ANALISA PERMEN.pdf

ANALISIS PERMENDIKBUD NOMOR 57, 58, 59, 60 TAHUN 2014, DAN PERMENDIKBUD NOMOR 24 TAHUN 2016 Tugas ini disusun guna memenuhi Tugas Mata Kuliah Kebijakan dan Perencanaan Perencanaan Sistem Pendidikan Dosen Pengampu : Drs. Nur Hamidi, MA

Disusun oleh : 1. 2. 3. 4. 5.

Kusuma Yudha (14410105) Ardika Riski Rahmawan Rahmawan (14410109) Afrida Zulia Fatimah (14410113) Lisdiyana Nurul Jannati (14410117) Muhammad Hidayat (14410118) Kelas: B PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH T ARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2017

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan inayah-Nya serta nikmat sehat sehingga kami dapat menyusun makalah guna memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan dan Perencanaan Sistem Pendidikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita selalu berpegang teguh pada sunnahnya dan mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti Aamiin. Penyusunan makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai analisis Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, dan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan kepada para pembaca. Tidak lupa kami mohon maaf apabila dalam penyusunan makalah ini terdapat kesalahan baik dalam bentuk kosakata maupun isi dari keseluruhan makalah ini. Kami sadar bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami sangat menerima kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan kami k edepannya.

Yogyakarta, April 2017

Penyusun

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan dilakukan untuk mengupdate peraturan dan merevisi ketentuan yang sekiranya tidak lagi relevan dengan keadaan saat ini. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diterapkan di pendidikan dasar dan menengah. Pada awalnya, pemerintah mengeluarkan Permendikbud Nomor 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013 untuk mengatur tentang kurikulum 2013 di pendidikan dasar dan menengah. Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan tersebut dan menerbitkan peraturan baru, yakni Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, dan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Oleh karena itu, untuk mengetahui peraturan tersebut, perlu dilakukan analisa terhadap peraturan tersebut. Pada makalah ini, akan dibahas analisa terhadap permendikbud sebagai revisi atas Permendikbud Nomor 67, 68, 69, dan 70 Tahun 20 13. B. Rumusan Masalah Rumusan masalah dari makalah ini adalah: 1. Bagaimana analisa Permendikbud Nomor 57, 58, 59, dan 60 Tahun 2014? 2. Bagaimana analisa Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016? C. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan makalah ini adalah: 1. Mahasiswa dapat mengetahui analisa Permendikbud Nomor 57, 58, 59, dan 60 Tahun 20 14 2. Mahasiswa dapat mengetahui Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016

ANALISA TERHADAP PERUBAHAN PERMENDIKBUD NO. 67, 68, 69, DAN 70 TAHUN 2013

A. PERMENDIKBUD NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, PERMENDIKBUD NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH, PERMENDIKBUD NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH, DAN PERMENDIKBUD NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

Pada dasarnya, revisi Permendikbud Nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013 menjadi Permendikbud nomor 57,58,59, dan 60 tahun 2014 merupakan penyempurnaan atas Permendikbud sebelumnya. Pada analisis yang sudah dilakukan oleh kelompok sebelumnya, sudah diketahui bahwa Permendikbud 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013 berisi beberapa Pasal yang semuanya bersifat sangat umum yang kemudian diberi penjelasan pada lampiran tiap-tiap permendikbud. Setelah berlaku selama beberapa bulan, dengan kajian yang diperuntukkan memperbaiki peraturan dan mengupdate peraturan maka kemudian dilakukan revisi sehingga menghasilkan Permendikbud nomor 57, 58, 59, dan 60 tahun 2014. Perubahan peraturan tersebut, terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah pasal pada setiap revisi Permendikbud. Bertambahnya pasal dilatarbelakangi oleh pemindahan materi yang sebelumnya ada pada lampiran Permendikbud nomo r 67 , 6 8, 69, dan 70 tahun 2013, dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam Permendikbud no 57, 58, 59, dan 60 tahun 2014. Di antara penambahan tersebut adalah penyebutan KI, KD, beban belajar, dan mata pelajaran pada tiap jenjang pendidikan dasar. Melalui revisi yang dilakukan membuat peraturan yang sebelumnya (Permendikbud Nomor 67,68, 69, dan 70 tahun 2013) dicabut dan tidak berlaku, kemudaian diganti dengan permendikbud yang baru (permendikbud Nomor 57, 58, 59, dan 60 tahun 2014). Pada dasarnya, pasal-pasal yang ada pada permendikbud nomor 57, 58, 59, 60 tahun 2014 memiliki beberapa garis besar yang sama, hanya saja ketika membahas pada jenjang yang berlainan, membuat ada perbedaan pada beberapa pasal, khususnya ketika menjelaskan berkaitan dengan mata pelajaran, beban pelajaran, dan pedoman pembelajaran pada tiap jenjang.

