Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

5/17/2018

Ana lisis Pe nga r uh Pe nge lua ra n Pe me r inta h Te rha da p Inde ks Pe mba nguna n Ma nusia - slide pdf.c om

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar periode 1996-2011

SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Oleh :

BILAL A. WAHID A11108268

JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2012

http://slide pdf.c om/re a de r/full/a na lisis-pe nga r uh-pe nge lua ra n-pe me r inta h-te rha da p-inde ks-pe mba nguna n-ma nusia

1/95

5/17/2018


Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar periode 1996-2011

OLEH

BILAL

A. W A H I D

A111 08 268

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar Mengetahui

Pembimbing I

DR. H. Madris,DPS.,M.Si NIP. 196012311 988111 002

Pembimbing II

DR. Paulus Uppun, SE., M.Si NIP. 195612311 985031 015


2/95

5/17/2018


KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil’alamin, Puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan

rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehinggah penyusunan skripsi yang berjudul “ Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar periode 1996-2011”

dapat terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama penyusunan skripsi ini telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Prof. DR. Muhammad Ali, MS., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnjs Universitas Hasanuddin. 2. Ibu Prof. DR. Hj. Rahmatiah, MA., dan Ibu Hj. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA., Selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Imu Ekonomi. 3. Bapak DR. H. Madris,DPS.,M.Si, Selaku Penasehat Akademik dan selaku pembimbing I dan Bapak DR. Paulus Uppun, SE., MSi., selaku Pembimbing II, yang dengan sabar meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis terutama dalam penyelesaian skripsi ini. 4. Ibu Fatmawati SE., MSi., , Bapak Hamrullah, SE., MSi., serta Bapak Husain Badawing, SE., MSi., selaku Dosen penguji yang telah memberikan masukan, saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini


3/95

5/17/2018


5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan. 6. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Ekonomi: Pak Parman, Ibu Ros, serta Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin : Pak Safar, Pak Budi, Pak Asmari, Pak Ical, Pak Adrian, dll., yang senantiasa membantu dalam hal administrsi. 7. Seluruh Pegawai dan Karyawan: BPS Prov. Sulawesi Selatan, BPS Kota Makassar, yang telah memberikan data serta banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini Masih

banyak

pihak

yang

berperan

dalam

membantu

penulis

menyelesaikan skripsi ini. Kalaupun penulis belum sempat menyebutkan namanya satu per satu, itu tidak mengurangi penghargaan penulis kepada mereka. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, izinkanlah penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Segala masukan, kritik serta saran dari pembaca yang bersifat

membangun

tentunya

akan

sangat

diharapkan

demi

perbaikan

kedepannya. Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan sedikit ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita

Makassar, Mei 2012

Penulis


4/95

5/17/2018


Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………. 1 1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………. 6 1.3 Tujuan dan Manfaat………………………………………………. 7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep - konsep pembangunan…………………………………. 9 2.2 Pengertian pertumbuhan ekonomi……………………………….. 21 2.2.1 Teori – teori pertumbuhan ekonomi ……………………… 23 2.2.1.1. Teori Pertumbuhan Klasik ……….…………………… 23 2.2.1.2. Teori Pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar ………..

25

2.2.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan ………….

26

2.3 Pengertian Pengeluaran Pemerintah ………………………...…… 27 2.3.1. Pengeluaran Rutin ………………………………………… 27 2.3.2. Pengeluaran Pembangunan

…………………………...… 27

2.3.3. Pandangan – pandangan terhadap pengeluaran pemerintah

……………………………... 28

2.3.3.1 Pandangan W.W. Rostow dan Musgrave ……………… 29 2.3.3.2 Pandangan Keynes …….………………………………. 30 2.4 Indeks Pembangunan Manusia

………………………….….. 30

2.4.1 Definisi Pembangunan Manusia dan Pengukurannya …..... 30 2.4.2 Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya …..…………………… 34 2.4.2.1 Indeks Harapan Hidup

..……………………………. 36

2.4.2.2 Indeks Pengetahuan

……………..………………. 36


5/95

5/17/2018


2.4.2.3 Indeks Hidup Layak

………...………………….... 37

2.5 Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap ……………………………………... 37 Pertumbuhan ekonomi 2.5.1 Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi …. 38 2.5.2 Pengaruh Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi …… 42 2.5.3 Pengaruh belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi ……………………………………. 45 2.6 Hubungan Pertumbuhan ekonomi terhadap HDI ………………… 46 ……………………………………. 47

2.7 Kerangka pemikiran 2.8 Hipotesis

……….……………………………………………. 48

BAB III METODE PENELITIAN. 3.1 Jenis dan Sumber Data ………………………………………….. 49 3.2 Metode Pengumpulan Data ……………………………………. 50 3.3 Jenis Penelitian…………………………………………………… 50 3.4 Metode Analisis

……………………………………………. 50

3.5 Defenisi Operasional Variable

……………………………. 54

3.6 Rancangan Pengujian Hipotesis

……………………………. 56

3.6.1 Analisis koefesien determinasi ……...……………………

56

3.6.2 Uji F Statik ……………………………………………….

57

3.6.3 Uji T statistik …..………………………………………….

57

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Kota Makassar ……………………………… 58 4.1.1 Kondisi Geografis Kota Makassar ……………………….

58

4.2 Perekonomian dan Kependudukan ………………………….….

59

4.2.1 Pengeluaran Pemerintah ………………………………….. 59 4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi …………………….……………… 63 4.2.3 Kependudukan dan IPM ………………………………….


67

6/95

5/17/2018


……………………………………. 71

4.3 Analisis Data

4.3.1 Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB ………………... 71 4.3.1.1 hubungan belanja sektor pendidikan terhadap PDRB …. 72 4.3.1.2 hubungan belanja sektor kesehatan terhadap PDRB …. 73 4.3.1.3 hubungan belanja rutin (belanja pegawai) ……………………………... 74

terhadap PDRB

4.3.1.4 hubungan desentralisasi terhadap PDRB ……………… 74 4.3.2 Pengeluaran Pemerintah dan PDRB terhadap IPM ………. 75 4.3.2.1 hubungan langsung belanja sektor pendidikan terhadap IPM ……………………………… 76 4.3.2.2 hubungan langsung belanja sektor kesehatan terhadap IPM ……………………………….. 77 4.3.2.3 hubungan langsung belanja rutin terhadap IPM.……… 78 4.3.2.4 hubungan langsung PDRB terhadap IPM …………….. 78 4.3.2.3 hubungan langsung Desentralisasi terhadap IPM …….

79

4.3.3 Pengaruh total pengeluaran Pemerintah terhadap IPM …... 80 4.4 Uji F Statistik

…………………………………………….. 81

4.5 Uji t Statistik ……………………………………………………... 81 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan

……………………………………

84

5.2 Keterbatasan Penelitian

……………………………………

84

5.3 Saran

……………………………………………. 85

Daftar Pustaka

……………………….……………………. 87


7/95

5/17/2018


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah banyak yang terjadi setelah runtuhnya orde baru, perombakan sedikit demi sedikit mulai dilakukan, mulai dari sistem politik, sosial dan ekonomi. Banyak hal yang menarik yang memperlihatkan perubahan tersebut. Sebut saja salah satunya adalah perubahan sistem pembangunan di Indonesia yang pada masa orde baru disebut dengan sentralisasi dan dimana pada saat ini diubah menjadi desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah bagaimana setiap daerah mampu mengelola anggaran pembangunan serta seluruh aspek ekonomi secara mandiri. Pengelolaan mandiri menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengelola penerimaan daerah secara efektif guna memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Pengelolaan dana daerah meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), Pendapayan Asli Daerah (PAD) dan lain sebagainya sebagai bentuk penerimaan daerah. Sidik (2002) mengatakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan

pelayanan di sektor publik, maka mereka

harus didukung sumber-sumber keuangan

yang memadai baik berasal dari


8/95

5/17/2018


Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini kemudian menjadi penerimaan pemerintah daerah dan akan dialokasikan untuk pengeluaran daerah guna membangun pertumbuhan ekonomi daerah masing – masing. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah atau lebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik, menjadi subyek penting untuk dianalisis dan diperdebatkan. Kontroversi utama adalah dapatkan sektor publik

dalam jangka panjang dapat menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Secara umum gambaran pengeluaran publik, yaitu infrastruktur fisik atau human capital, dapat mempertinggi pertumbuhan tetapi keuangan khususnya pengeluaran dapat memperlambat pertumbuhan. Secara umum dampaknya tergantung dari trade-off antara pengeluaran publik yang produktif dan effects pajak yang bersifat distorsif. Fakta

menunjukkan

bahwa

pertama, hubungan

antara

pengeluaran

pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten, bisa positif atau negatif. Hasil dan bukti berbeda di negara maupun di daerah. Folster dan Henrekson (1999) berargumen bahwa hubungannya negatif, sementara Agell et al (1999) menemukan hubungan yang tidak signifikan. Kedua, sifat dari dampak pengeluaran publik akan tergantung kondisinya. Mengikuti Barro (1990), kontribusi

pengeluaran

yang produktif positif

sebaliknya

untuk pengeluaran

yang

tidak

terhadap

produktif.


pertumbuhan,

dan

Akhirnya tidak

ada

9/95

5/17/2018


pernyataan

mengenai

arah hubungan

antara

pengeluaran

pemerintah dan

pertumbuhan ekonomi (Folster dan Henrekson, 1999). Argumentasi yang lain juga datang dari adanya kenyataan bahwa hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan datang dari data panel di negara yang berbeda dengan karateristik yang berbeda pula (Ghali, 1998. Olehnya itu dalam kajian yang lebih mendalam akan membahas tentang pengaruh pengeluaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah Makassar. Dalam pengeluaran daerah tentunya banyak hal yang akan menjadi pembahasan, baik belanja rutin serta pembiayaan operasional dan pemeliharaan dan pengeluaran – pengeluaran lainnya. Untuk itu dalam melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah haruslah kita melihat alokasi pengeluaran daerahnya, apakah pengeluaran itu efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, kita dapat melihat salah satu alokasi yang paling besar terdapat pada sektor belanja pegawai, sehingga variable belanja pegawai menjadi salah satu indikator untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dimana faktor produksi itu terdiri dari empat bagian yaitu : Sumber daya Alam, tenaga kerja, modal serta ilmu pengetahuan dan teknologi, maka saya juga akan menarik indikator lain dalam melihat seberapa besar pengaruh indikator tersebut dalam pertumbuhan ekonomi, saya akan melihat dari aspek tenaga kerjanya, pun yang menjadi indikator dalam alokasi pengeluaran pemerintah yang terkait dengan sektor tenaga kerja yang akan dibahas pada alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan.


10/95

5/17/2018


Diluar hal tersebut dalam tulisan ini juga akan membahas tentang pengaruh indikator tersebut terhadap Human Develoment Indeks (HDI) atau yang sering disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagaimana yang dijelaskan bahwa tujuan suatu negara bukan hanya sekedar dari pertumbuhan ekonomi semata melainkan pembangunan manusia juga menjadi aspek pentingnya. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (United Nation Development Programme, UNDP) .

Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: pertama, banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Kedua, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti: penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia. Elemen-elemen pembangunan manusia secara tegas menggaris bawahi sasaran yang ingin dicapai, yaitu hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan dan dapat menikmati hidup secara layak. Ini berarti pembangunan manusia


11/95

5/17/2018


bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat. Karena itu, manusia merupakan sentral dari proses pembangunan tersebut (Laila Nagib). Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. (United Nation Development Programme, UNDP, 1990). Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh pemenang Nobel India Amartya Sen dan Mahbub Ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. UNDP dalam

model

pembangunannya,

menempatkan

manusia

sebagai titik sentral dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini pembangunan manusia tidak lah lepas dari pertumbuhan ekonomi, sebagian pendapat berkeyakinan akan pemikiran yang berkesimpulan bahwa hampir semua menganggap pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi, seperti tercermin dalam tujuan pembangunan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari investasi yang berarti tergantung dari jumlah


12/95

5/17/2018


modal dan teknologi yang ditanam dan dikembangkan dalam masyarakat. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno,2000). Dari hasil penelitian Ramirez dkk (1998) dengan data cross-country (1970-1992),

menemukan

adanya

hubungan

positif

yang

kuat

antara

pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial dan pendidikan terbukti pula mempunyai peran penting sebagai penghubung yang menentukan kekuatan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, sedangkan tingkat investasi dan distribusi pendapatan adalah penguat hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi turut memberi andil dalam memperkuat pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas, menarik diteliti mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi di Makassar pada periode 1995-2009 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kita rumuskan

permasaalahan

dalam penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

baik secara langsung maupun

melalui pertumbuhan ekonomi.


13/95

5/17/2018


1.3 Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Makassar periode 1995-2009. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai bahan masukan atau informasi kepada para pengambil kebijakan pada pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah serta instansi terkait dalam menentukan langkah-langkah kebijakan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Serta sebagai bahan referensi dan pembanding bagi para peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dengan memasukkan determinan atau variabel – variabel lain yang turut mempengaruhi dan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).


14/95

5/17/2018


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam UUD negara republik Indonesia tersirat secara jelas tujuan negara ini dalam alinea ke empat UUD 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesioa, memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadlian sosial. Maka olehnya itu negara bertanggung jawab penuh terhadap kondisi negeri ini. Salah satu tujuan negara RI sebagai landasan yang merumuskan sehingga penelitian ini dilakukan. Yang pertama adalah memajukan kesejahteraan umum, Tujuan tersebut merupakan tujuan salalh satu tujuan negara yang ideal, namun tujuan tersebut tidak memperlihatkan secara langsung bagaimana memajukan kesejahteraan umum tersebut, hal ini disebabkan karena tidak ada indikator yang jelas dalam mengawal tujuan tersebut. Dimana kemudian berdasarkan hasil – hasil penelitian terdahulu maka indikator yang akan digunakan dalam melihat kesejahteraan umum akan berdasarkan atas penelitian UNDP dimana tingkatan kesejahteraan akan dilihat melalui standar HDI ( Human Development Indeks) atau IPM ( Indeks Pembangunan Manusia).

