KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN MASYARAK AT DESA Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740, Telp. 021-79172244 Fax. 021-7972242 www.kemendesa.go.id
Nomor Sifat Lampiran Hal
: 175/PMD.04.01/VIII/2018 : Segera : 2 (dua) bundel : Revisi Revisi Pandu Pandu an Penilaian Desa Terbaik Tahun 2018 2018
Jakarta, 30 Agustus 2018
Kepada Yth. Kepala Dinas PMD Provinsi (daftar terlampir ) di Tempat Menindaklanjuti surat kami nomor 162/PMD.04.01/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018, hal Lomba Desa dan Pendamping Terbaik Tahun Anggaran 2018, serta memperhatikan kebutuhan penilaian pada aspek penurunan angka kemiskinan sebagai salah satu target pelaksaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), maka perlu dilakukan perubahan indikator penilaian desa terbaik tahun 2018, serta perbaikan-perbaikan lainnya.
Lampir an 1.
Nomor Tanggal
: 175/PMD.04.01/VIII/2018 : 30 Agustus 2018
Kepada Yth. Kepala Dinas PMD 1.
Provinsi Aceh
2.
Provinsi Sumatera Utara
3.
Provinsi Riau
4.
Provinsi Kepulauan Riau
5.
Provinsi Jambi
6.
Provinsi Sumatera Barat
7.
Provinsi Sumatera Selatan
8.
Provinsi Lampung
9.
Provinsi Bengkulu
10.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.
Provinsi Banten
12.
Provinsi Jawa Barat
13.
Provinsi Kalimantan Barat
Lampiran 2. Nomor Tanggal
: 175/PMD.04.01/VIII/2018 : 30 Agustus 2018
PANDUAN TEKNIS PENILAIAN PENILAIAN DESA TERBA TERBAIK IK B IDANG PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN MASYARAK AT DESA TAHUN ANGGARAN 2018
A. LATAR LA TAR BEL AKANG AK ANG Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa atau biasa disebut dengan UU Desa ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2013 dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 15 Januari 2014. Setelah terpilih sebagai Presiden melalui proses elektoral yang demokratis serta diambil sumpah pada tanggal 20 Oktober 2014 Presiden Joko Widodo, pada Januari 2015 ditetapkan sejumlah Kementerian melalui Peraturan Presiden (Perpres) termasuk Perpres 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Perpres 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dimana pada dua kementerian tersebut dimandatkan penugasan tentang pengaturan Desa. Tahun 2018 ini implementasi UU Desa memasuki tahun ke 5, tentu banyak dinamika yang bisa kita temukan sebagai bagian dari pembelajaran dan perbaikan dalam
1. Membangun motivasi desa - desa termasuk masyarakat luas tentang semangat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 2. Memberikan penghargaan dan apresiasi atas kinerja, prakarsa, inovasi desa, masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa; 3. Membudayakan semangat dan pengelolaan pengel olaan pembelajaran desa membangun berdasarkan praktik baik lapangan sebagai sumber pengetahuan yang terkelola dari waktu ke waktu. C. KRITERIA UMUM Kriteria umum Desa terbaik dalam penganugerahan desa ini antara lain; 1. Melaksanakan tahapan perencanaan sesuai jadwal yang ditetapkan; 2. Menyampaikan informasi masyarakat desa;
terbuka
kegiatan
perencanaan pe rencanaan
anggaran
kepada
3. Melaksanakan perencanaan program dan anggaran melalui musyawarah partisipatif; 4. Melaksanakan musyawarah sesuai ketentuan Permendesa Permende sa Nomor 2 Tahun 2015; 5. Penentuan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berdasarkan program prioritas penggunaan Dana Desa, sesuai Permendesa PDTT No 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018; 6. Memberikan informasi pengelolaan Dana Desa melalui media informasi kepada masyarakat;
4. Desa menetapkan APBDes sesuai siklus dan aturan perundang-undangan; 5. Desa yang melaksanakan kegiatan Padat Karya Tunai (PKT); 6. Desa yang Kepala Desa dan Ketua BPD-nya tidak sedang tersangkut masalah hukum; 7. Untuk desa pemekaran sekurang-kurangnya telah berumur 4 tahun terhitung sejak penetapan. G. INDIKATOR PENILAIAN PENILAIA N DESA TERBAIK Indikator, parameter dan bobot penilaian desa terbaik tahun 2018, dari 4 (empat) kategori sebagaimana sebagaimana dimaksud poin D, sebagaimana terlampir dalam panduan teknis ini. H. TIM PENILAI Tim penilai pada lomba desa terbaik pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari: 1. Tim Penilai Pusat 1.1.
Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) sebanyak 15 orang, terdiri dari unsur-unsur: a. Satker Ditjen PPMD
: 5 orang
a. Setiap kabupaten/kota mengusulkan 4 nama desa terbaik (satu desa, satu kategori) sebagai calon peserta sesuai kategori lomba; b. Setiap desa calon peserta yang diusulkan harus dilengkapi dokumen administrasi pendukung, berdasarkan indicator penilaian sebagaimana dimaksud poin G; c. Data desa-desa yang diusulkan diterima oleh Satker Provinsi paling lambat pada minggu III Agustus 2018. 2. Penilaian di Tingkat Provinsi Penilaian di tingkat provinsi dilaksanakan pada minggu IV Agustus s.d. minggu I September 2018, dengan mekanisme sebagai berikut: 2.1.
Tim Penilai Provinsi melaksanakan verifikasi administrasi terhadap nominasi calon desa terbaik berdasarkan rekomendasi Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada indikator penilaian;
2.2.
Hasil penilaian berupa urutan ranking dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Tim Penilai Provinsi, form lampiran 1 ;
2.3.
Satker Provinsi mengundang calon-calon desa terbaik ranking 1 s.d. 5 dari masing-masing kategori berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Provinsi untuk dilaksanakan penilaian dan pendalaman tentang pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui wawancara dan diskusi dalam forum Focus Group Discussion (FGD) di provinsi;
6) Menyediakan akomodasi fullboard untuk panitia, narasumber/tim penilai dan peserta selama 3 hari. Tempat pelaksanaan kegiatan adalah di hotel minimal bintang III sesuai standart IHRI. Pembagian waktu pelaksanaan FGD, sebagai berikut: -
Hari I
: check in, dan penjelasan teknis dan pembukaan
-
Hari II
: pelaksanaan FGD
-
Hari III
: pelaksanaan FGD lanjutan, penutupan dan check out
7) Menyediakan uang harian panitia dan peserta yang dihitung selama maksimal 3 hari; 8) Menyediakan honor narasumber sesuai ketentuan yang berlaku; 9) Menyediakan transportasi lokal narasumber/tim penilai dan transportasi PP peserta Kepala Desa dan/atau perwakilan Pemerintah Desa dan peserta Dinas PMD Kabupaten/Kota; 10) Menyusun laporan hasil penyelenggaraan FGD. 2.5.
Setelah pelaksanaan FGD, hasil penilaian berupa urutan ranking dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Tim Penilai Provinsi, sesuai form lampiran 1 ;
2.6.
Kepala Dinas PMD Provinsi menetapkan desa-desa desa-desa terbaik tingkat provinsi sesuai kategori lomba melalui Surat Keputusan (SK), yaitu:
J. PENUTUP Panduan ini disusun untuk menjadi pedoman penyelenggaran “Penilaian Desa Terbaik Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 ”. Apabila terdapat perubahan perubahan kebijakan kebijakan tentang penyelenggaraa penyelenggaraan n kegiatan ini, akan disampaikan kemudian secara resmi. Jakarta, 30 Agustus 2018 a.n. DIREKTUR JENDRAL PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAK AT DESA Sekretaris Direktorat Jenderal
H. MUKLIS
Lampiran 1: Berita Acara Provins Provins i
BERITA ACARA VERIFIKASI DAN PENILAIAN DESA TERBAIK BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAK AT DESA TINGKAT PROVINSI ……………………. TAHUN ANGGARAN 2018
Pada hari ini, ………….., ……, ………….. 2018, pukul ………WIB, Tim Penilai Provinsi Lomba Desa Terbaik Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 Provinsi ……………… telah melaksanakan review, penilaian, perangkingan nominasi pemenang, ber tempat tempat di …………………………., dengan perangkingan nominasi adalah sebagai berikut:
I. Desa Terbaik Kategori Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Desa ……………, Kecamatan ………….., Kabupaten…………Provinsi….. 2. Desa ……………, Kecamatan ………….., Kabupaten…………Provinsi….. 3. Desa ……………, Kecamatan ………….., Kabupaten…………Provinsi….. 4. Dst……………. II. Desa Terbaik Kategori Pelaksanaan Prioritas Penggunaan DD dan Padat Karya Tunai
Lampiran 2: Berit a Acara Tim Tim Penilai Pusat
BERITA ACARA VERIFIKASI DAN PENILAIAN DESA TERBAIK BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN MASYARAK AT DESA TINGKAT NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018
Pada hari in i, ………….., ……, ………….. 2018, pukul ………WIB, Tim Penilai Pusat Lomba Desa Terbaik Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan review, penilaian, perangkingan nominasi pemenang, bertempat di …………………………., dengan hasil perangkingan nominasi pemenang adalah sebagai berikut: I. Desa Terbaik Kategori Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Desa ……………, Kecamatan ………….., Kabupaten…………Provinsi….. 2. Desa ……………, Kecamatan ………….., Kabupaten…………Provinsi….. 3. Desa ……………, Kecamatan ………….., Kabupaten…………Provinsi….. II. Desa Terbaik Kategori Pelaksanaan Prioritas Penggunaan DD dan Padat Karya Tunai 1. Desa ……………, Kecamatan ………….., Kabupaten…………Provinsi….. 2. Desa ……………, Kecamatan ………….., Kabupaten…………Provinsi…..
