BERANDA
PENDIDIKAN
KULINER
TIPS N TRIK
CORET-CORET
ABOUT THIS BLOG
Home » Pendidikan Home » Pendidikan » » Aturan Pindah Siswa dari Sekolah Swasta ke Negeri
Aturan Pindah Siswa dari Sekolah Swasta ke Negeri
INVESTASI PROFIT 7%/HARI! INVESTASI KAMI MEMBERIKAN BONUS HARIAN 7% SA 30 HARI TOTAL PROFIT 210% !!!! Modal 95rb,Hasil 38jt/bln Cuma Inves 95rb Hasil 38jt/bln. Telah Telah terbu 100% Dijamin sukses! Turun 3-6KG 3 HARI? BISA! Malu Perut Buncit ? Kempes Dalam 3 Hari! Dapatkan Diskon 38% Sekarang! 3 Hari Langsung Langsing! Buang Lemak dan Kecilkan Perut Anda, Dapa Diskon Sekarang!
Saya akan mengelompokkan dasar
SERBA-SERBI Cari di sini...
ARTIKEL LAIN
Pengertian dan Contoh ameliorasi, peyorasi, sinestesia, homonim, homograf, homofon, dan perluasan/penyempitan makna Faktor-Faktor Penyebab Faktor-Faktor Terjadinya Pelanggaran Hukum dan HAM 65 Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Inovatif Soal UTS Bahasa Inggris Kelas 1-2 SD Cara Membuat dan Mendaftar NPWP Kerajinan Tangan Tangan untuk Anak Kelas 4, 5, 6 SD
hukum perpindahan siswa antar sekolah (swasta, negeri), nonformal dan informal, pad ada a
jenj nja ang
men me nen eng gah ah..
pend ndiidikan
Atur ura an
das asa ar
huk ukum um
MAU ARTIKEL TERBARU ??
dan da n
tersebut
berwujud undang-undang dan peraturan
Tulis E-mailmu di d i sini Gratis...!!
pemerin peme rintah tah yang masi masih h ber berlak laku u samp sampai ai saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tentang tang Si Sist stem em Pend Pendidi idikan kan Nasional Nasi onal,, Per Perat atura uran n Peme Pemeri rintah ntah Nomor
Berlangganan
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyele Peny elengga nggaraa raan n Pen Pendid didik ikan an (un undu duh h di sini),, da sini) dan n N om o r
jug uga a
66
Per era atur uran an Pe Peme meri rint ntah ah
Ta hu n
201 0
te n t a n g
Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 te n t a n g
P e n g e l o la a n
da n
Penyelenggaraan Pendidikan. Isi dari tulisan kali ini bersumber dari rasa
Go
Powered by Blogger
keingintahuan saya terkait aturan hukum
Copyright Copyright 2012-2015 2012-2015 Guru Pantura Pantura
ang an g me meng ngat atur ur da dan n me mena naun ungi gi pr pros oses es
penerimaan/perpindahan peserta didik.
Sudah
seharusnya
penyelenggaraan dila di laks ksan anak akan an berk be rkea eadi dila lan, n,
prinsip pendidikan
seca se cara ra sert se rta a
demo de mokr kra ati tis s tida ti dak k
deng de ngan an me menj nju unj njun ung g
dan da n
disk di skri rimi mina nati tif f
tin ti ngg ggii
hak ha k
asa as asi
seti se tiap ap ma manu nusi sia, a, ni nila laii ke keag agam amaa aan, n, ni nila laii kultural,
dan da n
kemajemukan
bangsa
Indonesia. Prinsip tersebut berlaku tidak hanya
p ad a
proses
kegiatan
pembelajaran yang berlangsung di dalam kel elas as,, te teta tapi pi be berl rlak aku u ju juga ga pa pada da ta taha hap p pene pe neri rima maan an da dan n
perp pe rpin inda daha han n
didik.
