LANDASAN HUKUM POLRI DLM MELAKSANAKAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB
UU NO. 28 TH 1997 MERUPAKAN PENGGANTI UU NO. 13 TH 1961
-PENGEMBAN
FUNGSI
KAMTIBNAS
-PENGEMBAN
APARAT
GAKKUM
-PENGEMBAN
FUNSI SOSPOL & FUNGSI HANKAM ( DWI FUNGSI ABRI )
ADANYA PANDANGAN & KERUGIAN MASYARAKAT MERUBAH SECARA STRUKTUR KELEMBAGAAN POLRI
UNTUK
ADA GIAT – GIAT UNTUK MERUBAH SECARA STRUKTURAL KELEMBAGAAN POLRI
1. DILAKUKA DILAKUKAN N SEMINAR SEMINAR OLEH PARA PARA AKADEMI AKADEMISI SI PENGAMAT PENGAMAT TERHADAP LEMBAGA POLRI TERSEBUT TERS EBUT
MAUPUN MAUPUN
2. GERAKAN GERAKAN REFORMASI REFORMASI YANG YANG DIW DIWAKILI PAKAR PAKAR SOSIAL SOSIAL & HUKUM ANTARA LAIN : PROF RAHARJO & PROF BARDA NAWAWI
MAKALAHNYA BERPENDAPAT AGAR POLRI DPT BEKERJA SCR PROFESIONAL PROFES IONAL & DPT MENJAWAB MENJAWAB TANTANGAN TUGAS & KEINGINAN KEIN GINAN MASYARAKAT INDONESIA THDP KINERJA DIPERLUKAN SUATU WADAH YG INDEPENDEN YG BERDIRI SENDIRI, SEHINGGA DPT MENGATUR POLA BIN & OPS SENDIRI
MENDAPAT TANGGAPAN POSITIF PRESIDEN RI KE IV H ABDUL RAHMAN WAHID MENGELUARKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA SAAT HUT POLRI KE – 54 TANGGAL 1 JULI 2004 YG BERUPA KEPRES NO. 89 TH 2000 KEDUDUKAN KEPOLISIAN KEPOLI SIAN RI MEMUAT MEMUAT : BAHWA KEPALA NEGARA RI MERUPAKAN LEMBAGA PEMERINTAH YG MEMPUNYAI MEMPUNYAI TUGAS POKOK GAKKUM, KETERTIBAN UMUM & MEMELIHARA KAMDAGRI & YG BERKEDUDUKAN DIBAWAH PRESIDEN “
PADA SAAT SU MPR TELAH MENGHASILKAN KETETAPAN : 1. KETETAP KETETAPAN AN MPR NO NO VI / MPR / 2000 / TGL 18 18 AGUSTUS AGUSTUS 2000 2000 TTG PEMISAHAN TNI & KEPOLISIAN NEGARA RI 2. KETETAP KETETAPAN AN MPR NO NO VII / MPR MPR / 2000 2000 / TGL TGL 18 18 AGUSTUS AGUSTUS 2000 2000 TTG PERAN TNI & PERAN KEPOLISIAN NEGARA RI
PEMERINTAH AJUKAN RUU TENTANG KEPALA NEGARA RI OLEH RAPAT PARIPURNA DPR DISETUJUI DIJADIKAN UNDANG – UNDANG & DISAHKAN OLEH PRESIDEN PADA TANGGAL 8 JANUARI 2002 & DIMASUKAN KEDALAM LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 2002 NO. 2
UU NO. 2 TH 2002
BERISIKAN 9 BAB 45 PASAL
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
SUSUNAN & KEDUDUKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
BAB IV
ANGGOTA KEPOLISIAN KEPOL ISIAN NEGARA REPUBLIK REPUB LIK INDONESIA INDON ESIA
BAB V
PEMBINAAN PROFESI
BAB VI
BANTUAN HUBUNGAN & KERJASAMA
BAB VII
LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN \
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 13 TUGAS POKOK KEPOLISIAN NEGARA RI a. MEMELIHAR MEMELIHARA A KEAMA KEAMANAN NAN & KETERTIB KETERTIBAN AN MASYARAKAT b. MENEGAKK MENEGAKKAN AN HUKUM HUKUM ; DAN DAN c. MEMBERIK MEMBERIKAN AN PERLINDU PERLINDUNGAN, NGAN, PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
( 1 ) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL PASAL 13, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERTUGAS : a.
