BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 38 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah membentuk Pegawai yang mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Kompetensi yang dibangun dalam Diklat Prajabatan CPNS adalah kompetensi PNS/ASN sebagai pelayan masyarakat yang profesional, yang diindikasikan dengan kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar. Untuk mencapai kompetensi PNS/ASN yang profesional, peserta Diklat Prajabatan CPNS Golongan III dibekali dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan Profesi PNS/ASN secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi : Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Kelima nilai-nilai dasar ini untuk selanjutnya diakronimkan dengan ANEKA. Keberhasilan pembekalan nilai-nilai dasar profesi PNS/ASN pada Diklat Prajabatan ini bukan hanya diukur melalui pemahaman kelima dasar profesi itu, tetapi juga diukur dari kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dalam konteks pekerjaan di tempat kerja atau di instansi yang ditunjuk sebagai tempat kerja peserta. Tahap aktualisasi nilai-nilai dasar PNS/ASN adalah merupakan komponen utama pelaksanaan diklat prajabatan. Pemahaman yang lengkap tentang kelima nilai dasar profesi PNS/ASN tersebut akan menjadi modal yang sangat berarti dalam pengaktualisasiannya. Pemahaman tersebut akan diproses dalam suatu rangkaian kegiatan aktualisasi, Mengaktualisasikan hasil rancangan di tempat kerja, melaporkan hasil aktualisasi dalam seminar dan membuat rencana aksi penyempurnaan aktualisasi. Pengaktualisasian nilai-nilai dasar profesi PNS/ASN tersebut sebagai internalisasi materi yang diterima selama mengikuti Diklat Prajabatan harus memiliki keterkaitan yang kuat antara materi yang diberikan selama pembelajaran dengan implementasi nilai-nilai dasar profesi PNS/ASN yang akan dibuat/direncanakan, harus memiliki nilai strategis yang tinggi terutama dalam mengimplementasikan 1
rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh setiap peserta pada lingkup unit kerjanya.
1.2
Tujuan Aktualisasi Pelaksanaan Diklat Prejabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Golongan III Tahun 2015 bertujuan untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil yang mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat, yang diindikasikan dengan kemampuan yang dapat : 1. Mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya. 2. Mengedepankan
kepentingan
nasional
dalam
pelaksanaan
tugas
jabatannnya. 3. Menjunjung tinggi standar etika publik publik dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas jabatannya. 4. Berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan pelaksanaan tugas jabatannya, dan 5. Mampu untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya Disamping memiliki kemampuan mengaktualisasikan lima dasar di atas, peserta Diklat Prajabatan CPNS Golongan III, diharapkan juga memiliki kemampuan menganalisis dampak apabila kelima nilai dasar tersebut tidak diaplikasikan.
1.3. Ruang Lingkup Diklat prajabatan Calon Pegawai Negri Sipil pada saat ini lebih ditekankan pada pengembangan karakter khususnya bagaimana peserta tersebut dibekali kemampuan untuk menciptakan birokrasi yang bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme, serta kemampuan akan kesadaran NKRI sebagai harga mati bagi aparatur sipil negara. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan pola baru ini dilaksanakan secara 2 (dua) tahap yaitu on campus dan off campus. On campus yaitu Pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dengan mempelajari nilai-nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi yang disingkat ANEKA. Off campus yaitu kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja untuk mengimplementasikan nilainilai ANEKA berdasarkan rancangan aktualisasi yang sudah dibuat. Nilai-nilai yang terkandung dalam ANEKA tersebut akan diaktualisasikan di tempat penulis magang yaitu di SubDirektorat Fasilitasi Penyediaan Lahan
2
rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh setiap peserta pada lingkup unit kerjanya.
1.2
Tujuan Aktualisasi Pelaksanaan Diklat Prejabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Golongan III Tahun 2015 bertujuan untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil yang mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat, yang diindikasikan dengan kemampuan yang dapat : 1. Mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya. 2. Mengedepankan
kepentingan
nasional
dalam
pelaksanaan
tugas
jabatannnya. 3. Menjunjung tinggi standar etika publik publik dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas jabatannya. 4. Berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan pelaksanaan tugas jabatannya, dan 5. Mampu untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya Disamping memiliki kemampuan mengaktualisasikan lima dasar di atas, peserta Diklat Prajabatan CPNS Golongan III, diharapkan juga memiliki kemampuan menganalisis dampak apabila kelima nilai dasar tersebut tidak diaplikasikan.
1.3. Ruang Lingkup Diklat prajabatan Calon Pegawai Negri Sipil pada saat ini lebih ditekankan pada pengembangan karakter khususnya bagaimana peserta tersebut dibekali kemampuan untuk menciptakan birokrasi yang bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme, serta kemampuan akan kesadaran NKRI sebagai harga mati bagi aparatur sipil negara. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan pola baru ini dilaksanakan secara 2 (dua) tahap yaitu on campus dan off campus. On campus yaitu Pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dengan mempelajari nilai-nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi yang disingkat ANEKA. Off campus yaitu kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja untuk mengimplementasikan nilainilai ANEKA berdasarkan rancangan aktualisasi yang sudah dibuat. Nilai-nilai yang terkandung dalam ANEKA tersebut akan diaktualisasikan di tempat penulis magang yaitu di SubDirektorat Fasilitasi Penyediaan Lahan
2
Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam jangka waktu mulai tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan t anggal 22 Desember 2015. Ruang lingkup Aktualisasi ini dibatasi pada kegiatan pengumpulan data-data Kasiba, Lisiba dan PSU yang semua yang terkait didalamnya, untuk kemudian diintegrasi kedalam Format Digital dan di tampilkan dalam software pemetaan ArcGIS 10.1.
3
BAB II GAMBARAN KEADAAN
II.1.
GAMBARAN UMUM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
(disingkat
Kemenpupera
RI)
adalah
kementerian
dalam
Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dahulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (20002004). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenpupera dipimpin oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Basuki Hadimuljono. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi (Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) : 1.
perumusan,
penetapan,
dan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem
pengelolaan
air
limbah
dan
drainase
lingkungan
serta
persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi; 2.
koordinasi pelaksanaan pelaksanaan tugas, tugas, pembinaan, pembinaan, dan pemberian dukungan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3.
pengelolaan barang milik/kekayaan negara negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum Umum dan Perumahan Rakyat; Rakyat; 4
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5.
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
6.
pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7.
pelaksanaan penelitian dan pengembangan
8.
pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
9.
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
II.2.
VISI DAN MISI ORGANISASI Dalam
struktur
Organisasi
Kementerian
Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan Rakyat, membawahi beberapa eselon 1 yaitu : 1.
Sekretariat Jenderal;
2.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
3.