“pin ind dah
Karena
mer erup upak akan an
hak
seti se tia ap
pese pe serta rta
sek se kola lah” h”
pes pe ser erta ta
didi di dik k
seperti yang tercantum di dalam pasal 12 (ay (a yat 1, po poin in ke 5) UU No No.. 20 Tah ahun un 2003, yang berbunyi :
“Setiap
peserta
didik
p ad a
setiap satuan pendidikan berhak pindah pin dah ke pr progr ogram am pen pendid didik ikan an p ad a
jalur
dan
satuan
pendidikan lain yang setara.” Apakah setiap peserta didik/siswa berhak pindah pin dah sek sekola olah h dar darii sek sekola olah h sw swas asta ta ke sek se kol olah ah
nege ne geri ri,,
atau at aupu pun n
Jawabannya adalah BERHAK BERHAK..
seba se bali likn kny ya?
Desain Sugeng - Evo Templates
Lalu, apakah setiap peserta didik/siswa bisa pindah
dari
sekolah swasta ke
sekolah negeri, atau dari sekolah negeri ke sekolah swasta? Jawabannya BELUM TENTU, bisa atau tidaknya pindah sekolah sejalan dengan terpenuhi atau tidaknya aturan-aturan
mengenai
perpindahan
siswa pada masing-masing sekolah.
Berikut berkaitan
ini
aturan-aturan
dengan
pindah
siswa/peserta
yang
sekolah
didik
dari
sekolah swasta/negeri, maupun dari jalur pendidikan lain yang setara, pada jenjang dasar (SD/MI, SMP/MTs) dan jenjang menengah (SMA/MA/SMK/MAK) :
ATURAN/SYARAT SEKOLAH
PESERTA
PINDAH DIDIK
SD/MI. 1. SD/MI
atau
bentuk
lain
yang
sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya. (Pasal 69 ayat 4, PP No. 17 Tahun 2010). Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap satuan pendidikan dasar setingkat SD di Indonesia, wajib menerima
semua warga negara (calon siswa baru/siswa pindahan) yang berusia 7-12 tahun sebagai peserta didik sampai
dengan
tampungnya.
Lalu,
tampungnya tampung
batas
daya
batas
daya
berapa?
jumlah
Daya
peserta
didik
untuk SD paling banyak adalah 40 orang per rombel/kelas. 2. Peserta didik jalur nonformal dan
informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan. (Pasal 73 ayat 1, PP No. 17 Tahun 2010). Tidak hanya peserta didik jalur pendidikan formal saja (SD/MI) yang diperbolehkan untuk pindah sekolah, tetapi peserta didik dari jalur nonformal ataupun informal juga memiliki kesempatan yang sama
dengan
syarat
lulus
tes
kelayakan dan penempatan sekolah yang dituju.
Pengertian dan
Baca juga :
Contoh Pendidikan FormalNonformal-Informal 3. Peserta
didik
pendidikan
dasar
setara SD di Negara lain dapat pindah ke SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan pendidikan
yang
oleh
satuan
bersangkutan.
(Pasal 73 ayat 4, PP No. 17 Tahun 2010).
Melalui ayat di dalam pasal ini, pemerintah Indonesia berkomitmen memfasilitasi peserta didik setara SD dari Negara lain untuk dapat pindah
sekolah
di
Indonesia,
tentunya dengan syarat lulus tes kelayakan dan penempatan sekolah yang dituju terlebih dulu. 4. Satuan
pendidikan
bantuan sosial,
memberikan
penyesuaian dan/atau
diperlukan
akademik,
mental
yang
oleh
peserta
didik
dan
peserta
didik
berkelainan
pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain. (Pasal 73 ayat 7, PP No. 17 Tahun 2010). Pihak
Sekolah
Dasar/SD
diharapkan mampu dan berupaya memberikan
bantuan
kepada
peserta didik pindahan dari jalur pendidikan
formal/nonformal
/informal dan juga peserta didik pindahan dari Negara lain. Salah satunya berupa penyesuaian nilai mata pelajaran dan nilai raport peserta didik pindahan, selain itu dapat
berupa
pengenalan
lingkungan sekolah baru kepada peserta didik pindahan dll.
