BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Tujuan dari sebuah pembangunan adalah menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah republik Indonesia harus bekerja ekstra keras dalam melaksanakan tugasnya. sistem pemerintahan sentralistik kurang tepat karena di Indonesia yang memiliki wilayah yang luas yang terdiri dari beribu ribu pulau. p ulau. Pemerintah daerah dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat mewakili kebijkan di daerahnya. Kemandirian keuangan daerah tampaknya tidak dapat di artikan bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah otonomi harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari penerimaan asli daerah (Bintoro, 1988). Pendapatan asli daerah (PAD) hanya merupakan salah satu sumber penerimaan pengeluaraan daerah,disamping penerimaan lainnya yang berupa, bagi hasil pajak dan bukan pajak,sumbangan dan bantuan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi serta pinjaman daerah. Terjadinya ketimpangan ekonomi regional di Indonesia selama pemerintahan orde baru, salah satu penyebabnya karena berdasar UU no 5 tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan; dalam pelaksanaan n ya pemerintah pusat terlalu dominan menguasai dan mengontrol hampir semua sumber sumber pendapatan daerah yang di tetapkan sebagai penerimaan Negara termasuk pendapatan dari sumber daya alam yang di miliki daerah. Setelah di berlakukanya UU no.22 tahun 1999 dan UU no.25 tahun 1999 mendorong daerah untuk berbenah dan menyiapkan diri untuk lebih mandiri karena selama ini daerah tidak di mungkinkan untuk mandiri, factor yang menentukan ada tidak nya suatu daerah untuk berotonomi yaitu kemampuan keuangan atau kapasitas
1
dari potensi daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber sumber keuangan sendiri. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin , sehingga PAD harus menjadi bagian keuangan sendiri terbesar ( Tambunan, 2001). Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah. Dengan semakin meningkatnya kewenangan yang ada pada daerah, peranan keuangan daerah sangat penting karena daerah di tuntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi sumber dananya sendiri di samping mengelola dana yang diterima dari pemerintahan pusat secara efisien. Melihat pembangunan perusahaan yang ada di kabupaten gresik yang semakin pesat, saya mencoba untuk menganalisis bagaimana jumlah perusahaan daerah yang di miliki kabupaten gresik berpengaruh terhadap tingkat kemajuan dan besaran jumlah pendapatan asli daerah yang mampu di peroleh kabupaten Gresik. Perlu kita ketahui bahwa kabupaten gresik merupakan salah satu daerah kawasan industri terbesar yang ada di daerah jawa timur, dimana kabupaten Gresik memiliki beberapa perusahaan yang berbentuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang bisa di gunakan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah gresik, selain dari pajak perusahaan swasta. Adapun beberapa perusahaan BUMD yang di miliki oleh kabupaten gresik adalah sebagai berikut: 1. PT. Gresik samudra beroperasi pada bidang pelayaran antar pulau. 2. PT. Gresik Migas beropersi pada bidang pengeloalaan minyak dan gas bumi. 3. Bank daerah kab. Gresik beropersi pada bidang perbankkan. 4. PDAM kab. Gresik beropersi pada bidang pelayanan air.
2
Berikut adalah perkembangan pendapatan asli daerah (PAD ) kabupaten Gresik selama sepuluh tahun terakhir (2002-2011) : Tabel 1.1 Pendapatan asli daerah kabupaten gresik Tahun 2002-2011 No
Tahun
Target PAD
Realisasi PAD
1
2002
10.562.114.403,50
15.933.834.270,57
2
2003
25.920.352.000,00
27.599.586.984,27
3
2004
35.784.476.000,00
40.745.979.995,36
4
2005
40.385.160.000,00
46.282.025.900,49
5
2006
71.148.106.000,00
77.110.638.933,99
6
2007
81.815.016.600,00
87.961.119.316,82
7
2008
86.596.007.236,46
101.612.882.106,89
8
2009
115.762.898.716,00
117.461.704.186,47
9
2010
128.022.893.572,00
138.756.983.539,80
10
2011
157.633.849.936,00
168.302.821.579,56
Sumber : Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan daerah kab.Gresik,2012
Melihat besarnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan juga banyak nya perusahaan BUMD yang dimiliki oleh kabupaten Gresik maka di sini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana hubungan jumlah perusahaan BUMD yang dimiliki oleh kabupaten Gresik terhadap tingkat kemajuan dan pendapatan asli daerah kabupaten gresik.
