Analisis Kasus Jembatan TIM Berdasarkan UU K3

Analisis Peraturan Perundang-undangan K3 terkait Kasus Kecelakaan Konstruksi Jembatan Taman Ismail Marzuki Diajukan sebagai makalah Ujian Akhir Semester mata kuliah Perundang-undangan K3

PJ MK: Dr. Robiana Modjo, SKM, M.Kes

Oleh:

Annisa Cantika

1006668052

Audrey Adhisty

1206240562

Eva Nuraini

1206211631

Firly

1206211594

Ghina Rafifa

1206211940

Hikmah Dyah Permata Sari

1206211726

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 2014

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Analisis

Peraturan

Perundang-undangan

K3

terkait

Kasus

Kecelakaan

Konstruksi Jembatan Taman Ismail Marzuki” Marzuki” yang diajukan untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Peraturan Perundang-undangan K3. Makalah ini berisi tentang analisis kasus robohnya jembatan TIM yang sedang dalam masa pembangunan terhadap peraturan perundang-undangan K3 terkait. Kami

menyadari bahwa makalah makalah

ini masih banyak kesalahan dan

kekurangan. Namun demikian, banyak pula pihak yang telah membantu dengan menyediakan dokumen atau sumber informasi, memberikan masukan pemikiran sehingga kami mengucapkan terima kasih, khususnya kepada dosen mata kuliah Perundang-undangan K3, Dr. Robiana Modjo, SKM, M.Kes. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan makalah ini di waktu yang akan datang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami pada khususnya dan pembaca pada umumnya. umumnya.

Depok, 11 Desember 2014

Penyusun

i

Daftar Isi

Kata Pengantar ............................................. .................................................................... ............................................. ...................................... ................ i Daftar Isi ........................................... .................................................................. ............................................. ............................................ ......................... ... ii Bab 1 Pendahuluan ......................................... ............................................................... ............................................ .................................. ............ 1 1.1 Paparan Kasus Kas us ........................................... ................................................................. ............................................ .............................. ........ 1 1.2 Permasalahan yang Diangkat ........................................... .................................................................. .............................. ....... 5 Bab 2 Pembahasan .......................................... ................................................................ ............................................ .................................. ............ 7 2.1 Kondisi Jembatan yang Tidak Aman ..................................................... ............................................................. ........ 7 2.2 Izin Mendirikan Bangunan Belum Terpenuhi… .......................................... ..........................................12 2.3 Minimnya Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Pekerja… Pekerja… ................ 16 Bab 3 Rekomendasi ......................................... ............................................................... ............................................ ................................ .......... 20 Daftar Pustaka ............................................. .................................................................... ............................................. ................................... ............. 22 Lampiran… ........................................... ................................................................. ............................................ ........................................... .....................24

ii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Paparan Kasus

Ambruknya jembatan penghubung antara gedung perpustakaan dan gedung arsip di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta terjadi pada Jumat pagi, 31 Oktober 2014. Berikut beberapa artikel di media massa yang memberitakan kasus tersebut: 1. Artikel dari situs Tempo.co Jembatan Gedung Arsip TIM Runtuh, 4 Pekerja Tertimbun TEMPO.CO, Jakarta - Petugas pemadam kebakaran hingga Jumat siang, 31 Oktober 2014 masih melakukan evakuasi di reruntuhan jembatan Gedung Arsip Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Diduga, terdapat empat pekerja yang tertimbun reruntuhan jembatan.

Petugas menemukan dua korban tewas dan masih mencari dua lainnya yang diduga masih tertimbun. "Belum tahu jumlah total korban tewas. Tapi dugaan sementara, ada empat orang yang tertimbun," kata Kepala Polisi Resor Jakarta Pusat Komisaris Besar Hendro Pandowo di lokasi. Pada Jumat pagi tadi, jembatan penghubung Gedung Arsip TIM ambruk. Berdasarkan penyelidikan sementara polisi, jembatan yang baru dicor pada Kamis sore, 30 Oktober 2014, diduga rubuh karena kayu penyangganya patah. "Beberapa pekerja yang baru bangun tidur tadi pagi sedang duduk-duduk di bawah jembatan itu," kata Hendro. Tak lama, sejumlah kayu penyangga jembatan berderak dan patah. Adonan cor yang masih basah langsung mengguyur dan menimbun sejumlah pekerja. Akibatnya, lima orang mengalami luka-luka, sedangkan empat lainnya hilang. Hingga siang ini, petugas sudah mengangkat dua korban meninggal dan membawanya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dua pekerja lainnya, kata Hendro, diyakini masih tertimbun. "Tapi seorang lagi belum diketahui apakah masih tertimbun atau memang sedang tidak di lokasi." Di lokasi, puluhan petugas pemadam kebakaran tampak masih membersihkan puing puing dari material seperti kayu dan besi. "Ini kami bersihkan dulu puing-puingnya, baru nanti dibantu alat berat," ujar petugas pemadam kebakaran. Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/10/31/083618530/Jembatan-GedungArsip-TIM-Runtuh-4-Pekerja-Tertimbun1

Jembatan TIM Rubuh, Pengawas: Tak Ada Pelanggaran TEMPO.CO, Jakarta - Pengawas proyek gedung arsip DKI Jakarta PT Cipta Rancang Mandiri mengklaim tidak ada pelanggaran prosedur dalam pengerjaan konstruksi jembatan penghubung antara gedung arsip dengan perpustakaan daerah di Taman Ismail Marzuki (TIM). Jembatan itu ambruk pada Jumat pagi, 31 Oktober 2014, dan menimpa sejumlah pekerja. "Semua sudah sesuai prosedur," kata Fredi Rahadian pengawas proyek ini di Taman Ismail Marzuki, Jumat, 31 Oktober.