5. Penerimaan
peserta
didik
pada
satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan
akuntabel. (Pasal 74 ayat 1, PP No. 17 Tahun 2010). 6. Keputusan
penerimaan
calon
peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. (Pasal 74 ayat 3, PP No. 17 Tahun 2010). Setiap
SD
diberikan
wewenang
khusus untuk memusyawarahkan penerimaan peserta didik pindahan melalui rapat guru. Salah satu tujuan
rapat
ini
adalah
untuk
mendengarkan pendapat dari para guru
kelas
tentang
yang
kondisi
bersangkutan daya
tampung
kelas/jumlah peserta didik. 7. Satuan pendidikan dasar (SD/MI)
dapat
menerima
peserta
didik
pindahan dari satuan pendidikan dasar lain. (Pasal 75 ayat 1, PP No. 17 Tahun 2010). Sangat jelas tertera di pasal ini bahwa setiap SD atau MI, baik itu SD negeri maupun SD swasta dapat menerima peserta didik pindahan dari
SD
lainnya
dengan
tidak
melihat status swasta atau negeri sekolah asal peserta didik tersebut. 8. Satuan
pendidikan
menetapkan
tata
dapat
cara
dan
persyaratan tambahan penerimaan peserta
didik
pindahan,
persyaratan
selain
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 75 ayat 2, PP No. 17 Tahun 2010). Melalui
pasal
memberikan
hak
ini
pemerintah dan
batasan
kepada Sekolah Dasar/SD untuk membuat juknis dan persyaratan
tambahan didik
penerimaan
pindahan
aturan
yang
peserta
sesuai
berlaku
dengan dimasing-
masing sekolah. Dengan batasan bahwa persyaratan tambahan dan juknis penerimaan peserta didik pindahan yang berlaku ditiap-tiap sekolah
tidak
boleh
bertentangan/melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.
ATURAN/SYARAT SEKOLAH
PINDAH
PESERTA
DIDIK
SMP/MTs. 1. SMP/MTs atau bentuk lain yang
sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai
dengan
batas
daya
tampungnya. (Pasal 71 ayat 2, PP No. 17 Tahun 2010) Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap satuan pendidikan dasar setingkat SMP, wajib menerima semua warga negara
(siswa
pindahan)
yang
baru/siswa berusia
13-15
tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya. Daya tampung untuk setingkat SMP berapa?
Daya
tampung
jumlah
peserta didik untuk SMP paling banyak 40 orang per rombongan belajar/kelas. 2. Peserta didik jalur nonformal dan
informal dapat diterima di SMP, MTs,
atau
bentuk
lain
yang
sederajat tidak pada awal kelas 7
(tujuh)
setelah
memenuhi
persyaratan: lulus ujian kesetaraan Paket A; dan lulus tes kelayakan dan
penempatan
diselenggarakan pendidikan
yang
oleh
satuan
formal
yang
bersangkutan. (Pasal 73 ayat 3, PP No. 17 Tahun 2010). Tidak hanya peserta didik jalur formal
saja
(SMP/MTs)
diperbolehkan
untuk
yang pindah
sekolah, tetapi juga peserta didik dari
jalur
nonformal
ataupun
informal memiliki kesempatan yang sama dengan syarat lulus ujian kesetaraan paket A, dan lulus tes kelayakan/penempatan
sekolah
yang dituju. 3. Peserta
didik
pendidikan
dasar
setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah
memenuhi
persyaratan:
menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan lulus
tes
kelayakan
dan
penempatan yang diselenggarakan oleh
satuan
pendidikan
yang
bersangkutan. (Pasal 73 ayat 5, PP No. 17 Tahun 2010). Melalui ayat di pasal ini pemerintah Indonesia
memfasilitasi
peserta
didik setara SMP dari Negara lain untuk dapat pindah sekolah di Indonesia, tentunya dengan syarat telah
menyelesaikan
pendidikan
dasar setara SD, dan lulus tes kelayakan dan penempatan sekolah yang dituju terlebih dulu 4. Satuan
bantuan
pendidikan penyesuaian
memberikan akademik,
sosial,
dan/atau
diperlukan
mental
yang
oleh
peserta
didik
dan
peserta
didik
berkelainan
pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain. (Pasal 73 ayat 7, PP No. 17 Tahun 2010). Pihak
Sekolah
Menengah
Pertama/SMP memberikan bantuan kepada peserta didik pindahan dari jalur
pendidikan
nonformal/informal
dan
juga
peserta didik pindahan dari Negara lain.
