351.077 Ind m
ADVOK ASI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHAT KES EHATAN AN MASY M ASYARAKAT ARAKAT DEPARTEMEN KESEHAT KESEH ATAN AN RI 2007
351.077 Ind m
ADVOK ASI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHAT KES EHATAN AN MASY M ASYARAKAT ARAKAT DEPARTEMEN KESEHAT KESEH ATAN AN RI 2007
KATA SAMBUTAN Perubahan yang sangat cepat dalam sektor kesehatan dan sektor lain serta lingkungan nasional/global, memerlukan pola pikir, rencana dan pemimpinan yang strategis, yang mampu melakukan berbagai penyesuaian dalam mencapai tujuantujuan pembangunan kesehatan yang sudah disepakati. Dinamika perubahan tersebut juga dialami dan dihadapi oleh tingkat Kabupaten/Kota. Bahkan beberapa Kabupaten/Kota sudah memberikan respons dengan melakukan perubahan, tantangan yang dihadapi dalam era desentralisasi yang paling krusial adalah mendapatkan komitmen yang tinggi dari pengambil keputusan di Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota. Komitmen tersebut tidak datang datang dengan sendirinya, akan tetapi perlu diperjuangkan. Lebih-lebih dengan bermunculannya pemimpin di tingkat daerah yang mempunyai latar belakang sangat beragam, sebagai buah dari pelaksanaan demokrasi di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk mendapatkan komitmen tersebut, diperlukan kegiatan advocacy secara terencana dan sistematis. Oleh sebab itu diperlukan tenaga yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan khusus dalam melakukan advocacy untuk mendapatkan dukungan politik dan sumber pendanaan untuk berbagai program kesehatan di daerah. Modul Advocacy ini tersusun berkat kerjasama dan dukungan dari berbagai unit terkait dilingkungan Departemen Departemen Kesehatan, Direktorat Bina Kesehatan Kesehatan Ibu, Tim Tim TRT Pusat, Tim Konsultan 3579 dan Tim Penyusun. Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyusunan Modul dan Pedoman ini, dan Sekretaris Eksekutif Proyek DHS-1 yang secara sistematis memfasilitasi mengembangkan draft revisi modul, mendiskusikannya mendiskusik annya dengan banyak fihak dan melakukan uji coba dan pelatihan serta bimbingan kepada daerah. Semoga modul ini berguna untuk meningkatkan komitmen terhadap pembangunan Kesehatan Jakarta, 5 November 2007 Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan R.I.
Dr. Sri Astuti S. Suparmanto, Suparmanto, M.Sc (PH) NIP: 140 061 067
i DHS-1
MODUL ADVOKASI
KATA KAT A SAMB S AMBUTAN UTAN Alhamdulillah denga Alhamdulillah dengan n memanjatka memanjatkan n puji puji dan syukur kehad kehadirat irat Tuhan Tuhan Yang Maha Maha Kuasa, Kuasa, Module Pelatihan untuk meningkakan kapasitas petugas kesehatan dalam melaksanakan proses desentralisasi yang telah mengalami beberapa kali penyesuaian dapat diselesaikan. Module Pelatihan untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam kontek desentralisasi ini disusun mengikuti perkembangan kebutuhan dan perubahan-perubahan dalam proses desentralisasi di Indonesia, beberapa pedoman/modul tersebut mengalami beberapa kali penyesuaian dan diuji cobakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, sejak tahun 2005 Proyek DHS-1 difokuskan pada percepatan peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, walaupun misinya tetap sama yaitu memperkuat daerah dalam melaksanakan desentralisasi kesehatan. Maka sampai Desember 2007, telah dihasilkan seperangkat pedoman/modul sebagai berikut: 1. Modul Surveilans Surveilans KIA: Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kapasitas Agen Perubahan Perubahan dan Pelaksana Pelaksana Program Kesehatan Ibu dan Anak 2. Ped Pedoman oman Surv Surveila eilans ns KIA KIA 3. Modul Advocacy Advocacy Kesehatan Kesehatan Ibu, Neonatal Neonatal dan Anak atau Maternal Maternal Neonatal Neonatal and Child Health (MNCH) 4. Modul Pelatihan Perencanaan Perencanaan dan Penganggaran Penganggaran Kesehatan Kesehatan Terpadu Terpadu (P2KT) (Penyesuaian Modul yang lama) 5. Pedoma Pedoman n Reformasi Sektor Sektor Kesehatan Kesehatan atau Health Health Sector Reform (HSR) (HSR) 6. Modul Advocacy (Penyesu (Penyesuaian aian Modul Modul yang lama) lama) Modul Pelatihan dan Pedoman ini tersusun berkat kerjasama kerj asama dan dukungan dari Direktorat Jenderal P2M-PL, Direktorat Kesehatan Ibu, Direktorat Kesehatan Anak, Anak, Biro Perencanaan Perencanaan,, Pusat Data dan Informasi Kesehatan, Tim TRT Pusat, Tim Konsultan 3579, para Pihak Ketiga yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan dan Sekretaris Eksekutif Proyek DHS-1 yang telah memfasilitasi penyusunan pedoman dan modul tersebut diatas. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Modul dan Pedoman ini. Kami menyadari bahwa modul pelatihan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat kami harapkan. Akhirnya, kami berharap Modul dan Pedoman ini bermanfaat bukan saja bagi daerah, akan tetapi juga bagi tingkat Provinsi dan Pusat serta siapa saja yang berkepentingan dengan Pengembangan dan Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan dalam konteks Desentralisasi. Jakarta, 5 November November 2007 Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan R.I.
Dr. Bambang Sardjono, MPH NIP. 140 127 292
ii DHS-1
MODUL ADVOKASI
iii DHS-1
MODUL ADVOKASI
DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN DIRJEN.......................................................................... i KATA SAMBUTAN SEKJEN......................................................................... ii KONTRIBUTOR ............................................................................................ iii DAFTAR ISI................................................................................................... iv I.
DESKRIPSI SINGKAT.......................................................................... 1
II.
TUJUAN PEMBELAJARAN................................................................. 1
III.
POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN ........................... 2
IV.
BAHAN BELAJAR ............................................................................... 2
V.
LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN....................... 2
VI.
URAIAN MATERI.................................................................................. 3
LAMPIRAN - LAMPIRAN : LEMBAR KERJA FASILITATOR .................................................................. 1-11 LEMBAR KERJA PESERTA ........................................................................ 1-8 LEMBAR SOAL TEST .................................................................................. 1-5
iv DHS-1
MODUL ADVOKASI
I.
DESKRIPSI SINGKAT
Desentralisasi di Indonesia telah dipromosikan oleh advokator reformasi sektor kesehatan sejak dekade ini. Pada awalnya desentralisasi terlihat sebagai reformasi administrasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang kemudian dilanjutkan menjadi reformasi inti berupa upaya mempromosikan demokrasi dan akuntabilitas. Hingga saat ini baru sebagian di beberapa bagian Indonesia ini yang mengadopsi dan mengimplementasi reformasi desentralisasi secara konsekwen. Konsekwensi pelaksanaan desentralisasi adalah mendekatkan keputusan dan pelayanan pada daerah setempat yang merupakan ruang lingkup wilayahnya. Dengan demikian, sektor kesehatan menghadapi tantangan untuk memberikan argumentasi mengenai sektor yang esensial bagi pembangunan daerah yang perlu disosialisasikan kepada semua pihak. Lebih dari itu, sejalan dengan demokratisasi yang menyertai desentralisasi, bermunculan pelakupelaku baru sebagai pemain peran dalam penetapan kebijakan dan keputusan daerah. Untuk itu, advokasi kesehatan dalam era desentralisasi diperlukan sebagai sarana sosialisasi rencana sektor kesehatan kepada stakeholder. Modul ini membahas bagaimana memahami dan mempraktikkan advokasi kesehatan di tingkat kabupaten/kota.
II.
TUJUAN PEMBELAJARAN a. Tujuan pembelajaran umum
Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu mempraktikkan advokasi kesehatan kepada stakeholders kesehatan di tingkat kabupaten/kota. b. Tujuan pembelajaran khusus
Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu : 1. Menjelaskan ruang lingkup advokasi kesehatan 2. Menyebutkan siapa yang disebut advokator 3. Mendemonstrasikan tatacara advokasi
1 DHS-1
MODUL ADVOKASI
III. POKOK BAHASAN dan SUB POKOK BAHASAN
Dalam modul ini akan dibahas beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai berikut : a. Ruang lingkup advokasi : 1. Apakah yang dimaksud dengan Advokasi? 2. Mengapa advokasi kesehatan? 3. Apa sebenarnya tujuan advokasi kesehatan dan bagaimana menetapkannya? b. Advokator c. Prinsip, strategi dan tata cara advokasi : 1. Prinsip Advokasi 2. Strategi advokasi 3. Tata cara advokasi 4. Advokasi media IV. BAHAN BELAJAR :
a. Modul 11: Advokasi Rencana dan Anggaran Kesehatan Daerah, P2KT, Biro Perencanaan Depkes RI, Fakultas Kesehatan Masyarakat-UI. b. Modul Training of Trainers: Advokasi Suatu Strategi Untuk Mendukung Pembangunan Berwawasan Kesehatan di daerah, DHS-1 c. Advocacy Sektor Kesejahteraan Sosial oleh Ascobat Gani V.
LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN :
a. Lakukan apersepsi selama 15 menit. Gunakan Lembar kerja 1. b. Lanjutkan dengan penjelasan secara singkat tujuan pembelajaran sesi, pokok bahasan, bahan belajar dan metode yang dipakai selama sesi. Gunakan lembar kerja tayangan. (lihat Lembar Kerja 2 - 5). Waktu 15 menit c. Peserta dibagi dalam 3 kelompok. Kepada mereka dibagikan lembar kasus. Baca selama 15 menit. d. Masing-masing kelompok diberikan penugasan mendiskusikan kasus tersebut dengan pertanyaan masing-masing kelompok tersedia pada lembar kerja 6. Diskusikan selama 30 menit. e. Setiap kelompok mempresentasikan. Masing-masing kelompok diberi waktu 10 menit. f. Diskusikan secara panel di dalam kelas selama 30 menit. g. Fasilitator memberikan klarifikasi yang diperlukan dan refleksikan proses yang baru saja berlangsung. Waktu 15 menit.
2 DHS-1
MODUL ADVOKASI
h. Peserta dibagi dalam kelompok baru. Satu kelompok pengamat dan satu kelompok pemeran. Seluruh peserta diberi kasus dan skenario role play. Kelompok pengamat diberikan tambahan lembar pengamatan (lihat Lembar Kerja). Bahan diberikan untuk dipelajari selama 15 menit. i. Peserta mendemonstrasikan tatacara advokasi sesuai peran masingmasing dalam skenario role play . Waktu 45 menit. j. Rekam kegiatan role play k. Lakukan refleksi dengan memutar ulang rekaman dan penyampaian hasil pengamatan sesuai dengan format. Waktu 60 menit. l. Tutup acara dengan umpan balik yang dipimpin oleh fasilitator dan dicatat pada lembar flipchart. Waktu 15 menit. VI. URAIAN MATERI Pokok Bahasan 1 : Ruang Lingkup Advokasi Kesehatan a. Apakah yang dimaksud dengan Advokasi?
