penjelasan mengenai fotografi pada dunia forensikFull description
hukum pidana dalam tindakan pencurian barang milik orang lainFull description
Full description
penjelasan mengenai fotografi pada dunia forensik
It forensic
Full description
KUHAP Pasal 6
(1) Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (2) yarat kepangkatan pejabat sebagai!ana di!aksud dala! ayat (1) akan diatur Iebih lanjut dala! peraturan pe!erintah. Pasal 7
(1) Penyidik sebagai!ana di!aksud dala! Pasal " ayat (1) huru# a karena kewajibannya !e!punyai wewenang : a. !eneri!a Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. !elakukan tindakan perta!a pada saat di te!pat kejadian; $. !enyuruh berhenti seorang tersangka dan !e!eriksa tanda pengenal diri tersangka; d. !elakukan penangkapan% penahanan% penggeledahan dan penyitaan; e. !elakukan pe!eriksaan dan penyitaan surat; #. !enga!bil sidik jari dan !e!otret !e!otret seorang; g. !e!anggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. !endatangkan orang ahli yang diperlukan dala! dala! hubungannya dengan pe!eriksaan perkara; i. !engadakan penghentian penyidikan; j. !engadakan tindakan tindakan lain !enurut huku! yang bertanggung jawab. (2) Penyidik sebagai!ana di!aksud dala! Pasal " ayat (1) huru# b !e!punyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang !enjadi dasar huku!nya !asing-!asing dan dala! pelaksanaan tugasnya berada di bawah
koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dala! Pasal " ayat (1) huru# a. (&) 'ala! !elakukan tugasnya sebagai!ana di!aksud dala! ayat (1) dan ayat (2)% penyidik wajib !enjunjung tinggi huku! yang berlaku. Pasal 11
Penyidik pe!bantu !e!punyai wewenang seperti tersebut dala! Pasal ayat (1)% ke$uali !engenai penahanan yang wajib diberikan dengan peli!pahan wewenang dari penyidik. Pasal 65
ersangka atau terdakwa berhak untuk !engusahakan diri !engajukan saksi dan atau seseorang yang !e!iliki keahlian khusus guna !e!berikan keterangan yang !enguntungkan bagi dirinya. Pasal 66
ersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pe!buktian. Pasal 120
(1) 'ala! hal penyidik !enganggap perlu% ia dapat !inta pendapat orang ahli atau orang yang !e!iliki keahlian khusus. khusus. (2) *hIi tersebut !engangkat su!pah atau !engu$apkan janji di !uka penyidik bahwa ia akan !e!beri keterangan !enurut pengetahuannya pengetahuannya yang sebaik-baiknya ke$uali bila disebabkan karena harkat serta !artabat% pekerjaan atau jabatannya yang !ewajibkan ia !enyi!pan rahasia dapat !enolak untuk !e!berikan keterangan yang di!inta. Pasal 133
(1) 'ala! hal penyidik untuk kepentingan peradilan !enangani seorang korban baik luka% kera$unan ataupun !ati yang diduga
karena peristiwa yang !erupakan tindak pidana% ia berwenang !engajukan per!intaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehaki!an atau dokter dan atau ahli lainnya. (2) Per!intaan keterangan ahli sebagai!ana di!aksud dala! ayat (1) dilakukan se$ara tertulis% yang dala! surat itu disebutkan dengan tegas untuk pe!eriksaan luka atau pe!eriksaan !ayat dan atau pe!eriksaan bedah !ayat. (&) +ayat yang dikiri! kepada ahli kedokteran kehaki!an atau dokter pada ru!ah sakit harus diperlakukan se$ara baik dengan penuh penghor!atan terhadap !ayat tersebut dan diberi label yang !e!uat identitas !ayat% dilak dengan diberi $ap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan !ayat. Pasal 134
(1) 'ala! hal sangat diperlukan di!ana untuk keperluan pe!buktian bedah !ayat tidak !ungkin lagi dihindari% penyidik wajib !e!beritahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. (2) 'ala! hal keluarga keberatan% penyidik wajib !enerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang !aksud dan tujuan perlu dilakukannya pe!bedahan tersebut. (&) *pabila dala! waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak dikete!ukan% penyidik segera !elaksanakan ketentuan sebagai!ana di!aksud dala! pasal 1&& ayat (&) undangundang ini. Pasal 135
'ala! hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu !elakukan penggalian !ayat% dilaksanakan !enurut ketentuan sebagai!ana di!aksud dala! pasal 1&& ayat (2) dan pasal 1&, ayat (1) undang-undang ini.