Bantuan
bisa
berupa
penyesuaian nilai mata pelajaran dan
nilai
raport,
bantuan
pengenalan lingkungan sekolah dll. 5. Penerimaan
peserta
didik
pada
satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. (Pasal 74 ayat 1, PP No. 17 Tahun 2010). 6. Keputusan
penerimaan
calon
peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. (Pasal 74 ayat 3, PP No. 17 Tahun 2010). Setiap SMP diberikan wewenang khusus
untuk
menerima
atau
tidaknya pindahan peserta didik melalui rapat guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Salah satu tujuan dari rapat ini adalah untuk mendengarkan pendapat dari wali kelas
tentang
tampung didik.
kondisi
kelas/jumlah
daya peserta
Sumber Gambar : http://smpn4pati. 2011/03/148193_134433134731 6182451_n
7. Satuan
pendidikan
(SMP/MTs)
dasar
dapat
menerima
peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain. (Pasal 75 ayat 1, PP No. 17 Tahun 2010). Sangat jelas tertera pada pasal ini bahwa setiap sekolah (SMP/MTs), baik itu SMP negeri maupun SMP swasta dapat menerima peserta didik pindahan dari SMP lainnya dengan
tidak
melihat
status
swasta/negeri SMP tersebut. 8. Satuan
pendidikan
menetapkan
tata
dapat
cara
dan
persyaratan tambahan penerimaan peserta
didik
pindahan
persyaratan
selain
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 75 ayat 2, PP No. 17
Tahun
memberikan
2010). hak
Pemerintah
kepada
setiap
SMP untuk membuat juknis dan persyaratan tambahan penerimaan peserta
didik
dengan
aturan
dimasing-masing
pindahan yang
sesuai berlaku sekolah.
Persyaratan
tambahan
dan
tatacara penerimaan peserta didik pindahan yang berlaku ditiap-tiap sekolah
tidak
boleh
bertentangan/melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
ATURAN/SYARAT SEKOLAH
PINDAH
PESERTA
DIDIK
SMA/MA. 1. Sesuai Pasal 83 ayat 1, PP No. 17
Tahun 2010,peserta didik satuan pendidikan menengah dapat pindah ke:
- Jurusan yang sama pada satuan pendidikan lain. Contoh
:
siswa
jurusan
Peminatan Ilmu-ilmu sosial SMA swasta/negeri A, dapat pindah
ke
jurusan
Peminatan Ilmu-ilmu sosial di SMA swasta/negeri B.
- Jurusan pada
yang
satuan
berbeda
pendidikan
yang sama. Contoh
:
siswa
jurusan
Peminatan Ilmu-ilmu sosial SMA swasta/negeri A, dapat
pindah
ke
jurusan
Peminatan Matematika dan Ilmu alam di SMA yang sama. - Jurusan
yang
berbeda
pada satuan pendidikan lain. Contoh
:
siswa
jurusan
Peminatan Ilmu-ilmu sosial SMK/SMA swasta/negeri A, dapat pindah ke jurusan Peminatan Matematika dan Ilmu alam di SMK/SMA B
tanpa perlu melihat status sekolah swasta/negeri.
Sumber Gambar : http://www.sma DSC_0064.
