Latar Belakang Undang-Undang Minerba Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara yang mengandung nilai ekonomi dimulai sejak adanya usaha untuk mengetahui posisi, area, jumlah cadangan, dan letak geografi dari lahan yang mengandung mineral dan batubara. Setelah ditemukan adanya cadangan maka proses eksploitasi (produksi), angkutan, dan industri penunjang lainnya akan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga akan terbuka persaingan usaha di dalam rangkaian industri tersebut. Sebagai kegiatan usaha, industri pertambangan mineral dan batubara merupakan industri yang padat modal (high capital), padat resiko (high risk), dan padat teknologi (high technology). Selain itu, usaha pertambangan juga tergantung pada faktor alam yang akan mempengaruhi lokasi dimana cadangan bahan galian. Dengan karakteristik kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tersebut maka diperlukan kepastian berusaha dan kepastian hukum di dunia pertambangan mineral dan batubara. Tahun 2009 merupakan babak baru bagi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (UU No.11 Tahun 1967). Perubahan mendasar yang terjadi adalah perubahan dari sistem kontrak karya dan perjanjian menjadi sistem perijinan, sehingga Pemerintah tidak lagi berada dalam posisi yang sejajar dengan pelaku usaha dan menjadi pihak yang memberi ijin kepada pelaku usaha di industri pertambangan mineral dan batubara. Kehadiran UU Minerba tersebut menuai pro dan kontra. Ada sementara kalangan yang berpendapat bahwa beberapa kebijakan dalam UU Minerba tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait dengan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dan memberikan hambatan masuk bagi pelaku usaha tertentu. Pada tahun 2009 DPR telah mengsahkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang merupakan revisi dari UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan PokokPokok Pertambangan. Revisi dilakukan, terutama untuk mengembalikan fungsi dan kewenangan negara terhadap penguasaan sumber daya alam yang dimiliki, dan diharapkan dapat membawa perbaikan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Tanah Air. Dengan demikikian amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, benar-benar dapat diwujudkan. Jika dibandingkan dengan UU No 11 tahun 1967, UU Minerba memang telah memuat beberapa perbaikan yang cukup mendasar. Yang paling penting di antaranya, adalah ditiadakannya sistem kontrak karya bagi pengusahaan pertambangan yang digantikan dengan sistem izin usaha pertambangan (IUP).
UU Minerba juga mengakomodasi kepentingan daerah, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat menjalankan fungsi perencanaan, pembatasan luas wilayah dan jangka waktu izin usaha pertambangan. Namun demikian, meski telah memuat beberapa pasal perbaikan, UU Minerba dinilai belum mengatur secara lebih detail hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan arah perencanaan, pengelolaan, kebijakan, dan strategi pertambangan nasional yang akan dituju. Dalam banyak aspek, UU Minerba cenderung masih memuat ketentuan yang bersifat sangat umum sehingga tidak bisa operasional, serta pengaturan pelaksanaannya banyak diserahkan kepada Pemerintah melalui peraturan pemerintah (PP) dan peraturan daerah (Perda). Sebagai contoh, dari 175 pasal yang terdapat dalam UU Minerba, setidaknya terdapat 22 pasal yang peraturan pelaksanaannya diserahkan kepada Pemeirntah (PP), dan 3 pasal oleh pemerintah daerah (Perda). Dengan kondisi UU seperti itu, maka bagaimana arah dan gambaran pengelolaan sektor pertambangan ke depan yang lebih pasti masih sangat bergantung pada situasi, kondisi, dan kepentingan pengambil kebijakan pada saat PP dan Perda tersebut dibuat. Selain belum mampu memberikan gambaran tentang arah dan strategi pertambangan