induk yang dilakukan oleh konsultan juga didampingi oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Pembentukan tim penyusun Rencana Induk SPAL dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Induk SPAL provinsi dan Provinsi/Kota Metropolitan/Besar. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Induk SPAL. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/ atau sebutan lain) yang ada di masing-masing SKPD dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Tim penyusun Rencana Induk SPAL dipersiapkan oleh Kepala SKPD dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

17


P T- 2

(RI- SPAL)

PENYIAPAN KONSEP DAN KRITERIA PENYUSUNAN RENCANA INDUK

2.1 TUJUAN

1. Tersusunnya konsep penyusunan rencana induk dan kriteria perencanaan yang ada dalam Rencana Induk SPAL Provinsi/Kota Metropolitan/Besar. 2. Tercapainya kesepakatan mengenai konsep penyusunan dan kriteria perencanaan yang akan digunakan dalam Rencana Induk SPAL.

2.2 DESKRIPSI

Di dalam tahapan Penyiapan Konsep Penyusunan Rencana Induk SPAL, Kelompok Kerja (Pokja) perlu melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Menetapkan Visi dan Misi Sistem Pengelolaan Air Limbah Provinsi/Kota Metropolitan/ Besar yang mengacu ke Visi dan Misi Kabupaten/ Kota sebagai acuan untuk pembangunan jangka menengah (5 tahun). 2. Menetapkan konsep penyusunan dan periode perencanaan Rencana Induk SPAL yang disesuaikan dengan target-target yang telah dibuat oleh Pemerintah. 3. Menetapkan beberapa kriteria perencanaan dan standar pelayanan air limbah yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan Provinsi/Kota Metropolitan/Besar.

18

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

4. Menetapkan wilayah-wilayah yang perlu dilakukan survei terkait penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAL. 5. Melakukan analisis mengenai keterpaduan Perencanaan SPAL dengan sektor Sanitasi lain dan kontribusinya dalam Program Perubahan Iklim. Di dalam proses penyusunan kerangka pengembangan sanitasi dibutuhkan beberapa asumsi dan persyaratan, diantaranya:

1. Penyesuaian RTRW, yang umum terjadi setelah kurun waktu tertentu, tidak mengalami perubahan yang berarti dibandingkan dokumen RTRW yang dijadikan rujukan.

2. Pokja memiliki pemahaman memadai mengenai sistem pengelolaan air limbah.

3.

Kemungkinan dibutuhkan penjelasan dari seorang ahli air limbah yang berpengalaman dan memiliki pemahaman aspek lain di luar aspek teknis, sebelum Pokja memutuskan sistem yang akan digunakan dalam jangka panjang. Perlu dibuat perkiraan jumlah penduduk (atau jumlah keluarga/rumah tangga) yang akan dilayani (pada akhir periode perencanaan) oleh sebuah sistem yang dipilih. Perlu diingat bahwa di beberapa tempat jumlah keluarga yang dilayani mungkin sedikit karena fungsi kawasan tersebut adalah kawasan komersial (Commercial Business District - CBD) atau dikenal sebagai wilayah perdagangan dan jasa di dalam dokumen RTRW.

2.3 KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan “ Penyiapan Konsep Penyusunan Rencana Induk SPAL” adalah : 1. Disepakatinya Visi dan Misi dalam bidang pengelolaan air limbah Provinsi/Kota Metropolitan/Besar yang mendukung RPJMD. 2. Disepakatinya konsep penyusunan dan periode perencanaan dalam Rencana Induk SPAL Provinsi/Kota Metropolitan/Besar. 3. Disepakatinya kriteria perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Provinsi/Kota Metropolitan/Besar. 4. Ditetapkan wilayah-wilayah yang perlu dilakukan survei berkaitan dalam penyusunan Rencana Induk SPAL. 5. Didapatkan hasil analisis mengenai keterpaduan SPAL dengan sektor sanitasi lainnya dan kontribusi SPAL dalam program Perubahan Iklim.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

19


(RI- SPAL)

6. Dituliskannya input/ masukan dalam Rencana Induk SPAL, khususnya “Bab II: Konsep Penyusunan dan Kriteria Rencana Induk”.

2.4 LANGKAH- LANGKAH PELAKSANAAN

1. Diskusikan, rumuskan, dan tetapkan Visi Misi SPAL Provinsi/Kota Metropolitan/ Besar. Pembangunan SPAL di Provinsi/Kota Metropolitan/Besar memerlukan adanya Visi dan Misi SPAL yang mengacu ke Visi dan Misi Provinsi/Kota Metropolitan/Besar. Hal ini terutama diperlukan agar dokumen perencanaan strategis yang disusun memiliki koridor yang jelas dan disampaikan dalam “bahasa” yang sama dengan dokumen perencanaan Provinsi/Kota Metropolitan/Besar lainnya. a. Diskusikan kondisi pengelolaan air limbah masa depan di Provinsi/Kota Metropolitan/ Besar yang ingin dicapai untuk mendukung tercapainya Visi Misi Provinsi/Kota Metropolitan/Besar. Jadikan potret pengelolaan air limbah saat ini (di dalam Buku Putih Sanitasi) sebagai acuan dasar. b. Rumuskan dan sepakati kondisi pada poin di atas yang dinyatakan dalam pernyataan Visi dan Misi SPAL Provinsi/Kota Metropolitan/Besar. Gunakan dokumen RPJMD sebagai acuan dasar dalam perumusan visi dan misi air limbah domestik. c. Pertimbangkan definisi di dalam Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengenai: 1) Visi adalah “Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan” 2) Misi adalah “Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi” d. Selain itu, pertimbangkan juga “Posisi Pengelolaan Air Limbah” di dalam Bab 5 Buku Putih Sanitasi untuk dapat merumuskan Visi Misi air limbah yang realistis. e. Visi misi sanitasi juga harus sensitif jender dan kemiskinan, yang dicontohkan berikut ini: Pernyataan Visi „Dalam 5 tahun semua orang di kabupaten / kota memiliki sistem

20

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

pengelolaan air limbah yang baik ; Untuk ini dapat ditambahkan untuk aspek-aspek sosial, seperti : 1) Laki-laki dan perempuan telah diberdayakan atau kemiskinan akan berkurang 2) Untuk Pernyataan Misi , dapat ditambahkan : Perbaikan sanitasi dengan melibatkan perempuan dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah dan melibatkan laki-laki dalam promosi hygiene 3) Peluang peningkatan penghasilan laki-laki dan perempuan miskin dalam Sanitasi f. Susun visi dan misi sanitasi Provinsi/Kota Metropolitan/Besar dalam bentuk tabel seperti berikut ini.

Tabel 2.1 Visi dan Misi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Provinsi/Kota Metropolitan/Besar (Contoh) VISI PROVINSI/KOTA

Diambil dari dokumen RPJMD

MISI PROVINSI/KOTA

VISI SPAL PROVINSI/KOTA

Terwujudnya Provinsi/ Kota yang bersih dan sehat melalui pembangunan dan peningkatan layanan system pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan

Diambil dari dokumen RPJMD

MISI SPAL PROVINSI/KOTA

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berwawasan lingkungan

2. Menetapkan kegiatan yang akan dilakukan dalam Proses Perencanaan beserta Periode Perencanaannya. Dalam proses penyusunan perlu ditetapkan periode perencanaan yang akan dibuat dalam Rencana Induk disertai dengan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan waktunya. Rencana induk SPAL harus direncanakan untuk periode perencanaan 20 tahun, dihitung dengan mempertimbangkan penetapan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. 3. Melakukan Evaluasi Rencana Induk Rencana Induk SPAL harus dievaluasi setiap 5 tahun untuk disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dan disesuaikan dengan perubahan rencana induk bidang sanitasi lainnya, tata ruang dan rencana induk SPAM serta perubahan strategi dalam bidang lingkungan (Local Environment Strategy), ataupun hasil rekomendasi audit lingkungan kota yang

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

21


(RI- SPAL)

terkait dengan air limbah permukiman. 4. Menetapkan kriteria dan standar pelayanan. Kriteria dan standar pelayanan diperlukan dalam perencanaan dan pembangunan SPAL untuk dapat memenuhi tujuan tersedianya air dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang memenuhi persyaratan air limbah, tersedianya air setiap waktu atau kesinambungan, tersedianya air dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat atau pemakai. Sasaran pelayanan pada tahap awal prioritas harus ditujukan pada daerah berkepadatan tinggi dan kawasan strategis. Setelah itu prioritas pelayanan diarahkan pada daerah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan induk kota.

5. Melakukan penetapan wilayah-wilayah yang akan dilakukan Survei Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAL Penetapan wilayah-wilayah yang akan dilakukan survei disesuaikan dengan konsep perencanaan SPAL pada suatu daerah dan data-data pendukung lainnya. Survei – survei yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAL, diantaranya : a. Survei dan pengkajian Wilayah Studi dan Wilayah Pelayanan Survei ini dilakukan dengan tujuan : 1) Mendapatkan batasan wilayah studi, wilayah proyek, dan wilayah pelayanan, badan air penerima, dan jalur transmisi air limbah 2) Kondisi detail wilayah pelayanan saat ini dan akan datang b. Survei dan Pengkajian Kualitas Air Limbah Survei ini dilakukan untuk mengetahui kualitas badan air penerima sesuai baku mutu dan sesuai golongannya. c. Survei dan pengkajian Demografi dan Ketatakotaan Dalam pelaksanaan survei ini, dibutuhkan beberapa data diantaranya : 1) Ada data statistik sampai 10 tahun terakhir 2) Terdapat pembagian wilayah berdasarkan jumlah penduduk 3) Terdapat rumus perhitungan proyeksi penduduk

22

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

Apabila data yang diambil tidak tersedia di lapangan, maka dapat menganalogikannya dengan menggunakan data dari Provinsi/Kota Metropolitan/Besar lain yang sejenis. 6. Melakukan analisis keterpaduan Perencanaan SPAL dengan Sektor lain Melaksanakan analisis keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap baku mutu sumber air baku air minum.

7. Melakukan analisa kontribusi SPAL dalam Program Mitigasi Perubahan Iklim a. Membahas tentang Program Nasional berkaitan dengan peranan pengelolaan air limbah dalam Perubahan Iklim sesuai peraturan yang berlaku b. Membahas hubungan antara SPAL dengan mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK). c. Data pendukung yang berkaitan dengan model perhitungan pengurangan emisi GRK berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

23


P T- 3

(RI- SPAL)

DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN

3.1 TUJUAN

1. Dipahaminya ruang lingkup Rencana Induk SPAL dan tercapainya kesepakatan cakupan wilayah pengamatan dan wilayah perencanaan. 2. Terhimpunnya data sekunder untuk mendiskripsikan wilayah, profil sistem pengolahan air limbah, dan permasalahannya. 3. Diketahuinya data primer yang diperlukan, yang harus dikumpulkan melalui survei dan pengukuran di lapangan. 4. Tergambarnya deskripsi wilayah Provinsi/Kota Metropolitan/Besar.

3.2 DESKRIPSI Pada tahap ini kegiatan yang harus dilakukan konsultan adalah mengidentifikasi kebutuhan data sekunder, sumber data dan penanggung jawab, mengumpulkan seluruh data sekunder yang diperlukan untuk menyusun deskripsi wilayah, profil sistem pengolahan air limbah dan penentuan awal area berisiko, serta menyiapkan dan menyusun deskripsi wilayah. Sumber data sekunder yang digunakan dapat berasal dari berbagai dokumen perencanaan Provinsi/ Kota Metropolitan/Besar maupun hasil studi oleh Universitas/LSM. Dokumen-dokumen ini diantaranya adalah RTRW, RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, RPJIM, dokumen realisasi APBD, dokumen komponen Masterplan SPAL.

24

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

Data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Induk SPAL sangat beragam dan sumbernya dapat berasal dari berbagai instansi. Data-data yang dikumpulkan berisi semua data baik primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penyusunan Rencana Induk SPAL, data tersebut adalah :

3.3 DATA KONDISI DAERAH RENCANA Berisi semua data baik primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penyusunan Rencana Induk SPAL, data tersebut adalah : 1.

DESKRIPSI DAERAH RENCANA Berupa uraian singkat mengenai daerah rencana. Uraian ini berisi tentang letak dari daerah rencana secara geografis (berdasarkan lintang dan bujur) serta batasbatas (Utara, Selatan, Timur dan Barat) dari daerah rencana.

2.

KONDISI FISIK Data kondisi fisik daerah rencana sangat penting karena ikut menentukan sistem pengelolaan air limbah. Data-data yang diperlukan meliputi : a. Topografi. Kondisi topografi ikut menentukan sistem pengelolaan air limbah, seperti kondisi lahan yang landai sulit menerapkan sistem perpipaan bila dibandingkan dengan lahan yang miring atau curam. Sedangkan kondisi yang berbukit-bukit mungkin lebih menguntungkan menggunakan sistem inseptor. Data topografi harus dilengkapi dengan peta daerah rencana yang dilengkapi dengan kontur.

b. Iklim. Data iklim diperlukan untuk perencanaan sistem instalasi pengolahan air limbah terutama suhu dan penyinaran matahari. Curah hujan sangat mempengaruhi kualitas air sungai serta tingkat infiltrasi terhadap jaringan air limbah. Data iklim ini meliputi kecepatan angin, penyinaran matahari, kelembaban, suhu udara, dan curah hujan. Untuk curah hujan diperlukan data lebih banyak, yaitu data 10 tahun terakhir.

c. Sungai dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Analisa pencemaran sungai diperlukan untuk memperkirakan secara teoritis tingkat pencemaran yang sudah terjadi dan yang akan terjadi dimasa mendatang karena pengaruh pembuangan air limbah ke sungai. Analisa pencemaran sungai diperlukan untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

25


(RI- SPAL)

pengelolaan air limbah domestic, serta dalam rangka rencana pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh. Parameter yang dipakai adalah BOD, karena pencemaran sungai terjadi akibat pembuangan limbah domestik. Data yang dibutuhkan yaitu panjang sungai, daerah yang dilewati, pemekaran daerah yang dilewati, debit sungai serta keadaan sekitar daerah aliran sungai (DAS) serta rencana pengembangan pengelolaan sumber daya air. Data ini juga dilengkapi dengan peta yang menggambarkan sungai yang ada di daerah rencana. Analisa pencemaran sungai pada tahun yang akan datang dapat diperoleh dengan mengkorelasikan data proyeksi penduduk yang akan menjadi beban sungai. Dari analisa tersebut maka didapatkan proyeksi pencemaran sungai dengan menganalisa beban sungai dari tiap-tiap daerah alirannya. Hasil analisa ini juga dapat dilengkapi dengan peta yang menggambarkan hal tersebut.

d. Laut. Data yang dibutuhkan adalah perkiraan penyebaran polutan di laut yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut, yaitu : 1) Kedalaman dasar laut (kontur). Kedalaman dasar laut didapat dari peta topografi dasar laut yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Laut dan Jawatan Hidro-Oseanografi. 2) Tinggi muka air. Tinggi muka air laut didapat dari data pasang surut yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Laut dan Jawatan Hidro-Oseanografi. 3) Arah dan kecepatan arus. Arah dan kecepatan arus didapat dari Jawatan Hidro-Oseanografi. 4) Prakiraan distribusi dan pencemaran laut. Merupakan gabungan dari data-data diatas sehingga dapat diketahui arah sebaran dari pencemaran laut. 5) Kualitas air laut. Berdasarkan prakiraan distribusi dan pencemaran laut maka dapat diketahui titik-titik pengambilan sampel air laut untuk mengetahui kualitas dan tingkat pencemarannya. e.

