TUGAS OTOMASI KELISTRIKAN INDUSTRI TRANSMISI P2B”
“
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Otomasi Kelistrikan Industri
Disusun oleh: Sintia Dewi NIM. 1531120114 Kelas: D3-3$E
PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO POLITEKNIK NEGERI MALANG 2017
KATA PENGANTAR Puji dan syukur saya ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, hidayah, sertainayah-nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Mata Kuliah Otomasi Kelistrikan Industri untuk menyusun makalah ”Transmisi” ini dengan baik.
Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan untuk junjungan kita nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Makalah mata kuliah Otomasi ini saya susun untuk memenuhi tugas semester ganjil. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terimakasih kepada : 1. Dosen pembimbing mata kuliah Otomasi Kendali Industri. 2. Teman-teman yang selalu memberikan dorongan setiap kali melakukan praktikum. 3. Orang tua saya yang selalu memberikan dukungan baik secara materi maupun nonmateri. 4. Serta semua pihak yang turut membantu melancarkan dalam pelaksanaan tugas sa ya ini
Apabila dalam penyusunan tugas ini terdapat kesalahan kata-kata kami mohon maaf yang setulus-tulusnya karena terbatasnya pengetahuan dan waktu dalam penyusunan laporan ini. Kritik dan salam juga sangat saya harapkan dari Pembina demi tercapainya laporan yang baik. Akhir kata terimakasih.
Malang, 10 Oktober 2017
Penyusun
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk no. 3 terbanyak di dunia dengan kebutuhan energi listrik yang besar di masa yang akan datang. Karena dimasa yang akan datang jumlah penduduk (data dari dari BPS) semakin meningkat maka kebutuhan kebutuhan energi listrik juga akan meningkat, maka pemerintahan di era Presiden Joko Widodo merencanakan penyediaan energi listrik sebesar 35000 MW melalui pembangunan pembangunan pembangkit di masing-masing daerah yang harus selesai di tahun 2019 nantinya. Dari 35000 MW saat ini yang terealisasi hanya sekitar 1% (tahun 2016 Bulan Oktober). Pada tahun 2016 elektrifikasi PLN sebesar 84%, dimana negara tetangga kita Singapura sudah 100% elektrifikasinya. Untuk pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia diperlukan ketersediaan penyaluran dan pengaturan energi listrik di Indonesia melalui jaringan Transmisi milik PT. PLN Persero. Sistem transmisi merupakan salah satu bagian dari bisnis jual beli tenaga listrik yang selama ini dilakukan PT. PLN ( Persero ). Sistem ini berfungsi mentransmisikan energi listrik yang dibangkitkan oleh sisi Pembangkitan ( power plant ) ) menuju sisi Distribusi. Dalam hal ini, sisi transmisi juga tidak sembarangan menyalurkan tenaga listrik langsung terhadap beban. Karena dalam hal ini, sisi transmisi juga harus berkoordinasi dengan sisi Pembangkitan ( power plant ) dan ) dan Distribusi. Isi dari materi ini membahas proses transfer energi listrik khususnya pada bagian transmisi. Pada proses ini pihak yang berwenang dan bertanggung jawab adalah PT. PLN P2B (Pusat Pengatur Beban Jawa Bali ), TJBTB (Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali) dan UIP VII (pembangunan jaringan transmisi). Mulai dari gambaran umum perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, layout pekerjaan, proses bisnis dan lain-lain. Pentingnya PT. PLN Persero bagian P2B khusunya APB Jatim yaitu pertama, dilihat dari keandalan tugas mengatur beban ketersediaan energi listrik dari pembangkit untuk masyarakat. Dimana pentingnya penyediaan, pengaturan dan penyaluran energi yang berhubungan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga akan membantu pemerintah dan memajukan Indonesia melalui mel alui sektor pendidikan (sekolah, (s ekolah, universitas dll), kesehatan (puskesmas, rumah sakit dll), dan ekonomi (industri, supermarket, toko dll). APB
Jatim memiliki peran penting terhadap kelangsungan hidup lembaga-lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan yang ada di Jawa Timur. Sebagai contoh pentingnya pengaturan energi listrik terhadap lembaga BRI(Bank Rakyat Indonesia), jika pengaturan energi tidak tercapai maka pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia akan terganggu beberapa saat dan akan mempengaruhi kelangsungan masyarakat terhadap keuangannya. Kedua yaitu dilihat dari tugas yang lain melakukan transaksi energi listrik di pembangkitan. Disini pentingnya organisasi ini sebagai pengabdian dan membantu masyarakat dalam menyejahterakan masyarakat melalui kebutuhan energi listrik masyarakat. Dimana setiap listrik yang mengalir ke masyarakat akan bermanfaat dan menimbulkan kebahagiaan bagi masyarakat, dari pendapat ini kebanggaan akan manfaatnya organisasi ini dan mendapatkan pahala dari setiap listrik yang mengalir. Ketiga yaitu penggunaan teknologi SCADA dan koordinasi dengan struktur organisasi yang lain. Teknologi SCADA merupakan teknologi yang sangat membantu dalam melakukan pekerjaan transmisi. Dengan teknologi rekayasa ini memudahkan pekerjaan manusia dan secara realtime mendapatkan data yang diinginkan. SCADA juga digunakan untuk sarana komunikasi antarstruktur organisasi transmisi sehingga dengan koordinasi antarstruktur organisasi dapat menambah teman dan relasi sehingga apabila ada permasalahan dapat melakukan kontak dengan orang yang tepat. 1.2
Tujuan
1.2.1 Tujuan Umum a. Memperoleh Link & Match antara Politeknik dengan dunia usaha/ Industri. b. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. 1.2.2 Tujuan Khusus a. Mendapatkan
pengetahuan
tentang
penerapan
konsep-konsep
dasar
dari
perkuliahan dengan keadaan real di lapangan. b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja dengan segala problematikanya.
BAB II PEMBAHASAN 1.
