-1-
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
Jalan. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12420 PO BOX 1814 JKS Telepon : 021-7693260 s.d. 7693266 Faksimile 021 -7657062 Laman: www.pklk.kemdikbud.go.id Email:
[email protected]
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS NOMOR : 0430/D6.2/KU/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PENDIDIKAN INKLUSIF TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS,
Menimbang :
bahwa Direktur
untuk
melaksanakan
Jenderal
Pendidikan
ketentuan Dasar
Pasal
dan
20
Peraturan
Menengah
Nomor
30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pendidikan Inklusif; Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang
Nomor
20
Tahun
2003
tentang
Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
-2-
Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2005
Nomor
4496)
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13
Tahun
2015
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
48
Tahun
2005
tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8. Peraturan
Pemerintah
Pengelolaan
dan
Nomor
17
Penyelenggaraan
Tahun
2010
Pendidikan
tentang
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran sebagaimana
Negara telah
Republik diubah
Indonesia
dengan
Nomor
Peraturan
5105)
Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara
-3-
Pelaksanaan
Anggaran
dan
Pendapatan
Belanja
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 11. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481); 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 40 Tahun 2014 tentang kurikulum SMALB; 14. Peraturan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik
Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus; 16. Peraturan tentang
Menteri
Keuangan
Mekanisme
Nomor
Pelaksanaan
168/PMK.05/2015 Anggaran
Bantuan
Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan tentang
Republik
Indonesia
Mekanisme
Nomor
Pelaksanaan
168/PMK.05/2015
Anggaran
Bantuan
Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); 18. Peraturan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
-4-
19. Peraturan
Menteri
Indonesia
Nomor
Pendidikan 21
dan
Tahun
Kebudayaan
2016
tentang
Republik
Standar
Isi
Pendidikan Dasar dan Menengah; 20. Peraturan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 21. Peraturan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas
Peraturan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116); 23. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Pemerintah
di
Lingkungan
Direktorat
Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA KHUSUS
DIREKTORAT DAN
PEMBINAAN
LAYANAN
KHUSUS
PENDIDIKAN BANTUAN
PEMERINTAH PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 1 Penyaluran bantuan pemerintah Pendidikan Inklusif dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus ini.
-5-
Pasal 2 Peraturan
Kuasa
Pengguna
Anggaran
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di .................................................. Pada tanggal ..................................................
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
SRI RENANI PANTJASTUTI NIP 196007091985032001
-6-
LAMPIRAN PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS NOMOR: 0430/D6.2/KU/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PENDIDIKAN INKLUSIF TAHUN 2017
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga diperlukan
pembaruan
pendidikan
secara
berencana,
terarah,
dan
berkesinambungan. Dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan, perhatian kepada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK dan PLK), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah harus ditingkatkan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu
sesuai
dengan
minat
dan
bakat
yang
dimilikinya
tanpa
memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills ) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tersebut juga dinyatakan bahwa
layanan
pendidikan
dilakukan
melalui
tiga
jalur
yaitu:
(1)
-7-
Pendidikan Formal melalui sistem persekolahan dan perguruan tinggi, dan (2) Pendidikan Non Formal yang berbasis pada lembaga atau organisasi yang tumbuh di masyarakat, dan (3) Pendidikan Informal yang berbasis pada keluarga. Adanya tiga jalur pendidikan ini mengindikasikan bahwa akses dan pelayanan pendidikan tidak hanya bisa dilakukan melalui jalur formal yang merupakan jalur “utama” pelayanan pendidikan yang memiliki standar yang baku dalam pelayanan pendidikan. Sebab, tidak semua penduduk dapat mengakses dan memperoleh layanan program dan kegiatan pendidikan formal karena berbagai alasan, baik teknis maupun non teknis, antara lain: (1) geografis, (2) ekonomi, (3) budaya, (4) disabilitas, (5) tuntutan pekerjaan, (6) bencana, (7) konflik, dan (8) bias gender. Meskipun demikian, dalam rangka pemenuhan program wajib belajar 12 tahun