26

P E D O M A N

Permeabilitas Tanah. Permeabilitas tanah sangat erat hubungannya dengan sistem sanitasi setempat seperti tangki septik selalu memerlukan bidang resapan melalui lapisan tanah. Data permebilitas tanah ini berdasarkan survei perkolasi dan dilengkapi dengan peta tingkat permeabilitas tanah di daerah

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

rencana. f.

Air Tanah. Kualitas air tanah sangat erat kaitannya dengan sistem sanitasi setempat. Data yang dibutuhkan adalah data kualitas air tanah dan data tinggi muka air tanah. Untuk mengetahui kualitas air tanah dilakukan uji kualitas air tanah dengan mengambil sampel dari sumur penduduk, sedangkan untuk data tinggi muka air tanah dilakukan dengan survei muka air sumur penduduk.

g. Geologi. Data geologi merupakan data tentang struktur tanah yang ada di daerah rencana. Data geologi ini dapat ditunjukkan melalui peta geologi. 3. Tata Ruang Kota. Data yang dibutuhkan untuk tata ruang daerah rencana yaitu data tentang penggunaan lahan daerah rencana (dilengkapi dengan peta), dan RURTK yang dibuat oleh masing-masing daerah rencana. Data ini juga dilengkapi dengan data fasilitas-fasilitas pelayanan kota seperti hotel, rumah makan, kantor pemerintahan dan industri. Peta penggunaan lahan untuk sarana umum antara lain Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, Sistem Pengelolaan Persampahan, serta Sistem Drainase Perkotaan, sangat diperlukan dalam penyusunan rencana induk sistem pengelolaan air limbah baik terpusat maupun setempat. 4. Kependudukan. Informasi kependudukan diharapkan dalam time series minimal 5 tahun antara lain: jumlah penduduk, laju pertumbuhan Penduduk, struktur umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, ketenagakerjaan, mata pencaharian, tingkat pendapatan dan lain-lain. a. Penduduk Saat ini. Data penduduk saat ini yaitu jumlah dan kepadatan penduduk di suatu daerah sangat menentukan terhadap cara penanganan sanitasinya terutama pembuangan air limbah dan produksi air limbah penduduk. Data tentang kepadatan penduduk saat ini dapat pula dilengkapi dengan peta kepadatan penduduk. b. Proyeksi Penduduk. Proyeksi penduduk didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Proyeksi penduduk penyelenggaraan SPAL dilakukan untuk 20 tahun. Proyeksi penduduk ini memerlukan data jumlah penduduk pada tahun-tahun sebelumnya, setidaknya data-data 10-20 tahun sebelum periode perencanaan. Data kependudukan dapat diperoleh baik secara primer maupun data sekunder dari BPS. Dari hasil proyeksi tersebut dapat diketahui pula proyeksi kepadatan penduduk pada 20 tahun yang akan datang.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

27


5.

(RI- SPAL)

Prasarana Kota yang Terkait Dalam rangka perlindungan dan pelestarian air, selain data dan gambar Pengelolaan Sumber Daya Air, diperlukan juga data dan gambar Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, Sistem Pengelolaan Persampahan, serta Sistem Drainase Perkotaan yaitu sebagai berikut : a. Air Minum. Air minum sangat erat kaitannnya dengan Rencana Induk SPAL. Data tentang air bersih yang dibutuhkan adalah sumber air minum yang digunakan penduduk, tingkat pemakaian dan proyeksi kebutuhan air minum untuk 20 tahun yang akan datang. Debit air limbah yang berasal dari buangan air minum dapat diketahui pula untuk 20 tahun yang akan datang. Data-data tersebut dilengkapi dengan peta presentasi pelayanan oleh PDAM dan peta sumber air di daerah rencana. b. Persampahan. Persampahan di daerah rencana perlu dicermati, karena pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan badan air baik langsung maupun tidak langsung. Data yang dibutuhkan yaitu data timbulan sampah, jenis-jenis sampah, kondisi pelayanan persampahan, dan data-data lain tentang persampahan di daerah rencana. Dari korelasi dengan proyeksi penduduk maka didapat pula proyeksi timbulan sampah minimal 10 tahun yang akan datang. Data–data dilengkapi dengan peta sistem pengelolaan sampah yang ada, antara lain meliputi Lokasi TPA, TPS, dan Sarana dan Prasarana Persampahan lainnya. c. Drainase Perkotaan. Saluran pematusan air hujan atau drainase sangat erat hubungannya dengan air limbah, karena pada umumnya penduduk membuang air limbah rumah tangga ke saluran ini. Data yang diperlukan adalah data jaringan drainase di daerah rencana, panjang saluran, keadaan saluran, serta kualitas air dalam saluran. Dilengkapi dengan peta perkiraan genangan yang umumnya terjadi apabila musim hujan. Dari korelasi dengan pertumbuhan penduduk maka didapat pula proyeksi penggunaan lahan untuk 20 tahun.

6.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat a. Pendapatan dan Sumber Mata Pencaharian. Dalam pemilihan teknologi pengelolaan air limbah, salah satu faktor penting adalah kemampuan penduduk membiayai operasi setiap teknologi yang diusulkan. Dimana kemampuan ini erat hubungannya dengan pendapatan dan sumber mata pencaharian penduduk. data yang dibutuhkan adalah data pendapatan

28

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

penduduk, mata pencaharian, pengeluaran penduduk, dan pengeluaran penduduk untuk pengelolaan air minum. b. Kepemilikan Rumah. Data yang diperlukan adalah kondisi kepemilikan rumah di daerah rencana, proyeksi perumahan sampai 20 tahun yang akan datang, luas pekarangan rumah sarta dilengkapi dengan peta kondisi lahan sisa pekarangan eksisting dan untuk proyeksi 20 tahun yang akan datang. Selain itu, data kondisi kepemilikan rumah juga diperlukan untuk mengetahui SPAL yang akan digunakan untuk suatu kawasan perumahan. Apabila suatu kawasan perumahan real estate dilewati oleh jaringan pipa SPALT, maka pengembangnya wajib untuk melakukan penyambungan saluran air limbah setiap rumah ke jaringan pipa terpusat tersebut, akan tetapi apabila di Kota tersebut tidak terdapat SPAL, maka pengembang kawasan perumahan tersebut harus membuat jaringan dan IPAL sendiri dan dikelola oleh pengembang kawasan perumahan tersebut. c. Non Permukiman. Yang dimaksud non pemukiman disini adalah daerah komersial dan daerah non komersial. Yang menjadi perhatian adalah daerah komersial seperti daerah jasa, perdagangan dan industri. Data yang diperlukan adalah pendapatan rata-ratanya, kondisi bangunannya, pengeluarannya untuk pemenuhan air minum, dan proyeksinya untuk 20 tahun yang akan datang. 7.

Tingkat Kesehatan Penduduk Tingkat kesehatan penduduk sangat erat kaitannya dengan sistem sanitasinya. Maka diperlukan data-data tentang penyakit yang sering timbul, khususnya yang berhubungan dengan air limbah. Selain itu diperlukan data fasilitas kesehatan yang ada di daerah rencana.

2.9 DATA KONDISI EKSISTING SPAL Sebelum menetapkan rencana pengembangan di sektor air limbah permukiman perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana kondisi pengelolaan eksisting dan upaya pengelolaan dari pemerintah. Data kondisi sistem Pengelolaan Air Limbah yang ada dikelompokkan dalam Data Teknis dan Data Non Teknis.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

29


(RI- SPAL)

1. Data Teknis Data teknis yang diperlukan untuk SPALT antara lain meliputi : a. b. c. d. e. f. g.

Kinerja Pelayanan Tingkat Pelayanan Periode Pelayanan Cakupan Pelayanan Kinerja Instalasi dan Jaringan Perpipaan Jumlah dan Kinerja Peralatan/ Perlengkapan Sistem Pengelolaan

h.

Pedoman dan Kondisi Operasi dan Pemeliharaan

Sedangkan data teknis yang diperlukan untuk SPALS antara lain adalah : a. Pemetaan masyarakat tentang kondisi sumber air dan akses terhadap sarana sanitasi yang tersedia. b. Kelayakan Teknis di Lapangan c. Prediksi Perkembangan Lingkungan Permukiman, dan d. Prediksi Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Sedangkan untuk IPLT, data teknis yang diperlukan antara lain : a. Peta Wilayah dengan data Topografi b. Data Sosial dan Ekonomi c. Data geografi d. Data Geologi, dan data lain yang relevan 2. Data Non Teknis Data non teknis yang diperlukan untuk SPALT antara lain meliputi : a. b. c. d. e. f.

Kondisi dan Kinerja Keuangan Kondisi dan Kinerja Karyawan Kinerja Kelembagaan Jumlah Pelayanan Kondisi Pengaturan Kondisi Peran Serta Masyarakat

g.

Kondisi Pendanaan

Sedangkan data non teknis yang diperlukan untuk SPALS antara lain adalah :

30

a.

Kondisi/ Permukiman

b.

Kebiasaan/ Perilaku

c.

Jumlah Calon Penerima Manfaat untuk 5 tahun ke depan

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

3.5 KELUARAN Keluaran yang diharapkan dari kegiatan “Penjabaran Deskripsi Daerah Perencanaan” : 1. Terkumpulnya data sekunder dan primer 2. Tergambarnya deskripsi wilayah Provinsi/Kota Metropolitan/Besar 3. Dituliskan sebagai input/ masukan, khususnya pada “ Bab I : Pendahuluan” dan “Bab III : Deskripsi Daerah Perencanaan”.

3.6 LANGKAH- LANGKAH PELAKSANAAN 1. Pahami Ruang Lingkup Sistem Pengelolaan Air Limbah Pastikan bahwa konsultan memahami definisi dan ruang lingkup sistem pengelolaan air limbah terpusat yang akan digunakan. Informasi ini menjadi input untuk “ Bab I : Pendahuluan”. 2. Diskusikan dan sepakati Cakupan Wilayah Pengamatan dan Wilayah Perencanaan. a. Diskusikan dan sepakati mengenai cakupan wilayah Provinsi/Kota Metropolitan/ Besar yang akan menjadi wilayah pengamatan dan perencanaan. b. Wilayah pengamatan adalah seluruh wilayah yang secara topografi berpengaruh pada sistem pengelolaan air limbah. c. Wilayah perencanaan Rencana Induk SPAL untuk Kota adalah seluruh wilayah yang termasuk dalam wilayah administratif kota tersebut. d. Wilayah Kajian Perencanaan Rencana Induk SPAL yang diprioritaskan untuk Kabupaten adalah wilayah yang termasuk kategori kawasan perkotaan berdasarkan RTRW dan/atau berdasarkan kebijakan daerah lainnya (Perda, kesepakatan konsultan, dll). e. Narasi mengenai informasi ini menjadi input untuk ”Bab I : Pendahuluan” Rencana Induk SPAL dan gambarkan cakupan wilayah perencanaan dalam peta administrasi.

3. Kumpulkan Data Sekunder a. Identifikasi kebutuhan data sekunder dan sumber data yang diperlukan untuk menyusun :

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

31


(RI- SPAL)

1) Deskripsi Wilayah 2) Profil Sistem Pengelolaan Air Limbah 3) Penentuan Wilayah Perencanaan b. Sepakati penanggung jawab pengumpulan data sekunder tersebut c. Kumpulkan seluruh data, kemudian beri label yang jelas sehingga mudah dipahami. d. Jika dimungkinkan kumpulkan dan kelompokkan data yang diperoleh dalam format digital (soft copy) sehingga dapat digunakan dengan mudah pada saat diperlukan. 4. Diskusikan data dan sumber yang dibutuhkan untuk penyusunan deskripsi wilayah. a. Berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder di atas, kelompokkan dokumendokumen/data dan peta untuk menyusun Deskripsi Wilayah. b. Verifikasi data sekunder dan sumber data yang digunakan untuk menyusun deskripsi wilayah 5. Susun Deskripsi Wilayah a. Sajikan data dalam bentuk tabel. Deskripsikan setiap tabel dengan judul, sumber data dan tahun yang jelas. Pastikan tabel yang telah diisi mendapatkan verifikasi dari dinas/sumber data yang terkait. Sajikan tabel secara ringkas, misalnya dengan menggabungkan beberapa tabel yang dapat disatukan. Informasi yang lebih rinci dapat disisipkan pada halaman lampiran. b. Gambar dan tabel untuk menggambarkan deskripsi wilayah sekurang-kurangnya mencakup : 1) Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik. Geografis: menyajikan informasi tentang letak atau posisi Provinsi/Kota Metropolitan/Besar di permukaan bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Administratif: menyajikan informasi mengenai nama, jumlah, dan luas kelurahan/ desa setiap Kecamatan dalam bentuk tabel dilengkapi dengan peta administrasi dan cakupan wilayah kajian (skala 1 : 25.000 atau 1 : 50.000 ) serta peta orientasi Provinsi/Kota Metropolitan/Besar dalam wilayah provinsi dalam kertas ukuran A3.

32

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

Kondisi fisik: menyajikan informasi tentang air permukaan, kondisi/ ketinggian air tanah, dan kondisi umum iklim, kualitas air tanah, dll. 2) Demografi. Menyajikan informasi kondisi demografi di tingkat kecamatan mencakup jumlah penduduk (tidak perlu berdasarkan jenis kelamin) serta tingkat pertumbuhan pada 3-5 tahun terakhir beserta proyeksinya 5 tahun mendatang. 3) Keuangan dan Perekonomian Daerah 4) Sosial dan Budaya. Menyajikan informasi mengenai fasilitas pendidikan, distribusi pekerjaan, jumlah penduduk miskin, dan jumlah rumah pada tahun terakhir. 5) Tata Ruang Wilayah. Menyajikan informasi mengenai rencana pusat layanan (berdasarkan fungsi dan peran) dan rencana pola ruang di dalam RTRW. Sebaiknya peta berskala 1 : 25.000 atau 1 : 50.000. 6) Kelembagaan Pemerintah Daerah. Menyajikan informasi mengenai tugas, pokok, dan fungsi tiap-tiap SKPD penanggung jawab proses perencanaan, pembangunan operasi dan pemeliharaan (O&M), pemantauan dan pengevaluasian, serta penanggung jawab kegiatan pemberdayaan masyarakat.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

33


P T- 4

(RI- SPAL)

PERUM USAN ANALISIS KONDISI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH

4.1 TUJUAN 1. Dirumuskannya kajian keselarasan dan keterpaduan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah dari Kementerian yang bertugas mengelola air limbah dengan Rencana Induk SPAL Provinsi/Kota Besar/Metropolitan 2. Dirumuskannya Rencana Tata Ruang Kota 3. Dirumuskannya kondisi sanitasi Kota 4. Ditentukannya isu-isu strategis pengelolaan air limbah

4.2 DESKRIPSI Perumusan isi dan substansi rancangan Rencana Induk SPAL sangat menentukan kualitas dokumen Rencana Induk SPAL yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Rencana Induk SPAL adalah RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD terkait air limbah selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan. dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencananaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja. Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan Rencana Induk SPAL merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Rencana Induk SPAL.