Selanjutnya tujuan negara yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana penafsiran tujuan tersebut sangatlah luas. Adapun tujuan tersebut ditiitik beratkan pada potensi tujuan dalam sektor pendidikan dalam hal ini seberapa besar pengaruh pemerintah dalam sektor pendidikan dimana yang dititik


15/95

5/17/2018


beratkan adalah pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan. Dimana pengeluaran yang ideal yang telah dijanjikan pemerintah adalah sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah, maka dari itu tentulah pengeluaran pemerintah sangat berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Namun sangat ironis ketika tingkat pengeluaran itu tidak kunjung dicapai karena satu dan lain hal. Dimana tingkat pengeluaran pemerintah yang tertinggi yang pernah dikucurkan dalam beberapa tahun terakhir ini berkisar 12% belum lagi ditambah pengaruh budaya pendidikan yang kemudian terkontaminasi oleh LIBERALISASI pendidikan. Yang kemudian sektor pendidikan akan diambil alih oleh

pihak swasta

yang kemudian

tidak

lagi memperlihatkan peran

pemerintahdalam pengelolaan sistem pendidikan negara, sedangkan banyak rakyat Indonesia yang kemudian tidak mampu untuk bersekolah karena tuntutan biaya pendidikan yang relatif mahal. Olehnya itu pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan sangatlah penting. Dan hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap konsep pembangunan yang dicanangkan oleh negara itu sendiri.

2.1 Konsep-konsep Pembangunan

Pembangunan menurut literatur-literatur ekonomi pembangunan seringkali didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Dari pandangan itu lahir konsep-konsep mengenai pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi. Teori mengenai pertumbuhan ekonomi dapat ditelusuri setidak-tidaknya sejak abad ke-18. Menurut Adam Smith (1776) proses pertumbuhan dimulai


16/95

5/17/2018


apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (division of labor). Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Adam Smith juga menggarisbawahi pentingnya skala ekonomi. Dengan meluasnya pasar, akan terbuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith muncul pemikiran-pemikiran yang berusaha mengkaji batas-batas pertumbuhan (limits to growth) antara lain Malthus (1798) dan Ricardo (1917). Setelah Adam Smith, Malthus, dan Ricardo yang disebut sebagai aliran klasik, berkembang teori pertumbuhan ekonomi modern dengan berbagai variasinya yang pada intinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang menekankan pentingnya akumulasi modal (physical capital formation) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (human capital). Salah satu pandangan yang dampaknya besar dan berlanjut hingga sekarang adalah model pertumbuhan yang dikembangkan oleh Harrod (1948) dan Domar (1946). Pada intinya model ini berpijak pada pemikiran Keynes (1936) yang menekankan pentingnya aspek permintaan dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Dalam model Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh dua unsur pokok, yaitu tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas modal

(capital output ratio).

Agar dapat tumbuh secara

berkelanjutan, masyarakat dalam suatu perekonomian harus mempunyai tabungan yang merupakan sumber investasi. Makin besar tabungan, yang berarti makin besar investasi, maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya,


17/95

5/17/2018


makin rendah produktivitas kapital atau semakin tinggi capital output ratio, makin rendah pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan Harrod-Domar yang memberikan tekanan kepada pentingnya peranan modal, Arthur Lewis (1954) dengan model surplus of labor nya memberikan tekanan kepada peranan jumlah penduduk. Dalam model

ini diasumsikan terdapat penawaran tenaga kerja yang sangat elastis. Ini berarti para pengusaha dapat meningkatkan produksinya dengan mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak tanpa harus menaikkan tingkat upahnya. Meningkatnya pendapatan yang dapat diperoleh oleh kaum pemilik modal akan mendorong investasi-investasi baru karena kelompok ini mempunyai hasrat menabung dan menanam modal (marginal propensity to save and invest) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kaum pekerja. Tingkat investasi yang tinggi pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu berkembang sebuah model pertumbuhan yang disebut neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik mulai memasukkan unsur teknologi yang

diyakini akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Solow, 1957). Dalam teori neoklasik, teknologi dianggap sebagai faktor eksogen yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh semua negara di dunia. Dalam perekonomian yang terbuka, di mana semua faktor produksi dapat berpindah secara leluasa dan teknologi dapat dimanfaatkan oleh setiap negara, maka pertumbuhan semua negara di dunia akan konvergen, yang berarti kesenjangan akan berkurang. Teori pertumbuhan selanjutnya mencoba menemukan faktor-faktor lain di luar modal dan tenaga kerja, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu


18/95

5/17/2018


teori berpendapat bahwa investasi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Menurut Becker (1964) peningkatan produktivitas tenaga kerja ini dapat didorong melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan derajat kesehatan. Teori human capital ini selanjutnya diperkuat dengan berbagai studi empiris, antara lain untuk Amerika Serikat oleh Kendrick (1976). Selanjutnya, pertumbuhan yang bervariasi di antara negara-negara yang membangun melahirkan pandangan mengenai teknologi bukan sebagai faktor eksogen, tapi sebagai faktor endogen yang dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel kebijaksanaan (Romer, 1990). Sumber pertumbuhan dalam teori endogen adalah meningkatnya stok pengetahuan dan ide baru dalam perekonomian yang mendorong tumbuhnya daya cipta dan inisiatif yang diwujudkan dalam kegiatan inovatif dan produktif. Ini semua menuntut kualitas sumber daya manusia yang meningkat. Transformasi pengetahuan dan ide baru tersebut dapat terjadi melalui kegiatan perdagangan internasional, penanaman modal, lisensi, konsultasi, komunikasi, pendidikan, dan aktivitas R & D. Mengenai peran perdagangan dalam pertumbuhan, Nurkse (1953) menunjukkan bahwa perdagangan merupakan mesin pertumbuhan selama abad ke-19 bagi negara-negara yang sekarang termasuk dalam kelompok negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Pada abad itu kegiatan industri yang termaju terkonsentrasi di Inggris. Pesatnya perkembangan industri dan pertumbuhan penduduk di Inggris yang miskin sumber alam telah meningkatkan permintaan bahan baku dan makanan dari negara-negara yang tersebut di atas. Dengan


19/95

5/17/2018


demikian, pertumbuhan yang terjadi di Inggris menyebar ke negara lain melalui perdagangan internasional. Kemudian kita lihat bahwa kemajuan ekonomi di negara-negara industri baru yang miskin sumber alam di belahan kedua abad ke-20, seperti Korea, Taiwan, Hongkong, dan Singapura, juga didorong oleh perdagangan internasional. Dalam kelompok teori pertumbuhan ini ada pandangan yang penting yang dianut oleh banyak pemikir pembangunan, yaitu teori mengenai tahapan pertumbuhan. Dua di antaranya yang penting adalah dari Rostow (1960) dan Chenery-Syrquin (1975). Menurut Rostow, transformasi dari negara yang terkebelakang menjadi negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap pembangunan yang dilalui oleh semua negara. Rostow mengemukakan lima tahap yang dilalui oleh suatu negara dalam proses pembangunannya; yaitu tahap Traditional Society, Preconditions for Growth, The Take-off, The Drive to Maturity, dan The Age of High Mass Consumption. Menurut pemikiran H.B. Chenery dan M. Syrquin (1975), yang

merupakan

pengembangan

pemikiran

dari

Collin

Clark

dan

Kuznets,

perkembangan perekonomian akan mengalami suatu transformasi (konsumsi, produksi dan lapangan kerja), dari perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian menjadi didominasi oleh sektor industri dan jasa. Pandangan-pandangan yang berkembang dalam teori-teori pembangunan terutama di bidang ekonomi memang mengalir makin deras ke arah manusia (dan dalam konteks plural ke arah masyarakat atau rakyat) sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan (subjek dan objek sekaligus). Salah


20/95

5/17/2018


satu harapan atau anggapan dari pengikut aliran teori pertumbuhan adalah bahwa hasil pertumbuhan akan dapat dinikmati masyarakat sampai di lapisan yang paling bawah. Namun, pengalaman pembangunan dalam tiga dasawarsa (1940-1970) menunjukkan bahwa yang terjadi adalah rakyat di lapisan bawah tidak senantiasa menikmati cucuran hasil pembangunan seperti yang diharapkan itu. Bahkan di banyak negara kesenjangan sosial ekonomi makin melebar. Hal ini disebabkan oleh karena meskipun pendapatan dan konsumsi makin meningkat, kelompok masyarakat yang sudah baik keadaannya dan lebih mampu, lebih dapat memanfaatkan kesempatan, antara lain karena posisinya yang menguntungkan , sehingga akan memperoleh semua atau sebagian besar hasil pembangunan. Dengan demikian, yang kaya makin kaya dan yang miskin tetap miskin bahkan dapat menjadi lebih miskin. Cara pandang di atas mendominasi pemikiran-pemikiran pembangunan (mainstream economics) dekade 50-an dan 60-an dengan ciri utamanya bahwa

pembangunan adalah suatu upaya terencana untuk mengejar pertumbuhan ekonomi agregat. Dan, harus pula disadari bahwa pemikiran semacam ini masih banyak pengikut dan pendukungnya sampai saat ini walaupun bukti-bukti empiris dan uji teoritis menunjukkan bahwa trickle down effect tidak pernah terwujud khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, berkembang berbagai pemikiran untuk mencari alternatif lain terhadap paradigma yang semata-mata memberi penekanan kepada pertumbuhan. Maka berkembang kelompok pemikiran yang disebut sebagai paradigma pembangunan sosial yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan


21/95

5/17/2018


pembangunan yang lebih berkeadilan. Salah satu metode yang umum digunakan dalam menilai pengaruh dari pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah dengan mempelajari distribusi pendapatan. Pembagian pendapatan berdasarkan kelas-kelas pendapatan dapat diukur dengan menggunakan kurva Lorenz atau indeks Gini. Selain distribusi pendapatan, dampak dan hasil

pembangunan juga dapat diukur dengan melihat tingkat kemiskinan di suatu negara. Berbeda dengan distribusi pendapatan yang menggunakan konsep relatif, analisis mengenai tingkat kemiskinan menggunakan konsep absolut atau kemiskinan absolut. Meskipun pembangunan harus berkeadilan, disadari bahwa pertumbuhan tetap penting. Upaya untuk memadukan konsep pertumbuhan dan pemerataan merupakan tantangan yang jawabannya tidak henti-hentinya dicari dalam studi pembangunan. Sebuah model, yang dinamakan pemerataan dengan pertumbuhan atau redistribution with growth (RWG) dikembangkan berdasarkan suatu studi yang disponsori oleh Bank Dunia pada tahun 1974 (Chenery, et.al., 1974). Ide dasarnya adalah pemerintah harus mempengaruhi pola pembangunan sedemikian rupa sehingga produsen yang berpendapatan rendah (yang di banyak negara berlokasi di perdesaan dan produsen kecil di perkotaan) akan mendapat kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan secara simultan menerima sumber ekonomi yang diperlukan. Masih dalam rangka mencari jawaban terhadap tantangan paradigma keadilan dalam pembangunan, berkembang pendekatan kebutuhan dasar manusia atau basic human needs (BHN) (Streeten et al., 1981).


22/95

5/17/2018


Strategi BHN disusun untuk menyediakan barang dan jasa dasar bagi masyarakat miskin, seperti makanan pokok, air dan sanitasi, perawatan kesehatan, pendidikan dasar, dan perumahan. Walaupun RWG and BHN mempunyai tujuan yang sama, keduanya berbeda dalam hal kebijaksanaan yang diambil. RWG menekankan pada peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat miskin, sedangkan BHN menekankan pada penyediaan public services disertai jaminan kepada masyarakat miskin agar dapat memperoleh pelayanan tersebut. Masalah pengangguran juga makin

mendapat

perhatian

dalam

rangka

pembangunan

ekonomi

yang

menghendaki adanya pemerataan. Todaro (1985) mengemukakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara pengangguran, ketidakmerataan pendapatan, dan kemiskinan. Pada umumnya mereka yang tidak dapat memperoleh pekerjaan secara teratur adalah mereka yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin. Mereka yang memperoleh pekerjaan secara terus -menerus adalah mereka yang berpendapatan menengah dan tinggi. Dengan

demikian,

memecahkan

masalah

pengangguran

dapat

memecahkan masalah kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Beberapa ahli berpendapat pula bahwa pemerataan pendapatan akan meningkatkan penciptaan lapangan

kerja

(Seers,

1970).

