Tugas matakuliah Hukum Acara Perdata (B)
Membuat Surat Gugatan
Alif Permana Putra / 02011181419092
Palembang,28 Februari 2016,
Nomor :123/G.PDT/RCP/IX/2015
Perihal : Gugatan Wanprestasi
Lamp : Suratkuasa
Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Palembang
Di Kota Palembang.
Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Alif Permana Putra, Agama Islam, Umur 19 tahun, Pekerjaan Manager di PT. Fadhli Motor. Beralamat di Jl. Kol. Sulaiman Amin Komp. Perumdam Kartika Blok A1. Kecamatan Alang Alang lebar Km7 Palembang, dengan ini hendak menandatangani dan memajukan surat gugatan ini, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.
Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap :
Nama Muhammad Fadhli, SE, M.M. Agama Islam, Umur 29 tahun, Pekerjaan CEO di PT. Fadhli Motor. Beralamatkan jl. karya ii komp. villa purnama BLOK A.16 RT. 53 RW. 01. Perumnas, Palembang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.
Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :
DALAM POSITA
Bahwa, Pada tanggal 25 November 2015, PENGGUGAT dan TERGUGAT Telah mengadakan kerja sama dalam menjalankan bisnis jual beli kendaraan bermotor atas nama PT. Fadhli Motor yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2016 Berdasarkan Perjanjian Kerja sama No 11/XI-NO/IV/2016 (selanjutnyadisebut "Perjanjian"), Perjanjian mana telah menempatkan PENGGUGAT sebagai Manager di PT. Fadhli Motor (Bukti P-1);
Bahwa, berdasarkan Pasal10 ayat 1Perjanjian, PENGGUGAT sebagai Manager di PT. Fadhli motor bekerja dan mengabdi selama 10 tahun sesuai kontrak kerja dan tiap Bulan berhak menerima Honorarium. (selanjutnyadisebut "Honorarium");
Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 10 ayat 1Perjanjian, PENGGUGAT sebagai Manager memperoleh Honorarium dari TERGUGAT sebesar Rp. Rp.9.000.000,- (sembilanjuta rupiah) Pada tanggal 25 Januari 2016.
Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Perjanjian, pembayaran Honorarium yang menjadi hak PENGGUGAT tersebut terhitung akan dilakukan oleh TERGUGAT Mulai tanggal 25 Januari 2016;
Bahwa sampai pada tanggal 25 Januari 2016 PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh pekerjaannya yang merupakan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian;
Bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban PENGGUGAT tersebut, maka berdasarkkan Pasal 10 ayat 1 Perjanjian PENGGUGAT berhak untuk menerima pembayaran Honorarium dari TERGUGAT sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
Bahwa, untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Honorarium dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, maka TERGUGAT belum melaksanakan kewajibanya untuk membayar honorarium adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah );
Bahwa, pada tanggal , TERGUGAT telah mengajukan permohonan keringanan Pembayaran Honorarium kepada PENGGUGAT berdasarkan surat nomor 1-C012-bbt Pada tanggal 27 Januari 2016 "permohonan keringanan Pembayaran Honorarium", yang pada intinya berisi (Bukti P-2):
Pengakuan TERGUGAT bahwa TERGUGAT memiliki kewajiban Pembayaran Honorarium kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
Janji TERGUGAT untuk membayar kewajiban TERGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT paling lambat tanggal 30 Januari 2016;
Bahwa, berdasarkan surat permohonan penangguhan waktu Pembayaran Honoraium dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT secara lisan telah menyetujui permohonan TERGUGAT untuk mengundurkan waktu Pembayaran Honorarium sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
Bahwa, sampai dengan jangka waktu terakhir Pembayaran Honorarium tersebut diatas, TERGUGAT ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan Pembayaran Tahap Kedua Honorarium kepada PENGGUGAT;
Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah melakukan peneguran kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melaluisurat (Buki P-3);
Bahwa, karena teguran - teguran PENGGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 26 Februari 2014 PENGGUGAT telah melayangkan surat teguran keras (SOMASI) kepada TERGUGAT untuk melunasi kewajibannya melaksanakan Pembayaran Pertama kali Honorarium (Bukti P-4);
Bahwa, ternyata surat teguran keras (SOMASI) yang dilayangkan PENGGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT, terlebih lagi belakangan TERGUGAT telah berusaha untuk menghindari PENGGUGAT dengan tidak dapat lagi dihubunginya TERGUGAT oleh PENGGUGAT baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran Pertama kali yang menjadi hak PENGGUGAT berdasarakan Perjanjian;
Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran Pertama Kali Honorarium sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal 25 Februari 2016, sehingga dengan Demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT atas honorarium sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (ConservatoirBeslag) terhadap 1 (Satu) buah kendaraan roda dua merek HONDA tipeNC12A1CBFAT Nomor BPKB 0207120 Nomor STNK BG 64 UL milik TERGUGAT;
Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang agar berkenan untuk memutuskan:
DALAM PETITUM
Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (ConservatoirBeslag) yang diletakan atas sebuah kendaraan roda dua merek HONDA tipeNC12A1CBF ATNomor BPKB 0207120 Nomor STNK BG 64 UL atas nama TERGUGAT;
Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
Menghukum TERGUGAT untuk melakukan Pembayaran Honorarium Pertama sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai;
Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
Mebebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).
Palembang, 28 Februari 2016.
Hormat, Penggugat
Alif Permana Putra