Berikut adalah paparan isi dan analisa terhadap permendikbud nomor 57, 58, 59, dan 60 sebagai revisi terhadap permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Pasal

ANALISA PERMENDIKBUD 57 TAHUN 2014

1.

58 TAHUN 2014

59 TAHUN 2014

60 TAHUN 2014

Terdiri atas 2 ayat, ayat pertama memberi nama atas kurikulum pada setiap jenjang, sementara ayat kedua menyebutkan bagian dari kurikulum 2013. Analisa: Pada pasal 1 ayat (1) terdapat kalimat “Kurikulum …(jenjang)... yang telah dilaksanakan sejak tahun pelajaran 2013/2014 disebut Kurikulum 2013 …(jenjang)...”. Revisi permendikbud pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan pemberian nama pada Kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang. Pada pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan, pemberlakuan kurikulum pada tahun pelajaran 2013/2014 masih belum menyeluruh menggunakan Kurikulum 2013. Penyebutan nama kurikulum yang berlaku sejak 2013/2014 seakan bentuk generalisasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sehingga, ketika peraturan ini dibuat, terlihat memaksakan pemberian nama terhadap kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, pendapat k ami pemberian nama kurikulum yang berlaku sangat memaksakan, karena jika dibandingkan satuan pendidikan yang sudah menerapkan kurikulum 2013 dengan yang belum menerapkan kurikulum 2013 masih banyak yang belum menerapkan, karena proses sosialisasi masih dilaksanakan. Dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa kurikulum 2013 terdiri atas 4 komponen, yaitu: Kerangka Dasar Kurikulum, Struktur Kurikulum, Silabus, dan Pedoman Mata Pelajaran. Keempat komponen tersebut kemudian dijelaskan dalam setiap pasal dan lampiran pada permendikbud. Penyebutan empat komponen dalam pasal 1 ayat (2) yang sebelumnya tidak dijelaskan dalam permendikbud sebelumnya, menampakkan bahwa revisi permendikbud telah memberikan porsi tersendiri dalam pasal untuk memberikan penjelasan terkait dengan Kurikulum 2013. Menurut kami, poin plus dari revisi adalah adanya silabus dan pedoman mata belajaran yang memberikan kemudahan bagi guru karena telah terbantu dengan adanya produk pemerintah bagi guru.

Berisi tentang landasan-landasan yang digunakan dalam kurikulum 2013 berdasarkan SNP.

2.

Analisa: Landasan yang ada dalam struktur kurikulum 2013 yang mengacu pada SNP adalah landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis. Landasan tersebut tidak ada perubahan jika dibandingkan dengan permendikbud sebelumnya. Masih belum ada landasan religius karena landasan kurikulum 2013 yang dipakai bersifat umum, sementara landasan religius khususn ya untuk mata pelajaran keagamaan, diserahkan kepada kementerian lain yang secara jelas disebutkan dalam Pasal 6 pada permendikbud 57, 58, dan 59 Tahun 2014 serta Pasal 7 permendikbud nomor 60 Tahun 2014.. 3.