Istilah advokasi kerap terdengar sebagai sesuatu yang hebat, bahkan seringkali dibayangkan sebagai sesuatu yang menyeramkan. Bagaimana dengan Saudara ? Seperti apakah istilah advokasi yang saudara pahami selama ini ? Pada masa Orde Baru, advokasi dikonotasikan sebagai upaya makar terhadap pemerintah. Sementara di pihak lain, advokator di masa itu menganggap bahwa kegiatan advokasi adalah upaya yang mengarah kepada kegiatan revolusioner mengubah sistem sosial, politik dan ekonomi. Untuk terjadinya perubahan radikal itu dibutuhkan semangat perlawanan, dan keberanian. Sehingga, pihak yang diadvokasi berupaya sebaliknya dengan menolak aliansi yang ditawarkan advokator untuk pengintegrasian program-program. Jika kemudian advokasi menjadi urusan organisasi yang berkaitan dengan hukum, tentu dapat dipahami alasannya. Dari segi bahasa, advokasi berasal dari bahasa Inggris yaitu advocacy yang artinya dukungan, perlindungan, bantuan atau dorongan. Sedangkan to advocate adalah memberikan support (dukungan), memberikan perlindungan, dan mempromosikan. Dalam kamus bahasa Indonesia ditemukan istilah advokat dan mempunyai arti pengacara, atau pejabat hukum yang memberikan pembelaan. Advokasi menjadi kosa kata baru dalam bahasa Indonesia sesuai dengan perkembangan kebutuhannya. Beberapa istilah yang mendekati makna advokasi di Indonesia adalah menghimbau (persuading) , mempengaruhi (influencing) , menekan (pressuring), mengancam (threatening) atau negosiasi/tawar menawar (bargaining).
3 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Apakah beda masing-masing istilah tersebut? Dengan memperhatikan praktik advokasi di Indonesia, apakah yang dimaksud dengan advokasi sesungguhnya? Gunakan lembar bahan belajar Advocacy sektor Kesejahteraan sosial yang ditulis oleh Ascobat Gani. Menurut Fakih (2000), paradigma baru advokasi yang ditawarkan adalah menempatkan korban kebijakan, dan pihak- pihak yang terpinggirkan atau terabaikan sebagai subyek. Kepentingan golongan ini merupakan orientasi advokasi dan menjadi prioritas agenda serta penentu arah upaya advokasi. Dengan demikian kegiatan advokasi tidak lagi meletakkan suatu organisasi sebagai pahlawan, akan tetapi menjadikan advokasi suatu proses yang menghubungkan antar berbagai unsur tertentu dalam kelompok masyarakat, melalui terciptanya aliansi-aliansi strategis yang memperjuangkan terwujudnya pemerataan dan ekuitas dengan cara mendorong terjadinya perubahan-perubahan kebijakan publik. Isu kesehatan mencakup dimensi yang luas dan harus didekati secara praktis dengan mengkaitkan pada program strategis. Advokasi kesehatan dalam kaitannya dengan era desentralisasi menjadi pendekatan praktis terpilih. Benarkah advokasi adalah sarana yang diperlukan untuk mensosialisasi kan rencana sektor kesehatan kepada stakeholder ? Mengapa advokasi? Rujuk lembar bahan belajar tulisan Ascobat Gani membahas Advocacy sektor Kesejahteraan sosial. b. Mengapa Advokasi Kesehatan?
Pertama, dengan pelaksanaan desentralisasi maka keputusan lebih didekatkan pada daerah setempat sebagai ruang lingkup wilayahnya. Tantangan yang dihadapi sektor kesehatan adalah dalam memberikan penjelasan mengenai faktor esensial pembangunan daerah yang perlu disosialisasikan kepada semua pihak. Kedua, sejalan dengan demokratisasi yang menyertai desentralisasi, bermunculan pelaku-pelaku baru yang berperan dalam penetapan kebijakan kesehatan dan keputusan daerah. Ketiga, ketertinggalan membangun kesehatan di daerah dibandingkan dengan Pusat
4 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Keempat, kesenjangan persepsi mengenai kesehatan itu sendiri. Sudut pandang di antara stakeholder kesehatan berbeda-beda. (1). Ada yang memahami kesehatan dari empati dan kesetiakawanan kepada kelompok kelompok masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah untuk kepentingan publik; selanjutnya (2) alasan pribadi yang mengemuka ketika diri sendiri terlibat langsung sebagai pihak yang dirugikan (korban); (3) alasan praktis merupakan alasan yang diajukan pada saat advokasi telah menjadi program organisasi, lembaga atau donor yang harus dilaksanakan; (4) alasan lain merupakan alasan yang tidak selalu dapat diterima, karena hanya terbawa oleh trend. c. Apakah Sebenarnya Tujuan Advokasi Kesehatan dan Bagaimana Menetapkannya?
Dari segi praktik penggunaannya, pada dasarnya advokasi merupakan salah satu dari berbagai pendekatan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hanya saja tidaklah seradikal yang diperkirakan. Advokasi merupakan proses sistematis, terstruktur, terencana dan bertahap yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan kebijakan agar menjadi lebih baik. Advokasi bertujuan membangun sikap tertentu dan membangun komitmen, yang ditujukan kepada semua stakeholder , yang berkaitan dengan isuisu pembangunan dengan menggunakan fakta atau evidence (bukti). Tidak perlu revolusioner karena advokasi bukan revolusi. Perubahan yang dilakukan melalui perangkat dan jalur demokrasi, proses legislasi maupun kebijakan politik dalam sistem yang berlaku. Advokasi kesehatan masih perlu terus dilakukan untuk mempromosikan desentralisasi dalam reformasi sektor kesehatan agar tujuan peningkatan sistem kesehatan tercapai. Untuk itu, advokasi pada sektor kesehatan bertujuan : 1. Membuat keputusan dengan melibatkan partisipasi semua stakeholders sehingga diperoleh komitmen bersama berkaitan dengan masalah kesehatan, prioritas program dan anggaran yang disusun. 2. Membangun kemitraan yang efektif antara semua stakeholders yang terkait dengan pembangunan sektor kesehatan. 3. Mendapatkan komitmen sektor lain untuk berperan sesuai dengan intervensi yang relevan dengan ruang lingkup bidang kegiatannya.
5 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Bagaimana menetapkan tujuan advokasi? Unsur apa saja yang harus terdapat di dalam tujuan tersebut? Mari, kita melatih diri sendiri membuat satu tujuan advokasi kesehatan! Gunakan rujukan bahan belajar modul Advokasi suatu strategi untuk mendukung Pembangunan Berwawasan Kesehatan di daerah, hal 43 50. Penulis Pekerti, R, et.al (2002). d. Langkah-langkah yang ditempuh dalam proses advokasi Langkah 1. Analisis Situasi
Diawali dengan analisis situasi, meliputi situasi saat ini, faktor-faktor yang ada kaitannya, kebijakan masa sekarang dan sebelumnya, refleksi upaya yang sudah dilakukan, serta evaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilan. Bertolak dari analisis situasi tersebut, isu advokasi dapat ditetapkan. Jika terdapat beberapa isu, pemilihan dilakukan dengan membuat prioritas dan mengurutkan mulai dari tingkat prioritas tertinggi. Perkiraan akan kecenderungan masa depan melengkapi analisis masalah ini. Kemudian, disusunlah 'positioning' yang bersifat sementara sebelum merumuskan stakeholders interest. Bagaimana menetapkan suatu isu advokasi kesehatan? Apa yang perlu diperhatikan? Dalam menetapkan isu/substansi advokasi kesehatan harus memperhatikan dan mengacu pada hal berikut ini. a. Filosofi advokasi Melakukan advokasi bukan mempersoalkan menang kalah atau benar salah. Ada hal lain yang lebih mendasar dalam mempengaruhi perubahan kebijakan agar menjadi lebih baik. Dalam kegiatan advokasi, seorang advokator harus mempertahankan arah (fokus) isu pada tataran filosofi advokasi, yaitu bahwa: (1) Advokasi diperlukan untuk mempromosikan agenda yang berisi jaminan 'kesehatan adalah hak asasi manusia'; yaitu masyarakat dapat memperoleh akses untuk hak dan kesamaan sebagai konsumen layanan kesehatan dan selaku warga Negara; (2) advokasi diperlukan untuk meyakinkan penentu kebijakan dan lembaga Internasional untuk mengadopsi kebijakan kesehatan dengan berorientasi kepada 'kesehatan adalah investasi'. Intinya bahwa kesehatan merupakan pintu gerbang untuk akselarasi pembangunan, karena pada dasarnya pembangunan adalah untuk dan oleh manusia.
6 DHS-1
MODUL ADVOKASI
b. Landasan normatif advokasi Pada tataran operasional, isu secara normatif berlandaskan pada (1) allocation (alokasi anggaran cukup/memadai); (2) Pemerataan (ekuitas) pembangunan kesehatan bagi setiap kelompok masyarakat (terutama kelompok vulnerable/ lemah, balita); (3) Efisiensi, yaitu menggunakan sumberdaya kesehatan secara efisien (misalnya penggunaan anggaran secara tepat guna); dan (4) Demokratisasi, yakni mengarahkan pembangunan kesehatan lebih demokratis dengan mendorong peran kemitraan di lapis bawah. Misalnya, mendudukkan wakil dari masyarakat pada governing board di Rumah Sakit. Langkah 2. Analisis stakeholders
Menentukan stakeholders interest dan motivasi stakeholders, dengan melakukan analisis stakeholders. Yaitu, tetapkan dahulu siapakah stakeholders untuk isu tersebut? Secara umum, stakeholders terdiri dari 3 kelompok : 1. Pemerintah 2. Swasta 3. Masyarakat Dalam era demokrasi dan desentralisasi, perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan tidak bisa lagi hanya dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini lembaga eksekutif). Semua diselenggarakan dengan prinsip kemitraan (parnertship) dengan pihak swasta dan masyarakat. Lalu, siapakah yang termasuk Stakeholders Pembangunan Kesehatan? Pembangunan kesehatan juga tidak lepas dari prinsip kemitraan. Oleh sebab itu, masalah kesehatan yang walaupun dalam proses kegiatannya dikendalikan oleh Dinas Kesehatan, namun pada tahap tertentu perlu mendapat masukan-masukan dari semua stakeholders pembangunan kesehatan. Apa bila ditinjau dari fungsinya, terdapat beberapa stakeholders pembangunan kesehatan di tingkat kabupaten/kota yaitu : Legislator (DPRD) Pemerintah dengan peran gandanya yaitu sebagai regulator (sektor pemerintah yang menetapkan, membuat dan mengeluarkan peraturan dan ketentuan tentang pengelolaan sektor tersebut), juga sebagai operator (sektor pemerintah yang mengelola dan mengoperasikan
7 DHS-1
MODUL ADVOKASI
kegiatan. Ditinjau dari jenisnya: BUMN/BUMD, swasta yaitu RS Swasta, Poliklinik Swasta, dan instansi pemerintah yang memberikan layanan seperti RSUD, Puskesmas,) Private/ swasta (modern maupun tradisional) Consumer (sektoral maupun non sektoral, bisa terdiri dari LSM/Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh masyarakat, warga masyarakat) Payer (asuransi seperti PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, pemasok) Selanjutnya, menetapkan stakeholders interest dan motivasi mereka. Hal ini perlu dipahami sebagai bahan acuan pada perencanaan advokasi terutama dalam mempersiapkan isi pesan advokasi. Pertimbangan interest dan motivasi pada stakeholders ini dilakukan dengan melihat kemungkinan interest yang ada pada berbagai macam stakeholders tersebut, antara lain:((a)Meningkatnya mutu sumberdaya manusia; (b) Ekonomi makro (stabilitas); (c)Pemerataan kesejahteraan social; (d)Kekuasaan dan pengaruh; (d) Demokrasi; (e) Good governance (pemerintahan yang bersih dan efektif); (f) Mutu pelayanan; (g) Efisiensi; (h)Reward financial; (i) Reward non financial; (j)Kepuasan batin; (k)Heroisme; dll Hal yang tidak dapat ditinggalkan adalah memperhatikan tata nilai (ideologis) yang dianut stakeholders, seperti: spiritual, relijius, adat istiadat, demokrasi, liberalisme, kemerdekaan dan kebebasan, dsb. Dalam konteks advokasi kesehatan kepada stakeholders tersebut, bagaimanapun interest masing-masing stakeholders akan mempengaruhi keberhasilan advokasi tersebut dalam : Membangun sikap Membangun komitmen Membuat kebijakan kesehatan menjadi lebih baik Langkah 3. Penetapan Tujuan Advokasi
Setelah diperoleh isu, tujuan advokasipun dapat ditetapkan dengan memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai dan realistis, serta dalam rentang waktu tertentu. Dari tujuan tersebut, disusun kerangka dan panduan kegiatan advokasi yang akan dilakukan.