Fredi menuturkan, sebetulnya pihak pengawas proyek sempat marah kepada pelaksana proyek karena jalanan di bawah lokasi pengecoran yang menghubungkan kampus Institut Kesenian Jakarta tetap digunakan untuk lalu-lalang. "Kami menegur pemborong, seharusnya jalanan ditutup sementara saat pengecoran karena khawatir mengganggu struktur," kata Fredi. Namun, Fredi enggan berspekulasi. "Kami belum bisa memastikan apa yang menyebabkan struktur rusak hingga ambruk." Bisa saja, ujar Fredi, jembatan ambruk karena getaran kendaraan yang lewat di bawahnya. Apalagi, dia mendengar keterangan bahwa sejumlah truk sempat lalu lalang usai jembatan itu dicor. "Tunggu hasil penyelidikan polisi saja." Saksi mata di lokasi menuturkan, struktur jembatan setinggi 9 meter dan panjang 12 meter itu ambruk setelah sehari sebelumnya dicor. "Sebelum kejadian ada empat orang yang naik ke atas jembatan untuk mengecek," kata Supri, 35 tahun, salah satu pekerja di lokasi. Tak lama setelah keempatnya naik, kayu penyangga di bawah jembatan patah. "Langsung terdengar suara bergemuruh." Jembatan yang belum terhubung sepenuhnya dengan lantai 1 gedung perpustakaan itupun ambruk. Nahas, di bawahnya ada beberapa pekerja yang sedang duduk-duduk. Mereka baru bangun tidur dan hendak memulai pekerjaan. Empat orang pekerja, Ucup, Arden, Harno, Budi, dan 5 orang lainnya tertimbun reruntuhan. (Baca: Jembatan Gedung Arsip TIM Runtuh, 4 Pekerja Tertimbun). Lima orang pekerja berhasil diselamatkan. Namun, Ucup dan Arden tewas, sedangkan Harno dan Budi diduga masih tertimbun material proyek. Hingga Jumat siang puluhan petugas pemadam kebakaran masih melakukan penggalian reruntuhan menggunakan bor. Sejalan dengan proses evakuasi yang masih berlangsung, kepolisian resor Jakarta Pusat juga tengah memeriksa mandor dan pihak pengembang proyek. Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/10/31/214618589/Jembatan-TIM-RubuhPengawas-Tak-Ada-Pelanggaran

2. Artikel dari situs MetroTVNews.com Ambruknya Jembatan TIM, Polisi Periksa Pelaksana Proyek Metrotvnews.com, Jakarta: Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ambruknya jembatan Perpustakaan Umum Daerah DKI di Taman Ismail 2

Marzuki (TIM). Selain memeriksa saksi, penyidik juga berencana memeriksa seluruh pihak pelaksana dan instansi terkait. Pada Sabtu (1/11/2014), Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro J akarta Pusat AKB Tatan Dirsan menyatakan, "Sudah sembilan orang saksi yang kami minta keterangannya." Sembilan saksi meliputi tujuh pekerja yang luput dari musibah dan dua dari anggota keluarga korban tewas. Penyidik pun tengah memperdalam berkas perkara dengan menghimpun pernyataan lima pekerja yang dirawat di RS PGI Cikini, Jakpus. Menurut Tatan, pemeriksaan terhadap pelaksana proyek dan instansi pemerintah daerah dijadwalkan Senin (3/11/2014). "Dari sana barulah kita bisa melihat kasus lebih jauh tentang siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum." Materi pemeriksaan tersebut, lanjut dia, meliputi perizinan serta prosedur pengerjaan proyek. Bahkan, apabila ditemukan unsur kelalaian, penyidik selanjutnya akan menerapkan pasal pidana seperti diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP. "Untuk siapa tersangka, itu masih jauh karena belum semua kami periksa. Kita harus mengumpulkan semua keterangan dan informasi di lapangan," terang Tatan. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Pemprov DKI Agus Suradika menuturkan jembatan tersebut dibangun sebagai sarana penghubung antara gedung arsip lama dan gedung arsip baru yang akan dibuatkan delapan lantai. "Pelaksana proyek adalah PT Sartonia Agung, dengan konsultan pengawas PT Cipta Rancang Mandiri, dan konsultan perencana PT Citra Murni Semesta. Mengenai penyebab musibah, kami serahkan kepada polisi," katanya. Seluruh konstruksi jembatan penghubung dan pembangunan gedung arsip delapan lantai menelan anggaran Rp23,9 miliar. Bahkan, pengerjaan proyek ini pun dinilai terlalu terburu-buru karena baru dimulai awal September 2013, tapi wajib rampung pertengahan Desember tahun ini. Dugaan adanya kelalaian dibantah Fredy Rahardian selaku konsultan pengawas proyek dari PT Cipta Rancang Mandiri. Menurutnya semua prosedur sudah dipenuhi dan bahkan dilakukan pengecekan ulang beton cair ditumpahkan. "Kami masih menyelidiki juga kenapa bisa t erjadi seperti ini. Karena, pengawas kami telah mengecek dulu dan sudah memenuhi (prosedur)," jelas dia. Terkait dengan sanggahan dari pihak pelaksana, imbuh Tatan, tidak menjadi persoalan. Pasalnya, penyidik pun belum menyimpulkan benang merah perkara. "Silakan saja (membantah), tapi kan penyelidikan sedang proses. Nanti kita lihat perkembangannya karena penyidik tidak mengejar pengakuan, melainkan bukti penyelidikan," tandasnya. Ambruknya jembatan perpustakaan terjadi pukul 06.00, Jumat (31/10/2014). Empat dari 3

sembilan pekerja tewas di lokasi perkara setelah terjatuh dan terkubur beton cair seberat 136 ton. Mereka adalah Harno, 40, Budi Utomo, 25, Nur Ucup, 38, dan Arden, 17. Adapun lima korban lain Wanto selaku mandor proyek, Harto, Agung, Imam, dan Bayu, masih menjalani perawatan. Sumber: http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/01/313017/ambruknya-jembatantim-polisi-periksa-pelaksana-proyek