Pasal 168
e$uali ditentukan lain dala! undang-undang ini% !aka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat !engundurkan diri sebagai saksi: a. keluarga sedarah atau se!enda dala! garis lurus ke atas atau ke bawah sarnpai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersa!a-sa!a sebagai terdakwa. b. saudara dan terdakwa atau yang brsa!a-sa!a sebagal terdakwa% saudara ibu atau saudara bapak% juga !ereka yang !e!punyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sa!pal derajat ketiga $. sua!i atau isteri terdakwa !eskipun sudah ber$erai atau yang bersa!a-sa!a sebagai terdakwa. Pasal 169
(1) 'ala! hal !ereka sebagai!ana di!aksud dala! Pasal 1"/ !enghendakinya dan penuntut u!u! serta tegas !enyetujuinya dapat !e!beri keterangan di bawah su!pah. (2) anpa persetujuan sebagai!ana di!aksud dala! ayat (1)% !ereka diperbolehkan !e!berikan keterangan tanpa su!pah. Pasal 179
(1) etiap orang yang di!inta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakirnan atau dokter atau ahli lainnya wajib !e!berikan keterangan ahli de!i keadilan. (2) e!ua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi !ereka yang !e!berikan keterangan ahli% dengan ketentuan bahwa !ereka !engu$apkan su!pah atau janji akan !e!berikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang
sebenarnya !enurut pengetahuan dala! bidang keahliannya. Pasal 180
(1) 'ala! hal diperlukan untuk !enjernihkan duduknya persoalan yang ti!bul di sidang pengadilan% haki! ketua sidang dapat !inta keterangan ahli dan dapat pula !inta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. (2) 'ala! hal ti!bul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat huku! terhadap hasil keterangan ahli sebagai!ana di!aksud dala! ayat (1) haki! !e!erintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. (&) 0aki! karena jabatannya dapat !e!erintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagai!ana tersebut pada ayat (2). (,) Penelitian ulang sebagai!ana tersebut pada ayat (2) dan ayat (&) dilakukan oleh instansi se!ula dengan ko!posisi personil yang berbeda dan instansi lain yang !e!punyai wewenang untuk itu. Pasal 184
(1) *lat bukti yang sah ialah: a.keterangan saksi;
urat sebagai!ana tersebut pada Pasal 1/, ayat (1) huru# $% dibuat atas su!pah jabatan atau dikuatkan dengan su!pah% adalah: a.berita a$ara dan surat lain dala! bentuk res!i yang dibuat oleh pejabat u!u! yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya% yang !e!uat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar% dilihat atau yang diala!inya sendiri% disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b.surat yang dibuat !enurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat !engenal hal yang ter!asuk dala! tata laksana yang !enjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pe!buktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; $.surat keterangan dari seorang ahli yang !e!uat pendapat berdasarkan keahliannya !engenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang di!inta se$ara res!i dan padanya; d.surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pe!buktian yang lain.
b.keterangan ahli; $.surat;
KUHP
d.petunjuk; e.keterangan terdakwa. (2) 0al yang se$ara u!u! sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pasal 186
eterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 187
Pasal 48
arang siapa !elakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa% tidak dipidana. Pasal 50
arang siapa !elakukan perbuatan untuk !elaksanakan ketentuan undang-undang% tidak dipidana. Pasal 90
uka berat berarti: 3 jatuh sakit atau !endapat luka yang tidak !e!beri harapan akan se!buh sa!a sekali% atau yang !eni!bulkan bahaya !aut;
kejahatan se!a$a! itu juga% !aka pidananya dapat dita!bah sepertiga. Pasal 222
3 kehilangan salah satu pan$aindera;
arang siapa dengan sengaja !en$egah% !enghalang-halangi atau !enggagalkan pe!eriksaan !ayat #orensik% dian$a! dengan pidana penjara paling la!a se!bilan bulan atau pidana denda paling banyak e!pat ribu li!a ratus rupiah.