8 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Perhatikan hal berikut ini dalam menyusun tujuan advokasi. Unsur yang tercakup dalam menetapkan tujuan advokasi, meliputi pertimbangan : Siapa penentu kebijakan yang mempunyai kekuasaan untuk merealisasikan Tujuan advokasi; Kebijakan, keputusan, atau peraturan apa yang akan diubah (misalnya menetapkan kebijakan baru, mengalokasikan sumberdaya dan sumber dana); Berapa lama batas waktu yang dialokasikan untuk mencapai tujuan; Apa indikator keberhasilan advokasi; Apakah ada hal lain yang perlu dipertimbangkan?
9 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Contoh 1.
Meskipun advokasi ditujukan ke arah perubahan pada kebijakan, bukan berarti bahwa advokasi adalah melawan atau menyerang pihak pembuat kebijakan. Bahkan, perlu diingat bahwa dalam advokasi yang dibutuhkan adalah aliansi. Semakin besar dukungan berbagai pihak terhadap tuntutan yang diadvokasikan semakin baik. Pendekatan dilakukan dengan menyampaikan bukti termasuk hasil riset mengenai isu yang dimunculkan. Untuk melihat keberhasilan advokasi, terlebih dahulu ditetapkan indikatornya, misalnya berupa (a) komitmen pengambil keputusan berupa kesepakatan, kebulatan tekad, SK, SE; (b) Penyediaan anggaran, (c) perbaikan masalah. Waktu yang dialokasikan untuk pencapaian keberhasilan tersebut ditetapkan selama 1-2 tahun. Sebut saja di Kabupaten Martapura pada suatu waktu dijumpai jumlah penderita pneumonia (radang paru-paru) sangat tinggi. Sekalipun, mereka mendapatkan pengobatan antibiotika sejenis Cotrimoxazol namun tidak juga menunjukkan perbaikan menuju kesembuhan. Keadaan tersebut menggiring dilakukannya Operational Research. Dari riset tersebut dikemukakan bahwa penderita umumnya mereka yang tinggal dan setiap harinya berada di sepanjang jalan lintas truk pengangkut batubara. Lebih lanjut ditemukan adanya partikel-partikel dalam debu batubara yang menyebabkan terjadinya pneumonia tersebut. Debu yang beterbangan ketika truk melintas terhisap oleh mereka. Oleh karena itu, walaupun Cotrimoxazol obat pilihan pneumonia diberikan tetap saja kelainan paru tersebut tidak tersembuhkan, karena akar penyebabnya tidak ditangani. Berangkat dari isu pneumonia yang harus diatasi, advokasi kepada stakeholder pembangunan kesehatan dilakukan dengan mengemukakan bukti-bukti tersebut. Advokasi ditujukan pada perubahan Perda yang selama ini mengijinkan truk terbuka pengangkut batubara melintas pada siang hari. Diusulkan agar disusun Perda baru yang memuat kebijakan mengenai cara pengangkutan batubara dengan ditutupi terpal, dan waktu pengangkutan dilakukan pada malam hari. Apakah tepat menanganani isu ini dengan advokasi di atas? Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga tujuan tercapai? Baca juga bahan belajar: Advokasi suatu strategi untuk mendukung Pembangunan Berwawasan Kesehatan di daerah, hal 142 - 153. Penulis Pekerti, R, et.al (2002).
10 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Contoh 2.
Misalnya, isu yang dimunculkan adalah tingginya konsumsi rokok dan banyaknya balita gizi buruk pada sebuah kelompok masyarakat. Perlu diingat bahwa yang menjadi sumber isu advokasi adalah kebijakan. Bisa saja terjadi, karena terlalu bersemangat lalu terjebak kepada kegiatan amal melalui pemberian berbagai bantuan bagi kelompok tersebut. Atau, mencari siapa yang bisa dipersalahkan? Dengan mengatakan bahwa sistem dan struktur sosial sudah benar dan baik, kesalahan dapat ditumpukan kepada masyarakat. Antara lain dengan mengatakan bahwa perilaku masyarakat belum sesuai dengan perilaku hidup sehat, juga menyalahkan masyarakat yang tidak mampu berkehidupan menurut tatanan yang berlaku, masyarakat dianggap tidak pernah belajar dari pengalaman dan sebagainya. Kemudian, atas pertimbangan tersebut, dilakukan upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tersebut melalui pendampingan, pendidikan ataupun pelatihan. Kegiatan ini tidak mempermasalahkan kemungkinan adanya ketidakadilan sistemik dan struktural di balik kebijakan, atau peraturan yang berlaku. Artinya, keterjebakan ke dalam pertentangan salah-benar, atau korbanpelaku dalam menangani isu sebagaimana contoh di atas, dapat mengakibatkan terlepasnya tujuan. Tujuan advokasi pada dasarnya adalah mempengaruhi perubahan kebijakan agar menjadi lebih baik. Seharusnya yang perlu ditinjau adalah kebijakan yang melatarbelakangi terjadinya tingginya konsumsi rokok dan banyaknya balita gizi buruk pada sebuah kelompok masyarakat. Kebijakan atas dibiarkannya pendirian pabrik rokok. Advokasi yang dilakukan ditujukan agar diperoleh komitmen bahwa pabrik rokok menyerahkan sebagian penghasilannya sebagai kompensasi pemulihan kesehatan masyarakat dan perbaikan gizi balita akibat pemakaian rokok secara langsung atau tidak langsung. Tentunya dengan mempertimbangkan cukai rokok merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Komitmen lain yang dapat dihasilkan melalui advokasi pada isu ini adalah disusunnya PERDA bebas rokok dengan mengenakan denda bagi perokok yang tidak mengikuti aturan. Denda tersebut diperuntukkan pemulihan kesehatan masyarakat dan perbaikan gizi balita. Indikator keberhasilan advokasi ini dinilai dari dihasikannya (a) komitmen berupa kesepakatan, kebulatan tekad, SK, SE mengenai kompensasi yang harus dipenuhi oleh pabrik rokok atau sanksi bagi perokok (b) Penyaluran dana kompensasi bagi masyarakat dan balita (c) peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat. Adakah cara lain mengadvokasi isu ini?
11 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Langkah 4. Penyusunan rencana dan persiapan kegiatan advokasi
a. Mempersiapkan penyampaian pesan. Persiapannya tidak saja menyangkut isi pesan, namun juga pembawa dan penerima pesan, cara penyampaian serta saluran yang dipakai. Susun pesan agar singkat dan menuju sasaran; presentasikan dengan menggunakan alat bantu audiovisual dalam tampilan yang menarik, mengesankan, beri kesempatan diskusi dan tanya jawab, catat setiap respon yang muncul, berikan klarifikasi dengan tetap fokus pada tujuan advokasi. b. Mempersiapkan rencana pelaksanaan yang meliputi waktu, tempat dan akomodasi. Buat telaahan untuk menjawab pertanyaan forum apakah yang paling tepat dan sesuai untuk kegiatan advokasi tersebut? Apakah Rakerda? Ataukah Rapat komisi DPRD? Mungkinkah dalam pertemuan khusus dengan Gubernur atau Bupati/Walikota? Siapa yang mengorganisir pertemuan? c. Mengorganisir pertemuan baik melalui jalur organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah Anekdot Masalah kesehatan bisa saja diadvokasi oleh kelompok non kesehatan. Pertemuan yang dilakukan juga bisa dalam pengaturan non formal dan ditetapkan sendiri oleh stakeholders. Berorientasi kepada keterwakilan, maka cara ini dapat sangat efektif dalam menyampaikan pesan. Advokator tidak perlu menyampaikan pesan apapun, namun sebaliknya kelompok yang diadvokasilah yang berbicara. Ambil saja isu pada contoh 2 di atas, bagaimana jika yang melakukan advokasi adalah kelompok non kesehatan dan dari komunitas perokok? Kelompok ini dapat menyampaikan pesan secara tepat dengan bahasa yang jelas berikut perasaan dan pengalaman yang mereka rasakan dan alami. Dengan menggunakan 'bahasa' yang tidak mengadili atau menggurui, para perokok merasa terwakili. Berbagai opsi yang diajukan dalam advokasi untuk mempengaruhi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan rokok pun jadi lebih mudah diterima dan disepakati. Bagaimana jika dilakukan cara yang lebih kreatif? Mari berbagi pengalaman.
