MAKALAH KONSEP DAN ASUHAN KEPERAWATAN KEPERAWATAN PADA KELOMPOK KHUSUS : WTS DALAM KONTEKS PELAYANAN KEPERAWATAN KOMUNITAS
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan).Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi).Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi.Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118). Komunitas (community (community)) adalah sekelompok masyarakat yang mempunyai persamaan nilai (values), values), perhatian (interest (interest ) yang merupakan kelompok khusus dengan batas-batas geografi yang jelas, dengan norma dan nilai yang telah melembaga (Sumijatun dkk, 2006). Keperawatan komunitas sebagai suatu bidang keperawatan yang merupakan perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat (public health) dengan dukungan peran serta masyarakat secara aktif serta mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan perawatan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok serta masyarakat sebagai kesatuan utuh melalui proses keperawatan (nursing process) untuk meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal, sehingga mampu mandiri dalam upaya kesehatan (Mubarak, 2006). Dalam penyelenggaraannya pelayanan keperawatan komunitas tidak lepas dari pelayanan pada kelompok khusus seperti pelayanan terpusat dilakukan di sekolah, lingkungan kesehatan kerja, lembaga perawatan kesehatan di rumah dan lingkungan kesehatan kerja lainnya (Mubarak 2006). Mengurangi transmisi penyakit menular antar pekerja, memberikan program peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pendidikan kesehatan.Khususnya pada daerah yang merupakan tempat beresiko terjadi penularan penyakit.Salah satunya seperti tempat lokalisasi.
1.2. Tujuan 1. Tujuan Umum
Untuk mendeskripsikan asuhan keperawatan mengenai kelompok khusus dalam pelayanan keperawatan komunitas pada PSK.
2. Tujuan Khusus
a. Mendeskripsikan tentang konsep lokalisasi dalam konteks pelayanan keperawatan komunitas. b. Memberikan gambaran pelaksanaan asuhan keerawatan pada kelompok khusus WTS
1.3. Metode Penulisan
Metode penulisan yang digunakan adalah eksplanasi atau penjelasan tentang topik-topik yang terkait dengan lokalisasi.
BAB II TINJAUAN TEORI
2.1. Konsep Teori 2.1.1. Konsep Lokalisasi Dalam Konteks Pelayanan Keperawatan Komunitas.
1.1. Definisi Kata prostitusi berasal dari perkataan latin prostituere yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata prostare artinya menjual, menjajakan (Simandjuntak, Patologi Sosial (Bandung: Tarsito, 1985), hal. 112.). Jadi prostitusi adalah suatu transaksi antara si peerempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual.(Ratna Saptari, BrigitteHolzner, Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan, 1997, hal. 391).Lokalisasi merupakan suatu bentuk dari legalisasi aktifitas prostitusi secara eksklusif pada suatu wilaya tertentu. Jadi Lokalisasi erat kaitannya dengan prostitusi atau dengan kata lain sebagai bentuk legalisasi praktek atau aktifitas prostitusi. Ada tiga Kategori PSK di Indonesia: 1. Kelompok perempuan cantik yang memilih profesi menjajakan diri dengan bayaran sangat tinggi. 2. Grup PSK yang menjajakan diri mereka ditemani dengan mucikari dan biasanya ditemukan di tempat lokalisasi 3. Kelompok pelacur yang sungguh-sungguh menjajakan diri karena terdesak kebutuhan ekonomi
1.2.Jenis Prostitusi dan Lokalisasi Jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar. a. Prostitusi yang terdaftar Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisir dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan dan keamanan umum. b. Prostitusi yang tidak terdaftar Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter. Menurut jumlahnya, prostitusi dapat dibagi dalam: 1. Prostitusi yang beroprasi secara individual, merupakan single operator. Atau 2. Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi mereka itu tidak bekerja sendirian akan tetapi diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi. Noeleen
Heyzer
membedakan
tiga
macam
tipe
pelacur
menurut
hubungannya dengan pihak pengelola bisnis pelacuran, yaitu: a. Mereka bekerja sendiri tanpa calo atau majikan. Sering kali mereka beroperasi di pinggir jalan atau keluar masuk satu bar ke bar lain. b. Mereka memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hierarkis. Calo atau perantara bisa “germo” yang mengkhususkan diri pada bisnis pelacuran, pemilik club malam, guide turis baik lokal maupun asing, supir taksi atau pegawai hotel. Biasanya si pelacur sendiri hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh kliennya.
