ANALISIS PERUBAHAN PERUBAHAN UU No.18 Tahun 2009 menjadi UU No.41 Tahun 2014 UU No 18 Tahun 2009 PASAL 1 (2). Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, edic reproduksi, edic konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
UU No 41 Tahun 2014 PASAL 1 (2). Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
Alasan Terjadi Perubahan Pada ayat 2 terjadi perubahan karena di dalam UU no 18 tahun 2009 isinya kurang mencakup semua yang berhubungan kesehatan hewan dan juga tidak ada jaminan terhadap produk hewan. Implikasi : dalam industri peternakan masyarakat semakin percaya terhadap produk hewan semenjak di dalam UU no 41 tahun 2014 ada jaminan keamanan produk hewan.
(5). Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. (5a). Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak. (5b). Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan. (9). Benih jasad renik adalah mikroba yang Dihapus
Pada ayat 5 tidak ada perubahan tetapi hanya ada ayat tambahan yang befungsi untuk memperjelas mengenai hewan ruminansia betina produktif dan hewan ruminansia indukan.
(5). Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
Pada ayat 9 di dalam UU no 41 tahun 2014
dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner (17). Kastrasi adalah tindakan mencegah Dihapus berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya.
dihapus di karenakan mengenai industri pakan di bahas di dalam ayat kh usus bahan pakan. Ayat 7 di hapus pada UU no 41 tahun 2014 karena istilah kastrasi sudah jelas di masyarakat.
(20). Ternak lokal adalah ternak hasil Dihapus persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
Tidak sesuai dengan pengertia sebenarnya, seharusnya ternak lokal adalah ternak yang berasal dari lokal dan murni dikembangbiakan di Negara Indonesia.
(28). Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi ya ng bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengindentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
Pada ayat ini terjadi perubahan karena dalam UU no 18 tahun 2009 tidak ada pemerintah daerah dan dalam UU no 41 tahun 2014 isinya sudah lebih mencakup semua ataupun sudah merangkum dari UU sebelumnya.
(28). Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
(33). Biomedik adalah penyelenggaraan medik Dihapus veteriner di bidang biologi farmasi, pengembangan sains kedokteran, atau industri
Ayat ini di hapus karena sudah terdapat di dalam ayat yang lain sehingga tidak perlu lagi di masukan ke dalam UU No 41 tahun
biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia.
2014.
(34). Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.
(34).Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
Pada ayat ini mungkin hanya sedikit mengalami perubahan di dalam UU no 41 tahun 2014 tidak disebutkan lagi apa saja mikroorganisme yang bersifat pathogen.
(36). Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
(36). Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik
Pada ayat ini dimana pada UU no 41 tahun 2014 lebih jelas mengenai penyakit hewan strategis di dalam ayat ini juga di jelaskan penyakit menular dan di sebutkan secara spesifik dampak yang akan terjadi. Implikasi : dalam masyarakat lebih mengerti dampak dari penyakit hewan strategis.
(37). Zoonosis adalah penyakit yang dapat (37). Zoonosis adalah penyakit yang dapat Pada ayat 37 UU no 41 tahun 2014 ada menular dari hewan kepada manusia atau menular dari Hewan kepada manusia atau penambahan sub bagian ayat dimana sebaliknya. sebaliknya. penambahan yang menjelaskan dari wabah. Implikasi : masyarakat lebih mengerti (37a).Wabah adalah kejadian penyakit luar tentang penjelasan dari wabah. biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan
sebagai bencana non alam. (44). Teknologi kesehatan hewan adalah segala Dihapus sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu, teknik, rekayasa, dan industri di bidang kesehatan hewan
Pada UU no 41 ayat ini di hapus karena teknologi kesehatan hewan sudah tercangkup pada ayat yang lain sehingga tidak di masukan kembali.
(49). Sistem kesehatan hewan nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.
Pada UU no 41 tahun 2014 isinya lebih lengkap di bandingkan UU no 19 tahun 2009 mengenai siskeswanas dan juga lebih terperinci siapa saja yang terlibat dalam siskeswanas.
PASAL 15
(49). Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
PASAL 15
Implikasi : masyarakat yang bergerak dalam bidang peternakan lebih jelas mengenai fungsi-fungsi mereka.