Menurut

teori

ini

barang-barang

yang

dikonsumsikan oleh masyarakat miskin cenderung lebih bersifat padat tenaga kerja dibandingkan dengan konsumsi masyarakat yang berpendapatan lebih tinggi. Dengan demikian, pemerataan pendapatan akan menyebabkan pergeseran pola permintaan yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja. Dalam rangka perkembangan teori ekonomi politik dan pembangunan perlu dicatat pula


23/95

5/17/2018


bahwa aspek ideologi dan politik turut mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang berkembang. Salah satu diantaranya adalah teori ketergantungan yang dikembangkan terutama berdasarkan keadaan pembangunan di Amerika Latin pada tahun 1950an. Ciri utama dari teori ini adalah bahwa analisisnya didasarkan pada adanya interaksi antara struktur internal dan eksternal dalam suatu sistem. Menurut teori ini (Baran, 1957), keterbelakangan negara-negara Amerika Latin terjadi pada saat masyarakat prakapitalis tergabung ke dalam sistem ekonomi dunia kapitalis. Dengan demikian, masyarakat tersebut kehilangan otonominya dan menjadi daerah "pinggiran" (periphery) negara metropolitan yang kapitalis. Daerah (negara) pinggiran dijadikan "daerah-daerah jajahan" negara-negara metropolitan. Mereka hanya berfungsi sebagai produsen bahan mentah bagi kebutuhan industri daerah (negara) metropolitan tersebut, dan sebaliknya merupakan konsumen barang-barang jadi yang dihasilkan industri-industri di negara-negara metropolitan tersebut. Dengan demikian, timbul struktur ketergantungan yang merupakan rintangan yang hampir tak dapat diatasi serta merintangi pula pembangunan yang mandiri. Patut dicatat adanya dua aliran dalam teori ketergantungan, yaitu aliran Marxis dan Neo-Marxis, serta aliran non-Marxis. Aliran Marxis dan Neo-Marxis menggunakan kerangka analisis dari teori Marxis tentang imperialisme. Aliran ini tidak membedakan secara tajam mana yang termasuk struktur internal ataupun struktur eksternal, karena kedua struktur tersebut, dipandang sebagai faktor yang berasal dari sistem kapitalis dunia itu sendiri. Selain itu, aliran ini mengambil


24/95

5/17/2018


perspektif perjuangan kelas internasional antara para pemilik modal (para kapitalis) di satu pihak dan kaum buruh di lain pihak. Untuk memperbaiki nasib buruh, maka perlu mengambil prakarsa dengan menumbangkan kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, menurut aliran ini, resep pembangunan untuk daerah pinggiran adalah revolusi (Frank, 1967). Sedangkan aliran kedua, melihat masalah ketergantungan dari perspektif nasional atau regional. Menurut aliran ini struktur dan kondisi internal pada umumnya dilihat sebagai faktor yang berasal dari sistem itu sendiri, meskipun struktur internal ini pada masa lampau atau sekarang dipengaruhi oleh faktor-faktor luar negeri (lihat misalnya Dos Santos dan Bernstein, 1969; Tavares dan Serra, 1974; serta Cariola dan Sunkel, 1982). Oleh karena itu, subjek yang perlu dibangun adalah "bangsa" atau "rakyat" dalam suatu negara (nation building) Dalam menghadapi tantangan pembangunan maka konsep negara atau bangsa ini perlu dijadikan landasan untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Pandangan bahwa pembangunan tidak seyogyanya hanya memperhatikan tujuan-tujuan sosial ekonomi, berkembang luas. Masalahmasalah demokrasi dan hak-hak asasi manusia menjadi pembicaraan pula dalam kajian-kajian pembangunan (antara lain lihat Bauzon, 1992). Goulet, (1977) yang mengkaji falsafah dan etika pembangunan, misalnya, mengetengahkan bahwa proses pembangunan harus menghasilkan (1) terciptanya "solidaritas baru" yang mendorong pembangunan yang berakar dari bawah (grassroots oriented ), (2) memelihara keberagaman budaya dan lingkungan, dan (3) menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia dan masyarakat. Dalam pembahasan mengenai berbagai paradigma yang mencari jalan kearah


25/95

5/17/2018


pembangunan yang berkeadilan perlu diketengahkan pula teori pembangunan yang berpusat pada rakyat. Era pasca industri menghadapi kondisi-kondisi yang sangat berbeda dari kondisi-kondisi era industri dan menyajikan potensi-potensi baru yang penting guna memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan kelestarian pembangunan itu sendiri (Korten, 1984). Logika yang dominan dari paradigma ini adalah suatu ekologi manusia yang seimbang, dengan sumbersumber daya utama berupa sumber-sumber daya informasi dan prakarsa kreatif yang tak habis-habisnya, dan yang tujuan utamanya adalah pertumbuhan manusia yang didefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi-potensi manusia. Paradigma ini memberi peran kepada individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat. Paradigma yang terakhir, yang tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan social dan berbagai pandangan di dalamnya yang telah dibahas terdahulu, adalah paradigma pembangunan manusia. Menurut pendekatan ini, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang. Walaupun sederhana, tujuan ini sering terlupakan oleh keinginan untuk meningkatkan akumulasi barang dan modal. Banyak pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan


26/95

5/17/2018


pembangunan manusia tidaklah terjadi dengan sendirinya. Pengalaman pengalaman tersebut mengingatkan bahwa pertumbuhan produksi dan pendapatan (wealth) hanya merupakan alat saja, sedangkan tujuan akhir pembangunan harus

manusianya sendiri. Menurut pandangan ini tujuan pokok pembangunan adalah memperluas pilihan-pilihan manusia (Ul Haq, 1985). Pengertian ini mempunyai dua sisi. Pertama, pembentukan kemampuan manusia seperti tercermin dalam kesehatan,

pengetahuan dan keahlian yang meningkat. Kedua, penggunaan kemampuan yang telah dipunyai untuk bekerja, untuk menikmati kehidupan atau untuk aktif dalam kegiatan kebudayaan, sosial, dan politik. Paradigma pembangunan manusia yang disebut sebagai sebuah konsep yang holistik mempunyai 4 unsur penting, yakni: (1) peningkatan produktivitas; (2) pemerataan kesempatan; (3) kesinambungan pembangunan; serta (4) pemberdayaan manusia. Konsep ini diprakarsai dan ditunjang oleh UNDP, yang mengembangkan Indeks

Pembangunan

Manusia

(Human

Development

Index).

Indeks ini

merupakan indikator komposit/ gabungan yang terdiri dari 3 ukuran, yaitu kesehatan (sebagai ukuran longevity), pendidikan (sebagai ukuran knowledge) dan tingkat pendapatan riil (sebagai ukuran living standards). Masih dalam taraf pengembangan sekarang muncul pula gagasan pembangunan yang berkelanjutan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan yang semakin terus meningkat dari generasi ke generasi -- jaminan pemerataan pembangunan antargenerasi. Dalam konsep ini pemakaian dan hasil penggunaan sumber daya alam dan lingkungan


27/95

5/17/2018


yang

merusak

sumbernya

tidak

dihitung

sebagai

konstribusi

terhadap

pertumbuhan tetapi sebagai pengurangan aset. Demikianlah, berbagai aliran pemikiran dalam studi pembangunan, yang berkembang selama ini. Meskipun belum memuaskan beberapa pihak, konsep pembangunan manusia dapat dianggap paling lengkap dan dikatakan sebagai sudah merupakan sintesa dari pendekatan-pendekatan sebelumnya. Sehingga dapat kita lihat dimana konsep pembangunan pada umumnya melihat kondisi pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan dan ditujukan untuk rakyat secara umum. Menurut Syahrir (1995), pada dasarnya besar dana pembangunan yang dibutuhkan sangat tergantung pada tiga hal utama yaitu : target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai, efisiensi penggunaan dana, dan kemampuan menggali dana baik domestik maupun luar negeri. Adapun kaitan antara ketiga hal tersebut adalah, “Semakin tinggi target pertumbuhan ekonomi yang dicapai, maka makin tinggi pula kebutuhan dana investasi yang dibutuhkan. Semakin kita efisien dalam menggunakan dana investasi maka dengan pertumbuhan output yang sama, kebutuhan dana investasi akan semakin kecil dan semakin tinggi kemampuan menggali dana investasi maka makin mudah pula target pertumbuhan ekonomi dicapai.

2.2 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai ”kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya.


28/95

5/17/2018


Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama,

pertumbuhan

ekonomi

suatu

bangsa

terlihat

dari

meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000:57). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan ”output perkapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut


29/95

5/17/2018


output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Boediono, 1992:1-2). Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang berlaku diberbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah: kekayaan sumber daya alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barangbarang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat.

2.1.1. Teori – teori pertumbuhan ekonomi

Beberapa teori yang menerangkan mengenai hubungan diantara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan-pandangan teori tersebut antara lain :

2.1.1.1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama, menitikberatkan perhatiaannya kepada pengaruh pertambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti


30/95

5/17/2018


pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka pengusaha akan mendapat keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti ini tidak akan terus menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat kemakmuran yang sangat rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (Stasionary State). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (subsistence). Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyarakat

tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut. Teori pertumbuhan ekonomi klasik melihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan perkapita. Maka pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produksi marginal telah sama dengan pendapatan


31/95

5/17/2018


perkapita. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimum. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimum. 2.1.1.2. Teori Pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori Harrod-Domar ini mempunyai asumsi dimana perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment ), barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan

secara penuh dan perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan dan besarnya tabungan proporsional dengan besarnya pendapatan nasional serta kecenderungan untuk menabung (Marginal Propensity to Save = MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (CapitalOutput Ratio atau COR) dan rasio pertambahan modal-output (Incremental Capital-Output Rratio atau ICOR).

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barangbarang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR). Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh (Lincolyn, 2004:64-67).


32/95

5/17/2018


2.1.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan

Menurut teori ini garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod-Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini dimana tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, misalnya P per tahun, adanya fungsi produksi Q = f (K, L) yang berlaku bagi setiap periode dan adanya kecenderungan menabung ( propensity to saving) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output (Q) juga tabungan masyarakat S = sQ; bila Q naik S juga naik, dan sebaliknya serta semua tabungan masyarakat di investasikan S = I = ΔK. Sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka dari output disisakan sejumlah proporsi untuk ditabung dan kemudian diinvestasikan. Dengan begitu, maka terjadi penambahan stok kapital (Boediono, 1992: 81-82). Yang kemudian pembangunan ekonomi dititikberatkan pada teori pertumbuhan ekonomi klasik dimana penduduk merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini di sebabkan dimana penduduk yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sumber produktivitas dari suatu negara dan merupakan tempat investasi yang baik dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Dalam meningkatkan produktivitas dari penduduk tersebut maka dapat dilihat dari sampel pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan, melalui kebijakan – kebijakannya dalam pengalokasian anggaran belanja pegawai, biaya operasional bidang pendidikan dan biaya operasional bidang kesehatan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan.


33/95

5/17/2018


2.3 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Di Indonesia sendiri pengeluaran pemerintah dapat digolongkan kedalam beberapa bentuk pengeluaran pembiayaan, diantaranya ada pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Berikut ini akan diterangkan pengertian dari dua pengeluaran pemerintah terssebut.

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemeliharaan dan penyelenggaran roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi Daerah dan subsidi Harga Barang), Angsuran dan Bunga Utang Pemerintah serta jumlah pengeluaran yang lainnya. Anggaran Belanja Rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain di upayakan melalui pinjaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan kordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen/non departemen dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran

Pembangunan

merupakan

pengeluaran

yang

bersifat

menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran

pembangunan

ditujukan

untuk

membiayai

program-program

pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang


34/95

5/17/2018


berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Ada tiga pos utama pada sisi pengeluaran, dimana pertama pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, kedua pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai serta pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer. Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan menurut dua cara terpisah. Pertama, pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Kedua, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan,

dan pendapatan dispossible (pendapatan bersih yang siap untuk dikonsumsi dan ditabung) yang didapat oleh sektor swasta. Pembayaran transfer adalah pembayaran pemerintah kepada individu yang tidak dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai imbalannya. Pengeluaran pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Perubahan dari pengeluaran pemerintah dan pajak akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa kebijakan fiskal dapat keadaan resesi, pajak harus dikurangi atau pengeluaran di tingkatkan untuk menaikan output. Jika sedang berada dalam masa makmur (booming) pajak seharusnya dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi.

3. Pandangan – pandangan terhadap pengeluaran pemerintah

Ada beberapa pandangan yang menerangkan mengenai hubungan diantara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, pandangan teori tersebut antara lain:


35/95

5/17/2018


3.1 Pandangan W.W. Rostow dan Musgrave

W.W. Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap total invetasi, atau dengan perkataan lain rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional adalah relatif besar. Hal ini disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar tetap dapat lepas landas. Bersama dengan itu porsi pihak swasta juga menjadi meningkat. Peranan pemerintah masih tetap besar disebabkan oleh pada tahap ini banyak tejadi kegagalan pasar yang di timbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus ekternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya. Dalam suatu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan, tejadi peralihan aktivitas pemerintah, dan penyediaan prasarana ekonomi kepengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Rostow dan Musgrave, seperti halnya Wagner, melandasi pendapatannya juga berdasarkan pengamatan terhadap pengalaman pembangunan ekonomi di banyak negara.


36/95

5/17/2018


3.2 Pandangan Keynes

Identitas keseimbangan pendapatan nasional merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian (Dumairy 1996:161). Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan ahir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi harus juga memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau yang terkena kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-semata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus juga diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta. Ahli ekonomi publik telah lama menaruh perhatian pada penyelidikan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi semenjak mereka menyadari bahwa pengeluaran pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian

suatu negera baik pada negara

berpendapatan rendah atau tinggi. 2.4 Indeks Pembangunan Manusia 2.4.1 Definisi Pembangunan Manusia dan Pengukurannya

UNDP

(United

Nation

Development

Programme)

mendefenisikan

pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan


37/95

5/17/2018


akhir (the ultimated end ) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana ( principal means) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Produktivitas Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi

penuh

dalam

proses

penciptaan

pendapatan

dan

nafkah.

Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia. 2. Pemerataan Penduduk

harus

memiliki

kesempatan/peluang

yang

sama

untuk

mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan social. Semua hambata yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil menfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup. 3. Kesinambungan Akses terhadap sumber daya ekonomi dan social harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang aka datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui. 4. Pemberdayaan


38/95

5/17/2018


Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak berhenti sampai disana. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial, sampao kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupa yang sesuai dengan harkat pribadi dan jasmani hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari paradigm tersebut. Dengan demikian, paradigma pembangunan manusia memiliki dua sisi. Sisi pertama berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, cultural, sosial dan politik. Jika kedua sisi itu didak seimbang maka hasilnya adalah frustasi masyarakat. Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih baik dari pada teori-teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejateraan dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan

ekonomi

berkaitan

dengan

peningkatan

pendapatan

dan

produksinasional (GNP). Pembangunan manusia teruatama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.