c. Mereka berada langsung di bawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan. Contohnya klub panti pijat, tempat lokalisasi dan hotel-hotel (Ratna dan Brigitte, 199, hal. 391). Sedang menurut tempat penggolongan atau lokasinya, prostitusi dapat dibagi menjadi: -
Segregasi atau lokalisasi, yang terisolir atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Komplek ini dikenal sebagai daerah “lampu merah” atau petak -petak daerah tertutup.
-
Rumah-rumah panggilan (call houses tempat rendezvour, parlour).
-
Dibalik front organisasi atau dibalik business-business terhormat. (apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus dan lain-lain) (Kartini Kartono, Patologi Sosial ,1981, hal. 240242.).
2.3.Faktor Penyebab terjadi Prostitusi Kehidupan wanita dalam dunia seks (prostitusi), bisa terjadi karena dua faktor utama yaitu “faktor internal” dan “faktor eksternal”.Faktor internal adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya.Sedangkan faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu wanita itu sendiri melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian.Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, dan seb againya. Selain itu factor penyebab terjadninya prostitusi menurut Kartini Kartono, 1981 hal adalah sebagai berikut : 1. Adanya kecenderungan menghancurkan diri 2. Adanya nafsu seksual yang abnormal 3. Tekanan ekonomi 4. Aspirasi material (materialistis) 5. Kompensasi terhadap perasaan inferior 6.
Rasa ingin tahu yang besar
7. Memberontak terhadap otoritas orang tua
8. Pengalaman seksual di masa anak 9. Tergiur bujukan laki-laki hidung belang atau calo 10. Banyaknya stimulasi seksual 11. Broken home 12. Pengaruh narkoba
2.4.Faktor Pendukung Prostitusi Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan tahun 2010 dengan metode wawancara terhadap 20 wanita yang terlibat prostitusi dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab mereka terjun ke dunia ‘hitam’ tersebut adalah sebagai berikut : -
Faktor ekonomi, yaitu sebanyak 45%,
-
Faktor frustasi karena putus cinta, sebanyak 20%,
-
Faktor lingkungan 15%,
-
Faktor hasrat seks 10%, dan
-
Faktor tipuan mucikari yang katanya hendak mencarikan kerja yang pantas dan gajinya besar, sebanyak 10%
2.5. Eradikasi (Penanggulangan Prostitusi) Usaha untuk mengatasi masalah tuna susila ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: a. Usaha yang bersifat preventif Usaha yang bersifat
preventif
diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan
untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa: 1) Penyempurnaan
perundang-undangan
mengenai
larangan
atau
pengaturan penyelenggaraan pelacuran. 2) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan 3) Menciptakan bermacam-macam ksibukan dan kesempatan bagi anakanak puber dan adolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya. 4) Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya.
5) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan alam kehidupan keluarga. 6) Pembentukan
badan
atau
team
koordinasi
dari
semua
usaha
penanggulangan pelacuran, yang dilakukan oleh beberapa instansi. Sekaligus mengikut sertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan dan penyebaran pelacuran. 7) Penyitaan terhadap buku-buku dan majala-majalah cabul, gambargambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks. 8) Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. b. Tindakan bersifat represif dan kuratif Sedang usaha yang kegiatan
untuk
represif
menekan
dan
kuratif
(menghapuskan,
dimaksudkan sebagai; menindas)
dan
usaha
menyembuhkan para wanita dari ketuna susilaannya, untuk kemudian membawa mereka ke jalan benar. Usaha represif dan kuratif ini antara lain berupa: 1) Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitue serta lingkungannya. 2) Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa
dikembalikan sebagai warga
masyarakat yang susila rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif. 3) Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tuna susila yang terkena razia, disertai pembinaan mereka, sesuai akat dan minat masing-masing. 4) Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para prostitue dan lingkungannya. 5) Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup susila.
6) Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka, agar mereka mau menerima kembali bekas bekas wanita tuna susila itu mengawali hidup baru. 7) Mencarikan pasangan hidup yang permanen/ suami bagi para wanita tuna susila, untuk membawa mereka ke jalan benar. Pemerintah juga telah menempuh berbagai upaya untuk mengatasi masalah pelacuran dan akibat yang ditimbulkannya, diantaranya dengan sering mengadakan rasia oleh trantib untuk menangkap dan kemudian memberi pengarahan kepada para pelacur jalanan, namun cara itu tidak efektif menekan perkembangan prostitusi. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam penanggulangan prostitusi antara lain dengan cara : 1. Melarang dengan undang-undang, diikuti oleh razia-razia/penangkapan, sesuai dengan Peraturan daerah yang berlaku (Mislanya wilayah jawa barat Perda yang mengatur adalah Peraturan Daerah Kota Bandung No.11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, selanjutnya disingkat PERDA K3 khususnya Pasal 39 huruf (g, h, i) yang berbunyi : “Dalam rangka mewujudkan Daerah yang bersih dari tuna wisma , tuna social dan tuna susila, setiap orang, Badan Hukum dan/atau perkumpulan, dilarang: a. Menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, member kesempatan kepada khayalak umum untuk berbuat asusila; b. Menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut di duga akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila; c. Menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian.” 2. Dengan pencatatan dan pengawasan kesehatannya, 3. Ditampung di tempat-tempat jauh di luar kota dengan pengawasan dan perawatan serta diberikan penerangan-penerangan agama atau pendidikan juga diadakan larangan-larangan terhadap anak-anak muda yang mengunjungi tempat tersebut, 4. Rehabilitasi dalam asrama-asrama dimana para pelacur yang tertangkap diseleksi, yang dianggap masih dapat diperbaiki ditampung dalam asrama,
mereka dididik dalam keterampilan, agama dan lain-lain dipersiapkan untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik kembali. Kurangnya sanksi atau hukuman bagi laki-laki hidung belang yang menikmati jasa para pelacur mengakibatkan para penikmat perempuan malam itu tidak merasa jera. Selama tidak ada solusi pemecahan persoalan pelacuran yang tepat, maka upaya-upaya yang telah dan akan ditempuh ibaratnya seperti meremas sebuah balon, di mana bagian yang ditekan akan cenderung tenggelam dan tidak tampak, akan tetapi bagian yang lain akan menonjol lebih besar. Hal ini persis seperti apa yang terjadi dengan persoalan prostitusi di Jakarta; begitu satu lokalisasi dirazia dan ditutup, maka akan muncul lokalisasi-lokalisasi lainnya. 2.6.Prevalensi Tempat Lokalisasi di Indonesia Menurut beritagar.id.com dalam Indonesia Bebas Prostitusi 2019, kemensos mencatat ada 168 daerah yang memiliki lokalisasi prostitusi, dengan jumlah PSK (Pekerja Seks Komersial) 56.000 orang pada bulan februari 2016. Selain itu Kalimantan Timur memiliki lokalisasi prostitusi terbanyak di Indonesia. Setidaknya ada sekitar 4.000 PSK yang tersebar di 35 lokalisasi. Penutupan dilakukan secara bertahap. Ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup Kalijodo, beberapa waktu lalu, Jumlah lokalisasi di Indonesia kini tinggal 99 tempat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 lokalisasi berlokasi di Kalimantan Timur, 12 di antaranya di Kukar. Dilansir dari detik.com pada bulan juni 2016 kemensos Khofifah Indar Parawansa dalam acara penutupuan 22 titik lokalisasi di Kalimantan timur menyatakan: “Penutupan seluruh titik lokasi dan lokalisasi di Kalimantan Timur, berarti secara nasional tinggal 69 titik lagi. Yang terbesar sekarang 11 titik lokalisasi
di
Jawa
Barat.”