Dalam pasal 15 ini hanya terdapat perubahan redaksional namun dapat (2) Pemasukan benih dan/atau bibit wajib 2. Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar merubah makna, dimana pada UU No 41 memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat tahun 2014 terdapat syarat-syarat pada ayat hewan dan peraturan perundang-undangan di (1) harus: (2) tentang pemasukan benih dan atau bibit. bidang karantina hewan serta memerhatikan a. memenuhi persyaratan mutu kebijakan pewilayahan bibit sebagaimana UU No 18 tahun 2009 pada pasal 13 ayat memenuhi persyaratan teknis dimaksud dalam Pasal 14. (3), terdapat kata yaitu” yang Kesehatan Hewan; menyelenggarakan urusan perdagangan (3) Setiap orang yang melakukan pemasukan mendapat rekomendasi dari b. bebas dari Penyakit Hewan Menular setelah benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud Menteri.” , sedangkan pada UU No 41 tahun yang dipersyaratkan oleh otoritas pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari 2014 pada pasal 13 ayat (3) terdapat menteri yang menyelenggarakan urusan
perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
veteriner;
pengurangan kata tersebut. Hal ini berarti bahwa pada UU No 41 tahun 2014, c. memenuhi ketentuan peraturan menjelaskan bahwa setiap orang yang perundangundangan melakukan pemasukan benih dan tau bibit wajib memperoleh izin dari mentri, tanpa d. di bidang karantina Hewan; dan harus menunggu rekomendasi terlebih e. memerhatikan kebijakan pewilayahan dahulu dari mentri seperti yang dijelaskan sumber pada UU sebelumnya. f. Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
PASAL 16 (1) Pengeluaran benih, bibit, dan/atau bakalan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin. (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari
3. Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri. PASAL 16 Pada UU No 18 tahun 2009 hanya terdapat 2 ayat, sedangkan UU No 41 tahun 2014 (1). Pengeluaran Benih dan/ atau Bibit dari ditambahakan 1 ayat lagi sehingga menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik 3 ayat. Pada UU No 41 tahun 2014, terdapat Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan penambahan ayat yaitu ayat 2, dimana apabila kebutuhan dalam negeri telah pemambahan ayat ini dimaksudkan untuk terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal memperjelas lagi dan meperinci lagi isi dari terjamin. ayat 1. (2). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan terhadap Benih UU No 18 tahun 2009 pada pasal 16 ayat dan/atau Bibit yang terbaik di dalam (2), terdapat kata yaitu” yang negeri. menyelenggarakan urusan perdagangan (3). Setiap Orang yang melakukan kegiatan setelah mendapat rekomendasi dari
Menteri.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib Menteri.” , sedangkan pada UU No 41 tahun memperoleh izin dari Menteri. 2014 pada pasal 16 ayat (3) terdapat pengurangan kata tersebut. Hal ini berarti bahwa pada UU No 41 tahun 2014, menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pemasukan benih dan tau bibit wajib memperoleh izin dari mentri, tanpa harus menunggu rekomendasi terlebih dahulu dari mentri seperti yang dijelaskan pada UU sebelumnya.
PASAL 18
PASAL 18
(1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong. (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. (3) Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina
(1). Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong.
Pada ayat 2 UU No 41 tahun 2014 dan UU No 18 tahun 2009, terdapat perubahan makna, dimana pada ayat 2 UU No 41 tahun 2014 membahas tentang ternak ruminansia yang produktif, sedangkan pada ayat 2 UU No 18 tahun 2009 membahas tentang ternak ruminansia betina yang tidak produktif.
(2.) Penentuan Ternak ruminansia betina yang Pada ayat 3 UU No 41 tahun 2014 dan UU tidak produktif sebagaimana dimaksud pada No 18 tahun 2009, terdapat perubahan ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan makna, dimana pada ayat 3 UU No 41 tahun Berwenang 2014 membahas tentang pemerintah juga (3). Pemerintah Daerah sesuai dengan yang ikut berperan serta adanya kata kewenangannya menyediakan dana untuk “keperluan penangkaran bibit ternak menjaring Ternak Ruminansia Betina ruminasia”, sedangkan pada ayat 3 UU No tahun 2009 membahas tentang Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat 18 dan menampung Ternak tersebut pada unit pemerintah daerah saja yang ikut berperan
produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ternak ruminansia di daerah tersebut. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana pada ayat (1) dan penjaringan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
pelaksana teknis di daerah untuk keperluan serta adanya perubahan kata dai “keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit penangkaran” menjadi “keperluan Ternak ruminansia betina di daerah tersebut. pengembangbiakan” (4). Setiap Orang dilarang menyembelih Pada UU No 41 tahun 2014 terdapat Ternak ruminansia kecil betina produktif atau penambahan 2 ayat yaitu ayat ayat (4) dan Ternak ruminansia besar betina produktif. ayat (5). (5). Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal: a. Penelitian b. Pemuliaan c. pengendalian dan Penyakit Hewan, d.
penanggulangan
ketentuan agama;
e. ketentuan adat istiadat; dan/atau f. pengakhiran per-rderitaan Hewan. (6). Setiap Orang harus menjaga populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar. (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaringan Ternak
Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri. PASAL 31
(1). Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.