10 11 12 13 14 15
Lampiran: Panduan Teknis Penilaian Desa Terbaik Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 INDIKATOR PENILAIAN DESA TERBAIK BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DESA ,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2018
INSTRUMEN PENILAIAN DESA TERBAIK TAHUN ANGGARAN 2018
K A TEGORI
INDIK ATOR
B OB OT
Kategori A : Desa Terbaik Kategori Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Perencanaan Pembangunan
.
PA RA M ETER
Bobot sub Indikator
Sa n g at Ti n g g i
Ti n g g i
80
60
Cu k u p 40
20
1. 1 .1. RPJMDesa
7
RPJMDesa Dibuat 1 (satu) RPJMDesa Dibuat 2 (dua) bulan setelah Terpilihnya Terpilihnya bulan setelah Terpilihnya Kepala Desa Kepala Desa
1.2.Ketepatan Waktu dalam Penetapan RKP Desa
7
Pe ne ne ta tap an an RK RKP Des a Bulan Juli
Penetapan RKP Desa Bulan Penetapan RKP Desa Bulan Agustus September
Penetapan RKP Desa Oktober atau bulan berikutnya
1.3. Ketepatan Waktu dalam Penetapan APB Desa
7
Pe ne ne ta tap an an APBDes a bulan Desember Minggu I
Penetapan APBDesa bulan Desember Minggu ke 2
Penetapan APBDesa bulan Desember Minggu ke 3
Penetapan APBDesa bulan Desember Minggu ke 4 atau bulan ditahun berikutnya
1.4.Kesel 1.4.Keselarasan a rasan dokumen dokumen perencan perencanaan aan
10
Semua Semua Kegiatan a tan (100%) (100%) dalam RKPDesa merupakan tindak lanjut dari RPJMDesa dan semua kegiatannya dianggarkan dalam APBDesa
Sebagian besar kegiatan(7090%) dalam RKPDesa merupakan tindak lanjut dari RPJMDesa dan semua kegiatannya dianggarkan dalam APBDesa
50% -60% Kegiatan dalam dalam RKPDesa RKPDesa merupakan tindak lanjut dari RPJMDesa yang semua kegiatannya dianggarkan dalam APBDesa
Sebagian kecil kegiatan ( < 50% ) dalam RKPDesa merupakan merupakan tindak lanjut dari RPJMDesa yang semua kegiatannya dianggarkan dalam APBDesa
1.5.Kualitas Musyawarah Musyawarah Desa (Administrasi dan dinamika forum )
6
A da da ny nya U nd nd an an ga ga n, n, d af af ta ta r Hadir, Tata tertib musyawarah yang dibacakan sebelum pelaksanaan musyawarah dan semua klausul dijalankan dengan baik, Notulensi dan Berita Acara
Adanya Undangan, Undangan, daftar Adanya Undangan, Undangan, daftar Hadir, Hadir, Tata tertib Tata tertib m usyawarah usyawarah yang musyawarah yang dibacakan dibacakan sebelum pelaksanaan sebelum pelaksanaan musyawarah dan sebagian musyawarah dan semua besar klausul dijalankan , dan klausul dijalankan dengan dengan adanya Berita Acara baik dan Berita Acara
Adanya Undangan, Undangan, daftar Hadir, tidak mempunyai Tata tertib musyawarah yang dibacakan sebelum pelaksanaan musyawarah dan adanya Ber ita Acara
1.6. Keterlibatan masyarakat miskin dalam proses perencanaan pembangunan
3
T in gk gk at at ke ke ha ha di di ra ra n wa rg rg a miskin lebih dari 30% dari total seluruh peserta yang hadir
Tingkat kehadiran warga miskin lebih dari 20 % s/d 30% dari total seluruh peserta yang hadir
Tingkat kehadiran warga miskin lebih dari 10 % s/d 20 % dari total seluruh peserta yang hadir
Tingkat kehadiran warga miskin lebih kurang dari 10 % dari total seluruh peserta yang hadir
2.1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan
5
Se mu mua el ele me men ( u ns ns ur ur ) kelompok masyarakat yang ada telah diundang dan semuanya Hadir
Semua elemen ( unsur) kelompok masyarakat yang ada telah diundang dan sebagian besar Hadir
Semua elemen ( unsur) kelompok masyarakat yang ada telah diundang dan sebagian kecil yang Hadir
Tidak Semua elemen ( unsur) kelompok masyarakat yang ada diundang.