12 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Langkah 5. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan bahwa kegiatan advokasi adalah proses dinamis. Bahwa dalam rancangan advokasi yang dipersiapkan dengan cermat sekalipun, dapat saja mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan. Pengamatan terus menerus terhadap proses advokasi merupakan hal yang penting dilakukan sehingga dapat mengantisipasi perubahan kebijakan pada periode berikutnya. Untuk mengetahui apakah advokasi berlangsung sesuai jadwal atau tidak, dan apakah ada perubahan dalam rencana program atau alokasi anggaran, bisa dipergunakan format monitoring dan evaluasi. Contoh format (Merujuk Pemantauan dan Evaluasi Program Advokasi pada buku Merubah Kebijakan Publik oleh Topatimasang, et.al). a. Format Monitoring (dan pengisiannya) Tujuan advokasi Tujuan yang telah di tetapkan pada awal kegiatan advokasi
Indikator Keberhasilan
Kegiatan
Obyektif
Rangkaian kegiatan yang di lakukan
Keadaan yang ingin dicapai setelah kegiatan dilakukan
Petunjuk yang meyakinkan tentang pencapaian obyektif
Cara untuk memperoleh bukti
Isu di agendakan untuk sidang
Isu diperdebatkan dalam rapat komisi
Catatan/ notulen Adanya kontak rapat komisi sebelum sidang
Bergabungnya beberapa kelompok masyarakat
Survai langsung Dimuat dalam apakah memang beberapa ada beberapa media kelompok masyarakat bergabung
Penghapu Lobi san DPRD PERDA
Temu pers Masyarakat memahami dan mendukung
Uji verifikasi
Prasyarat Suatu keadaan yang menjadi prasyarat terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan
13 DHS-1
MODUL ADVOKASI
b.
Format Evaluasi Dampak dan Manfaat
Tujuan advokasi
Dampak/ manfaat
Indikator Keberhasilan
Uji verifikasi
Prasyarat
Tujuan yang telah ditetapkan pada awal kegiatan advokasi
Manfaat dilakukannya program advokasi
Petunjuk yang meyakinkan tentang pencapaian obyektif
Cara untuk memperoleh bukti
Suatu keadaan yang menjadi prasyarat terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan
Langkah 6.
Reinforcement
(penguatan)
Dalam mencapai keberhasilan tujuan advokasi, proses advokasi umumnya lebih baik dilakukan tidak hanya sekali. Proses advokasi setelah monitoring dan evaluasi sebaiknya diulang untuk sasaran yang sama dengan memperhatikan hasil evaluasi.
14 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Pokok Bahasan 2 : Advokator Siapakah yang disebut Advokator? Apakah advokator harus seorang ahli hukum? Jika bukan, apa sajakah kriterianya ? 1. 2. 3. 4.
Tenaga terlatih dan berpengalaman dalam bekerja secara kemitraan untuk suatu institusi dengan tujuan membangun kepercayaan diri institusi bersangkutan. Pendengar yang baik dan komunikator terampil. Seorang yang menawarkan dukungan praktis dan juga sebagai sumber informasi Seorang yang berupaya memberikan kepercayaan yang memadai kepada sebuah institusi agar dapat berbicara atas namanya sendiri, tetapi dapat juga (jika diminta oleh institusi tersebut) berbicara atas nama institusi.
Adakah kriteria lain? Berdasarkan kriteria tersebut, kompetensi standar apa yang seharusnya dimiliki seorang advokator? Advokator diharapkan mampu : 1. Mengenali masalah yang menjadi subyek advokasi (ditinjau dari segi teori, dan konsep advokasi serta realitanya) 2. Mengenali isu terkini secara akurat dan memahami situasinya. Dalam advokasi kesehatan, harus menguasai cara menetapkan isu berdasarkan filosofi dan landasan normatif advokasi (lihat uraian cara menetapkan isu/substansi advokasi kesehatan). 3. Memahami kebijakan pemerintah 4. Mengenali interest sasaran advokasi (stakeholders) 5. Mengemas informasi/pesan yang berkaitan dengan subyek advokasi dan menyampaikan pesan tersebut agar dapat dipahami dan menyentuh interest sasaran advokasi (stakeholders) 6. Menguasai teknik komunikasi (berdialog) dan persuasi (meyakinkan/ mempengaruhi orang lain) 7. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dan komentar stakeholders berdasarkan bukti (evidence) akurat Selain kompetensi tersebut, perilaku seorang advokator sebaiknya memenuhi kriteria berikut : 1. Memiliki dedikasi tinggi 2. Bersikap positif, terbuka dan obyektif 3. Kreatif dan inovatif 4. Menjunjung etika dan budaya bangsa Dengan kemampuan dan kriteria tersebut dalam menyampaikan pesan advokasi, apakah seorang advokator mengacu pada prinsip tertentu dan melancarkan strategi serta cara-cara tersendiri?
15 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Pokok Bahasan 3 : Prinsip, Strategi, Tata Cara dan Media Advokasi 1. Prinsip Advokasi
Beberapa prinsip dalam melakukan advokasi : a. Evidence Based Advokasi harus didasarkan pada data atau kenyataan yang valid. Analisis situasi dalam masalah kesehatan didasarkan pada data yang bersumber dari laporan fasilitas, analisis data dan hasil-hasil survei. b. Manfaat Advokasi harus memberikan manfaat bagi stakeholders, untuk memberikan motivasi kepada mereka. Caranya, dengan menyampaikan pengalaman atau cerita sukses mengenai diperolehnya manfaat ketika rencana diwujudkan. c. Transparan Proses kegiatan advokasi harus bisa dipantau, dilihat dan diketahui oleh semua pihak. Tidak ada yang disembunyikan. d. Akuntabel Kegiatan advokasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. e. Tidak bergantung kepada pengaruh luar f. Non diskriminatif g. Netral dan tidak menghakimi 2. Strategi Advokasi
Apa sesungguhnya perbedaan antara "strategi" dan "taktik" dalam pengembangan strategi advokasi? Taktik merupakan tindakan spesifik mensirkulasikan petisi, menulis surat, melakukan aksi protes yang kesemuanya merupakan bangunan advokasi. Strategi merupakan hal yang lebih besar, sebuah peta menyeluruh yang memandu penggunaan instrumen-instrumen ini menuju kepada tujuan yang jelas. Strategi adalah pengukuran standar tentang dimana kita berada, ke mana kita akan pergi dan bagaimana kita menuju ke sana. Intinya, strategi advokasi yang efektif mengakar pada sembilan kunci pertanyaan.
16 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Jawab kesembilan kunci pertanyaan berikut untuk memperoleh strategi advokasi efektif : a.
OBYEKTIF: Apa yang diinginkan?
Setiap upaya advokasi harus dimulai dengan tujuannya yang realistis. Di antara tujuan ini terdapat karakteristik yang penting. Apakah tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya? Apakah substansi tujuannya (contohnya perubahan kebijakan) dan apakah tujuan proses (misalnya membangun komunitas di antara stakeholders)? Tujuan ini harus dinyatakan pada saat dimulai, dengan cara yang dapat membuka jalan ke dalam upaya tersebut, mengajak orang memasukinya, dan akhirnya mempertahankannya. Dalam advokasi, persiapkan dengan matang apa sesungguhnya yang diharapkan dari stakeholders. Menyampaikan advokasi harus menampilkan sikap konsisten dan tidak bertele-tele. Nyatakan dengan spesifik apa yang diharapkan. Contoh : Berkenaan dengan komitmen anggaran. Seperti apakah bentuk komitmen yang diberikan? Apakah diperlukan PERDA baru? Apakah sebaiknya dilakukan penghapusan PERDA yang menghambat? Dan sebagainya b.
AUDIENS: Siapakah orang dan institusi yang perlu digerakkan?
Apakah mereka yang memiliki kekuasaan formal dalam menyediakan barang/ goods (misalnya DPR/DPRD). Ataukah mereka yang mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi penguasa formal (contoh: media dan tokoh masyarakat, baik aliansi maupun oposisi). Pada kedua kasus tersebut, upaya advokasi efektif membutuhkan kejelasan mengenai siapakah audiensnya dan akses atau penekanan apakah yang mungkin dapat menggerakkan mereka. c.
PESAN: Apa yang ingin mereka dengar?
Untuk mencapai audiens yang berbeda tersebut diperlukan kerangka dan rancangan pesan yang dapat mempersuasi. Sekalipun pesan harus selalu berakar pada kebenaran mendasar yang sama, namun harus didesain secara berbeda untuk audiens yang berbeda itu tergantung kepada apa yang siap mereka dengar. Pada kasus-kasus umumnya, pesan advokasi mempunyai dua komponen dasar: Satu upaya untuk memperjuangkan hak dan satu upaya untuk memperjuangkan minat audiens (audience's self-interest).
17 DHS-1
MODUL ADVOKASI
d.
PEMBAWA PESAN: Mereka ingin mendengarkan hal itu dari siapa?
Pesan yang sama akan mempunyai dampak yang sangat berbeda tergantung kepada siapa yang mengkomunikasikannya. Siapakah pembawa pesan yang paling kredibel untuk audiens yang berbeda? Dalam beberapa kasus, pembawa pesan ini ahli di bidang yang sangat teknis. Pada kasus lainnya, diperlukan seseorang yang menyuarakan hal yang sesungguhnya dan nyata berdasarkan pengalaman pribadi. Apa yang dibutuhkan untuk melengkapi pembawa pesan ini, baik dalam hal informasi dan untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai advokator? Lihat pokok bahasan 2. Advokator e.
PENYAMPAIAN: Bagaimana agar mereka mendengarkannya?
Banyak cara untuk menyampaikan pesan advokasi. Mulai dari melobi hingga tindakan langsung yang merupakan variasi paling efektif dari dari situasi ke situasi. Kuncinya, menilai dan mengaplikasikannya dengan tepat, serta menggabungkan kesemuanya dalam ramuan yang mampu memenangkan advokasi. Advokator harus mempersiapkan materi advokasi berupa perkiraan atau bukti dari pengalaman yang lalu atau pengalaman di tempat lain tentang manfaat yang akan diperoleh seandainya rencana program dapat diwujudkan. Advokator harus dapat meyakinkan stakeholders terhadap manfaat yang akan diperoleh. Untuk itu, materi advokasi harus terfokus pada isu yang dianggap paling penting. Isu atau tema advokasi tersebut dari tahun ke tahun tidak selalu sama, misalnya: pada tahun ini difokuskan pada (a) dukungan DPRD dan Pemda terhadap usulan program, dan tahun berikutnya pada (b) dukungan adanya peraturan yang sangat penting agar rencana program yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian pada (c) dukungan untuk pengadaan SDM kesehatan dengan anggaran daerah, selanjutnya pada (d) dukungan untuk meningkatkan alokasi terhadap kegiatan promotif dan preventif, (e) dan seterusnya. Disarankan untuk membatasi jumlah isu /tema yang akan diadvokasikan. Akan lebih baik jika tidak lebih dari 2-3 isu/tema. Apabila terdapat banyak isu /tema yang dianggap penting, tetapkan isu/tema yang menjadi prioritas.
18 DHS-1
MODUL ADVOKASI
f.
SUMBER: Apa yang telah didapat?
Upaya advokasi yang efektif mengambil bahan dari sumber-sumber advokasi yang telah tersedia dan memang dipersiapkan untuk itu. Hal ini meliputi advokasi pada waktu sebelumnya dan yang ada kaitannya, kemitraan yang telah terjalin, kapasitas staf maupun orang lain,dan sebagainya. Singkatnya, advokasi tidak dimulai dari nol, namun dibangun dari apa yang telah diperoleh sebelumnya. Apapun sumbernya, yang terpenting informasi tersebut akurat dan mengatasnamakan kepentingan stakeholders. g.
KESENJANGAN: Apa yang ingin dikembangkan?