3. Artikel dari situs Detiknews Korban Tewas dan Luka Akibat Jembatan Roboh di TIM dapat Santunan dari Pengembang Jakarta - 4 Orang korban tewas akibat runtuhnya jembatan penghubung antara gedung perpustakaan dan gedung arsip DKI Jakarta di Kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) dipastikan akan mendapatkan santunan. Tak hanya korban tewas, korban luka juga dipastikan akan mendapat jaminan perawatan hingga sembuh kembali.

"Korban yang meninggal dapat santunan Rp 35 juta, sementara korban yang luka-luka dirawat sampai sembuh," ujar Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta Agus Suradika, saat dikonfirmasi, Senin (3/11/2014). Santunan tersebut, menurut Agus diberikan oleh pihak pengembang, yaitu PT Sartonia Agung. Sebab gedung tersebut masih menjadi tanggung j awab pihak pengembang dan belum diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. "Semua masih tanggung jawab pengembang, jadi santunannya berasal dari mereka," ujarnya. Menurut Agus, keempat korban tewas tersebut sebetulnya belum terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Namun pihak pengembang dipastikan akan tetap memberikan santunan tersebut. Termasuk jika korban luka-luka memilih melanjutkan perawatan di kampung halaman, pihak pengembang tetap tidak akan lepas tangan. 3 Orang korban luka yang kini masih dirawat di RS PGI Cikini tersebut akan tetap diberikan jaminan perawatan. "Pokoknya sampai sembuh," ucap Agus. 4 Orang korban tewas tersebut adalah Harno (40), Budi Utomo (25), Nur Ucup (38) dan Arden (17). Sementara korban luka adalah Wanto, Harto dan Agung. Proyek tersebut juga melibatkan PT Citra Murni Semesta sebagai perencana dan PT Citra Rancang Mandiri sebagai pengawas. Sumber: http://news.detik.com/read/2014/11/04/051407/2737955/10/korban-tewas-danluka-akibat-jembatan-roboh-di-tim-dapat-santunan-dari-pengembang

4

1.2

Permasalahan yang Diangkat

Dari beberapa artikel tentang rubuhnya jembatan di TIM ini, dapat dirumuskan masalah terkait kasus sebagai berikut: 1. Apa yang terjadi? Jembatan penghubung antara Perpustakaan dengan Gedung Arsip DKI Jakarta di Taman Ismail Marzuki (TIM) setinggi 9 meter dan panjang 12 meter rubuh setelah dicor sehari sebelumnya. 2. Kapan terjadi? Hari Jumat, 30 Oktober 2014 sekitar pukul 06.25 3. Di mana kejadian tersebut terjadi? Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat 4. Siapa? Pihak yang terkait: a. PT Sertonia Agung sebagai pengembang b. PT Citra Murni Semesta sebagai perencana c. PT Citra Rancang Mandiri sebagai pengawas Korban : 4 Orang korban tewas, yaitu Hamo (40 tahun), Budi Utomo (25 tahun), Nur Ucup (38 tahun) dan Arden (17 tahun) dan 5 orang luka berat. 5. Mengapa dapat terjadi? 1. Jembatan yang baru dicor sehari sebelumnya itu tidak ditopang steger atau tiang beton pondasi di bagian tengah 2. Penyangga jembatan menggunakan kayu 3. Di bawah lokasi pengecoran yang menghubungkan kampus Institut Kesenian Jakarta

tetap

digunakan

untuk

lalu-lalang

sehingga

tiang

penopang

dikesampingkan 4. Kendaraan yang tetap berlalu-lalang di bawah konstruksi jembatan membuat getaran yang menyebabkan bangunan tersebut goyah dan ambruk 5. Kelalaian dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B). Bangunan jembatan penghubung tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). 6. Proyek dijadwalkan selesai pada tanggal 15 Desember 2014, proses pembangunan jembatan ini terkesan terburu-buru karena tenggat waktu bersisa 2 bulan.

5

6. Bagaimana kecelakaan terjadi? Jembatan yang telah dicor pada pukul 22.00 tanggal 29 Oktober 2014 ambruk keesokan harinya. Menurut saksi mata, pagi itu ada 4 orang pekerja yang naik ke atas jembatan untuk mengecek. Tidak lama setelah itu terdengar suara keras yang berasal dari patahan kayu penyangga jembatan, sehingga jembatan ambruk menimpa para pekerja yang sedang duduk di bawah yang bersiap-siap untuk memulai pekerjaannya. Para pekerja tersebut berada di bawah jembatan karena di bawah jembatan terdapat tempat istirahat bagi pekerja. Para pekerja yang menjadi korban ternyata belum terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

6

BAB 2 PEMBAHASAN

Rubuhnya jembatan penghubung di kawasan TIM disebabkan oleh beberapa pokok permasalahan

yang telah

diidentifikasi

dalam

rumusan

masalah.

Berikut

analisis

permasalahan yang teridentifikasi menggunakan peraturan perundang-undangan K3 terkait.