(tamat
SD,
SMP,
dan
SMA),
Pemerintah
sedapat
mungkin
memberikan layanan pendidikan formal dengan menambah sejumlah gedung/unit sekolah baru (USB) di wilayah Kabupaten/Kota yang belum memiliki SLB negeri maupun swasta, dan menyelenggarakan Sekolah Terbuka yang dapat menjangkau anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan. Sampai
saat
ini,
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
masih
menjadikan peningkatan angka partisipasi murni (APM), khususnya anak berkebutuhan khusus sebagai program prioritas. Berbagai upaya telah dilakukan dan salah satu program diantaranya adalah terobosan untuk memperluas kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk memperoleh
layanan
pendidikan
adalah
dengan
menyelenggarakan
pendidikan yang inklusif. Meskipun pendidikan inklusif ini sudah dirintis sejak tahun 2003, dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Masih banyak sekolah yang enggan melaksanakannya. Dalam rangka mendorong penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan SD, SMP dan SMA maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan dalam rangka mendukung dan memotivasi penyelenggaraan Provinsi/ Kabupaten/Kota Inklusif. Tujuan pemberian bantuan ini adalah untuk meningkatkan akses, mutu pelayanan pendidikan yang ideal bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan memberikan jaminan untuk memperoleh hak pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan layanan pendidikan pada semua anak (tanpa
-8-
maupun dengan kebutuhan khusus), menghargai perbedaan, berpartisipasi aktif,
menantang,
nyaman,
menyenangkan
dan
tidak
diskriminatif,
sehingga potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas sebagai bagian dari anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan
yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur
dan jenjang pendidikan secara inklusif dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
2008
tentang
Pendanaan
Pendidikan,
dana
pendidikan
dari
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus memandang perlu mengalokasikan sejumlah anggaran untuk memberikan
bantuan
pada
kabupaten/kota/provinsi
sebagai
daerah
penyelenggara pendidikan inklusif.
B. TUJUAN Tujuan pemberian bantuan ini adalah: 1. Meningkatkan
pemahaman
dan
kepedulian
pemerintah
Provinsi/Kab/Kota tentang Pendidikan Inklusi; 2. Mewujudkan pendidikan inklusi yang baik di wilayah provinsi dan kabupaten/kota; 3. Meningkatkan akses, mutu pelayanan program pendidikan inklusi yang ideal bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK); 4. Mendorong
Pemerintah
daerah
agar
memiliki
komitmen
mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan inklusi;
untuk
-9-
C. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Pendidikan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Pendidikan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 10 -
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 11. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481); 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 40 Tahun 2014 tentang kurikulum SMALB; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan
Anggaran
Bantuan
Pemerintah
Pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015
Nomor
1340)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
20
Tahun
2016
tentang
Pendidikan Dasar dan Menengah;
Standar
Kompetensi
Lulusan
- 11 -
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang
Pedoman
Umum
Penyaluran
Bantuan
Pemerintah
Di
Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116); 23. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; 24. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus tahun 2017.
D. PEMBERI BANTUAN PEMERINTAH Direktorat
Pembinaan
Pendidikan
Khusus
dan
Layanan
Khusus;
Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
E. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN 1. Diutamakan Kabupaten/Kota yang belum memiliki SLB 2. Memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Inklusi dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota; 3. Memiliki data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang membutuhkan layanan pendidikan. 4. Belum pernah mendapatkan bantuan Program Pendidikan Inklusi dari Direktorat Pembinaan PKLK;
- 12 -
5. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. 6. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
F. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH Bantuan diberikan dalam bentuk uang/dana dan diberikan secara utuh kepada penerima sesuai rencana anggaran biaya yang disepakati antara pemberi bantuan dan penerima bantuan.
G. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH Nilai bantuan Program Pendidikan Inklusif tahun anggaran 2017 untuk 60 Kab/Kota sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah). Nilai bantuan per Kab/Kota rata2 Rp 200.000.000,.(dua ratus juta rupiah).
- 13 -
BAB II ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB
A. ORGANISASI PELAKSANA 1. Direktorat Pembinaan PK dan LK; 2. Gubernur/Bupati/Walikota 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi 4. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif
B. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 1. Direktorat Pembinaan PK dan LK a. Menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis pemberian bantuan; b. Melaksanakan sosialisasi program pemberian bantuan kepada Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melakukan verifikasi/seleksi usulan untuk mendapatkan dana bantuan; d. Menetapkan penerima bantuan; e. Melaksanakan bimbingan teknis dan penandatanganan surat perjanjian pemberian bantuan dengan Kepala Sekolah; f. Menyalurkan dana bantuan melalui rekening sekolah; g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; h. Menerima laporan hasil pelaksanaan program kemandirian/ vokasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. 2. Bupati/Walikota a. Mengalokasikan
dana
pendukung
untuk
mengembangkan
pendidikan inklusif melalui APBD. b. Melaksanakan
koordinasi
dan
sinkronisasi
program
dengan
Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dalam pelaksanaan bantuan. c. Menyusun regulasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif
di
wilayahnya,
antara
lain
dengan
merancang
dan
menerbitkan Peraturan Bupati/ Peraturan Walikota. d. Mengkoordinasikan instansi terkait di wilayahnya. e. Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh penerima bantuan.
- 14 -
f.
Memantau dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayahnya.
3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota a. Memberikan dukungan data dalam rangka penyusunan grand design pendidikan inklusif. b. Membangun
komitmen
bersama
melalui
jaringan
kerjasama
(networking ). c. Publikasi (media cetak, media elektronik, dan web). d. Pembentukan, penataan dan penguatan pusat sumber bagi yang sudah memiliki SLB. e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. 4. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif a. Menyusun program kerja dalam kegiatan tahunan. b. Menyusun grand design penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayahnya. c. Membuka rekening pada bank pemerintah atas nama Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif, bukan atas nama perorangan/pribadi. d. Menandatangani Pejabat
Pembuat
surat
perjanjian
Komitmen
pemberian
(PPK)
di
bantuan
Direktorat
dengan
Pembinaan
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. e. Membuat RAB penggunaan dana bantuan; f.
Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak di atas materai Rp. 6.000,-
g. Membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan bantuan pendidikan inklusif. h. Membuat laporan penerimaan dana yang ditujukan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, apabila dana sudah masuk ke rekening Pokja. i.
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan permohonan bantuan yang telah
disepakati
sesuai
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku. j.
Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban
bantuan
kepada
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
Direktorat
Pembinaan
- 15 -
BAB III TATA KELOLA PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN
A. MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN 1. Penetapan petunjuk teknis pemberian bantuan; 2. Direktorat Pembinaan PK dan LK memberikan informasi melalui Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota
tentang
rencana
pemberian
bantuan; 3. Dinas
Pendidikan
Provinsi/Kab/Kota
mensosialisasikan
adanya
bantuan kepada Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif; 4. Dinas
Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota
mengusulkan
calon
penerima bantuan; 5. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif menyusun dan mengajukan proposal yang
disetujui/disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/
Kabupaten/Kota; 6. Direktorat PK dan LK menerima proposal pengajuan dari Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif; 7. Direktorat PK dan LK melakukan verifikasi/seleksi Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif calon penerima bantuan; 8. Direktorat Pembinaan PK dan LK menetapkan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif penerima bantuan; 9. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif melengkapi persyaratan dan Rencana Penggunaan Dana/RAB; 10. Melaksanakan
bimbingan
teknis
dan
penandatanganan
surat
perjanjian; 11. Penyaluran dana bantuan; 12. Pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana penggunaan dana; 13. Kelompok
Kerja
Pendidikan
Inklusif
pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.