39/95

5/17/2018


Untuk dapat membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka UNDP mensponsori sebuah proyek tahun 1989 yang dilaksanakan oleh tim ekonomi dan pembangunan. Tim tersebut menciptakan kemampuan dasar. Kemampuan dasar itu adalah umur panjang, pengetahuan dan daya beli. Umur panjang yang dikuantifikasikan dalam umur harapan hidup saat lahir atau sering disebut Angka Harapan Hidup/AHH (eo). Pengetahuan dikuantifikasikan dalam kemampuan baca tulis/ angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Daya beli dikuantifikasikan terhadap kemampuan mengakses sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu. Karena hanya mencakup tiga komponen, maka IPM harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks dari luasnya dimensi pembangunan manusia. Oleh karena itu, pesan dasar IPM perlu dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya (yang tidak seluruhnya dapat diukur) seperti kebebasan politik, kesinambungan lingkungan, kemerataan antar generasi. Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang peka untuk dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi, terutama pada komponen daya


40/95

5/17/2018


beli yang dalam kasus Indonesia sudah sangat merosot akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi dan moneter tersebut berdampak pada tingkat pendapatan yang akibatnya banyak PHK dan menurutnya kesempata kerja yang kemudian dipengaruhi tingkat inflasi yang tinggi selama tahun 1997-1998. Menurutnya tingkat kesempatan kerja dalam konteks pembangunan manusia merupakan terputusnya jembatan yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya peningkatan kapasitas dasar penduduk. Dampak dari krisis ekonomi pada pembangunan manusia adalah dengan menurunnya daya beli dan ini juga berarti terjadinya penundaan upaya peningkatan kapasitas fisik dan kapasitas intelektual penduduk. Penurunan beberapa komponen IPM sebagai akibat kepekaan IPM sebagai alat ukur yang dapat menangkap perubahan nyata yang dialami penduduk dalam jangka pendek.

2.4.2 Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara matematis adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan indeks hidup layak. Dalam menyusun indeks pembangunan manusia seperti diuraikan sebelumnya perlu ditetapkan nilai minimun dan maksimum dari masing-masing komponen, yaitu seperti terlihat pada Tabel 1. Perlu diketahui bahwa nilai maksimum dan minimum untuk komponen harapan hidup, angka melek huruf dan


41/95

5/17/2018


rata-rata lama sekolah sama seperti yang digunakan UNDP dalam menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) global sebelum tahun 1994. Batasan tersebut juga digunakan BPS dan UNDP dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat propinsi di Indonesia. Batasan selain konsumsiriil per kapita yang telah disesuaikan dalam laporan ini mengikuti batasan yang digunakan BPS untuk penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat propinsi. Dengan demikian indeks angka harapan hidup dan indeks pendidikan memungkinkan untuk dilakukan perbandingan baik tingkat nasional (propinsi dan kabupaten/kota) maupun internasional. Sementara untuk indeks konsumsi riil per kapita hanya mungkin dilakukan perbandingan antar propinsi dan kabupaten/kota saja. Penyusunan indeks untuk setiap komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan umum: = = Berdasarkan persamaan indeks di atas, maka persamaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat ditulis sebagai berikut:

Dimana : X1 = Indeks harapan hidup X2 = Indeks pengetahuan (2/3 indeks melek huruf + 1/3 indeks lama sekolah) X3 = Indeks hidup layak


42/95

5/17/2018


2.4.2.1 Indeks Harapan Hidup

Angka

Harapan

Hidup

(AHH)

merupakan

salah

satu

indikator

pembangunan manusia. Dalam berbagai publikasi AHH merupakan bagian dari pembangunan di bidang kesehatan karena bidang ini berhubungan erat dengan meningkatnya umur hidup masyarakat. Perbaikan sanitasi lingkungan, kesadaran masyarakat tentang cara hidup sehat, dan pengobatan dengan cara medik secara langsung bisa memperpanjang usia hidup. Peningkatan umur hidup juga terjadi seiring dengan semakin majunya tingkat sosial ekonomi penduduk. Secara konsepsi angka harapan hidup diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hayatnya, dengan kata lain angka ini menunjukkan rata-rata umur penduduk mulai lahir sampai akhir hidupnya. Faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada angka harapan hidup adalah faktor lingkungan, status sosial ekonomi penduduk, keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan dan keadaan status gizi penduduk. Dalam konsep perencanaan pembangunan

faktor-faktor ini selalu dibahas kaitannya dengan

sektor kesehatan. Dengan demikian angka harapan hidup mewakili indikator kesehatan dalam menilai tingkat kesejahteraan penduduk.

2.4.2.2 Indeks Pengetahuan

Salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipakai sebagai dasar penghitungan adalah pengetahuan (knowledge). Komponen ini diwakili oleh sektor pendidikan ( educational attainment ) dan merupakan salah satu komponen untuk mengindikasikan pembangunan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan merupakan manifestasi yang sangat jelas dari perbaikan


43/95

5/17/2018


kondisi hidup (living standard ) suatu masyarakat pada suatu daerah, sehingga tingkat pendidikan yang lebih baik akan mendorong perbaikan kondisi sektorsektor lain. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) indeks pengetahuan diwakili oleh komponen angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kemajuan tingkat pendidikan salah satunya diindikasikan oleh angka melek huruf, dan indikator ini menunjukkan mutu sumber daya manusia. Dasar penghitungan dengan membagi banyaknya penduduk yang bisa menbaca dan menulis dengan total penduduk. Semakin tinggi nilai persentasenya maka semakin tinggi mutu sumber daya manusia dalam masyarakat.

2.4.2.3 Indeks Hidup Layak

Standar hidup layak diartikan sebagai jumlah pengeluaran (uang) yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya per kapita per tahun. Oleh karena itu indeks ini diwakili oleh konsumsi riil per kapita, yaitu jumlah pengeluaran per kapita (rupiah) yang benar-benar dipakai untuk mengkonsumsi satu paket komoditi.

2.5 Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan ekonomi

Secara garis besar kita dapat melihat hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang telah dibahasakan sebelumnya

bahwasanya

hubungan

antara

pengeluaran

pemerintah

dan

pertumbuhan ekonomi terkadang dapat positif maupun negatif hal ini terlihat dari pemanfaatan pengeluaran itu sendiri.


44/95

5/17/2018


Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Aliran Keynesian menunjukkan bahwa pembelanjaan pemerinta memacu pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini menjelaskan bahwa dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi perekonomian secara agregat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, pengeluaran pemerintah dipandang output agregat. Dengan kata lain, dalam kasus ini pertumbuhan eknomi merupakan fungsi pengeluaran pemerintah. Sebaliknya, Hukum Wagner “ hukum meningkatnya ekspansi aktivitas publik” menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai determinan utama pertumbuhan sektor publik (Wagner, 1983 dalam Mankiw, 2007 dan Donrbusch, et, al, 1987) yang berarti pengeluaran pemerintah merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi.

2.5.1 Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Isu mengenai sumber daya manusia ( human capital) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776, yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara, dengan mengisolasi dua faktor, yaitu; 1) pentingnya skala ekonomi; dan 2) pembentukan keahlian dan kualitas manusia. Faktor yang kedua inilah yang sampai saat ini telah menjadi isu utama tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut Solow (1958) juga telah melakukan analisa dari temuannya tentang residual dalam penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi. Kemudian


45/95

5/17/2018


Romer (1986), Krugman (1987), dan Gupta (1999) juga menjelaskan bahwa residual itu menujukkan tingkat pendidikan ( educational rate) dan sumber daya mansusia. Hubungan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan

suatu

keharusan

bahwa

kebijakan

publik

memperhatikan

pengembangan pendidikan, promosi keahlian, dan pelayanan kesehatan. Kasus lain seperti yang dikemukkan oleh Al-Samarai dan Zaman (2002) di Malawi, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, pemerintah telah melakukan beberapa program antara lain dengan menghapuskan biaya untuk Sekolah Dasar dan memperbesar pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Dampak dari program ini adalah meningkatnya tingkat enrollment rate ratio pendidikan dasar. Namun demikian masalah yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah adalah distribusi pendidikan yang tidak merata. Di sisi lain hubungan investasi sumber daya manusia (pendidikan) dengan pertumbuhan

ekonomi

merupakan

dua

mata

rantai.

Namun

demikian,

pertumbuhan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas. Studi yang dilakukan Prof ekonomi dari Harvard Dale Jorgenson et al. (1987) pada ekonomi Amerika Serikat dengan rentang waktu 1948-79 misalnya menunjukkan bahwa 46 persen pertumbuhan ekonomi adalah disebabkan pembentukan modal (capital formation), 31 persen disebabkan pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia serta 24 persen disebabkan kemajuan teknologi.Selanjutnya, Suryadi (2001) menegaskan dari hasil penelitiannya juga


46/95

5/17/2018


menunjukkan bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai kesadaran sosial politik dan budaya, serta memacu penguasaan dan pendayagunaan teknologi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan sosial. Buku terakhir William Schweke, Smart Money: Education and Economic Development (2004), sekali lagi memberi afirmasi atas tesis ilmiah para scholars

terdahulu, bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan

akan

melahirkan

berbagai

problem

krusial:

pengangguran,

kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Donald N dan Shuanglin (1993) bahwa pengeluaran pendidikan memliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena pengeluaran pemerintah atas pendidikan bersifat seperti investasi yang tidak dapat langsung memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Ari Widodo (2010) dalam penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah atas


47/95

5/17/2018


sektor public dalam hal ini pendidikan, tidak dapat berdiri sendiri sebagai variable independen. Variabel pengeluaran pemerintah harus berinteraksi dengan variabel lain.

Periode

penelitian

yang

hanya

41

tahun

mungkin

belum dapat

mengakomodir pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan. Selain itu pengeluaran pemerintah atas pendidikan yang akan menghasilkan perbaikan di sektor pendidikan tidak dapat secara cepat mengubah kualitas angkatan kerja yang kemudian meningkatkan produktifitas kerja. Setelah itu produktifitas akan meningkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Josaphat P Kweka dan Oliver Morrisey (1999) dalam Luki Alfirman (2006) di Tanzania Hasil yang diperoleh bahwa pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap pertumbuhan Dampak negative disebabkan karena tidak efisiennya pengeluaran pemerintah di Tanzania. Jurnal penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa di negara miskin dan negara sedang berkembang memiliki kecenderungan pengeluaran pada sektor public seperti pendidikan bersifat konsumtif. Seharusnya menurut Todaro (2003) pengeluaran pemerintah yang ditujukan sebagai perbaikan modal manusia pada dasarnya merupakan suatu investasi. Sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut

E.Setiawan

(2006)

implikasi

dari

pembangunan

dalam

pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.


48/95

5/17/2018


Semakin tinggi kualitas hidup / investasi sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Olehnya

itu investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka

pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Namun hal itu pun tak kurun datang sebagai implementasi riil dari kebijakan pemerintah dalam mendorong sektor pendidikan.

2.5.2 Pengaruh Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Keadaan ini terutama terjadi di negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih bekerja secara manual. Di Indonesia sebagai contoh, tenaga kerja lakilaki yang menderita anemia menyebabkan 20% kurang produktif jika dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki yang tidak menderita anemia. Selanjutnya, anak yang sehat mempunyai kemampuan belajar lebih baik dan akan tumbuh menjadi dewasa yang lebih terdidik. Dalam keluarga yang sehat,


49/95

5/17/2018


pendidikan anak cenderung untuk tidak terputus jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak sehat (Juanita,2003). Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Beberapa pengalaman sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan penting di bidang kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit dan peningkatan gizi. Hal ini antara lain terjadi di Inggris selama revolusi industri, Jepang dan Amerika Selatan pada awal abad ke-20, dan pembangunan di Eropa Selatan dan Asia Timur pada permulaan tahun 1950-an dan tahun 1960-an (Juanita,2003). Informasi yang paling mengagumkan adalah penelusuran sejarah yang dilakukan oleh Prof. Robert Fogel, yang menyatakan bahwa peningkatan ketersediaan jumlah kalori untuk bekerja, selama 200 tahun yang lalu mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita seperti terjadi di Perancis dan Inggris. Melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pemberian kalori yang cukup, Fogel memperkirakan bahwa perbaikan gizi memberikan kontribusi sebanyak

30%

terhadap

pertumbuhan

pendapatan

per

kapita

di

Inggris(Juanita,2003). Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama dimana kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait


50/95

5/17/2018


dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (E.Setiawan, 2006). Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemeritah. Menurut penelitian yang dilakukan Tri Haryanto (2005) menunjukkan bahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran Apemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan. Kesehatan yang buruk akan memberikan pengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini antara lain terjadi di sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Beban berat yang diakibatkan oleh penyakit dan pengaruh gandanya


51/95

5/17/2018


terhadap produktivitas, kependudukan, dan pendidikan mempunyai peranan dalam kinerja ekonomi yang buruk dan kronis di negara-negara Afrika. Studi terbaru yang dilakukan oleh Bloom dan Sachs, menemukan bahwa lebih dari setengahnya dari keterbelakangan pertumbuhan di negara-negara Afrika jika dibandingkan dengan dengan negara-negara di Asia Timur, secara statistik dapat diterangkan oleh beban berat akibat penyakit, kependudukan, dan geografis jika dibandingkan dengan variabel-variabel tradisional dari ekonomimakro dan politik pemerintahan. Sebagai contoh, tingginya angka prevalensi penyakit malaria menunjukkan hubungan yang erat dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen atau lebih setiap tahunnya.