2.1

Kondisi Jembatan yang Tidak Aman

Menurut berita terkait kasus jembatan Taman Ismail Marzuki, keadaan jembatan tersebut sebelum kejadian baru selesai dicor sehari sebelumnya. Jembatan tersebut tidak ditopang steger atau tiang beton pondasi di bagian tengah dikarenakan masih jalan di bawahnya masih terdapat lalu-lalang kendaran. Hal ini menyebabkan getaran pada jembatan yang pada akhirnya mengakibatkan jembatan ambruk. Selain masalah ambruknya jembatan, saat kejadian tersebut terdapat pekerja yang sedang beristirahat tepat di bawah jembatan. Kejadian tersebut mengakibatkan 4 pekerja tewas dan 5 pekerja luka-luka. Terdapat

beberapa

peraturan

perundang-undangan

yang

berkaitan

dengan

permasalahan tersebut, yaitu: 1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Lokasi pekerjaan memiliki risiko bahaya yang tinggi sehingga perlu diterapkan syarat-syarat keselamatan kerja. Hal tersebut dimuat didalam pasal 3 terkait syarat-syarat keselamatan kerja.

Pasal 3: Syarat-syarat Keselamatan Kerja

(1) mencegah dan mengurangi kecelakaan; (2) memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; (3) memberi pertolongan pada kecelakaan; (4) memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; (5) mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;

7

(6) mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang; (7) menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Jembatan yang baru dicor sehari sebelumnya tidak ditopang steger atau tiang beton pondasi dibagian tengah karena masih digunakan lalu lalang kendaran dibawahnya sehingga menyebabkan getaran pada jembatan hingga akhirnya ambruk. Dibutuhkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang ada. Hal tersebut dimuat dalam pasal 5 mengenai pengawasan. Pasal 5: Pengawasan

(1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. (2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan. Pekerja beristirahat tepat dibawah jembatan dimana tempat istirahat tersebut memiliki risiko bahaya yang tinggi karena jembatan tidak ditopang steger atau tiang beton pondasi di bagian tengah jembatan dan masih digunakan sebagai sarana lalu-lalang kendaraan. Hal ini menyebabkan getaran pada jembatan hingga akhirnya ambruk dan menimpa pekerja. Dibutuhkan penjelasan terkait bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja kepada pekerja dan hal terkait keamanan lainnya untuk pekerja. Hal tersebut dimuat dalam pasal 9 mengenai pembinaan: Pasal 9: Pembinaan

(1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang:

8

a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya; b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya; c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya Ambruknya jembatan yang menimpa pekerja mengakibatkan luka dan kematian pada pekerja konstruksi jembatan penghubung di kawasan Taman Ismail Marzuki. Hal tersebut dimuat dalam pasal 11 mengenai kecelakaan. Pasal 11: Kecelakaan

(1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. (2) Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai ter maksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan. Lokasi pekerjaan memiliki risiko bahaya yang tinggi karena jembatan yang baru dicor sehari sebelumnya tidak ditopang steger atau tiang beton pondasi di bagian tengah dan jalanan di bawahnya masih dilewati kendaran. Ditambah lagi dengan para pekerja yang beristirahat di bawah jembatan tersebut. Ada beberapa hal yang diatur terkait keselamatan di tempat kerja pada pasal 12 mengenai kewajiban dan hak kerja. Pasal 12: Kewajiban dan Hak Kerja

(1) Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan; (2) Meminta pada Pengurus agas dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan;

9

(3) Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ambruknya jembatan mengakibatkan kematian dan luka pada pekerja konstruksi jembatan Taman Ismail Marzuki sehingga pekerja berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut dimuat dalam bagian ketiga tentang kesejahteraan pada pasal 99: Pasal 99: Kesejahteraan

(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Permenaker No. 01/MEN/1980/, K3 pada Konstruksi. Bangunan Pasal 1 : Ketentuan Umum

(1) Perancah (Scaffold ) ialah bangunan peralatan (platform) yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan bahan serta alat-alat pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran.

Pada

kasus

tersebut

disebutkan

bahwa

jembatan

tidak

diberikan

pola/penyangga/perancah ( scaffold ) bagian tengah sehingga menyebabkan jembatan tersebut ambruk.

10

Pasal 3: Ketentuan Umum

(1) Pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan harus diusahakan pencegahan atau dikurangi terjadinya kecelakaan atau sakit akibat kerja terhadap tenaga kerjanya.

Kasus menyebutkan terdapat 4 korban jiwa dan 5 orang mengalami luka berat dalam peristiwa tersebut dan belum ada aturan yang mengikat hal tersebut.

Pasal 13 : Tentang Perancah

(1) Perancah harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja, peralatan dan bahan yang dipergunakan. (2) Lantai perancah harus diberi pagar pengaman, apabila tingginya lebih dari 2 meter. Ambruknya jembatan TMI disebabkan oleh tidak tersedianya perancah oleh pihak konstruksi yang dapat menahan beban jembatan yang baru dicor.

Pasal 9 : Tentang Tempat Kerja Dan Alat-Alat Kerja

Kebisingan dan getaran di tempat kerja tidak boleh melebihi ketentuan Nilai Ambang Batas (NAB) yang berlaku.

Salah satu penyebab ambruknya jembatan TIM adalah karena besarnya arus kendaraan dari bawah sehingga menimbulkan getaran yang menyebabkan tiang penahan jembatan roboh.

Pasal 11 : Tentang Tempat Kerja Dan Alat-Alat Kerja

Tindakan harus dilakukan untuk mencegah bahaya terhadap orang yang disebabkan oleh runtuhnya bagian yang lemah dari bangunan darurat atau bangunan yang tidak stabil.

Dalam kasus ambruknya jembatan TIM ini tidak terlihat upaya pencegahan sebelumnya dari pihak konstruksi baik itu dari segi material (tiang) yang ambruk maupun pekerjanya yang meninggal.