34

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

4.3 ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN SKPD Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari: • analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD. • analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD.

4.4 REVIEW KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN SPAL KEMENTERIAN DAN RENSTRA SKPD PROVINSI/KOTA. Untuk penyusunan rancangan Rencana Induk SPAL provinsi, dilakukan review Kebijakan dan Strategi SPAL Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi/kota, yang mencakup: •

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Kebijakan dan Strategi SPALKementerian ;

•

Program prioritas Kebijakan dan Strategi SPAL Kementerian dan target kinerja serta lokasi program prioritas;

•

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD kota; dan

•

Program prioritas SKPD kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

Untuk penyusunan rancangan Rencana Induk SPAL kota, dilakukan review Kebijakan dan Strategi SPAL Kementerian dan Renstra SKPD provinsi, yang mencakup: •

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Kebijakan dan Strategi SPAL Kementerian ;

•

Program prioritas Kebijakan dan Strategi SPAL Kementerian dan target kinerja serta lokasi program prioritas;

•

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi; dan

•

Program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

35


(RI- SPAL)

Tabel 4.1 Identifikasi Kebijakan Nasional SPAL Pemerintah Provinsi/Kota Besar/Metropolitan KEBIJAKAN NASIONAL Kebijakan Nasional tentang SPAL

Kebijakan Kementerian tentang SPAL

LAIN-LAIN

Universal Access 2014 – 2019 Kementerian PU

4.5 PENELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup: • Tujuan dan sasaran RTRW; • Struktur tata ruang saat ini • Rencana pola ruang; • Pola ruang saat ini; dan • indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. Telahaan rencana tata ruang ditujukan untuk memperoleh informasi bagi analisis gambaran umum kondisi daerah. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi (secara geografis) arah pengembangan wilayah, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan. Hasil telaahan struktur dan pola ruang selanjutnya dituangkan ke dalam contoh Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 berikut ini:

No

Rencana Struktur Ruang

Rencana Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

Tabel 4.2. Hasil telaahan struktur ruang wilayah Provinsi/Kabupaten/kota......*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tahapan ke -1

Tahapan ke -2

Tahapan ke -3

Tahapan ke -4

Tahapan ke -5

Rencana Pusat Pemukiman

1 1

Waktu Pelaksanaan

1

2

Rencana Jaringan Transportasi

3

Rencana Jaringan Energi

4

Rencana Jaringan Telekomunikasi

5

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

*Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi. Sumber Tabel T-II.C.1. Permendagri No.54 tahun 2010

36

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

Cara pengisian Tabel 4.2 : Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan; Kolom (2) diisi dengan daftar Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang direncanakan di wilayah provinsi/kabupaten/kota, rencana bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, terminal, stasiun kereta, jaringan jalan primer/ sekunder, jaringan prasarana sumber daya air, jaringan prasarana energi/listrik, dan jaringan prasarana telekomunikasi; Kolom (3) diisi dengan daftar Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang telah ada di wilayah provinsi/ kabupaten/kota, ketersediaan bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, terminal, stasiun kereta, jaringan jalan primer/ sekunder, jaringan prasarana sumber daya air, jaringan prasarana energi/listrik, dan jaringan prasarana telekomunikasi; Kolom (4) diisi dengan indikasi program pemanfaatan ruang untuk setiap rencana struktur ruang; dan Kolom (5) diisi dengan perbandingan antara kondisi rencana dan kondisi saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang pada periode berkenaan dengan tahun perencanaan Renstra SKPD, lakukan identifikasi apakah ada pengaruhnya kepada kebutuhan pelayanan SKPD. Jika ada, identifikasilah bentuk kebutuhan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan, dan lokasinya; dan Kolom (6) diisi dengan daftar lokasi berdasarkan hasil pada kolom (5). Daftar lokasi ini menjadi arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD untuk mendukung perwujudan struktur ruang wilayah Kolom (7) – (11) diisi dengan waktu pelaksanaan pemanfaatan struktur ruang sesuai RTRW

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

2

3

4

5

6

Waktu Pelaksanaan

7

8

9

10

11

Tahapan ke -1

Tahapan ke -2

Tahapan ke -3

Tahapan ke -4

Tahapan ke -5

Rencana Kawasan Lindung

1

1

Pola Ruang Saat Ini

1

Rencana Pola Ruang

No

Tabel 4.3. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota*

1

2

Rencana Kawasan Budidaya Strategis

*Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota Sumber Tabel T-II.C.2 Permendagri No.54 tahun 2010 Cara pengisian Tabel 4.3: Kolom (1) Kolom (2) Kolom (3)

P E D O M A N

diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan; diisi dengan daftar kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis yang direncanakan di wilayah provinsi/kabupaten/kota; diisi dengan daftar kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis yang telah ada (eksisting) di wilayah provinsi/kabupaten/kota; P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

37


Kolom (4) Kolom (5)

(RI- SPAL)

diisi dengan indikasi program pemanfaatan ruang untuk setiap rencana pola ruang; diisi dengan perbandingan antara kondisi rencana dan kondisi saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang pada periode berkenaan dengan tahun perencanaan Renstra SKPD, lakukan identifikasi apakah ada pengaruhnya kepada kebutuhan pelayanan SKPD. Jika ada, identifikasilah bentuk kebutuhan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan, dan lokasinya; dan diisi dengan daftar lokasi berdasarkan hasil pada kolom (5). Daftar lokasi ini menjadi arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD untuk mendukung perwujudan pola ruang wilayah.

Kolom (6) Kolom (7) – (11)

diisi dengan Waktu Pelaksanaan pemanfaatan pola ruang sesuai RTRW

4.6 STUDI ENVIRONMENT AND HEALTH RISK ASSESSMENT (EHRA) Studi EHRA merupakan survey partisipatif di tingkat kota yang bertujuan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku-perilaku masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi Kota. Adapun tujuan dari studi EHRA adalah untuk mengumpulkan data primer tentang gambaran situasi sanitasi dan perilaku yang berisiko terhadap kesehatan lingkungan kabupaten/kota pada saat ini, secara khusus tujuannya adalah sebagai berikut : a. Mendapatkan gambar kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku yang berisiko terhadap kesehatan lingkungan. b. Memberikan advokasi kepada masyarakat akan pentingnya layanan sanitasi. c. Menyediakan dasar informasi yang valid dalam penilaian risiko kesehatan lingkungan. Studi ini berfokus pada fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat, yang masing-masing terdiri dari : a. Fasilitas sanitasi Fasilitas sanitasi yang mencakup : 1) Sumber air minum 2) Layanan pembuangan sampah 3) Jamban 4) Saluran pembuangan air limbah b. Perilaku masyarakat Perilaku masyarakat yang mencakup : 1) Buang air besar 2) Cuci tangan pakai sabun,

38

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

3) Pengelolaan air minum rumah tangga, 4) Pengelolaan sampah dengan 3R 5) Pengelolaan air limbah rumah tangga (drainase lingkungan)

4.7 PENYUSUNAN BUKU PUTIH SANITASI Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data dasar (baseline). Data dasar yang dimaksud dapat membantu memberikan gambaran lengkap dan menyeluruh mengenai data teknis/nonteknis yang mencakup berbagai aspek tentang sanitasi di Kabupaten/Kota. Keluaran yang diharapkan adalah tersusunnya peta sistem sanitasi bagi tiap komponen dan lokasinya yang spesifik berdasarkan data hasil survei

4.8 PERUMUSAN ISU-ISU STRATEGIS Perumusan isu-isu strategis berdasarkan: • Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD); •

Hasil review Kebijakan dan Strategi SPAL Kementerian dan Renstra SKPD Povinsi/ Kota Metropolitan/Kota Besar untuk penyusunan Renstra SKPD provinsi dan hasil review Kebijakan dan Strategi SPAL Kementerian dan Renstra SKPD provinsi untuk penyusunan Renstra SKPD Provinsi/Kota Metropolitan/Kota Besar;

•

Hasil penelaahan RTRW;

•

Hasil analisis dokumen EHRA; dan

•

Hasil analisis Buku Putih Sanitasi Kota

•

Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD berdasarkan huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d). Tabel 4.4. Identifikasi Isu-Isu Strategis

No

ISU STRATEGIS DINAMIKA INTERNASIONAL

DINAMIKA NASIONAL

DINAMIKA REGIONAL/LOKAL

LAIN-LAIN

1

2

3

4

5

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

39


Kolom (1) Kolom (2) Kolom (3) Kolom (4) Kolom (5)

(RI- SPAL)

diisi dengan nomor urut sesuai dengan nomor urutan. diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi dari dunia Internasional. diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi di tingkat nasional. diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi se-wilayah provinsi/kab/kota. diisi dengan isu-isu strategis lain yang berasal dari dunia akademik, usaha/ bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.9 KELUARAN 1. Tersusunnya data dan informasi gambaran pelayanan SPAL pada SKPD 2. Tersusunnya data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD 3. Tersusunnya kajian mengenai keselarasan dan keterpaduan Kebijakan dan Strategi SPAL Kementerian dengan Renstra SKPD Provinsi/Kota Metropolitan/Kota Besar 4. Disepakatinya jangka waktu perencanaan sesuai dengan target Kebijakan dan Strategi SPAL Kementerian dan Renstra SKPD 5. Dirumuskannya isu-isu strategis SPAL

4.10 LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN 1. Pengolahan data dan informasi Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (slide atau white paper), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Rencana Induk SPAL . Mengingat pentingnya kesiapan data dan informasi dalam proses perumusan Rencana Induk SPAL, perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengolahan data (dan bagaimana data itu harus diperoleh) sangat penting. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pengolahan data dan informasi hendaknya tidak dilakukan hanya disaat dimulainya perencanaan, tetapi kegiatan ini harus berlangsung terus menerus setiap hari (kontinyu), seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berhubung pengolahan/ tersedianya data dan informasi yang akurat merupakan salah satu kelemahan atau kurang mendapat perhatian hampir diseluruh lingkungan kehidupan kita, maka perlu

40

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

ditingkatkan/ditumbuhkembangkan kesadaran betapa pentingnya data dan informasi utamanya untuk penyusunan rencana pembangunan daerah. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan sebagai bahan kajian/analisis dalam perumusan rancangan Rencana Induk SPAL yakni yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD mencakup: 1. Regulasi yang menjadi asas legal bagi SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian SKPD ; 2. Renja SKPD tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan SKPD dan perkiraan tingkat capaian target Renstra SKPD sampai dengan akhir tahun berjalan; 3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; 4. Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset SKPD paling kurang 5 (lima) tahun terakhir; 5. Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya; 6. Kebijakan dan Strategi SPAL K/L mengenai Sistem Pengelolaan Air Limbah 7. Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota periode sebelumnya; 8. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 9. Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan SKPD; dan 10. Informasi lain yang terkait pelayanan SKPD. Hasil evaluasi Renstra SKPD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra SKPD periode berikutnya. Mengingat bahwa pada saat rancangan Renstra SKPD disusun, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sampai dengan tahun ke-5 belum diperoleh, maka digunakan hasil evaluasi sementara Renstra SKPD yang memuat hasil evaluasi Renstra SKPD sampai dengan pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan (periode sebelum tahun rencana). Pengolahan data dan informasi diatas perlu memperhatikan tingkat urgensi data dan informasi dalam analisis/kajian yang diperlukan bagi penyusunan suatu Rencana Induk SPAL. Hal ini guna memastikan efektifitas dan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya yang dialokasikan dalam pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Data dan informasi yang digunakan hendaknya memiliki tingkat keakurasian, validitas, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari :

a. Data dan informasi gambaran pelayanan SPAL pada SKPD, mencakup : i. Struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

41


(RI- SPAL)

melihat dan menentukan lingkup kewenangan SKPD, Data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Rencana Induk SPAL sebelumnya iii. Data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait SPAL dalam lingkup kewenangan SKPD. Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD : mencakup : i. Data pendapatan SKPD; ii. Data belanja SKPD; iii. Data pembiayaan SKPD. Analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikas potensi dan permasalahan pelayanan SKPD. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD. Analisis keterpaduan Perencanaan Pengembangan SPAL dengan sektor lain. Rencana keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi lainnya adalah bahwa penyelenggaraan SPAL dan prasarana perkotaan yang terkait (air minum, persampahan, drainase, jalan dan sarana transportasi) memperhatikan keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap baku mutu sumber air baku air minum. Sebagai contoh area IPLT diletakkan di hilir lokasi pengambilan air baku air minum. Analisis kontribusi Pengembangan SPAL dalam Program Perubahan Iklim i. Membahas tentang Program Nasional berkaitan dengan peranan SPAL dalam Perubahan Iklim sesuai dengan Perpres No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. ii. Membahas hubungan antara SPAL dengan mitigasi GRK. iii. Pembahasan dan komitmen dalam penyediaan data pendukung yang berkaitan dengan mitigasi GRK sesuai dengan Perpres No.71 tahun 2011. ii.

b. c. d. e.

f.

