No 1.
2.
UU No. 18 Tahun 1999 UU No. 2 Tahun 2017 Sistematika Undang – Undang Terdiri dari 12 Bab dan 46 Pasal Terdiri dari 14 Bab dan 106 Pasal • BAB I Ketentuan Umum • BAB I Ketentuan Umum • BAB II Asas Dan Tujuan • BAB II Asas Dan Tujuan • BAB III Usaha Jasa • BAB III Tanggung Jawab Konstruksi Dan Kewenangan • BAB IV Pengikatan Pekerjaan • BAB IV Usaha Jasa Konstruksi Konstruksi • BAB V Penyelenggaraan • BAB V Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Jasa Konstruksi • BAB VI Kegagalan Bangunan • BAB VI Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, • BAB VII Peran Masyarakat Dan Keberlanjutan • BAB VIII Pembinaan Konstruksi • BAB IX Penyelesaian • BAB VII Tenaga Kerja Sengketa Konstruksi • BAB X Sanksi • BAB VIII Pembinaan • BAB XI Ketentuan Peralihan • BAB IX Sistem Informasi • BAB XII Ketentuan Penutup Jasa Konstruksi • BAB X Peran Masyarakat • BAB XI Penyelesaian Sengketa • BAB XII Sanksi Administratif • BAB XIII Ketentuan Peralihan • BAB XIV Ketentuan Penutup Asas Jasa Konstruksi Pengaturan jasa konstruksi Penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran berlandaskan pada asas : dan keadilan, manfaat, keserasian, a. Kejujuran dan keadilan keseimbangan, kemandirian, b. Manfaat keterbukaan, kemitraan, keamanan, c. Kesetaraan dan keselamatan demi kepentingan d. Keserasian masyarakat, bangsa, dan negara e. Keseimbangan f. Profesionalitas g. Kemandirian h. Keterbukaan i. Kemitraan j. Keamanan dan Keselamatan k. Kebebasan l. Pembangunan berkelanjutan m. Wawasan lingkungan
Keterangan Perubahan sistematika Undang – Undang, dengan penambahan 2 bab dan 60 pasal
Penambahan beberapa point mengenai asas jasa konstruksi
No 3.
4.
UU No. 18 Tahun 1999 UU No. 2 Tahun 2017 Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pengaturan jasa konstruksi bertujuan Penyelenggaraan jasa konstruksi untuk : bertujuan untuk : a. Memberikan arah a. Memberikan arah pertumbuhan dan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi perkembangan jasa untuk mewujudkan struktur konstruksi untuk usaha yang kokoh, handal, mewujudkan struktur usaha berdaya saing tinggi, dan hasil yang kokoh, handal, berdaya pekerjaan jasa konstruksi yang saing tinggi, dan hasil berkualitas pekerjaan jasa konstruksi b. Mewujudkan tertib yang berkualitas penyelenggaraan pekerjaan b. Mewujudkan ketertiban konstruksi yang menjamin penyelenggaraan jasa kesetaraan kedudukan antara konstruksi yang menjamin pengguna jasa dan penyedia kesetaraan kedudukan antara jasa dalam hak dan kewajiban, pengguna jasa dan penyedia serta meningkatkan kepatuhan jasa dalam menjalankan hak pada ketentuan peraturan dan kewajiban, serta perundang – undangan yang meningkatkan kepatuhan berlaku sesuai dengan ketentuan c. Mewujudkan peningkatan peraturan perundang – peran masyarakat di bidang undangan jasa konstruksi c. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi d. Menata system Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan public dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun e. Menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik f. Menciptakan integrasi nilai tambah dari sepuluh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tanggung Jawab dan Kewenangan Belum membahas mengenai Membahas mengenai tanggung tanggung jawab dan kewenangan jawab dan kewenangan yang yang dimiliki Pemerintah Pusat, dimiliki Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah
Keterangan
Penambahan Bab dan pasal baru pada UU No.2 Tahun 2017
di bidang Jasa Konstruksi 5.
6.
7.