Setelah mengambil bahan dari sumber-sumber advokasi yang dimiliki, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi sumber-sumber advokasi yang dibutuhkan dan belum tersedia. Ini berarti melihat kepada aliansi yang ingin dibangun, dan kapasitas seperti media, dan riset yang krusial untuk tiap upaya. Advokasi kesehatan terhadap pembuat kebijakan harus instensif diarahkan kepada meningkatnya penerapan kebijakan kesehatan masyarakat yang sesuai selain dukungan manajemen dan administratif, anggaran dan politik secara berkelanjutan. Pemerintah pusat, khususnya Departemen Kesehatan, memainkan peran penting dalam menetapkan peran dan tanggung jawab dari tiap tingkatan dan bekerja dalam kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah. h.
UPAYA PERTAMA: Bagaimana memulainya?
Diawali dengan selalu mendengarkan serta memberikan dukungan kepada stakeholders yang harus didengar, dan selanjutnya menetapkan tujuan jangka pendek potensial yang akan melibatkan orang-orang yang tepat. Awal yang baik dalam pekerjaan besar dan menciptakan sesuatu yang dapat dicapai merupakan dasar langkah berikutnya. Penyampaian pesan dalam advokasi dimulai dengan mempersiapkan bahan untuk presentasi sesingkat mungkin, batasi waktu presentasi agar tidak lebih dari 30 menit. Perlu dicatat bahwa sejak awal lakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini akan lebih efektif jika dilakukan dari dan oleh masyarakat yang memiliki ikatan kekerabatan sosial tinggi.
19 DHS-1
MODUL ADVOKASI
i.
EVALUASI: Bagaimana mengatakannya jika hal itu berhasil? Sebagaimana suatu perjalanan panjang, program harus diperiksa di sepanjang perjalanan. Strategi perlu dievaluasi dengan meninjau ulang setiap pertanyaan di atas (misalnya apakah advokasi ditujukan kepada audiens yang tepat, apakah advokasi telah mencapai mereka, dsb.). Sangatlah penting untuk dapat melakukan koreksi di tengah program dan tidak menggunakan elemen strategi yang tidak tepat ketika dipraktikkan.
3.
Tata Cara Advokasi a. Teknik dan kiat Terdapat beberapa cara dalam melakukan advokasi melalui teknik yang ditawarkan berikut kiatnya di bawah ini : Lobi Lobi banyak digunakan untuk mengadvokasi pembuat kebijakan publik atau pejabat publik dalam bentuk bincang-bincang (pendekatan). Yang diperlukan dalam melobi yaitu data dan argumen yang kuat untuk menyakinkan si pejabat bahwa betapa seriusnya permasalahan/isu yang dihadapi dan betapa pentingnya peranan si pejabat. Aktivitas lobi biasanya berhubungan dengan program, undang-undang atau isu-isu tertentu. Apakah hal yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari dalam melobi? Melobi bisa langsung (pertemuan pribadi, percakapan lewat telepon, surat tertulis pribadi, surat terbuka/massal, email dan pernyataan) atau tidak langsung (kampanye). Kiat dalam melobi : F
Nalar yang memikat. Menyampaikan hal-hal yang secara umum ideal dan bisa diterima berkaitan dengan pandangan/isu yang kita perjuangkan.
F
Ingatkan ideologi mereka. Menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan idealisme orang yang sedang kita lobi berkaitan dengan pandangan/isu yang kita perjuangkan.
F
Katakan yang benar. Selalu menjaga diri untuk berkata jujur (sekali diketahui tidak jujur, maka di lain kesempatan kepercayaan tidak akan didapat lagi).
F
Kaitkan dengan minat pribadi. Menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan kepentingan orang yang sedang kita lobi berkaitan dengan pandangan/isu yang kita perjuangkan.
20 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Lima hal berikut ini perlu dipegang teguh dalam melobi : F F F F
F
Berikan informasi yang benar dan akurat. Hindari untuk menjanjikan sesuatu Simak dengan baik apa yang diutarakan oleh pihak yang diadvokasi. Bina hubungan dengan orang-orang terdekat dengan pihak yang diadvokasi. Sampaikan hal-hal pokok dan penting untuk bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan secara lengkap kepada yang bersangkutan.
Penting untuk diperhatikan dalam melobi : F
F
F
F F F F F
F F
F
Persiapkan dengan baik pertemuan. Berlatihlah dahulu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bila bentuknya kunjungan dalam kelompok, tentukan siapa yang akan berbicara/memulai pembicaraan. Rumuskan apa yang akan disampaikan dengan singkat, jelas, padat, dan runtut tanpa membuat orang yang dilobi merasa terancam. Datanglah tepat waktu sesuai dengan perjanjian, bahkan kalau bisa lebih awal, jangan putus asa kalau janji dibatalkan atau harus menunggu berjam-jam. Segera perkenalkan diri di awal pertemuan. Konsentrasi dan fokuskan pikiran pada tujuan Gunakan cara-cara yang persuasif, hindari perdebatan. Bersikaplah terbuka pada gagasan yang muncul dalam acara lobi. Berikan lembar fakta yang berisi rangkuman permasalahan/isu yang diperjuangkan beserta usulan solusinya. Buat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Tawarkan bantuan, khususnya informasi yang relevan dengan permasalahan/isu. Mintalah nama dan alamat orang yang akan menjadi contact person.
Presentasi
Bentuk presentasi dapat dijadikan pilihan untuk menyampaikan informasi kepada beberapa pejabat publik sekaligus, baik dari suatu instansi tertentu apalagi kalau berasal dari beberapa instansi berbeda yang berkaitan dengan permasalahan/isu yang diadvokasikan. Selain dapat menjangkau sejumlah orang sekaligus (lebih efisien), teknik presentasi juga menguntungkan dalam menyamakan persepsi, menumbuhkan kebersamaan dan membangun komitmen. Selain data yang akurat dan argumentasi yang kuat, dalam presentasi juga dipentingkan kemampuan dalam menggunakan media dan alat bantu penyajian.
21 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Bagaimana melangsungkan suatu presentasi efektif? Kiat-kiat presentasi efektif : F F F F F F F F
Tunjukkan antusiasme mengenai pokok persoalan Tarik perhatian dengan presentasi yang tidak monoton Buatlah materi yang menarik dengan mengaitkan minat audiens Gunakan istilah praktis dan tidak membingungkan audiens Pakai bahasa tubuh yang sesuai untuk mengekspresikan diri Berbahasa secara akurat dan tidak berlebih-lebihan Ciptakan suasana yang menyenangkan semua pihak Beri respon memadai terhadap reaksi audiens
Debat
Debat adalah kontes (kompetisi) di mana dua atau lebih pembicara mempresentasikan argumentasi mereka dalam mempengaruhi pihak lainnya. Debat digunakan bila terdapat dua atau lebih pendapat yang berbeda tentang masalah tertentu dan merupakan kesempatan untuk menekankan aspek positif dan negatif dari seluruh pendapat. Untuk melakukannya diperlukan persiapan secara mendalam dengan pengetahuan tidak hanya dalam perspektif diri sendiri tetapi juga tentang situasi serta mengetahui dimana sikap/pendirian dari anggota debat lainnya. Perlu juga diantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dan dikatakan oleh anggota debat lainnya. Debat mengharuskan pembicaranya menggunakan berbagai referensi untuk mendapat informasi yang tepat, karena kedudukannya mengharuskannya berbicara secara rinci dan akurat. Pembicara juga harus dapat menganalisis dan membedakan hal vital dan tidak penting, menyampaikan bukti-bukti valid dan masuk akal atas pernyataannya. Pendebat harus selalu berkepala dingin, membuat keputusan secara cepat dan akurat sehingga meyakinkan pendengarnya. (dari How to Debate by Harrison Boyd Summers) Empat tipe debat : F Debat Parlemen. Debat ini dilakukan di akademi atau universitas Debat nilai, misalnya tentang isu moral, tenaga kerja wanita, F euthanasia, aborsi, dsb. Debat kebijakan atau debat tim. Pada debat ini, ada dua tim yang F berlawanan kedudukannya yaitu sisi afirmatif (positip) dan sisi negatif, yang memperdebatkan topik kebijakan publik atau pemerintahan.
22 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Contoh topik : o Mengurangi subsidi BBM: kenaikan harga BBM tidak bisa ditunda o Bantuan militer asing di daerah bencana tsunami dibatasi hingga 3 bulan saja sejak kedatangannya. F
Debat Akademik. Merupakan debat yang murni akademis, biasanya merupakan debat yang diciptakan. Untuk berpartisipasi dalam debat, ada dua hal yang harus dikuasai: o Mentaati prinsip debat: logis, berbasis eviden, singkat, dsb o Topik terkini
Empat langkah yang dapat diikuti : Baca informasi latar belakang mengenai subyek. F Persiapkan kepustakaan komprehensif. F F Kumpulkan sebanyak mungkin materi. Baca dan pelajari materi yang ditemukan. F Negosiasi
Negosiasi merupakan teknik advokasi yang dimaksudkan untuk menghasilkan kesepakatan. Dalam hal ini pihak yang bernegosiasi menyadari bahwa masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama yang perlu diamankan, sekaligus kepentingan yang berbeda/bertentangan yang perlu dipertautkan. Negosiasi memerlukan kemampuan untuk melakukan tawar menawar dengan alternatif yang cukup terbuka. Beberapa kiat untuk mengatasi konflik dalam bernegosiasi : F F F
F F
Jangan bereaksi Dengarkan dan nyatakan Rekam dan susun apa yang mereka katakan dalam alur pikir ke arah pemecahan masalah Tetaplah kukuh tanpa meremehkan keinginan orang lain/kelompok Pecahkan masalah
Dialog
Dialog dilakukan untuk mengetahui persepsi setiap individu dalam kelompok. Hampir sama dengan debat, dialog lebih tepat digunakan sebagai teknik advokasi dalam menjangkau kelompok yang didukung oleh media massa khususnya TV dan radio sehingga dapat menjangkau kelompok yang sangat luas.