Direktorat Jenderal Bina Marga;
4.
Direktorat Jenderal Cipta Karya;
5.
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;
6.
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
7.
Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;
8.
Inspektorat Jenderal;
9.
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan; 11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 12. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan; 13. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi; 14. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat; 15. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan 16. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di struktur organisasi sebagai berikut: 5
t a y k a R n a h a m u r e P n a d m u m U n a a j r e k e P n a i r e t n e m e K i s a s i n a g r O r u t k u r t S . 1 r a b m a G
6
n a h a m u r e P n a a i d e y n e P l a r e d n e J t a r o t k e r i D i s a s i n a g r O r u t k u r t S . 2 r a b m a G
7
l a i s r e m o K n a d m u m U h a m u R t a r o t k e r i D i s a s i n a g r O r u t k u r t S . 3 r a b m a G
8
II.3.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI Direktorat
Jenderal
Penyediaan
Perumahan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaran penyediaan perumahan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah; c. pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
pembinaan
penyelenggaraan
penyediaan perumahan; d. penyusunan
norma,
standar,
prosedur,
dan
kriteria
di
bidang
penyelenggaraan penyediaan perumahan; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; f.
pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
di
bidang
penyelenggaraan
penyediaan perumahan; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Direktorat
Rumah
Umum
dan
Komersial
mempunyai
tugas
melaksanakan perencanaan teknik dan evaluasi, penyusunan standar dan pedoman, bantuan rumah umum, fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang dan fasilitasi penyediaan tanah bagi perumahan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Rumah Umum dan Komersial menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana teknik, data, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial; b. penyusunan
norma,
standar,
pedoman,
dan
kriteria
di
bidang
penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial; 9
d. pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum; e. fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial; f.
fasilitasi penyediaan lahan bagi perumahan; dan pelaksanaan tata usaha Direktorat.
Direktorat Rumah Umum dan Komersial terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Evaluasi; b. Subdirektorat Standar dan Pedoman; c. Subdirektorat Bantuan Rumah Umum; d. Subdirektorat Fasilitasi Hunian Berimbang; e. Subdirektorat Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan; dan f.
Subbagian Tata Usaha.
Subdirektorat Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan mempunyai tugas
melaksanakan
fasilitasi
penyediaan
lahan
bagi
pembangunan
perumahan.
Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan menyelenggarakan fungsi: a. fasilitasi penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan di wilayah I, yaitu meliputi Pulau Jawa dan Sumatera. b. fasilitasi penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan di wilayah II, meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Kalimantan Sulawesi, Maluku dan Papua.
10
BAB III SEKILAS TENTANG KASIBA, LISIBA DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)
III.1. KASIBA DAN LISIBA Definisi Kasiba (Kawasan Siap Bangun) adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Rencana Tata Ruang Lingkungannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Lisiba (Lingkungan Siap Bangun) adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang. Selain itu, terdapat pula Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri, selanjutnya disebut Lisiba yang Berdiri Sendiri, adalah Lisiba yang bukan merupakan bagian dari Kasiba, yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsifungsi lain. Dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan bagi setiap keluarga Indonesia, pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, berencana, dan berkesinambungan.
11
Dalam 20 tahun terakhir ini, pembangunan perumahan di Indonesia cukup pesat perkembangannya. Namun demikian hasil pembangunan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan rumah yang memang sangat besar (data Bappenas menyebut backlog rumah pada 2014 sebanyak 13,5 juta unit) dan belum mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adanya KETIDAK SEIMBANGAN antara kebutuhan dan pasokan serta harga yang tidak terjangkau oleh MBR itu menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian masyarakat mengisi lahan-lahan kosong yang bukan milik mereka dan tidak sesuai dengan peruntukannya untuk membangun rumah. Pembiaran itu menyebabkan kekumuhan kota meningkat, perkembangan kota kedaerah pinggiran menjadi tidak terkendali, dan penyediaan infrastruktur menjadi tidak efisien. Pembangunan perumahan yang tidak terpadu dan terintegrasi dengan infrastruktur kota juga menimbulkan permasalahan seperti pelayanan infrastruktur tidak optimal, banjir, kemacetan, sanitasi buruk, dan harga tanah yang tak terkendali.
Karena itu, perlu strategi atau pendekatan pembangunan perumahan yang mampu mengurangi berbagai permasalahan tersebut. Salah satu pendekatan yang dilakukan Kementerian Perumahan Rakyat, seperti tercantum dalam UU No 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman, adalah pengembangan permukiman berbasis kawasan. Pendekatan kawasan ini dibagi dua, yakni pengembangan permukiman skala besar melalui pola pembangunan kasiba (kawasan siap bangun) dan pengembangan permukiman berdasarkan pola lisiba BS (lingkungan siap bangun berdiri sendiri). Secara teknis kasiba dan lisiba akan menampung rumah dalam jumlah yang besar. Kasiba mampu memuat sekitar 3.000 -10.000 unit, lisiba berkisar 1.000 -3.000 unit dan lisiba BS 1.000 - 2.000 unit.
Tujuan Tujuan di buatnya Kasiba dan Lisiba adalah ; 1. Kasiba/Lisiba adalah alat untuk pengembangan ekonomi lokal dan alat bagi
perkembangan kota. 2. Kasiba/Lisiba adalah alat bagi penyediaan prasarana dan sarana yang
memenuhi pembakuan pelayanan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
12
3. Kasiba/Lisiba alat untuk penyediaan kavling tanah matang beserta rumah
dengan pola hunian yang berimbang, terencana dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. 4. Kasiba/Lisiba adalah alat untuk pengendali harga tanah.
Gambar 4. Skema Kasiba dan Lisiba
13
Gambar 5. Sebaran Lokasi Kasiba dalam Peta
14
Tabel 1. Sebaran Lokasi Kasiba No
Propinsi
1
Pekanbaru
2
Jambi
3
Babel
4 5 6
Sumsel
7
Jawa Barat
8
Banten
Jawa tengah
9 10
DIY Jawa Timur
11 12
NTB Kalsel
13
Kaltim
14
Sulsel
15
Sulteng
16
Gorontalo
Kab/Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Kota Pekanbaru Kota Jambi Kab. Sarolangun Kota Pangkal Pinang Kota Palembang Kab. OKI Kab. lebak Cisauk Depok Kab. Bogor Bekasi Kab. Bandung Kab. Pekalongan Kota Semarang Kab. Karanganyar Kab. Rembang Kab. Bantul Kab Gresik Kab. Malang Kab. Bima Kota Banjarmasin Kota Balikpapan Kab. Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kab. Parepare Kab. Enrekang Kab. Pinrang Kota Kendari Kab. Buton Kota Gorontalo
Lokasi Kec. Tampan Kec. Kulim Gng Kembang Gerunggang Talang Kelapa Kayu Agung Maja Suradita
Tahun Pemb. 2007 2008 2008 2007 2008 2005-2008 2006 2009 2007 2009
Kebonpedes Cikarang Cileunyi Pekalongan Kws Sango Jeruk Sawit
2009 2007 2009 2008 2007
Tireman Bantul Kota Mandiri Driyorejo Kec. Kepanjen Panda Kec. Alalak Utara
2007 2008 2008 2007 2007 2006-2008
Batuampar Sekambing Bontang Lestari Pulauatas Juata Lompoe
2008 2006 2007 2007 2007 2006-2007 2008 2007 2007 2006 2006
Matirobulu Baruga Lapodi
Dikarenakan waktu yang disediakan hanya 10 hari kerja, maka untuk Rancangan Aktualisasi, penulis membatasi studi kasus hanya Kasiba dan Lisiba untuk daerah Driyorejo, Kabupaten Gresik , Propinsi Jawa tengah.