Sejarah Kelistrikan
Secara umum sejarah kelistrikan di Indonesia di mulai pada tahun 1897 ketika berdiri perusahaan listrik pertama yang bernama Nederlandche Indische Electriciteit Maatschappij [NIEM] di Batavia dengan kantor pusatnya di Gambir. Sedangkan sejarah kelistrikan di Surabaya bermula ketika perusahaan gas NIGM pada tanggal 26 April 1909 mendirikan perusahaan listrik yang bernama Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij [ANIEM]. ANIEM adalah salah satu perusahaan swasta yang di beri hak untuk membangun dan mengelola sistem kelistrikan di Indonesia pada waktu itu. Beberapa perusahaan sejenis misalnya Bandoenghsche Electriciteit Maatschappij [BEM], yang mengelola tenaga listrik di Kota Bandung dan memiliki pusat listrik tenaga air di Sungai Cikapundung dan di beri nama Waterkrachtwerk Pakar aan de Tjikapoendoengnabij Dago. BEM berdiri pada tahun 1913 tetapi pada tahun 1922 pengelolaan listrik di Kota Bandung dan sekitarnya di ambil alih oleh Gemeenschappelijk Electrisch Bedrif Bandoeng en Omstreken [GEBEO]. ANIEM merupakan perusahaan yang berada di bawah NV Handelsvennootschap yang sebelumnya bernama Maintz & Co. Perusahaan ini berkedudukan di Amsterdam dan masuk pertama kali ke Kota Surabaya pada akhir abad ke-19 dengan mendirikan perusahaan gas yang bernama Nederlandsche Indische Gas Maatschappij [NIGM]. Pada tahun 1909, perusahaan ini diberi hak untuk membangun beberapa pembangkit tenaga listrik berikut sistem distribusinya ke kota-kota besar di Jawa. Dalam waktu yang tidak berapa lama, ANIEM berkembang menjadi perusahaan listrik swasta terbesar di Indonesia dan menguasai sekitar 40% dari kebutuhan listrik di dalam negeri. ANIEM juga melakukan percepatan ekspansi seiring dengan permintaan listrik yang tinggi. Pada 26 Agustus 1921 perusahaan ini mendapat konsesi di Banjarmasin yang kontraknya berlaku hingga 31 Desember 1960. Pada tahun 1937 pangelolaan listrik di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan diserahkan kepada ANIEM. Sebagai perusahaan yang menguasal hampir 40% kelistrikan di Indonesia, ANIEM memiliki kinerja yang cukup baik dalam melayani kebutuhan listrik. Sebagaimana telah disebutkan di atas, ANIEM memiliki wilayah pemasaran di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan. Untuk melayani wilayah pemasaran yang luas ini, ANIEM menerapkan kebijakan desentralisasi produksi dan pemasaran dengan cara membentuk anak perusahaan. Dengan demikian maka listrik diproduksi secara sendiri-sendiri di berbagai wilayah oleh perusahaan yang secara langsung menangani proses produksi tersebut. Dengan demikian kinerja perusahaan menjadi amat efektif, terutama dari segi produksi dan pemasaran.
Beberapa perusahaan yang merupakan bagian dari ANIEM [NV. Maintz & Co] antara lain : NV ANIEM di Surabaya dengan perusahaan-perusahaan di Banjarmasin, Pontianak, Singkawang, Banyumas dan Magelang. NV Oost Java Electriciteits Maatschappij [OJEM] di Surabaya dengan perusahaanPerusahaannya di Lumajang, Tuban dan Situbondo. NV Solosche Electriciteits Maatschappij [SEM] di Surabaya dengan perusahaan perusahaannya di Solo, Klaten, Sragen, Jogjakarta, Kudus dan Semarang. NV Electriciteits Maatschappij Banjoemas [EMB] di Surabaya dengan perusahaan perusahaannya di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Sokaraja, Cilacap, Gombong, Kebumen, Wonosobo, Maos, Kroya , Sumpyuh dan Banjarnegara. NV Electriciteits Maatschappij Rembang [EMR] di Surabaya dengan perusahaan perusahaannya di Blora, Cepu, Rembang, Lasem dan Bojonegoro. NV Electriciteits Maatschappij Sumatera [EMS] di Surabaya dengan perusahaan perusahaannya di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang dan Sibolga. NV Electriciteits Maatschappij Bali & Lombok [EBALOM] di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Singaraja, Denpasar, Gianyar, Tabanan, Klungkung, Ampenan, Gorontalo, Ternate, Seandainya sejarah bisa berandai-andai, tentu bangsa Indonesia akan dilayani oleh sistem kelistrikan yang amat efektif dari sebuah sistem usaha peninggalan kolonial Belanda. Sayang, kinerja yang amat baik dari ANIEM harus terputus karena pendudukan tentara Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Berikut periode perkembangan Industri kelistrikan di Indonesia 1893-1943
Perusahaan Listrik Hindia Belanda Yaitu s’Lands Waterkracht Bedriven (LWB)
1943-1945
Perusahaan Listrik Jaman Jepang Yaitu Djawa Denki Jogyosha Djakarta Shisha
1945-1950
Perusahaan Listrik Pemerintah Indonesia Yang Dilakukan Oleh Jawatan Listrik Dan Gas
1951-1984
Pengelola Industri Listrik Nasional Dilakukan Oleh Perusahaan Listrik Negara. Pemerintag Membentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negera (BPU – PLN ) Kemudian (BPU – PLN ) Dipecah Menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN)Dan Perusahaan Gas Negara (PGN)
1984 – sekarang
Penyediaan Tenaga Listrik Dilakukan Oleh Prusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Yang Kemudian Pada Tanggal 1 Agustus 1994 Berganti Nama Menjadi PT. PLN (Persero)
2.