11

4. Undang-Undang (UU) 1948 No. 12. (12/1948) tentang Pekerjaan Pasal 10

(3) Tiap-tiap minggu harus diadakan sedikit-sedikitnya satu hari istirahat. Hal ini sudah dilakukan oleh pihak konstruksi, hanya saja yang menjadi permasalahan adalah penyediaan tempat istirahat bagi pekerja yang belum diperhatikan. Pasal 10

(4) Dalam Peraturan Pemerintah akan ditetapkan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan buruh termaksud pada pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan pada konstruksi pembuatan merupakan salah satu pekerjaan yang ditetapkan sebagai pekerjaan berbahaya baik dari segi kesehatan maupun keselamatan.

2.2

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang Belum Terpenuhi

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang mutlak dimiliki oleh pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB diberikan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) kepada pemilik bangunan yang merupakan penanggung jawab dari Pihak Pengembang, Pihak Perencana, dan Pihak Pengawas. Sebagai sebuah produk hukum, IMB mutlak dimiliki pemilik bangunan untuk menjamin ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kepastian hukum. Sesuai dengan Perda DKI No. 7 Tahun 2010, IMB diterbitkan sebagai persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung (Pasal 15 ayat (2). IMB ini dapat bersifat tetap ataupun sementara dan dapat diberikan secara bertahap (Pasal 16 ayat (1). Keuntungan bagi Pemilik Bangunan yang telah memiliki IMB adalah adanya penggantian yang layak jika ada perubahan peruntukan lokasi dari yang sebelumnya telah ditetapkan melalui RTRW, RDTR, peraturan zonasi, dan/atau panduan rancang kota. Selain itu, Pemilik Bangunan juga akan memiliki nilai jual bangunan yang lebih tinggi serta jaminan 12

kredit dari bank. Pemilik Bangunan juga berkesempatan untuk mendapatkan peningkatan status tanah. Izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan salah satu izin yang vital diperlukan sebuah kegitan konstruksi. Izin ini perlu dimiliki sebelum kegiatan konstruksi berlangsung. Adanya izin ini berguna agar kegiatan konstruksi turut diawasi pemerintah sehingga dapat lebih aman dan selamat mengingat kegiatan konstruksi berhubungan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan masyarakat umum. Sementara itu dalam IMB juga akan tertulis standar keamanan gedung yang akan digunakan kelak. Keberadaan IMB akan menjamin paling tidak secara teknis gedung yang dibangun akan lebih aman bagi orang-orang disekitarnya. Pada pembangunan jembatan TIM ini pengembang belum memiliki IMB. Upaya mengurus IMB dilakukan secara paralel dengan pembangunan jembatan. Hal ini tidak tepat dengan Peraturan Daerah DKI No. 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung utamanya pada pasal 11, 15, dan 16. Berikut isi dari pasal-pasal dalam Perda terkait:

Perubahan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung Pasal 11

(1) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi, dan/atau panduan rancang kota. (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung dan ditetapkan dalam IMB.

IMB Pasal 15

(1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB. (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan atas setiap perencanaan teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

13

Pasal 16

(1) IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat bersifat tetap atau sementara dan dapat diberikan secara bertahap. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sifat dan tahapan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Kejadian robohnya konstruksi jembatan TIM yang baru saja mau dibangun menimbukkan spekulasi bahwa terdapat ketidaksesuaian teknis pembangunan. Hal ini muncul karena bangunan ini belum memiliki IMB sehingga tidak jelas apakah bangunan secara teknis memenuhi standar atau tidak. Sesuai dengan peraturan, Pemilik Bangunan dapat dikenai sanksi yang diatur oleh Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005, yaitu berupa sanksi administratif. Sanksi tersebut berjenjang sesuai dengan peringatan dan masa peringatan diberikan, tercantum dalam pasal 113, yaitu: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Jika peringatan-peringatan tidak dihiraukan namun pembangunan tetap berjalan, maka Pasal 114 hingga Pasal 115 ayat (2) berlaku sebagai berikut. Pasal 114, ayat (2)

Pemilik bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.

14

Pasal 114 ayat (3)

Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan izin mendirikan bangunan gedung.

Pasal 114 ayat (4)

Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 115 ayat (1)

Pemilik bangunan gedung yang melaksanakan pembangunan bangunan gedungnya melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung.

Pasal 115 ayat (2)

Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

Sesuai dengan peraturan di atas, menurut Peraturan Pemerintah R I No. 36 Tahun 2005 Pasal 15 ayat (1), Pemilik Bangunan harus segera mengurus IMB. Pemilik Bangunan yang akan mengurus permohonan perizinan IMB harus melengkapi persyaratan dengan: a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; b. Data pemilik bangunan gedung; c. Rencana teknis bangunan gedung; dan d. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. 15

Untuk itu, Pemilik Bangunan bersama dengan Ahli Teknis Bangunan harus membuat rencana teknis bangunan gedung yang sesuai dengan konstruksi bangunan gedung yang akan didirikan.