Pembahasan mengenai struktur kurikulum yang terdiri atas Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), mata pelajaran, beban pembelajaran, dan muatan pembelajaran. Pada ayat 2 dan 3 menjelaskan tentang KI yakni pengertian KI dan macam KI, dan pada pasal 4 dan 5 menjelaskan tentang KD yakni pengertian KD dan macam KD Analisa: Pada pasal 3 disebutkan tentang struktur kurikulum 2013. Hal itu belum disebutkan langsung dalam permendikbud sebelumnya. Struktur kurikulum yang memuat lima komponen (Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), mata pelajaran, beban pembelajaran, dan muatan pembelajaran) kemudian dijelaskan secara umum di pasal-pasal berikunya dan makin diperjelas melalui lampiran dari permendikbud. Kompetensi Inti pada Kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik satuan pendidikan pada setiap tingkat kelas. Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Kompetensi Inti sikap spiritual, Kompetensi Inti sikap sosial, Kompetensi Inti pengetahuan, dan Kompetensi Inti keterampilan. Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada satuan pendidikan yang mengacu pada Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dari Kompetensi Inti dan terdiri atas: Kompetensi Dasar sikap spiritual, Kompetensi Dasar sikap sosial, Kompetensi Dasar pengetahuan, d an Kompetensi Dasar keterampilan.

Menurut kami, struktur kurikulum khususnya KI/KD telah menunjukkan kesesuaian dengan tujuan pendidikan Nasional yang terdapat dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 tepatnya pada Pasal 3 yang berbunyi, “Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Keempat aspek dalam masing-masing KI/KD sangat selaras dengan tujuan tersebut, yakni kompetensi sikap spritual sesuai dengan tujuan untuk menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, dan sehat, kompetensi sikap sosial sesuai dengan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, kompetensi pengetahuan sesuai dengan berilmu, dan kompetensi keterampilan sesuai dengan tujuan membentuk manusia yang cakap, kreatif, dan mandiri. Dengan adanya kompetensi yang dirumuskan, diharapkan mampu menjadikan peserta didik menjadi lebih berkualitas dan dapat bermanfaat dan memajukan bangsa dan negara. Penyampaian penjelasan lampiran I tentang kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum

4.

Analisa: Cukup jelas, pasal ini hanya menyampaikan tentang lampiran I tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. 5.

Berisi tentang mata pelajaran




yang diajarkan pada jenjang




SD/MI.

SMP/MTs.

SMA/MA.

SMK/MAK.

Dijelaskan secara umum




mengenai mata pelajaran di




jenjang SD/MI yang

jenjang SMP/MTs yang

jenjang SMA/MA yang

jenjang SD/MI yang

dikelompokkan menjadi 2




kelompok dengan rincian




masing-masing.

masing-masing.

masing-masing.

masing-masing.

Analisa: Yang membedakan pembagian kelompok mata pelajaran pada jenjang SD dan SMP adalah jumlah mata pelajaran. Kelompok mata pelajaran A ada pada SMP namun tidak ada pada SD adalah Bahasa Inggris. Mengapa Bahasa Inggris tidak di ajarkan sejak dasar? Menurut kelompok kami, ada sisi positif dan negatif terkait hal tersebut. Mungkin pemerintah menganggap bahwa Bahasa Inggris belum cocok ketika diajarkan di SD karena penanaman cinta tanah air. Namun, ketidakhadiran Bahasa Inggris dalam mata pelajaran kelompok A akan sedikit menjadikan siswa terlambat dalam mengembangkan kemampuan Bahasa Inggris. Yang membedakan pembagian kelompok mata pelajaran pada jenjang SMA dan SMK adalah disiplin keilmuan dan kejuruan, Kelompok Mata Pelajaran C pada jenjang SMA, lebih mengembangkan pada disiplin keilmuan, sementara Kelompok Mata Pelajaran C pada jenjang SMK mengembangankan minat, bakat dan/atau kemampuan dalam Bidang Kejuruan, Program Kejuruan, dan Paket Kejuruan. Sehingga hal tersebut yang menjadi penekanan perbedaan dari kedua jenjang pendidikan. Pembahasan pasal 6 dst, dilanj utkan di bawah tabel, mengingat pembahasan pasal mul ai menun ju kkan perbedaan pada setiap perm endikbud. Di dalam hanya dij elaskan gambaran u mum tentan g isi pasal 6 dst.

6.

7.