2. Peserta didik jalur nonformal dan
informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh) setelah: lulus ujian kesetaraan Paket B; dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan pendidikan
oleh formal
satuan yang
bersangkutan. (Pasal 81 ayat 3, PP No. 17 Tahun 2010). 3. Peserta didik pendidikan menengah
setara SMA atau SMK di negara lain dapat pindah ke SMA, MA, SMK, MAK,
atau
sederajat
di
bentuk
lain
Indonesia
yang dengan
syarat: menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan
pendidikan
dasar
setara SMP; dan lulus tes kelayakan dan
penempatan
diselenggarakan
oleh
yang satuan
pendidikan bersangkutan. (Pasal 81 ayat 5, PP No. 17 Tahun 2010).
4. Satuan pendidikan SMA, MA, SMK,
MAK,
atau
sederajat
bentuk
lain
memberikan
penyesuaian
yang
bantuan
akademik,
sosial,
dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain. (Pasal 81 ayat 7, PP No. 17 Tahun 2010). Pihak
SMA/SMK
bantuan
kepada
pindahan
dari
memberikan peserta
jalur
didik
pendidikan
formal/nonformal/informal
dan
juga peserta didik pindahan dari Negara
lain.
Bantuan
berupa
penyesuaian
ini
nilai
bisa mata
pelajaran dan nilai raport, bantuan pengenalan lingkungan sekolah, dll. 5. Penerimaan
satuan
peserta
didik
pada
pendidikan
menengah
secara
objektif,
dilakukan
transparan, dan akuntabel. (Pasal 82 ayat 1, PP No. 17 Tahun 2010). 6. Keputusan
penerimaan
calon
peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. (Pasal 82 ayat 3, PP No. 17 Tahun 2010). Setiap satuan pendidikan/sekolah diberikan wewenang khusus untuk menerima atau tidaknya pindahan peserta didik melalui rapat guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Salah satu tujuan dari rapat ini adalah
untuk
mendengarkan
pendapat dari wali kelas SMA/MA tentang
kondisi
daya
tampung
kelas/jumlah peserta didik paling banyak 40 orang per rombel/kelas.
Jadi misalkan jumlah siswa tiap kelas di sekolah tersebut sudah melebihi daya tampung, maka tidak diperbolehkan lagi untuk menerima siswa pindahan dari sekolah lain. 7. Satuan
pendidikan
dapat
menetapkan
tatacara
dan
persyaratan
tambahan
selain
persyaratan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 83 ayat 2, PP No. 17 Tahun 2010). Pemerintah kepada
memberikan
setiap
SMA
dan
hak yang
sederajat untuk membuat juknis dan
persyaratan
tambahan
penerimaan peserta didik pindahan sesuai dengan aturan yang berlaku dimasing-masing Persyaratan
sekolah.
tambahan
dan
tatacara penerimaan peserta didik pindahan yang berlaku ditiap-tiap SMA tidak boleh diskriminatif dan bertentangan/melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Cara Mutasi/Pindah NUPTK dan Sekolah Induk di Padamu Negeri Baca
juga
Kesimpulannya
:
: Undang-undang
menjamin hak setiap peserta didik di setiap
satuan
pendidikan/sekolah
untuk pindah ke sekolah lain yang setara, baik itu sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah nonformal, bahkan sekolah informal. Tetapi, tidak semua
perpindahan peserta didik tersebut diterima oleh sekolah tujuan, hal ini berkaitan
dengan
tidaknya
terpenuhi
semua
perpindahan
atau
persyaratan
peserta
didik
yang
bersangkutan, ditambah lagi dengan adanya
persyaratan
tambahan
di
tiap-tiap sekolah selain persyaratan menurut
Undang-undang
Peraturan
pemerintah
dan
yang
sudah
saya uraikan di atas.
Saran yang bisa saya berikan : jika di antara kawan-kawan ada yang ingin pindah
jurusan/pindah
dari
satu
sekolah ke sekolah lainnya tanpa perlu melihat embel-embel swasta/negeri, sebaiknya bertanya terlebih dahulu ke sekolah tujuan mengenai tatacara dan persyaratan sekolah
yang
tersebut,
administratif berlaku
termasuk
sumbangan
di
pindah sekolah
besaran
biaya
pembangunan/uang
gedung yang harus dibayarkan, karena syarat-syarat
pindah
sekolah
ini
berbeda-beda antara daerah satu dan lainnya sesuai dengan pergub/perbup /perwa/perkadis/perkepsek mutasi
siswa
yang
tentang
berlaku
dan
digunakan di daerah tersebut. Semakin cepat kita tahu semua persyaratannya, semakin
matang
pula
kita
dapat
mempersiapkannya.