3
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah ada pengaruh jumlah BUMD terhadap tingkat kemajuan dan pendapatan asli daerah kabupaten Gresik? 2. Seberapa besar tingkat pengaruh jumlah BUMD terhadap tingkat kemajuan dan pendapatan asli daerah kabupaten Gresik? 3. Seberapa besar penyerapan laba BUMD untuk pemasukan pendapatan asli daerah kabupaten Gresik? 1.3 Tujuan Penelitian
Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui seberapa besar peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Gresik. 2. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Gresik. 3. Untuk mengetahui bagaimana gambaran PAD dan BUMD yang di miliki oleh kabupaten Gresik. 1.4 Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini penulis di harapkan mampu mengembangkan kemampuan berfikir dan menganalisa fenomena fenoma yang terjadi di dalam ruang lingkup lingkungan pemerintah daerah. 2. Bagi pemerintah daerah, dengan adanya penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah untuk bisa lebih meningkatkan jumlah penerimaan (pad) dan juga membantu pemerintah dalam hal mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif.
4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 landasan Teori 2.1.1 Pendapatan Daerah
Dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 20, pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/ daerah yang menanbah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu di bayar kembali oleh daerah. Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, pendapatan daerah adalah hak yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut
Kadjatmiko
dalam
Halim
(2004:194),
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang di dasarkan pada azas desentralisasi, daerah di berikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (tax assignment) serta bantuan keuangan (grant transfer). Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah(PAD), dana perimbangan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah. 2.1.2 Pendapatan Asli Daerah
Menurut Samsubar Saleh (2003) pendapatan daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Menurut Guritno Mangkosubroto (1997) menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan pemerintah di perlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.pada umumnya penerimaan pemerintah dapat di bedakan antara penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak misalnya adalah penerimaan
5
pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. PAD adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber sumber dalam wilayah sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah. Terdapat dua unsur penting dari konsep PAD yaitu potensi asli daerah dan pengelolaan sepenuhnya oleh daerah. Potensi daerah merupakan potensi yang di gunakan untuk di kembangkan sehingga member nilai ekonomis yang dapat di kembangkan sehingga dapat member nilai ekonomis, sedangkan pengelolaan sepenuhnya oleh daerah adalah penyerahan seluruh hasil pengelolaan sumber daya tersebut kepada daerah yang bersangkutan (Suhanda, 2007). Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 79 di sebutkan bahwa PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dalam pasal 3 UU Nomor 33 tahun 2004 PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. 2.1.3 Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah
Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah pasal 26 di sebutkan bahwa PAD menurut jenis pendapatan terdiri atas. 1. Pajak daerah Dalam Undang Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak retribusi Daerah, pasal 1: pajak daerah adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Meurut Halim (2004: 67), pajak daerah
6
merupakan pendapatan daerah yang merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jadi pajak dapat di artikan biaya yang harus di keluarkan seseorang atau badan untuk menghasilkan pendapatan di suatu Negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana public yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang di keluarkan dalam bentuk pajak tersebut. 2. Retribusi Daerah Dalam UU Nomor 28 tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Halim (2004: 67), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Menurut Kaho dalam Syahputra (2010), secara umum keunggulan utama sector retribusi atas sector pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, dimana tidak di tentukan secara limitatif seperti halnya sector pajak. Pasal 108 Nomor 28 tahun 2009 menyebutkan objek retribusi terdiri dari: a. Jasa umum b. Jaa usaha c. Retribusi perizinan tertentu 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Menurut Halim (2004:68), hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan.