3. Review Kebijakan dan Strategi SPAL K/L dan Renstra SKPD Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD Provinsi, dilakukan review Kebijakan dan Strategi SPAL K/L dan Renstra SKPD kota yang mencakup: a. tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Kebijakan dan Strategi SPAL K/L; b. program prioritas Kebijakan dan Strategi SPAL K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;

42

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

c.

tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Kota; dan d. program prioritas SKPD Kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas. Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten/kota, dilakukan review Kebijakan dan Strategi SPAL K/L dan Renstra SKPD Kebijakan provinsi, yang mencakup: a. tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Kebijakan dan Strategi SPAL K/L; b. program prioritas Kebijakan dan Strategi SPAL K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas; c. tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi; dan d. program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja, serta lokasi program prioritas. Penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara review Kebijakan dan Strategi SPAL K/L dan Renstra SKPD provinsi /Kabupaten/kota tercantum pada Bagian C-07 4. Studi Environmental Health and Risk Tahapan-tahapan dalam studi EHRA adalah sebagai berikut : 1) Pembentukan tim studi EHRA. Studi EHRA memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak dan tidak hanya bisa dilaksanakan oleh Pokja Kabupaten/ Kota semata, agar efektif, Pokja Sanitas Kabupaten/Kaota diharapkan bisa mengorganisir pelaksanaan secara menyeluruh. 2) Penentuan target area survei. Metode penentuan target area survei dilakukan secara geografi dan demografi melalui proses yang dinamakan klastering. Hasil klastering ini juga sekaligus bisa digunakan sebagai indikasi awal lingkungan berisiko. Proses pengambilan sampel dilakukan secara random sehingga memenuhi kaidah ”Probability Sampling” dimana semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Sementara metode sampling yang digunakan adalah “Cluster Random Sampling”. Penentuan target area survey Tim Studi EHRA melibatkan Camat agar informasi yang di dapatkan lebih akurat. Adapun kriteria penetapan klaster antara lain : a) Kepadatan penduduk, yaitu jumlah penduduk per luas wilayah. Pada umumnya tiap kabupaten/ kota telah mempunyai data kepadatan penduduk sampai dengan tingkat kecamatan dan kelurahan/ desa. b) Angka kemiskinan, dengan indikator yang datanya mudah diperoleh tapi

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

43


(RI- SPAL)

cukup representatif menunjukkan kondisi sosial ekonomi setiap kecamatan atau kelurahan/ desa. Sebagai contoh ukuran angka kemiskinan bisa dihitung berdasarkan proporsi jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 dengan formula sebagai berikut:

c) Daerah/wilayah yang dialiri sungai/ kali /saluran drainase/ pesisir saluran irigasi dengan potensi digunakan sebagai MCK dan pembuangan sampah oleh masyarakat setempat d) Daerah terkena banjir dan dinilai mengangggu ketentraman masyarakat dengan parameter ketinggian air, luas daerah banjir/ genangan, lamanya surut. 3) Pelatihan Enumerator dan Entri Data EHRA merupakan sebuah survey partisipatif di tingkat kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi termasuk advokasi di tingkat kota sampai tingkat kelurahan. Komponen penting dalam pelaksanaannya adalah enumerator dan data entri. Berdasarakan hall tersebut perlu dilaksanakan pelatihan yang bertujuan untuk: a) Melatih tenaga enumerator dan data entri untuk kegiatan survey EHRA. b) Menjelaskan tugas coordinator dan supervisor di lapangan dalam survey EHRA. 4) Pelaksanaan Survey dan Entri Data Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan survey adalah sebagai berikut : a) Persiapan logistik b) Persiapan E-Numerator c) Persiapan Supervisor d) Pelaksanaan survey EHRA Output dari pelaksanaan survey ini adalah : a) Terisinya kuisioner dengan lengkap oleh enumerator dan di cek oleh supervisor dan koordinator wilayah.

44

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

b) Terisinya lembar spot check. c) Terisinya laporan harian dan rekap harian oleh supervisor. Setelah survey dilakukan, selanjutnya data yang telah dikumpulkan, dimasukkan dan dikumpulkan menjadi satu untuk diolah. Kuisioner yang telah dikumpulkan kemudian siap untuk dientri ke dalam program Epi-info. 5) Analisis Hasil Studi EHRA Data hasil entri yang siap dianalisa dengan menggunakan SPSS. Hasil analisa dari studi EHRA menjadi bahan masukan bagi penyusunan buku putih dan berperan dalam penentuan area beresiko sanitasi. Di samping itu, analisa studi EHRA juga menjadi input untuk penyusunan strategi Sanitasi Kota. Selanjutnya dilakukan analisis untuk proyeksi kebutuhan sesuai periode perencanaan induk 20 tahun yang akan datang.

5. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Proses penyusunan buku putih sanitasi meliputi tahapan-tahapan berikut ini : a. Internalisasi dan Penyamaan Persepsi Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan adanya kesepahaman dan kesamaan persepsi di antara anggota Pokja tentang adanya buku putih sanitasi yang menjadi dasar penyusunan dokumen SSK Kabupaten/Kota. Output dari kegiatan ini adalah adanya kesepakatan rencana kerja penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota. b. Penyiapan Profil Wilayah Tujuan kegiatan penyiapan profil wilayah dalam Buku Putih Sanitasi adalah untuk menjelaskan kondisi saat ini dari Kabupaten/ Kota (termasuk kondisi geografis, geohidrolis, administratif, aspek demografis, tata ruang wilayah, kondisi sosial budaya, perekonomian dan keuangan daerah, serta kelembagaan Pemerintah Daerah. Output yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah terkumpulnya datas sekunder dan dapat menggambarkan profil wilayah suatu Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. c. Penilaian Profil Sanitasi Kegiatan ini bertujuan agar menghasilkan data dasar (baseline). Data dasar yang dimaksud dapat membantu memberikan gambaran lengkap dan menyeluruh mengenai data teknis/non-teknis yang mencakup berbagai aspek tentang

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

45


(RI- SPAL)

sanitasi di Kabupaten/Kota. Output yang diharapkan adalah tersusunnya peta sistem sanitasi bagi tiap komponen dan lokasinya yang spesifik, adanya data hasil survei atau kajian yang disyaratkan untuk penyusunan Buku Putih Sanitasi, serta teridentifikasinya rencana program dan kegiatan pengembangan sanitasi atau kegiatan sanitasi yang sedang berlangsung. d. Penetapan Area Berisiko Sanitasi Kegiatan ini bertujuan untuk menetapkan prioritas wilayah pengembangan sanitasi dan pengembangan sanitasi tersebut. Prioritas yang dimaksud bertujuan untuk menentukan arah pembangunan sanitasi Kabupaten/Kota di masa mendatang. Output dari kegiatan ini dapat menghasilkan posisi pengelolaan sanitasi saat ini di Kabupaten/Kota. e. Finalisasi Buku Putih Buku Putih Sanitasi yang telah selesai kemudian disahkan oleh Bupati/ Walikota setempat. Hal terpenting dalam melakukan finalisasi buku putih adalah membangun pemahaman dan persepsi yang sama di lingkungan internal SKPD-SKPD mengenai dokumen putih sanitasi yang telah disusun. Proses ini perlu dilakukan sebelum Pokja menginformasikan hasil buku putih ke masyarakat yang lebih luas. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota, terselenggaranya kegiatan Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi, dan Pengesahan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/ Kota oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Disamping itu, diperlukan juga data-data yang meliputi : a. Peta Dasar dan Peta Identifikasi Peta dasar dan peta identifikasi permasalahan yang diperlukan meliputi: 1) Peta tata guna lahan eksisting; 2) Peta kepadatan penduduk; 3) Peta kualitas air tanah/sumur penduduk dengan parameter E. coli; 4) Peta kualitas air sungai dengan parameter E. coli dan BOD; 5) Peta kualitas air drainase (pembuangan grey water) dengan parameter E. Coli dan BOD; 6) Peta water borne disease; 7) Peta pelayanan PDAM; dan

46

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

8) Peta fasilitas sanitasi dan tingkat pelayanan sanitasi (on-site dan offsite). Setelah mengetahui kondisi eksisting daerah perencanaan, kemudian dilakukan identifikasi permasalahan yang ada di daerah perencanaan untuk mengetahui besarnya tingkat pelayanan yang telah dilakukan.

6. Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapantahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah: a. Hasil dari analisis gambaran pelayanan SKPD; b. Hasil dari analisis Kebijakan dan Strategi SPAL K/L dan Renstra-SKPD provinsi/kota; c. Hasil dari telaahan RTRW; d. Hasil dari Buku Putih Sanitasi Lingkungan; e. Studi EHRA; dab f. Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD berdasarkan huruf a, b, c, d dan e.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

47


(RI- SPAL)

No

Tabel 4.5. Identifikasi dan Peringkat Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) I S U

S T R A T E G I S

JENIS PENGARUH EKSTERNAL

ISU STRATEGIS

PERINGKAT

2

3

4

1

1

Dinamika Nasional

2

Dinamika Internasional

3

Dinamika Regional/ lokal

Penjelasan tabel: Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan nomor urutan; Kolom (2) diisi dengan jenis pengaruh eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan SPAL; Kolom (3) isu strategi yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan SPAL; dan Kolom (4) peringkat isu strategis yang dipertimbangkan dalam pengembangan SPAL.

48

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


P T- 5

(RI- SPAL)

STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH

5.1 TUJUAN Tersusunnya Tujuan, Sasaran, dan Strategi untuk Pengembangan SPAL di Provinsi/Kota Metropolitan/Besar.

5.2 DESKRIPSI Pada tahap ini dilaksanakan Penetapan Strategi Pengembangan SPAL. Strategi didefinisikan sebagai upaya mencapai tujuan yang terdiri dari berbagai cara atau pendekatan. Mengingat strategi didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan, sebagai langkah awal perlu ditetapkan tujuan yang jelas yang hendak dicapai tentang pengelolaan air limbah. Tujuan ini dirumuskan salah satunya berdasarkan hasil dari penetapan Tahapan Pengembangan SPAL. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis Selanjutnya, perlu disusun sasaran atas tujuan yang hendak dicapai untuk dapat memberikan arahan yang lebih operasional. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis. Terdapat berbagai metode untuk merumuskan strategi, diantaranya adalah menggunakan analisis SWOT. Pokja dapat memilih salah satu metode yang paling dikuasai oleh sebagian besar anggota Pokja.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

49


(RI- SPAL)

5.3 TUJUAN DAN TARGET PENANGANAN 1. Jangka Pendek Tujuan penanganan tahap jangka pendek ini adalah dilaksanakan dalam satu sampai dua tahun anggaran. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar sanitasi sebagai dasar pengelolaan air limbah. Kebutuhan dasar ini didapat setelah menganalisa data eksisting pengelolaan air limbah saat ini. 2. Jangka Menengah Program jangka menengah mencakup tahapan pembangunan 5 tahun setelah dilaksanakan program jangka pendek. Program jangka menengah ini sesuai dengan permasalahan yang ada dan strategi yang akan dilaksanakan untuk pemenuhan sistem pengelolaan dan pembuangan air limbah untuk daerah rencana. 3. Jangka Panjang Program jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan pembangunan di sektor air limbah untuk -20 tahun yang akan datang. Tujuan pembangunan ini untuk menekan laju pencemaran terhadap badan air dan air tanah serta mengurangi tingkat pertambahan kasus penyakit yang disebabkan air limbah yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang produktifitas penduduk serta membantu peningkatan potensi daerah.

5.4 PILIHAN ARAH PENGEMBANGAN Sebelum menetapkan rencana induknya, setiap kabupaten/kota harus terlebih dahulu menetapkan pilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah untuk masa 20 tahun mendatang. Pilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah yang harus dipertimbangkan antara lain adalah: 1. Mengoptimalkan sistem setempat (on-site) yang sudah berjalan; 2. Mengembangkan sistem off-site pada kawasan tertentu; 3. Mengembangkan sistem off-site skala kota; dan 4. Mengembangkan sistem off-site dengan teknologi maju. Metode pemilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah, minimal harus dianalisis dengan metode SWOT, yaitu analisis Kekuatan (Sthrenghts), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) atau dengan metode lainnya.

50

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

5.5 PENETAPAN ARAH PENGEMBANGAN Tahapan dalam penetapan arah pengembangan terdiri dari : 1. Analisis SWOT Arah Pengembangan SPAL Analisis SWOT (Sthrenghts, Weakness, Opportunities, Threats) merupakan alat bantu perencanaan strategis yang dapat membantu perencanaan penetapan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah dimasa mendatang. Keampuhan analisis SWOT ini terletak pada kemampuan para penentu strategi pengembangan SPAL dalam memaksimal peranan faktor internal yaitu kekuatan (S) dan meminimalkan kelemahan (W), serta memanfaatkan faktor eksternal yaitu peluang (O) dan mampu menekan dampak tantangan (T) yang harus dihadapi. Analisis SWOT untuk peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah pada zona prioritas di permukiman terbangun, dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Kondisi sistem pengelolaan air limbah; b. Kondisi tingkat pencemaran air tanah; c. Kondisi tingkat pencemaran badan air penerima; d. Kondisi sosial ekonomi masyarakat; e. Kondisi kesehatan masyarakat; f. Tingkat kesediaan membayar retribusi (willingness to pay); Gambar 5.1. Pola Analisis SWOT O KUADRAN III

KUADRAN II

WO

SO

W

S

WT

ST

KUADRAN I

KUADRAN IV

T

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

51


(RI- SPAL)

g. Kondisi prasarana lingkungan permukiman lainnya (jalan, drainase, dan sebagainya); dan h. Proyeksi kapasitas pendanaan investasi dari APBD. Aspek-aspek tersebut kemudian dievalusi terhadap faktor internal (SW) dan faktor eksternal (OT) dengan menggunakan metode pembobotan dan skoring. Hasil evaluasi ini kemudian diplotkan dalam matrik SWOT di bawah ini sesuai dengan besaran nilai perkalian bobot dan nilai untuk setiap faktor SWOT yang dianalisis. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, pengembangan sarana dan prasarana air limbah air limbah dapat digambarkan atas 4 kuadran, seperti pada contoh Gambar 5.2. Masing-masing kuadran menujukkan strategi pengembangan SPAL yang berbeda, yaitu sebagai berikut : a. Kuadran I (WT) : strategi yang diambil adalah Strategi Defensif/ Optimalisasi, sebab kondisi SPAL yang masih lemah dan penuh dengan tantangan. b. Kuadran II (WO) : strategi yang diambil adalah Strategi Selektif (Turn Arround), sebab kondisi SPAL memiliki banyak peluang untuk semakin berkembang, akan tetapi kondisinya masih lemah

Gambar 5.2. Matriks SWOT

Catatan : A : Posisi Saat ini

52

P E D O M A N

B : Posisi Potensi Pengembangan 20 Tahun mendatang

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

c. Kuadran III (SO): strategi yang diambil adalah Strategi Agresif, sebab kondisi SPAL yang kuat dan banyak peluang untuk semakin berkembang. d. Kuadaran IV (ST): strategi yang diambil adalah Strategi Diversifikasi/teknologi lebih maju, sebab kondisi SPAL yang sangat kuat akan tetapi penuh dengan tantangan. Penggambaran koordinat nilai pembobotan dikalikan skor akan menunjukkan posisi pada saat sekarang (tahun awal perencanaan), dalam Gambar 5.2 dicontohkan sebagai titik A dan pada posisi titik B pada perkiraan pengembangan 20 tahun mendatang. Dengan demikian perubahan strategi yang harus digunakan akan terlihat pada matriks SWOT gambar 5.2 2.