23 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Petisi-resolusi
Petisi-resolusi merupakan salah satu teknik advokasi dengan membuat pernyataan tertulis dan formal/resmi untuk menyampaikan masalah dan mencoba untuk memaksakan tekanan kolektif terhadap penentu kebijakan. Teknik ini merupakan pernyataan yang singkat dan jelas atas apa isu/permasalahan dan apa tindakan yang perlu diambil disertai dengan nama, alamat dan tanda tangan dari sejumlah individu yang mendukung pernyataan tersebut. b. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan advokasi : Biasakan diri mendapat informasi terkini. Baca buletin dan perhatian terhadap legislatif/advokasi. Ketahui kedua sisi isu. Ketahui kapan acara dengar pendapat dilangsungkan, siapa yang menjadi co-sponsor , dsb. Mulai lebih awal. Berikan perhatian terhadap isu-isu dan proposal lebih awal dalam proses dan kesempatan yang lebih baik dalam mempengaruhi dampak akan diperoleh. Singkat. Semakin sederhana dan jelas posisi advokator dapat diterangkan, semakin baik kesempatan yang dapat diperoleh untuk didengar dan direspon oleh orang lain. Spesifik. Ketahui dengan tepat apa yang diinginkan agar dilakukan oleh stakeholder. Apakah mereka harus membuat draf legislasi? Membuat penawaran amendemen? Jujur. Tidak perlu berlebihan dalam memberikan jawaban atas suatu pertanyaan jika tidak yakin akan fakta-faktanya. Setiap isu paling tidak mempunyai dua sisi untuk itu harus jujur mengakui pro dan kontra isu yang ditangani. Berikan contoh pribadi. Hal ini akan membuat isu menjadi tidak terlupakan, berkaidah kemanusiaan. Misalnya dengan mengatakan bahwa dalam satu minggu ini pergi ke luar rumah pagi hari tanpa sarapan karena tidak cukup uang untuk membeli makanan akan lebih berpengaruh daripada menunjukkan angka statistik tentang masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Praktik. Cobalah menerangkan posisi diri kepada teman dan keluarga sebelum bertemu dengan stakeholders. Berkomunikasi dengan kontak jaringan kerja stakeholders. Katakan kepada mereka bahwa stakeholders mengatakan kegiatan tindak lanjut dapat direncanakan.
24 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Santun, namun tegas dan percaya diri. Tidak mengancam. Memberitahu stakeholders untuk melakukan sesuatu yang kita minta atau kita tidak akan memberikan suara untuk mereka hanya akan membuat mereka menghindari. Tidak berselisih pendapat dengan stakeholders. Jika secara nyata orang tidak mendukung posisi kita, berikan saja fakta dan minta orang tersebut untuk mempertimbangkan pandangan kita. Sampaikan bahwa kita ingin mempertahankan jalur komunikasi untuk terbuka terhadap kemungkinan mendiskusikan isu masa depan. F
4.
Tidak mudah menyerah
Advokasi Media
Agar kampanye advokasi yang sedang diperjuangkan masuk ke dalam berita, sebaiknya selenggarakan konferensi pers atau acara media lain. Dengan cara ini akan mencapai semua bentuk media pada saat bersamaan (misalnya media cetak, TV, dan radio). Ini juga akan memberikan kesempatan kepada wartawan untuk bertanya mengenai apa saja upaya yang dilakukan. Advokasi media, sebagaimana semua aspek advokasi publik, harus strategis. Obyektif harus jelas, demikian juga siapa yang akan dituju dan digerakkan, dan rencana yang beralasan tentang bagaimana melaksanakannya. Berikut ini, beberapa pertanyaan yang perlu dijawab secara jelas, singkat dan dengan cara meyakinkan sebelum berbicara dengan media. Apakah isu yang akan diungkapkan? Tulis pernyataan yang menerangkan tentang isu - menggunakan tidak lebih dari dua kalimat. Pertimbangkan bahasa yang dipergunakan - apakah kuat dan langsung? Hindari istilah yang mungkin tidak dimengerti audiens. Siapa dan apa yang akan dicapai? Harus jelas tentang siapa audiens dari media yang dipakai dan apa yang akan dicapai - kesadaran publik, pendapat publik, pemberian tekanan kepada pembuat hukum, atau mempromosikan organisasi. Penggunaan media akan sangat berbeda untuk masing-masing tujuan dan sasaran tersebut.
25 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Semua media ditujukan untuk mengkomunikasikan pesan, yang diharapkan efektif. Pertama, pesan harus menarik minat audiens. Kemudian "kerangkai" pesan/isu yang menempatkan posisi secara jelas. Sangat penting untuk mempertimbangkan cara terbaik menyampakan isu kepada media. Salah satu kunci keberhasilan advokasi media adalah mengetahui dengan pasti apa yang akan disampaikan, dan siapa yang menjadi sasaran pesan. Pikirkan tentang orang-orang yang pernah muncul di TV atau didengar di radio yang sangat bagus dalam menyelesaikan kasus mereka. Mereka menggunakan bahasa yang jelas untuk mengkomunikasikan pesan mereka dan seringkali menekankan argument utama mereka dengan mengulanginya beberapa kali. Ada beberapa cara untuk bekerja sama dengan pers untuk mempublikasikan isu advokasi, antara lain : Berbicara kepada media melalui telepon atau temu muka Bina hubungan dengan wartawan setempat Tulis surat pembaca Ikuti pertemuan dewan editorial Daftarkan diri sebagai editorial tamu Selenggarakan konferensi pers Buat pernyataan pers (Press release) Hubungi acara bincang-bincang di radio Merancang pesan Buat agar pesan mengandung berita Berikut ini kiat-kiat dan catatan yang dapat dipertimbangkan ketika menggunakan media untuk advokasi : Membuat isu menarik bagi media Isu yang disampaikan akan bersaing dengan berbagai kejadian pada hari yang sama. Cara membuat isu agar menarik bagi media yaitu dengan memfokuskan pada berita yang baru, manusiawi, menciptakan konflik, kontroversial dan sensasional, jika bisa lebih baik lagi bila keempat hal tersebut ada. Hubungan yang solid dengan wartawan akan sangat memberi pengaruh baik. Surat pembaca dan editorial tamu Advokasi media memang efektif namun terdapat kelebihan pada surat pembaca dan editorial tamu. Kelebihannya yaitu bahwa pesan/isu dapat ditayangkan nyaris tanpa dilakukan editing. Sehingga isu dapat dituliskan menurut keinginan dan bahasa sendiri. Sedangkan, melalui acara media atau pernyataan pers, maka ketergantungan terhadap wartawan dan editor yang menuliskan cerita menjadi besar.
26 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Tetaplah pada 'pesan`.
Sesudah memberi kerangka pada isu, berlatihlah agar tidak bergeser dari pesan awal. Artinya, setiap saat harus kembali pada isu, solusi, dan orang yang diharapkan akan mengambil tindakan. Menggunakan bahasa yang sama setiap kali akan terasa membosankan, tetapi hal ini merupakan cara untuk membangun pesan yang konsisten agar tujuan tercapai. Apalagi jika pesannya jelas dan mudah diingat. Berlatih
Latih untuk membaca pesan dengan lantang di depan cermin, atau lebih baik di depan teman atau anggota keluarga. Gantilah kata-kata yang sulit diucapkan. Lakukan perubahan pesan seperlunya hingga rekan-rekan mengerti apa yang diinginkan dan mengapa. Jika memungkinkan minta seseorang beraksi seperti seorang wartawan yang memberikan pertanyaan berat dan 'keras'. Ulangi, ulangi, dan ulangi
Tetap pada hal-hal pokok/ isu utama. Wartawan seringkali menanyakan hal yang bukan inti persoalan yang sebenarnya akan dikomunikasikan. Jangan menjawab pernyataan yang akan mengalihkan dari inti persoalan. Tidak masalah jika akan mengulangi secara ringkas mengapa tujuan yang disampaikan penting dan sampaikan salah satu dari beberapa argumen yang mendukung posisi. Berusaha tetap tenang berarti mempertahankan kredibilitas
Ingat untuk selalu menjaga penampilan yang tenang meskipun merasa frustasi dan marah. Cerita kontroversial merupakan 'makanan' berita. Jangan terpancing, karena berarti upaya pihak yang ingin menjatuhkan dan menentang upaya yang sedang diperjuangkan justru mendapat respons. Tetaplah tenang dan bertahanlah pada pesan awal. Penutup
Apakah manfaat yang diperoleh dari modul ini? Apa yang diharapkan muncul dalam modul ini, tetapi tidak tersedia? Sampaikan kritik dan saran Anda! Terima kasih.
27 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Referensi :
a.
Developing Advocacy Strategy, The Democracy Center - Citizen Action Series, Excerpts from The Democracy Owners Manual downloaded from http://www.democracyctr.org/ by Rinni Yudhi Pratiwi on January 16, 2005.
b.
Andrews, Ellen,CT Health Policy Project, Advocacy , downloaded from www.cthealthpolicy.org by Rinni Yudhi Pratiwi on January 16, 2005.
c.
Gani, Ascobat dkk, modul 11 - Advocacy Rencana dan Anggaran Kesehatan Daerah, Biro Perencanaan Depkes RI dan FKM Universitas Indonesia.
d.
McCoy, George Musgrave, Competitive Debate-Rules and Techniques (1957).
e.
Pekerti, Rudy dkk, modul Training of Trainers: Advokasi suatu strategi u ntuk mendukung Pembangunan Berwawasan Kesehatan di daerah, Decentralized Health Services (DHS I) Sekretariat Jenderal Depkes RI.
f.
Summers, Harrison Boyd, How to Debate.
g.
The Martin Institute, Media Advocacy, downloaded from marininstitute.org by Rinni Yudhi Pratiwi on January 16, 2005.
h.
The Democracy Center - Citizen Action Series Excerpts from The Democracy Owners Manual,Media Advocacy, downloaded from http://www.democracyctr. org/by Rinni Yudhi Pratiwi on January 19, 2005.
i.
Topatimasang, et.al, Merubah Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, 2002
http://www.
28 DHS-1
MODUL ADVOKASI
LEMBAR KERJA FASILITATOR ADVOKASI KESEHATAN
1 DHS-1
MODUL ADVOKASI
LEMBAR KERJA 1. APERSEPSI
Istilah advokasi kerap terdengar pada satu dasawarsa belakangan ini. Bagaimana Saudara memahami advokasi selama ini? Dari beberapa istilah, mana yang lebih mendekati istilah advokasi tersebut? Dengan memperhatikan praktik advokasi di Indonesia, apakah yang dimaksud dengan advokasi sesungguhnya?
2 DHS-1
MODUL ADVOKASI
LEMBAR KERJA 2.
TUJUAN PEMBELAJARAN Tujuan Pembelajaran Umum Pada akhir sesi, peserta mampu mempraktikkan advokasi kesehatan kepada stakeholders kesehatan di daerah Tujuan Pembelajaran Khusus Pada akhir sesi, peserta mampu : 1. Menjelaskan ruang lingkup advokasi kesehatan 2. Menyebutkan kriteria advocator 3. Menguraikan prinsip dan strategi advokasi 4. Mempraktikkan langkah-langkah advokasi secara terencana dan sistematis
3 DHS-1
MODUL ADVOKASI
LEMBAR KERJA 3.
POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 1. Ruang lingkup advokasi : a. Apakah yang dimaksud dengan Advokasi? b. Mengapa advokasi kesehatan? c. Apakah sebenarnya tujuan advokasi kesehatan dan bagaimana menetapkannya? 2. Advokator 3. Prinsip, strategi dan tatacara advokasi : a. Prinsip advokasi b. Strategi advokasi c. Tatacara advokasi d. Advokasi media
4 DHS-1
MODUL ADVOKASI
LEMBAR KERJA 3.
BAHAN BELAJAR A. Modul 11: Advokasi Rencana dan Anggaran Kesehatan Daerah, P2KT, Biro Perencanaan Depkes RI, Fakultas Kesehatan Masyarakat-UI. B. Modul Training of Trainers: Advokasi Suatu Strategi Untuk Mendukung Pembangunan Berwawasan Kesehatan di daerah, DHS-1 C. Advocacy Sektor Kesejahteraan Sosial oleh Ascobat Gani
5 DHS-1
MODUL ADVOKASI
LEMBAR KERJA 3.