15
III.2. SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) Geographic Information System atau lebih dikenal dengan sebutan GIS merupakan suatu sistem informasi yang terintegrasi dan secara khusus digunakan untuk mengelola berbagai data yang mempunyai suatu informasi dalam bentuk spasial (keruangan) dimana teknologi sistem informasi geografis ini dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi bahkan data juga digunakan untuk melakukan perencaraan terhadap rute. Secara praktisnya kita bisa menyebutkan bahwa Geographic Information System adalah suatu sistem komputerisasi yang mempunyai kemapuan untuk membangun, mengelola, menganalisa, menyimpan dan menampilkan suatu informasi geografis dalam bentuk
pemetaan
dimana
user
yang
membangun
data
serta
mengoperasikannya juga termasuk dari bagian sistem tersebut. Dalam pengertian lainnya Geographic Information System adalah suatu alat yang memungkinkan para user untuk menciptakan query secara interaktif, menganalisa informasi spasial, mengedit data, peta wilayah dan mempresentasikan
semua
dari
hasil
operasi
tersebut.
Geographic
Information Knowledge merupakan suatu ilmu yang mendasari suatu konsep geografis, program aplikasi dan sistemnya dan biasanya ilmu ini akan diajarkan ketika sudah mencapai tingkat perguruan tinggi. Dalam istilah sederhana itu Geographic Information System adalah penggabungan database (dB) kartografi dan teknologi dimana memungkinkan para user menjadi lebih user friendly terhadap program aplikasi untuk menemukan arah lokasi seperti Global Positioning System atau lebih dikenal dengan sebutan GPS. Global Positioning System merupakan suatu komponen apliaksi real time yang menggunakan satelit untuk menunjukkan posisi lokasi dimana anda berada saat ini. Atau untuk lebih jelasnya Global Positioning System adalah sebuah sistem navigasi berbasiskan radio yang menyediakan informasi koordinat posisi, kecepatan, dan waktu kepada pengguna diseluruh dunia dimana untuk jasa penggunaan satelit GPS ini tidak akan dikenakan biaya tambahan atau free akses dan untuk menggunakannya para user hanya membutuhkan GPS receiver untuk dapat mengetahui koordinat lokasi dimana keakuratan koordinat lokasi tergantung pada tipe GPS receiver yang digunakan. 16
Geographic
Information
System
dapat
diakses,
ditransfer,
ditransformasikan, diproses dan ditampilkan dengan menggunakan berbagai macam program aplikasi perangkat lunak (software). Dalam suatu industri komersial ditawarkan oleh perusahaan seperti : Autodesk, Bentley Systems, ESRI, Intergraph, Manifold System, MapInfo dan Smallworld yang paling mendominasi GIS adalah sebuah aplikasi dinamis, dan akan terus berkembang. Peta yang dibuat pada aplikasi ini tidak hanya akan berhenti dan terbatas untuk keperluan saat dibuatnya saja. Dengan mudahnya kita bisa melakukan peremajaan terhadap informasi yang terkait pada peta tersebut, dan secara otomatis peta tersebut akan segera menunjukkan akan adanya perubahan informasi tadi. Semuanya itu dapat Anda kerjakan dalam waktu singkat, tanpa perlu belajar secara khusus GIS berbeda dengan sistem informasi pada umumnya dan membuatnya berharga bagi perusahaan milik masyarakat atau perseorangan untuk memberikan penjelasan tentang suatu peristiwa, membuat peramalan kejadian, dan perencanaan strategis lainnya. GIS adalah sebuah teknologi yang mampu merubah besar-besaran tentang bagaimana sebuah aktivitas bisnis diselenggarakan. Teknologi GIS memungkinkan Anda untuk melihat informasi bisnis kita secara keseluruhan dengan cara pandang baru, melalui basis pemetaan, dan menemukan hubungan yang selama ini sama sekali tidak terungkap. GIS
memungkinkan
kita
untuk
membuat
tampilan
peta
serta
menggunakannya untuk keperluan presentasi dengan menunjuk dan mengklik-nya. GIS memungkinkan kita untuk menggambarkan dan menganalisa informasi dengan cara pandang baru, mengungkap semua keterkaitan yang selama ini tersembunyi, pola, dan kecenderungannya. Keuntungan utama alat dari SIG adalah memberi kemungkinan untuk mengindentifikasi hubungan spasial diantara feature data geografis dalam bentuk peta. SIG tidak hanya sekedar menyimpan peta menurut pengertian konvensional yang ada dan SIG tidak pula sekedar menyimpan citra atau pandangan dari area geografi tertentu. Akan tetapi, SIG dapat menyimpan data menurut kebutuhan yang diinginkan dan menggambarkan kembali sesuai dengan tujuan tertentu. SIG menghubungkan data spasial dengan 17
informasi geografi tentang feature tertentu pada peta. Informasi ini disimpan sebagai atribut atau karakteristik dari f eature yang disajikan secara grafik.
18
BAB IV RANCANGAN DAN CAPAIAN AKTUALISASI
IV.1. RANCANGAN AKTUALISASI Dalam Diklat Prajabatan, terdapat 5 (lima) nilai dasar profesi PNS yang disingkat dengan ANEKA, yaitu: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi yang harus ditanamkan dan diterapkan oleh setiap PNS.
IV.1.1. Nilai ANEKA Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi pertanggungjawabannya yang telah menjadi amanahnya. Amanah dari seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik berupa mengambil pilihan yang tepat dan benar, menghindari dan mencegah politik praktis, serta konsisten dan dapat diandalkan. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam akuntabilitas yaitu: a) transparansi b) integritas c) tanggung jawab d) keadilan e) kejelasan f)
konsistensi
g) netralitas h) kejujuran
Nasionalisme Nasionalisme adalah cara pandang mengenai rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara serta sekaligus menghormati bangsa lain. PNS harus memiliki nilai nasionalisme yang kuat dalam melaksanakan fungsi dan
19
tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai dasar nasionalisme yaitu : a) ASN sebagai pelaksana kebijakan, b) ASN sebagai pelayan publik, dan c) ASN sebagai perekat serta pemersatu bangsa, selain itu juga tercermin dalam pancasila.