mengirim
laporan
- 16 -
Alur Pemberian Bantuan
Pokja Inklusi
Penerimaan Informasi Program
Dinas Pendidikan
Direktorat PK dan LK
Provinsi/Kab/Kota
Dikdasmen Kemendikbud
Penerimaan
Penetapan PetunjukTeknis
Informasi Sosialisasi
Rekomendasi Menyusun
Penerimaan Proposal/Usulan
Proposal
Verifikasi/Seleksi Penerimaan Informasi Penerimaan Informasi Bimtek dan penandatanagnan Mou
Bimtek
Hasil Verifikasi/Seleksi
Penetapan Penerima
Penerimaan
Bimtek dan MOU
Dana
Pelaksanaan Kegiatan
Penyaluran Bantuan
Penerimaan Laporan
Laporan
Penerimaan laporan
- 17 -
B. BIMBINGAN TEKNIS PENYALURAN BANTUAN Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan mengikuti bimbingan teknis dari Direktorat Pembinaan PK dan LK. Kegiatan pokok bimbingan teknis meliputi: 1. Penjelasan
tentang
petunjuk
teknis
bantuan
program
pendidikan
inklusif; 2. Penjelasan tentang penyusunan rencana penggunaan dana dan rencana anggaran biaya; 3. Penjelasan
tentang
penyusunan
laporan
pelaksanaan
dan
pertanggungjawaban keuangan; 4. Penandatanganan
surat
perjanjian
bantuan
program
keterampilan
antara pihak penerima bantuan dengan Direktorat Pembinaan PK dan LK.
C. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH Dana bantuan disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke rekening Kelompok
Kerja
Pendidikan
Inklusif
(bukan
atas
nama
pribadi/
perorangan) melalui Bank.
D. PENYALURAN BANTUAN 1.
Dana bantuan pemerintah pendidikan inklusif disalurkan sekaligus pada tahun anggaran berjalan melalui rekening kelompok kerja tanpa potongan pajak dari Kas Umum Negara.
2.
Penyaluran dana bantuan pendidikan inklusif dilakukan setelah penandatanganan surat perjanjian penyaluran antara pihak Direktorat Pembinaan PK dan LK dengan Pokja Pendidikan Inklusif
E. RENCANA KEGIATAN No.
Kegiatan
Waktu
1.
Sosialisasi program
Maret
2.
Penerimaan proposal dan usulan
3.
Verifikasi data
April
4.
Penyusunan daftar calon penerima
Mei
5.
Penetapan penerima bantuan
Mei
Maret-April
- 18 -
No.
Kegiatan
Waktu Mei-Juni
6.
Penandatanganan surat perjanjian
7.
Penyaluran dana
Juni
8.
Laporan penerimaan dana
Juni
9.
Pelaksanaan kegiatan
10. Laporan akhir
Juli-Oktober
November
- 19 -
BAB IV PEMBELANJAAN, PERPAJAKAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN
A. PEMBELANJAAN/PENGGUNAAN DANA Dana bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif
digunakan
pemanfaatannya
selama
untuk
satu
tahun
membangun
anggaran
2017.
komitmen
Adapun
penyelenggaraan
pendidikan inklusif meliputi: 1. Sosialisasi tentang pendidikan inklusif kepada stakeholder; 2. Kegiatan penyusunan regulasi tentang pendidikan inklusif; 3. Sosialisasi regulasi tentang pendidikan inklusif; 4. Diskusi kelompok terpumpun dalam menyusun rencana program (grand design) pendidikan inklusif;
B. PERPAJAKAN Penerima
bantuan
diwajibkan
mentaati
ketentuan
perpajakan
yang
berlaku. Pajak yang dipungut dari wajib pajak, harus disetorkan ke Kas Negara
melalui
Kantor
Pajak
Setempat.
