Makalah Kdrt Kelompok

i

MAKALAH

PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DOSEN PENGASUH : RIZKI SETYOBONO SANGALANG, SH.,MH

Oleh:

KELOMPOK III

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA FAKULTAS HUKUM 2013

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.











i

LEMBAR PENGESAHAAN

DISUSUN OLEH : NAMA

NIM

TTD

1. ERIK SOSANTO SOSANTO

EAA 110 039

............

2. RIA WIJAYANTI

EAA 110 011

............

3. MEGA SELVY

EAA 110 023

............

4. FRANSISCA NOVITASARI

EAA 110 031

............

5. LAMGANDA H SIMATUPANG

EAA 110 029

............

6. FERRY ERYANDI. S

EAA 110 021

............

7. STEVEN BELKA LAMBUNG

EAA 110 041

............

8. ANDREAS WINDRA IKAT

EAA 110 037

............

9. ARBY SUHASTRA

EAA 110 070

............

10. EDI SUHARTONO

EAA 110 025

............

11. ARIADY DWITAMA

EAA 110 008

............











ii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur atas limpahan berkat dan Rahmat-Nya dari Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnyalah penulis masih diberikan kesempatan atas selesainya penyusunan makalah ini sebagai tambahan ilmu, tugas dan pedoman yang berjudul Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam penyusunan makalah ini saya mengumpulkan dari berbagai sumber buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memudahkan saya dalam menyelesaikan tugas ini. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman dan menambah wawasan bagi orang yang membacanya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan baik dalam penulisan, pemakaian kata, redaksional kalimat dan bahkan dalam penggunaan aturan-aturan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, hal mana ini disebabkan terbatasanya kemampuan dan pengetahuan penulis miliki, Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan penulisan makalah lebih lanjut. Akhir kata penulis berharap semoga penyusunan dan penulisan makalah ini











iii

Palangka Raya, Penulis,

KELOMPOK III

.

Desember 2013











iv

DAFTAR ISI Halaman

HALAMAN JUDUL ....................................................... ............................................................................................. ......................................

i

HALAMAN PENGESAHAN ................................................. ..............................

ii

KATA PENGANTAR .................................................... .......................................................................................... ......................................

iii

DAFTAR ISI ................................................ ....................................................... ......................................................... ..

v

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ....................................................... ............................................................................................. ......................................

1

1.2. Perumusan Masalah ............................................... ......................................

3

1.3. Tujuan Penulisan .................................................... .......................................................................................... ......................................

3

1.4. Manfaat Penulisan .................................................. ......................................

3

1.5. Metode Penulisan ................................................... ......................................

4

1.6. Sistematika penulisan ...................................................... ................................................................................... .............................

4

BAB 2 PEMBAHASAN 2.1

Pengertian dan ruang lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga................ Tangga................

6

2.2

Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga..................... ............

10

BAB 3 PENUTUP 3.1. Kesimpulan ................................................... ...............................................

20

3.2. Saran .................................................... ........................................................................................................... ......................................................... ..

21











BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dampak KDRT sangat kompleks dan mempengaruhi ketahanan individu maupun ketahanan keluarga. Sehingga memerlukan penanganan yang kompleks untuk memulihkan korban. Dalam aspek hukum diperlukan lembaga-lembaga yang berkekuatan hukum dan aparat penegak hukum serta pendamping korban KDRT yang membantu jalannya proses hukum korban KDRT. Aspek psikologi diperlukan untuk memberi kenyamanan korban untuk menyampaikan masalah kekerasan yang dialami dan membantu korban KDRT agar mampu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya. Aspek sosial diperlukan agar korban KDRT dapat hidup bebas sebagai warga masyarakat sebagaimana adanya. Korban KDRT dapat berhubungan sosial dengan tetangga dan keluarganya, tidak terisolasi dan dijauhi lingkungannya serta tidak dipersalahkan keluarganya. Untuk aspek pemenuhan HAM, diperlukan karena HAM sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia













2

oleh siapapun. Maka sebab itu Penegakan hukum korban KDRT itu penting karena akan memberikan perlindungan kepada korban KDRT itu sendiri serta menindak pelaku dari KDRT tersebut. Berbicara mengenai upaya penegakan hukum tak mungkin lepas dari berbicara mengenai aparaturnya. Upaya penegakan hukum tentu saja harus ada aktornya. Sejauh ini kita menemukan dan merasakan fakta adanya penegakan hukum yang terus menerus dilaksanakan akan tetapi out-putnya tidak memberikan keadilan kepada masyarakat. Aparat penegak hukum atau Catur Wangsa alias Empat Pilar Penegak Hukum yang dimaksud adalah Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara (atau yang sekarang secara yuridis formal disebut Advo kat). Salah satu yang menjadi menarik ketika kita berbicara mengenai penegakan hukum khususnya para korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sejauh manakah sudah efektifnya peraturan perundang-undangan dalam melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimanakah peran serta serta upaya para Aparat penegak hukum dalam menegakan hukum tersebut.











