08/08/2014
LATAR BELAKANG • Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rinta ntah h Nomo Nomorr 71 Tah Tahun un 2010 2010 ten tenta tang ng Standar Standar Akuntansi Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan ditera kan alin lambat lambat 2015
SUBSTANSI
• Pera Peratu tura ran n Mente Menteri ri Keuan Keuanga gan n Repu Republi blik k Indon Indonesi esia a Nomor Nomor : 238/PMK 238/PMK.05 .05/201 /2011 1 Tentang entang Pedoman Pedoman Umum Umum Sistem Akuntansi Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan • Perat eratur uran an Ment Menter erii Dalam alam Ne eri eri Nomo Nomorr 64 tahu tahun n 2013 2013 Tentang entang Pedoman Pedoman Penera Penerapan pan Standar Standar Akunta Akuntansi nsi Pemerintahan Pemerintahan Berbasis Berbasis Akrual pada Pemerintah Pemerintah Daerah
SIMDA Keuangan versi 2.7 DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
2
SOLUSI KEBUTUHAN
KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH
ANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN
Penganggaran Penganggaran dan Penatausah Penatausahaan aan masih berpedoma berpedoman n
Men
Pengan Pengangga ggaran ran,, khusus khusus rekeni rekening ng belanja modal diselaraskan dengan dengan Permen Permendag dagri ri 17 level level 4
Sistem Akuntansi Akuntansi dan Pelaporan berpedoman berpedoman pada PP 71/2010, 238/PMK.05/2011 dan Permendagri 64/2013 – sistem akuntansi basis basis – sistem akuntansi basis basis
kas
AKUNTANSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN
LRA , LPSAL, LPSAL, LAK LO , NERACA NERACA , LP EKUITAS EKUITAS
akrual
• BAS PUSAP PUSAP atau atau Perm Permen enda dagr grii Nomo Nomorr 64 Tahun ahun20 2013 13 •
unak unakanko ankode de reke rekeni nin n Perm Permen enda da ri13/59 ri13/59/2 /21 1
Penyediaan informasi mengenai aset tetap, persediaan dan utang-piutang utang-piutang bagi akuntansi akuntansi
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
e ap aporan euangan se secara a rua
, ermen agr
• Pelaporan keuangan berdasarkan Permendagri 13 masih dapat dihasilkan dihasilkan..
3
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
4
08/08/2014
SIMDA KEUANGAN Versi 2.7
Desain Database & Aplikasi SIMDA Menggunakan dua kode rekening
DOKUMEN TRANSAKSI NON KAS
• o e re ening permen agri 13, 59 an 21 untu penganggaran • kode rekening permendagri 64 yang disempurnakan, untuk pelaporan
DKUMEN TRANSAKSI KASO
sebagai
dasar penyusunan laporan keuangan.
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
NERACA LO
MAPPING DAN REKLASIFIKASI
Kode rekening anggaran permendagri 13, 59 dan 21 dilakukan konversi ke kode rekening permendagri 64 yang disempurnakan
Jurnal pembukuan diposting ke buku besar
SISTEM AKUNTANSI BASIS AKRUAL ermen agr +
5
SISTEM AKUNTANSI BASIS KAS (BAS Permedagri 13)
NERACA LRA
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
6
3 KONDISI
SETTING JURNAL AKRUAL
PENGAKUAN PENDAPATAN
MANUAL – Pada saat pengeluaran dan penerimaan kas berdasarkan dokumen penatausahaan, jurnal pengakuan hanya di akun LRA, tidak ada jurnal pengakuan untuk akun LO