Perusahaan Listrik di Jaman Jepang
Sejak pendudukan tentara Jepang, perusahaan listrik diambil ali h oleh pemerintah Jepang. Urusan kelistrikan di seluruh Jawa kemudian ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama Djawa Denki Djigjo Kosja. Nama tersebut kemudian berubah menjadi Djawa Denki Djigjo Sja dan menjadi cabang dari Hosjoden Kabusiki Kaisja yang berpusat di Tokyo. Djawa Denki Djigjo Sja dibagi menjadi 3 wilayah pengelolaan yaitu Jawa Barat di beri nama Seibu Djawa Denki Djigjo Sja yang berpusat di Jakarta, di Jawa Tengah diberi nama Tjiobu Djawa Denki Djigjo Sja dan berpusat di Semarang, dan di Jawa Timur diberi nama Tobu Djawa Denki Djigjo Sja yang berpusat di Surabaya. Pengelolaan listrik oleh Djawa Denki Djigjo Sja berlangsung sampai Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia merdeka. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu, para pekerja yang bekerja di Tobu Djawa Denki Djigjo Sja berinisiatif untuk menduduki lembaga pengelola listrik tersebut dan mencoba mengambil alih pengelolaan. Untuk menjaga agar listrik tidak menjadi sumber kekacauan, pada 2s Oktober 1945 pemerintah membentuk Djawatan Listrik dan Gas Bumi yang bertugas untuk mengelola kelistrikan di Indonesia yang baru saja merdeka. Usaha untuk mengelola kelistrikan ternyata bukanlah pekerjaan yang mudah, di samping karena status kepemilikan pembangkit-pembangkit yang belum jelas juga karena minimnya pengalaman pemerintah dalam bidang kelistrikan. Sebagian besar pembangkit rusak parah karena salah urus di masa pendidikan tentara Jepang Dalam perang dunia ke dua semua perusahaan lustrik di wilayah Indonesia dengan sendirinya berada di bawah pengawasan tentara jepang, antara lain perusahaan listrik belanda yang berada dibawah oleh angkatan darat jepang, dijadikan perusahaan listrik jepang dengan nama sebagai berikut : Jawa denki jigyokoska dengan kantor pusat dijakarta Seibu jawa denki sha di wliayah jawa barat Chobu jawa denki sha di wilayah jawa tengah Tobu jawa denki sha diwilayah jawa timur Perusahaan listrik setelah proklamasi kemerdekaan Perang dunia ke dua diakhiri dengan pernyataan menyerahnya jepang kepada sekutu. Pertamatama terjadi pada tanggal 21 september 1945 di pusat (jawa denki jigyokoska) Jakarta oleh kesatuan aksi karyawan listrik, dan dalam hari berikutnya pengambilan meluas ke daerah lainnya seperti Surabaya semarang, bandung, Yogyakarta dan berbagai kota di pulau jawa atau di luar pulau jawa. Kesatuan aksi para karyawan perusahaan listrik di seluruh Indonesia berhasil mengambil alih pimpinan dari penguasaan jepang secara keseluruhan pada pertengahan bulan oktober 1945. Perusahaan-perusahaan yang mengambil alih dari penguasa jepang kemudian oleh aksi kesatuan aksi karyawan perusahaan listrik diserahkan kepada departemen pekerjaan umum dan tenaga di Jakarta. Tanggal 27 oktober 1945, dengan dikeluarkannya ketetapan pemerintah no 1 SD/1945, merupakan hari dan tangggal yang sangat bersejarah bagi karyawan listrik yang telah diperoleh melalui perjuangan. Dalam salah satu persetujuan hasil konferensi meja bundar di negeri belanda
antara lain ditetapkan kembali bahwa kecuali perusahaan listrik milik pemerintahaan (lands waterkracht bedrijven atau LWB), semua perusahaan listrik dikembalikan pada pemiliknya sebelum perang yaitu perusahaan listrik belanda seperti NV. ANIEM, NV. GEBEO, NV. OGEM dan lain-lain. 3.
Perusahaan listrik di Awal Kemerdekaan
Setelah penyerahan kedaulatan dari pemerintahan belanda ke pemerintahan republic Indonesia serikat yang kemudian menjadi Negara kesatuan republik Indonesia,perusahaan listrik beroprasi di Indonesia adalah perusahaan listrik asing atau belanda antara lain NV. ANIEM,NV. GEBEO,NV. OGEM dan lain-lain kecuali pembangkit tenaga listrik yang semula LWB tetap dikuasai pemerintah republik Indonesia dengan nama PLN. Panupetel ata u direksi pembangkitan yang bernaung dibawah direktorat jendral ketenagaan kementrian PUT. Nasionalisasi Perusahaan Listrik Indonesia Tuntutan nasionalisasi perusahaan listrik belanda merupakan salah satu program organisasi buruh (SELGI) non-vaksentral. Pelaksanaan nasionalisasi terhadap perusahaan lisrik NV. OGEM untuk Jakarta dan Cirebon terjadi pada tanggal 1 januari 1945 untuk NV. ANIEM serta terjadi pada tanggal 1 november 1945 untuk pelistrikan diwilayah jawa timur dan jawa tengah. Setelah kedua perusahaan listrik di nasionalisasikan, maka terbentuk “Penuditel” di mana sebagai pusatnya adalah direksi distribusi dan “Penupetel” dengan pusatnya adalah direksi pembangkkitan,, yang mana keduanya berada di bawah direktorat jendraal ketegangan kementrian PUT. Pada tahun 1957, karena tuntutan kembalinnya irian barat menjadi sengketa dan menimbulkan bentrokan senjata, maka semua perusahaan listrik yang masih berada dalam kendali perusahaan asing segera diambil alih oleh karyawan, kemudian diserahkan kepada pemerintahaan republic Indonesia. Untuk pengelolaan seanjutnya pemerintah membantu dewan direksi yang angggotanya terdiri dari direktur pendumental, direktur penupetel, direktur eks. NV. GEBEO, direktur eks NV. ANIEM dan sekjen PUT yang bertindak sebagai ketua direktur. Perkembangan Organisasi Perusahaan Listrik Negara Hinggga Sekarang Sebagai tindak lanjut dari bentuknya dewan direktur, maka untuk mempersatukan pengelolaan kelistrikan di seluruh Indonesia yang semula terdiri dari PENUDITEL,PENUPETEL dan eks Perusahaan listrik yang diambil alih tahun 1957, maka pemeriktahan kemudian membentuk suatu wadah badan pimpinan umum perusahaan listrik (BPU PLN ) yang dibentuk berlandaskan pada undang – undang no. 19 tahun 1960 dengan keputusan mentri PUT No. 16/I/PO tanggal 20 mei 1961. Pada tahun 1965 struktur organisasi perusahaan listrik Negara di seluruh wilayah Indonesia ditetapkan menjadi 14 kesatuan wilayah dengan cabang – cabang yang terdiri dari : 1. 12 PLN Eksploitasi Distribusi 2. 1 PLN Ekspolitasi Pembangkitan 3. 1 PLN GAS
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Direktur Utama Berikut adalah daftar Direktur Utama PLN :
No
Nama
Awal Jabatan
Akhir Jabatan
1
Suryono
1979
1984
2
Sardjono
1984
1988
3
Ermansyah Jamin
1988
1992
4
Zuhal
1992
1995
5
Djiteng Marsudi
1995
1998
6
Adi Satria
1998
2000
7
Kuntoro Mangkusubroto
2000
2001
8
Eddie Widiono
2001
2008
9
Fahmi Mochtar
2008
2009
10
Dahlan Iskan
2009
2011
11
Nur Pamudji
2011
2014
12
Sofyan Basir
2014
Petahana
2.4 Makna Lambang
Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Ne gara No. : 031/DIR/76 Tanggal : 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara. 1.
Bidang Persegi Panjang Vertikal Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lalnnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning
juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.
2.
Petir atau Kilat Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik
pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.
3.