2.3

Minimnya Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Pekerja

Pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bahaya, terutama bahaya fisik. Melihat dari tingginya risiko ini, setiap penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, kesel amatan, dan kesehatan kerja (K3). Kementerian Pekerjaan Umum telah menegaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014, bahwa setiap pekerjaan konstruksi harus membangun Sistem Manajemen K3 (SMK3) di area konstruksinya. Penerapan SMK3 Konstruksi ini ditetapkan berdasarkan potensi bahaya, di mana: a. Potensi

bahaya

tinggi,

apabila

pekerjaan

bersifat

berbahaya

dan/atau

mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang harus melibatkan Ahli K3 Konstruksi (dapat mensyaratkan sertifikasi K3 Konstruksi). b. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang harus melibatkan Petugas K3 Konstruksi. Di area konstruksi jembatan, Ahli K3 Konstruksi yang mendapatkan wewenang mengawasi SMK3, harus berkoordinasi dengan Penyedia Jasa Konstruksi untuk melakukan pengendalian risiko K3 Konstruksi, yang meliputi tempat kerja, peralatan kerja, cara kerja, alat pelindung kerja, alat pelindung diri (APD), rambu-rambu, dan lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RK3K (Pasal 19 poin (j) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014). Berdasarkan informasi yang telah didapat, salah satu permasalahan yang menyebabkan jembatan rubuh adalah kurang kuatnya struktur penyangga jembatan setelah jembatan dilakukan pengecoran. Pengecoran beton menyebabkan beban horizontal jembatan menjadi lebih berat. Didorong oleh masih dibukanya akses keluar masuk kendaraan di bawah jembatan, getaran yang dihasilkan kendaraan kemudian meningkatkan tingkat kerapuhan penopang jembatan sehingga menjadi pemicu rubuhnya jembatan. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab untuk memberi rambu peringatan atau rambu informasi untuk menutup akses bagi kendaraan. Pemberian rambu ini termasuk dalam 16

langkah administratif dalam hierarki pengendalian risiko, yang akan menurunkan tingkat probabilitas terjadinya kerugian.

2.4

Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja

Setiap pekerja memiliki hak atas jaminan sosial. Jaminan sosial yang dimaksud, menurut Undang-undang RI No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 6, meliputi jaminan atas kesehatan, kematian, kecelakaan, dan hari tua. Setiap pekerja tidak terkecuali mereka yang bekerja sebagai buruh berhak atas jaminan sosial ini. Hal ini tertuang pada UU Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 99 yang berbunyi: Kesejahteraan Pasal 99

(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keadaan pada saat kecelakaan konstruksi jembatan TIM terjadi ialah setiap pegawai tidak diberikan jaminan sosial. Kecelakaan ini mengakibatkan empat (4) orang tewas dan lima (5) orang luka sehingga perlu dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan. Dikarenakan pegawai belum memiliki jaminan sosial akhirnya sebagai bentuk pertanggung jawaban pengembang ialah membiayai seluruh perawatan dan juga memberikan santunan kepada keluarga korban tewas sebanyak Rp. 35.000.000,00. Hal ini untuk mengganti jaminan sosial yang menutup hal-hal terkait kecelakaan yang merujuk pada UU RI No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 9, yaitu:

Pasal 9

Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi : a. biaya pengangkutan; b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan; c. biaya rehabilitasi; d. santunan berupa uang yang meliputi : 1. santunan sementara tidak mampu bekerja;

17

2. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya; 3. santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; 4. santunan kematian.

Kebijakan yang diambil pihak pengembang ini cukup bertanggung jawab. Pengembang telah menerapkan semaksimal mungkin kontrak yang ada dan Undang-undang No.29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pasal 23 poin c, yaitu: Pasal 23 poin (c)

Pertanggungan dalam kontrak kerja konstruksi meliputi : 1) jenis pertanggungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang berkaitan dengan pembayaran uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, tuntutan pihak ketiga dan kegagalan bangunan; 2) pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) memuat : a. nilai jaminan; b. jangka waktu pertanggungan; c. prosedur pencairan; dan d. hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan 3) Dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak kerja konstruksi, pengguna jasa dapat mencairkan dan selanjutnya menggunakan jaminan dari penyedia jasa sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban penyedia jasa;

Kejadian ini juga memperlihatkan kelalaian pemerintah (sebagai pembuka lelang) yang mana tidak menerapkan pelelangan umum sesuai dengan standar yang berlaku. Seperti yang tertera pada Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 1 poin 23 bahwa peserta pelelangan umum ialah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan/konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat . Dalam syarat diperlukan sebuah dokumen dari penawar yang berisikan semua spesifikasi teknis maupun non-teknis yang diperlukan salah satunya ialah jaminan sosial. Rincian dokumen dan syarat untuk penawar di jasa konstruksi dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 07 tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Lampiran buku 03A : Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

18

(Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, bab 10, poin 4.5).

19

BAB 3 PENUTUP

Rubuhnya jembatan penghubung di kawasan TIM disebabkan oleh beberapa pokok permasalahan yang sebenarnya dapat dicegah. Setelah dilakukan analisis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan kasus rubuhnya jembatan penghubung di kawasan Taman Ismail Marzuki, yaitu: 1. Pihak pemilik dan pengembang perlu mengurus IMB terlebih dahulu sehingga paling tidak ada peran pemerintah yang turut mengawasi dan memastikan bahwa standar bangunan sudah memadai. Pihak pemilik dan pengembang perlu memerhatikan kembali Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dalam mempersiapkan dan melakukan proses konstruksi sehingga setiap prosesnya menjadi tepat dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Selain itu pemerintah juga perlu dengan tegas menerapkan aturan IMB ini agar lebih tertib. Robohnya jembatan ini akhirnya tidak hanya merugikan pemilik dan pengembang namun juga merugikan masyarakat umum sekitarnya. 2. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pihak pengembang harus memastikan jaminan sosial yang dimiliki pekerja. Hal ini sebagai asuransi bagi pekerja, disisi lain untuk mengurangi beban perusahaan apabila terjadi kecelakaan. 3. Untuk pemerintah maupun lembaga yang hendak melakukan pelelangan ialah untuk lebih memperhatikan proses dan tegas menerapkan aturan karena kelalaian yang mungkin dianggap kecil nantinya dapat merugikan masyarakat sekitar terutama terkait masalah administratif.Memberikan tempat istirahat pekerja di tempat yang jauh dari risiko bahaya 4. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab untuk memberi rambu peringatan atau rambu informasi untuk menutup akses bagi kendaraan. Pemberian rambu ini termasuk dalam langkah administratif dalam hierarki pengendalian risiko, yang akan menurunkan tingkat probabilitas terjadinya kerugian 20

5. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 Pasal 15 ayat (1), Pemilik Bangunan harus segera mengurus IMB jika hendak melaksanakan sebuah proyek pembangunan. Pemilik Bangunan bersama dengan Ahli Teknis Bangunan harus membuat rencana teknis bangunan gedung yang sesuai dengan konstruksi bangunan gedung yang akan didirikan 6. Memberlakukan sistem larangan lewat untuk kendaraan tertentu pada tempat lokasi kerja 7. Melakukan pengawasan rutin pada lokasi kerja 8. Meninjau ulang dan mengevaluasi penerapan peraturan terkait K3 yang ada di tempat kerja

21

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous 2014, „Pemprov DKI Endus Pelanggaran di Kecelakaan Jembatan TIM, Jawa Pos National Network , http://www.jpnn.com/read/2014/11/04/267708/PemprovDKIEndusPelanggarandiKecela kaanJembatanTIM [11 Desember 2014] Eksa, G 2014, „Ambruknya Jembatan TIM, Polisi Periksa Pelaksana Proyek‟, MetroTVNews.com, http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/01/313017/ambruknya jembatan-tim-polisi-periksa-pelaksana-proyek [11 Desember 2014] Khafifah, N 2014, „Korban Tewas dan Luka Akibat Jembatan Roboh di TIM dapat Santunan dari Pengembang‟, Detik.com, http://news.detik.com/read/2014/11/04/051407/2737955/10/korbantewasdanlukaakibatj embatanrobohditimdapatsantunandaripengembang [11 Desember 2014] Kementerian Pekerjaan Umum 2014, Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, http://pu.go.id/uploads/services/infopublik20140617140809.pdf . [11 Desember 2014] Naibaho, D.F.G. 2012, Evaluasi Kepatuhan Kontraktor terhadap Penerapan Peraturan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Bangunan Instalasi, http://www.ftsl.itb.ac.id/wp-content/uploads/2012/11/15008063-Dwi-Friska-G Naibaho.pdf . [ 11 Desember 2014] Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01 Tahun 1980 Tentang K3 pada Konstruksi Bangunan Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Undang-Undang No. 12 tahun 1948 tentang Pekerjaan Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 22

Undang-undang No.29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Utama, P 2014, „Jembatan TIM Rubuh, Pengawas: Tak Ada Pelanggaran‟, Tempo.co, http://www.tempo.co/read/news/2014/10/31/214618589/Jembatan-TIM-RubuhPengawas-Tak-Ada-Pelanggaran [11 Desember 2014] Utama, P 2014, „Jembatan Gedung Arsip TIM Runtuh, 4 Pekerja Tertimbun‟, Tempo.co, http://www.tempo.co/read/news/2014/10/31/083618530/Jembatan-Gedung-Arsip-TIMRuntuh-4-Pekerja-Tertimbun- [11 Desember 2014]

23

LAMPIRAN

Matriks Analisis Peraturan Perundang-undangan K3 dalam Kasus Kecelakaan Konstruksi Jembatan TIM No.

1

Peraturan Terkait

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Substansi

Pasal Kerja 













2


3:

Analisis Kejadian Kasus

Syarat-syarat

Keselamatan

mencegah dan kecelakaan;

mengurangi

memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadiankejadian lain yang berbahaya; memberi pertolongan kecelakaan;

Lokasi pekerjaan memiliki risiko bahaya yang tinggi sehingga perlu diterapkan syarat-syarat keselamatan kerja.

pada

memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang; menyeseuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Pasal 5: Pengawasan (1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. (2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam

Jembatan yang baru dicor sehari sebelumnya tidak ditopang steger atau tiang beton pondasi dibagian tengah karena masih digunakan lalu lalang kendaran dibawahnya sehingga menyebabkan getaran pada jembatan hingga akhirnya ambruk.

24

3


4


5


melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 9: Pembinaan (2) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang: a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya; b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya; c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya Pasal 11: Kecelakaan (1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. (2) Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 12: Kewajiban dan Hak Kerja (4) Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan; (5) Meminta pada Pengurus agas dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan;

Pekerja beristirahat tepat dibawah jembatan dimana tempat isitrahat tersebut memiliki risiko bahaya yang tinggi, karena jembatan tidak ditopang streger atau tiang beton pondasi dibagian tengah jembatan karena masih digunakan lalu lalang kendaraan, sehingga menyebabkan getaran pada jembatan hingga akhirnya ambruk dan menimpa pekerja.

Ambruknya jembatan mengakibatkan luka dan kematian pada pekerja konstruksi jembatan Taman Ismail Marzuki.

Memiliki risiko bahaya yang tinggi: Jembatan yang baru dicor sehari sebelumnya tidak ditopang steger atau tiang beton fondasi dibagian tengah karena masih digunakan lalu 25

(6) Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan. 6

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

7

Permenaker No. 01/MEN/1980/, K3 pada Konstruksi. Bangunan

8


-

lalang kendaran dibawahnya. Tempat istirahat pekerja dibawah jembatan.

Bagian Ketiga: Kesejahteraan Pasal 99 (1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 1 : Ketentuan Umum (e) Perancah (Scaffold) ialah bangunan peralatan (platform) yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran.

Ambruknya jembatan mengakibatkan kematian dan luka pada pekerja konstruksi jembatan Taman Ismail Marzuki sehingga pekerja berhak memperoleh jaminan social tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang ada.