Etika Publik Etika publik adalah refleksi kritis mengenai standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar dalam etika publik yaitu: a) Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara pancasila b) Setia dan mempertahankan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 c) Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak d) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian e) Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif f)
Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur
g) Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik h) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah i)
Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun
j)
Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi
k) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama l)
Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai
m) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan n) Meningkatkan efektivitas system pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.
20
Komitmen Mutu Komitmen mutu adalah pelaksanaan fungsi pelayanan publik yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan mutu. Instansi tempat PNS bekerja sangat perlu untuk menetapkan perencanaan mutu, termasuk didalamnya adalah menyusun standar mutu yang akan menjadi pedoman dalam proses implementasi hingga sampai pada pengawasan dan perbaikan mutu. Komitmen mutu menekankan pada 4 nilai dasar yaitu:
a) Efektivitas Richard L. Draft dalam Tita Maria Kanita (2010:8) mendifinisikan efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakan. b) Efisiensi Richard L. Draft dalam Tita Maria Kanita (2010:8) mendifinisikan efisiensi organisasi adalah jumlah sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan barang/jasa. c) Inovasi Richard L Draft dalam Tita Maria Kanita (2011:56) menyatakan bahwa inovasi terhadap barang/jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi
terhadap
perubahan-perubahan
di
pasar,
perubahan
teknologi, dan perubahan persaingan. d) Kualitas/Mutu Menjaga mutu merupakan mempertahankan atau memastikan bahwa kualitas dari output sudah baik.
Anti Korupsi Anti korupsi merupakan nilai dasar yang menunjukkan segala tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah, melawan dan memberantas tindak kejahatan yang menguntungkan dirinya sendiri serta merugikan negara dan masyarakat. Kesadaran anti korupsi dibangun melalui pendekatan spiritual yang dikaitkan dengan tanggung jawab manusia dalam membawa amanah.
21
Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Anti Korupsi adalah: a) jujur b) peduli c) mandiri d) disiplin e) tanggung jawab f) kerja keras g) sederhana h) berani i) adil
IV.1.2. Jadwal Aktualisasi Berikut adalah rencana jadwal kegiatan aktualisasi Penulis selama di di SubDirektorat Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan, Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan :
Tabel 2. Jadwal Aktualisasi Penulis No
Uraian Kegiatan
1
Monitoring Lokasi Kasiba dan Lisiba
2
Inventarisasi data dan Dokumen Kasiba dan Lisiba
3
Klasifikasi Kasiba dan Lisiba
4
Merubah data dan dokumen hardcopy menjadi softcopy
5
Integrasi Lokasi Kasiba & Lisiba kedalam Format Geografis Peta Digital
6
Mengumpulkan Peta tematik pendukung
7
Analisis mengenai Kasiba dan Lisiba
8
IV.2. CAPAIAN Bimbingan dengan Mentor
9
Bimbingan dengan coach
Tanggal (Bulan Desember 2015 ) 8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
AKTUALISASI
10 Pembuatan Laporan Aktualisasi
Keterangan : = Hari Lib ur = Rencana Kegiatan Aktualisasi
22
IV.1.3. Rancangan Berdasarkan ke lima nilai dasar ANEKA, maka penulis membuat rangcangan aktualisasi ANEKA dalam pekerjaan , adapun rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
OUTPUT
URAIAN KEGIATAN
KONTRIBUSI THD KONTRIBUSI TERHADAP PECAPAIAN VISI MISI PENGUATAN NILAI ORG
Akuntabilitas
Monitoring 1 Lokasi Kasiba dan Lisiba
Monitoring dilakukan secara transparan dalam proses pengambilan data, kevalidan datanya bisa dipertanggung jawabkan serta sikap konsisten dan jelas kepada pihak yang memberi keterangan dan memberi tugas. Monitoring Lokasi Tanah Etika Publik Monitoring Lokasi Kasiba dan dapat mendukung Nilai dasar etika publik yang diterapkan dari kegiatan ini Lisiba, mengumpulkan data pencapaian visi misi dari adalah menerapkan aturan-aturan yang berlaku dalam tentang lokasi, status, segi fungsi manajemen masyarakat dan menghargai dan mengikuti norma dan pemilikan dan inf ormasi perencanaan yg terpadu kearifan lokal dalam pencarian data dan informasi yang visual lainnya. dan pelaksanaan yang diperlukan tepat Anti Korupsi
Kegiatan monitoring Lokasi Tanah dapat memperkuat Nilai Organisasi PUPR dari segi kejujuran, transparansi dan bertindak tepat dalam pengumpulan data
Nilai dasar Anti korupsi yang diterapkan adalah kejujuran dalam pengumpulan data, tidak melebihkan atau mengurangkan anggaran dan waktu, tanggung jawab dan kepemimpinan dalam melakukan monitoring di l apangan.
NO
KEGIATAN
OUTPUT
URAIAN KEGIATAN
KONTRIBUSI THD KONTRIBUSI TERHADAP PECAPAIAN VISI MISI PENGUATAN NILAI ORG
Akuntabilitas
Inventarisasi data dan 2 Dokumen Kasiba dan Lisiba
Pengumpulan data dan dokumen Kasiba dan Lisiba dan mengkonversikan dalam bentuk digital
Inventarisasi dilakukan dengan integritas yang tinggi dan rasa tanggung jawab akan ke validan data, tidak mengurangi, menambahkan atau mengubah data demi kepentingan seseorang atau golongan Komitmen Mutu
Kegiatan Inventarisasi data dan dokumen dapat meningkatkan pencapaian visi misi dari Nilai dasar komitmen mutu yang diterapkan dari proses segi pengendalian dan pengawasan dan inventarisasi ini adalah efektif dan efisiensi dalam pelaksanaannya dan menjaga kualitas dan ke originalan meningkatkan tata kelola dalam bidang datanya informasi Anti Korupsi
Kegiatan Inventarisasi data dan dokumen dapat memperkuat Nil ai organisasi dari segi efektifitas dan efisiensi waktu, karena pengumpulan datanya dilakukan dalam bentuk digital
Proses i nventarisasinya di lakukan dengan jujur dan tidak membenturkan kepada kepentingan tertentu
NO
KEGIATAN
OUTPUT
URAIAN KEGIATAN
KONTRIBUSI THD KONTRIBUSI TERHADAP PECAPAIAN VISI MISI PENGUATAN NILAI ORG
Akuntabilitas
Klasifikasi 3 Kasiba dan Lisiba
Klasifikasi Lahan Kasiba dan Lisiba berdasarkan Jenis Kepemilikan ( Tanah Ne gara, Wakaf, Perorangan) dan Status Tanah (telah dibebaskan atau belum)
Klasifikasi dil akukan de ngan jelas dan konsisten sesuai dengan acuan yang telah dibuat agar menjadi terstruktur dan memudahkan dalam kegiatan berikutnya Komitmen Mutu
Kegiatan Klasifikasi Tanah dapat meningkatkan pencapaian visi misi dari Nilai dasar komitmen mutu yang diterapkan dari proses segi pengendalian dan pengawasan dan klasifikasi ini yaitu hasil yang didapatkan berorientasi meningkatkan tata mutu tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kelola dalam bidang kevalidannya informasi Anti Korupsi
Kegiatan Klasifikasi Tanah dapat memperkuat nilai oraganisasi dalam se gi transparansi, akuntabilitas dan bertindak tepat.