Berisi tentang MI yang dapat

Berisi tentang MTs yang dapat

Berisi tentang MA yang dapat

Berisi tentang muatan

menambah rumpun PAI dalam



substantif bidang kejuruan

mata pelajaran

mata pelajaran

mata pelajaran

Berisi tentang beban belajar



Berisi tentang MAK yang

siswa di SD/MI

siswa di SMP/MTs

siswa di SMA/MA

dapat menambah rumpun PAI dalam mata pelajaran

8.

Berisi tentang Silabus sebagai



Berisi tentang penyelenggaraan

penjelasan pasal 1 ayat 2



program pendidikan (3 dan 4

huruf c

huruf c

huruf c

tingkatan kelas)

9.

10.

Berisi tentang pengelompokan




silabus

silabus

silabus

siswa di SMA/MA

Berisi tentang Pedoman Mata




Pelajaran

Pelajaran

Pelajaran

penjelasan pasal 1 ayat 2 huruf c

11.

12.

13.

Berisi tentang pendekatan

Berisi tentang pencabutan



pembelajaran di SD/MI

Permendikbud 68 Tahun 2013


silabus


Berisi tentang pemberlakuan


-


permendikbud

permendikbud



permendikbud

Pelajaran Berisi tentang pencabutan

14.

Permendikbud 69 Tahun 2013 Berisi tentang pemberlakuan

15.

permendikbud Analisa:

Pada pasal 6 Permendikbud nomor 57, 58, dan 59 Tahun 2014, serta pasal 7 permendikbud nomor 60 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian pada madrasah dan memberi kejelasan kedudukan madrasah dalam permendikbud. Jika dibandingkan dengan permendikbud sebelumnya, kedudukan madrasah masih abu-abu dan belum diberi kejelasan terkait dengan mata pelajaran, khususnya pada rumpun Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Madrasah dalam hal ini, diberikan kewenangan untuk menambah rumpun PAI dan Bahasa Arab, yang ketentuannya diserahkan kepada kementerian yang terkait dengan urusan keagamaan. Menurut kami, hal seakan menjawab pertanyaan terkait kedudukan madrasah di permendikbud.

Pada pasal 7 Permendikbud nomor 57, 58, dan 59 Tahun 2014, serta pasal 9 permendikbud nomor 60 Tahun 2014 merupakan penjelasan secara umum terkait beban belajar siswa pada setiap jenjang pendidikan. Sudah cukup jelas dan menurut kami, pemerintah telah menyesuaikan dengan perkembangan psikologis dan kognitif dari peserta didik. Pada pasal 8 Permendikbud nomor 57, 58, dan 59 Tahun 2014 , serta pasal 10 permendikbud nomor 60 Tahun 2014 menyebutkan isi silabus pada masing-masing jenjang pendidikan. Menurut kami, dalam pasal tersebut telah jelas karena telah ditunjukkan isi dari silabus yaitu mencakup KI, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. Pada pasal 9 Permendikbud no mor 57, 58, dan 59 Tahun 2014, serta pasal 11 permendikbud n omor 60 Tahun 2014 merupakan penjelasan dari pasal sebelumnya. Dalam pasal ini, dijelaskan secara lebih rinci pengelompokkan mata pelajaran yang terdiri dari mata pelajaran kelompok A dan B untuk SD/MI dan SMP/MTs serta kelompok A,B, dan C untuk SMA/MA dan SMK/MAK. Pada pasal 10 Permendikbud nomor 57, 58, dan 59 Tahun 2014, serta pasal 13 permendikbud nomor 60 Tahun 2014 dijelaskan mengenai pedoman mata pelajaran yang diajarkan pada tiap jenjang. Pada pasal 12 Permendikbud nomor 57, pasal 11 Permendikbud nomor 58, dan 59 Tahun 2014, serta pasal 14 permendikbud nomor 60 Tahun 2014 tentang pencabutan Permendikbud sebelumnya (Permendikbud nomor 67, 68, 69, 70 tahun 2013) dengan diberlakukannya Permendikbud ini. Pada pasal 13 Permendikbud nomor 57, pasal 12 Permendikbud nomor 58, dan 59 Tahun 2014, serta pasal 15 permendikbud nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan tentang pemberlakuan Permendikbud ini. Menurut kami, pasal-pasal di atas merupakan pasal yang menjelaskan secara umum konsep dan definisi operasional terkait dengan apa yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 huruf b. Rumusan pasal pada keempat permendikbud memiliki kesamaan, yang membedakan adalah mendalami pada jenjang masing-masing. Karena berisi tentang konsep, dan telah diperjelas melalui lampiran I sampai dengan lampiran III, kami beranggapan bahwa pasal-pasal tersebut sudah cukup jelas dan mudah untuk dipahami. Jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, konsep tersebut tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan. Karena merupakan permendikbud revisi, maka penyesuaian dan perbaikan sangat mungkin dilakukan.