METODE : -
Ceramah singkat
-
Curah pendapat
-
Penugasan
-
Simulasi
-
Demonstrasi
6 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Lembar Kasus Tiga Kecamatan di Kota Waringin Timur Endemis Demam Berdarah
PALANGKARAYA (Media Indonesia, Kamis, 3 Februari 2005) : Tiga dari 14 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), dinyatakan sebagai daerah endemis demam berdarah (DB). Ketiga kecamatan itu adalah Baamang, Ketapang, dan Mentaya Baru Hilir. Ketiga wilayah itu berada di dataran rendah dan di sekelilingnya banyak parit. Karena itu, pada saat hujan wilayah tersebut selalu digenangi air dan kondisiya kumuh karena padat penduduk. Data di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Murjani Sampit menyebutkan, sepanjang Januari 2005 jumlah pasien DB di Kabupaten Kotim tercatat 30 kasus. Tiga orang di antaranya meniggal dunia. Hingga kemarin jumlah pasien DB yang masih dirawat di RS tersebut hanya empat orang dari 11 pasien yang sebelumnya dirawat. Sementara itu, Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotim Armana kepada wartawan, kemarin, mengatakan, untuk mencegah mewabahnya pe-nyakit tersebut pihaknya sejak tiga hari lalu mengintensifkan penyemprotan (fogging) sarang nyamuk di daerah endemis. Namun, ujamya, dalam melakukan penyemprotan ke rumah penduduk, terutama di tiga kecamatan yang merupakan daerah endemis penyebaran penyakit demam berdarah, pihaknya mengalami kendala akibat terbatasnya alat penyemprot. "Selain itu kami juga terkendala mininmya dana untuk operasional di lapangan sehingga banyak warga yang mengeluh penyemprotan yang dilakukan petugas tidak merata," kata Amiana. Sedangkan jumlah penderita DB di Jawa Barat (Jabar) sejak awal Januari hingga kemarin tercatat mencapai 485 orang, dan 30 di antaranya meninggal dunia. Penderita lainnya masih dirawat di beberapa RS, antara lain RS Hasan Sadikin, RS Al-Islam, dan RS Umum Cibabat, Cimahi. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Dinkes Jabar Udeng Damam, kemarin, mengatakan di wilayahnya ada 13 daerah yang termasuk paling parah terkena wabah mematikan ini. Di antaranya Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu,
7 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmanya, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bogor. Dia menyebutkan, Kota Bogor, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Majalengka temasuk daerah yang paling banyak korbannya. Korban tewas di masing-masing daerah tersebut sebanyak empat orang.
8 DHS-1
MODUL ADVOKASI
LEMBAR KERJA 6.
Kelompok 1 Apa isu utama dalam kasus tersebut? Mengapa isu tersebut muncul? Apa yang dilakukan dalam menghadapi isu tersebut sudah tepat?
Kelompok 2 Apa saja kegiatan yang dilakukan dan oleh siapa saja dalam kasus tersebut? Apa saja cara, teknik dan media yang digunakan mereka? Apakah yang paling tepat mencapai sasaran?
Kelompok 3 Apakah tujuan/ sasaran yang ingin dicapai? Bagaimana sebaiknya agar tujuan/ sasaran tercapai secara efektif? Apakah indikator keberhasilannya?
9 DHS-1
MODUL ADVOKASI
LEMBAR KERJA 6. Topik Wabah DBD dan diare terjadi secara bersamaan. Setelah pengasapan, korban DBD masih berjatuhan. Sementara korban diare terus bertambah sehingga Rumah Sakit maupun Puskesmas kebanjiran pasien. Hampir semua Rumah Sakit di daerah- daerah juga Puskesmas yang mendapatkan pasien-pasien ini memberlakukan pembebasan biaya perawatan atau pengobatan bagi pasien-pasien DBD dan diare yang miskin, atau yang dirawat di kelas tiga, dsb. Skenario Departemen Kesehatan dan seluruh jajarannya telah mengambil berbagai langkah, demikian juga Dinas Kesehatan setempat. Masyarakat semakin panik, dan minta kepada lurah, ketua RT, lingkungan untuk mengambil tindakan. Jajaran Pemda tak kurang melakukan berbagai aksi. Pihak akademisi merasa terusik dengan kejadian ini dan turut serta berpartisipasi untuk mencari solusi. Soal Apakah penanganan wabah tersebut akan berhasil dengan pembebasan biaya perawatan atau pengobatan bagi pasien-pasien DBD dan diare? Apakah pengasapan dan perawatan menyelesaikan masalah wabah tersebut? Apa sebaiknya yang harus dilakukan? Tak pelak lagi, untuk menangani keadaan tersebut oleh masing-masing pihak diperlukan cara yang tepat. Bagaimana peran advokasi kesehatan dalam hal ini? Advokasi apakah yang perlu diberikan? Siapa sajakah yang sebaiknya mengambil prakarsa untuk memulai advokasi? Demonstrasikan tata cara melakukan advokasi sesuai peran masingmasing.
10 DHS-1
MODUL ADVOKASI
LEMBAR PENGAMATAN.
Amati yang dilakukan oleh kelompok pemeran. 1. Apa saja unsur yang kebijakan publik berubah dan tidak berubah? 2. Bagaimana proses perubahan kebijakan public berlangsung? Siapa yang mendesakkan? Cara apa yang digunakan? 3. Bagaimana aksi advokator? Apakah memenuhi kriteria dan kompetensi yang ditetapkan? 4. Apakah masukan bagi tim pemeran?
11 DHS-1
MODUL ADVOKASI
LEMBAR KERJA PESERTA ADVOKASI KESEHATAN
1 DHS-1
MODUL ADVOKASI
HARAPAN Selama sesi ini, saya ……………………………………… (nama lengkap) berharap dapat memperoleh pengetahuan, informasi dan ketrampilan teknis mengenai: 1. 2. 3. 4.
...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................
Selain itu, saya memiliki pengalaman, informasi dan ketrampilan teknis yang boleh saya bagikan kepada rekan-rekan peserta, yaitu: 1. 2. 3. 4.
...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................
2 DHS-1
MODUL ADVOKASI
LEMBAR KERJA 1. APERSEPSI
Istilah advokasi kerap terdengar pada satu dasawarsa belakangan ini. Bagaimana Saudara memahami advokasi selama ini? Dari beberapa istilah, mana yang lebih mendekati istilah advokasi tersebut? Dengan memperhatikan praktik advokasi di Indonesia, apakah yang dimaksud dengan advokasi sesungguhnya?
3 DHS-1
MODUL ADVOKASI
LEMBAR KASUS Tiga Kecamatan di Kota Waringin Timur Endemis Demam Berdarah
PALANGKARAYA (Media Indonesia, Kamis, 3 Februari 2005):
Tiga dari 14 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), dinyatakan sebagai daerah endemis demam berdarah (DB). Ketiga kecamatan itu adalah Baamang, Ketapang, dan Mentaya Baru Hilir. Ketiga wilayah itu berada di dataran rendah dan di sekelilingnya banyak parit. Karena itu, pada saat hujan wilayah tersebut selalu digenangi air dan kondisiya kumuh karena padat penduduk. Data di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Murjani Sampit menyebutkan, sepanjang Januari 2005 jumlah pasien DB di Kabupaten Kotim tercatat 30 kasus. Tiga orang di antaranya meniggal dunia. Hingga kemarin jumlah pasien DB yang masih dirawat di RS tersebut hanya empat orang dari 11 pasien yang sebelumnya dirawat. Sementara itu, Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotim Armana kepada wartawan, kemarin, mengatakan, untuk mencegah mewabahnya pe-nyakit tersebut pihaknya sejak tiga hari lalu mengintensifkan penyemprotan (fogging) sarang nyamuk di daerah endemis. Namun, ujamya, dalam melakukan penyemprotan ke rumah penduduk, terutama di tiga kecamatan yang merupakan daerah endemis penyebaran penyakit demam berdarah, pihaknya mengalami kendala akibat terbatasnya alat penyemprot. "Selain itu kami juga terkendala mininmya dana untuk operasional di lapangan sehingga banyak warga yang mengeluh penyemprotan yang dilakukan petugas tidak merata," kata Amiana. Sedangkan jumlah penderita DB di Jawa Barat (Jabar) sejak awal Januari hingga kemarin tercatat mencapai 485 orang, dan 30 di antaranya meninggal dunia. Penderita lainnya masih dirawat di beberapa RS, antara lain RS Hasan Sadikin, RS Al-Islam, dan RS Umum Cibabat, Cimahi.
4 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Dinkes Jabar Udeng Damam, kemarin, mengatakan di wilayahnya ada 13 daerah yang termasuk paling parah terkena wabah mematikan ini. Di antaranya Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmanya, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bogor. Dia menyebutkan, Kota Bogor, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Majalengka temasuk daerah yang paling banyak korbannya. Korban tewas di masing-masing daerah tersebut sebanyak empat orang. "Korban meninggal terbanyak berasal dari Kota Bogor, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Majalengka. Sedangkan sisanya dari Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi," kata Udeng. Sementara itu, jumlah penderita DB di Sulawesi Selatan (Sumsel) sejak 1 Januari hingga kemarin mencapai 300 orang lebih. Enam orang di antaranya meninggal dunia. Kepala Dinkes Provinsi Sulsel Basir Palu saat dihubungi kemarin, mengatakan kasus DB terjadi di 28 kabupaten dan kota. Dari 300 kasus, yang terbanyak berada di lima wilayah, masing-masing Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo, Kabupaten Barru dan Kota Makassar. Menurutnya, meski wabah tersebut telah merenggut enam orang, namun hal itu belum bisa digolongkan kejadian luar biasa (KLB), melainkan dalam kategori endemis tinggi. Dia juga menyatakan tidak tinggal diam menghadapi wabah ini. Sejak 3 Januari lalu pihaknya telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh rumah sakit untuk membuka posko KLB guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah kasus. (SS/EM/SG/SR/SV/N-2)
5 DHS-1
MODUL ADVOKASI
LEMBAR KERJA 2.
Kelompok 1 Apa isu utama dalam kasus tersebut? Mengapa isu tersebut muncul? Apa yang dilakukan dalam menghadapi isu tersebut sudah tepat?
Kelompok 2 Apa saja kegiatan yang dilakukan dan oleh siapa saja dalam kasus tersebut? Apa saja cara, teknik dan media yang digunakan mereka? Apakah yang paling tepat mencapai sasaran?
Kelompok 3 Apakah tujuan/ sasaran yang ingin dicapai? Bagaimana sebaiknya agar tujuan/ sasaran tercapai secara efektif? Apakah indikator keberhasilannya?