Dalam melakukan klasifikasi diterapkan kejujuran dan menghindari konflik kepentingan.
23
NO
KEGIATAN
OUTPUT
URAIAN KEGIATAN
KONTRIBUSI THD KONTRIBUSI TERHADAP PECAPAIAN VISI MISI PENGUATAN NILAI ORG
Etika Publik
Merubah data dan dokumen 4 hardcopy menjadi softcopy
Nilai dasar etika publik yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah keterbukaan hasil e- book bisa diakses Kegiatan merubah data Merubah data dan dokumen siapapun yang membutuhkan di dalam kantor. dan dokumen kedalam e hardcopy yang diperlukan Komitmen Mutu book dapat sebagai keterangan tambahan Scanning dokumen i ni dijaga kualitas hasil outputnya meningkatkan tata kedalam bentuk softcopy dan dan bila sudah terbentuk e-book akan lebih efisien kelola dalam bidang menyusunnya menjadi e-book dalam pencarian kembali data informasi Anti Korupsi
Pembuatan e-book dapat memperkuat nilai efektifitas dan efisiensi dalam kelompok organisasi
Tidak berbuat curang dalam melakukan scanning, semua dokumen di scan dengan tanpa diskriminasi
NO
KEGIATAN
OUTPUT
URAIAN KEGIATAN
KONTRIBUSI THD KONTRIBUSI TERHADAP PECAPAIAN VISI MISI PENGUATAN NILAI ORG
Akuntabilitas Integrasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tidak merubah, menggeser, menambahkan atau menghilangkan informasi yang ada didalamnya Nasionalisme Integrasi Lokasi Kasiba dan Lisiba kedalam 5 Format Geografis Peta Digital
Plotting Lokasi Kasiba dan Proses integrasi i ni melakukan penggabungan sel uruh Lisiba kedalam Bentuk digital data yang tersebar dari berbagai l okasi di seluruh berformat Geografis beserta indonesia, dengan tanpa mendiskriminasikan daerahdata-data tambahan lainnya daerah tertentu, sehingga melambangkan nilai menggunakan Software Persatuan Indonesia Pemetaan Komitmen Mutu Nilai dasar Komitmen mutu yang didapat dalam Integrasi ini adalahpengembangan inovasi yang sudah ada dengan menampilkan hasil kegiatan dalam format geografis sehingga letaknya Presisi dengan waktu le bih efektif dan efisien
NO
KEGIATAN
OUTPUT
URAIAN KEGIATAN
Kegiatan Integrasi kedalam format geografis Peta Digital dapat meningkatkan pengendalian dan pengawasan dan tata kelola dalam bidang informasi
Kegiatan integrasi kedalam format geografis ini dapat memperkuat nilai responsifitas, efisiensi dan efektifitas.
KONTRIBUSI THD KONTRIBUSI TERHADAP PECAPAIAN VISI MISI PENGUATAN NILAI ORG
Nasionalisme Proses pengumpulan data peta tambahan ini mencerminkan nilai persatuan Indonesia, karena petaMengumpulkan peta tematik peta yang terkumpul merupakan kumpulan dari seluruh Kegiatan pengumpulan pendukung untuk melengkapi peta di Indonesia peta tematik pendukung data-data hasil monitoring Etika Publik dapat meningkatkan Mengumpulkan seperti Peta Administrasi Nilai dasar etika publik yang didapatkan adalah bahwa tata kelola organisasi 6 Peta tematik Daerah, Peta Detail Daerah, dalam bidang PUPR peta yang didapatkan merupakan hasil dari kebijakan pendukung Citra Satelit Daerah dan Peta terutama tentang Unit Organisasi, Lembaga atau kementerian lain yang Rawan Bencana bila teknologi informasi telah dipublikasikan dengan resmi diperlukan teknologi Anti Korupsi Nilai dasar Anti korupsi dalam pengumpulan Peta Tematik Pendukung yaitu adanya transparansi dalam penyediaannya.
Kontribusi kegiatan pengumpulan peta tematik pendukung yaitu Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan Penguatan Kerjasama dan kemitraan antar lintas Kementerian/Lembaga sebagai penyedia Peta Tematik
24
NO
KEGIATAN
OUTPUT
URAIAN KEGIATAN
KONTRIBUSI THD KONTRIBUSI TERHADAP PECAPAIAN VISI MISI PENGUATAN NILAI ORG
Etika Publik
Analisis mengenai 7 Kasiba dan Lisiba
Nilai dasar etika publik yang di terapkan dalam kegiatan ini adalah bahwa analisis yang dilakukan tidak diskriminatif dan berdasarkan prinsip keahlian dan Kegiatan Analisis hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik Kesesuaian Tanah dapat Komitmen Mutu meningkatkan Menganalisis mengenai Lokasi pelaksanaan analisis Analisis Ke sesuaian Lahan dengan menggunakan Kasiba dan lisiba yang dengan tepat, Software pemetaan merupakan Inovasi yang baru berhubungan dengan datapengawasan secara diterapkan sehingga bisa efisien dalam pemanfaatan data pendukung lainnya ketat dan waktu dan didapatkan kesesuaian lahan untuk mengembangkan permukiman dengan syarat-syarat tertentu inovasi yang telah ada Anti Korupsi sebelumnya. Nilai dasar Anti korupsi yang diterapkan adalah
Dengan melakukan Analisis Kese suaian Tanah menggunakan Software pemetaan maka dapat memperkuat standard kepemimpinan, Berinovasi , Responsive dan Bergerak Cepat dalam menganalisis.
kejujuran dan adil dalam melakukan analisis kesesuaian tanah, tidak boleh ada konflik kepentingan didalamnya dan tidak boleh ada tindakan kecurangan demi golongan tertentu.