Tiga Gelombang Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oteh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi
pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya. 1.5
Bisnis PLN
Sesuai Undang-undang RI no. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, rangkaian kegiatan perusahaan adalah : 1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup:
Pembangkitan tenaga listrik
Penyaluran tenaga listrik
Distribusi tenaga listrik
Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik
Pengembangan penyediaan tenaga listrik
Penjualan tenaga listrik
2. Menjalankan usaha penunjang listrik yang mencakup :
Konsultasi ketenagalistrikan
Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan
Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan
Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan
Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
3. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup :
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk tenaga
listrik
Jasa operasi & pengaturan (dispatcher) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan
retail tenaga listrik
Industri perangkat keras, lunak & lainnya di bidang ketenagalistrikan
Kerjasama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan di bidang
pembangunan, operasional, telekomunikasi & informasi terkait dengan ketenagalistrikan
Usaha jasa ketenagalistrikan
Unit PT. PLN (Persero) dibagi dalam beberapa Wilayah untuk mengurusi Pembangkitan, Penyaluran (Transmisi) dan Pengaturan Beban, dan Distribusi kepada pelanggan. Namun khusus untuk kawasan dengan listrik terinterkoneksi Jawa - Bali bagian unit-unit dibagi tersendiri, untuk Pembangkitan tersendiri, Penyaluran (Transmisi) tersendiri, Pengaturan Beban tersendiri dan Distribusi tersendiri. Khusus untuk pembangkitan listrik kebanyakan pembangkitan listrik di Indonesia dipasok oleh Perusahaan Swasta walaupun ada beberapa milik PLN. Untuk transmisi Sumatera ada unit induk PLN P3B Sumatera, namun untuk urusan Distribusi masih berada di unit induk Wilayah (belum ada unit induk Distribusi). Unit bisnis PLN yang tersebar di Indonesia
4.
Motto Visi Misi Tujuan Perusahaan PT.PLN (Persero) a)
Motto PT. PLN
Electricity for a Better Life (Listrik untuk kehidupan yang lebih baik). b)
Visi PT. PLN
“Diakui Sebagai Persuhaan Kelas Dunia Yang Bertumbuh Kembang, Unggul, dan Terpercaya dengan Bertumpu Potensi Insani” Konsekuensi Visi Terhadap Strategi Perusahaan :
Mewujudkan kinerja perusahaan dengan kualitas setaraf kelas dunia dalam usaha bisnis kelistrikan Berfokus pada peningkatan kualitas proses secara terus menerus untuk memperoleh hasil yang maksimal. Membangun lingkungan kerja yang memungkinkan anggota perusahaan mentransformasikan potensi mereka menjadi kinerja perusahaan yang dihargai tinggi
Bertumbuh-kembang
a.
Antisipatif terhadap perkembangan lingkungan usaha dan selalu siap menghadapi berbagai tantangan. b. Secara konsisten menunjukkan kinerja yang lebih baik. Unggul
a. b.
Menjadi yang terbaik dalam bisnis kelistrikan dan memenuhi tolok ukur mutakhir dan terbaik. Memposisikan diri sebagai Perusahaan yang terkemuka dalam percaturan bisnis kelistrikan dunia.
c.
Mengelola usaha dengan mengedepankan pemberdayaan potensi insani secara maksimal. d. Meningkatkan kualitas proses, sistem, produk, dan pelayanan secara berkesinambungan. Terpercaya
a. b. c.
Memegang teguh etika bisnis yang tertinggi. Menghasilkan kinerja terbaik secara konsisten. Menjadi Perusahaan pilihan.
Potensi Insani
a.
Keberhasilan perusahaan lebih ditentukan oleh kesadaran anggota perusahaan untuk memunculkan seluruh potensi mereka dalam wujud wawasan aspiratif dan etikal, rasa kompeten, motivasi kerja, semangat belajar inovatif dan semangat bekerja sama. b. Potensi insani diperkaya dengan kompetensi yang terbentuk dari pengetahuan substantial, pengetahuan kontekstual, keterampilan, kemampuan, pengalaman, dan jejaring kerja sama. c)
Misi PT PLN
Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain ter kait yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, karyawan, dan pemegang saham Konsekuensi terhadap strategi korporat : 1. 2. 3. 4. 5.
Mencari dan memanfaatkan peluang usaha secara berkesinambungan di bidang bisnis kelistrikan dan usaha lain yang terkait. Mengembangkan budaya pelayanan. Menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan perusahaan yang baik ( good corporate governance). Anggota Perusahaan perlu menyadari bahwa bisnis kelistrikan adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berusaha secara konsisten untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kelistrikan .
Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Konsekuensi terhadap strategi korporat :
1. 2.
Mengembangkan dan menjalankan bisnis kelistrikan sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat. Mengembangkan usaha kelistrikan yang selaras dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di pasar yang kompetitif.
Menguapayakan agar tenaga listrk menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Konsekuensi terhadap strategi korporat : 1. 2.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif. Memacu pemanfaatan energi listrik secara tepat guna dan memberikan nilai tambah bagi sektor ekonomi. 3. Menjadi pelopor dalam membangun masyarakat yang sadar dan cinta lingkungan.
Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Konsekuensi terhadap strategi korporat : 1. 2.
d)
e)
Membangun dan mengoperasikan fasilitas kelistrikan yang akrab dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Menjaga dan memelihara semua fasilitas kelistrikan sehingga tidak mencemari lingkungan Tujuan PT PLN
Untuk menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, penyaluran, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik. Untuk menjalankan usaha penunjang dalam penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan konsultasi, pembangunan, pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik. Untuk menjalankan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan penyediaan tenaga listrik, Melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik, Menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan tenaga listrik, Melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan. Falsafah Perusahaan
Kita, warga PLN yakin bahwa :
1. 2.
3. 4.
f)
• • • •
Perusahaan kita bukan sekedar penyedia energi akan tapi juga berkontribusi pada pengembangan masyarakat produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Keberhasilan perusahaan bukan sekedar ditentukan oleh besarnya laba tetapi juga oleh kemampuan perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan, sehingga mereka mampu ikut serta secara aktif dalam kegiatan produktif dan memperoleh kehidupan sejahtera. Pekerja PLN bukan faktor produksi, tetapi adalah manusia bermartabat yang memiliki potensi, yang dapat dikontribusikannya untuk mewujudkan keberhasilan perusahaan. Kegiatan Usaha dan Proses Kerja tidak sekedar dijalankan untuk mengejar efisiensi melainkan juga untuk memungkinkan terjadinya kerjasama cerdas pembaharuan perusahaan secara berkesinambungan, dalam penyelenggaraan bisnis secara etikal. Panduan Tata Nilai Anggota Perusahaan PT PLN (Persero) mewujudkan wawasan bersama dengan selalu menjunjung dan menerapkan nilai-nilai :
Saling Percaya (mutual trust) Integritas (integrity) Peduli (care) Pembelajar (learner)
Saling Percaya
Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota Perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang bersih dan etikal. Nilai Saling Percaya ini tercermin dalam : • • • • • • •
hubungan antara sesama anggota perusahaan. hubungan antara pimpinan dengan bawahan. berhubungan dengan pelanggan. berhubungan dengan pemasok dan mitra kerja lainnya. berhubungan dengan pemerintah/shareholder. berhubungan dengan masyarakat. berhubungan dengan Serikat Pekerja.
Sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh anggota perusahaan untuk mengaktualisasikan Nilai Saling Percaya :
1. 2. 3. 4.