3 !endapat $a$at berat;
Pasal 322
3 !enderita sakit lu!puh;
(1) arang siapa dengan sengaja !e!buka rahasia yang wajib disi!pannya karena jabatan atau pen$ariannya% baik yang sekarang !aupun yang dahulu% dian$a! dengan pidana penjara paling la!a se!bilan bulan atau pidana denda paling banyak se!bilan ribu rupiah.
3 tidak !a!pu terus-!enerus untuk !enjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pen$arian;
3 terganggunya daya pikir sela!a e!pat !inggu lebih; 3 gugur atau !atinya kandungan seorang pere!puan. Pasal 216
(1) arang siapa dengan sengaja tidak !enuruti perintah atau per!intaan yang dilakukan !enurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya !engawasi sesuatu% atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya% de!ikian pula yang diberi kuasa untuk !engusut atau !e!eriksa tindak pidana; de!ikian pula barang siapa dengan sengaja !en$egah% !enghalang-halangi atau !enggagalkan tindakan guna !enjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut% dian$a! dengan pidana penjara paling la!a e!pat bulan dua !inggu atau pidana denda puling banyak se!bilan ribu rupiah. (2) 'isa!akan dengan pejahat tersebut di atas% setiap orang yang !enurut ketentuan undang-undang terus-!enerus atau untuk se!entara waktu diserahi tugas !enjalankan jabatan u!u!. (&) 4ika pada waktu !elakukan kejahatan belu! lewat dua tahun sejak adanya pe!idanaan yang !enjadi tetap karena
(2) 4ika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu% !aka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Bab XX - Penganiayaan Pasal 351
(1) Penganiayaan dian$a! dengan pidana penjara paling la!a dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak e!pat ribu li!a ratus rupiah% (2) 4ika perbuatan !engakibatkan luka-luka berat% yang bersalah dian$a! dengan pidana penjara paling la!a li!a tahun. (&) 4ika !engakibatkan !ati% dian$a! dengan pidana penjara paling la!a tujuh tahun. (,) 'engan penganiayaan disa!akan sengaja !erusak kesehatan. (5) Per$obaan untuk !elakukan kejahatan ini tidak dipidana. Pasal 352
(1) e$uali yang tersebut dala! pasal &5& dan &5"% !aka penganiayaan yang tidak !eni!bulkan penyakit atau halangan untuk !enjalankan pekerjaan jabatan atau pen$arian% dian$a!% sebagai penganiayaan ringan% dengan pidana penjara paling la!a tiga bulan atau pidana denda paling banyak e!pat ribu li!a ratus rupiah. Pidana dapat dita!bah sepertiga bagi orang yang !elakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya% atau !enjadi bawahannya. (2) Per$obaan untuk !elakukan kejahatan ini tidak dipidana.
(2) 4ika perbuatan itu !engakibatkan kke!atian% yang bersalah dian$a! dengan pidana penjara paling la!s li!a belas tahun.
Staatsblad !e"ba#an $ega#a% ta&'n 1937 6o. &57 yang !enyatakan :
Pasal 1 8isa reperta seorang dokter% yang dibuat baik atas su!pah jabatan yang diu$apkan pada waktu !enyelesaikan pelajaran di
Pasal 353
6egeri elanda ataupun di Indonesia%
(1) Penganiayaan dengan ren$ana lebih dahulu% dian$a! dengan pidana penjara paling la!a e!pat tahun.
!erupakan alat bukti yang syah dala!
(2) 4ika perbuatan itu !engakibatka lukaluka berat% yang bersalah dikenakan pidana penjara paling la!a tujuh tahun.
hal yang dilihat dan dite!ui oleh dokter
(&) 4ika perbuatan itu !engkibatkan ke!atian yang bersalah dian$a! dengan pidana penjara paling la!a se!bilan tahun
Pasal 2
Pasal 354
(1) arang siapa sengaja !elukai berat orang lain% dian$a! karena !elakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling la!a delapan tahun. (2) 4ika perbuatan itu !engakibatkan ke!atian% yang bersalah dian$a! dengan pidana penjara paling la!a sepuluh tahun.