1. Pendapatan‐LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas 2. 3.
Pendapatan‐LO diakui sebelum penerimaan kas Pendapatan‐LO diakui setelah penerimaan kas
BERSAMAAN / OTOMATIS – Pada saat pengeluaran dan penerimaan kas berdasarkan dokumen penatausahaan, jurnal pengakuan di akun LRA dan akun LO
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
7
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
8
08/08/2014
Alasan Pendapatan LO diakui Bersamaan dg Pendapatan LRA
PENDAPATAN ‐LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS
Penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas maka Pendapatan‐LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan
• tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
• ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi •
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
9
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
Pengakuan Pendapatan LO – Bersamaan Penerimaan Kas
SETTING PENGAKUAN ‘BERSAMAAN’
1
Penetapan serta Pembayaran / Kas diterima Bendahara Penerimaan
Apabila dipilih setting ‘BERSAMAAN’ maka Aplikasi menghasilkan jurnal Pendapatan‐LO dan jurnal Pendapatan‐LRA
10
Mekanisme melalui Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan(Debet) Pendapatan ‐LO (Kredit)
S
Perubahan SAL (Debet)
K
Pendapatan ‐LRA (Kredit)
P D
2a Penyetoran kas oleh Bend Penerimaanke Kas Daerah
R/K PPKD (Debet) Kas di Bendahara Penerima ‐an (Kredit)
PP 2b Penyetoran kas oleh Bend KD
Penerimaan ke Kas Daerah
Kas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)
Contoh: Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, BPHTB, Pendapatan Retribusi
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
12
08/08/2014
Pengakuan Pendapatan LO – Bersamaan Penerimaan Kas
1a
Penetapan serta Pembayaran / as angsung e as aera
Mekanisme langsung ke Kasda
Pengakuan Pendapatan LO – Bersamaan Penerimaan Kas
R/K PPKD (Debet) en apa an‐
1 re
P
K D
PP KD
1b
Penetapan serta Pembayaran / Kas langsung ke Kas Daerah
Pendapatan‐LO (Kredit)
P
Perubahan SAL (Debet) Pendapatan‐LRA (Kredit)
D
Penetapan serta Pembayaran Kas di Kas Daerah (Debet) / Kas diterima Kas Daerah
P
K
Perubahan SAL (Debet) Pendapatan ‐LRA (Kredit)
Kas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit) Contoh: Pendapatan DBH Pajak/ DBH SDA, Pendapatan Dana Darurat, Pendapatan Bunga Jasa Giro/Deposito/Pinjaman
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
SETTING PENGAKUAN ‘TIDAK BERSAMAAN’ Apabila dipilih setting ‘MANUAL’, maka Aplikasi hanya menghasilkan jurnal Pendapatan ‐LRA. Jurnal Pendapatan ‐LO diinput secara manual melalui jurnal akrual Pilihan kondisi pengakuan :
13
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
14
PENDAPATAN ‐LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS
Penetapan hak pendapatan dilakukan Sebelum diterimanya kas maka Pendapatan‐LO diakui pada saat terbitnya dokumen penetapan
1. Pengakuan Pendapatan ‐LO sebelum Penerimaan Kas 2. Pengakuan Pendapatan ‐LO setelah Penerimaan Kas
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
16
08/08/2014
3 KONDISI
SETTING PENGAKUAN ‘BERSAMAAN’
PENGAKUAN BEBAN 1.
Apabila dipilih setting ‘BERSAMAAN’ maka Aplikasi menghasilkan jurnal Belanja
Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas 2.
Beban diakui sebelum pengeluaran kas 3.
dan jurnal Beban
Beban diakui setelah pengeluaran kas
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
Pengakuan Beban – Bersamaan Pengeluaran Kas
ALASAN PENGAKUAN BEBAN BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS
proses transaksi pengeluaran daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah
1
S K
Anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan 1 tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi
Ketentuan bahwapemda dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya (tidak boleh punya utang)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
2
Penerbitan SP2D‐GU
Beban …..(Debet) Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit) Belanja (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
P D
Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (kredit)
PP
Kas dikeluarkan Bendahara Penerimaan(SPJ Bendahara)
Mekanisme UP-GU
KD
2a
Penerbitan SP2D‐GU
R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
08/08/2014
Pengakuan Beban – Bersamaan Pengeluaran Kas
Pengakuan Beban – Bersamaan Pengeluaran Kas
Mekanisme LS
1
Kas dikeluarkan Bendaha‐ra Pengeluaran ke PPTK
1a S
Penetapan dan Pengakuan saat Penerbitan SP2D‐LS oleh BUD
2
Beban …… (Debet) R/K PPKD (Kredit)
K P
Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
D
K P
3