Penetapan arah pengembangan Penetapan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah dapat ditetapkan berdasarkan posisi kuadran hasil analisis SWOT. Berdasarkan pengelompokan kuadran tersebut, maka grand strategi arah pengembangan sarana dan prasarana pada masing-masing kuadran dapat dijelaskan pada Gambar 5.3. Gambar 5.3. Arah Pengembangan Grand Strategi SPAL

O KUADRAN II

KUADRAN III

PENGEMBANGAN SELEKTIF SISTEM OFF-SITE

PENGEMBANGAN AGRESIF SISTEM OFF-SITE

W

S PENGEMBANGAN DENGAN TEKNOLOGI LEBIH MAJU

OPTIMALISASI SISTEM ON-SITE KUADRAN I

KUADRAN IV

T Penjelasan: a. Grand strategi kuadran I : Optimasi sistem setempat Arah pengembangan strategi ini meliputi : 1) Pengawasan dan pengendalian sarana prasarana sistem air limbah setempat (individual dan komunal). 2) Optimalisasi pemanfaatan IPLT terbangun. 3) Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui :

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

53


(RI- SPAL)

a) Peningkatan kapasitas armada dan penyedotan secara berkala. b) Peningkatan kapasitas IPLT. 4) Pengembangan prasarana air limbah berbasis masyarakat. b. Grand strategi kuadran II : Pengembangan selektif sistem terpusat Arah pengembangan strategi ini meliputi : 1) Pengawasan dan pengendalian sarana prasarana sistem air limbah setempat (individual dan komunal). 2) Optimalisasi pemanfaatan IPLT terbangun. 3) Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui: a) Peningkatan kapasitas armada. b) Peningkatan kapasitas IPLT. 4) Pengembangan prasarana air limbah berbasis masyarakat. 5) Pengembangan sistem terpusat skala kawasan (IPAL) pada daerah-daerah prioritas. Pada strategi ini transformasi dari sistem setempat menjadi sistem terpusat akan dimulai secara kawasan demi kawasan. c. Grand strategi kuadran III : Pengembangan agresif sistem terpusat Arah pengembangan strategi ini adalah : Mengembangkan sarana dan prasarana Air Limbah terpusat skala kota, dengan cara sistem terpusat akan ditingkatkan secara bertahap. d.

Grand strategi kuadran IV : Pengembangan dengan teknologi maju Arah pengembangan strategi ini merupakan strategi pengembangan tingkat advance (lanjutan). Arah pengembangan ini merupakan gambaran kondisi permasalahan pencemaran air limbah telah demikian serius, sementara sarana prasarana konvensional sudah tidak memungkinkan dan tidak efektif lagi. Hal ini menyebabkan diperlukan teknologi pengolahan limbah lanjut agar kualitas air limbah yang dihasilkan dapat memenuhi peraturan pemerintah setempat.

3.

Strategi Transformasi Sistem Setempat Transformasi prasarana sistem setempat menjadi sistem terpusat memberi dampak adanya kebutuhan lembaga untuk mengelola prasarana yang akan dibangun (terdapat pada Gambar 5.4).

54

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

Gambar 5.4. Transformasi Prasarana Air Limbah Sistem Setempat ke Sistem Terpusat

Dengan demikian, penetapan arah pengembangan prasarana sistem terpusat pada daerah permukiman terbangun memerlukan perencanaan strategis untuk menciptakan dukungan masyarakat dan mewujudkan lembaga yang sesuai untuk mengelola prasarana terbangun. Perencanaan strategis tersebut meliputi: a. Rencana Kampaye Publik (public campaign); b. Rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan sosialisasi Perda; dan c. Rencana pembentukan lembaga pengelola.

5.6 KELUARAN Keluaran yang diharapkan dari Penetapan Strategi Pengembangan SPAL adalah : 1. Disepakatinya Tujuan, Sasaran, dan Strategi. 2. Disepakatinya indikator capaian dari sasaran yang ditetapkan. 3. Dituliskannya input/masukan untuk Rencana Induk, khususnya “ Bab IV : Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah”.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

55


(RI- SPAL)

5.7 LANGKAH- LANGKAH PELAKSANAAN 1. Pahami Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak yang terjadi di lingkungan sekitar daerah perencanaan. Mengidentifikasi Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

2. Mengidentifikasi Permasalahan mendesak berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sanitasi sebelum menentukan arah dan strategi pengembangan sarana dan prasarana air limbah, terlebih dahulu harus disepakati mengenai permasalahan pencemaran air limbah, baik pada area skala kawasan maupun kota. Permasalahan yang dihadapi dapat berupa masalah–masalah sebagai berikut : 1) Masalah Kelembagaan. Permasalahan kelembagaan dapat berupa masalah bentuk institusi yang mengelola, dasar hukum pembentukan institusi yang masih belum ada, atau masalah sumber daya manusia yang ada dalam kelembagaan tersebut. 2) Masalah Teknis dan Lingkungan. Permasalahan yang berhubungan dengan aspek teknis dalam pengelolaan air limbah pada umumnya berhubungan dengan pengelolaan yang dilakukan penduduk saat ini, baik itu sistem setempat maupun sistem terpusat. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan teknis pencemaran air limbah dibagi menjadi dua, yaitu: a. Pencemaran Air Limbah saat ini. Formulasi permasalahan pencemaran air limbah saat ini dilakukan dengan membandingkan tingkat pencemaran dengan standar lingkungan atau standar kesehatan yang berlaku. b. Pencemaran Air Limbah dimasa mendatang. Formulasi permasalahan pencemaran air limbah dimasa mendatang (20 tahun proyeksi) dilakukan dengan memproyeksikan pencemaran air limbah yang akan terjadi dengan skenario tidak melakukan tindakan apapun terhadap pencemaran air limbah. Dalam uraian permasalahan teknis ini harus mencerminkan keadaan sesungguhnya sistem pengelolaan air limbah yang dilakukan penduduk saat ini yang dilengkapi dengan data-data yang mendukung.

56

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

3) Masalah Pembiayaan. Permasalahan biaya yang telah terjadi berhubungan dengan sumber-sumber pembiayaan pengelolaan SPAL, besarnya alokasi dana APBD, tarif retribusi yang ditetapkan, mekanisme penarikan retribusi, dan realisasi penerimaan retribusi saat ini. 4) Masalah Peraturan Perundangan. Permasalahan peraturan perundangan berupa permasalahan dalam implementasi dan kekinian peraturan-peraturan terkait dalam pengelolaan SPAL dan penerapan sanksi yang diberikan apabila ada yang melanggar peraturan yang telah dibuat selama ini. 5) Masalah Peranserta Masyarakat dan Swasta. Permasalahan peran serta masyarakat dan swasta berupa permasalahan dalam bidang budaya dan sosial ekonomi. Permasalahan budaya seperti kebiasaan penduduk untuk membuang air limbah langsung ke saluran atau ke sungai juga perlu diperhatikan. Dijelaskan pula akibat dari perilaku atau kebiasaan penduduk setempat dalam perilakunya membuang air limbah. 6) Masalah Sosial dan Ekonomi. Permasalahan sosial ekonomi hubungannya erat dengan kemampuan penduduk memiliki fasilitas sanitasi yang sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhinya berupa tingkat pendapatan, kerelaan, dan kesediaan penduduk untuk memenuhi tingkat sanitasi yang sehat. Analisis terhadap besar kecilnya dampak yang ditimbulkan dari permasalahanpermasalahan tersebut, dapat didasarkan pada beberapa pedoman. Pedoman yang dipakai dalam menganalisa permasalahan tersebut adalah: a) Data kasus penyakit yang berhubungan dengan air b) Kualitas air sungai harus sesuai dengan ketentuan pemerintah c) Kualitas air laut harus sesuai dengan ketentuan pemerintah. d) Kualitas air tanah yang digunakan sebagai air bersih tidak mengandung coli tinja. Berdasarkan permasalahan yang telah dianalisa, maka dapat diberikan uraian tentang target penanganan untuk tiap-tiap permasalahan tersebut. Penanganan tersebut dengan memperhatikan tingkat pencemaran air sungai, tingkat pencemaran laut dan tingkat pencemaran air tanah.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

57


(RI- SPAL)

Tabel 5.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD (contoh)

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang digunakan

1

2

3

Sambungan Air Limbah Penduduk

50 %

SPM Kab/ Kota 60%

Persentase Penduduk yang terlayani

20 %

SPM Kab/ Kota 60%

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor yang mempengaruhi Internal

Eksternal

4

5

6

Kurangnya informasi mengenai pengembangan area

Kurang informasi mengenai kewajiban mengelola Air Limbah

Kurang terintegrasi informasi mengenai pengembangan area dengan dinas terkait air limbah

Kurangnya sosialisasi pada perumahan baru belum dilayani sistem SPALS atau SPALT

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai sanitasi

• Kurangnya sarana pengumpulan dan pengangkutan • Kurangnya peran serta masyarakat

Dan seterusnya Penjelasan tabel: Kolom (1) diisi dengan judul aspek-aspek kajian yang telah dilakukan, yaitu: Gambaran pelayanan SKPD, Kajian terhadap Renstra SKPD provinsi/kota, Kajian terhadap Kebijakan dan Strategi SPAL K/L, Kajian terhadap RTRW, Kajian EHRA Kolom (2) diisi dengan kesimpulan setiap aspek kajian tentang capaian/kondisi saat ini Kolom (3) diisi dengan standar yang digunakan pada setiap aspek kajian untuk menilai kualitas capaian/kondisi saat ini; Kolom (4) diisi dengan faktor-faktor yang dapat dikendalikan melalui kewenangan SKPD; Kolom (5) diisi dengan faktor-faktor yang berada diluar kewenangan SKPD; dan Kolom (6) diisi dengan rumusan permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan informasi kolom (2), kolom (3), kolom (4), dan kolom (5). Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya dengan mengisi tabel sebagai berikut:

3. Diskusikan, rumuskan, dan tetapkan Tujuan dan Sasaran pengembangan SPAL Provinsi/Kota Metropolitan/Besar. Setelah seluruh anggota Pokja memahami isu strategis, Permasalahan Mendesak SPAL, serta Posisi Pengelolaan SPAL saat ini, diskusikan mengenai rumusan Tujuan dan Sasaran pengembangan sanitasi. a. Tujuan. Tetapkan tujuan pengembangan SPAL dengan mempertimbangkan

58

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

hasil Tahapan Pengembangan. Tujuan juga bisa memasukkan penguatan dalam pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender dan pengurangan kemiskinan di Provinsi/Kota Metropolitan/Besar, sebagaimana berikut: 1) Memperkuat pengelolaan air limbah yang sudah ada di masyarakat untuk memastikan pemberian layanan yang optimal, cakupan biaya, akuntabilitas layanan dan peluang peningkatan pendapatan bagi keluarga miskin. 2) Untuk menetapkan layanan baru dalam mencapai tujuan yang sama di daerah baru. 3) Untuk memastikan bahwa masyarakat dengan kondisi terburuk ada di antara mereka yang pertama dilayani. b. Sasaran. Sasaran dirumuskan dengan memperhatikan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timebound) atau spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan berjangka waktu jelas. Setelah pernyataaan sasaran dirumuskan, tetapkan juga indikator pencapaian sasarannya. c. Tuliskan tujuan, sasaran dan indikator sasaran di dalam Tabel Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan SPAL.

4. Diskusikan dan rumuskan Strategi Pengembangan SPAL a. Diskusikan dan rumuskan Strategi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. b. Pokja perlu merumuskan secara lengkap strategi pengembangan SPAL baik yang bersifat strategi teknis maupun non-teknis (kelembagaan, keuangan, Pelibatan Masyarakat Jender dan Kemiskinan (PMJK), Komunikasi, dan Pelibatan Swasta). Sepakati rumusan strategi tersebut dan buat Tabel seperti berikut ini. Tabel 5.2 akan menjadi input untuk “Bab IV : Strategi Pengembangan SPAL”. Tabel 5.2 Sasaran, dan Strategi Pengembangan SPAL (Contoh) Sasaran

Tujuan

Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan air limbah domestic tahun 2020

P E D O M A N

Persyaratan Sasaran

Berkurangnya praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dari 2% menjadi 0% tahun 2020

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

Strategi

Indikator Sasaran

Tidak ada penduduk yang melakukan praktek BABS di tahun 2020

S I S T E M

Meningkatkan akses layanan air limbah komunal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan.


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

59


(RI- SPAL)

5. Periksa dokumen referensi lain tentang strategi nasional pengembangan SPAL a. Periksa keselarasan strategi yang telah disusun dengan dokumen strategi nasional pengembangan SPAL sesuai dengan Permen PU No.16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman. b. Perbaiki apabila terdapat strategi yang bertentangan atau kurang sesuai dengan strategi nasional yang ada.

6. Periksa kembali alur logis antara strategi yang dirumuskan dengan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai a. Periksa kembali apakah strategi yang dirumuskan dapat berkontribusi dalam tercapainya Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan isu strategis pengelolaan air limbah, dan mampu menjawab permasalahan air limbah yang ada. b. Rumuskan ulang strategi yang telah disusun apabila ternyata ditemukan ketidaksesuaian. Pokja dapat menggunakan Tabel Kerangka Kerja Logis berikut untuk memeriksa alur logis dari strategi yang telah dirumuskan. Tabel 5.3 Kerangka Kerja Logis Permasalahan mendesak

Ditemuinya praktek BABS terutama di masyarakatn berpenghasilan rendah sebesar 2% dari total penduduk

Sasaran Isu Strategis

Tujuan

Keterbatasan infrastruktur pengelolaan air limbah akibat terbatasnya lahan

Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan air limbah domestic tahun 2020

Persyaratan Sasaran

Berkurangnya praktek buang air besar sembarangan (BABS) dari 2% menjadi 0% tahun 2020

Strategi Indikator Sasaran

Tidak ada penduduk yang melakukan praktek BABS di tahun 2020

Meningkatkan akses layanan air limbah komunal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan

Dan seterusnya

Contoh: Strategi untuk mempercepat pengembangan SPAL dapat mencakup misalnya: a. Kombinasi jenis layanan yang akan melayani sebagian besar masyarakat dengan biaya terendah sepanjang siklus biaya layanan. b. Mencoba solusi inovatif atas dasar permintaan masyarakat dan dalam skala kecil.