Berpikir dan berperilaku positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Bersikap objektif dalam menilai, menganalisa, dan mengambil keputusan. Terbuka terhadap kritik, saran, serta bersedia memberi informasi yang diperlukan sesama anggota perusahaan sesuai dengan kewenangan dan batas-bat as yang diijinkan. Mampu berbagi pengalaman baik yang diperoleh dari diklat, seminar dan penugasan diantara sesama anggota perusahaan.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Memberi semangat dan saling mendukung. Bersikap arif dan adil dalam menanggapi kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Berani bertanggung-jawab atas keputusan yang diambil. Siap memberi bantuan, baik diminta atau atas inisiatif sendiri. Menjalin hubungan baik dan saling menghormati. Bersedia menyampaikan informasi secara proporsional dan dapat dipercaya kepada pihak yang berkepentingan. Bersedia menerima kritik dan menghargai pendapat orang lain. Berani menyampaikan pendapat dan gagasan secara etikal. Memberikan kemudahan akses informasi bagi sesama anggota perusahaan sesuai batas batas kewenangan. Menciptakan mekanisme kerja dan prosedur pelayanan yang jelas dan trans paran. Membuka kesempatan bagi bawahan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Memberikan penilaian atas prestasi dan kemampuan anggota perusahaan harus dilakukan secara objektif dan transparan.
Integritas
5T Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan. Nilai Integritas ini diwujudkan dalam hubungan :
antar sesama anggota perusahaan.
antara pimpinan-bawahan.
pemanfaatan aset perusahaan.
dengan pelanggan, pemasok, dan mitra kerja lainnya.
dengan pemerintah/ pemegang saham.
dengan masyarakat umum.
dengan lingkungan hidup.
Sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh anggota perusahaan untuk mengaktualisasikan Nilai Integritas: 1. 2. 3. 4. 5.
Menghormati dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan dalam melaksanakan tugas. Cerdas, bijak, adil, dalam menjalankan tugas Perusahaan. Menghargai persamaan hak dan kewajiban untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Bertanggung-jawab terhadap keselamatan kerja dan menjaga kerahasiaan serta keamanan dokumen Perusahaan. Ikut bertanggung-jawab dalam usaha melestarikan lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan dan kegiatan operasional prasarana kelistrikan.
6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14.
Semua anggota Perusahaan tidak akan menyalahgunakan wewenang dan berupaya mencegah KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Bersedia bekerja keras. Memegang teguh komitmen atas hasil keputusan yang telah disepakati bersama. Konsisten dalam setiap langkah dan tindakan. Selalu bertindak jujur, tertib, disiplin, dan transparan. Setiap program dan kegiatan harus dihasilkan melalui proses analisis yang mempertimbangkan tolok ukur normatif serta cost & benefit untuk memberikan manfaat bagi perusahaan. Bersedia berinovasi dalam menjalankan tugas. Menghargai waktu dalam menjalankan tugas. Melakukan pekerjaan secara cermat dan tepat.
Peduli
Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dijiwai kepekaan terhadap setiap permasalahan yang dihadapi perusahaan serta mancari solusi yang tepat. Nilai Peduli ini ditunjukkan dalam: • • • • • • • •
hubungan antara sesama anggota perusahaan. hubungan antara pimpinan-bawahan. menjaga kondisi dan pemanfaatan aset perusahaan. berhubungan dengan pelanggan/ pemasok dan mitra kerja lainnya. berhubungan dengan pemerintah/ pemegang saham. berhubungan dengan masyarakat umum. menjaga keselarasan lingkungan hidup. menjaga keamanan dan keselamatan kerja.
Sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh anggota perusahaan untuk mengaktualisasikan Nilai Peduli:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Memahami kepentingan orang lain. Mau membantu orang lain yang mengalami kesulitan dalam menangani pekerjaan. Menghargai waktu dalam menjalankan tugas Perusahaan. Menaruh perhatian dan mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di Perusahaan. Sopan dan menghormati orang lain. Memelihara, melengkapi, dan memperbarui informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Memberikan pelayanan sebaik mungkin, baik terhadap sesama anggota Perusahaan, pelanggan, maupun mitra kerja. Memberikan perhatian dan penghargaan terhadap prestasi. Bersedia menerima dan memberi teguran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Menjaga dan memelihara sarana & fasilitas Perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. 11. Mengutamakan kepuasan pelanggan dan memperhatikan kepentingan stakeholder. 12. Menciptakan sistem dan prosedur yang tidak berbelit-belit (birokratis) dan cara kerja yang memberikan kemudahan pada orang lain. 13. Mewaspadai dan mencermati gejala-gejala yang timbul di lingkungan kerja serta berusaha melakukan tindakan yang diperlukan. 14. Membantu kesulitan rekan kerja dalam membangun semangat kebersamaan untuk mencapai keberhasilan bersama. 15. Memberi perhatian dan menghargai pendapat orang lain serta bersedia melakukan koreksi diri. 16. Berusaha mendapatkan masukan untuk meningkatkan mutu produk dan pelayanan
Pembelajar
Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sis tem dan praktek pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutkhir demi pembaruan perusahaan secara berkelanjutan. Nilai Pembelajar ini harus diwujudkan oleh seluruh anggota Perusahaan dalam: • • •
Pengembangan individu anggota perusahaan. Pembaruan Perusahaan. Beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis.
Sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh anggota perusahaan untuk mengaktualisasikan Nilai Pembelajar: 1. 2. 3.
Bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama anggota Perusahaan. Menumbuhkan rasa ingin tahu serta menghargai ide dan karya inovatif. Mendorong anggota Perusahaan untuk berinisiatif dalam pengembangan diri secara terus-menerus. 4. Membiasakan diri untuk berbicara secara realistik yang didukung oleh data dan fakta. 5. Bekerja berdasarkan standar terbaik dan profesional sehingga didapatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang berbobot. 6. Memelihara semangat untuk beradaptasi dalam mengelola perubahan secara konstruktif. 7. Memelihara achievement motivation yang tinggi. 8. Proaktif mencari peluang pengembangan usaha serta memimpin dinamika perubahan usaha. 9. Membangun semangat kerjasama untuk menumbuhkan sinergi antar fungsi dan antar tim. 10. Memberdayakan orang lain untuk maju dan mandiri.