40
RPJMDesa RPJMDesa Dibuat 3 (tiga) bulan setelah Terpilihnya Kepala Desa
K ec i l
RPJMDesa Dibuat diatas 3(tiga ) bulan setelah Terpilihnya Kepala Desa
INSTRUMEN PENILAIAN DESA TERBAIK TAHUN ANGGARAN 2018
K A TEGORI
INDIK ATOR
B OB OT
PA RA M ETER
Bobot sub Indikator
Sa n g at Ti n g g i 80
2. Partisipasi dan tingkat k ehadiran masyarakat
3. Regulasi terkait dengan pembangunan & pemberdayaan masyarakat Desa
60
Cu k u p 40
K ec i l 20
2.2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
5
S em em ua ua ( 10 10 0% 0% ) ke ke gi gi at at an an dalam pelaksanaan Pembangunan menggunakan Tenaga kerja lokal ( Mandor, Tukang dan pekerja)
70-90% dari jumlah kegiatan dalam pelaksanaan Pembangunan menggunakan Tenaga kerja lokal ( Tukang dan pekerja) pekerja)
50-60% dari jumlah ah kegiatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan menggunakan Tenaga kerja lokal
< 50% dari jumlah jumlah kegiatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan menggunakan Tenaga kerja lokal al
2.3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan (dibuktikan dengan dokumen pengawasan dan pemantauan)
5
BPD d an an LKD s ec ec ar ara Proaktif dalam pengawasan dan Pemantauan
Hanya BPD yang Proaktif dalam pengawasan dan Pemantauan dan LKD nya pasif
BPD Kurang aktif da n hanya LKD yang Proaktif dalam pengawasan pengawasan dan Pemantauan
BPD dan LKD kurang /Tidak aktif dalam pengawasan dan Pemantauan
Memiliki PERDES Tentang: 1. Kewenangan Desa 2. BUMDesa BUMDesa 3. Asset Asset Desa 4.Kerjasama Desa 5. Batas Desa 6.Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
15
L en en gk gk ap ap ( te te rd rd ap ap at at 6 )
Cu ku ku p L en en gk gk ap ap ( t er er da da pa pa t 4 sampai 5)
Kurang Lengkap(terdapat 2 sampai 3)
Tidak Lengkap(tidak punya sampai dengan 1)
4.1. Adanya regulasi Desa yang berpihak pada masyarakat miskin
5
J ik a a da da Pe rd rd es es d an an Perkades yang berpihak pada masyarakat miskin
Jika ada Perdes yang berpihak pada masyarakat miskin
Jika ada Perkades yang berpihak pada masyarakat miskin
Tidak ada regulasi ( Perdes/Perkades Perdes/Perkades ) yang berpihak pada masyarakat miskin
4.2. Ada kebijakan anggaran dalam APBDes APBDes yang berpihak pada penduduk miskin
10
l eb eb ih da da riri 10 10 % A P PB B De De s dialokasikan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan Desa
antara 5,1 s/d 10 % APBDes dialokasikan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan Desa
antara 1,1 s/d 5 % APBDes dialokasikan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada penanggulangan penanggulangan kemiskinan Desa
antara 0 s/d 0,9 APBDes dialokasikan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada penanggulangan penanggulangan Kemiskinan Desa
4.3. Tingkat Penurunan Angka Kemiskinan (basis data BPS 2015 : 2018)
5
J ik a Pe nu nu ru run an an An Ang ka ka Jika Penurunan Angka Kemiskinan lebih dari 5 % Kemiskinan 3 % s/d 5 %