60

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

c. Melibatkan perempuan dan laki-laki lokal dalam memilih informasi layanan dan teknologi, serta manajemen lokal dan sistem pembiayaan layanan yang dikelola masyarakat. d. Membiarkan masyarakat lokal untuk melaksanakan proyek mereka sendiri dengan bantuan teknis dari Dinas PU, PDAL, LH, PKK dll. e. Pelatihan bagi perempuan dan laki-laki setempat untuk mengoptimalkan layanan setempat, serta pengelolaan dan akuntabilitas keuangan. f. Penguatan kemitraan antara Pemerintah dan Swasta (PPP) di antara sektor publik, masyarakat dan sektor formal dan informal kecil untuk pelayanan SPAL dalam peluang peningkatan pendapatan produktif dan mengurangi angka kemiskinan di Provinsi/Kota Metropolitan/Besar.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

61


P T- 6

(RI- SPAL)

PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

6.1 TUJUAN •

Ditentukannya Zona Prioritas Pengembangan SPAL

•

Terhimpunnya program dan kegiatan percepatan pembangunan sistem pengelolaan air limbah.

6.2 DESKRIPSI Program bisa dipahami sebagai kumpulan beberapa kegiatan yang mengarah kepada sebuah perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun. Tidak hanya terbatas pada implementasi fisik, tetapi juga mencakup usaha menjaga keberlangsungan operasi infrastruktur yang ada. Bisa dari sisi keuangan (tersedianya biaya Operasi dan Pemeliharaan – O&M yang memadai), dan/atau meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang baik. Sebagai contoh, “program peningkatan layanan air limbah di zona sanitasi X dengan sistem terpusat” bisa terdiri dari beberapa kegiatan (teknis dan non-teknis) seperti; (i) menyiapkan masyarakat agar terjadi peningkatan kebutuhan (demand creation) akan sistem air limbah yang baik, (ii) pembentukan Badan Layanan Umum Daerah untuk pengelolaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah (diandaikan sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat), (iii) menyiapkan rencana rinci (Detailed Engineering Design – DED), (iv) penyiapan aturan biaya sambungan rumah dan retribusi air limbah, (v) implementasi fisik, dan (vi) kampanye untuk sambungan rumah. Sebagai pegangan dalam perumusan berbagai tahapan kegiatan di dalam suatu program pembangunan infrastruktur mengacu kepada

62

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

akronim SIDLACOM (Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Contsruction, Operation and Maintenance - Survei, Penelitian, Pembebasan Tanah, Pembangunan, Penggunaan dan Pemeliharaan). Kegiatan yang sudah disusun (sebagai bagian dari pelaksanaan sebuah Program) selanjutnya dibuat indikasi jadwal pelaksanaannya, volume kegiatan tersebut, indikasi biaya yang diperlukan, serta indikasi apakah kegiatan itu dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak. Hasil dari milestone ini menjadi penting karena akan menjadi dasar dan masukan bagi proses pemograman maupun penganggaran rutin dan formal terutama di Pemerintah Provinsi/Kota Metropolitan/Besar.

6.3 PEMBAGIAN ZONA PERENCANAAN

1. Daerah Perencanaan. Daerah perencanaan pengembangan SPAL pada daerah terbangun dibagi atas zona-zona perencanaan dalam satuan sistem perencanaan dan pengembangan SPAL. 2. Pembagian Zona Perencanaan. Pembagian zona-zona perencanaan pengembangan sarana dan prasarana air limbah pada daerah terbangun ditetapkan berdasarkan : a. Keseragaman tingkat kepadatan penduduk; b. Keseragaman bentuk topografi dan kemiringan lahan; c. Keseragaman tingkat kepadatan bangunan; d. Keseragaman tingkat permasalahan pencemaran air tanah dan permukaan; e. Kesamaan badan air penerima; dan f. Pertimbangan batas administrasi.

6.4 PENETAPAN ZONA PRIORITAS Zona Prioritas adalah zona perencanaan yang mendapat penilaian utama untuk diprioritaskan dibangun terlebih dahulu dalam kurun waktu 15-20 tahun mendatang. Perencanaan sarana dan prasarana air limbah di zona prioritas dapat dibagi atas cluster kluster untuk mendukung perencanaan pembangunan secara bertahap dalam kurun waktu 20 tahun mendatang.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

63


(RI- SPAL)

Penetapan zona prioritas ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1.

Tingkat permasalahan pencemaran air limbah terhadap air tanah dan badan air penerima; Data yang digunakan berasal dari hasil sampling kualitas air tanah dan badan air penerima yang tercemar air limbah. Dari data tersebut kemudian disimpulkan kualitas air tanah yang terdapat di lokasi perencanaan tercemar sedang/ringan/berat. Setelah itu, data-data tersebut di plotkan pada peta daerah perencanaan.

2.

Tingkat kemudahan pelaksanaan; Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lingkungan daerah perencanaan dan disesuaikan dengan alternative teknologi yang akan diterapkan. Contoh dari tingkat kemudahan pelaksanaan dapat diketahui dari hasil survey mengenai besarnya kesanggupan masyarakat untuk membangun, membantu, dan mengelola IPAL bersamasama dengan pemerintah.

3.

Tingkat kelayakan ekonomi; Data yang diperoleh dapat berasal dari hasil survey atau data sekunder terkait manfaat adanya pengelolaan air limbah di lokasi perencanaan. Pengelolaan air limbah di suatu lokasi dikatakan layak secara ekonomi apabila manfaat yang diterima mansyarakat (tingkat kesehatan dan produktivitas) lebih besar jika terdapat pengelolaan air limbah dibandingkan tidak ada pengelolaan.

4.

Tingkat kelayakan keuangan; Data yang diperoleh berdasarkan data sekunder dan hasil analisis keuangan mengenai kelayakan proyek. Apabila biaya investasi dan biaya perawatan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh masyarakat dan pemerintah, maka proyek ini dinyatakan tidak layak.

5.

Kajian lingkungan; dan Kajian lingkungan meliputi kegiatan yang mengkaji dampak negative dan positif pada lingkungan proyek berlangsung. Dalam hal penentuan zona prioritas, kajian lingkungan berarti memperkirakan besarnya beban pencemaran yang diterima lingkungan apabila air limbah yang ada tidak dilakukan pengelolaan selama 20 tahun ke depan. Hasil dari proyeksi beban pencemaran tersebut kemudian dilakukan range pembebanan dari skala ringan hingga berat, kemudian di plotkan pada peta daerah perencanaan. Selain itu, kondisi prasarana sanitasi yang ada di daerah perencanaan juga mejadi hal yang dipertimbangkan dalam penentuan zona prioritas, seperti keberadaan jamban dan MCK.

64

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

Contohnya daerah A memiliki jamban tapi tidak punya septic tank, sedangkan daerah B memiliki jamban dan septic tank. Hal tersebut kemudian diplotkan pada peta mengenai kondisi prasaran sanitasi. 6.

Kajian kelembagaan. Kajian kelembagaan untuk menentukan zona prioritas meliputi adanya kemauan masyarakat untuk mengelola air limbahnya dan mendukung kegiatan pemerintah terkait pengelolaan air limbah. Hal ini menjadi pertimbangan awal untuk menerapkan IPAL dalam suatu kawasan.

6.5 RENCANA PROGRAM Rencana pengembangan di sektor air limbah direncanakan mulai tahun anggaran di 1 tahun kedepan sampai 15-20 tahun kedepan. Mengingat jangkauan rencana induk relatif lama maka sampai tahap menengah atau 6 tahun pertama dari rangkaian rencana pembangunan jangka panjang, diperlukan rekomendasi rencana pembangunan yang lebih terarah melalui penyusunan studi kelayakan terutama dalam menentukan sistem yang akan dikembangkan kelak. Maka dalam rencana program ini disusun jadwal kegiatan-kegiatan penting sesuai dengan tahapan pembangunan, yaitu mulai dari tahap mendesak, tahap menengah dan jangka panjang. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan CSF ”Critical Success Factor” atau kegiatan kunci untuk tercapainya kesuksesan pada tiap tahapan pembangunan. CSF ini sesuai dengan program-program apa saja yang akan dijalankan pada masig-masing tahapan pembangunan. CSF ini harus diuraikan secara detail untuk tiap tahapan pembangunan. 6.5.1

RENCANA UMUM

Secara umum, hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyusun rencana induk pengembangan SPAL adalah : 1. Pengumpulan Data Sekunder Kumpulkan data sekunder sebagai dasar perencanaan dalam penyusunan evaluasi kondisi kota/kawasan, yang antara lain meliputi: Fungsi strategis kota/kawasan (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW). a. Peta topografi, foto udara citra satelit skala 1:50.000, 1:5.000, tergantung luas

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

65


(RI- SPAL)

daerah studi/perencanaan. b. Data dan peta gambaran umum hidrologi sumber air, topografi, klimatografi, fisiografi dan geologi. c. Penggunaan lahan dan rencana tata guna lahan. d. Data demografi saat ini dan 10 tahun terakhir, penyebaran penduduk dan kepadatan. e. Data sosial ekonomi–karakteristik wilayah dan kependudukan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan budaya: 1) Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); 2) Mata pencaharian dan pendapatan; 3) Adat istiadat, tradisi dan budaya; 4) Perpindahan penduduk dan pengaruhnya terhadap urbanisasi dan kondisi ekonomi masyarakat. f. Data kesehatan–kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan 1) Statistik kesehatan/kasus penyakit; 2) Angka kelahiran, kematian dan migrasi; 3) Data penyakit akibat yang buruk (water borne disease); 4) Sarana pelayanan kesehatan. h.

Sarana dan prasarana kota yang ada (infrastruktur): 1) Air minum; 2) Drainase; 3) Pembuangan limbah dan sampah; 4) Listrik; 5) Telepon; 6) Jalan dan sarana transportasi 7) Kawasan strategis (pariwisata dan industri)

2. Evaluasi sistem eksisting (jika sudah ada), menyangkut aspek-aspek sebagai berikut : a. Teknis; b. Kinerja pelayanan; c. Tingkat pelayanan; d. Periode pelayanan ;

66

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

e. Jangkauan pelayanan; f. Kinerja instalasi; g. Jumlah dan kinerja peralatan/perlengkapan; h. Pedoman dan kondisi operasi dan perawatan; i.

Tingkat kebocoran;

j.

Non teknis;

k. Kondisi dan kinerja keuangan; l.

Kondisi dan kinerja karyawan.

3. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan SPAL. Hal yang perlu diidentifikasi antara lain:

a. Tingkat dan cakupan pelayanan

b. Kinerja pelayanan

c. Kebutuhan penyambung jaringan distribusi dan/atau kapasitas pengolahan

d. Kinerja kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan. 1. Kembangkan alternatif Setiap alternatif harus dikaji aspek teknis dan ekonomis. Alternatif terpilih adalah yang terbaik ditinjau dari berbagai aspek tersebut. Pradesain dan alternatif terpilih merupakan dasar dalam prakiraan biaya investasi dan prakelayakan teknis. 2. Kembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia Dalam operasi dan pemeliharaan suatu sistem air limbah diperlukan tenagatenaga ahli profesional yang berpengalaman, maka diperlukan penilaian terhadap kemampuan karyawan yang ada untuk menyusun suatu program pengembangan karyawan yang tercapai melalui pendidikan dan pelatihan. 3. Pilih alternatif system. Setiap alternatif harus dikaji kelayakan: a. Teknis b. Ekonomis c. Lingkungan 4. Rencana pengembangan. Setelah alternatif terbaik ditentukan, maka dapat disimpulkan: a. Rencana kegiatan utama pentahapan b. Rencana pengembangan sumber daya manusia

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

67


(RI- SPAL)

c. Dimensi-dimensi Pokok dari Sistem d. Rekomendasi pengelolaan air limbah e. Rencana pentahapan 5 tahun f. Rencana tingkat lanjut 6.5.2

Rencana Jaringan

Direncanakan sesuai dengan: 1. Rencana pengembangan tata kota 2. Jaringan distribusi utama Rencana jaringan dibuat untuk perluasan pelayanan dan cakupan dari SPALT dengan jaringan perpipaan yang telah ada saat ini, maupun untuk meningkatkan pelayanan dari SPALT bukan jaringan perpipaan menjadi SPALT dengan jaringan perpipaan. Untuk SPALT dengan jaringan perpipaan, langkah-langkah pengerjaan perencanaan jaringan distribusi air limbah dilaksanakan sebagai berikut: 1. Tentukan daerah pelayanan 2. Kumpulkan data untuk daerah pelayanan Metode analisis penentuan daerah pelayanan dengan administratif kebijaksanaan pemerintah daerah, dan rencana penerapan jaringan distribusi utama pengolahan air limbah: a. Jumlah penduduk b. Peta topografi, situasi lokasi, peta jaringan yang sudah ada di daerah pelayanan c. Asumsi konsumsi pemakaian air domestik d. Asumsi konsumsi pemakaian air nondomestik e. Daya dukung tanah f. Hasil pengukuran lapangan 3. Gambarkan sistem jaringan distribusi utama disesuaikan dengan data pendukung 4. Tentukan diameter pipa dan perhitungan hidrolis sebagai berikut: a. Tentukan kecepatan aliran dalam, pipa sesuai dengan kriteria perencanaan antara dua titik simpul. b. Hitung diameter pipa berdasarkan rumus: Q = AV

68

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

5. Gambarkan sistem jaringan distribusi utama yang memuat data sebagai berikut: a. Nomor simpul b. Elevasi setiap simpul

6.5.3

Kriteria dan standar pelayanan

Kriteria dan standar pelayanan diperlukan dalam perencanaan dan pembangunan SPALT untuk dapat memenuhi tujuan tersedianya air dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang memenuhi persyaratan air limbah, tersedianya air setiap waktu atau kesinambungan, tersedianya air dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat atau pemakai. Sasaran pelayanan pada tahap awal prioritas harus ditujukan pada daerah berkepadatan tinggi dan kawasan strategis. Setelah itu prioritas pelayanan diarahkan pada daerah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan induk kota. 6.5.4 Rencana keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana (PS) sanitasi Pertimbangan untuk melakukan keterpaduan antara air limbah dan sanitasi: Air limbah yang dihasilkan setiap rumah tangga diperkirakan sebesar 80% dari kebutuhan air minum tiap rumah tangga. Keterpaduan selayaknya dilakukan sejak pada tahap Perencanaan, Pembiayaan Pelaksanaan, Pengelolaan, Peran Serta Masyarakat, dan Pengaturan Bidang Air Limbah dan Sanitasi, untuk mengurangi beban pengelolaan air limbah yang terlalu besar di IPAL (Integrated Concept).