Salah satu penyesuaian dan perbaikan yang dimaksud adalah perhatian pemerintah memberikan kemudahan bagi guru dengan menyusun silabus dan pedoman mata pelajaran sehingga guru memiliki acuan untuk menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan apa yang dikembangkan oleh pemerintah. Namun disisi lain, penyusunan silabus oleh pemerintah dikhawatirkan kurang dapat mengeksplor dan mengembangkan potensi lokal di setiap satuan pendidikan karena kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah melalui analisis dan proses pembandingan, kami melihat ada beberapa pasal yang hanya ada di jenjang tertentu, seperti pasal 11 di Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 dan pasal 6 dan 8 di Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014. Berikut adalah pasal-pasal yang dimaksud: Pada pasal 11 Permendikbud nomor 57 tahun 2014 merupakan pasal khusus yang dibuat untuk jenjang SD/MI karena jenjang tersebut membutuhkan perlakuan khusus menyesuaikan dengan perkembangan kognitifnya. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan pembelajaran tematik-terpadu. Pasal 6 Permendikbud Nomot 60 Tahun 2014 menjelaskan muatan substantif pada SMK/MAK. Pasal 8 Permendikbud Nomot 60 Tahun 2014 menjelaskan tentang penyelenggaraan program pendidikan di SMK/MAK. Pasal-pasal di atas, menunjukkan bahwa pemerintah memberi perhatian yang berbeda pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Penyesuaian dengan tingkat perkemangan kognitif siswa membuat pemerintah menggunakan pendekatan yang berbeda pada jenjang SD/MI. Diharapkan dengan adanya pendekatan pembelajaran tematik-terpadu, memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran di SD/MI. Karena pembelajaran berbekal pada tema di kelas membuat mata pelajaran akan saling terkait satu sama lain. Penyesuaian lain di SMK/MAK, pemerintah memberikan tambahan pada pasal 6 dan 8. Pada pasal 6, merupakan lanjutan penjelasan dari pasal sebelumnya yang terkait kelompok mata pelajaran. Karena sekolah kejuruan, maka mata pelajaran yang diajarkan disesuaikan dengan Bidang Kejuruan, Program Kejuruan, dan Paket Kejuruan. Dalam pasal tersebut dijelaskan terkait dengan mata pelajaran dasar yang diajarkan di bidang kejuruan. Sementara pasal 8, menjelaskan tentang ketentuan terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan. Pemerintah memberikan dasar hukum untuk penyelenggaraan program pendidikan SMK/MAK dengan tiga tingkatan atau empat tingkatan kelas. Ketentuan tentang hal tersebut diatur oleh Dirjen Pendidikan Menengah. Adanya tiga atau empat tahun program pendidikan merupakan upaya pemerintah dalam membangun SDM yang siap bersaing dan memenuhi klasifikasi di dunia kerja.