IV.1.4. Kendala dan Antisipasi Kendala utama yang di temui dalam kegiatan aktualisasi ini adalah waktu melakukan aktualisasi ini pada bulan Desember, sehingga pejabat Eselon 3 dan 4 sebagai mentor dan juga Coach sedang dalam Intensitas yang tinggi dalam pelaksanaan pekerjaan dan jadwal kegiatannya sangat padat dimana sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota, sehingga sulit untuk ditemui di dalam kantor. Antisipasi yang dilakukan adalah dengan melakukan penjadwalan bertemu dengan mentor dan coach disesuaikan dengan kehadiran beliau di kantor dan melakukan bimbingan lewat Telepon atau email. Adapun kendala dan antisipasi lain yang ditemukan selama kegiatan aktualisasi antara lain : 1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada satu lokasi saja, dikarenakan keterbatasan waktu dan materi, serta berimpit waktunya dengan pilkada daerah sehingga untuk lokasi lain menggunakan data yang sudah terkumpul . 2. Untuk pengumpulan Peta Tematik pendukung, hingga akhir masa Aktualisasi, ada peta tematik yang masih belum bisa didapatkan, sehingga dimaksimalkan saja analisis menggunakan peta yang sudah ada.
25
IV.2. CAPAIAN AKTUALISASI
Aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS oleh penulis di tempat tugas dilaksanakan tanggal 8 - 22 Desember 2015.
1. Monitoring dan Evaluasi Lokasi Kasiba dan Lisiba Penulis mendapatkan tugas untuk membantu melakukan monitoring dan evaluasi di Lokasi Kasiba Driyorejo , Kabupaten Gresik. Data dan informasi yang diambil yaitu mengenai keadaan kasiba saat ini dimana manajemen pengelolaan dan pengembangannya dilaksanakan oleh PT. Perumnas serta sejauh mana rencana pengembangannya di blok lain. Selain itu juga dilakukan perekaman terhadap kondisi Kasiba saat ini sehingga bisa diketahui perkembangan dari tahun ke tahun. a.
Pelaksanaan kegiatan : 8 Desember 2015
b.
Tahapan kegiatan 1) Izin ke Dinas Perumahan dan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik 2) Izin ke Pengelola Kasiba Driyorejo, Kabupaten Gresik. 3) Melakukan Monitoring lapangan untuk memantau Lokasi yang sudah di bangun dan yang belum terbangun 4) Diskusi dengan Pengelola Kasiba Driyorejo.
c.
Output dan Dokumentasi Output dari kegiatan ini adalah catatan diskusi dengan pengelola dan sumber lain, fotocopy dokumen-dokumen dan foto keadaan Kasiba Driyorejo saat ini di berbagai Lokasi.
d.
Nilai-nilai Dasar Profesi PNS Dalam Kegiatan Akuntabilitas Monev dilakukan secara transparan dalam proses pengambilan data, kevalidan datanya bisa dipertanggung jawabkan serta sikap konsisten dan jelas kepada pihak yang memberi keterangan dan memberi tugas. Etika Publik Nilai dasar etika publik yang diterapkan dari kegiatan ini adalah menerapkan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat serta menghargai, mengikuti norma dan kearifan daerah dalam pencarian data dan informasi yang diperlukan 26
Anti Korupsi Nilai
dasar
Anti
korupsi
yang
diterapkan
adalah
kejujuran
dalam
pengumpulan data, tidak melebihkan atau mengurangkan anggaran dan waktu, tanggung jawab dan kepemimpinan dalam melakukan monitoring di lapangan. e.
Analisis Dampak 1. Apabila penulis tidak transparan dalam pengambilan data dan kevalidan data tidak dapat dipertanggungjawabkan maka data dan informasi yang didapat tidak akan melambangkan kondisi yang sebenarnya dilapangan sehingga hasilnya akan melenceng dari tujuan utama. 2. Jika dalam Monev tidak menerapkan aturan yang berlaku dan tidak mengikuti norma kearifan lokal, maka pencarian data dan informasi tidak akan berjalan lancar akibatnya waktu akan banyak terbuang percuma dan terjadi kesalah pahaman ketika berdiskusi sehingga data dan informasi yang didapat tidak akan maksimal
Gambar 6. Diskusi dengan Pengelola Kasiba Driyorejo
27
2. Inventarisasi data dan dokumen Kasiba dan Lisiba Inventarisasi data dimaksudkan untuk pengumpulan data-data yang telah diambil dilapangan untuk kemudian diketik ulang dengan rapi dalam excel dan untuk foto-foto diganti namanya dengan kegiatan yang berhubungan dengan kondisi foto tersebut. a. Pelaksanaan Kegiatan tanggal 10 – 11 Desember 2015 b. Tahapan Kegiatan 1. Merubah catatan ke dalam excel 2. Mengganti Nama Foto-foto sesuai dengan kegiatan 3. Menyusun dokumen fotocopy c. Output Output kegiatan ini yaitu catatan excell, foto-foto dengan nama yang sesuai dan dokumen-dokumen yang tertata sesuai dengan tata urutan sehingga bisa dengan mudah untuk dicari kembali bila diperlukan. d. Nilai-nilai Dasar Profesi PNS Dalam Kegiatan Akuntabilitas Inventarisasi dilakukan dengan integritas yang tinggi dan rasa tanggung jawab akan ke validan data, tidak mengurangi, menambahkan atau mengubah data demi kepentingan seseorang atau golongan Komitmen Mutu Nilai dasar komitmen mutu yang diterapkan dari proses inventarisasi ini adalah efektif dan efisiensi dalam pelaksanaannya dan menjaga kualitas dan ke originalan datanya Anti Korupsi Proses inventarisasinya dilakukan dengan jujur dan tidak membenturkan kepada kepentingan tertentu e. Analisis Dampak 1. Apabila penulis tidak menjalankan Nilai Dasar Akuntabilitas dan Anti Korupsi maka hasil Inventarisasi akan disusupi oleh kepentingan tertentu dan hanya berorientasi pada kepentingan sektoral atau golongan saja 2. Apabila penulis tidak menjalankan Nilai Dasar Komitmen Mutu maka hasil yang didapat tidak maksimal dan waktu yang diperlukan akan semakin panjang dengan kualitas seadanya. 28
3. Klasifikasi Lahan Kasiba dan Lisiba Kegiatan Klasifikasi ini yaitu pengkelasan Lahan dalam Kasiba/Lisiba berdasarkan Jenis Kepemilikan (Tanah Negara, Wakaf, Perorangan), Status Tanah (telah dibebaskan atau belum) dan Harga Jual/Pasar dimana sebagian keterangannya tercantum dalam fotocopy dokumen hasil Monitoring dan sebagian lagi dalam hasil diskusi. a. Pelaksanaan Kegiatan tanggal 14 Desember 2015 b. Tahapan Kegiatan 1. Pengkelasan dokumen berdasarkan Jenis Kepemilikan, Status tanah dan harga jual/pasar 2. Merekap dan mencatat informasi dalam dokumen kedalam format excell c. Output Hasil kegiatan Klasifikasi yaitu rekapitulasi data tabular tentang data-data Jenis Kepemilikan Tanah, Status Tanah dan harga Jual tanah tersebut dalam format excell. d. Nilai-nilai dasar Profesi PNS dalam kegiatan Akuntabilitas Pada kegiatan Klasifikasi dilakukan dengan jelas dan konsisten sesuai dengan
acuan
yang
telah
dibuat
agar
menjadi
terstruktur
dan
memudahkan dalam kegiatan berikutnya Komitmen Mutu Nilai dasar komitmen mutu yang diterapkan dari proses klasifikasi ini yaitu hasil
yang
didapatkan
berorientasi
mutu
tinggi
dan
dapat
dipertanggungjawabkan kevalidannya Anti Korupsi Dalam melakukan klasifikasi diterapkan kejujuran dan menghindari konflik kepentingan. e. Analisis Dampak 1. Apabila Nilai dasar Akuntabilitas dan Komitmen Mutu tidak diterapkan maka hasil komponen klasifikasi tidak akan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak dapat menjawab tujuan dan menyelesaikan permasalahan
serta
kualitas
yang
didapat
juga
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan. 29
2. Jika tidak menerapkan Nilai Dasar Anti Korupsi maka akan timbul konflik kepentingan dalam pelaksanaannya, sehingga hasil yang didapat tidak maksimal dan telah disusupi oleh golongan tertentu.