6.6 RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Rencana pengembangan kelembagaan sistem pengelolaan air limbah dilakukan melalui: 1. Pengkajian kembali terhadap perundang-undangan terkait terhadap kelembagaan. 2. Lakukan kajian terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan, tugas dan kewenangan instansi tertentu, mekanisme pendanaan, kebiasaan atau adat masyarakat. 3. Lakukan kajian terhadap struktur organisasi yang ada. 4. Buat rencana pengembangan kelembagaan yang mampu untuk mengelola SPALT yang direncanakan.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

69


(RI- SPAL)

Dalam pengolahan sistem pengolahan air limbah yang perlu diperhatikan adalah: 1. Sumber daya manusia (SDM) 2. Struktur organisasi penyelenggara

6.7 RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN 6.7.1 Rencana Jangka Pendek /Tahap Mendesak Pada tahap mendesak yaitu sampai 1 - 2 tahun kedepan rencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi sebagai dasar pengelolaan air limbah. Kebutuhan dasar ini didapat setelah menganalisa data eksisting pengelolaan air limbah saat ini di area studi. Daerah yang perlu menjadi perhatian adalah daerah kawasan kumuh, daerah rawan endemi dan daerah kritis. Daerah yang menjadi prioritas pembangunan prasarana dan sarana air limbah dijabarkan dengan detail mengenai nama zona atau sub zona, luas daerahnya, kepadatan penduduk, tingkat pendapatan dan disertai dengan peta daerah pengembangan tahap mendesak.

1. Sistem yang digunakan Pada tahap mendesak sistem yang digunakan sesuai dengan hasil analisa kondisi eksisting di daerah tersebut. Sistem yang digunakan umumnya menggunakan sistem pengolahan air limbah setempat, seperti pembuatan MCK di daerah yang menjadi prioritas tahap mendesak, atau disesuaikan dengan kebutuhan prasarana dan sarana sanitasi mendesak di daerah tersebut. Penjelasan sistem yang digunakan ini dilengkapi dengan sumber dana dan gambaran detail sistem terpilih.

2. Program Pendukung Program pendukung ini diperlukan agar semua program dalam tahap mendesak berhasil dilaksanakan. Paket pendukung ini dapat berupa penyusunan rencana teknis untuk pelaksanaan sistem sanitasi yang akan dibangun untuk tahap mendesak, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan training kepada petugas pengelola, menyusun bentuk kelembagaan pengelola air limbah dan apabila diperlukan melakukan pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan prasarana dan sarana air limbah.

3. Rencana Kebutuhan Biaya Rencana kebutuhan biaya ini merupakan jabaran tentang biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program tahap mendesak, komponen biaya dapat berupa biaya konstruksi dan biaya non konstruksi.

70

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


6.7.2

(RI- SPAL)

Rencana Jangka Menengah

Pada tahap menengah ini yaitu sampai 5 tahun mendatang, rencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah sesuai dengan permasalahan yang ada dan strategi yang akan dilaksanakan untuk pemenuhan sistem pengelolaan air limbah untuk area studi. Rencana pembangunan ini disesuaikan dengan alternatif sistem pengelolaan yang dipilih dan zona atau sub zona yang telah ditetapkan. Pembangunan ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang (rencana induk). Daerah pelayanan ini dilengkapi dengan luasan daerah pelayanan, zona atau sub zona yang dilayani dan dilengkapi dengan peta daerah pelyanan tahap menengah. 1. Sistem yang digunakan Sistem yang digunakan pada tahap menengah ini disesuaikan dengan sistem yang telah dipilih dari beberapa alternatif yang ada. Penjelasan sistem ini mengenai sistem yang digunakan secara detail mulai dari kebutuhan unit pengolahan air limbah sampai aksesoris pendukungnya. 2. Program Pendukung Program pendukung ini diperlukan agar semua program dalam tahap menengah berhasil dilaksanakan. Paket pendukung ini dapat berupa penyusunan rencana teknis detail untuk pelaksanaan sistem sanitasi yang akan dibangun untuk tahap menengah dan jangka panjang, mengadakan supervisi tentang pembangunan prasarana dan sarana air limbah yang telah diprogramkan, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan training kepada petugas pengelola, pengadaan truk tinja, menyusun bentuk kelembagaan pengelola air limbah dan apabila diperlukan melakukan pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan prasarana dan sarana air limbah. 3. Rencana Kebutuhan biaya Rencana kebutuhan biaya ini merupakan jabaran tentang biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program tahap menengah, komponen biaya dapat berupa biaya konstruksi dan biaya non konstruksi. 6.7.3 1.

Rencana Jangka Panjang

Daerah Pelayanan Rencana pembangunan sampai 20 tahun mendatang dapat juga disebut rencana jangka panjang atau juga disebut rencana induk. Daerah pelayanannya tentu saja melingkupi seluruh area studi, dimana beberapa bagian dari area studi telah dilayani

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

71


(RI- SPAL)

melalui pembangunan tahap mendesak dan tahap menengah. Daerah pelayanan ini dapat berupa daerah pelayanan sanitasi terpusat dan daerah pelayanan sanitasi setempat. Daerah pelayanan ini dilengkapi dengan peta daerah pengembangan pelayanan jangka panjang. 2. Sistem yang digunakan Sistem yang digunakan pada jangka panjang ini disesuaikan dengan sistem yang telah dipilih dari beberapa alternatif yang ada. Penjelasan sistem ini mengenai sistem yang digunakan secara detail mulai dari kebutuhan unit pengolahan air limbah sampai aksesoris pendukungnya. 3. Program Pendukung Program pendukung ini diperlukan agar semua program dalam jangka panjang berhasil dilaksanakan. Paket pendukung ini dapat berupa penyusunan rencana teknis detail untuk pelaksanaan sistem sanitasi yang akan dibangun untuk jangka panjang, mengadakan supervisi tentang pembangunan prasarana dan sarana air limbah yang telah diprogramkan, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan training kepada petugas pengelola, menyusun bentuk kelembagaan pengelola air limbah dan apabila diperlukan melakukan pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan prasarana dan sarana air limbah. 4. Rencana Kebutuhan Biaya Rencana kebutuhan biaya ini merupakan jabaran tentang biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program jangka panjang, komponen biaya dapat berupa biaya konstruksi dan biaya non konstruksi. Yang perlu diperhatikan juga adalah proyeksi tingkat inflasi setiap tahunnya, sehingga anggaran untuk jangka panjang dapat dilaksanakan dengan baik.

6.8 RENCANA PEMBIAYAAN

Rencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah yang dibagi dalam 3 tahap diatas memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Agar memudahkan pemerintah untuk mengalokasikan dana dalam rangka pembangunan di sektor air limbah maka disusun jadwal pembiayaan menurut tahapan pembangunan. Dalam rencana pembiayaan ini diuraikan pembagian jadwal pembiayaan untuk tiap tahapan pembangunan, yang berisi dana-dana yang dibutuhkan untuk tiap tahapan pembangunan serta pemenuhannya untuk berapa tahun anggaran.

72

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

Indikasi biaya dan pola investasi dihitung dalam bentuk nilai sekarang (present value) dan harus dikonversikan menjadi nilai masa datang (future value) berdasarkan metode analisis keuangan, serta sudah menghitung kebutuhan biaya untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Hal yang perlu diperhatikan dalam rencana keuangan atau pendanaan: 1. Sumber dana Sumber dana yang dimaksudkan adalah sumber dana untuk melakukan investasi dan biaya perawatan SPALT. Sejak awal perlu dipastikan mengenai sumber pendanaan yang akan digunakan untuk merealisasikan proyek tersebut, baik itu dari APBN, APBD Provinsi atau APBD daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan proyek SPALT dapat berlangsung dan diterapkan di masyarakat. 2. Kemampuan dan kemauan masyarakat Kemampuan dan kemauan masyarakat perlu diketahui untuk menentukan besarnya dukungan masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang direncanakan. kemampuan yang dimaksudkan adalah kemampuan masyarakat dalam hal membayar biaya retribusi pengelolaan air limbah, sedangkan kemauan masyarakat berarti kemauan masyarakat dalam hal melakukan pengelolaan air limbah serta membantu kegiatan pemerintah dalam mengelola air limbah. Apabila kemauan dan kemampuan masyarakatnya kecil, maka proyek SPALT akan menjadi sia-sia untuk dilakukan, sedangkan jika kemauan masyarakat besar tapi kemampuan masyarakat dalam hal membayar biaya retribusi IPAL kecil, maka perlu difikirkan alternatif biaya untuk menerapkan IPAL di kawasan tersebut. 3. Kemampuan keuangan daerah SPALT yang direncanakan dalam suatu daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan tiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda dalam hal melakukan pengelolaan air limbahnya. Misalkan daerah A kemampuan keuangan daerahnya untuk mengelola air limbah adalah sebesar 30% dari anggaran untuk pengelolaan sarana sanitasi,sedangkan untuk daerah B hanya sebesar 10%. Kondisi tersebut menentukan penerapan teknologi pengelolaan air limbah yang terdapat di daerah serta rencana pengelolaannya.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

73


(RI- SPAL)

6.9 INDIKASI RENCANA INVESTASI PROGRAM Hal-hal yang harus diperhatikan dalam rencana investasi program adalah: 1. Seluruh program pengembangan yang tertera dalam rencana induk harus dikelompokan atas 4 (empat) tahapan pengembangan 5 tahun. 2. Seluruh program 5 tahunan ke 1, 2, 3, dan 4 harus dihitung nilai investasinya dengan standard harga saat ini (current price). 3. Rencana biaya investasi program dari rencana induk harus dibandingkan dengan rencana penduduk terlayani sehingga dapat diketahui nilai biaya investasi perkapita atau nilai biaya investasi per rumah tangga dari penduduk yang mendapat manfaat langsung. 4. Nilai biaya investasi perkapita tersebut harus dibandingkan dengan income perkapita pertahun dari kota yang bersangkutan, sebagai lapisan awal (screening) sebelum dilakukan studi kelayakan ekonomi dan keuangan proyek. 5. Kelayakan proyek program 5 tahunan ke 1, 2, 3, dan 4 dapat dilakukan kemudian sesuai tahapan pembangunan. Program pengembangan sarana dan prasarana 5 tahun ke 1 (pertama) harus dihitung kelayakan proyeknya dengan mengacu pada pedoman studi kelayakan.

6.10 KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan “Penyusunan Program dan Kegiatan” ini adalah: 1. Dirumuskannya daerah pelayanan dan zona prioritas pelayanan SPAL 2. Disepakatinya daftar Program dan Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah. 3. Teridentifikasinya indikasi pendanaan kegiatan dari APBD, APBD Provinsi, APBN, swasta, masyarakat dan donor baik nasional maupun internasional. 4. Dituliskannya input/masukan untuk RI, khususnya “Bab V : Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan”.

74

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

6.11 Langkah- Langkah Pelaksanaan

1. Pahami Strategi yang telah disusun sebelumnya. Sebelum memulai menyusun Program dan Kegiatan pengembangan SPAL, Pokja perlu memahami kembali Strategi yang telah disusun. 2. Rumuskan Zona Prioritas. Setelah disusunnya rencana tata ruang wilayah ,kondisi lingkungan dan strategi pengembangan SPAL dapat ditentukan Zona Prioritas pelayanan Air Limbah pada area tersebut. Tata cara penentuan Zona Prioritas dapat dilihat secara lebih terperinci pada Lampiran.C bagian KT-01 Kriteria Penentuan Zona Prioritas

3. Rumuskan Program Pengembangan SPAL yang perlu dilakukan a. Berdasarkan permasalahan mendesak yang dihadapi, tetapkan urutan prioritas (bisa juga melihat hasil Indeks Risiko Sanitasi hasil studi Environmental Health Risk Assessment ( EHRA). b. Setelah seluruh anggota Pokja memahami strategi yang telah dirumuskan, susun Program Pengembangan SPAL berdasarkan rumusan strategi tersebut. c. Menetapkan urutan prioritas Program. Proses penentuan prioritas salah satunya dapat dilakukan berdasarkan indikasi masyarakat yang terkena dampak dari pelaksanaan Program (penerima manfaat atau beneficiary).

4. Rumuskan Rangkaian Pengembangan SPAL

Tahapan

Kegiatan

untuk

masing-masing

Program

a. Rumuskan rangkaian kegiatan untuk Program yang disusun. Perhatikan tahapan SIDLACOM untuk setiap rangkaian kegiatan. Susun juga indikator capaian (hasil atau outcome) untuk masing-masing kegiatan tersebut. b.

Tetapkan prioritas kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan tahapan SIDLACOM. Tahapan awal mendapat prioritas lebih tinggi untuk dilakukan dibandingkan tahapan selanjutnya.

c. Periksa ulang status usulan kegiatan yang telah disusun di atas apakah sudah dilakukan atau belum di tahun-tahun sebelumnya. d.

Perbaharui daftar rangkaian kegiatan.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

75


(RI- SPAL)

5. Periksa alur logis untuk melihat hubungan antara permasalahan pengembangan SPAL dan penanganan yang akan dilakukan. a. Gunakan format Tabel Kerangka Kerja Logis Perumusan Program Pengembangan SPAL di bawah. b. Masukkan tabel di Lampiran dokumen Rencana Induk.

Tabel 6.1. Format Tabel Kerangka Kerja Logis Perumusan Program Pengembangan SPAL Permasalah Mendesak Sanitasi

Tujuan

Konsep Penyusunan

Sasaran

Strategi

Masyarakat yang memiliki kemauan untuk mengelola air limbahnya akan tetap tidak mampu membayar tarif pengelolaan air limah

Masyarakat yang mau mengolah dan mampu membayar biaya pengelolaan air limbah secara mandiri

Masyarakat yang mau mengolah air limbahnya dengan baik sesuai dengan ketentuan dan rencana pemerintah. Masyarakat mampu membayar tarif retribusi yang ditetapkan pemerintah

Melakukan analisis ekonomi untuk menetapkan tingkat pendapatan masyarakat (high/medium/ low income)

Program Subsidi Silang antara masyarakat ekonomi menengah ke atass dan ekonomi menengah ke bawah

Dan seterusnya Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

6. Diskusikan dan Rumuskan Jadwal Pelaksanaan, Indikasi Kebutuhan Biaya, dan Indikasi Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan untuk masing-masing Kegiatan a. Jadwal Pelaksanaan. Dalam menetapkan indikasi jadwal pelaksanaan mempertimbangkan urutan tahapan SIDLACOM.

kegiatan,

Pokja

perlu

b. Indikasi biaya. Indikasi biaya atas suatu kegiatan dihitung berdasarkan volume dari kegiatan untuk mencapai indikator capaian tersebut. Gunakan “Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi” untuk menentukan indikasi kebutuhan biaya masing-masing kegiatan. c. Sumber pendanaan dan/atau pembiayaan. Diskusikan dan tetapkan sumber pendanaan dan/atau pembiayaan untuk masing-

76

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

masing kegiatan. Kategorikan asal sumber pendanaanya dapat didanai oleh APBD, APBD Provinsi, APBN, atau oleh sumber pendanaan lain. 7. Tuliskan dalam matrik Program dan Kegiatan. Tuliskan Program dan Kegiatan yang telah disusun ke dalam format tabel yang diberikan. Gunakan contoh tabel yang terdapat pada instrument. 8. Periksa Kebutuhan Pendanaan tersebut dengan Kemampuan Keuangan Daerah serta Kebijakan yang diambil dalam Pendanaan Bidang Air Limbah. a. Hitung total kebutuhan pendanaan dan/atau pembiayaan yang dibutuhkan dan periksa dengan kemampuan keuangan daerah (APBD) serta kebijakan pendanaan air limbah. b. Lakukan penyesuaian terhadap jadwal pelaksanaan (prioritasi) dan alokasi sumber pendanaan dan/atau pembiayaan apabila diperlukan. c. Hasil dari proses ini menjadi input penulisan dokumen RI “Bab V : Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan” Tabel 6.2. Penyusunan Usulan Program Pengembangan SPAL JADWAL PERENCANAAN PROGRAM NO

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN SPAL

TAHAP KE 1 Target

1

Pengembangan SPAL-S

2

Pengembangan jaringan pipa air limbah

3

IPAL

4

Pengembangan kelembagaan SPAL Kota

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

2 Rp.

Target

R E N C A N A

3 Rp.

I N D U K

Target

4 Rp.

S I S T E M

Target

Rencana Induk Rp.