2.5.3 Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum dapat dilihat dimana sumber pengeluaran [emerintah terbesar daa pada belanja rutinnya terutama terhadap belanja pegawai. Maka hal ini juga menjadi indicator penting untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana kita ketahui dalam teori Keynes dimana jika pengeluaran pemerintah meningkat maka akan meningkatkan PDRB sehingga secara langsung juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja pegawai (rutin) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang serupa yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Angkatan Kerja terhadap Pembangunan Ekonomi di Kota Semarang Tahun 1982 – 2003”. Penelitian

ini

dilakukan

Adi

Raharjo

(2006).

Pada


penelitian

ini

52/95

5/17/2018


mengimplementasikan teori pertumbuhan ekonomi regional Solow-swan yang mendasarkan pada fungsi produksi Cobb Douglas dengan pertimbangan kemampuannya untuk menunjukkan hubungan perimbangan antara hasil produksi dan kombinasi faktor produksi yang digunakan. Data yang digunakan adalah Data PDRB perkapita dan jumlah angkatan kerja yang diterbitkan oleh BPS Kota Semarang; Data Pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) berdasarkan perhitungan APBD Kota Semarang serta data investasi swasta dari BKPM PBA Kota Semarang mulai tahun 1982-2003 (time series). Analisis regresi yang digunakan adalah OLS dengan bantuan perangkat lunak SPSS 11.5. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah (rutin) dan investasi swasta berpengaruh postif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah α 10 % akan tetapi variabel pengeluaran pemerintah (pembangunan) dan angkatan kerja berpengaruh postif namun tidak signifikan Pada akhirnya peran pemerintah daerah melalui pengeluaran pemerintah yang dapat merangsang peningkatan variabel investasi swasta dan penyerapan angkatan kerja diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi daerah guna tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. 2.6 Hubungan Pertumbuhan ekonomi terhadap HDI

Menurut UNDP (1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) kriteria, yaitu seimbang (balanced ) dan tidak seimbang (unbalanced ). Untuk yang seimbang dibedakan lagi antara kuat dan lemah. Kategori seimbang yang pertama, terjadi


53/95

5/17/2018


hubungan kuat (strong link ) antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Sementara kategori seimbang yang kedua, berlangsung hubungan lemah (weak link ) antar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Kategori tidak seimbang” (unbalanced link ) memiliki ciri pertumbuhan ekonomi relatif lambat tetapi pembangunan manusia relatif cepat atau sebaliknya. Dalam satu penelitian BPS yang di paparkan kucuk menyebutkan Pertumbuhan tinggi tidak selalu diikuti dengan IPM yang tinggi, harus dilihat terlebih dahulu faktor apakah yang membentuk pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut dengan melihat IPM kota Bandung pertumbuhan ekonomi di Bandung yang hampir mencapai angka 8,0 persen, namun IPM di kawasan tersebut rendah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi wilayah Depok walaupun tidak setinggi Bandung,

namun

IPM

di

kawasan

itu

termasuk

tinggi(http://www.antaranews.com/berita/289079/bps-pertumbuhan-tinggi-tidakselinear-dengan-ipm.).

2.7 Kerangka Pemikiran

Belanja Sektor pendidikan Belanja Sektor Kesehatan

PDRB

IPM

Belanja Lainnya Dumm Variabel

Gambar 1. Kerangka Pikir


54/95

5/17/2018


Gambar diatas memperlihatkan hubungan antara variabel independen dalam hal ini pengluaran pemerintah yang terdiri dari belanja bidang pendidikan, kesehatan dan belanja lainnya baik secara langsung dengan variabel independen ( IPM ) maupun secara tidak langsung yaitu melallui variabel perantara (Pertumbuhan Ekonomi. Pengaruh secara langsung yang digambarkan diatas menjelaskan hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM yang digambarkan dengan besaran pengaruh

,

,

,

.

Kemudian pengaruh secara tidak langsung pada gambar di atas adalah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap IPM yang melalui pertumbuhan ekonomi. Sehingga hal tersebut memperlihatkan secara umum pengaruh total pengeluaran pemerintah terhadap IPM tersebut.

2.8 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang ada diarahkan untuk merujuk pada dugaan sementara yaitu: 1. Belanja pemerintah bidang pendidikan, bidang kesehatan dan belanja pemerintah lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi. 2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.


55/95

5/17/2018


BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian merupakan faktor yang penting yang menjadi pertimbangan yang menentukan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang bersifat time series dalam bentuk tahunan dari tahun 1995 – 2009 tentang analisis pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Adapun instansi yang dimaksud adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi: 1. Data Belanja Pegawai (rutin) di Makassar periode 1995-2009 menggunakan data tahunan. 2. Data Biaya Operaional Bidang pendidikan di Makassar periode 1995-2009 menggunakan data tahunan. 3. Data Biaya Operaional Bidang Kesehatan di Makassar periode 1995-2009 menggunakan data tahunan. 4. Data PDRB harga konstan di Makassar periode 1996-2010 menggunakan data tahunan. 5. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Makassar periode 1996-2010 menggunakan data tahunan.


56/95

5/17/2018


3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode dokumentasi/kajian pustaka. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen, studi pustaka, jurnal-jurnal ilmiah, dan laporan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan perbankan syariah, demikian pula referensi kepustakaan yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yakni kegiatan penelitian dalam usaha pencapaian kesimpulan atas hipotesis yang diajukan dengan melakukan analisis data-data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data-data yang disajikan dalam bentuk angka-angka yang meliputi data time series.

3.4 Metode Analisis

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel perantara. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah HDI ( Human Developmen Indeks) / IPM (Indeks Pembangunan Manusia), variabel independen dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah sektoor belanja pegawai (rutin), biaya operasional bidang pendidikan serta biaya operasional bidang kesehatan dan variable perantara adalah Pertumbuhan ekonomi dimana metode analisis yang digunakan adalah time lag. Time lag adalah proses pengambilan input yang berbeda waktu dalam hal ini data

yang digunakan untuk input (variabel independen) adalah data tahun sebelum output ( variabel dependen maupun variabel perantara ). Hal ini disebabkan


57/95

5/17/2018


karena pengaruh pengeluaran pemerintah tidak dapat berpengaruh langsung pada tahun itu juga. Untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan, maka model yang digunakan adalah model regresi linear sederhana TSLS (Two Stage Least Square). Model yang digunakan dapat diformulasikan sebagai berikut: Pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dirumuskan sebagai berikut: =f(

,

,

+

, Dm)

= =

+

+

+

+

(1)

…

Pengaruh langsung belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM dirumuskan sebagai berikut: =f( = =

+

+

+

+

+

+

…

(2)

Pengaruh total belanja pemerintah terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi melalui subtitusi persamaan pertama ke persamaan kedua maka dapat dirumuskan sebagai berikut: =

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+


58/95

5/17/2018



59/95

5/17/2018


,

= Masing – masing sebgai error term dalam tiap model yang digunakan

a. Pengaruh langsung = Pengaruh

variabel

pengeluaran

pemerintah

bidang

pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi = Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi = Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah bidang lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi = Pengaruh variabel dummy pemerintah bidang lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi = Pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM. = Pengaruh belanja pemerintah bidang kesehatan terhadap IPM. = Pengaruh belanja pemerintah bidang lainnya terhadap IPM. = Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM. = Pengaruh variabel dummy terhadap IPM

b. Pengaruh tidak langsung = Pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi.


60/95

5/17/2018


= Pengaruh belanja pemerintah bidang kesehatan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi. = Pengaruh belanja pemerintah bidang lainnya terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi = Pengaruh

variabel dummy

terhadap

IPM melalui

pertumbuhan ekonomi

c. Total pengaruh +

=

= Total pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM melalui Pertumbuhan ekonomi

+

=

= Total pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi

+

=

= Total pengaruh pengeluaran pemerintah bidang lainnya

terhadap

IPM

melalui

pertumbuhan

ekonomi

=

= Total pengaruh pengeluaran pemerintah bidang lainnya

terhadap

IPM

melalui

pertumbuhan

ekonomi

3.5 Definisi Operasional Variable

1) Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran pemerintah yang melingkupi belanja bidang pendidikan, belanja bidang kesehatan dan belanja lainnya


61/95

5/17/2018


2) Belanja Bidang pendidikan adalah pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam biaya operasional dan pemeliharaan sektor pendidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non-formal dan Informal, pendidikan kedinasan, pendidikan tinggi, pelayanan bantuan terhadap pendidikan, pendidikan keagamaan, Litbang pendidikan, pembinaan dan kepemudaan olahraga, pendidikan lainnya dalam data alokasi belanja modal periode 1995 – 2009. 3) Biaya Operaional Bidang Kesehatan adalah biaya pengeluaran pemerintah yang di alokasikan dalam biaya operasional dan pemeliharaan sektor kesehatan yang meliputi obat dan pembekalan kesehatan, pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan masyarakat, kependudukan dan keluarga berencana, litbang kesehatan, kesehatan lainnya dalam data alokasi belanja modal periode 1995 – 2009. 4) Belanja lainnya adalah pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk biaya gaji dan alokasi belanja pegawai lainnya dalam bagian pengeluaran rutin periode 1995 – 2009. 5) Dummy variable adalah metode pengklasifikasian data yang membagi sebuah sampel menjadi beberapa sub berdasarkan kualitas atau atribut yang kemudian dibagi menjadi dua sub bagian dimana Dm = 0 untuk periode sebelum desentralisasi dan Dm = 1 untuk periode setelah desentralisasi dalam kurun waktu 1996-2010. 6) Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh


62/95

5/17/2018


atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Dalam hal ini berdasarkan PDRB kota Makassar data BPS tahun 1996 – 2010 7) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah tingkat kesejahteraan hidup yang diukur berdasarkan standar UNDP dalam periode 1996 – 2010 data BPS satuan ratio dalam hal ini berdasarkan UNDP dimana HDI merupakan sindicator kesejahteraan yang menggambarkan 3 aspek pendidikan(angka melek huruf), kesehatan ( angka harapan Hidup), daya beli (UNDP menggunakan PDB Riil Per Kapita )

3.6 Rancangan Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana TSLS (Two Stage Least Square) dengan bantuan SPSS 16 , dan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen (Pengeluaran pemerintah) terhadap variabel dependen (IPM) melalui variabel perantara (Pertumbuhan ekonomi) maka digunakan uji statistik diantaranya :

3.6.1 Analisis Koefisien Determinasi (

)

menjelaskan seberapa besar peranan variable independen terhadap variabel dependen, semakin besar menjelaskan variabel dependen. Nilai

semakin besar peranan variabel

dalam

berkisar antara 0 sampai 1.


63/95

5/17/2018


3.6.2 Uji F Statistika

Uji F digunakan untuk melihat kevalidasan model regresi yang digunakan. Dimana nilai F ratio dari koefisien regresi kemudian dibandingkan dengan niai F tabel. Dengan kriteria uji, jika

>

maka H0 ditolak

jika

<

maka H0 diterima.

Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05). Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi.

3.6.3 Uji t Statistika

Pengujian terhadap koefisien regeresi secara parsial dilakukan dengan uji Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05), nilai t hitung dari masing ‐masing koefisien regresi kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel. Jika t ‐hitung > t‐tabel dengan prob‐sig α = 5% (α = 0,05) berarti bahwa masing‐masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.


64/95

5/17/2018


BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Kota Makassar

Makassar merupakan ibu kota (daerah tingkat II berstatus kotamadya) provinsi Sulawesi Selatan. Kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia ini telah menjelma menjadi kota Metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. 4.1.1 Kondisi Geografis Kota Makassar

Secara geografis Kota Makasar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat 119°24’17’38” Bujur Timur dan 5°8’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, Sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 142 Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 - 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makssar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara disebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota.


65/95

5/17/2018


4.2 Perekonomian dan Kependudukan 4.2.1 Pengeluaran Pemerintah

Dalam pembahasan sebelumnya memperlihatkan dimana pengeluaran pemerintah sangatlah berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM. Sehingga sejalan dengan perkembangan Kota Makassar akan memperlihatkan laju penerimaan serta pengeluaran pemerintah kota yang kemudian akan menopang sistem perekonomian kota. Berdasarkan tabel () menunjukkan bahwa pada sisi penerimaan kota Makassar sebagian besar mengalami peningkatan yang signifikan hingga 10% keatas, bahkan pada tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 100% keatas. Namun terlihat penurunan pada tahun – tahun tertentu seperti pada tahun 1998 yang turun hingga 4.30%, bahkan pada tahun 2004 dan 2009 perumbuhannya bahkan negatif yaitu pada poin -1.13% dan -4.83%. Begitupun dalam sisi pengeluaran pemerintah, dalam tabel tersebut terlihat pengeluaran pemerintah yang berfluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penerimaan daerah Kota Makassar. Untuk pengalokasian pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan serta belanja pegawai terlihat sangat jelas dimana pengalokasian pengeluaran pemerintah yang lebih diutamakan, bahkan untuk pertumbuhan pengalokasian tersebut hanya pada sektor belanja pegawai yang tidak mengalami penurunan hingga mencapai pertumbuhan negatif. Sedangkan 2 sektor lainnya bahkan mengalami penurunan pertumbuhan negatif hingga 2 digit yang terlihat pada tahun 1996 hingga 2000.