7
Menurut Halim (2004:68), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan pertama bagian laba perusahaan milik daerah, kedua bagian laba keuangan bank, ketiga bagian laba keuangan non bank, keempat bagian laba atas penyertaan modal/investasi. Sementara dalam Mardiasmo (2004:154), pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 2.1.4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang didirikan dengan peraturan Daerah berdasarkan Undang Undang No 5 tahun 1962 dengan modal seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan (BPS 2003). Adapun peran dan fungsi BUMD dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah adalah: Melaksanakan
kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan
pembangunan. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat Menjadi perintis kegiatan yang tak diminati masyarakat
a. Ciri ciri BUMD adalah sebagai berikut:
Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan
Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan
Pengawasan dilakukan alat pelengkap Negara yang berwenang
8
Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat
Sebagai sumber pemasukan Negara
Seluruh atau sebagian modalnya milik Negara
Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public
Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non bank
b. Tujuan pendirian BUMD Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas
Negara Mengejar dan mencari keuantungan Pemenuhan hajat hidup orang banyak Perintis kegiatan kegiatan usaha Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah
c. Bentuk bentuk BUMD PT. Gresik Samudara PT. Gresik Migas Bank Pemabngunan daerah ( bank gresik) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
2.1.5 Peran BUMD dalam Peningkatan Ekonomi Daerah
Peran masyarakat ( beserta kelembagaan nya, termasuk BUMD ) menurut Ginanjar Kartasasmita (1996) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.dalam hal ini pemberdayaan merupakan salah satu peran penting dalam kemajuan suatu daerah karena dengan pemberdayaan memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya untuk memajukan daerahnya.
9
Khusus dalam hal BUMD, upaya itu adalah di mulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang.maka dengan pemberdayaan itu pertama tama merupakan upaya untuk membangun dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi (dan daya) yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua adalah memperkuat potensi atau daya yang dimilki tersebut dimana untuk di perlukan langkah langkah yang lebih positif dan nyata. Ketiga diamana memberdayakan berarti melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah di cegah agar jangan pihak yang lemah menjadi tambah lemah, tapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai. 2.2 Penelitian Terdahulu
Dalam penulisan judul penelitian Analisa Jumlah Perusahaan BUMD terhadap tingkat Kemajuan dan Pendapatan Asli Daerah sudah banyak dilakukan oleh beberapa orang peneliti, diantaranya : 1. Tae, Yustinus Bare (2009) dengan judul skripsi Peranan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Studi Kasus pada PD Flobamor. Tujuan di lakukannya penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja PD. Flobamor selama perioe tahun 2003-2007, menganalisis kemungkinan pengembangan PD. Flobamor sebagai perusahaan milik daerah Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mampu untuk mendatangkan laba sehingga di harapkan dapat berkompetisi dimasa yang akan datang untuk kemajuan daerah Nusa Tenggara Timur. 2. Amalia, Annisa Rizka (2011) Peranan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Prrovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menjadikan dan mewujudkan kota Yogyakarta sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengembangkan
10
sistem ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari laba perusahaan BUMD. 3. Agus Setyawan, Anton and Wahyono (2007) saat ini, BUMD memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Sebagai institusi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah daerah, BUMD memiliki dua tujuan tertentu, mereka adalah pelayanan public dan sumber daya keuntungan. Banyak BUMD di Indonesia memiliki kinerja yang sangat buru. Mereka tidak bisa memberikan kontribusi cukup tinggi untuk anggaran govermentas local, sayangnya, mereka menjadi pusat biaya lembaga bukan profit center. Kemudian lagi, BUMD memiliki sumber daya tersembunyi banyak yang belum di eksplorasi. Penelitian ini bertujuan terlalu menganalisis kinerja keuangan BUMD. Menggunakan Analisis Data Suplier ( DEA ) untuk mengukur efisiensi keuangan di BUMD Sragen. 4. Kamaluddin, Rustian (2005) Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah. Tujuan penelitian ini adalah perkembangan banyaknya jumlah perusahaan BUMD telah cukup meningkat sejak awal Pelita 1 (122 buah menurut Biro Analisa Keuangan Daerah) dan telah mencapai 613 buah pada tahun 1995 (BPS,1997), namun tahun-tahun belakangan ini cenderung agak menurun yaitu 611 buah (1996) dan 607 buah (1997). Namun pertambahan kuantitas itu ternyata kurang di sertai dengan peningkatan kinerja BUMD secara umum dan secara keseluruhannya. Hal ini diantaranya tercermin dari masih banyaknya permasalahan dan hambatan yang dihadapi BUMD, rendahnya kontribusi laba BUMD terhadap keuangan (PAD) pemerintah daerah. Serta relatif buruknya kondisi keuangan BUMD pada umumnya, dan berbagai kelemahan lainya. Dalam hubungan ini dapat di tambahkan bahwa pada tahun 1997 dari jumlah BUMD yang ada yang berlaba hanya 276 buah (45,5%) dan yang merugi sebanyak 331 (54,5%).