Kabupaten/Kota di bidang Jasa Konstruksi (BAB III Pasal 4 – 10)
Jenis Usaha Jasa Konstruksi Jenis usaha konstruksi terdiri dari Jenis usaha konstruksi meliputi : usaha perencanaan konstruksi, usaha a. Usaha jasa konsultansi pelaksanaan konstruksi, dan usaha konstruksi pengawasan konstruksi yang b. Usaha pekerjaan konstruksi masing-masing dilaksanakan oleh c. Usaha pekerjaan konstruksi perencana, pelaksana, dan pengawas terintegrasi konstruksi Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha • Usaha perencanaan konstruksi • Sifat usaha jasa konsultansi memberikan layanan jasa konstruksi : umum dan perencanaan meliputi : rangkaian spesialis. kegiatan dari studi pengembangan • Klasifikasi usaha jasa sampai dengan penyusunan konsultansi konstruksi meliputi document kontrak kerja konstruksi. arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, dan arsitektur lanskap • Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa dan perencanaan wilayah. pelaksanaan meliputi : rangkaian • Layanan usaha jasa konsultansi kegiatan dari penyiapan lapangan konstruksi bersifat umum : sampau dengan penyerahan hasil pengkajian, perencanaan, akhir pekerjaan konstruksi. perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen • Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa penyelenggaraan konstruksi. pengawasan meliputi : pengawasan • Layanan usaha jasa konsultansi baik keseluruhan maupun sebagian konstruksi bersifat spesialis : pekerjaan pelaksanaan muai dari survey, pengujian teknis, penyiapan lapangan sampai dan/atau analisis. penyerahan hasil akhir konstruksi. Bentuk dan Kualifikasi Usaha • Bentuk usaha perseorangan selaku • Usaha jasa konstruksi berbentuk pelaksana hanya dapat usaha perseorangan atau badan melaksanakan pekerjaan konstruksi usaha, baik berbadan hukum yang beresiko kecil, teknologi maupun tidak. sederhana, biaya kecil • Kualifikasi usaha bagi badan usaha : kecil, menengah, besar; • Bentuk usaha perseorangan selaku perencana hanya dapat dinilai berdasarkan penjualan melaksanakan pekerjaan sesuai tahunan, kemampuan keuangan, bidang keahliannya. ketersediaan tenaga kerja konstruksi, kemampuan • Pekerjaan beresiko besar dan/atau penyediaan peralatan konstruksi beteknologi tinggi dan/atau biaya besar hanya dapat dilaksanakan • Kualifikasi usaha menentukan oleh badan usaha berbentuk batasan kemampuan dan perseroan terbatas atau badan segmentasi pasar usaha. usaha asing yang dipersamakan.
Penambahan sifat, dan klasifikasi usaha, serta penambahan layanan usaha berdasarkan sifat usaha tersebut
8.
Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi Belum membagi segmentasi pasar Segmentasi pasar jasa konstruksi jasa konstruksi secara jelas dibagi secara jelas berdasarkan bentuk dan kualifikasi usaha jasa konstruksi (Pasal 21 – 25) 9. Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan Jasa Konstruksi Perencana, pelaksana, dan pengawas • Setiap usaha perseorangan Penambahan konstruksi berbentuk badan usaha usaha wajib memiliki Tanda Daftar persyarata harus : jasa konstruksi bagi Usaha Perseorangan a. Memenuhi ketentuan tentang • Setiap badan usaha wajib usaha perseorangan perizinan usaha bidang jasa memiliki Izin Usaha dan konstruksi Sertifikat Badan Usaha b. Memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi 10. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Usaha Perseorangan Jasa Konstruksi Asing Belum membahas mengenai Membahas mengenai kewajiban Penambahan bagian kewajiban badan usaha jasa badan usaha jasa konstruksi asing dan pasal baru pada konstruksi asing atau usaha atau usaha perseorangan asing UU No.2 Tahun perseorangan asing yang melakukan yang melakukan usaha di wilayah 2017 usaha di wilayah Indonesia Indonesia 11. Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi • Usaha perencanaan dan • Pengembangan jenis usaha jasa pengawasan konstruksi konstruksi dapat dilakukan dikembangkan ke arah usaha yang melalui usaha penyediaan bersifat umum dan spesialis bangunan gedung dan usaha peyediaan bangunan sipil • Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang • Usaha penyediaan bangunan bersifat umum dan spesialis, dan dibiayai melalui investasi yang perseorangan yang bersumber dari pemerintah berketerampilan kerja pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan/atau masyarakat • Pengembangan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan melalui peningkatan akses terhadap sumber pendanaan serta kemudahan persyaratan dalam pendanaan • Pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk mengatasi resiko yang timbul dan tanggung jawab hokum kepada pihak dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan
12. Pengembangan Usaha Berkelanjutan Belum membahas mengenai • Pengembangan usaha pengembangan usaha berkelanjutan, berkelanjutan bertujuan : pengembangan usaha dan tanggung a. Meningkatkan tata kelola jawab hukum kepada pihak lain telah usaha yang baik disebutkan dalam pengembangan b. Memiliki tanggung jawab usaha jasa konstruksi professional termasuk tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat • Pengembangan usaha berkelanjutan diselenggarakan oleh asosiasi badan usaha jasa konstruksi 13. Pihak dalam pekerjaan konstruksi • Pihak dalam pekerjaaan konstruksi • Pihak dalam pekerjaan : pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi : pengguna jasa dan penyedia jasa • Pengguna jasa dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan • Pengguna jasa dan penyedia kepentingannya dalam pekerjaan jasa terdiri atas orang konstruksi perseorangan atau badan • Pengguna jasa harus memiliki • Tidak membahas mengenai kemampuan membayar biaya jasa kemampuan membayar biaya konstruksi yang didukung dengan jasa konstruksi pengguna jasa dokumen pembuktian dari lembaga • Tidak membahas mengenai perbankan dan/atau lembaga layanan jasa yang dilakukan keuangan bukan bank penyedia jasa • Layanan jasa dilakukan oleh tiaptiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi 14. Pemilihan Penyedia Jasa • Pemilihan yang didasarkan atas • Pemilihan Penyedia Jasa persaingan yang sehat dilakukan menggunakan sumber secara umum, terbatas, ataupun pembiayaan dari keuangan langsung. Dalam pelelangan umum Negara dilakukan dengan cara setiap penyedia jasa yang tender atau seleksi, pengadaan memenuhi kualifikasi yang secara elektronik, penunjukan diminta dapat mengikutinya. langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan • Pemilihan penyedia jasa harus ketentuan peraturan perundangmempertimbangkan kesesuaian undangan. bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta • Pemilihan Penyedia Jasa dan kinerja penyedia jasa. penetapan Penyedia Jasa dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara bidang usaha dan ruang
lingkup pekerjaan, kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja, kinerja Penyedia Jasa, pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis. 15. Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak kerja konstruksi sekurang- Kontrak Kerja Konstruksi paling kurangnya harus mencakup uraian sedikit harus mencakup uraian mengenai : mengenai: a. para pihak, yang memuat secara a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak; jelas identitas para pihak; b. rumusan pekerjaan, yang b. rumusan pekerjaan, memuat memuat uraian yang jelas dan rinci uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pekerjaan, harga satuan, pelaksanaan; lumsum, dan batasan waktu c. masa pertanggungan dan/atau pelaksanaan; pemeliharaan, yang memuat c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu tentang jangka waktu pertanggungan dan/atau pelaksanaan dan pemeliharaan pemeliharaan yang menjadi yang menjadi tanggung jawab tanggung jawab penyedia jasa; Penyedia Jasa; d. tenaga ahli, yang memuat d. hak dan kewajiban yang ketentuan tentang jumlah, setara, memuat hak Pengguna klasifikasi dan kualifikasi tenaga Jasa untuk memperoleh hasil ahli untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konstruksi dan konstruksi. kewajibannya untuk memenuhi e. hak dan kewajiban, yang ketentuan yang diperjanjikan, memuat hak pengguna jasa untuk serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan memperoleh informasi dan konstruksi serta kewajibannya imbalan jasa serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang melaksanakan layanan Jasa diperjanjikan serta hak penyedia Konstruksi; jasa untuk memperoleh informasi e. penggunaan tenaga kerja dan imbalan jasa serta konstruksi, memuat kewajiban kewajibannya melaksanakan mempekerjakan tenaga kerja pekerjaan konstruksi. konstruksi bersertifikat; f. cara pembayaran, yang memuat f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan Pengguna Jasa dalam pembayaran hasil pekerjaan melakukan pembayaran hasil konstruksi; layanan Jasa Konstruksi, g. cidera janji, yang memuat termasuk di dalamnya jaminan ketentuan tentang tanggung jawab atas pembayaran; dalam hal salah satu pihak tidak g. wanprestasi, memuat melaksanakan kewajiban ketentuan tentang tanggung
sebagaimana diperjanjikan; h. penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; i. pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak; j. keadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. k. kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan; l. perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial; m. aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.
jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan; h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak; j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak; k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan; l. pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial; m. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian; n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan; o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab
hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. 16. Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa Belum diatur untuk wajib Dalam penyelenggaraan Jasa menyerahkan hasil pekerjaannya Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. 17. Pembiayaan Jasa Konstruksi Tidak diatur secara spesifik tentang Diatur dengan cukup jelas dan pembiayaan jasa konstruksi rinci 18. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Tidak diatur secara spesifik tentang Diatur dengan cukup jelas dan Penambahan standar keamanan, keselamatan, rinci baru kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi 19. Kegagalan Bangunan • Pengguna jasa dan penyedia jasa • Dalam hal penyelenggaraan wajib bertanggung jawab atas Jasa Konstruksi tidak kegagalan bangunan. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan • Kegagalan bangunan yang menjadi Keberlanjutan, Pengguna Jasa tanggung jawab penyedia jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat ditentukan terhitung sejak menjadi pihak yang penyerahan akhir pekerjaan bertanggung jawab terhadap konstruksi dan paling lama10 Kegagalan Bangunan. (sepuluh) tahun. Bangunan • Kegagalan bangunan ditetapkan • Kegagalan ditetapkan oleh penilai ahli. oleh pihak ketiga selaku penilai ahli. • Penilai ahli ditetapkan oleh Menteri. • Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan. 20. Penilai Ahli Tidak diatur secara spesifik tentang Diatur dengan cukup jelas dan
bab
penilai ahli rinci 21. Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan Tidak diatur secara spesifik tentang Diatur dengan cukup jelas dan jangka waktu dan rinci pertanggungjawaban kegagalan bangunan 22. Tenaga Kerja Konstruksi Tidak diatur secara spesifik tentang Diatur dengan cukup jelas dan tenaga kerja konstruksi rinci 23. Peran Masyarakat Diatur dengan cukup jelas dan rinci Tidak diatur secara spesifik tentang peran masyarakat 24 Pembinaan Pemerintahan melakukan pembinaan Pemerintahan melakukan dalam bentuk pengaturan, pembinaan dalam bentuk pemberdayaan, dan pengawasan penetapan pedoman, penyelenggaraan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, penyelenggaraan pemberdayaan. 25 Penyelesaian Sengketa Sengketa yang terjadi dalam Kontrak • Sengketa yang terjadi Kerja Konstruksi dalam Kontrak Kerja diselesaikan dengan prinsip dasar Konstruksi diselesaikan musyawarah untuk dengan prinsip dasar mencapai kemufakatan. musyawarah untuk mencapai kemufakatan. • Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. mediasi; b. konsiliasi; dan c. arbitrase.
26
27
Sanksi • Tidak diatur secara spesifik tentang sanski pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi • Menjelaskan tentang akibat, hukuman, dan denda akibat sanksi Ketentuan Peralihan • Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
•
•
Penambahan baru
bab
Penambahan baru
bab
Penambahan baru
bab
Mengatur secara spesifik Perbedaan tentang sanksi pihak-pihak bab yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi Tidak menjelaskan tentang akibat, hukuman, dan denda akibat sanksi
Lembaga yang berdasarkan
dibentuk peraturan
judul
28
mengatur kegiatan jasa konstruksi yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dinyatakan tetap berlaku sampai diadakali peratuan pelaksanaan yang baru UU ini. • Penyedia jasa yang telah memperoleh perizinan sesuai dengan bidang usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun menyesuaikan dengan ketentuan UU ini, terhitung sejak diundangkannya. Ketentuan Penutup • Penyedia jasa yang telah memperoleh perizinan sesuai dengan bidang usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU ini, terhitung sejak diundangkannya. • UU ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya.
pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833), tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam UU ini. •
•
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan. UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