Pembayaran
perpajakan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Penerima bantuan diwajibkan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
C. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA 1. Pembelanjaan dana bantuan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan; 2. Setiap pembelanjaan bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi dan keuangan; 3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya yang dibayarkan dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. Bendahara pokja adalah bendahara Negara oleh sebab itu mempunyai kewajiban
untuk
memungut
dan
menyetorkan
pajak-pajak
atas
pembelian/ pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyetor ke Kas Negara;
- 20 -
5. Pembelanjaan
dana
bantuan
yang
diterima
harus
selesai
dipertanggungjawabkan maksimal bulan November 2017; 6. Menyampaikan
laporan
pelaksanaan
dan
pertanggungjawaban
penggunaan dana bantuan kepada Direktorat Pembinaan PK dan LK diketahui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota; 7. Penerima bantuan harus menyimpan dan mengadministrasikan semua bukti-bukti pembayaran/pembelanjaan berupa kwitansi/SPK/kontrak dan bukti pemotongan dan pembayaran pajak; 8. Apabila penerima bantuan tidak melaksanakan pembelanjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan petunjuk teknis maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
D. PELAPORAN Laporan
terdiri
atas
laporan
penerimaan
dana
bantuan
laporan
pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan. 1. Laporan penerimaan dana disampaikan 7 hari setelah dana bantuan diterima oleh sekolah. Format laporan terlampir. 2. Laporan pelaksanaan kegiatan program kemandirian/vokasi pendidikan khusus dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan
pelaksanaan
dan
pertanggungjawaban
pengguna
dana
bantuan harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses kegiatan dari awal pelaksanaan sampai berakhirnya kegiatan program kemandirian/vokasi. Format laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana terlampir. b. Tata
cara
pelaporan
pelaksanaan
dan
pertanggungjawaban
keuangan dan pembukuan pembelanjaan bantuan: 1. Laporan pertanggungjawaban disusun oleh penerima bantuan dan disetujui Dinas Pendidikan Provinsi. 2. Laporan disusun oleh penerima bantuan Pendidikan Inklusif dalam hal ini Pokja Pendidikan Inklusif. 3. Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi. 4. Laporan
akhir
penggunaan
dana
bantuan
harus
dikirim
selambat-lambatnya awal bulan November 2017. 5. Laporan asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk penerima bantuan, 1 (satu) copy untuk Dinas Pendidikan dan
- 21 -
Kebudayaan provinsi, dan 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan PK dan LK disampaikan dengan alamat: Direktorat
Pembinaan
Pendidikan
Khusus
dan
Layanan
Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan u.p Subdit Kurikulum Komplek Kemdikbud Cipete Gedung B, Lt. 3 Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan Telp 021-75906872 Email :
[email protected]
- 22 -
BAB V PENGAWASAN DAN SANKSI
A. PENGAWASAN Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi
atau
menghindari
masalah
yang
berhubungan
dengan
penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan peningkatan mutu pembelajaran
meliputi
pengawasan
melekat
(waskat),
pengawasan
fungsional dan pengawasan masyarakat. 1. Pengawasan Melekat Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya. 2. Pengawasan Fungsional Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan bantuan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kemdikbud. 3. Pengawasan Masyarakat Dalam rangka transparansi pelaksanaan bantuan, program ini juga dapat
diawasi
oleh
unsur
masyarakat
dan
unit-unit
pengaduan
masyarakat. Lembaga tersebut melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan bantuan, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
B. SANKSI Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau Pokja akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain: 1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undangundang yang berlaku. 2. Penerapan
tuntutan
perbendaharaan
dan
ganti
rugi,
yaitu
pengembalian dana bantuan ke Direktorat Pembinaan PK dan LK yang
- 23 -
terbukti disalahgunakan kepada pihak yang berhak atau satuan pendidikan. 3. Penerapan proses hukum, jika terindikasi atau terbukti melakukan penyimpangan dana bantuan.
- 24 -
BAB VI PENUTUP
Petunjuk pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi penerima bantuan pemerintah
pendidikan
inklusif
serta
pihak-pihak
yang
terlibat
dalam
pelaksanaan bantuan ini, dengan harapan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program bantuan.