Gambar 7. Diskusi pembagian Klasifikasi
4. Merubah data dan dokumen hardcopy menjadi softcopy Kegiatan ini berfungsi untuk Merubah data dan dokumen hardcopy yang diperlukan sebagai keterangan tambahan yang perlu ditampilkan dalam Sistem Informasi Geografis kedalam bentuk softcopy dan menyusunnya menjadi e-book dalam format .pdf. a. Pelaksanaan Kegiatan tanggal 15 Desember 2015 b. Tahapan Kegiatan 1. Scanning dokumen-dokumen surat pemilikan tanah 2. Membuat dokumen yang lebih dari 1 halaman menjadi 1 bundle dalam format .pdf. 3. Merubah nama bundle dokumen hasil scan sesuai dengan nama pada kegiatan sebelumnya dalam format excell c. Output Hasil kegiatan ini yaitu hasil scanning semua jenis dokumen hardcopy yang didapat dari monev menjadi bentuk softcopy dalam format .pdf dan 30
membukukan dalam e-book sehingga nantinya akan memudahkan dalam pencarian kembali. d. Nilai-nilai dasar Profesi PNS dalam kegiatan Etika Publik Nilai dasar etika publik yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah keterbukaan hasil e-book bisa diakses siapapun yang membutuhkan di dalam kantor. Komitmen Mutu Scanning dokumen ini dijaga kualitas hasil outputnya dan bila sudah terbentuk e-book akan lebih efisien dalam pencarian kembali data Anti Korupsi Tidak berbuat curang dalam melakukan scanning, semua dokumen di scan dengan tanpa diskriminasi e. Analisis Dampak 1. Apabila Penulis tidak menerapkan Nilai Dasar Etika Publik dalam kegiatan ini maka dokumen yang di scan tidak dapat diakses oleh semua orang dan hanya diketahui oleh penulis saja sehingga akan terjadi kebingungan apabila penulis tidak berada ditempat. 2. Apabila tidak menerapkan nilai dasar komitmen mutu maka dokumen yang di scan akan berkualitas rendah sehingga segi pemanfaatannya akan sangat kurang dan akan sulit untuk pencarian kembali. 3. Jika tidak menerapkan Nilai Dasar Anti Korupsi maka akan timbul konflik kepentingan dalam pelaksanaannya, sehingga hasil yang didapat tidak maksimal dan telah disusupi oleh golongan tertentu.
31
Gambar 8. Kegiatan Scanning Peta
5. Integrasi Lahan Kasiba dan Lisiba kedalam Format Geografis Peta Digital Kegiatan Integrasi ini bermaksud untuk mengeplot lahan pada Kasiba dan Lisiba kedalam Bentuk digital berformat Geografis beserta data-data tambahan lainnya menggunakan Software Pemetaan. Tujuannya yaitu agar pengguna dapat mengetahui secara pasti sebaran lokasi lahan didalam Kasiba dan Lisiba beserta informasi yang terkait didalamnya. a. Pelaksanaan Kegiatan tanggal 16-17 Desember 2015 b. Tahapan Kegiatan 1. Plotting Lahan Kasiba dan Lisiba 2. Digitasi Lahan Kasiba Driyorejo 3. Penggabungan dengan data tabular di excel 4. Coding untuk menampilkan foto lokasi dan Dokumen hasil scan
32
c. Output Hasil kegiatan ini yaitu Peta Tematik Digital Kasiba dan Lisiba yang telah dikoneksikan dengan data tabular excel, foto-foto dan dokumen scan serta bisa diakses oleh siapapun dengan menggunakan Software ArcGIS 10.1 d. Nilai-nilai dasar Profesi PNS dalam kegiatan Akuntabilitas Integrasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tidak merubah, menggeser, menambahkan atau menghilangkan informasi yang ada didalamnya Nasionalisme Proses integrasi ini melakukan penggabungan seluruh data yang tersebar dari
berbagai
lokasi
di
seluruh
indonesia,
dengan
tanpa
mendiskriminasikan daerah-daerah tertentu, sehingga melambangkan nilai Persatuan Indonesia Komitmen Mutu Nilai dasar Komitmen mutu yang didapat dalam Integrasi ini adalah pengembangan inovasi yang sudah ada dengan menampilkan hasil kegiatan dalam format geografis sehingga letaknya Presisi dengan waktu lebih efektif dan efisien e. Analisis Dampak 1. Apabila Penulis tidak menerapkan Nilai Dasar Akuntabilitas dalam kegiatan
Integrasi
maka
Peta
yang
didapat
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan hasilnya dan informasi banyak yang hilang sehingga output yang didapat akan melenceng dari tujuan utama. 2. Apabila Penulis tidak menerapkan Nilai Dasar Nasionalisme maka Peta yang didapatkan mencerminkan diskriminasi kedaerahan dan tidak akan mampu menjawab kebutuhan Instansi 3. Apabila Penulis tidak menerapkan nilai dasar komitmen mutu maka Inovasi yang didapat tidak akan maksimal, peta yang didapat tidak akan presisi dan waktu yang dibutuhkan akan semakin lama.