Selain
itu
Khofifah
dalam
sambutannya
menyampaikan “ di Indonesia, jumlah lokalisasi terbesar kini ada di Jawa Barat.” 2.7.Dampak Prostitusi Prostitusi ditinjau dari sudut manapun merupakan suatu kegiatan yang berdampak tidak baik (negatif). Dampak negatif tersebut antara lain :
a. Secara sosiologis, prostitusi merupakan perbuatan amoral yang bertentangan dengan norma dan etika yang ada di dalam masyarakat, b. Dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi, c. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita, d. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja, e. Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya, f.
Dari aspek kamtibmas, praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatankegiatan criminal,
g. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan. 2.8.Faktor Penyebab Penutupan Lokalisasi Prostitusi Berbicara tentang faktor penyebab penutupan lokalisasi prostitusi, maka tidak lepas dari akibat-akibat yang ditimbulkan dari prostitusi sendiri, diantaranya yaitu: a. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga c. Mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi. d. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, morfin, heroin, dan lain-lain). e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama. f. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain.
2.2. Masalah Keperawatan 2.2.1.Lokalisasi
Data
Diagnosis Keperawatan Kode
NOC
Diagnosis
Kode
Hasil
NIC Kode
Intervensi
Masalah kesehatan komunitas pada kelompok kh usus Lokalisasi : Kesehatan reproduksi (Resiko Infeksi Menular Seksual)
- Akses
00215
Defisiensi
Prevensi Primer
terhadap
Kesehatan Komunitas
pelayanan
(2010; LOE 2.1)
kesehatan
Domain 1. Promosi
yang
Kesehatan, Kelas 2.
minimal
Prevensi Primer
2700
Kompetensi Masyarakat
8700
Pengembangan Program
2701
Derajat Kesehatan Masyarakat
4350
Menejemen Perilaku
Menejemen Kesehatan
4360
Modifikasi Perilaku
VCT
Definisi:
4356
Menejemen Perilaku seksual
terlatih
Adanya satu atau lebih
puskesmas
masalah kesehatan atau
7970
Monitoring Kebijakan
yang
factor yang meganggu
masih
kesejahteraan
terbatas
meningkatkan
- Tenaga
- Dukungan
atau resiko 2702
kesehatan Prevensi Sekunder
Prevensi Sekunder
Tingkat Kekerasan Masyarakat
6520
Skrining Kesehatan
Kontrol terhadap kelompok
6652
Surveileins Komunitas
masalah kesehatan yang dialami
oleh
suatu 2802
social
kelompok.
beresiko penularan
Kasus Penularan
Batasan Karakteristik :
HIV yang
-
tidak
yang dialami oleh sutu
adekuat
kelompok atau populasi.
- Adanya
-
Masalah
Resiko
2808
Efektifitas Program Masyarakat
7160
Menjaga Kesuburan
7910
Konsultasi
8190
Tindak Lanjut melalui Telepon
kesehatan
hospitalisasi
temuan
yang
dialami
oleh
kasus IMS
kelompok atau populasi.
dan HIV
- Resiko status fisiologis
Prevensi Tertier
Prevensi Tertier
Program efektifitas komunitas
8180
Konsultasi melalui telepon
yang dialami kelompok 1634
Perilaku Pemeriksaan Kesehatan
8100
Rujukan
masyaraka
atau populasi.
Pribadi
t terhdap
- Tidak tersedia program
WTS/PSK
untuk
mencegah
dan
atau
lebih
penderita
kesehatan
HIV
kelompok atau populasi.
- Stigma
-
Tidak
program
satu
masalah
bagi
suatu
Tersedia untuk
menghilangkan satu atau lebih masalah kesehatan
2808
( IPKKI PPNI 2017, Hal. 124)
( IPKKI PPNI 2017, Hal. 124)
bagi
suatu
kelompok
atau populasi. - Tidak tersedia program untuk mengurangi satu atau
lebih
kesehatan
bagi
masalah suatu
kelompok atau populasi. - Tidak tersedia program untuk
meningkatkan
kesejahteraan bagi suatu kelompok atau populasi.
Faktor
yang
berhubungan:
-Ketidakcukupan ahli di komunitas. - Ketidakcukupan akses pada pemberi pelayanan kesehatan. - Ketidakcukupan biaya program
- Ketidakcukupan data hasil program -
Ketidakcukupan
sumber
daya
(mis,
finansial,
social
pengetahuan). -Ketidakmampuan konsumen
terhadap
program. -
Ketidakketepatan
rencana
evaluasi
program. -
Program
seluruhnya
tidak mengatasi
masalah kesehatan.