66/95

5/17/2018


Selain itu pada tahun 2001 kita dapat ,melihat alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan itu mengalami peningkatan yang pesat hingga mencapai 3 digit dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang menggalang kesehatan 4 sehat 5 sempurna untuk peserta didik di sekolah – sekolah dasar pada khususnya. Dalam tabel tersebut terlihat juga dimana pada tahun 2000 alokasi dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan bahkan jauh lebih besar mengalami pertumbuhan dibandingkan belanja pegawai, hal ini memperlihatkan dimana tahun tersebut cenderung malakukan investasi jangka panjang untuk kedua sektor tersebut, mengingat pengalokasian untuk belanja pegawai cenderung digunakan untuk konsumsi pegawai pada umumnya. Selain itu pada tabel tersebut juga memperlihatakan dimana pada tahun 2005 pada ketiga sektor pengeluaran pemerintah tersebut pengalami penurunan, hal itu tak leas dari kebijakan pemerintah dalam menaikkan BBM sehingga alokasi anggaran lebih banyak terserap di belanja pegawai, namun masih tetap mengalami penurunan pada ketiga sektor tersebut. Sebagaimana terlihat pada table 4.3 dimana perekonomian Kota Makassar sangat didudukung oleh 2 sektor besar yaitu perdagangan, perhotelan dan pariwisata serta industri pengolahan maka hal ini mengakibatkan peran BBM angat penting bagi siklus perekonomian Kota Makassar, sehingga dengan adanyanya kenaikan BBM akan mempengaruhi berbagai sektor dalam siklus perekonomian Kota Makassar.


67/95

5/17/2018



68/95

5/17/2018


Tabel 4.1 Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar Periode 1995-2010

THN

BO bidang

PERTUMBUHAN

% dari

BO bidang Kesehatan 1.185.198

-

% dari APBD 1,51

552.060

-53,42

1995

Pendidikan 2.125.330

-

APBD 2,70

1996

1.276.718

-39,93

1,48

1997

1.403.782

9,95

1,39

702.755

1998

1.745.088

24,31

1,65

1.132.789

1999

2.749.239

57,54

2,38

2000

173.447

-93,69

2001

1.058.342

2002

2.056.926

2003

PERTUMBUHAN

belanja pegawai

PERTUMBUHAN

% dari

Penerimaan

APBD 38,76

Daerah

Pertumbuhan

(rutin) 30.475.834

-

78.617.511

-

0,64

35.053.473

15,02

40,55

86.446.720

9,96

27,30

0,69

37.718.915

7,60

37,25

101.266.125

17,14

61,19

1,07

44.298.862

17,44

41,94

105.622.198

4,30

1.900.491

67,77

1,65

51.289.704

15,78

44,40

115.527.699

9,38

0,13

314.730

-83,44

0,24

69.672.166

35,84

52,67

132.287.816

14,51

510,18

0,28

3.167.437

906,40

0,84

70.244.399

0,82

18,53

379.151.774

186,61

94,35

0,46

3.549.283

12,06

0,80

240.981.830

243,06

54,40

442.964.960

16,83

2.706.180

31,56

0,48

6.224.587

75,38

1,10

288.657.899

19,78

50,99

566.146.423

27,81

2004

4.026.782

48,80

0,72

5.084.935

-18,31

0,91

311.946.711

8,07

55,73

559.721.576

-1,13

2005

4.308.594

7,00

0,71

5.647.321

11,06

0,93

319.679.031

2,48

52,52

608.709.054

8,75

2006

14.423.267

234,76

1,74

14.644.767

159,32

1,76

382.650.123

19,70

46,08

830.385.144

36,42

2007 2008

307.241.521 489.110.447

2030,18 59,19

30,21 39,92

55.402.651 94.149.112

278,31 69,94

5,45 7,69

496.245.659 621.804.328

29,69 25,30

48,80 50,76

1.016.955.301 1.225.077.167

22,47 20,47

2009

471.903.924

-3,52

40,48

100.993.207

7,27

8,66

700.158.001

12,60

60,06

1.165.852.649

-4,83

2010

639.200.114

35,45

38,65

106.627.228

5,58

6,45

817.595.928

16,77

49,43

1.654.006.437

41,87

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Makassar dalam Angka 1995-2011


69/95

5/17/2018


4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan perkembangan Kota Makassar, kegiatan, pertumbuhan serta perkembangan ekonominya juga semakin pesat. PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dapat dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berarti bahwa nilai PDRB dihitung berdasarkan nilai semua barang dan jasa yang berlaku pada tahun dasar. Maksud perhitungan ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan rill ekonomi yang nilainya telah terbebas dari pengaruh harga baik inflasi maupun deflasi. Berdasarkan data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Makassar terus berfluktuasi setiap tahunnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar antara tahun 1995-2010 berada pada kisaran 7-10%, bahkan pada tahun 1999, 2004 dan 2008 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tercatat sebesar 15.37, 10.17 dan 10.52%. Hal ini terjadi karena adanya pertumbuhan positif dari sektor-sektor ekonomi, terutama sektor sektor perdagangan, perhotelan dan restoran

serta industri pengolahan dan beberapa

sektor lainnya. Akan tetapi pada tahun 1997-1998 , laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar turun menjadi 5,40 dan 1,43%. Hal ini akibat krisis ekonomi moneter yang melanda seluruh daerah di Indonesia termasuk Kota Makassar. Dan pada tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar kembali mangalami penurunan menjadi 9,20%. Hal ini terjadi akibat krisis Subrime-Mortage yang


70/95

5/17/2018


melanda Amerika Serikat dan berdampak pada banyak negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tabel 4.2 Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar

TAHUN 1995 1996 1997 1998 1999

PDRB dalam harga konstan 1.818.591.000,00 1.959.806.000,00 2.060.726.000,00 2.212.970.000,00 2.244.530.000,00

Pertumbuhan Ekonomi 7,20 7,76 5,40 1,43 15,37

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2.589.535.000,00 2.704.947.000,00 8.178.880.130,00 8.882.254.690,00 9.785.333.890,00 10.492.540.670,00 11.341.848.210,00 12.261.538.920,00 13.561.827.180,00

7,30 7,30 7,14 8,60 10,17 7,16 8,09 8,11 10,52

2009 2010

14.798.187.680,00 16.252.451.430,00

9,20 9,83


Berdasarkan tabel diatas PDRB yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hal ini diakibatkan adanya pertumbuhan dari berbagai sektor. Dimana pada tabel 4.3 memperlihatkan terdapatnya beberapa sektor yang kemudian berkembang disbanding sektor lain yang kemudian menopang PDRB kota Makassar. Pada tabel tersebut memperlihatkan dimana PDRB Kota Makassar dipengaruhi oleh 2 sektor besar yang memberikan peranan hingga lebih dari 20%. Sektor

tersebut

merupakan

sektor

industri

pengelolaan

dan

sektor

perdangangan,hotel dan pariwisata. Besarnya peranan kedua sektor tersebut tidak


71/95

5/17/2018


lepas dari berkembangnya sarana transportasi baik jalan, udara maupun laut serta berbagai regulasi pemerintah seputar perdagangan dan pariwisata serta industri pengelolan. Pada tabel 4.3 memperlihatkan kondisi perekonomian Kota Makassar dimana sektor perdangangan, perhotelan dan pariwisatalah yang memberikan sumbangsih terbesar pada PDRB tiap tahunnya. Hal ini terlihat juga dari beberapa pembangunan pusat – pusat pembelanjaan dan hotel – hotel di kota Makassar yang semakin bertambah tiap tahunnya. Pada tahun 2011-2012 sektor perdagangan memperlihatkan perkembangan dengan adanya penambahan pusat – spusat perdagangan dalam hal ini bertambahnya pasar retail yang memeriahkan tiap sudut jalan Kota Makassar. Dilain pihak pada tabel tersebut juga telah memperlihatkan dimana sektor pertaniaan bukan merepukan salah satu sektor yang memberikan peran besar pada PDRB Kota Makassar sehingga dapat disimpulkan dimana kecenderungan sistem perekonomian Kota Makassar mengikuti system perekonomian kota – kota di negara maju yang system perekonomiannya beralih dari pertanian ke industri maupun perdagangan dan jasa lainnya. Seperti Jepang, Singapura, Amerika dan lain sebagainya.


72/95

5/17/2018


Tabel 4.3 PDRB Kota Makassar 1995-2010

NO

Atas Dasar Harga Konstan

LAPANGAN USAHA ‘95

‘96

‘97

‘98

‘99

2

Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian

1,91 0,03

1,77 0,02

1,6 0,02

2,13 0,02

2,18 0,02

3

Industri Pengolahan

24,54

24,82

24,3

23,99

24,29

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

2,35

2,2

2,46

3,03

2,46

3,04

3,16

2,27

2,1

5

Bangunan

8,05

8,52

8,48

7,36

8,48

7,52

7,54

7,51

7,64

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

27,98

27,98

26,8

29,78

26,8

30,8

30,13

28,55

28,94

28,19

7

Pengangkutan dan Komunikasi

10,71

11,17

11,4

13,47

11,41

13,38

13,6

14,35

15,29

15,91

8

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

9

Jasa-jasa

1

2000

‘01

‘02

‘03

‘04

‘05

2,13 0,02

2,16 0,02

1,28 0,02

1,08 0,01

1 0,01

0,95 0,01

‘06

0,89 0,01

‘07

0,79 0,01

‘08

0,73 0,01

24,44

24,28

25,74

24,49

23,57

23,56

23,13

22,48

21,76

0,01 21,18 20,24

1,82

2

1,95

1,94

1,99

1,99

1,99

7,68

7,78

7,8

7,85

8,6

8,52

28,44

28,39

28,73

29,29

29,56 29,96

12,97

15,92

16,2

16,14

8,34

‘09

0,68 0,01

‘10

0,63

9,81

9,33

11

6,62

11,04

5,02

5,06

7,08

7,97

10,18

9,84

10,19

10,47

10,55

16,17 17,11 10,79 11,01

14,61

14,19

13,9

13,61

13,9

13,78

14,04

13,21

12,39

11,63

11,44

11,72

11,53

11,19

11,02 10,53



73/95

5/17/2018


4.2.3 Kependudukan dan IPM

Kondisi kependudukan Kota Makassar dari tahun 1995 – 2010 semakin bertambah secara pesat terlihat dengan pertumbuhan rata – rata penduduk mencapai puluhan ribu ditiap tahunnya.

Pada tahun 2009 penduduk Kota

Makassar tercatat sebanyak 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan. Sedangkan pada tahun 2000 penduduk Kota Makassar hanya tercatat 1.112.688 jiwa, Hal ini berarti dalam kurun waktu sepuluh tahun penduduk Kota Makassar meningkat sebesar 159.661 jiwa. Bahkan pada tahun 2010 penduduk Kota Makassar terus mengalami peningkatan hingga mencapai 1.339.374 jiwa yang terdiri dari 661.379 jiwa laki – laki dan 677.995 jiwa perempuan terlihat pada tabel 4.4 yang bersumber dari data BPS Kota Makassar. Tentunya pertambahan penduduk tersebut memiliki nilai tambah (value added ) tersendiri, dimana salah satu faktor produksi merupakan SDM sehingga

dimungkinkan dalam proyeksi pembangunan Kota Makassar memiliki jumlah SDM yang banyak dan berkualitas sehingga dapat memberikan peran besar sistem perekonomian. Hal ini tentunya kemudian harus didukung dengan kebijakan – kebijakan dari pemerintah Kota Makassar untuk melakukan investasi jangka panjang terhadap pembangunan manusia sehingga dapat menghasilkan kualitas SDM yang baik pula. Adapun program kependudukan di Kota Makassar seperti halnya di daerah Indonesia lainnya meliputi: pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang


74/95

5/17/2018


seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan. Pada tabel 4.4 juga terlihat dimana tingkat kematian mangalami penurunan dimana tahun 1996-1997 yang bahkan mencapai 4000an jiwa dan pada tahun 1998-1999 mengalami penurunan hingga 1900an jiwa. Dan kembali berfluktuasi pada tiap tahunnya yang berkisaran dari 1900-2300an juta jiwa hingga tahun 2006. Pada tahun 2008-2009 tingkat kematian pun semakin meningkat hingga mencapai 3200an juta jiwa dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2010. Hal ini tak lepas dari peran pemerintah dalam pengadaan sarana kesehatan, yang tercatat yang dimiliki pemerintah dan TNI ditiap tahunnya mengalami peningkatan (dapat dilihat pada tabel 4.4). Adapun

sarana kesehatan yang

dimiliki pemerintah iu berupa RS Umum, RS Jiwa, RS Bersalin, RS Khusus lainnya, PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, PUSKESMAS Keliling, dan Balai Pengobatan.