Syarat Pindah Siswa dari Madrasah ke Sekolah Umum dan sebaliknya Baca juga :
Sekian uraian mengenai Aturan dan
Syarat
SD/SMP/SMA SD/SMP/SMA
Pindah Swasta Negeri,
dari
sekolah
ke
sekolah ataupun
sebaliknya. Salam Guru Pantura.
Ditulis oleh : Abdul Wahab
4
3 Suka
3 Bagikan
0 Tweet
27 Komentar pada "Aturan Pindah Siswa dari Sekolah Swasta ke Negeri"
i Jeverson 24 Mei 2015 22.31 semua ada aturan mainnya. dan.. terbilang nggak gampang cara pindahnya Balas
Balasan Abdul Wahab 28 Mei 2015 15.19 Tepat sekali, untuk siswa yang akan pindah sekolah harus memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan masing-masing sekolah, dengan catatan syarat-
syarat tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundangundangan mengenai pindah sekolah yang berlaku di Indonesia.
Ayu Citraningtias 27 Mei 2015 13.49 makasih infonya, mas. tapi harusnya kayak gini dihindari ya. gak asal pindah2 aja Balas
Balasan Abdul Wahab 28 Mei 2015 15.21 Sebisa mungkin menghindari berpindah-pindah sekolah, tetapi terdapat banyak faktor/alasan seseorang pindah sekolah, semisal mengikuti domisili orangtua yang pindahpindah terus antar kota/provinsi sebagai konsekuensi pekerjaan.
Indra Kusuma Sejati 27 Mei 2015 14.36 Jrang sekali aturan pindah sekolah dari swasta ke negeri ini diketahui oleh orang banyak, yang ada malah banyak orang yang
mengambil jalan pintas, yang penting negeri sekolahnya. Semoga informasi ini dapat membantu agar lebih tertip menueurt aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Balas
Balasan Abdul Wahab 28 Mei 2015 15.23 Iya begitulah pak, semoga tulisan ini bisa ikut meramaikan atau bahlan memberi sedikit pencerahan terhadap siswa yang akan pindah sekolah mengenai syarat/aturan dasar mutasi siswa antar sekolah.
EKA IKHSANUDIN 27 Mei 2015 23.04 Sangat lengkap dan bermanfaat sekali Kang Aturan Pindah sekolah dari sekolah swasta ke negeri atau sebaliknya karena tidak semua masyarakat mengetahui Aturan-Aturan yang tersebut di atas.... :) Balas
Balasan Abdul Wahab 28 Mei 2015 15.27 Iya pak, tulisan ini juga sebagai jawaban
atas
pertanyaan beberapa orang yang sering sekali menanyakan "Apakah siswa SD/SMP /SMA/SMK swasta bisa pindah ke sekolah SD/SMP /SMA/SMK negeri?"
yanto cungkup 28 Mei 2015 12.35 ternyata aturan pindah itu banyak juga yamas. tentunya ini dibutuhkan anak yg berkeinginan pindah sekolah. Balas
Balasan Abdul Wahab 28 Mei 2015 15.30 Lumayan banyak berkas administrasi yang harus dilengkapi jika ingin pindah sekolah pak, apalagi kalau lokasi sekolah baru/tujuan tersebut berbeda provinsi atau bahkan berbeda pulau dengan sekolah yang akan ditinggalkan.