/
perkara-perkara pidana% sela!a 9isa reperta tersebut berisikan keterangan !engenai hal-
pada benda yang diperiksa /
(1)
Pada 'okter yang tidak pernah !engu$apkan su!pah jabatan baik di 6egeri elanda !aupun di Indonesia% sebagai tersebut dala! Pasal 1 diatas% dapat !engu$apkan su!pah sebagai berikut : aya bersu!pah (berjanji)% bahwa saya sebagai dokter akan !e!buat
Pasal 355
pernyatan-pernyataan atau
(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan ren$ana terlebih dahulu% dian$a! dengan pidana penjara paling la!a dua belas tahun.
keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya !enurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. e!oga uhan ang +aha Pengasih dan Penyayang
!eli!pahkan kekuatan lahir dan
yang !enggunakan 9isu! et repertu!% bahwa
batin<./
dokter waktu !e!buat 9isu! akan bertindak jujur dan !enya!paikan tentang apa yang
ila diperin$i isi taatsblad ini !engandung
dilihat dan dite!ukan pada pe!eriksaan
!akna :
korban !enurut pengetahuan yang sebaik-
1.
baiknya.
etiap dokter yang telah disu!pah waktu !enyelesaikan pendidikannya di elanda ataupun di Indonesia% ataupun dokter-dokter lain berdasarkan su!pah khusus ayat (2) dapat
2.
!e!buat 9isu! et repertu!. 8isu! et repertu! !e!punyai daya bukti yang syah= alat bukti yang syah
dala! perkara pidana. 8isu! et repertu! berisi laporan
prosedure per!intaan= pen$abutan
tertulis tentang apa yang dilihat%
*hli edokteran ehaki!an.
dite!ukan pada benda-benda= korban
8isu! et Repertu! kepada 'okter=
(2)
yang diperiksa.
!ayat ke Ru!ah akit untuk diperiksa yang berarti pula !e!inta 8isu! et
etentuan pada staatsblad ini
Repertu!% !aka jangan dilupakan
!erupakan terobosan untuk !engatasi
bersa!a-sa!a si korban.
!asalah yang dihadapi dokter dala! !e!buat 9isu!% yaitu !ereka tidak perlu
(&)
!aka harus segera !engajukan surat
etiap keterangan yang disa!paikan untuk
susulan untuk !e!inta 8isu! et
pengadilan haruslah keterangan dibawah
Repertu! atas !ayat% berarti !ayat
su!pah. 'engan adanya ketentuan ini% !aka
harus dibedah. a!a sekali tidak
su!pah yang telah diikrarkan dokter waktu
dibenarkan per!intaan 8isu! et
!ena!atkan pendidikannya% dianggap
Repertu! atas !ayat berdasarkan
sebagai su!pah yang syah untuk kepentingan
pe!eriksaan luar saja.
!e!buat 9isu! et repertu!. >leh karena itu
!asih di$antu!kan ketentuan huku! ini untuk !engingatkan yang !e!buat !aupun
'ala! hal seseorang yang !enderita luka tadi akhirnya !eninggal dunia
disu!pah tiap kali sebelu! !e!buat 9isu!.
sa!pai sekarang pada bagian akhir 9isu!%
'ala! !engiri!kan seorang luka atau
(,)
Bntuk kepentingan di Pengadilan dan !en$egah kekeliruan dala! pengiri!an seorang !ayat harus selalu diberi label dan segel pada ibu jari kaki
!ayat. Pada label itu harus jelas
(5)
Bntuk !enghindari kesalahpaha!an%
disebutkan na!a% jenis kela!in% u!ur%
perlu 'okter yang !e!eriksa !ayat
bangsa% suku% aga!a% asal% te!pat
diberikan keterangan lisan tentang
tinggal% dan tanda tangan dari petugas
kejadian-kejadian yang berhubungan
Polri yang !engiri!kannya.
dengan !atinya orang= korban
idak dibenarkan !engajukan 8isu!
tersebut. Petugas wajib datang
et Repertu! tentang keadaan korban
!enyaksikan dan !engikuti jalannya
atau !ayat yang telah la!pau yaitu
pe!eriksaan !ayat= otopsi yang
keadaan sebelu! per!intaan 8isu! et
dilakukan oleh 'okter.
Repertu! diajukan kepada 'okter
(")
(/)
(E)
Bntuk !enghindari hal-hal yang tidak
!engingat rahasia jabatan.
diinginkan pada waktu !elakukan
ila ada keluarga korban= !ayat
otopsi% penga!anan perlu dilakukan
keberatan jika diadakan 8isu! et
oleh P>RI sete!pat.