Komitmen Perusahaan Terhadap Pihak Yang Berkepentingan didalam ber hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder) perusahaan memberikan komitmennya sebagai berikut : 1. Konsumen Konsumen adalah faktor penting yang harus diprioritaskan, dimana kepuasan pelanggan berarti keuntungan bagi perusahaan. 2. Pesaing Pesaing harus dijadikan motivator dan tolok ukur untuk meningkatkan kinerja perusahaan 3. Pemasok Para pemasok adalah bagian dari proses bisnis kita sehingga harus dijadikan partner bisnis. 4. Pemegang Saham PLN dalam pengambilan keputusan bisnis akan berorientasi pada upaya meningkatkan nilai investasi dari Pemegang saham. 5. Mitra Usaha PLN akan senantiasa menjalin hubungan bisnis untuk mengukuhkan keunggulan kompetitif yang saling menguntungkan. 6. Potensi Insani PLN meyakini bahwa karyawan merupakan manusia yang bersumberdaya dan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang, oleh karena itu PLN bertekad untuk memberdayakan secara maksimal melalui sentuhan manusiawi dan profesional sehingga merasa bangga menjadi a nggota perusahaan dan mau mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya demi keberhasilan perusahaan. 7. Pemerintah PLN bertekad menjadi aset nasional yang keberadaannya memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. 8. Masyarakat PLN memiliki kepedulian dan tanggap terhadap lingkungan sosial masyarakat 9. Lingkungan Hidup PLN turut dan berperan memelihara kelestarian lingkungan hidup disetiap pembangunan fasilitas kelistrikan. Anak Perusahaan Anak Perusahaan adalah perusahaan dimana PLN memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung Bersama Anak Perusahaan : a. b. c. d.
Perusahaan mengembangkan kerjasama untuk mencapai sinergi dalam setiap kegiatan usaha dan kegiatan sosial. Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan usaha maupun kegiatan sosial diberlakukan sama baik di Kantor Pusat maupun Anak Perusahaan. Perusahaan mengutamakan kualitas produk sesuai dengan standar mutu. Dalam menghadapi kompetisi, Perusahaan berusaha meningkatkan citra positif dan kerjasama yang baik dengan mitra usaha.
e.
5.
Mendukung dan melaksanakan program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bisnis perusahaan.
GRUP USAHA PLN
PLN saat ini memiliki 12 anak usaha dengan kepemilikanmayoritas dan satu anak usaha dengan kepemilikanminoritas. Bidang usaha anak perusahaan bervariasi,namun pada intinya bergerak di sektor yang memberikanefek sinergi bagi Perseroan. Bidang usaha anakanakperusahaan PLN adalah pembangkit listrik, bidangkeuangan, rancang bangun, pemasokan batu bara dankonstruksi. Grup usaha PLN saat ini terdiri atas:
6.
STRUKTUR USAHA DAN ANAK PERUSAHAAN PLN
A.
BIDANG USAHA
Sesuai Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan dan berdasarkan Anggaran DasarPerusahaan, berikut adalah rangkaian kegiatan usaha Perseroan: 1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup: Pembangkitan tenaga listrik. Penyaluran tenaga listrik. Distribusi tenaga listrik. Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik. Pengembangan penyediaan tenaga listrik. Penjualan tenaga listrik. 2. Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang mencakup: Konsultasi ketenagalistrikan. P embangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan. P emeliharaan peralatan ketenagalistrikan. P engembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup: Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik. Pemberian jasa operasi dan pengaturan (dispatcher ( dispatcher ) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik. Kegiatan perindustrian perangkat keras dan lunak di bidang ketenagalistrikan dan peralatan lainterkait dengan tenaga listrik. Kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan.
-
Usaha jasa ketenagalistrikan.
B.
Unit Bisnis PLN tersebar di Indonesia, terdiri dari :
PLN Wilayah & Distribusi 1. Wilayah Aceh 2. Wilayah Sumatera Utara 3. Wilayah Sumatera Barat 4. Wilayah Riau dan Kepulauan Riau 5. Wilayah Bangka Belitung 6. Wilayah Sumatra Selatan, Jambi, dan Bengkulu 7. Wilayah Kalimantan Barat 8. Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah 9. Wilayah Kalimantan Timur 10. Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo 11. Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat 12. Wilayah Maluku dan Maluku Utara 13. Wilayah Nusa Tenggara Barat 14. Wilayah Nusa Tenggara Timur 15. Wilayah Papua dan Papua Barat 16. Distribusi DKI Jaya & Tangerang 17. Distribusi Jawa Barat dan Banten 18. Distribusi Jawa Timur 19. Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 20. Distribusi Bali 21. Distribusi Lampung PLN Jasa 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan Jasa Sertifikasi Jasa Manajemen Konstruksi
PLN Pembangkitan 1. Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan 2. Pembangktian Sumatera Bagian Utara 3. Pembangkitan Lontar 4. Pembangkitan Tanjung Jati B 5. Unit Pembangkitan Jawa Bali PLN Penyaluran & Pusat Pengatur Beban 1. Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (P3B Jawa Bali)
2.
Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (P3B Sumatera)
PLN Unit Induk Proyek (UIP) 1. UIP Pembangkitan Sumatera I (UIP I) 2. UIP Pembangkitan Sumatera II (UIP I) 3. UIP Jaringan Sumatera I (UIP II) 4. UIP Jaringan Sumatera III (UIP III) 5. UIP Transmisi Interkoneksi Sumatera Jawa (UIP IV) 6. UIP Jaringan Jawa Bali I (UIP V) 7. UIP Pembangkitan Hidro Jawa Bali (UIP VI) 8. UIP Jaringan Jawa Bali II (UIP VII) 9. UIP Pembangkitan Thermal Jawa Bali (UIP VIII) 10. UIP Pembangkitan Kalimantan (UIP IX) 11. UIP Jaringan Kalimantan (UIP X) 12. UIP Pembangkitan & Jaringan Nusa Tenggara (UIP XI) 13. UIP Pembangkitan Sulawesi Maluku Papua (UIP XII) 14. UIP Jaringan Sulawesi Maluku Papua (UIP XIII) 15. UIP Pembangkitan & Jaringan Sulawesi Maluku Papua (UIP XIV)
Bab III Pembahasan
2.1
Undang Undang
Menurut Undang-Undang No.19 tahun 2000 PLN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan sesuai dengan Kegiatan usaha PLN meliputi: 1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, penyaluran, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik. 2. Menjalankan usaha penunjang dalam penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan konsultasi, pembangunan, pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik. 3. Menjalankan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan penyediaan tenaga listrik 4. Melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik 5. Menjalankan kegiatan perindustrian peangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan tenaga list rik 6. Melakukan kerjasama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik di dalam negeri maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan 2.2
Undang Undang Ketenagalistrikan
Menurut Undang-undang ketenagalistrikan no. 30 tahun 2009 ketenagallistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem
Asas asas pembangunan ketenagalistrikan a. b. c. d. e.
Manfaat Effisiensi berkeadilan Berkelanjutan Optimalisasi ekoonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi Mengandalkan kemamppuan diri sendiri
f. g. h. i.
Kaisah usaha yang sehat Keamanan dan keselamatan Kelestarian fungsi lingkungan Otonomi daerah
Tujuan pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjaminketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup,, kualitas tang baik, harga yang wajar dalam ranka meningkatkan kesejahteraan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
Undang undang ketenagalistrikan no. 30 tahun 2009 pasal 28 bagian kelima menyatakan pemegang izin usaha penyediaan listrik wajib : a. b. c. d.