B. PERMENDIKBUD NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PELAJARAN PADA KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Pada perkembangannya, perubahan kembali dilakukan oleh pemerintah terkait aturan tentang kurikulum 2013, khususnya pada struktur kurikulum bagian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada jalannya kurikulum 2013 secara keseluruhan, karena komponen kompetensi inti dan kompetensi dasar merupakan bagian utama terkait berjalannya kurikulum 2013. Pemerintah menganggap bahwa perlu disesuaikan terkait kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk memperjelas dan mempermudah pendidik dalam menjalankan pembelajaran. Terkait dengan perubahan ini, terjadi penyederhanaan aturan oleh pemerintah. Hal tersebut terlihat pada revisi dari permendikbud nomor 57, 58, 59, dan 60 yang didalamnya mengatur tentang Kurikulum 2013 yang terdapat KI/KD setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah kemudian digantikan oleh permendikbud nomor 24 Tahun 2014 tentang KI dan KD di pendidikan dasar dan menengah. Empat aturan yang direvisi menjadi satu aturan merupakan penyederhanaan yang menunjukkan keintegrasian antar jenjang pendidikan. Berikut adalah analisa terkait dengan perubahan aturan tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Pendidikan Dasar dna Menengah menurut Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016: Pasal 1

(1) Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah mencakup Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). (2) Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kerangka dasar kurikulum; dan b. struktur kurikulum. (3) Pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran tematikterpadu, kecuali untuk mata pelajaran Matematika dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas IV, V, dan VI.

(4) Pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Analisis :

Pada pasal 1 ayat 1 menunjukkan penyederhanaan peraturan yang dilakukan pemerintah. Di peraturan sebelumnya setiap jenjang diatur oleh satu peraturan yang berbeda, kemudian pada pasal 1 ayat 1 pemerintah menyebutkan bahwa keempat jenjang sekolah diatur oleh satu Permendikbud ini. Pemertintah menyebut jenjang tersebut menjadi pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah menuliskan dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi, “Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah, ……” menunjukkan bahwa tidak ada lagi penyebutan nama kurikulum per jenjang seperti yang tertuliskan dalam permendikbud sebelumnya. Pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan terkait dengan komponen kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Disebutkan dua komponen yakni kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum . Hal tersebut jika dilihat dan dibandingkan dengan permendikbud sebelumnya (57, 58, 59, dan 60 Tahun 2014) mengalami pengurangan. Silabus dan Pedoman Mata Pelajaran direduksi dan tidak dicantumkan. Hal tersebut, menurut kami disebabkan karena fokus utama dari revisi ini lebih banyak untuk merevisi kompetensi inti dan kompetensi dasar, sehingga akan lebih banyak menjelaskan terkait dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Namun, kami juga berpendapat bahwa pemerintah juga harus memberi perhatian dan perngubahan terhadap silabus dan pedoman mata pelajaran, karena ketika terjadi perubahan pada KI dan KD, akan berpengaruh pada silabus dan penyusunan materi ajar dari pembelajaran. Sehingga ketika peraturan ini muncul, ada baiknya diikuti dengan pembaharuan silabus dan pedoman mata pelajaran termasuk di dalamnya buku ajar yang digunakan oleh guru dan siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenjang ada sedikit perbedaan dalam pendekatan yang digunakan. Dalam jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran tematik-terpadu, kecuali untuk mata pelajaran Matematika dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas IV, V,

dan VI.

Dalam pembelajaran SD/MI, semua menggunakan pendekatan tematik-terpadu, artinya pembelajaran dilakukan berdasarkan tema, dan mata pelajaran dapat saling terintegrasi di setiap tema. Pada pasal 1 ayat 3, disebutkan ada pengecualian, pada mata pelajaran Matematika dan PJOK yang berdiri sebagai mata pelajaran tersendiri pada kelas IV,V,dan VI. Menurut kami, alasan pengecualian tersebut dilakukan karena pada usia kelas IV,V, dan VI secara psikologis perkembangan fisik dan kognitif siswa, pemerintah menganggap bahwa siswa kelas tersebut telah mampu untuk mendapatkan porsi tersendiri pada bidang matematika dan PJ OK. Matematika diberikan untuk dasar mempersiapkan siswa memasuki jenjang berikutnya sementara PJOK diharapkan mampu memberikan bekal kepada siswa terkait penguatan fisik melalui pendidikan jasmani dan pengenalan terhadap kesehatan (seperti gaya hidup sehat, bahaya narkotika, dsb) sebagai upaya pencegahan dini agar siswa dapat memiliki jiwa raga yang sehat. Sedangkan dalam jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Ketika mata pelajaran berdiri sendiri, maka siswa dapat semakin memperdalam pengetahuan karena pembelajaran menjadi lebih fokus pada keilmuan tertentu. Karena pada jenjang tersebut, pola pikir siswa telah dianggap mampu untuk mendapatkan pembelajaran dengan porsi masing-masing. Pasal 2

(1) Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. (2) Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. (3) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kompetensi inti sikap spiritual; b. kompetensi inti sikap sosial; c. kompetensi inti pengetahuan; dan d. kompetensi inti keterampilan. (4) Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.