75/95

5/17/2018


Tabel 4.4 Kependudukan dan IPM SD

JUMLAH PENDUDUK

Tahun

Sarana Kesehatan

Kematian

LAKI-

1995

185

-

LAKI 530146

PEREMPUAN 547299

1996

210

4456

553957

1997

192

4250

1998

108

1999

SLTP

SEKOLAH

MURID

TOTAL 1077445

495

124782

553310

1107267

499

123130

562921

574652

1137573

479

1998

578283

590282

1168565

102

1990

581332

610124

2000

102

2066

547687

2001

102

2056

2002

96

2003

96

2004

IPM

MURID

SEKOLAH

MURID

190

52610

171

45374

70,31*

163

51054

153

51473

70,88*

124439

165

48801

157

53522

71,45*

479

136064

165

51319

162

53013

72,03*

1191456

479

128875

165

51006

168

53664

71,40

565001

1126888

481

128119

165

58060

169

55305

557050

573334

1130384

516

136111

149

54050

169

56818

73,65 75,90

2095

565882

582430

1148312

461

131822

152

41760

175

56273

73,90

1798

572686

587325

1160011

441

137877

153

51343

173

56293

74,18

96

2213

577094

587286

1164380

441

132882

154

55608

104

36776

74,46

2005

96

2331

582572

610862

1193434

449

136560

165

55997

106

35674

76,60

2006

123

1914

611049

612491

1223540

463

124975

165

55997

106

35674

76,87

2007

129

2832

618233

617006

1235239

448

143169

171

57410

110

40897

77,41

2008 2009

141 136

3262 3246

601304 610270

652352 662069

1253656 1272349

448 459

148179 145749

172 171

59878 59101

110 112

41738 45277

77,92 78,24

138

2960

661379

677995

1339374

452

144499

179

61107

116

35567

78,79

2010

SEKOLAH

SLTA

- sarana kesehatan meliputi RS Umum,RS Jiwa, RS Bersalin, RS Khusus lainnya, PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu,PUSKESMAS Keliling, dan Balai Pengobatan yang di kelola oleh p emerintah,TNI - (*)data hasil regresi sederhana



76/95

5/17/2018


Berdasarkan data BPS Kota Makassar, data IPM yang tercatat pada BPS dimulai pada tahun 1999 maka untuk melihat data IPM dari tahun 1995 – 1998 dilakukan proyeksi melalui analisis regresi sederhana, sehingga di dapatkan hasil proyeksi seperti pada tabel 4.4 guna mendukung proses analisis data 15 tahun. Adapun metode atau hasil penelitian regresi terhadap pengelolaan tersebut terlihat pada bagian lampiran. Pada tabel 4.4 memperlihatkan dimana terjadi kenaikan IPM dari tahun 1999-2001 hingga mencapai 75,9 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2002 menjadi 73,9 persen. Penurunan ini seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2002 yang hanya sebesar 7,14 persen. Padahal di tahun 2001 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tercatat sebesar 7,30 persen. (Tabel 4.1) Selanjutnya, selama periode tahun 2004 sampai 2007 IPM Kota Makassar berturut-turut menunjukkan trend meningkat, yaitu 74,46 pada 2004, 76,6 pada 2005, 76,87 pada 2006, hingga mencapai 77,41 pada tahun 2007. Sedangkan IPM Kota Makassar pada tahun 2008 dan 2009 masing-masing yaitu sebesar 77,92 dan 78, 24 persen dan terus meningkat hingga 78,79 persen pada tahun 2010. UNDP membedakan tingkat IPM berdasarkan tiga klasifikasi yakni: low (IPM kurang dari 50), lower-medium (IPM antara 50 dan 65,99), upper-medium (IPM antara 66 dan 79,99) dan high (IPM 80 ke atas). Secara umum, daerah yang mempunyai capaian IPM yang tinggi mempunyai tingkat kesejahteraan hidup masyakat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah yang capaian IPM nyasedang maupun rendah.


77/95

5/17/2018


Berdasarkan klasifikasi dari UNDP tersebut, nilai IPM Kota Makassar selama periode tahun 2000-2009 masih termasuk kategori menengah-atas/ uppermedium (IPM antara 66 dan 79,99).Hal ini sudah merupakan hal yang baik,

terlebih jika melihat peringkat IPM Kota Makassar seringkali berada di peringkat pertama di Propinsi Sulawesi Selatan.

4.3 Analisis Data 4.3.1 Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Regression Model Summary Model

R a

1

Adjusted R Square

R Square

.968

.937

Std. Error of the Estimate

.911

Durbin-Watson

1.55181E12

2.109

a. Predictors: (Constant), dm, x1, x3, x2 b. Dependent Variable: y1 ANOVA Model 1

Regression

Sum of Squares 3.564E26

Df 4

Mean Square 8.909E25 2.408E24

Residual

2.408E25

10

Total

3.804E26

14

F 36.996

Sig. a .000

a. Predictors: (Constant), dm, x1, x3, x2 b. Dependent Variable: y1 a

Coefficients Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant)

Std. Error

1.528E12

1.016E12

x1

-1.278

27.033

x2

-74.439

x3 Dm

Standardized Coefficients Beta

t

Sig.

1.504

.163

-.044

-.047

.963

201.412

-.493

-.370

.719

35.238

20.786

1.528

1.695

.121

-1.300E12

4.698E12

-.129

-.277

.788

a. Dependent Variable: y1

Tabel hasil estimasi 4.1

Berdasarkan hasil estimasi di atas maka dapat dilihat fungsi pengeluaran pemerintah sebagai berikut :


78/95

5/17/2018


=

+

+

= 1,528E12 – 1,278

+

+ –

74,439

+

+ 35,238

–

1.300E12

+

4.1

Maka dari persamaan di atas telah memperlihatkan hubungan pada tiap – tiap variabelnya. Pertama dapat di lihat dari hasil estimasi, dimana hasil estimasi hubungan antara pengeluaran pemerintah dan PDRB memiliki R sebesar 0,968 atau 96,8 persen yang mengindikasikan kepada hubungan korelasi yang positif dan kuat antara variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB dan variabel PDRB dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah sebesar 96,8 persen dan 3,2 persen sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Namun pada hasil estimasi lainnya memperlihatkan hubungan variabel pengeluaran pemerintah dalam hal ini biaya pendidikan, biaya kesehatan dan belanja rutin pegawai terhadap PDRB masing – masing tidak significan. Hal ini terlihat pada hasil estimasi pada colom sig. pada tabel dimana hasil untuk tiap variabel memiliki ketidaksignifikanan sebesar 0,121 atau 12,1 persen keatas. Maka perlu dilihat kembali penyebab yang mengindikasikan hubungan tersebut menjadi tidak signifikan pada tiap – tiap variabel.

4.3.1.1 Hubungan belanja sektor pendidikan terhadap PDRB

Pada persamaan 4.1 pada pembahasan sebelumnya memperlihatkan dimana X1 ( belanja sektor pendidikan) berhubungan negatif terhadap Y1(PDRB), sehingga

hal

tersebut

memperlihatkan

dimana

hasil

estimasi

tersebut

mengindikasikan bahwasanya pengeluaran bidang pendidikan tidak mendorong PDRB secara umum namun memberikan pengaruh sebaliknya. Dalam hal ini


79/95

5/17/2018


apabila biaya pendidikan bertambah sebesar 1 rupiah maka akan mengurangi PDRB sebesar 1,278 rupiah. Hal ini diindikasikan karena belanja bidang pendidikan tidak berdampak pada PDRB yang seperti pada pembahasan sebelumnya dimana besarnya PDRB sebagian besar merupakan hasil dari sektor industri pengolahan dan perdagangan, perhotelan dan pariwisata sehingga pengeluaran tersebut tidak memiliki pengaruh positif terhadap PDRB. Sebagaimana juga terlihat dari pengeluaran pendidikan yang sebagian besar dialokasikan terhadap realisasi program- program pendidikan seperti pendidikan gratis untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, program beasiswa bagi siswa tidak mampu yang juga terus berjalan hingga saat ini. Sehingga hal tersebut memperjelas indikasi dimana belanja pendidikan tidak memberikan pengaruh positif bahkan memberikan dampak negatif terhadap PDRB.

4.3.1.2 Hubungan belanja sektor Kesehatan terhadap PDRB

Seperti halnya biaya pendidikan pada pembahasan tersebut, estimasi hasil olahan data memperlihatkan hubungan belanja sektor kesehatan terhadap PDRB adalah negatif dan tidak signifikan. Sehingga hasil ini hanya berlaku pada estimasi tahun yang ditelili saja dan tak dapat dijadikan estimasi untuk tahun berikutnya. Pun hasil tersebut memperlihatkan dimana apabila terjadi kenaikan sebesar 1 rupiah terhadap belanja sektor kesehatan maka akan mengurangi PDRB sebesar 74,439 rupiah. Hal tersebut tak lain diakibatkan besarnya fluktuasi pada alokasi belanja sektor kesehatan, serta terjadinya krisis ekonomi yang berlangsung hingga 2 kali


80/95

5/17/2018


dalam periode penelitian ini, dimana krisis tersebut terjadi pada tahun 1998 dan tahun 2008. Hal tersebut juga mengindikasikan dimana belanja pemerintah tidak lah berpengaruh pada PDRB sama halnya biaya pendidikan yang secara langsung tak mempengaruhi sektor yang memberikan dampak besar terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, perhotelan dan pariwisata. 4.3.1.3 Hubungan belanja rutin (belanja pegawai) terhadap PDRB

Tidak berbeda jauh dengan sub bagian pengeluaran pemerintah lainnya, belanja rutin memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengeluaran pemerintah, dimana variabel ini tidak signifikan berpengaruh terhapda PDRB yang juga tidak berbeda jauh dari pengeluaran pemerintah yang lainnya, namun berbeda dengan penegrluaran lainnya pada belanja rutin ini justru memberikan dampak positif. Dimana ketika terjadi kenaikan 1 rupiah pada biaya pengeluaran rutin maka akan menambah PDRB sebesar 35,238 rupiah, hal ini tidak lain karena biaya rutin tersebut merupakan pengeluaran pemerintah yang menyangkut biaya belanja pegawai dalam hal ini gaji dan pengeluaran yg dikeluarkan untuk menunjang kinerja pegawai lainnya sehingga hal ini tentunya akan membantu salah satu sektor yang memberikan sumbangsih besar pada PDRB yaitu sektor perdagangan, perhotelan dan pariwisata. 4.3.1.4 Pengaruh desentralisasi terhadap PDRB

Sebagaimana terlihat pada hasil estimasi 4.1 dimana pengaruh desentralisasi memerlihatkan hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Hal ini diindikasikan karena ketidak mandirian pemerintah dalam mengelola sistem pengeluarannya dan juga disebabkan dimana desentralisasi terjadi pada tahun


81/95

5/17/2018


2002 sehingga waktu estimasinya hanya sekitar 9 tahunan sehingga masih dalam tahap penyesuaian sistem kelola perekonomiannya. Olehnya itu perubahan sistem terebut tidak mempelihatkan hubungan positif melainkan hubungan negatif.

4.3.2 Pengeluaran Pemerintah Dan PDRB Terhadap Ipm

Regression Model Summary Model

R

Adjusted R Square

R Square

1 .955a .913 a. Predictors: (Constant), y1, x1, dm, x3, x2

Std. Error of the Estimate

.864

Durbin-Watson

.99020

1.662

b. Dependent Variable: y2 ANOVA Model 1

Sum of Squares Regression Residual Total

Df

Mean Square

92.477

5

18.495

8.825

9

.981

101.301

14

F

Sig.

18.863

a

.000

a. Predictors: (Constant), y1, x1, dm, x3, x2 b. Dependent Variable: y2 a

Coefficients Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant)

Standardized Coefficients

Std. Error

Beta

T

70.226

.718

x1

3.204E-11

.000

x2

-3.533E-10

.000

x3

5.286E-11

.000

-9.619

3.009

1.162E-13

.000

.225

Dm y1

Sig.

97.861

.000

2.118

1.857

.096

-4.534

-2.730

.023

4.442

3.512

.007

-1.847

-3.196

.011

.576

.579

a. Dependent Variable: y2

Berdasarkan hasil estimasi di atas maka dapat dilihat fungsi pengeluaran pemerintah sebagai berikut : =

+

+

+

+

+

+


82/95

5/17/2018


= 70.226 + 3,204E-11 - 3,533E-10 9,619 + ….. 4.2

+ 5,286E-11

+ 1,162E-13

–

Pada hasil estimasi ini memperlihatkan dimana hubunagn antara variabel dependen dan independen memiliki hubungan korelasi yang positif dan kuat, terlihat dari besaran R yang dihasilkan dari hasil estimasi data yang menunjukkan besaran hingga 0,955 atau 95,5 persen. Yang artinya variabel dependend (IPM) dipengaruhi oleh variabel independen (pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi) sebesar 95,5 persen dan 4,5 persen sisanya di pengaruhi oleh variabel lainnya.

4.3.2.1 Hubungan langsung belanja sektor pendidikan terhadap IPM

Pada hasil estimasi 4.2 memperlihatkan belanja sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan significan terhadap IPM. Dimana belanja sektor pendidikan memiliki pengaruh positif sebesar 3,204E-11 (0,00000000003204) yang artinya jika belanja pemerintah bertambah sebesar 1 rupiah maka akan menambah IPM sebesar 3,204E-11 (0,00000000003204). Selain hal tersebut tingkat signifikan dari belanja pendidikan terhadap IPM memperlihatkan besaran sebesar 0,96 artinya dengan asumsi α = 0,10 maka belanja pendidikan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Hal tersebut juga tidak terpisahkan dari proyek pembangunan pemerintah kota Makassar pada renstra (rencana strategis 2004 – 2009 dimana ketercapaian alokasi anggarannya ditujukan pada pendidikan gratis untuk tingkatan SD dan SLTP sederajat, beasiswa pendidikan bagi siswa yang tak mampu serta pada tahun 2009 terlihat dimana Capaian Kinerja Pemerintah Kota Makassar tahun 2009 pada


83/95

5/17/2018


Indikator Kinerja Kunci Pendidikan yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) adalah 83,75 % dengan jumlah 72.131 penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis dan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 86.122 penduduk(ILPD Kota Makassar, 2009). Selain hal tersebut dukungan sektor pendidikan juga terlihat dari bertambahnya jumlah siswa maupun jumlah sekolah baik pada tingkatan sd, smp, maupun sma sederajat yang terlihat pada tabel 4.4 hal itu juga tidak terpisahkan dari perhatian pemerintah yang memprioritaskan sektor pendidikan dimana setiap tahunnya juga pemerintah terus berupaya agar amanah konstitusi yaitu anggaran untuk pendidikan minimal 20% dapat terealisasi secara baik yang terlihat pada tahun 2004 – 2007 serta dengan semakin meningkatnya nelanja sektor pendidikan hingga saat ini.