Repertu! bedah !ayat !aka adalah
(17) 'ala! hal orang luka atau !ayat itu
kewajiban dari petugas P>RI $C
seorang *RI% !aka untuk !e!inta
pe!eriksaan untuksegera persuasi#
8isu! et Repertu! hendaknya
!e!berikan penjelasan perlu
!enghubungi Polisi +iliter sete!pat
pentingnya otopsi untuk kepentingan
dari kesatuan si korban.
penyidikan% kalau perlu bahkan ditegakkannya pasal 222 B0P. ()
Pada dasarnya penarikan= pen$abutan ke!bali 8isu! et Repertu! tidak dapat dibenarkan. ila terpaksa% 8isu! et Repertu! yang sudah di!inta harus diadakan pen$abutan= penarikan ke!bali% !aka hal tersebut hanya dapat diberikan oleh o!andano!andan esatuan paling rendah tingkar o!res dan untuk kota besar hanya oleh 'an abes. Dewenang penarikan= pen$abutan ke!bali 8isu! et Repertu! tidak dapat dili!pahkan kepada Pejabat= Petugas bawahan.
U$,A$-U$,A$ *.PUB!(K ($,+$.S(A $+/+* 36 )AHU$ 2009 ).$)A$ K.S.HA)A$ Pasal 47 Bpaya kesehatan diselenggarakan dala! bentuk kegiatan dengan pendekatan pro!oti#% pre9enti#% kurati#% dan rehabilitati# yang dilaksanakan se$ara terpadu% !enyeluruh% dan berkesina!bungan. Pasal 48 (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagai!ana di!aksud dala! Pasal , dilaksanakan !elalui kegiatan: a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kesehatan tradisional;
$. peningkatan kesehatan dan pen$egahan penyakit; d. penye!buhan penyakit dan pe!ulihan kesehatan; e. kesehatan reproduksi; #. keluarga beren$ana; g. kesehatan sekolah; h. kesehatan olahraga; i. pelayanan kesehatan pada ben$ana; j. pelayanan darah; k. kesehatan gigi dan !ulut; l. penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran; !. kesehatan !atra; n. penga!anan dan penggunaan sediaan #ar!asi dan alat kesehatan; o. penga!anan !akanan dan !inu!an; p. penga!anan Fat adikti#; dan=atau C. bedah !ayat. (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagai!ana di!aksud pada ayat (1) didukung oleh su!ber daya kesehatan. Pasal 119 (1) Bntuk kepentingan penelitian dan penge!bangan pelayanan kesehatan dapat dilakukan bedah !ayat klinis di ru!ah sakit. (2) edah !ayat klinis sebagai!ana di!aksud pada ayat (1) ditujukan untuk !enegakkan diagnosis dan=atau !enyi!pulkan penyebab ke!atian. (&) edah !ayat klinis sebagai!ana di!aksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan tertulis pasien se!asa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarga terdekat pasien. (,) 'ala! hal pasien diduga !eninggal akibat penyakit yang !e!bahayakan !asyarakat dan bedah !ayat klinis !utlak diperlukan untuk !enegakkan diagnosis dan=atau penyebab ke!atiannya% tidak diperlukan persetujuan. Pasal 120 (1) Bntuk kepentingan pendidikan di bidang il!u kedokteran dan bio!edik dapat dilakukan bedah
!ayat anato!is di ru!ah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran. (2) edah !ayat anato!is sebagai!ana di!aksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap !ayat yang tidak dikenal atau !ayat yang tidak diurus oleh keluarganya% atas persetujuan tertulis orang tersebut se!asa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya. (&) +ayat sebagai!ana di!aksud pada ayat (2) harus telah diawetkan% dipublikasikan untuk di$arikan keluarganya% dan disi!pan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejak ke!atiannya. (,) etentuan lebih lanjut !engenai bedah !ayat anato!is sebagai!ana di!aksud pada ayat (1)% ayat (2)% dan ayat (&) diatur dengan Peraturan +enteri. Pasal 121 (1) edah !ayat klinis dan bedah !ayat anato!is hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. (2) 'ala! hal pada saat !elakukan bedah !ayat klinis dan bedah !ayat anato!is dite!ukan adanya dugaan tindak pidana% tenaga kesehatan wajib !elaporkan kepada penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 124 indakan bedah !ayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan nor!a aga!a% nor!a kesusilaan% dan etika pro#esi.