Jika Penurunan Angka Kemiskinan 1 % s/d 3 %
Jika Penurunan Angka Kemiskinan Kurang dari 1 %
1.1. Kecepatan pencairan DD 2018 tahap I dari RK Desa Ke TPK (Bukti Rekening Koran)
20
S at at u Mi Mi ng ng gu gu se se te te la h D D masuk ke RK Desa
Dua Minggu setelah DD masuk ke RK Desa
Tiga Minggu setelah DD masuk ke RK Desa
Lebih dari tiga Minggu setelah DD masuk ke RK Desa
1.2. Kecepatan pencairan DD 2018 tahap II dari RK Desa Ke TPK (Bukti Rekening Koran)
20
S at at u Mi Mi ng ng gu gu se se te te la h D D masuk ke RK Desa
Dua Minggu setelah DD masuk ke RK Desa
Tiga Minggu setelah DD masuk ke RK Desa
Lebih dari tiga Minggu setelah DD masuk ke RK Desa
1.3. Kecepatan pencairan DD 2018 tahap III dari RK Desa Ke TPK (Bukti Rekening Koran)
20
S at at u Mi Mi ng ng gu gu se se te te la h D D masuk ke RK Desa
Dua Minggu setelah DD masuk ke RK Desa
Tiga Minggu setelah DD masuk ke RK Desa
Lebih dari tiga Minggu setelah DD masuk ke RK Desa
2.1. Penggunaan Dana Desa sesuai Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa
15
S em em ua ua D D u nt nt uk uk k eg eg ia ta ta n Sebagian Besar Besar DD untuk prioritas ( >70%) kegiatan prioritas (>50 %70%)
hanya Sebagian DD untuk kegiatan prioritas (30 %-50%)
Sebagian kecil DD untuk untuk kegiatan prioritas ( <30 %)
25
15
Ti n g g i
.
4. Kemiskinan
20
Kategori B: Desa Terbaik Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Desa
1. Kem am am pu puan Desa m en enyerap DD
60
INSTRUMEN PENILAIAN DESA TERBAIK TAHUN ANGGARAN 2018
K A TEGORI
INDIK ATOR
B OB OT
PA RA M ETER
Bobot sub Indikator
Sa n g at Ti n g g i 80
2. Kepatuhan Terhadap Regulasi Dalam Penggunaan DD
2. Sifat Inovasi
35
K ec i l
40
20
10
B es es ar ar an an Up Up ah ah t en en ag ag a kerja/ HOK bidang pembangunan > 30%
Besaran Upah tenaga kerja/ HOK bidang pembangunan sebesar 30%
Besaran Upah tenaga kerja/ HOK Besaran Upah tenaga kerja/ HOK bidang pembangunan pembangunan sebesar bidang pembangun an Kurang 25 %-29% dari 25 %
2.3. Pengadaan Barang dan Jasa
15
Semua Swak elola
Sebagian Besar di Swakelola
Sebagian Kecil di Swakelola
1 .1 .1. Pe Pen gg gg un un aa aa n s um um be be rd rda ya al am am l ok ok al al
10
s em em ua ua k om om po po ne ne n sebagian besar komponen hanya sebagian Kecil komponen Tidak ada kompon en yang memanfaatan sumberdaya memanfaatkan sumberdaya memanfaatkan sumberdaya lokal memanfaatkan sumberdaya lokal lokal lokal
1.2. Penggunaan SDM SDM lokal dalam kegiatan pembangunan Desa
10
S em em ua ua ( 10 10 0% 0% ) k e gi gi at at an an dalam pelaksanaan Pembangunan menggunakan Tenaga kerja lokal ( Mandor, Tukang dan pekerja)
70-90% dari jumlah kegiatan dalam pelaksanaan Pembangunan menggunakan Tenaga kerja lokal ( Tukang dan pekerja) pekerja)
50-60% dari jumlah ah kegiatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan menggunakan Tenaga kerja lokal