nasional ke depan, juga ada beberapa kelemahan dalam UU Minerba yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Jika kelemahan tersebut tidak diperbaiki dikhawatirkan UU Minerba ini justru berpotensi semakin memperberat permasalahan sektor pertambangan di masa mendatang. Beberapa kelemahan itu antara lain, pertama, tidak adanya norma yang mengatur adanya kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). UU Minerba tidak mengaturnya secara tegas dan eksplisit, sehingga terjadi kasus pembangkit listrik PLN tidak mendapatkan pasokan batu bara pada saat pertumbuhan produksi batu bara begitu besar. Kasus seperti ini sangat mungkin terulang kembali pada masa mendatang. Kedua, menyangkut tidak jelasnya besaran penerimaan negara dari pajak dan nonpajak dari sektor pengusahaan Minerba. Ketidakjelasan ini berpotensi menjadikan tidak optimalnya penerimaan Negara dari pajak dan nonpajak Minerba, bahkan kalau tidak dilakukan kontrol yang ketat akan merugikan penerimaan Negara. UU Minerba tidak mengatur secara tegas tentang hal ini dan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan pelaksanaannya di bawah UU. Ketiga, diberikannya kewenangan pemberian IUP kepada pemerintah daerah tanpa disertai kesiapan kerangka acuan tentang strategi kebijakan pertambangan nasional yang jelas. Hal ini menyebabkan makin tidak terkontrolnya pengelolaan dan eksploitasi pertambangan di daerah-daerah. Berdasarkan data, semenjak digulirkanya otonomi daerah, tidak kurang dari 3.000 izin dan kuasa pertambangan telah diterbitkan oleh pemerintah daerah, tanpa kontrol dan pengawasan yang memadai. Keempat, UU Minerba juga tidak mampu 'mengintervensi' dan memperbaiki kontrak-kontrak pertambangan yang telah ada selama ini. Pasal 169 (a) UU Minerba menyebutkan bahwa kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
Terkait dengan beberapa kekurangan UU Minerba, maka dipandang mendesak dilakukan perbaikan UU ini sehingga ada arah, kebijakan, dan strategi sektor pertambangan nasional yang jelas dan terukur. Paper ini akan merupakan analisa ringkas dari UU Minerba dari sudut pandang aspek sosiologis, yuridis dan filosofis.
B.
Analisis Undang-Undang Minerba
Sebelum menganalisa terhadap Undang - undang, ada baiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu undang – undang beserta penjelasan yang lain. Undang – undang merupakan peraturan – peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan bersifat mengikat setiap orang selaku warga negara. Undang – undang dapat berlaku didalam masyarakat jika telah memenuhi persyaratan tertentu. Dalam istilah hukum, Undang – undang dibedakan menjadi 2 ( dua ) jenis, yaitu : a.
UU dalam arti materiil
Bahwa setiap keputusan pemerintah yang dilihat dari isinya disebut UU dan mengikat orang secara umum. Namun tidak semua UU dapat disebut dengan UU dalam arti materiil, karena ada UU yang hanya khusus berlaku bagi sekelompok orang tertentu sehingga disebut dengan UU dalam arti formil saja. Misalnya adalah UU No. 62 / 1968 tentang naturalisasi.
b.
UU dalam arti formil
Bahwa setiap keputusan pemerintah yang dilihat dari segi bentuk dan cara terjadinya dilakukan secara prosedur dan formal.
Asas hukum tentang berlakunya Undang – undang, yaitu : a. UU tidak berlaku surut, b. Asas lex superior derogat legi inferiori, c. Asas lex posteriori derogat legi priori, d. Asas lex specialis derogat legi generali. Hasil analisa terhadap Undang - Undang ditinjau dari pertimbangan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.
1.
Tinjauan Landasan Aspek Sosiologis
[1]Aspek sosiologis adalah ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Ketentuan tersebut penting agar peraturan yang dibuat ditaati oleh masyarakat. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup” (living law) dalam masyarakat.
Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 (Bagian Konsideran) dapat dikaji menurut tinjauan landasan aspek sosiologis, yaitu berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b UU No. 4 Tahun 2009 bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Analisis : Bahwa keyakinan masyarakat akan pentingnya kemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara sebagai alat yang menunjang perekonomian serta pembangunan berkelanjutan daerah maupun secara skala nasional. Kesadaran masyarakat berbanding terbalik dengan keadaan sekarang dimana banyak terjadi konflik-konflik mengenai mengeksploitasian mineral dan batubara. Permasalahan investor dan rakyat menjadikan problem utama yang harus dicari jalan keluar. Faktanya, konflik antara pemodal dan rakyat terjadi dalam aktivitas pertambangan tersebut. Kasus Freeport (Papua), Newmont (Sumbawa dan Sulawesi) serta PT SMN (Bima) merupakan konflik yang melibatkan korporasi tambang mineral. Sedangkan kasus pencemaran lingkungan dan perampasan tanah ulayat suku Dayak oleh Adaro dan Kideco Jaya Agung di Kalimantan adalah konflik yang terjadi dalam industri pertambangan batubara. Di hampir semua konflik, posisi rakyat selalu berada pada pihak yang terkalahkan. Salah satu sebabnya adalah keberpihakan aparat negara, baik pemerintah pusat, daerah, kepolisian maupun militer kepada korporasi. Hal ini disebabkan juga oleh rancunya UU Minerba yang berlaku saat ini. Kerancuan itu dapat kita pahami, bila kita meninjau latar belakang kelahiran UU ini secara seksama. Dengan memberi pertimbangan seperti yang tercantum di atas, diharapkan segenap pelaku yang terlibat dapat menaati peraturan tersebut. Sehingga landasan sosiologis yang dicantumkan ini akan menjadi suatu dinamic recht dan bukan moment opname. Dengan demikian Undang-undang yang bersangkutan akan berlaku efektif dan mengatur serta membatasi perilaku manusia dalam memperlakukan sumber daya mineral yang tersedia.
2.
Tinjauan Landasan Yuridis
[2]Landasan yuridis adalah landasan yuridis (yuridische gelding) yang menjadi dasar kewenangan (bevoegddheid, competentie) pembuatan peraturan perundang-undangan. Selain menentukan dasar
kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peratyuran perundang-undangan atau yang disebut landasan yuridis materil. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundangundangan tertentu. Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menujukkan: • Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. • Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. • Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila taat cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundangundangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. • Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undangan tiddak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD . Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah. Pertimbangan yang masuk landasan yuridis antara lain : a. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan. Analisis : Sebagai dasar yuridis bahwa artinya UU Nomor 11 Tahun 1967 sudah tidak memenuhi kebutuhan yang ada. Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Posisi negara yang lemah dalam UU No.11/1967 inilah yang berusaha untuk dirubah oleh pemerintah dan DPR melalui UU No.4/2009 tentang Minerba tersebut. Maka, dalam UU Minerba terjadi perubahan rezim dalam tata kelola industri tambang nasional. Perubahan itu terjadi dari rezim kontrak/perjanjian kepada rezim perizinan. Sehingga istilah-istilah seperti KK, PKP2B dan KP diganti menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada pasal 36 UU Minerba, disebutkan bila IUP terdiri atas dua tahap, yakni IUP Eksplorasi
(penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan) dan IUP Operasi Produksi (konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan).
b. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis : Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Presiden RI memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Maka dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2004 yang disahkan dengan tanda tangan dari Presiden Republik Indonesia, maka sebagai landasan yuridis peraturan yang bersangkutan menjadi memiliki legalitas untuk dibenarkan dan diaplikasikan. Begitu pula Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara.
3.
Tinjauan landasan Filosofis
Yang dimaksud landasan filosofis adalah filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Adapun jenis filsafat hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu kaidah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam peraturan perundang-undangan) harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Termasuk dalam landasan Filosofis UU No 4 Tahun 2009 yaitu bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Analisis : Bahwa sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang ini dipergunkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan mineral dan batubara tersebut diharapkan dapat memenuhi hajat hidup orang banyak dan memakmurkan daerah yang menjadikan pertambangan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Wilayah mineral dan wilayah pertambangan tak semua dapat mencakup wilayah luas Negara Indonesia yang diharapkan daerah yang mengelola tidak memecah belah demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu menurut pasal 33 ayat 3 UUD 1945 segala penguasaan kekayaan alam bumi, air yang terkadung didalam bumi dikelola oleh negara. Perhatian kita tertuju pada pemberian Tuhan Yang Maha Esa dimana material bahan tak terbarukan dapat terdapat di wilayah Indonesia yang dapat memenuhi hajat orang hidup banyak yang diwujudakan dan dikelola secara baik oleh pemerintah dan masyarakat sehingga mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
[1] Rosjidi, Ranggawidjaja.1998. Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Halaman 44 [2] Ibid