Pasal 3: Ketentuan Umum (1) Pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan harus diusahakan pencegahan atau dikurangi terjadinya kecelakaan atau sakit akibat kerja terhadap tenaga kerjanya.

Kasus menyebutkan terdapat 4 korban jiwa dan 5 orang mengalami luka berat dalam peristiwa tersebut dan belum ada aturan yang mengikat hal tersebut.

Pada kasus tersebut disebutkan bahwa jembatan tidak diberikan pola/penyangga /perancah (Scaffold) bagian tengah sehingga menyebabkan jembatan tersebut ambruk.

26

9


10


11


12

Undang-Undang (UU) 1948 No. 12. (12/1948) tentang Pekerjaan

13

Undang-Undang (UU) 1948 No. 12. (12/1948) tentang Pekerjaan

Pasal 13 : Tentang Perancah Ambruknya jembatan TMI (1) Perancah harus diberi lantai papan disebabkan oleh tidak yang kuat dan rapat sehingga dapat tersedianya perancah oleh menahan dengan aman tenaga pihak konstruksi yang dapat kerja, peralatan dan bahan yang menahan beban jembatan dipergunakan. yang baru dicor. (2) Lantai perancah harus diberi pagar pengaman, apabila tingginya lebih dari 2 meter. Pasal 9 : Tentang Tempat Kerja Dan Salah satu penyebab Alat-Alat Kerja ambruknya jembatan TIM adalah karena besarnya arus Kebisingan dan getaran di tempat kerja kendaraan dari bawah tidak boleh melebihi ketentuan Nilai sehingga menimbulkan Ambang Batas (NAB) yang berlaku. getaran yang menyebabkan tiang penahan jembatan roboh. Pasal 11 : Tentang Tempat Kerja Dan Dalam kasus ambruknya Alat-Alat Kerja jembatan ini tidak terlihat upaya pencegahan Tindakan harus dilakukan untuk sebelumnya baik itu dari segi mencegah bahaya terhadap orang yang material (tiang) yang ambruk disebabkan oleh runtuhnya bagian yang maupun pekerjanya yang lemah dari bangunan darurat atau meninggal. bangunan yang tidak stabil. Pasal 10 (3) Tiap-tiap minggu harus diadakan sedikit-sedikitnya satu hari istirahat.

Hal ini sudah dilakukan oleh pihak konstruksi, hanya saja yang menjadi permasalahan adalah penyediaan tempat istirahat bagi pekerja yang belum diperhatikan. Pasal 10 Pekerjaan pada konstruksi (4) Dalam Peraturan Pemerintah akan pembuatan merupakan salah ditetapkan pekerjaan yang satu pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau ditetapkan sebagai pekerjaan keselamatan buruh termaksud pada berbahaya baik dari segi pekerjaan konstruksi kesehatan maupun keselamatan.

27

14

Peraturan Daerah DKI No. 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung

Pasal 11 (1) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi, dan/atau panduan rancang kota. (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung dan ditetapkan dalam IMB.

Pembangunan jembatan di area TIM tersebut tidak memiliki Izin mendirikan Bangunan (IMB) sehingga perencanaan serta standar pembangunan tidak terdokumentasi dengan baik dan diragukan.

Pasal 15 (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB. (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan atas setiap perencanaan teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Pasal 16 (1) IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat bersifat tetap atau sementara dan dapat diberikan secara bertahap. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sifat dan tahapan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

28

15

Undang-undang Republik Indonesia no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

16

UU RI no.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 9 Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi : a. biaya pengangkutan; b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan; c. biaya rehabilitasi; d. santunan berupa uang yang meliputi : 1. santunan sementara tidak mampu bekerja; 2. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya; 3. santunan cacad total untuk selamalamanya baik fisik maupun mental; 4. santunan kematian.

Jaminan kecelakaan kerja yang seharusnya didapatkan oleh pekerja melalui jaminan sosial. Namun karena pekerja tidak mendapatkan akhirnya hal-hal tersebut ditanggung pihak pengembang.

17

Undang-undang no.29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 23 poin C Pertanggungan dalam kontrak kerja konstruksi meliputi : 1) jenis pertanggungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang berkaitan dengan pembayaran uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, tuntutan pihak ketiga dan kegagalan bangunan; 2) pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) memuat : a) nilai jaminan; b) jangka waktu pertanggungan; c) prosedur pencairan; dan

Pengembang tetap menepati kontrak dan bertanggung jawab pada pekerjanya dengan memberikan biaya perawatan pada pekerja dan juga santunan kematian.

Pasal 99 (1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pekerja tidak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja oleh perusahaan pengembang yang mempekerjakannya.

29

d) hak dan kewajiban masingmasing pihak; dan 3) Dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak kerja konstruksi, pengguna jasa dapat mencairkan dan selanjutnya menggunakan jaminan dari penyedia jasa sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban penyedia jasa; 18

Peraturan Presiden no. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 1 Ayat 23 peserta pelelangan umum ialah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan/konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.

19

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

Pasal 19 Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi meliputi: (j) melakukan pengendalian risiko K3 konstruksi, termasuk inspeksi yang meliputi:

Pengembang yang tidak memberikan jaminan sosial tidak sesuai dengan syarat, hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 07 tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi namun dalam hal ini pemerintah yaitu Badan Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Provinsi DKI. Area di bawah jembatan yang telah ditambah beban pengecoran masih dibuka untuk umum, padahal struktur penyangga jembatan masih rapuh.

1. Tempat kerja; 2. Peralatan kerja; 3. Cara kerja; 4. Alat Pelindung Kerja; 5. Alat Pelindung Diri; 6. Rambu-rambu; dan 7. Lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RK3K.

30

Analisis Kasus Jembatan TIM Berdasarkan UU K3

Recommend Documents