(5) Kompetensi inti dan kompetensi dasar digunakan sebagai dasar untuk perubahan buku teks pelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Analisis :

Pada pasal 2, mengatur tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Jika dibandingkan dengan permendikbud sebelumnya, rumusan KI dan KD tidak mengalami perubahan secara signifikan. Namun dalam lampiran tersebut ada beberapa hal yang berbeda dalam KI nya pada beberapa poin dalam setiap jenjang pendidikan. Jenis Kompetensi

SD/MI

Inti

Kompetensi inti sikap Menerima spiritual

dan

menjalankan Menghargai

ajaran agama yang dianutnya

Kompetensi inti sikap “Menunjukkan sosial

SMP/MTs

perilaku

dan

MA/SMA/SMK/MAK

menghayati

ajaran

agama yang dianutnya.

Menghayati

dan

ajaran agama yang dianutnya

jujur, Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, Menunjukkan

disiplin, tanggung jawab, santun, tanggung

jawab,

mengamalkan

peduli

(toleransi,

disiplin,

tanggung

perilaku

jujur,

jawab,

peduli

peduli, dan percaya diri dalam gotong royong), santun, dan percaya diri (gotong royong, kerja sama, toleran, berinteraksi

dengan

keluarga, dalam berinteraksi secara efektif dengan

teman, dan guru”

lingkungan

sosial

dan

alam

damai), santun, responsif, dan pro-

dalam aktif sebagai bagian dari solusi atas

jangkauan pergaulan dan keberadaannya berbagai

permasalahan

dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia Kompetensi pengetahuan

inti Memahami pengetahuan faktual Memahami dengan

cara

mengamati

pengetahuan

(faktual, Memahami,

menerapkan,

konseptual, dan prosedural) berdasarkan menganalisis pengetahuan faktual,

Jenis Kompetensi

SD/MI

Inti

SMP/MTs

(mendengar, melihat, membaca)

rasa

ingin

tahunya

MA/SMA/SMK/MAK

tentang

ilmu konseptual, prosedural berdasarkan

dan menanya berdasarkan rasa pengetahuan, teknologi, seni, budaya rasa ingin

tahu

makhluk

tentang

ciptaan

ingintahunya

dirinya, terkait fenomena dan kejadian tampak pengetahuan,

Tuhan

dan mata

budaya,

dan

tentang

ilmu

teknologi,

seni,

humaniora

dengan

kegiatannya, dan benda-benda

wawasan kemanusiaan, kebangsaan,

yang dijumpainya di rumah dan

kenegaraan, dan peradaban terkait

di sekolah

penyebab fenomena dan kejadian, serta

menerapkan

pengetahuan

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya

untuk

memecahkan

masalah Kompetensi keterampilan

inti Menyajikan pengetahuan faktual Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam Mengolah, menalar, dan menyaji dalam bahasa yang jelas dan ranah konkret (menggunakan, mengurai, dalam ranah konkret dan ranah logis dalam karya yang estetis, merangkai, memodifikasi, dan membuat) abstrak dalam

gerakan

yang

dan ranah abstrak (menulis, membaca, pengembangan

mencerminkan anak sehat, dan menghitung, dalam

tindakan

mencerminkan

perilaku

yang mengarang)

menggambar, sesuai

dengan

dan dipelajarinya yang

anak dipelajari di sekolah dan sumber lain

beriman dan berakhlak mulia

terkait

yang sama dalam sudut pandang/teori

dengan

dari di

sekolah

yang secara

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Pasal 3

Dokumen yang memuat kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Ada lampiran-lampiran dalam Permendikbud No. 24 Tahun 2016, yang secara rinci terdiri atas: Lam