Mangs Aduls 28 Mei 2015 15.21 banyak juga aturannya ya. tidak ahanya aturan pindah sekolah. tapi intinya untuk
pindah itu adalah hak ya. tinggal sekolahnya mu mnrima atau tidak. Balas
Balasan Abdul Wahab 28 Mei 2015 15.34 Iya Pak, pindah sekolah adalah hak setiap siswa. Untuk urusan diterima atau tidaknya siswa pindah sekolah, tergantung dari terpenuhi atau tidaknya prasyarat sekolah tujuan, misalnya: jumlah siswa per kelas di sekolah tersebut dan beberapa hal lainnya. Selain itu, setiap siswa yang akan pindah sekolah diwajibkan juga untuk memenuhi semua syarat pindah sekolah yang berlaku di masing-masing sekolah.
Ipah Kholipah 28 Mei 2015 15.27 ternyata begitu ya mas aturannya kalo mau pindah sekolah dari swasta ke negeri .. terimakasih infonya. Balas
Balasan Abdul Wahab 28
Mei 2015 15.36 Iya Buk, semoga tulisan tentang aturan (prasyarat dan syarat) pindah sekolah ini dapat memberi manfaat.
Fahri Samudra 28 Mei 2015 21.00 Wah, lumayan ribet ya aturannya hehe... ya udah gak usah pindah2 aja deh, hehehe Balas
Balasan Abdul Wahab 18 Juni 2015 11.45 Kalau bisa memang saya sarankan jangan sampai pindah sekolah mas, tapi terkadang keadaanlah yang memaksa seseorang harus pindah sekolah. Ribet berkas administrasi pindah sekolahnya, apalagi yang pindah sekolah antar provinsi.
Daniel Nagata 29 Mei 2015 12.58 Saya waktu smu dulu sulit pindah ke negeri karena kuotanya terbatas....tapi kalau pindah dari negeri ke swasta mudah...itu kenapa ya Pak?
Balas
Balasan Abdul Wahab 14 Juni 2015 14.05 Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya, ada aturan berbeda di tiap daerah/sekolah mengenai persyaratan pindah sekolah. Kenapa pindah ke sekolah swasta lebih mudah? Mungkin karena kuota maksimal per rombel 40 siswa belum terisi semua, sehingga jika ada siswa pindahan langsung diterima.
kocu ogebz 30 Mei 2015 00.55 wah info yang menarik sob, jadi tau kalau anak mau pindah sekolah ... Balas
Balasan
Abdul Wahab 14 Juni 2015 14.07 Iya, semoga bisa sedikit membantu mensosialisasikan undang-undang dan peraturan lain yang membungkus aturan/syarat siswa pindah sekolah.
ayu septiana 2 Juli 2015 15.32 saya mau tanya adik saya di smk swasta baru masuk semester satu ingin pindah semester dua nanti ke sma apakah bisa? atau harus di smk dengan yang sama?
penjuruan
Balas
ayu septiana 2 Juli 2015 15.32 saya mau tanya adik saya di smk swasta baru masuk semester satu ingin pindah semester dua nanti ke sma apakah bisa? atau harus di smk dengan penjuruan yang sama? Balas
Balasan Abdul Wahab 4 Juli 2015 07.54 Sesuai Pasal 83 ayat 1, PP No. 17 Tahun 2010, siswa satuan pendidikan menengah dapat pindah ke Jurusan yang
berbeda pada satuan pendidikan lain. Misalnya : siswa jurusan Peminatan Ilmu-ilmu sosial SMK/SMA swasta/negeri A, dapat pindah ke jurusan Peminatan Matematika dan Ilmu alam di SMK/SMA B. Selanjutnya, sesuai Pasal 81 ayat 7, PP No. 17 Tahun 2010, pihak SMA/SMK dapat memberikan bantuan kepada peserta didik pindahan dari jalur pendidikan lain. Bantuan tersebut berupa penyesuaian nilai mata pelajaran dan nilai raport, bantuan pengenalan lingkungan sekolah, dll. Untuk syarat yang lebih jelas, silakan hubungi sekolah tujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang berlaku di sekolah tersebut.
Arul pradana 9 Juli 2015 04.14 Saya mau pindah dari smk negeri ke sma negeri? Bisa