2.3
Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standart mutu kehandalan yang berlaku Memberikan pelayanan yang sebaik baiknya kepada konsumen dan mas yarakat Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan Mengutamakan produk kdan potensi dalam negeri
Peraturan Pemerintah
Meurut peraturan pemerintah no 03 tahun 2005 pasal 3a menyatakan bahwa usaha penyediaan listrik kdilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan atau pemegang izin usaha keteangalistrikan untuk kepentingan umum yang memiliki jjaringan transmisi wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama bersama jaringana transmisi Menurut peraturan pemerintah noo 23 tahun 1994 menetapkan peraturan pemerintah republik indonesia tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) listrik negara menjadi perusahaan perseroan Bab 1 ayat 1 Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1969 sebagaimana Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Bab 1 ayat 2 Dengan dialihkan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta Pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara yang ada pada saat pembubarannya, Beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan.
Bab 2 Pasal 2 Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Adalah: 1)
Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntunganBerdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan; 2) Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk: a) Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi; b) Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat. 3) Merintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; 4) Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Permen ESDM pasal 1 ayat 4 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Ayat ke 5 Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Grid Code) adalah seperangkat peraturan, persyaratan, dan standar untuk menjamin keamanan, keandalan serta pengoperasian dan pengembangan sistem yang efisien dalam memenuhi peningkatan kebutuhan tenaga listrik pada Sistem Tenaga Listrik. Ayat ke 6 Commercial Operation Date yang selanjutnya disingkat COD adalah tanggal mulai beroperasinya pembangkit tenaga listrik untuk menyalurkan energi listrik ke jaringan tenaga listrik milik PT PLN (Persero). Peraturan Presiden 1. Peraturan Presiden no 04 tahun 2006 2. Peraturan Presiden no 06 tahun 2010 3. Peraturan pemerintah yang mengatur ketenagalistrikan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Peraturan Pemerintah no 03 tahun 2005 Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2012 Peraturan Pemerintah no 20 tahun 2011 Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2014 Peraturan Pemerintah no 25 tahun 1995 Peraturan Pemerintah no 26 tahun 2006 Peraturan Pemerintah no 62 tahun 2012
Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral 1. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral no 10 tahun 2017 (Pokok pokok dalamperjanjian jual beli listrik) 2. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral no 01 tahun 2015 (Kejasama penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan bersama jaringantenaga listrik) 3. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral no 18 tahun 2015 (Ruangbebas dan jarak SUTT SUTET SUTTarus searah untuk penyaluran tenaga listrik) 4. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral no 44 tahun 2015 (Pembelian tenaga listrikoleh PT Perusahaan listrik negara dari pembangkit berbasis sampaph kota) 5. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral no 08 tahun 2016 (tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PT PLN Persero) 6. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral no 3 tahun 2007 (Aturan JaringanSistem tenaga listrik jawa madura bali) Keputusan Direksi 1. Keputusan Direksi no. 0520-2.K/DIR/2014 (Pedoman Pemeliharaan Peralatan Gardu Induk) 2. Keputusan Direksi no. 1486.K/DIR/2011 (Penertban pemakaian tenaga listrik) 3. Keputusan Direksi no. 011.K/DIR/2009 (Daftarsebutan jabatan pada organisasi unit PT PLN Persero Penyaluran dan pusat pengaturbeban sumatera)
2.4 Peraturan Direksi 0.15 2015 Menurut Peraturan Direksi PT. PLN Persero no. 0100 P/DIR/2017 Tentang Organisasi PT PLN Persero Pusat Pengatur Beban (P2B). P2B adalah unit pelaksana pengatur beban pada PT PLN Persero hukum tersebut mengacu pada: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); 5. Anggaran Dasar PT PLN (Persero) dan perubahannya; 6. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah 4 (empat) kali, terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Per sero) Nomor 0313.K/DIR/2014; 7. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 299.K/DIR/2010 tentang Kewenangan Penetapan Bidang Organisasi PT PLN (Persero); 8. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0015.P/DIR/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero)
2..5 Struktur Organisasi Struktur organisasi PT.PLN (Persero ) sebagaimana diatur dalam keputusan direksi PT PLN (Persero) nomor 023 K /DIR/2012 tentang organisasi dan tata kerja di PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan keputusan direksi PT PLN (Persero) nomor 271 K/ DIR/ 2013 dan nomor 443K/DIR/2013 dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut . Menurut keputusan Direksi PT. PLN no. 959. K / DIR / 2014 dibentuklah pohon profesi PT PLN Persero
Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa PT PLN bergerak dalam bidang pembangkitan, penyaluran dan distribusi. Namun khusus untuk kawasan dengan listrik terinterkoneksi Jawa Bali bagian unit-unit dibagi tersendiri, untuk Pembangkitan tersendiri, Penyaluran (Transmisi) tersendiri, Pengaturan Beban tersendiri dan Distribusi tersendiri. Khusus untuk pembangkitan listrik kebanyakan pembangkitan listrik di Indonesia dipasok oleh Perusahaan Swasta walaupun ada beberapa milik PLN. Untuk transmisi Sumatera ada unit induk PLN P3B Sumatera, namun untuk urusan Distribusi masih berada di unit induk Wilayah (belum ada unit induk Distribusi) 1. Kelompok Unit Transmisi Pada awalnya Unit Penyaluran dan Pengaturan Beban Jawa-Bali disatukan dalam satu unit dengan nama PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (PLN P3B JB), namun pada akhir
2015 unit penyaluran dan pengaturan beban dipisah dengan pembagian 3 wilayah penyaluran dan satu pusat pengaturan beban dengan 5 wilayah. Namun untuk Transmisi Interkoneksi Sumatera tetap PLN P3B Sumatera karena unit nya masih dalam bentuk Wilayah. Unit induk transmisi antara lain :
PLN Transmisi Jawa Bagian Barat, berkedudukan di Depok PLN Transmisi Jawa Bagian Tengah, Berkedudukan di Bandung PLN Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, berkedudukan di Sidoarjo
Unit di bawah PLN Transmisi / Penyaluran Area Pelaksana Pemeliharaan (APP)
: Sub-Unit untuk melakukan pemeliharaan peralatan Penyaluran Energi Listrik (Transmisi)
Basecamp
: Sub-Unit di bawah APP Basecamp tempat mentransformasikan energi listrik atau sub-station listrik dari pembangkitan untuk sampai ke pelanggan.
Gardu Induk
: Gardu Induk ada di bawah APP
2.