33
Gambar 9. Integrasi Lokasi Kasiba yang disurvey di tahun 2015
Gambar 10. Hasil Digitasi Lokasi Kasiba Lisiba Driyorejo
34
6. Mengumpulkan Peta Tematik Pendukung Inti dari kegiatan ini yaitu mengumpulkan peta tematik pendukung untuk melengkapi data-data hasil monitoring seperti Peta Administrasi Daerah, Peta Detail Daerah, Citra Satelit Daerah dan Peta Rawan Bencana bila diperlukan. Peta-peta ini digunakan sebagai bahan analisis untuk Kasiba Lisiba yang telah di Integrasi sebelumnya. a. Pelaksanaan Kegiatan tanggal 18 Desember 2015 b. Tahapan Kegiatan 1. Mendaftar kebutuhan Peta Tematik 2. Mengunduh Peta Citra Driyorejo 3. Mengunduh Peta Detail Driyorejo 4. Mengunduh Peta Administrasi Indonesia 5. Mengunduh Peta Kawasan Hutan dan Perairan Pulau Jawa c. Output Hasil kegiatan ini yaitu terunduhnya beberapa Peta Tematik untuk kebutuhan
mempercantik
Tampilan
dan
Analisis
Kasiba
Lisiba
menggunakan Software ArcGIS 10.1 d. Nilai-nilai dasar Profesi PNS dalam kegiatan Nasionalisme Proses pengumpulan data peta tambahan ini mencerminkan nilai persatuan Indonesia, karena peta-peta yang terkumpul merupakan kumpulan dari seluruh peta di Indonesia Etika Publik Nilai dasar etika publik yang didapatkan adalah bahwa peta yang didapatkan merupakan hasil dari kebijakan Unit Organisasi, Lembaga atau kementerian lain yang telah dipublikasikan dengan resmi Anti Korupsi Nilai dasar Anti korupsi dalam pengumpulan Peta Tematik Pendukung yaitu adanya transparansi dalam penyediaannya tidak menambah, mengurang atau mengada-ada mengenai materi ataupun datanya.
35
e. Analisis Dampak 1. Jika Penulis tidak menerapkan Nasionalisme dalam kegiatan ini maka akan ada aspek kedaerahan yang muncul sehingga peta pendukung yang terkumpul hanya daerah local penulis saja dan akan sulit untuk menganalisis diluar daerah. 2. Jika tidak menerapkan Nilai Dasar Etika Publik dan Anti Korupsi maka penulis akan mencari peta pendukung secara sembarangan dan tanpa ada
transparansi
sehingga
hasilnya
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan dan dilakukan demi kepentingan penulis pribadi .
Gambar 11. Citra Satelit Lokasi Kasiba Lisiba Driyorejo
36
Gambar 12. Peta Tematik Batas Administrasi
7. Analisis mengenai Kasiba dan Lisiba Kegiatan ini bermaksud untuk menganalisis mengenai Lokasi Kasiba dan lisiba yang berhubungan dengan data-data pendukung lainnya, seperti kesesuaian Lahan dengan rencana dlam Siteplan, Prosentase Penggunaan Lahan pada saat ini dan prosentase perbandingan lahan hijau terhadap permukiman. a. Pelaksanaan Kegiatan tanggal 18 Desember 2015 b. Tahapan Kegiatan 1. Menganalisis Kesesuaian Lahan 2. Menganalisis Prosentase
Penggunaan Lahan
sampai
dengan
sekarang 3. Menganalisis Prosentase perbandingan
Lahan Hijau
terhadap
Permukiman c. Output Hasil kegiatan ini yaitu teranalisis secara spasial Lokasi Kasiba dan Lisiba terhadap Peta-peta Tematik yang telah ada.
37
d. Nilai-nilai dasar Profesi PNS dalam kegiatan Etika Publik Nilai dasar etika publik yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah bahwa analisis yang dilakukan tidak diskriminatif dan berdasarkan prinsip keahlian dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik Komitmen Mutu Analisis Kesesuaian Lahan dengan menggunakan Software pemetaan merupakan Inovasi yang baru diterapkan sehingga bisa efisien dalam pemanfaatan waktu dan didapatkan kesesuaian lahan untuk permukiman dengan syarat-syarat tertentu Anti Korupsi Nilai dasar Anti korupsi yang diterapkan adalah kejujuran dan adil dalam melakukan analisis kesesuaian tanah, tidak boleh ada konflik kepentingan didalamnya dan tidak boleh ada tindakan kecurangan demi golongan tertentu. e. Analisa Dampak 1. Untuk memberikan hasil terbaik, dalam pengambilan keputusan haruslah didasarkan dengan prinsip keahlian sehingga keputusan dapat bersifat objektif dan tepat sasaran, apabila nilai ini tidak diaplikasikan, keputusan yang diambil dapat bersifat subjektif dan kurang mampu menjawab tujuan instansi 2. Jika Analisis yang dilakukan tidak berdasarkan nilai dasar komitmen mutu maka hasil yang diperoleh akan berkualitas buruk dan tidak berdasarkan atas peta pendukung yang telah didapatkan sehingga tujuan utama tidak akan tercapai. 3. Jika Analisis yang dilakukan tidak menerapkan Nilai Dasar Anti Korupsi maka akan terjadi kebohongan da nada konflik kepentingan dalam melakukan analisis sehingga akan menguntungkan kelompok tertentu saja
38
Gambar 13. Analisis Kesesuaian Lahan terhadap Siteplan
Gambar 14. Analisis Prosentase Penggunaan Lahan
39
Gambar 15. Tampilan Sistem Informasi Geografis Kasiba Driyorejo
40
BAB V PENUTUP
V.1. KESIMPULAN Pelaksanaan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumhan Rakyat Tahun 2015 bertujuan untuk membentuk PNS yang profesional yaitu PNS yang mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayanan masyarakat dan memenuhi standar kompetensi jabatannya, yang diindikasikan dengan kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar yaitu: 1. Mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya; 2.
Mengedepankan
kepentingan
nasional
dalam
pelaksanaan
tugas
jabatannnya; 3. Menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya; 4. Berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya; dan 5. Mampu untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya.
Penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS dalam aktualisasi di tempat tugas merupakan langkah awal pembentukan aparatur sipil negara yang profesional yang mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayanan masyarakat dan memenuhi standar kompetensi jabatannya. Aktualisasi ini harus secara berkelanjutan diterapkan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dengan bimbingan, arahan dan keteladanan pimpinan.
41