MELAKSANAKAN MELAKSANAKAN PENGA PENGATURAN, TURAN, PENJAGAAN, PENJAGAAN, PENGA PENGAWA WALAN, LAN, DAN DAN PA PATROLI THDP THDP KEGIATAN MASYARAKAT & PEMERINTAH SESUAI KEBUTUHAN
b.
MENYELENGGARAKAN MENYELENGGARAKAN SEGALA KEGIAT KEGIATAN DLM MENJAMIN KEAMANAN, KEAMANAN, KETERTIBA KETERTIBAN, N, & KELANCARAN LALU LINTAS DIJALAN
c.
MEMBINA MASYARAKA MASYARAKAT T UNTUK MENINGKATKAN MENINGKATKAN PARTISIP PARTISIPASI ASI MASYARAKA MASYARAKAT T, KESADARAN HUKUM MASYARAKAT SERTA KETAATAN WARGA MASYARAKAT THDP HUKUM & PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
d.
TURUT TURUT SERT SERTA A DALAM DALAM PEMBIN PEMBINAA AAN N HUKUM HUKUM NASIONA NASIONAL L
e.
MEMELIHA MEMELIHARA RA KETERTIB KETERTIBAN AN & MENJAMIN MENJAMIN KEAMAN KEAMANAN AN UMUM UMUM
f.
MELAKUKA MELAKUKAN N KOORDINA KOORDINASI, SI, PENGA PENGAWA WASAN SAN,, & PEMBINAA PEMBINAAN N TEKNIS TEKNIS THDP THDP KEPOLI KEPOLISIA SIAN N KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, & BENTUK – BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA.
g.
MELAKUKAN MELAKUKAN PENYELIDIKA PENYELIDIKAN N & PENYIDIKAN PENYIDIKAN TERHADAP TERHADAP SEMUA TINDAK TINDAK PIDANA PIDANA SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA & PERA PE RATURAN TURAN PERUNDANGAN – UNDANGAN LAINNYA.
h.
MENYELEN MENYELENGGA GGARAK RAKAN AN IDENTIFIKA IDENTIFIKASI SI KEPOLISIA KEPOLISIAN, N, KEDOKTERA KEDOKTERAN N KEPOLISIAN KEPOLISIAN,, LABORATORIUM FORENSIK & PSIKOLOGI KEPOLISIAN UNTUK KEPENTINGAN TUGAS KEPOLISIAN
I.
MELI MELINDU NDUNG NGII KES KESELA ELAMA MAT TAN JIW JIWA RAGA RAGA,, HART HARTA A BENDA BENDA,, MASYARAKAT & LINGKUNGAN HIDUP DARI GANGGUAN KETERTIBAN DAN ATAU BENCANA TERMASUK MEMBERIKAN BANTUAN & PERTOLONGAN DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA
J.
MELAY MELAYANI KEPENTIN KEPENTINGAN GAN WARGA MASY MASYARAKA ARAKAT T UNTUK UNTUK SEMENTARA SEBELUM DITANGANI OLEH INSTANSI DAN ATAU PIHAK YANG BERWENANG
K.
MEMBERI MEMBERIKAN KAN PELAY PELAYANAN ANAN KEPADA KEPADA MASY MASYARAKA ARAKAT T SESUAI SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DALAM LINGKUP TUGAS KEPOLISIAN SERTA
L.