(1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan. (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: pada ayat (1) dapat dilakukan: a. antarpeternak; a. antar-Peternak; b.antara peternak dan perusahaan peternakan; b. antara Peternak dan Perusahaan c. antara peternak dan perusahaan di bidang Peternakan; lain; dan c. antara Peternak dan perusahaan di d. antara perusahaan peternakan dan bidang lain; dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah d. antara Perusahaan Peternakan dan melakukan pembinaan kemitraan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya. dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kemitraan (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud usaha.
Terdapat penambahan 1 ayat pada UU No 41 Tahun 2014 yaitu pada ayat 3, dimana pada ayat ini lebih diperjelas lagi tentang kemitraan usaha, yang mana membahas lebih rinci dari ayat 2
pada ayat (2) dapat berupa: a. penyediaan sarana produksi; b. produksi; c. pemasaran; dan/atau d. permodalan atau pembiayaan. (4). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kemitraan usaha. PASAL 32
(1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong agar sebanyak mungkin warga mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budidaya masyarakat menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan pedoman budidaya ternak. Ternak yang baik. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan membina pengembangan (2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai budi dengan kewenangannya memfasilitasi dan daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak membina pengembangan budi daya yang tertentu yang mempunyai kepentingan dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu khusus.
Pada UU No 41 tahun 2014 ayat 1 terjadi perubahan makna dari UU No 18 tahun 2009, dimana pada UU No 18 tahun 2009 hanya menjelaskan tentang budidaya ternak, sedangkan pada UU No 41 tahun 2014 menjelaskan lebih lengkap pula tentang budidaya ternak yang disesuaikan dengan pedoman budidaya ternak yang baik.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai kepentingan khusus. membina dan memberikan fasilitas untuk (3). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan dengan kewenangannya membina dan badan usaha di bidang peternakan. memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan. PASAL 36
Diantara pasal 36 dan 37 disisipkan 5 pasal Pada UU No 41 tahun 2014, lebih diperjelas yaitu 36A, 36B, 36C, 36D, 36E. lagi mengenai pasal 36, sehingga (1) Pemerintah berkewajiban untuk ditambahakan pasal 36 A, 36 B, 36 C, 36 D menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan dan 36 E. pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri. (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan. (3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. (4) Pemasukan hewan atau ternak dan produk hewan dari luar negeri dilakukan apabila
produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. (5) Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau ternak dan produk hewan. PASAL 37
(1). Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk (1) Pemerintah membina dan memfasilitasi Hewan dengan mengutamakan penggunaan berkembangnya industri pengolahan produk bahan baku dari dalam negeri. hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri. (2). Pemerintah membina terselenggaranya (2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri. digunakan sebagai bahan baku industri. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana (2) dapat berupa kerja sama: dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan a. Permodalan atau pembiayaan; peraturan perundang-undangan di bidang b. pengolahan; industri, kecuali untuk hal- hal yang diatur dalam Undang-Undang ini. c. pemasaran; d. pendistribusian; dan/atau
Pada UU No 41 Tahun 2014, lebih diperjelas lagi pada ayat 2, dimana terdapat penambahan makna mengenai kerjasama kemitraan.
e. rantai pasok. (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan fasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini. PASAL 41
Diantara pasal 41 dan 42 disisipkan 2 pasal Pada UU No 41 tahun 2014, lebih yaitu pasal 41A dan 41B memperjelas lagi mengenai pasal 41, Pencegahan penyakit hewan sebagaimana sehingga ditambahakan pasal 41 A dan 41 dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan B. berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang karantina hewan. PASAL 58 (1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan,
PASAL 58
Pada ayat 1, ditambahkan dengan “bagi yang dipersyaratkan” yaitu produk hewan (1). Dalam rangka menjamin produk Hewan yang asuh sesuai dengan persyaratan. yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Pada ayat 2, ditambahkan “dan pada waktu Daerah sesuai dengan kewenangannya peredaran setelah pengawetan” karena berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemasaran produk juga perlu diperhatikan. pemeriksaan, pengujian, standardisasi, Pada ayat 4, syarat memproduksi atau sertifikasi, dan registrasi produk Hewan. memasukan produk hewan ke wilayah (2). Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian NKRI dibuat poin-poin agar lebih mudah produk Hewan berturut-turut dilakukan di
penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan. (3) Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan dilakukan terhadap produk hewan yang diproduksi di dan/ atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal. (5) Produk hewan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor. (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. (7) Untuk pangan olahan asal hewan, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
tepat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan. (3). Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan dilakukan terhadap Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
dipahami. Pada ayat 5, berisi larangan memproduksi atau memasukan produk hewan apabila tidak memnuhi syarat pada ayat (4). Ayat 6 berisi larangan pemalsuan produk hewan karena nanti produk hewan tersebut tidak asuh. Ayat 7 berisi produk hewan yang dikeluarkan dr wilayah NKRI harus asuh, ditandai dengan sertifikat.