2.3 Rerangka Penelitian 11
BUMD merupakan salah satu aset pemerintah daerah yang perlu dikelola dengan baik dan perlu dioptimalkan dalam pengelolaanya, agar benar benar menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsi dan menjalankan salah satu tugas pentingnya yaitu sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesumgguhnya memeliki karakteristik yang sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara legal, BUMN dan BUMD sama sama merupakan bagian dari keuangan Negara (berdasarkan UU No.17/2003 tentang keuangan Negara). Sama sama digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan untuk Negara maupun Daerah. Tidak terkecuali perusahaan BUMD yang ada di daerah Kabupaten Gresik sebagai perusahaan yang dimiliki pemerintah daerah, perusahaan BUMD yang dimiliki kabupaten Gresik sangat di harapkan mampu memberikan kontribusi nya dalam penyerapan laba perusahaan yang digunakan sebagai pendapatan asli daerah kabupaten untuk digunakan sebagai indikator mewujudkan daerah kabupaten Gresik sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang prima dengan mengembangkan sistem ekonomi rakyat serta, meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan serta memajukan daerah kabupaten Gresik melalui optimalisasi PAD dari hasil laba perusahaan BUMD. Namun sayang, meski BUMD memiliki karakteristik yang sama dengan perusahaan BUMN namun, kinerja BUMD masih jauh tertinggal dari perusahaan BUMN. Salah satu penyebabnya, karena stakeholders BUMD terlihat kurang responsive dalam mengikuti dinamika yang ada, khususnya dinamika pengelolaan ( governance) di BUMN. Dari aspek governance, misalnya, institusi BUMD masih di perlakukan sama dengan institusi pemerintah. Padahal, BUMD bukanlah institusi pemerintah. Implikasinya berbagai kewajiban yang melekat pada pemerintah melekat pula pada perusahaan BUMD. Sebagai contoh, BUMD masih harus mengikuti ketentuan 12
pengadaan barang yang di berlakukan di pemerintah. Yang semestinya tidak perlu karena BUMD merupakan sebuah perusahaan dan bukan suatu instansi. BUMD juga masih menjalani pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena alasan keuangan Negara. Padahal, sebagai perseroan terbatas (PT), BUMD juga di periksa kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen. Namun pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK tidak lagi berlaku pada perusahaan BUMN. Tidak adanya equal treatment bagi BUMD ( yaitu sebagai perusahaan yang dituntut harus laba), menyebabkan BUMD tidak dapat bersaing secara seimbang dengan BUMN dan perusahaan swasta yang lebih lincah. BUMD juga menghadapi masalah minimnya permodalan akibat kurangnya perhatian dari pemilik (dalam hal ini pemerintah daerah/pemda). Kalaupun ada pemda yang memiliki perhatian lebih terhadap aspek permodalan BUMD ini, itu pun masih harus menghadapi ganjalan politik, karena interprestasi yang keliru dari para politisi DPRD dalam memahami peraturan. Akibatnya, proses penguatan permodalan BUMD menjadi tidak efisien.karena untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan pemda harus dilakukan melalui peraturan daerah (perda). Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58/ 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam pasal 75 dinyatakan” penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peratuaran daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan”. Selain itu belum optimalnya pengelolaan perusahaan BUMD dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah serta masalah peningkatan laba perusahaa BUMD juga menjadi salah satu factor permasalahan yang masih harus di selesaiakan.