MELA MELAKSA KSANAKA NAKAN N TUGA TUGAS S LAIN LAIN SESU SESUAI AI DENG DENGAN AN PERA PERATURAN TURAN PERUNDANG – UNDANGAN
( 2 ) TATA CARA CAR A PELAKSANA PEL AKSANAAN AN KETENTUAN KETEN TUAN SEBAGAIM SEB AGAIMANA ANA DIMAKSUD DALAM AYAT ( 1 ) HURUF F DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
( 1 ) DALAM RANGKA MENYELENGGARAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 13 DAN 14 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SECARA UMUM BERWENANG : a.
MENERIMA MENERIMA LAPORA LAPORAN N DAN DAN ATAU PENGAD PENGADUAN UAN
b.
MEMBANTU MEMBANTU MENYELESAIKAN MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PERSELISIHAN WARGA WARGA MASYARAKA MASYARAKAT T YANG YANG DAPA DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM
c.
MENCEGAH MENCEGAH DAN DAN MENANGGULA MENANGGULANGI NGI TUMBUHNY TUMBUHNYA A PENYAKIT PENYAKIT MASYARAKA MASYARAKAT T
d.
MENGAWA MENGAWASI SI ALIRAN YANG YANG DAPA DAPAT T MENIMBULKAN MENIMBULKAN PERPECAHAN PERPECAHAN AT ATAU MENGANCAM MENGANCAM PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
e.
MENGELUA MENGELUARKAN RKAN PERA PERATURA TURAN N ADMINISTRATIF KEPOLISIAN
f.
MELAKSANA MELAKSANAKAN KAN PEMERIKS PEMERIKSAAN AAN KHUSUS KHUSUS SEBAGAI SEBAGAI BAGIAN BAGIAN DARI TINDAKA TINDAKAN N KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN
g.
MELAKUKA MELAKUKAN N TINDAKAN TINDAKAN PERTAMA PERTAMA DITEMP DITEMPA AT KEJADIAN KEJADIAN
h.
MENGAMBIL SIDIK JARI JARI & IDENTITAS IDENTITAS LAINNY LAINNYA A SERT SERTA MEMOTRET SESEORANG SESEORANG
i.
MENC MENCA ARI KET KETER ERA ANGAN NGAN DA DAN BARA BARANG NG BUK BUKTI TI
j.
KEPOLISIA KEPOLISIAN N
DALAM DALAM
LINGKUP LINGKUP
MENYELENGGARAKA MENYELENGGARAKAN N PUSAT PUSAT INFORMASI KRIMINAL KRIMINAL NASIONAL NASIONAL
KEWENANGA KEWENANGAN N
k.
MENGELUARKAN SURAT IJIN ATAU ATAU SURAT SURAT KETERANGAN YANG YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT
l.
MEMBERIKAN BANTUAN PENGAMANAN DALAM SIDANG & PELAKSANAAN PUTUASAN PENGADILAN, KEGIATAN INSTANSI LAIN, SERTA KEGIATAN MASYARAKAT.
m. MENERIMA DAN DAN MENYIMPAN BARANG TEMUAN UNTUK SEMENTARA SEMENTARA WAKTU. WAKTU. ( 2 ) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN LAINNYA BERWENANG : a.
MEMBERIKAN MEMBERIKAN IJIN DAN MENGA MENGAWA WASI SI KEGIAT KEGIATAN KERAMAIAN KERAMAIAN UMUM UMUM & KEGIAT KEGIATAN MASYARAKAT MASYARAKAT LAINNYA
b.
MENYELEN MENYELENGGA GGARAK RAKAN AN REGISTRA REGISTRASI SI & IDENTIF IDENTIFIKA IKASI SI KENDA KENDARAAN RAAN BERMOTO BERMOTOR R
c.
MEMBERIK MEMBERIKAN AN SURAT SURAT IJIN MENGEMUD MENGEMUDII KENDA KENDARAAN RAAN BERMOT BERMOTOR OR
d.
MENERIMA MENERIMA PEMBERIT PEMBERITAH AHUAN UAN TENTAN TENTANG G KEGIAT KEGIATAN POLITIK POLITIK
e.