`Mata Pelajaran

Kelas

Jenjang

piran

Lam

`Mata Pelajaran

Kelas

Jenjang

piran

1

Bahasa Indonesia

1-6

SD/MI

15

Matematika

7-9

SMP/MTs

2

Bahasa Indonesia

7-9

SMP/MTs

16

Matematika

10-12

SMA/MA/SMK/

3

Bahasa Indonesia (Umum)

10-12

SMA/MA/SMK/

4

Bahasa Indonesia

10-12

(Peminatan)

MAK

MAK

17

Matematika (Peminatan)

10-12

SMA/MA

SMA/MA/SMK/

18

PPKn

1-6

SD/MI

MAK

19

PPKn

7-9

SMP/MTs

20

PPKn

10-12

SMA/MA/SMK/

5

IPA

4-6

SD/MI

6

IPA

7-9

SMP/MTs

7

Biologi

10-12

SMA/MA

21

Penjasorkes

1-6

SD/MI

8

Fisika

10-12

SMA/MA

22

Penjasorkes

7-9

SMP/MTs

9

Kimia

10-12

SMA/MA

23

Penjasorkes

10-12

SMA/MA/SMK/

10

IPS

4-6

SD/MI

11

IPS

7-9

SMP/MTs

24

PAI dan Budi Pekerti

1-6

SD/MI

12

Ekonomi

10-12

SMA/MA

25

Pendidikan Agama Kristen

1-6

SD

13

Sosiologi

10-12

SMA/MA

26

Pendidikan Agama Katholik

1-6

SD

14

Matematika

1-6

SD/MI

27

Pendidikan Agama Hindu

1-6

SD

MAK

MAK

Lam

`Mata Pelajaran

Kelas

Jenjang

piran

Lam

`Mata Pelajaran

Kelas

Jenjang

Pendidikan Agama

10-12

SMK/MAK

10-12

SMA/MA/SMK/

piran

28

Pendidikan Agama Buddha

1-6

SD

29

Pendidikan Agama

1-6

SD

konghucu

45

konghucu 46

30

Seni Budaya

1-6

SD/MI

31

Pendidikan Agama Islam

7-9

SMP/MTs

32


7-9

SMP

33


7-9

SMP

34


7-9

SMP

35


7-9

SMP

36

Pendidikan Agama

7-9

SMP

konghucu

Sejarah Indonesia

MAK 47

Bahasa Inggris (Umum)

10-12

SMA/MA/SMK/ MAK

48

Seni Budaya

10-12

SMA/MA/SMK/ MAK

49

Prakarya dan

10-12

Kewirausahaan

SMA/MA/SMK/ MAK

50

Geografi

10-12

SMA/MA

37

Bahasa Inggris

7-9

SMP/MTs

51

Sejarah

10-12

SMA/MA

38

Seni Budaya

7-9

SMP/MTs

52

Bahasa Inggris (Peminatan)

10-12

SMA/MA

39

Prakarya

7-9

SMP/MTs

53

Bahasa dan Sastra Arab

10-12

SMA/MA

40

Pendidikan Agama Islam

10-12

SMA/MA/SMK/

54

Bahasa dan Sastra Mandarin

10-12

SMA/MA

MAK

55

Bahasa dan Sastra Jepang

10-12

SMA/MA

41


10-12

SMK/MAK

56

Bahasa dan Sastra Korea

10-12

SMA/MA

42


10-12

SMK/MAK

57

Bahasa dan Sastra Jerman

10-12

SMA/MA

43


10-12

SMK/MAK

58

Bahasa dan Sastra Perancis

10-12

SMA/MA

44


10-12

SMK/MAK

59

Antropologi

10-12

SMA/MA

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang K ompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Muatan Pembelajaran dalam Struktur Kurikulum, Silabus, Pedoman Mata Pelajaran, dan Pembelajaran Tematik Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 S ekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

ANALISA PERMEN.pdf

Recommend Documents