( Nanda
International,
Diagnosis Keperawatan Definisi dan klasifikasi 2015-2017 Ed. 2010, Hal 159)
2.3. Kasus Simulasi
2.3.1.Lokalisasi Jurnal : Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Kejadian PMS Di Lokalisasi Gang Sadar Baturaden Kabupaten Banyumas Tahun 2011(Pipit Reviliana, Artathi Eka Suryandari dan Warni Fridayanti. Bidan Prada : Jurnal Ilmiah Kebidanan, Vol.3 No.1 Edisi Juni 2012, e-mail :
[email protected] ) Data Fokus : 1. Host Beberapa faktor yang terdapat pada host, berperan pada perbedaan insiden penyakit menular adalah : 1) Umur 2) Jenis kelamin 3) Pilihan dalam hubungan seksual : Faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang ada tiga yaitu faktor predisposisi, faktor-faktor pendukung dan faktor pendorong. Faktor predisposisi adalah yang memudahkan terjadinya perilaku antara lain pengetahuan individu, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai pandangan dan persepsi, tradisi, norma sosial, pendapatan, pendidikan, umur dan status sosial. Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya perilaku, antara lain adanya keterampilan dan sumber daya seperti fasilitas, personal dan pelayanan kesehatan serta kemudahan untuk mencapainya. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mampu menguatkan seseorang untuk melakukan perilaku tersebut, diantaranya sikap dan perilaku petugas kesehatan serta dorongan yang berasal dari masyarakat (Notoatmodjo, 2003). 4) Lama bekerja sebagai pekerja seks komersial : Pekerjaan seseorang sering merupakan ikatan erat dengan kemungkinan terjadinya PMS. Pada beberapa orang yang bekerjadengan kondisi tertentu dan lingkungan yang memberikan peluang terjadinya kontak seksual akan meningkatkan penderita PMS. Orang tersebut termasuk dalam kelompok risiko tinggi terkena PMS. 5) Status perkawinan
Insiden PMS lebih tinggi pada orang yang belum kawin, bercerai atau orang yang terpisah dari keluarganya bila dibandingkan dengan orang yang sudah kawin karena pemenuhan kebutuhan seksualnya terpenuhi (Setyawulan, 2007). 6) Pemakaian kondom (Saifudin, 2006). 2. Agent Penyakit menular seksual sangat bervariasi dapat berupa virus, parasit, bakteri, protozoa (Widyastuti, 2009). 3. Enviroment 1) Faktor demografi a) Bertambahnya jumlah penduduk dan pemukiman yang padat. b) Perpindahan populasi yang menambah migrasi dan mobilisasi penduduk misalnya : perdagangan, hiburan dan lain-lain. c) Meningkatnya prostitusi dan homo seksual. d) Remaja lebih cepat matang dibidang seksual yang ingin lebih cepat mendapatkan kepuasan seksual. 2) Faktor sosial ekonomi Alasan seorang wanita terjerumus menjadi pekerja seks adalah karena desakan ekonomi, dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari, namun sulitnya mencari pekerjaan, sehingga menjadi pekerja seks merupakan pekerjaan yang termudah (Utami, 2010). Pelacuran erat hubungannya dengan masalah sosial. Kemiskinan sering memaksa orang bisa berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup termasuk melacurkan diri ke lingkaran prostitusi. Hal ini biasanya dialami oleh perempuan kalangan menengah kebawah (Utami, 2010). Penyebab lain diantaranya tidak memiliki modal untuk kegiatan ekonomi, tidak memiliki keterampilan maupun pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga menjadi pekerja seks merupakan pilihan. Faktor pendorong lain untuk bekerja sebagai PSK antara lain terkena PHK sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup menjadi PSK merupakan pekerjaan yang paling mudah mendapatkan uang (Utami, 2010). 3) Faktor kebudayaan