4.3.2.2 Hubungan langsung belanja sektor kesehatan terhadap IPM

Pada hasil estimasi 4.2 memperlihatkan belanja sektor kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Dimana belanja sektor kesehatan memiliki pengaruh negatif sebesar 3,5534E-11 (0,0000000003553) yang artinya jika belanja pemerintah bertambah sebesar 1 rupiah maka akan menambah IPM sebesar 3,5534E-11 (0,0000000003553). Hubungan negatif tersebut diindikasikan terjadi karena kurangnya fokusan pemerintah dalam hal bidang kesehatan terlihat dari alokasi anggaran yang relatif kecil di bandingkan dengan belanja sektor pendidikan dan belanja lainnya. Padahal hingga saat ini masih banyak program-program kesehatan seperti jaminan kesehatan masyarakat, program keluarga berencana, subsidi obat generik, sampai


84/95

5/17/2018


pelayanan kesehatan gratis yang sedang diselenggarakan secara terus- menerus dan membutuhkan biaya yang sangat banyak, terlebih lagi jumlah penduduk yang juga terus bertambah tiap tahunnya menjadi beban tersendiri bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan dalam jumlah yang besar Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui anggaran kesehatan yang memadai. Kelemahan kapasitas tenaga perencana dan pelaksana program, maupun terjadinya proses rent seeking membuat banyak nilai dari proyek tidak sampai pada sasaran program yang sebenarnya. Hal ini masih menjadi masalah dalam penyelenggaraan layanan kesehatan hingga saat ini.

4.3.2.3 Hubungan langsung belanja rutin terhadap IPM + 5,286E-11

Pada hasil estimasi 4.2 memperlihatkan pengaruh positif dan significan terhadap IPM. Dimana belanja rutin memiliki pengaruh positif sebesar 5,286E-11 (0,00000000005286) yang artinya jika belanja rutin pemerintah bertambah sebesar 1 rupiah maka akan menambah IPM sebesar 5,286E-11 (0,00000000005286) persen. Pengaruh tersebut tak lepas dari besarnya alokasi pemerintah tiap tahunnya pada sektor belanja pegawai, dimana yang terlihat pada tabel 4.1 alokasi belanja pegawai dari APBD tecatat hingga 46 – 60 persen pada beberapa tahun terakhir.

4.3.2.4 Hubungan langsung PDRB terhadap IPM

Pada hasil estimasi 4.2 memperlihatkan dimana PDRB memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM. Dimana PDRB memiliki pengaruh


85/95

5/17/2018


positif sebesar 1,162E-13 (0,0000000000001162) yang artinya jika belanja pemerintah bertambah sebesar 1 rupiah maka akan menambah IPM sebesar 1,162E-13 (0,0000000000001162) persen. Pengaruh PDRB yang tidak signifikan tersebut terjadi diindikasikan karena PDRB tersebut didukung

oleh sektor yan tidak berhubungan

dalam

pengembangan IPM dalam hal ini penembangan angka melek huruf, angka harapan hidup dan daya beli masyarakat yang terkandung dalam IPM.

4.3.2.5 Hubungan langsung desentralisasi terhadap IPM 9,619

Pada hasil estimasi 4.2 memperlihatkan desentralisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Dimana hubungan tersebut diindikasikan terjadi

karena

fokusan

pemerintah

selama

desentralisasi

terletak

pada

pengalokasian anggaran dan peretasan kemiskinan yang terlihat dari renstra tahun 2004-2009 pasca diberlakukannya desentralisasi. Dukungan dari berbagai program baik peningkatan angka melek huruf, penambahan sarana kesehatan, program pelayanan gratis dan berbagai program perbaikan gizi telah di canangkan oleh pemerintah kota, sehingga hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk Kota Makassar dalam hal ini peningkatan IPM Kota Makassar. Namun hal tersebut belum mencapai hasil maksimal karena butuhnya penyesuaian setelah pergantian sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dimana desentralisasi terjadi hanya dalam kurun waktu 8 tahunan terakhir olehnya itu perubahan sistem terebut tidak mempelihatkan hubungan positif melainkan hubungan negatif.


86/95

5/17/2018



87/95

5/17/2018


(0,00000000036193) yang artinya jika belanja pemerintah bertambah sebesar 1 rupiah maka akan menambah IPM sebesar 3,6193E-11 (0,00000000036193). Ketiga, belanja rutin memiliki pengaruh positif sebesar 5,695E-11 (0,00000000005695) yang artinya jika belanja rutin pemerintah bertambah sebesar 1 rupiah maka akan menambah IPM sebesar 5,695E-11 (0,00000000005695) persen.

4.4 Uji F statistik

Berdasarkan pembahasan sebelumnya pada bab III maka uji f statistik dapat dilihat dari perbandingan f table dan f hitung pada hasil estimasi. Pada hasil estimasi 4.1 memperlihatkan f hitung sebesar 36,996 dan ketika di bandingkan dengan f tabel dengan tingkat signifikasi 10% (α = 0,10) maka dapat dilihat f

tabelnya sebesar 2,1625 disimpulkan pada persamaan hubungan pengeluaran pemerinta dan PDRB berdasarkan hasil estimasi 4.1 dimana f hitung > f tabel yang menunjukkan bahwa 36,996 > 2,1625 maka Hipotesis di terima. Sedangkan pada estimasi kedua memperlihatkan hubungan PDRB dan pengeluaran ekonomi memiliki f hitung sebesar 18,863 dimana jika di bandingkan dengan f tabel dengan tingkat signifikasi 10% (α = 0,10) maka akan terlihat f tabel sebesar 2,05 maka hal tersebut memperlihatkan dimana f hitung > f tabel yaitu 18,6 > 2,05 maka hipotesis diterima.

4.5 Uji T statistik

Berdasarkan pembahasan sebelumnya uji t statistik ilakukan untuk menguji secara parsial tingkat signifikan terhadap tiap variabel, dimana tingkat signivikan


88/95

5/17/2018


dari variabel tersebut dilihat dari perbandingan t tabel terhadap t hitung. Dengan tingkat signifikan sebesar 10% (α = 0,10) maka besaran t tabel pada hubungan antara pengeluaran pemeriuntah dan PDRB sebsesar 1,67. Maka pada uji t pengaruh pengeluaran pemerintah memperlihatkan dimana t hitung pada belanja sektor pendidikan sebesar 0,47 lebih kecil di banfing t tabel sehingga variabel tersebut tidak significan dan pada belanja sektor kesehatan pun memperlihatkan hasil yang tidak jauh berbeda dimana t hitung sebesar 0,37 lebih kecil dari t tabelnya ( 0,37<1,67 )sehingga variabel tersebut tidak signifikan. Pada variabel belanja pegawai keterkaitannya

dengan PDRB dimana t

hitungnya sebesar 1,695 memperlihatkan hasil berbeda dengan dua variabell sebelumnya dimana t hitung pada variabel belanja pegawai lebih besar dari t tabelnya (1,695 > 1,67 ) sehingga untuk variabel belanja pegawai dinyatakan signifikan. Berbeda dengan variabel dummynya yang mimiliki t hitung sebesar 0,277 yang memperlihatkan dimana t hitungnya lebih kecil dengan t tabel ( 0,277 < 1,69) maka variabel dummy tersebut dinyataka n tidak significan terhadap PDRB. Dana pada persamaan kedua hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah, PDRB terhadap IPM dengan tingkat signifikan yang sama yaitu 10%

(α = 0,10) maka hal tersebut memperlihatkan besaran t tabel sebesar 1, 662 sehingga tingkat signifikan yang terlihat untuk tiap variabel yang memperlihatkan ketidak signifikanannya adalah PDRB dimana t hitung nya lebih kecil dari t tabel ( 0,576 < 1,662 ). Pada variabel belanja sektor pendidikan di nyatakan signifikan karena t hitungnya lebih besar dari t tabel ( 1,857 > 1,662) begitupun pada


89/95

5/17/2018


belanja sektor kesehatan t hitung lebih besar dari t tabel ( 2,730 > 1,662) sehingga dinyatakan variabel

belanja sektor kesehatan memiliki pengaruh signifikan

terhadap IPM. Begitupun dengan belanja pegawai ( 3,512> 1,662) dan variabel dummy ( 3,196 > 1,662) sehingga ke empat variabel tersebut dinyatakan signifikan ( belanja sektor penddidikan, belanja sektor kesehatan, belanja lainnya dan variabel dummynya). Dan yang perlu I perhatikan sebelumnya besaran positif dan negatif pada t hitung tidak di perhatikan dalam penentuan signifikan tidaknya variabel tersebut karena negatif tidaknya t hitung hanya memperlihatkan pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependennya. Dimana jika t hitungnya negatif maka hubungan variabel independen terhadap variabel dependennya pun akan berpengaruh negatif.


90/95

5/17/2018


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN a. Kesimpulan

Dari hasil penelitiandan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebgai berikut: 1. Belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB, dan belanja tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM baik secara langsung maupun pengaruh total. 2. Belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB, dan belanja tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM baik secara langsung maupun pengaruh total. 3. Belanja pemerintah lainnya dalam hal ini belanja pegawai rutin berpengaruh

positif dan tidak signifikan terhadap PDRB, dan belanja tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM baik secara langsung maupun pengaruh total. 4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM.

b. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam study – study selanjutnya dimana sampel yang diambil terutama untuk variabel IPM masih memiliki keterbatasan data dimana dalam proyeksi 15 tahun terakhir hanya terdapat 12 tahun yang terdata oleh BPS sehingga selebihnya merupakan hasil proyeksi melalui regresi sederhana SPSS 16.


91/95

5/17/2018


Adapun kendala lainnya adalah dua sistem yang dianut oleh pemerintah Kota Makassar yaitu pada desentralisasi dan sentralisasi sehingga alokasi anggaran yang terlihat mengalami fluktuasi yang cukup besar. Sehingga pada penelitian selanjutnya hendaklah melakukan penelitian pad satu sistem yang di pakai oleh pemerintah serta hendaknya menggunakan data yang di peroleh dari BPS tanpa proyeksi selanjutnya untuk melihat nilai riil pada data yang diolah.

c. Saran

Beberapa saran yang bisa diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah

kota

sebaiknya

dalam

mengalokasikan

anggaran

belanjapendidikan tidak hanya melihat aspek pengembangan penelitian melainkan juga perlu mengalokasisan anggran buat penanggulangan biaya pendidikan sehingga terjadi peningkatan daya beli masyarakat yang di akibatkan oleh efek subtitusi dari pengalokasian anggaran tersebut. Selain itu hendaknya pemerintah kotra merealisasikan anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu mengalokasikan anggaran ke sector pendidikan sebesar 20 % dari penerimaan daerah/kota. 2. Pemerintah kota hendaknya dalam pengalokasian belanja sector kesehatan hendaknya memeperhatikan dampak langsung yang diterima masyarakatdalam penanganan kesehatan masyarakat pada umumnya karena sebagian besar masyarakat kota Makassar belum merasakan dampak

dari

pengalokasian

belanja

tersebut.


Dan

hendaknya

92/95

5/17/2018


pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih intensif ke masyarakat kecil karena hingga saat ini penanganan kesehatan belum dirasakan dan belum dimengerti mekanismenya oleh beberapa masyarakat kecil terasuk di sekitar wahidin. 3. Pemerintah

penganggaran

kota

hendaknya

belanja

memperhatikan

pegawai

karena

hal

secara

terperinci

tersebut

dapat

mengindikasikan kepada lalainya kinerja pegawai dan juga pemerintah kotra hendaknya mengawasi kinerja pegawai agar pengalokasian dana tersebut berbanding lurus terhadap kinerja pegawai 4. Pemerintah kota harus memperhatikan tata letak kota dan berbagai

aturan yang menghubungkan sector – sector yang berpengaruh besar terhadap PDRB terhadapa pengembangan IPM dan pemerintah harus lebih teliti melihat dampak – dampak dari sector tersebut terhadap lingkungan sekitar agar dapat menjaga stabilisasi perekonomian kota Makassar.


93/95

5/17/2018


Daftar Pustaka

Ginting S. Charisma Kuriata.2008. Analisis Pembangunan Manusia Di Indonesia. Tesis. Medan. Jhingan M.L. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali Pers. Juanita, SE, M.Kes.2003. Pengaruh Krisis Ekonomi Terhadap Pelayanan Kesehatan. Jurnal ekonomi kesehatan. Medan. Kartasasmita Ginandjar. 1997. Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat . Jawa timur. Khofiya,Nida. 2011. Pengaruh Pengeluaran Rutin Serta Pengeluaran Pembangunan Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kota Tangerang . Jurnal Ekonomi. Jakarta. Khusaini, S.Pd., MSE. 2004. Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ekonomi. Tangerang. Kuriata Ginting S., Charisma, 2008, Analisis Pembangunan Manusia Di Indonesia, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Tesis Mankiw, N. Gregory, 2003, Teori Makro Ekonomi, Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga. Maqin Dr. R. Abdul,SE.,MP.2008. Indeks Pembangunan Manusia: Tinjauan Teoritis dan Empiris di Jawa Barat . Makalah. Surabaya. Rahardja Prathama dan Mandala Manurung. 2008. Pengantar Ilmu Ekonomi (mikroekonomi &makroekonomi). Lembaga Penerbit Fakultas Universitas Indonesia. Jakarta. Soetriono, Prof. Dr. Ir dan Dr Ir. SRDm Rita Hanafie. 2007. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Andi

Suharyadi dan Purwanto S.H. 2008. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat. Sukirno Sadono. 1996. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: Rajawali Pers. Tomayah Nina dan syaikhu usman. 2004. Alokasi Pendidikan di Era Otonomi daerah: Implikasinya terhadap pengelolaan pelayanan pendidikan dasar . Laporan Lapangan. Jakarta. Usmaliadanti

Christina.

2009. Analisis

Pengaruh

Tingkat

Kemiskinan,

pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap


94/95

5/17/2018


Indeks Pembangunan Manusia Di Provensi Jawa Tengah Tahun 20072009. Skripsi. Semarang.

Wijono Wiloejo Wirjo. 2004. Mengungkap sumber - sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir . Jurnal ekonomi. Indonesia. http://mukhyi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19778/PERTUMBUHAN+E KONOMI.pdf. 25 Februari 2011. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16787/4/Chapter%20II.pdf. Februari 2011.


25

95/95

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Recommend Documents