13
Berdasarkan deskripsi pemikiran diatas maka secara skema pemikiran rerangka penulisan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Laba BUMD
Meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang sekarang tidak mampu untuk melepasakan diri dari perangkap kemiskinan serta memajukan daerah Kabupaten Gresik melalui optimalisasi PAD dari hasil laba BUMD.
Pendapatan Asli Daerah
Mewujudkan daerah Kabupaten Gresik sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pela yanan yang prima dengan mengem bangkan sistem ekonomi rakyat.
Masalahnya : Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik, serta masalah peningkatan laba BUMD yang masih belum mencapai target dari Pemerintah Daerah.
Gambar 1.2 Gambaran Skema Rerangka Pemikiran
14
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Ruang Lingkup Penelitian
Untuk menganialisis penelitian dengan judul Analisis Jumlah Perusahaan BUMD Terhadap Tingkat Kemajuan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik, maka penulis menetapkan ruang lingkup penelitian yaitu menggunakan variabel bebas antara lain adalah hasil pajak dan retribusi daerah, laba perusahaan Swasta dan laba perusahaan BUMD, sedangkan variabel tidak bebas nya adalah tingkat kemajuan daerah kabupaten Gresik. 3.2 Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang di peroleh melalui data yang di kumpulkan bersumber dari Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Gresik, jurnal laporan keuangan tahunan, dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Dimana data tersebut berbentuk data berkala (time series) dengan periode dari lima tahun terkahir. sehingga hasil laporan penelitian ini menggunakan data laporan tersebut. 3.3 Metode Analitis
Analitis data bertujuan menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Dalam melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh, digunakan metode yang bersifat deskriptif kuantitatif, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode penelitian ini yaitu : Mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan melalui wawancara dengan pihak terkait serta dokumen data arsip. α+x
15
Dimana :
kan X= variable bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan α h X0 b = nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variable Y Mengelolah data yang diperoleh sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan menggunakan Regresi Linier. PAD = α1 LBUMD + α0 + ε PAD = ƒ (LBUMD)
Keterangan
:
α0+ α1 = Constanta LBUMD = Laba BUMD PAD = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik ε E 3.4 Hipotesis
Pengujian hipotesis adalah membuktikan atau menguatkan suatu dugaan atau anggapan tentang parameter populasi yang tidak di ketahui berdasarkan informasi dari sampel yang diambil dari populasi tadi. Berdasarkan teori dan didukung oleh penelitian terdahulu, maka penelitian ini mengambil hipotesis H0 H1 : = >> jika H0 ditolak, maka H1 diterima
16
H0 : Laba BUMD tidak berpengaruh terhadap PAD kabupaten Gresik H1 : Laba BUMD berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Gresik
17
DAFTAR PUSTAKA
Nordiawan, Deddi.2009. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Halim, Abdul Dan Syam Kusufi, Mh.2012 “ Teori, Konsep, dan Aplikasi D A H L K, D h H T Ih”. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Rizka Amelia, Annisa.2011. Peranan BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dipublikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Purnama
Sari,
Erni.
2011.
Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kabupaten Gresik, di publikasikan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional. Jawa timur. Hidayat, Arif. 2009. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara,dipublikasikan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Sumatera Utara. Sumatera Utara. WWW.Bps.go.id. WWW.Gresik.co.id. Dimuat Jawa Pos Online, ’ 13 M 2009 “ M B BUMD “.
18