Target


PENANGGUNG JAWAB

Rp.

A I R

L I M B A H

2 0 1 6

77


(RI- SPAL)

Tabel 6.3 Penyusunan Usulan Program Prioritas Pengembangan SPAL JADWAL PERENCANAAN PROGRAM NO

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN SPAL

TAHUN KE 1 Target

1

Pengembangan SPAL-S

2

Pengembangan jaringan pipa air limbah

3

IPAL

4

Pengembangan kelembagaan SPAL Kota

2 Rp.

Target

3 Rp.

Target

4 Rp.

Target

PENANGGUNG JAWAB

5 Rp.

Target

Rp.

9. Konsultasi Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan dengan Pemangku Kepentingan a. Susun agenda konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait (DPRD, Provinsi, Satker dll) dan tentukan penanggung jawab presentasi. b. Siapkan hasil penyusunan program dan kegiatan dan pastikan peserta telah menerima dan mempelajari materi sebelum Rapat Konsultasi dilaksanakan. c. Paparkan dan diskusikan bahan presentasi yang telah disiapkan. Catat masukan/ input dengan seksama. d. Lakukan perbaikan terhadap matrik Program dan Kegiatan berdasarkan masukan/ input tersebut. 10. Diskusikan dan rumuskan strategi Pemantauan dan Pengevaluasian a. Pelaksanaan diskusi dan perumusan strategi Pemantauan dan Pengevaluasian meliputi: a. Siapa yang akan melakukan Pemantauan dan Pengevaluasian terhadap pelaksanaan strategi yang tercantum di dalam RI. b. Proses dan mekanisme pendokumentasian atas kegiatan pemantauan tersebut c. Proses, mekanisme, serta jadwal pelaksanaan kegiatan pengevaluasian atas hasil pemantauan yang dilakukan d. Pelaporan kegiatan pemantauan dan pengevaluasian.

78

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

Contoh: Sebagai bagian dari strategi Pemantauan dan Pengevaluasian , delapan (8) indikator untuk pemantauan aspek PMJK diusulkan untuk membatasi beban pemantauan, dibagi antara indikator proses dan indikator hasil: Pada tingkat kelembagaan: 1. % tenaga ahli Sosial yang menjadi anggota Pokja Sanitasi (= indikator hasil dari proses BP) 2. % perempuan yang menjadi anggota Pokja Sanitasi (= indikator hasil dari proses BP) 3. % perempuan dan tenaga ahli sosial yang menghadiri pertemuan Pokja dari waktu ke waktu (= indikator proses) Terhadap kemiskinan: 1. % bobot yang diberikan kepada kemiskinan dalam tools untuk perencanaan RENCANA INDUK (= indikator proses) 2. Perkembangan SPAL yang menguntungkan masyarakat miskin, campuran kaya-miskin dan kaya (=indikator hasil, pemetaan sanitasi) 3. Tidak ada laki-laki, perempuan, dan anak-anak miskin yang tidak bekerja dan ada perbaikan pendapatan dari pengelolaan air limbah atau Meningkatkan peluang penghasilan yang aman dalam bidang air limbah bagi keluarga miskin (indikator proses dan hasil) Pada kesetaraan gender: 1. Jumlah perempuan dan laki-laki yang hadir dalam Rapat Konsultasi Sanitasi dan Musrenbang 2. % perempuan yang terlibat dalam KSM Air Limbah & proyek STBM Perkotaan INSTRUMEN Tabel 6.4 Tabel Prioritas Program NILAI DAN BOBOT PROGRAM

NILAI TOTAL

URUTAN PRIORITAS

(5)

(6)

(7)

3

2

3

1

2

1

2.25

2

PENERIMA MANFAAT

PERMASALAHAN MENDESAK

PERSEPSI POKJA

PRO-POOR

25%

25%

25%

25%

(1)

(2)

(3)

(4)

Program Pengelolaan Air Limbah Terpusat

4

3

Program Pengelolaan Air Limbah Setempat

2

4

Dan seterusnya Sumber: (Sub Direktorat Air Limbah, 2014) P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

79


(RI- SPAL)

Cara Pengisian Tabel (1). Tabel ini disusun untuk membantu Pokja menetapkan prioritas program. Pokja dapat menggunakan metode lain dalam proses penetapan prioritas ini. (2). Untuk menyusun prioritas program tetapkan beberapa kriteria, diantaranya adalah:  Jumlah penerima manfaat (kolom 2)  Apakah menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi Provinsi/Kota Metropolitan/Besar (kolom 3)  Apakah menurut Pokja program tersebut adalah prioritas (kolom 4), serta  Apakah program tersebut memihak pada masyarakat miskin – pro-poor (kolom 5). (3). Pokja dapat menetapkan kriteria lain serta mengurangi maupun menambahkan kriteria tersebut. (4). Selanjutnya, tetapkan bobot untuk masing-masing kriteria tersebut sehingga total bobot mencapai 100%. (5). Berikan nilai untuk masing-masing kriteria 1 – 4, dengan 1 adalah tidak prioritas dan 4 adalah paling prioritas (6). Kalikan bobot dan nilai, selanjutnya jumlahkan untuk menghasilkan total nilai (kolom 6). Penjelasan Rumus Nilai Total = Σ(Nilai × bobot )

80

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


P T- 7

(RI- SPAL)

FINALISASI RENCANA INDUK

7.1 TUJUAN 1. Tersusunnya dokumen rencana induk 2. Adanya kesepakatan di antara pemangku kepentingan terhadap dokumen rencana induk 3. Disahkan Rencana Induk oleh Kepala Daerah

7.2 DESKRIPSI Finalisasi Rencana Induk merupakan milestone terakhir dari serangkaian proses penyusunan RI. Hasil akhir dari milestone ini adalah disahkannya dokumen rencana induk oleh Gubernur/ Walikota. Bagian terpenting milestone ini adalah membangun pemahaman dan persepsi yang sama pada pihak yang terkait tentang dokumen rencana induk yang disusun, terutama terkait dengan program dan kegiatan yang dirumuskan. Selain itu, milestone ini juga mensyaratkan adanya kesamaan pemahaman dan persepsi terhadap strategi pengembangan sanitasi yang disusun (termasuk program dan kegiatannya) dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. Komitmen pemerintah Kabupaten/ Kota yang dinyatakan oleh besaran anggaran yang dialokasikan di dalam APBD menjadi pertimbangan bantuan keuangan dari Provinsi, Pusat atau donor lainnya. Sosialisasi Dokumen Rencana Induk Rencana Induk SPAL wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjaring masukan

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

81


(RI- SPAL)

dan tanggapan dari stakeholder sebelum difinalkan dan dilegalkan. Ketentuan sosialisasi Rencana Induk SPAL adalah sebagai berikut: 1.

Konsultasi publik harus dilakukan minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 12 bulan pada saat penyusunan Rencana Induk.

2.

Konsultasi publik harus dilakukan dengan melibatkan stakeholders sebagai berikut: a.

Stakeholder yang berwenang dalam membuat kebijakan dalam pengendalian pencemaran air;

b.

Stakeholder yang mewakili masyarakat wilayah layanan;

c.

Stakeholder yang mewakili masyarakat yang terkena dampak; dan;

d.

Stakeholder yang mewakili kelompok interest group seperti LSM, perguruan tinggi, tokoh masyarakat dsb.

7.3 KELUARAN Keluaran yang diharapkan dari Finalisasi Rencana Induk ini adalah : 1. Tersusunnya Draft Rencana Induk Provinsi/ Kota Metropolitan/Besar. 2. Pengesahan Rencana Induk Provinsi/Kota Metropolitan/Besar oleh Kepala Daerah yaitu Gubernur/ Walikota.

7.4 LANGKAH- LANGKAH PELAKSANAAN 1. Kompilasi dan periksa Draf Rencana Induk a. Kumpulkan semua Keluaran, baik berupa draf bab-bab Rencana Induk ataupun hasilhasil lain, dari setiap milestone dalam proses penyusunan rencana induk. b. Kumpulkan bahan tulisan dan mulai penulisan atau penyuntingan. Para penulis Rencana Induk tidak berangkat dari nol, karena pada setiap milestone sebenarnya Pokja sudah bisa menulis draf bab-bab. Karena itu, pada tahap ini para penulis lebih banyak menyunting dan menyelaraskan bahasanya saja. Yang perlu diperhatikan adalah: 1)

82

P E D O M A N

Kesesuaian draf tersebut dengan penjelasan rinci outline Rencana Induk

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

2)

Konsistensi serta data/informasi minimum yang perlu dituliskan pada setiap bab berdasarkan Template Rencana Induk

3)

Pokja menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas

c. Jika penulisan selesai, sebelum menginformasikan draf awal Rencana Induk ke pihakpihak lain, pastikan seluruh anggota Pokja membaca draf awal ini dan menyepakatinya. Penulis perlu memaparkan hasil kerjanya dalam sebuah rapat internal Pokja.

2. Susun Ringkasan Rencana Induk Pokja perlu menulis versi ringkas Rencana Induk untuk kepentingan advokasi dan komunikasi, khususnya bagi kelompok sasaran atau pemangku kepentingan eksternal. Karena itu, pastikan bahasa yang dipakai adalah bahasa yang populer agar lebih mudah dan cepat dipahami. Berikut adalah beberapa kegiatan yang disarankan: 1)

Sepakati informasi yang perlu dituangkan dalam ringkasan Rencana Induk. Informasi minimal yang harus tersedia adalah (i) arah pengembangan sanitasi Provinsi/Kota Metropolitan/Besar (ii) strategi untuk mencapainya (iii) ringkasan program dan kegiatan utama.

2) Tulis dengan bahasa populer yang mudah dipahami khalayak awam, rancang tata letak (layout), kurangi teks, perbanyak diagram, peta, dan tabel.

3. Konsultasikan draf Rencana Induk dengan seluruh Ketua dan Wakil Ketua Bidang a. Susun agenda pertemuan dan tentukan penanggung jawab (biasanya tim penulis) presentasi. b. Siapkan dokumen yng diperlukan: (i) draft Rencana Induk (ii) Ringkasan Rencana Induk, dan (iii) slide presentasi. Pastikan seluruh Ketua dan Wakil Ketua Bidang menerima draf dan ringkasan Rencana Induk satu pekan sebelum pelaksanaan Rapat Konsultasi. c. Paparkan bahan presentasi yang sudah disiapkan dalam Rapat Konsultasi. Pastikan bahan tersebut diungkapkan dengan jelas, ringkas, dan hanya menyangkut substansi yang penting saja. Catat masukan dengan seksama.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

83


(RI- SPAL)

4. Lakukan perbaikan terhadap draf Rencana Induk berdasarkan masukan dari seluruh Ketua dan Wakil Ketua Bidang Berdasarkan masukan tersebut, perbaiki draf Rencana Induk. Perbaiki pula ringkasan Rencana Induk jika memang diperlukan. Sesudahnya, cetak dan perbanyak dokumendokumen tersebut dan bagikan kembali kepada seluruh Bidang Pokja. 5. Adakan Sosialisasi Dokumen Rencana Induk a. Persiapkan acara Konsultasi Publik dengan baik. Tentukan tanggal penyelenggaraan acara, bentuk kepanitiaan, dan sepakati susunan acara. b. Siapkan materi yang akan dibagikan pada acara Konsultasi Publik, yang diantaranya ringkasan Rencana Induk Provinsi/Kota Metropolitan/Besar (untuk semua undangan), beberapa Strategi Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Provinsi/Kota Metropolitan/Besar sebagai contoh, dan poster-poster yang terkait dengan sanitasi dan penyusunan Rencana Induk Provinsi/Kota Metropolitan/Besar. c. Sepakati daftar pemangku kepentingan dan narasumber yang diundang dalam Konsultasi Publik. Yang diharapkan hadir setidak-tidaknya: (i) anggota DPRD (ii) para Kepala SKPD (iii) Camat (iv) Kepala instansi/lembaga daerah (v) Perguruan Tinggi (vi) LSM/KSM terkait sanitasi (vii) Badan usaha/perorangan yang terkait sanitasi , dan media massa untuk kepentingan komunikasi dan pemberitaan. Materi Konsultasi Publik ada dua: (i) Pemaparan Strategi Sanitasi Provinsi/Kota Metropolitan/Besar (dan proses penyusunannya) oleh Ketua Pokja Provinsi/Kota Metropolitan/Besar dan (ii) Tanya jawab dengan para pemangku kepentingan untuk menjaring masukan. Karena itu: a. Pastikan Ringkasan Strategi Sanitasi Provinsi/Kota Metropolitan/Besar dibagikan kepada semua undangan b. Pastikan Pokja mencatat semua masukan dari para peserta selama acara berlangsung

6. Finalisasi Rencana Induk a. Perbaiki draf Rencana Induk berdasarkan masukan dari berbagai konsultasi yang telah dilakukan b. Rapikan tata letak atau lay out draf Rencana Induk

84

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6


(RI- SPAL)

7. Tahap Legalisasi Rencana Induk Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam penyusunan rencana induk yaitu penetapan Rencana Induk SPAL oleh Kepala Daerah. Untuk keterpaduan pengaturan bidang sanitasi tentang rencana induk sistem pengelolaan air limbah dapat disatukan dengan Peraturan Gubernur/ Walikota. Lakukan advokasi ke Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan atas Rencana Induk a. Tuliskan Kata Pengantar dari Gubernur/Walikota. Sampaikan kepada Sekretaris Bupati/Walikota untuk mendapatkan koreksi dan persetujuan. b. Finalisasi draf Rencana Induk dan selanjutnya Ketua Pokja dan seluruh Ketua Bidang menghadap Gubernur/Walikota untuk mendapatkan tanda tangan sebagai bentuk pengesahan dokumen Rencana Induk. [ ]

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

R E N C A N A

I N D U K

S I S T E M


A I R

L I M B A H

2 0 1 6

85

B A G I A N A : TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH (RI - SPAL)

Recommend Documents