MEMBERIKAN MEMBERIKAN IZIN IZIN & MELAKUKAN PENGAWASA PENGAWASAN N SENJAT SENJATA API, BAHAN PELEDAK, & SENJATA TAJAM
f.
MEMBERKA MEMBERKAN N IZIN OPERASI OPERASIONA ONAL L & MELAK MELAKUKAN UKAN PENGA PENGAWA WASAN SAN THDP THDP BADAN BADAN USAHA USAHA DIBIDANG JASA PENGAMANAN
g.
MEMBERIK MEMBERIKAN AN PETUNJUK PETUNJUK,, MENDIDIK, MENDIDIK, & MELATIH MELATIH APARA APARAT T KEPOLISIAN KEPOLISIAN KHUSUS KHUSUS & PETUGAS PENGAMANAN SWAKARSA DLM BIDANG TEKNIS KEPOLISIAN
h.
MELAKUKA MELAKUKAN N KERJASAMA KERJASAMA DENGAN DENGAN KEPOLIS KEPOLISIAN IAN NEGARA NEGARA LAIN DLM DLM MENYIDI MENYIDIK K & MEMBERANTAS MEMBERANTAS KEJAHATAN KEJAHATAN INTERNASIONAL INTE RNASIONAL
i.
MELAKUKA MELAKUKAN N PENGAWA PENGAWASAN SAN FUNGSI FUNGSIONA ONAL L KEPOLIS KEPOLISIAN IAN THDP THDP ORANG ORANG ASING ASING YG BERADA BERADA DI WILAY WILAYAH INDONESIA IN DONESIA DENGAN KOORDINASI KOORDI NASI INSTANSI TERKAIT
j. MEWAKILI MEWAKILI PEMERINTAH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM ORGANISASI KEPOLISIAN INTERNASIONAL k. MELAKSANA MELAKSANAKAN KAN KEWENANGAN KEWENANGAN LAIN YANG TERMASUK DALAM LINGKUP TUGAS KEPOLISIAN (
3 ) TATA CARA PELAKSANAAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT ( 2 ) HURUF a DAN d DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PERATURAN PEMERINTAH
( 1 ) DALAM RANGKA MENYELENGGARAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 13 DAN 14 DIBIDANG PROSES PIDANA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERWENANG UNTUK : a.
MELAKUKA MELAKUKAN N PENANGKAP PENANGKAPAN, AN, PENAHANA PENAHANAN, N, PENGGELEDA PENGGELEDAHAN, HAN, DAN DAN PENYITAA PENYITAAN N
b.
MELARANG MELARANG SETIAP SETIAP ORANG ORANG MENINGGALKA MENINGGALKAN N AT ATAU MEMASUKI MEMASUKI TEMPA TEMPAT KEJADIAN KEJADIAN PERKARA UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIK
c.
MEMBAWA MEMBAWA & MENGHADA MENGHADAPKAN PKAN ORANG ORANG KEPADA KEPADA PENYIDIK DALAM DALAM RANGKA RANGKA PENYIDIKA PENYIDIKAN N
d.
MENYURU MENYURUH H BERHENTI BERHENTI ORANG ORANG YG DICURIGA DICURIGAII & MENANYAKA MENANYAKAN N SERTA SERTA MEMERI MEMERIKSA KSA TANDA PENGENAL DIRI
e.
MELAKUKA MELAKUKAN N PEMERI PEMERIKSA KSAAN AN & PENYIT PENYITAA AAN N SURA SURAT T
f.
MEMANGGI MEMANGGIL L ORANG ORANG UNTUK UNTUK DIDENGA DIDENGAR R & DIPERIKSA DIPERIKSA SEBA SEBAGAI GAI TERSAN TERSANGKA GKA AT ATAU SAKSI SAKSI
g.
MENDAT MENDATANGKAN ORANG AHLI YANG DIPERLUKA DIPERLUKAN N DALAM DALAM HUBUNGAN HUBUNGAN DENGAN DENGAN PEMERIKSA PERKARA
h.