Panjar Kegiatan (Debet) Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit)
Pertanggungjawaban PPTKke
Uang Muka (Debet)
Bendahara Pengeluaran,
Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet)
pengembalian sisa panjar
S
Mekanisme melalui PPTK
Pertanggungjawaban bukti ‐bukti pengeluaran (peyusunanSPJ)
Panjar Kegiatan (Kredit)
Beban .....(Debet) Uang muka (Kredit)
D PP 1b
Penerbitan SP2D‐LS oleh BUD
RK SKPD as
4a
as aera
Penerbitan SP2D GU oleh BUD
Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
PP KD
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
Pengakuan Beban – Bersamaan Pengeluaran Kas
Mekanisme LS PPKD
4b
Pe ne rbita n SP 2D ole h B UD
R /K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
SETTING PENGAKUAN ‘MANUAL’
PPKD 1
Penetapan dan Pengakuan saat Penerbitan SP2D‐LS oleh BUD
Beban …… (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit) Belanja ……….. (Debet)
Apabila dipilih setting ‘MANUAL’ maka Aplikasi hanya menghasilkan jurnal Belanja. Jurnal Beban diinput secara manual melalui menu jurnal akrual
Perubahan SAL (Kredit)
Pilihan kondisi pengakuan : Contoh: Beban Bantuan Sosial, Bantuan Hibah, Subsidi, Beban Bagi Hasil Pajak Provinsi, Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi, Beban Bunga Utang
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
1. Pengakuan Beban sebelum pengeluaran kas 2. Pengakuan Beban setelah pengeluaran kas
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
08/08/2014
PENGAKUAN BEBAN SETELAH PENGELUARAN KAS
PENGAKUAN BEBAN SEBELUM PENGELUARAN KAS
Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu dimana pengeluaran kas daerah mendahului penetapan kewajiban daerah
Penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka beban diakui pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban, ,
dimanfaatkan.
meskipun kas belum dikeluarkan
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
25
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
Penyesuaian Akhir Tahun
Jurnal Penyesuaian 1
Pengakuan persediaan (Metode Persediaan (Debet) Periodik)
Penyesuaian akhir tahun dilakukan terhadap Akun
2
Piutang Jangka Panjang 3
• Persediaan • Beban Penyusutan Aset Tetap • • Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
Pengakuan Bagian Lancar
Tagihan/Piutang Jangka Panjang (Kredit)
Pengakuan Bagian Lancar Utang Utang Jangka Panjang (Debet) Jangka Panjang
4
Beban Persediaan(Kredit) Bagian Lancar Tagihan/Piutang Jangka Panjang (Debet)
Pe ny us utan A set Teta p
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (Kredit) B eba nPenyusutan Aset Tetap (Debet) AkumulasiPenyusutan (Kredit)
5
PenyisihanPiutang
Beban Penyisihan Piutang (Debet) Penyisihan Piutang (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
08/08/2014
JURNAL Koreksi / Penyesuaian
Koreksi dan Penyesuaian
Pendapatan
Pendapatan
Terhadap penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan LO periode sebelumnya ore s pener maan as an
Terhadap penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan LO periode sebelumnya
2
Koreksi penerimaan kas belum
Pendapatan ‐LO
merupakanhak
contoh : Penyesuaian ke Pendapatan diterima dimuka
Pendapatan yang sudah menjadi hak
Kas di bendahara Penerimaan
Penerimaan kas yang belum merupakan hak contoh : Penyesuaian ke Pendapatan diterima dimuka
Penerimaan kas yang belum merupakan hak
en apatan‐
Pendapatan ‐LO
Pendapatan diterima dimuka
Pendapatan yang sudah menjadi hak 3
Koreksi penerimaan kas belum
Kas / Pendapatan diterima dimuka
merupakanhak
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
Pendapatan ‐LO
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
Jurnal Koreksi / Penyesuaian Beban
Koreksi dan Penyesuaian Beban
• Terhadap pengeluaran kas yang telah diakui sebagai Beban periode sebelumnya ore s penge uaran as an
sebagai Beban periode sebelumnya
• Pengeluaran kas yang belum merupakan
2
Koreksi pengeluaran kas belum
Beban dibayar dimuka
merupakankewajiban
Beban ....
• Beban yang sudah menjadi Kewajiban 3
Koreksi Bebanyang sudah menjadi kewajiban
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
en a ara penge uaran Beban .....
• Pengeluaran kas yang belum merupakan kewajiban
kewajiban
• Beban yang sudah menjadi Kewajiban
as
Beban
• Terhadap pengeluaran kas yang telah diakui
Beban .... Kas / Beban dibayar dimuka
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
08/08/2014
SKEMA PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LKPD EP PEMDA AKUNTANSI KONSOLIDASI PENGGABUNGAN PD PPKD
LAP KEU BLUD EA BLUD
LAP KEU SKPD EA SKPD
LAP KEU SKPD EA SKPD
LAP KEU SKPD EA SKPD
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