< 50% dari jumlah jumlah kegiatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan menggunakan Tenaga kerja lokal al
1.3. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa
5
Pr ak ak ar ar s sa a da da n i no no va vas i mampu memberikan dampak yang sangat sangat luas ( antar desa) terhadap peningkatan kapasitas masyarakat desa
Prakarsa dan inovasi mampu memberikan dampak yang luas ( Tingkat desa) terhadap peningkatan kapasitas masyarakat desa
Prakarsa dan inovasi mampu memberikan dampak kurang luas ( Tingkat desa) terhadap peningkatan kapasitas masyarakat desa
Prakarsa dan inovasi mampu memberikan dampak yang rendah ( Kelompok) terhadap peningkatan kapasitas masyarakat desa
1 .4 .4 . P em em an an fa fa at at an an p ot ot en en si si u ng ng gu gu la n De sa sa
10
T er er o la hn hn ya ya P ot ot en en si si unggulan Desa berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat secara luas ( antar Desa)
Ter olahnya Potensi unggulan Desa berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat Desa
Ter olahnya Potensi unggulan Desa berdampak pada peningkatanpendapatan ekonomi hanya di masyarakat tingkat dusun
Ter olahnya Potensi unggulan Desa berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi hanya di kelompok masyarakat
2.1. Tem uan Baru
15
dapat dit erapkan secara masif dan bermanfaat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Desa
cukup sulit untuk Sangat sulit untuk dilterapkan dilterapkan meskipun meskipun bermanfaat bagi bermanfaat bagi masyarakat masyarakat Desa Desa desa Desa desa
Temuan kurang bermanfaat bagi masyarakat Desa
2.2. 2.2. Modifi Modifikasi k asi
10
dapat dapat ditera diterapka pkan n secara secara masif dan bermanfaat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Desa
cukup sulit untuk dilterapkan Sangat sulit untuk dilterapkan meskipun bermanfaat bagi meskipun bermanfaat bagi masyarakat Desa desa masyarakat Desa Desa desa
kurang bermanfaat bagi masyarakat Desa
2.3. 2.3. Repli Replikasi k asi
5
dapat dapat ditera diterapka pkan n secara secara masif dan bermanfaat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Desa
cukup sulit untuk dilterapkan Sangat sulit untuk dilterapkan meskipun bermanfaat bagi meskipun bermanfaat bagi masyarakat Desa desa masyarakat Desa Desa desa
kurang bermanfaat bagi masyarakat Desa
.
1. Prakarsa dan Inovasi (m eliputi bidang TTG, Pengembangan Ekonomi, Pengembangan Budaya dll)
60
Cu k u p
2.2. Alokasi upah tenaga kerja/HOK Bidang Pembangunan 40
Kategori C: Desa Terbaik Kategori dalam Prakarsa dan Inovatif
Ti n g g i
30
dilakukan pihak ketiga
INSTRUMEN PENILAIAN DESA TERBAIK TAHUN ANGGARAN 2018
K A TEGORI
INDIK ATOR
3. Cakupan Dampak Inovasi
B OB OT
PA RA M ETER
Bobot sub Indikator
Sa n g at Ti n g g i
Ti n g g i
80
60
Cu k u p 40
20
3.1. 3.1. Dampa Dampak k Bidan Bidang g ekonom ekonomii .