3

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan isu hukum yang dikemukakan dalam penulisan ini, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Apakah Pengertian dan ruang lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga ?. 2) Bagaimana upaya Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga?. Terhadap dua rumusan masalah tersebut, penulis melakukan pembatasan dengan mengacu pada perspektif kajian Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga. 1.3 Tujuan Penulisan

Hakekat kegiatan penulisan adalah penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan, karena manusia pada dasarnya selalu ingin tahu sebab dari suatu rentetan akibat. Demikian pula halnya dengan penulisan karya bidang tulis hukum, berupa makalah, sesungguhnya tidak lepas dari adanya suatu tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagi berikut :











4

2) Bahan referensi aktual . 3) Bahan bacaan dan pengetahuan 1.5 Metode Penulisan

Metode yang di gunakan dalam penulisan makalah ini yang bersumber pada buku-buku referensi yang berhubungan dengan Hukum Undang-Undang Kekerasaan dalam Rumah Tangga dan situs internet yang langsung mengangkat permasalahan permasalahan tentang perspektif kajian Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga. 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematiaka penulisan makalah ini mempunyai makna deskripsi secara garis besar akan hal-hal yang mendasari isu hukum berupa rumusan masalah untuk dilakukan analisis untuk selajutnya dikembangkan dan diberikan pemahaman bersifat komprehensif sebagimana tersarikan dalam 3 (BAB) yaitu sebagai be rikut : BAB I PENDAHULUAN Bermaterikan latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan penulisan,











5

BAB III PENUTUP Pada BAB penutup ini penulis mencoba mensarikan hal-hal yang telah dideskripsikan pada BAB I-BAB II didepan, dalam bentuk suatu kesimpulan dan dilengkapi saran-saran sebagai masukan positif bagi semua pihak.











6

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian dan ruang lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga 2.1.1

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undangundang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman

untuk

melakukan

perbuatan,

pemaksaan,

atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah

kekerasan

dalam

rumah

tangga

telah

mendapatkan

perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa: a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebes













7

c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari d ari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan d. atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2.1.2

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan











8

psikis berat pada seseorang. Perilaku

kekerasan

yang termasuk

penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. c. Kekerasan seksual Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. d. Kekerasan ekonomi











9

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan. c. Beban pengasuhan anak Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga tejadi kekerasan dalam rumah tangga. d. Wanita sebagai anak-anak











10

2.2 Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga 2.2.1 Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan KDRT

Berbicara mengenai peran aparat penegak hukum dalam penanganan KDRT tak lepas dari tinjauan hak-hak korban. seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2004 Salah satunya adalah perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. dari pengadilan. Hak perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, masyarakat, advokat, lembaga sosial, kepolisian,











11

Setelah memperoleh perlindungan sementara, hak lain berkaitan proses hukum dan kepolisian korban memperoleh hak penanganan perkara secara cepat.

Dalam

Undang-Undang

Kepolisian

wajib

segera

melakukan

penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Untuk lebih jelas proses pelaporan di Kepolisian antara lain : a. Pembuatan laporan Polisi. Pelapor/korban melaporkan kekerasan yang dialaminya ke kantor Kepolisian di wilayah Tempat Kejadian Perkara (TKP). b. Pembuatan visum et repertum.













12

lengkap maka berkas dikembalikan ke Kepolisian untuk melengkapi catatancatatan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum. Jika berkas sudah lengkap maka dinyatakan perkara sudah P-21 (siap disidangkan). 2.

Peran Kejaksaan (Pasal 10)

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan menyusun Surat Dakwaan berisi pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa atas perbuatan yang











13

Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara Terdakwa memberikan pertanyaan kepada terdakwa. Apabila berbeda dengan BAP maka yang diakui pengadilan adalah keterangan di muka pengadilan. e. Sidang Pembacaan Tuntutan. Tuntutan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berisi fakta-fakta persidangan, pasal yang dilanggar dan tuntutan hukuman.











14

pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban. Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan maka korban dapat melaporkan hal ini kepada kepolisian, kemudian secara bersamasama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku











15

2.2.2

Faktor-faktor yang mendukung dalam penanganan Penegakan Hukum KDRT

a.

Peraturan perundang-undangan Perlu kiranya diperbanyak kegiatan sosialisasi masalah hukum dan perundang-undangan yang berkaitan masalah ini kepada masyarakat, terutama UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan











16

Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat kepolisian sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007. c.

Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia yang dimaksud ialah aparat penegakan hukumnya. Dalam konteks ini faktor Sumber Daya Manusia pendukung dalam penegakan hukum KDRT ialah meningkatkan kemampuan













17

pembagian kekuasaan kek uasaan yang sangat jelas antara laki – laki dan perempuan – laki











18

BAB III











19

b. Kejaksaan











20

3.2 Saran











21

DAFTAR PUSTAKA

Makalah Kdrt Kelompok

Recommend Documents