Kami menyadari petunjuk pelaksanaan ini masih jauh dari sempurna. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pemberian Dana Bantuan.
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS,
SRI RENANI PANTJASTUTI NIP 196007091985032001
- 25 -
FORMAT LAPORAN PENERIMAAN BANTUAN
KOP POKJA INKLUSI LAPORAN PENERIMAAN BANTUAN
Kepada Yth. Direktur Pembinaaan PK dan LK Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Jalan RS. Fatmawati, Komplek Kemdikbud, Cipete – Jakarta Selatan 12420 Email :
[email protected]
Dengan ini kami laporkan bahwa kami sudah menerima dana bantuan program Pendidikan Inklusi sejumlah ...............................
bulan
Rp ..............................
...................
tahun
2017
tanggal terbilang:
...................................... sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan No. .......................... tanggal ................... bulan........... tahun 2017. Demikian laporan kami sampaikan untuk dapat diketahui.
Ketua Pokja ......... Cap Pokja Inklusif
Nama ........................
- 26 -
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KOP POKJA INKLUSI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN Yang bertanda tangan di bawah ini: 1 Nama Lembaga : ……………………………………………………… 2 Nama Pimpinan Lembaga : ……………………………………………………… 3 Alamat Lembaga : ……………………………………………………… 4 Nama Bantuan : Bantuan……………….………………………….
berdasarkan Surat Keputusan Nomor …………………………… dan Perjanjian Kerja Sama Nomor …………………………… telah menerima Bantuan ………………………… dengan nilai nominal sebesar Rp…………………………… (……………………………) Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut: 1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp………… (………) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp………… (………) c. Jumlah total sisa dana : Rp………… (………) 2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan ……………………………berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas. Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: 1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan ……………………………sebesar Rp…………………………… (…………………) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp……………………………(……………………………) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir* 3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan ……………………………mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan……………………………ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab .............................................. Ketua Pokja ........................... Materai R 6.000
.............................................. NIP
- 27 -
FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BERITA TERIMA KOPACARA POKJASERAH INKLUSI NOMOR …………………………… Pada hari ini …………………………… tanggal …………………………… bulan …………………………… tahun …………………………… yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : …………………………… Jabatan : …………………………… Alamat : …………………………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 2. Nama : Paidi, S.Pd., M.Pd. ........................ Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Subdit …………………… Kurikulum Direktorat Pembinaan PK ………................ dan LK Ditjen Dikdasmen. Alamat : Komplek Kemdikbud, Jalan RS. …………………… Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Program Pendidikan Inklusi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor …………………… dan Perjanjian Kerja Sama nomor …………………… 2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp………… (………) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp………… (………) c. Jumlah total sisa dana : Rp………… (………) 3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pendidikan Inklusi sebesar Rp…………………………… (……………………………) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan nilai …………………………… 5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar …………………………… sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir* Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU ………………………………..
PIHAK KEDUA PPK SATKER ………………………….
……………………………….. ………………………………..
……………………………….. NIP ……………………………
- 28 -
FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KOP POKJA INKLUSI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. 2. 3.
Nama Kepala Sekolah Jabatan Alamat
:………………………. :………………………. :……………………….
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan program pendidikan inklusif Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana bantuan program pendidikan inklusif tersebut diatas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan program pendidikan inklusif disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.
............................................................... Ketua Pokja ................................... Materai Rp.6000
Stempel Pokja Inklusi
......................................................
- 29 -
FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI Sampul Depan
Lembar Persetujuan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Hasil yang Diharapkan
BAB II PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI A. Persiapan B. Pelaksanaan C. Penggunaan Dana
BAB III PENUTUP
LAMPIRAN 1. LAPORAN PENERIMAAN DANA BANTUAN; 2. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN; 3. BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN; 4. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK; 5. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN POKJA 6. DOKUMENTASI.