15
inovas inovasii mampu mampu inovasi mampu meningkatkan pendapatan meningkatkan pendapatan mayoritas Masyarakat sebagian Masyara kat Desa Desa
3.2. Dampak Bidang So Sosial Budaya
15
inovasi m am am pu pu merubah inovasi mampu merubah inovasi mampu merubah perilaku dan cara pandang perilaku dan cara pandang perilaku dan cara pandang sebagian besar sebagian masyarakat Desa ( sebagian kecil masyarakat Desa masyarakat Desa masyarakat terdidik dan ekonomi menengah desa)
inovasi kurang mampu merubah perilaku dan cara pandang masyarakat Desa
3.3. Dampak Inovasi terhadap masyarakat miskin
10
Inovasi yang dikembangkan berdampak secara langsung terhadap masyarakat miskin
Inovasi yang dikembangkan berdampak tidak secara langsung terhadap masyarakat miskin
Inovasi yang dikembangkan kurang berdampak terhadap masyarakat miskin
Inovasi yang dikembangkan tidak berdampak terhadap masyarakat masyarakat miskin
Ketersediaan Regulasi Desa Terkait Transparansi dan Pelayanan informasi Publik (Perdes/Perkades)
20
Hanya ada ada Perdes terkait dengan aspek Transparansi dan Pelayanan Publik
Hanya ada ada Perkades terkait dengan aspek Transparansi dan Pelayanan Publik
Tidak ada regulasi yang mengatur tentang transparansi dan pelayanan Publik
Penggunaan Website Desa,Sosial Media, papan informasi dan informasi lainnya
15
Ad an an ya Pe Per de des da dan Perkades terkait dengan aspek Transparansi dan Pelayanan Publik D es es a m em em il ik i s em em ua ua media informasi ( Website Desa,Sosial Media, Media, papan informasi dan informasi lainnya)
Desa memiliki sebagian besar media informasi ( Website Desa, Desa, papan informas dan atau informasi lainnyai )
Desa memiliki sebagian sebagian media informasi ( Sosial Media Media dan papan informasi dan atau informasi lainnya)
Desa hanya memiliki papan informasi
3.1 .Kelengk apan Data Informasi
15
Dat a informasi sangat Data informasi Cukup lengkap yang terdiri dari; dari; lengkap yang terdiri dari; dari; Informasi Pembangunan Informasi Pembangunan (Kegiatan Musyawarah Desa ( Kegiatan Desa Perencanaan Musyawarah Desa Pembangunan Desa dan Perencanaan Perencanaan Pembangunan dokumen hasil Desa dan dokumen hasil Perencanaan Desa ;RPJM Perencanaan Des a ;RPJM Desa ,RKPDesa dan Desa ,RKPDesa dan APBDesa ) , informasi informasi APBDesa APBDesa ) , informasi profil profil dan aset Desa dan Informasi Hasil Desa,Informasi Hasil pelaksanaan Pembangunan pelaksanaan Desa. Pembangunan Desa.
Data informasi Kurang lengkap yang terdiri dari; Informasi Pembangunan Pembangunan Desa ( dokumen hasil Perencanaan Desa ;RPJM Desa ,RKPDesa dan APBDesa ) , informasi profil Desa dan Informasi Hasil pelaksanaan Pembangunan Desa.
Data informasi sangat minim yang terdiri dari; Informasi Pembangunan Pembangunan Desa ( dokumen hasil Perencanaan Desa ;RPJM Desa ,RKPDesa dan APBDesa ) , informasi profil Desa atau Informasi Hasil pelaksanaan Pembangunan Desa.
3.2.Ak 3.2.Akura urasi si Data Data Inform Informasi asi
20
inform informasi asi sangat sangat akurat akurat,, semua informasi yang disajikan (100% ) sesuai dengan fakta
informasi kurang akurat, sebagian informasi informasi yang disajikan kurang sesuai dengan fakta
informasi Tidak akurat akurat, informasi yang disajikan ikan sebagian besar tidak sesuai dengan fakta
35
inovasi hanya hanya meningkatkan pendapatan beberapa keluarga (sebagian kecil) Masyarakat Desa
K ec i l
inovasi kurang mampu memberikan peningkatan pendapatan masyarakat Desa
. Kategori D: Desa Terbaik Kategori Pelayanan Pelayanan Informasi dan Transparansi Publik
1. Inisiatif Regulasi Desa yang mendukung transparansi dan pelayanan informasi Publik
2. Media Informasi
3. Kualitas Informasi
20
15
50 informasi cukup cukup akurat, semua informasi yang disajikan (100% ) sesuai dengan fakta namun ada satu atau dua informasi penulisannya ada kesalahan
.
INSTRUMEN PENILAIAN DESA TERBAIK TAHUN ANGGARAN 2018
K A TEGORI
INDIK ATOR
B OB OT
PA RA M ETER
Bobot sub Indikator
Sa n g at Ti n g g i 80
3.3. Kreatifitas dalam pengembangan Trasparansi dan Informasi Publik
.
15
m em em an anf aa aatkan kelembagaan dan nilainilai lokal yang dikemas dengan sentuhan tehnologi
Ti n g g i
Cu k u p
60
40
memanfaatkan kurang memanfaatkan kelembagaan dan nilai-nilai kelembagaan dan nilai-nilai lokal lokal tanpa dikemas dengan i sentuhan tehnologi
K ec i l 20
Tidak memanfaatkan kelembagaan dan nilai-nilai lokal i