MENGA MENGADA DAKAN KAN PENG PENGHEN HENTIA TIAN N PENYID PENYIDIKA IKAN N
i.
MENYER MENYERAH AHKA KAN N BERKA BERKAS S PERKA PERKARA RA KEP KEPAD ADA A PENU PENUNTU NTUT T UMUM UMUM
j.
MENGAJUKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN PERMINTAAN SECARA LANSUNG LANSUNG KEPADA KEPADA PEJABAT PEJABAT IMIGRASI YANG YANG BERWENANG DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DALAM KEADAAN MENDESAK ATAU MENDADAK UNTUK MENCEGAH ATAU MENANGKAL ORANG YANG DISANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
k.
MEMBERI MEMBERI PETUNJU PETUNJUK K DAN BANTUA BANTUAN N PENYIDIKAN PENYIDIKAN KEP KEPADA ADA PENYIDIK PENYIDIK PEGA PEGAWAI WAI NEGERI SIPIL SERTA MENERIMA HASIL PENYIDIKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK DISERAHKAN KEPADA PENUNTUT UMUM DAN
l.
MENGADA MENGADAKAN KAN TINDAKA TINDAKAN N LAIN MENURU MENURUT T HUKUM HUKUM YAN YANG G BERTAN BERTANGGUN GGUNG G JAWA JAWAB B
( 2 ) TINDAKAN LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT ( 1 ) HURUF l ADALAH TINDAKAN PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN YANG DILAKSANAKAN JIKA MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BERIKUT : a.
TIDAK TIDAK BERTENT BERTENTAN ANGAN GAN DENGA DENGAN N SUATU SUATU ATURA ATURAN N HUKUM HUKUM
b.
SELARAS SELARAS DENGAN DENGAN KEWA KEWAJIBA JIBAN N HUKUM HUKUM YANG YANG MENGH MENGHARU ARUSKAN SKAN TINDA TINDAKAN KAN TERSEBUT DILAKUKAN
c.
HARUS PA PATUT, TUT, MASUK AKAL, AKAL, & TERMASUK TERMASUK DLM LINGKUNGA LINGKUNGAN N JABAT JABATANNYA ANNYA
d.
PERTIMBANGAN PERTIMBANGAN YANG LAY LAYAK BERDASARKAN BERDASARKAN KEADAAN KEADAAN YANG YANG MEMAKSA MEMAKSA
e.
MENGH MENGHORM ORMA ATI HAK HAK ASAS ASASII MANUS MANUSIA IA
(1)
ANGGOTA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK TUNDUK PADA KEKUASAAN PERADILAN UMUM
INDONESIA
(2)
KETENTUAN KETENT UAN SEBAGAIMAN SEBAGAI MANA A DIMAKSUD DIMAKS UD DALAM AY AYAT ( 1 ) DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
PADA SAAT UNDANG – UNDANG INI MULAI BERLAKU : a.
SEMU SEMUA A PERA PERATU TURA RAN N PERU PERUND NDAN ANG G – UNDANGAN YANG MERUPAKAN PELAKSANAAN MENGENAI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DINYATAKAN TETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG – UNDANG
b.
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DILAKUKAN OLEH ANGGOTA ANGGOTA KEPOLISIAN KEPOLISIAN NEGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG SEDANG DIPERIKSA BAIK DI TINGKAT PENYIDIKAN MAUPUN PEMERIKSAAN DI PENGADILAN MILITER & BELUM MENDAPAT PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP BERLAKU KETENTUAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN PERADILAN MILITER
c.
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DILAKUKAN OLEH ANGGOTA ANGGOTA KEPOLISIAN KEPOLISIAN NEGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BELUM DIPERIKSA BAIK DITINGKAT PENYIDIKAN MAUPUN PEMERIKSAAN DIPENGADILAN MILITER BERLAKU KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI LINGKUNAGAN PERADILAN UMUM
PADA SAAT UNDANG – UNDANG INI MULAI BERLAKU, UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1997 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ( LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 81, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3710 ) DINYATAKAN TIDAK BERLAKU