Ayat 8 berisi pengolahan produk asal hewan (4). Produk Hewan yang diproduksi di harus sesuai dengan peraturan undangdan/atau dimasukkan ke wilayah Negara undang bagian pangan. Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai: a. sertifikat veteriner; dan b. sertifikat halal bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan. (5). Setiap Orang dilarang mengedarkan Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4). (6). Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dilarang memalsukan Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang. (7). Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor. (8). Untuk pangan olahan asal Hewan, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang pangan. PASAL 59 (1) Setiap orang yang akan memasukkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang terkait di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi: a. untuk produk hewan segar dari Menteri; atau b. untuk produk hewan olahan dari pimpinan
PASAL 59
Pasal 59 pada UU No.41 Tahun 2014 memperjelas lagi isi pasal 59 pada UU (1). Setiap Orang yang akan memasukkan No.18 Tahun 2009. produk Hewan ke daiam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari:
instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan dan/atau Menteri. (2) Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan. (3) Produk hewan olahan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan budi daya, harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri sebelum dikeluarkannya rekomendasi dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan. (4) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
a. Menteri untuk Produk Hewan segar; atau b. pimpinan lembaga bidang pengawasan obat dan makanan untuk produk pangan olahan asal hewan. (2). Produk Hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Repubtik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a harus berasal dari unit usaha Produk Hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tatacara pemasukan Produk Hewan. (3). Dalam hal produk pangan olahan asal Hewan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mempunyai risiko penyebaran Zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, Hewan, dan lingkungan budi daya, sebelum diterbitkan rekomendasi oleh pimpinan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan harus mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri. (4). Persyaratan dan tata cara pemasukan produk Hewan dari luar negeri ke dalam
(3) mengacu pada ketentuan atau kaidah internasiona l yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan kedalam wilayah Negara Kesatuan Repub lik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta
PASAL 65
PASAL 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasah, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, dan sertifikasi produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tata cara pemasukan p roduk hewan olahan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, penetapan negara dan/atau zona, unit usaha produk hewan, dan tata cara pemasukan produk hewan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), serta kesiagaan dan cara penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut Veteriner sebagaimana dengan Pasal 64 diatur mengenai Kesehatan Masyarakat dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan Peraturan pemerintah.
mengutamakan kepentingan nasional.
Pasal 65 pada UU No.41 Tahun 2014 mempersingkat isi pasal 65 pada UU No.18 Tahun 2009.
PASAL 66
Di antara Pasal 66 dan pasal 67 disisipkan 1 Pasal 66A ini ditambahkan untuk lebih (satu) pasal yakni Pasal 66A. memperjelas isi dari pasal 66, yaitu larangan (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan melakukan penganiayaan yang dapat dilakukan tindakan yang berkaitan dengan (1). Setiap Orang dilarang menganiaya merugikan. penangkapan dan penanganan; penempatan dan dan/atau menyalahgunakan Hewan yang pengandangan; pemeliharaan dan mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif. perawatan; pengangkutan; pemotongan dan (2). Setiap Orang yang mengetahui adanya pembunuhan; serta perlakuan dan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat pengayoman yang wajar terhadap hewan. (1) wajib melaporkan kepada pihak yang (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan berwenang. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi: a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi; b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya; c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan; d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas
dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan; e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan; f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiyaan, dan penyalahgunaan; dan g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan. (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. PASAL 68 1. Penyelenggaraan
kesehatan
hewan
PASAL 68 Terjadi perubahan pasal 68 karena pada UU di 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai NO 18 TAHUN 2009 kurang mendetail
2.
3.
4.
5.
6.
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan otoritas veteriner. Dalam rangka pelaksanaan otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan Siskeswanas. Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah. Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner. Otoritas veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan Siskeswanas dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping melaksanakan pengendalian dan
dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 19embilan19.