6 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Lembar skenario untuk kelompok pemeran dan pengamat Topik Wabah DBD dan diare terjadi secara bersamaan. Setelah pengasapan, korban DBD masih berjatuhan. Sementara korban diare terus bertambah sehingga Rumah Sakit maupun Puskesmas kebanjiran pasien. Hampir semua Rumah Sakit di daerah- daerah juga Puskesmas yang mendapatkan pasien-pasien ini memberlakukan pembebasan biaya perawatan atau pengobatan bagi pasien-pasien DBD dan diare yang miskin, atau yang dirawat di kelas tiga, dsb. Skenario Departemen Kesehatan dan seluruh jajarannya telah mengambil berbagai langkah, demikian juga Dinas Kesehatan setempat. Masyarakat semakin panik, dan minta kepada lurah, ketua RT, lingkungan untuk mengambil tindakan. Jajaran Pemda tak kurang melakukan berbagai aksi. Pihak akademisi merasa terusik dengan kejadian ini dan turut serta berpartisipasi untuk mencari solusi. Soal Apakah penanganan wabah tersebut akan berhasil dengan pembebasan biaya perawatan atau pengobatan bagi pasien-pasien DBD dan diare? Apakah pengasapan dan perawatan menyelesaikan masalah wabah tersebut? Apa sebaiknya yang harus dilakukan? Tak pelak lagi, untuk menangani keadaan tersebut oleh masing-masing pihak diperlukan cara yang tepat. Bagaimana peran advokasi kesehatan dalam hal ini? Advokasi apakah yang perlu diberikan? Siapa sajakah yang sebaiknya mengambil prakarsa untuk memulai advokasi? Demonstrasikan tata cara melakukan advokasi sesuai peran masingmasing.
7 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Lembar pengamatan untuk kelompok pengamat
Amati yang dilakukan oleh kelompok pemeran. 1. 2. 3. 4.
Apa saja unsur yang kebijakan publik berubah dan tidak berubah? Bagaimana proses perubahan kebijakan public berlangsung? Siapa yang mendesakkan? Cara apa yang digunakan? Bagaimana aksi advokator? Apakah memenuhi kriteria dan kompetensi yang ditetapkan? Apakah masukan bagi tim pemeran?
8 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Soal test 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Apakah yang Saudara pahami mengenai istilah advokasi selama ini? Apakah perbedaan masing-masing istilah tersebut? Mengapa advokasi kesehatan dianggap penting? Apakah tujuan advokasi kesehatan dan bagaimana menetapkannya? Siapakah yang disebut Advokator? Apakah advokator harus seorang ahli hukum? Jika bukan, apa sajakah kriterianya? Apa sajakah prinsip yang harus dipegang dalam melakukan advokasi? Bagaimana memperoleh strategi advokasi efektif? Sebutkan beberapa cara yang dikenal dalam melakukan advokasi! Apa yang harus dipertimbangkan ketika melakukan advokasi media?
Jawaban 1. Secara historis, advokasi pernah tidak dapat ditolerir oleh pihak penguasa. Pada masa Orde Baru, advokasi dikonotasikan sebagai upaya makar terhadap pemerintah. Sementara di pihak lain, advokator di masa itu menganggap bahwa kegiatan advokasi adalah upaya yang mengarah kepada kegiatan revolusioner mengubah sistem sosial, politik dan ekonomi. Untuk terjadinya perubahan radikal itu dibutuhkan semangat perlawanan, dan keberanian. Sehingga, pihak yang diadvokasi berupaya sebaliknya dengan menolak aliansi yang ditawarkan advokator untuk pengintegrasian programprogram. Jika kemudian advokasi menjadi urusan organisasi yang berkaitan dengan hukum, tentu dapat dipahami alasannya. Dari segi bahasa, advokasi berasal dari bahasa Inggris yaitu advocacy yang artinya dukungan, perlindungan, bantuan atau dorongan. Sedangkan to advocate adalah memberikan support (dukungan), memberikan perlindungan, dan mempromosikan. Dalam kamus bahasa Indonesia yang ditemukan istilah advokat dan mempunyai arti pengacara, atau pejabat hukum yang memberikan pembelaan. Advokasi menjadi kosa kata baru dalam bahasa Indonesia sesuai dengan perkembangan kebutuhannya. Beberapa istilah yang mendekati makna advokasi di Indonesia adalah menghimbau (persuading), mempengaruhi (influencing), menekan (pressuring), mengancam (threatening) atau negosiasi/tawar menawar (bargaining). Jawaban 2 Menghimbau (persuading) Proses yang sangat halus untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti satu pihak. Dalam proses tersebut tidak digunakan mekanisme insentif atau disinsentif. Mempengaruhi (influencing) Lebih kuat dari persuasi dan menggunakan insentif yang lebih dominan dari disinsentif. Tujuannya agar yang dipengaruhi mengikuti interest pihak yang mempengaruhi. Menekan (pressuring) Lebih kuat dari influencing. Penggunaan kekuatan dan mekanisme disinsentif lebih dominan dari insentif.
1 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Mengancam (threatening) Proses lebih kasar dari influencing. Penggunaan kekuatan dan mekanisme disinsentif sangat menonjol. Negosiasi/tawar menawar (bargaining) Merupakan proses untuk mencapai suatu kompromi. Posisi dan interest kedua belah pihak dipertimbangkan. Masing-masing pihak memperjuangkan kesepakatan formal atau informal dengan menemukan wilayah 'common interest'. Advokasi Sama dengan mempengaruhi. Hanya saja dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan melalui suatu proses sistematis dan terencana. Jawaban 3 Karena: Pertama, bahwa dengan pelaksanaan desentralisasi maka keputusan lebih didekatkan pada daerah setempat sebagai ruang lingkup wilayahnya. Tantangan yang dihadapi sektor kesehatan adalah dalam memberikan penjelasan mengenai faktor esensial bagi pembangunan daerah yang perlu disosialisasikan kepada semua pihak. Kedua, sejalan dengan demokratisasi yang menyertai desentralisasi, bermunculan pelaku-pelaku baru yang berperan dalam penetapan kebijakan kesehatan dan keputusan daerah. Ketiga, kenyataan akan ketertinggalan daerah dibandingkan dengan Pusat dalam pembangunan kesehatan. Keempat, kesenjangan persepsi mengenai kesehatan itu sendiri. Sudut pandang di antara stakeholder kesehatan berbeda-beda. Ada yang memahami kesehatan dari sisi pengobatan, yang lain mempersepsikan kesehatan dari sudut pencegahan. Selanjutnya, keterbatasan sumberdaya kesehatan di daerah baik dari segi jumlah, maupun pemanfaatannya yang belum efisien dan efektif. Jawaban 4 Advokasi pada sektor kesehatan bertujuan : a. Membuat keputusan dengan melibatkan partisipasi semua stakeholders sehingga diperoleh komitmen bersama berkaitan dengan masalah kesehatan, prioritas program dan anggaran yang disusun. b. Membangun kemitraan yang efektif antara semua stakeholders yang terkait dengan pembangunan sektor kesehatan. c. Mendapatkan komitmen sektor lain untuk berperan sesuai dengan intervensi yang relevan dengan ruang lingkup bidang kegiatannya.
2 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Jawaban 5 Advokator: a. Tenaga terlatih dan berpengalaman dalam bekerja secara kemitraan untuk suatu institusi dengan tujuan membangun kepercayaan diri institusi bersangkutan. b. Pendengar yang baik dan komunikator terampil. c. Seorang yang menawarkan dukungan praktis dan juga sebagai sumber informasi d. Seorang yang berupaya memberikan kepercayaan yang memadai kepada sebuah institusi agar dapat berbicara atas namanya sendiri, tetapi dapat juga (jika diminta oleh institusi tersebut) berbicara atas nama institusi. Jawaban 6 Beberapa prinsip dalam melakukan advokasi : 1. Evidence based Advokasi harus didasarkan pada data atau kenyataan yang valid. Analisis situasi dalam masalah kesehatan didasarkan pada data yang bersumber dari laporan fasilitas, analisis data dan hasil-hasil survei. 2. Manfaat Advokasi harus memberikan manfaat bagi stakeholders, untuk memberikan motivasi kepada mereka. Caranya, dengan menyampaikan pengalaman atau cerita sukses mengenai diperolehnya manfaat ketika rencana diwujudkan. 3. Transparan Proses kegiatan advokasi harus bisa dipantau, dilihat dan diketahui oleh semua pihak. Tidak ada yang disembunyikan. 4. Akuntabel Kegiatan advokasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 5. Tidak bergantung kepada pengaruh luar 6. Non diskriminatif 7. Netral dan tidak menghakimi Jawaban 7 Untuk memperoleh strategi advokasi efektif, jawab kesembilan kunci pertanyaan berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
OBYEKTIF: Apa yang diinginkan? AUDIENS: Siapakah orang dan institusi yang perlu digerakkan? PESAN: Apa yang ingin mereka dengar? PEMBAWA PESAN: Mereka ingin mendengarkan hal itu dari siapa? PENYAMPAIAN: Bagaimana agar mereka mendengarkannya? SUMBER: Apa yang telah didapat? KESENJANGAN: Apa yang ingin dikembangkan? UPAYA PERTAMA: Bagaimana memulainya? EVALUASI: Bagaimana mengatakannya jika hal itu berhasil?
3 DHS-1
MODUL ADVOKASI
Jawaban 8 a. b. c. d. e. f.
Lobi Presentasi Debat Negosiasi Dialog Petisi-resolusi
Jawaban 9 a. Membuat isu menarik bagi media Isu yang disampaikan akan bersaing dengan berbagai kejadian pada hari yang sama. Cara membuat isu agar menarik bagi media yaitu dengan memfokuskan pada berita yang baru, manusiawi, menciptakan konflik, kontroversial dan sensasional, jika bisa lebih baik lagi bila keempat hal tersebut ada. Hubungan yang solid dengan wartawan akan sangat memberi pengaruh baik. b. Surat pembaca dan editorial tamu Advokasi media memang efektif namun terdapat kelebihan pada surat pembaca dan editorial tamu. Kelebihannya yaitu bahwa pesan/isu dapat ditayangkan nyaris tanpa dilakukan editing. Sehingga isu dapat dituliskan menurut keinginan dan bahasa sendiri. Sedangkan, melalui acara media atau pernyataan pers, maka ketergantungan terhadap wartawan dan editor yang menuliskan cerita menjadi besar. c. Tetaplah pada 'pesan'. Sesudah memberi kerangka pada isu, berlatihlah agar tidak bergeser dari pesan awal. Artinya, setiap saat harus kembali pada isu, solusi, dan orang yang diharapkan akan mengambil tindakan. Menggunakan bahasa yang sama setiap kali akan terasa membosankan, tetapi hal ini merupakan cara untuk membangun pesan yang konsisten agar tujuan tercapai. Apalagi jika pesannya jelas dan mudah diingat. d. Berlatih Latih untuk membaca pesan dengan lantang di depan cermin, atau lebih baik di depan teman atau anggota keluarga. Gantilah kata-kata yang sulit diucapkan. Lakukan perubahan pesan seperlunya hingga rekan-rekan mengerti apa yang diinginkan dan mengapa. Jika memungkinkan minta seseorang beraksi seperti seorang wartawan yang memberikan pertanyaan berat dan 'keras'.
4 DHS-1
MODUL ADVOKASI