Kekosongan spiritual berhubungan dengan rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama pada pekerja seks komersial yang terlihat.Berdasarkan hasil penelitian bahwa konflik kebutuhan justru menjadi konflik utama dalam diri mereka, dan bukan konflik yang disebabkan munculnya perasaan bersalah dan berdosa pada Tuhan.Manajemen konflik yang dilakukan subjek juga terpusat pada pengelolaan konflik kebutuhan, sehingga adanya kekosongan spiritual dalam diri mereka yang menyebabkan mereka tetap bertahan dari pekerjaannya sebagai wanita pekerja seks komersial (Utami, 2010). 4) Faktor medik Standar Minimum berlaku untuk Klinik IMS yang telah dikembangkan guna memperbaiki kualitas diagnosis dan pengobatan IMS secara keseluruhan di seluruh klinik IMS di Indonesia. Untuk melaksanakan ini, setiap klinik IMS harus melakukan hal-hal seperti promosi kondom dan seks yang aman, pelayanan ditargetkan untuk kelompok berisiko tinggi, misalnya pekerja seks dan kelompok “penghubung” pelanggan mereka, pelayanan yang efektif yaitu pengobatan secepatnya bagi orang dengan gejala, program penapisan, dan pengobatan secepatnya untuk IMS yang tanpa gejala pada kelompok risiko tinggi yang menjadi sasaran (Arifianti, 2008).
BAB III KESIMPULAN
Lokalisasi merupakan suatu bentuk dari legalisasi aktifitas prostitusi secara eksklusif pada suatu wilaya tertentu. Jadi Lokalisasi erat kaitannya dengan prostitusi atau dengan kata lain sebagai bentuk legalisasi praktek atau aktifitas prostitusi. Usaha yang bersifat
preventif
diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa:
Penyempurnaan
perundang-undangan
mengenai
penyelenggaraan pelacuran.Sedang usaha yang represif
dan
larangan kuratif
atau
pengaturan
dimaksudkan sebagai;
kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas) dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketuna susilaannya, untuk kemudian membawa mereka ke jalan benar. Usaha represif dan kuratif ini antara lain berupa: Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitue serta lingkungannya.
DAFTAR PUSTAKA
Anizar, 2009.Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri. Yogyakarta: Graha Ilmu. Dermawan, Deden.2012.Proses Keperawatan Penerapan Konsep dan Kerangka Kerja.Gosyen Publising :Yogyakarta. Dewi Sri Maryani, 2014, Ilmu Keperawatan Komunitas, Bandung ; CV Yrama Widya. dr. Dainur, 1995, hal 74, Materi-Materi Pokok Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di terbitkan pertama kali oleh Penerbit Widya Medika dr. Indan Entjang, 2000, al 119, Ilmu Kesehatan Masyarakat. Penerbit : PT. Citra Ferry Efendi. (2009). Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori Dan Praktek Dalam Keperawatan. Jilid 1.Jakarta : Salemba Medika. Kartini Kartono, 1981, Patologi Sosial (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Mubarok,Wahit Iqbal,dkk. 2009. Ilmu Keperawatan Komunitas. Jakarta : Salemba Medika Nanda International inc, Diagnosis Keperawatan ; Definisi dan klasifikasi 2015-2017, Jakarta :EGC Ni Made Riamini dkk,2017 Panduan Asuhan Keperawatan Individu, Keluarga, Kelompok dank Komunitas dengan Modifikasi NANDA, ICNP, NOC, dan NIC di Puskesmas dan Masyarakat.IPKKI PPNI, Jakarta ; UI-Press. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : 03 /MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Perda Bandunh no 5 tahun 2005
Ratna Saptari dan Brigitte Holzner,1997, Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan, Jakarta: Kalyanamitra. Simandjuntak, 1985, Patologi Sosial , Bandung: Tarsito. Soekidjoe Notoadmojo, 2012, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Jakarta ; Rineka Cipta. Nies & Swansons, 2002; American Asscociation of Occupational Health Nursing AAOHN www.beritagar.id.com dalam Indonesia Bebas Prostitusi 2019,Parawansa diakses tanggal 18 april 2016 www.detik.com pada bulan juni 2016 kemensos Khofifah IndarParawansa diakses tanggal 18 april 2016