2. Dalam
menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.
Dan diantara pasal 68 dan 69 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 68A, Pasal 68B, pasal 68C, pasal 68D, dan pasal 68E.
sehingga pada UU NO 41 TAHUN 2014 lebih dijabarkan tentang tingkatan otoritas veteriner, fungsi otoritas veteriner , penyelenggaraan otoritas veteriner. Implikasi : Kurang terasa karena dipasal 68 ini lebih membahas tentang kinerja Dokter Hewan bukan peternak, namun hal ini tentunya akan berdampak pada peternakan, karena revisi UU ini mengarah pada kesehatan hewan ternak yang sudah pasti akan berimbas pada produktivitas peternakan yang ada di Negara Indonesia. Apabila perubahan pasal 68 ini berhasil maka setiap veteriner akan bekerja sesuai dengan ranahnya masing-masing sehingga hal ini akan mempermudah setiap penanganan penyakit hewan.
penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan, otoritas veteriner juga melakukan pelayanan kesehatan hewan, pengaturan tenaga kesehatan hewan, pelaksanaan 20embi reproduksi, 20embi konservasi, 20embilan veteriner, dan pengembangan kedokteran hewan perbandingan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 86 Setiap orang yang menyembelih: a. Ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rup iah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan b. Ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9
Pasal 86 - Terjadi beberapa perubahan pasal pada Setiap orang yang menyembelih: UU No 18 Tahun 2009 dan UU No 41 a. Ternak ruminansia kecil betina produktif Tahun 2014, dimana pada bab ini lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 membahas pada sanksi administratif. ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan Adapun pula beberapa pasal yang paling singkat (satu) bulan dan paling terdapat pada UU No 18 Tahun 2009, lama 6 (enam) bulan dan denda paling dihilangkan pada UU No 41 Tahun 2014. sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima - Pada pasalnya ataupun pengurangan serta juta rupiah); atau penambahan pasal-pasal lagi ini dalam b. Ternak ruminansia besar betina produktif bidang peternakan bertujuan untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 membuat ketegasan hukum kepada ayat (a) dipidana dengan pidana penjara semua orang yang berkaitan halnya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling dengan peternakan agar lebih kuat lagi
(21embilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
PASAL 91 Setiap orang yang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.00 0,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
PASAL 91 Di antara Pasal 91 dan pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 91A dan Pasal 9lB sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 91 A Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dengan memalsukan produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 91 B (1). Setiap Orang yafrg menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00
terhadap sanksi administratif yang diberikan serta ketentuan pidana berdasarkan undang-undang yang telah diperbaharui ini guna untuk mewujudkan keadilan, kebermanfaatan, kedaultan, keprofesionalan dan lain-lain terhadap hukum yang telah diberlakukan khususnya yang berkaitan dengan peternakan melalui undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan.
(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (2). Setiap Orang yang mengetahui adanya Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (l) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat I (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). PASAL 96 PASAL 96 Karena tidak adanya kejelasan mengenai Ketentuan praktik kedokteran hewan dan Dihapus dan diantara pasal 96-97 disisipkan kinerja dari Dokter Hewan yang ketentuan veteriner yang belum cukup diatur pasal 96A yang berbunyi : dicantumkan dalam undang-undang dalam Undang-Undang ini akan diatur (1) Peraturan Pemerintah mengenai pulau sehingga hal ini menjadi rancu dan sulit tersendiri dengan undang-undang. karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal dimengerti. Pada pasal ini disebutkan bahwa 36D ayat (2) harus telah ditetapkan paling aka nada undang-undang yang mengaturnya lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- namun tidak dijelaskan kapan undangUndang ini diundangkan. undang tersebut akan dibuat sementara di (2) Peraturan Pemerintah mengenai Otoritas Negara Indonesia saat ini dibutuhkan Veteriner dan Siskeswanas sebagaimana pengawasan dan peraturan yang ketat dimaksud dalam Pasal 68E harus telah mengenai hal ini sehingga pasal 96 ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung dihapus dan dibuat ayat-ayat baru yang sejak Undang-Undang ini diundangkan. mengatur kejelasan kinerja dari Kedokteran Hewan mengenai Pulau Karantina dan Otoritas Veteriner yang telah ditetapkan
paling lama 2 tahun setelah UU ini diberlakukan, dengan adanya perubahan ini implikasi bagi dunia peternakan sangat terasa karena kinerja dari Tenaga Medis seperti Kedokteran Hewan ini sudah ada alur dan kejelasan sehingga dapat segera membantu dunia peternakan dibidang kesehatan hewan ternaknya.