Kelompok Unit Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban
PLN Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali (P2B Jawa Bali), berkedudukan di Gandul, Jakarta (Jawa-Bali Control Center / JCC) PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (P3B Sumatera), berkedudukan di Pekanbaru
Unit di bawah PLN Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali Area Pengaturan Beban (APB) : Sub-unit untuk melakukan pengaturan beban secara keseluruhan dari Pembangkitan, Transmisi dan sampai ke konsumen dengan komunikasi dengan APD dan Gardu Induk. ada 5 wilayah di bawah P2B JB yaitu :
PLN Area Pengaturan Beban Jakarta dan Banten, berkedudukan di Cawang, Jakarta (Region Control Center / RCC Cawang) PLN Area Pengaturan Beban Jawa Barat, berkedudukan di Bandung (Region Control Center / RCC Cigereleng) PLN Area Pengaturan Beban Jawa Tengah dan DIY, berkedudukan di Semarang (Region Control Center / RCC Ungaran) PLN Area Pengaturan Beban Jawa Timur, berkedudukan di Sidoarjo (Region Control Center / RCC Waru) PLN Area Pengaturan Beban Bali, berkedudukan di Denpasar (Region Control Center / RCC Bali)
Menurut surat keputusan manager PT PLN (Perser o) Area penyaluran dan pengatur beban (P2B) sistem Kalimantan Barat no 0012.K/MAN-AP2B/2017 memiliki tugas / tanggung jawab : 1. 2. 3. 4. 5.
Dalam kasus gangguan total proses pemulihan harus dilakukan secara bertahap Black start pembangkit Pengiriman tegangan (back feeding) ke unit pembangkit / gardu induk Pemulihan sistem jaringan tenaga listrik denganmelakukan pembebanan Gardu Induk Keberhasilan di dalam mengasut (start) unit pembangkit sepenuhnya bergantung kepada enjinir dan operator unit pembangkit 6. Pengiriman tegangan ke unit pembangkit untuk keperluan start dan pemulihan sistem dengan melakukan langkah langkag pembebanan secara bertahap sehingga membentuk sub sistem kecil dan kemudian dirangkai dengan subsistem kecil lainnya hingga membentuk sistem interkoneksi utuh seperti sediakala 7. Mengivestigasi setiap gangguan yang terjadi di sistem katulistiwa yangmenyebabkan padam meluas 8. Membuat laporan kronoligis gangguan yang terjadi di sistem katulistiwa kepada Manager TND PLN 9. Membuat rekomendasi untuk mengatasi gangguan padam meluas di sistem katulistiwa korektif 10. Membuat rekomendasi agar kejadian gangguan padam meluas di sistem katulistiwa tidak terulang kembali (Prefentif)
Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN Persero no. 011.K/DIR/2009 tentang daftar sebutanjabatan pada organisasi unit PT PLN Persero Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera
Penyaluran bertugas memelihara asset trasnmisi, sedangkan P2B bertugas mengatur system interkoneksi kelistrikan sejawa bali.Daerah wewenang operasi dari P2B sendiri mulai dari sisi incoming GI pembangkitan sampai sisi outgoing penyulang.
Gambar 2.1 Daerah Wewenang Operasi P2B.
4. Visi, Misi, dan Tugas Utama Transmisi
Menurut Peraturan Direksi PT. PLN Persero no. 0100 P/DIR/2017 Tentang Organisasi PT PLN Persero Pusat Pengatur Beban (P2B).
Visi
“Diakui sebagai pengelola transmisi, operasi sistem, dan transaksi tenaga listrik dengan kualitas pelayanan setara kelas dunia, yang mampu memenuhi harapan stakeholders dan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.”
Misi
1. Mengelola operasi sistem tenaga listrik secara andal. 2. Melakukan dan mengelola penyaluran tenaga listrik tegangan tinggi secara efisien, handal dan akrab lingkungan. 3. Mengelola transaksi tenaga listrik secara kompetitif, transparan dan adil. 4. Melaksanakan pembangunan instalasi sistem transmisi tenaga listrik.
Tugas Utama
1. Mengoperasikan sistem tenaga listrik. 2. Memelihara instalasi sistem transmisi tenaga listrik. 3. Mengelola pelaksanaan jual beli tenaga listrik di sisi tegangan tinggi sistem. 4. Merencanakan pengembangan sistem tenaga listrik. 5. Menjaga kualitas tegangan dan frekuensi.
2.6
Struktur Organisasi
2.7
APB (Area Pengatur Beban)
Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengoperasian sistem penyaluran di wilayah kerja Area Pengatur Beban. APB berfungsi merencanakan dan evaluasi pengoperasian sistem yang meliputi pengendalian operasi sistem, upervisioperasi, dan rencana operasi, pemeliharaan SCADATEL dan otomasi. Area Pengatur Beban adalah Sub-unit untuk melakukan pengaturan beban secara keseluruhan dari Pembangkitan, Transmisi dan sampai ke konsumen dengan komunikasi dengan APD dan Gardu Induk. Ada 5 wilayah dibawah P2B yaitu : 1.
PLN Area Pengaturan Beban Jakarta dan Banten, berkedudukan di Cawang, Jakarta (Region Control Center / RCC Cawang)
2.
PLN Area Pengaturan Beban Jawa Barat, berkedudukan di Bandung (Region Control Center / RCC Cigereleng)
3.
PLN Area Pengaturan Beban Jawa Tengah dan DIY, berkedudukan di Semarang (Region Control Center / RCC Ungaran)
4.
PLN Area Pengaturan Beban Jawa Timur, berkedudukan di Sidoarjo (Region Control Center / RCC Waru)
5.
PLN Area Pengaturan Beban Bali, berkedudukan di Denpasar (Re gion Control Center / RCC Bali)
Adapun batas wewenang operasi dari APB itu sendiri, yaitu sebagai berikut :
Gambar Batas Wewenang Operasi
Tugas Utama
1. Merencanakan, dan mengendalikan operasi sistem tegangan tinggi di daerah kerjanya serta membuat analisa dan evaluasi terhadap realisasi operasi sistem. 2. Menyusun Standar Operation Procedure ( SOP ) operasi sistem untuk mencapai kondisi sistem yang andal, berkualitas dan efisien. 3. Melakukan koordinasi dengan Area Pelaksana Pemeliharaan saat pemeliharaan instalasi. 4. Mengkoordinir proses niaga TSA, PSA dan MVA Available sesuai yang telah di tetapkan P2B. 5. Melaksanakan pemeliharaan SCADATEL dan otomasi sesuai RKAP untuk menjaga kesiapan operasi sistem. 6. Mengelola dan memelihara fasilitas operasi ( Master Station ) dan sarana pendukung lainnya. 7. Melaksanakan kebijakan pada fungsi Administrasi dan Kepegawaian. 8. Mengelola anggaran dan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mendukung kinerja Area Pengatur Beban. 9. Memonitor Pengelolaan sistem pengamanan instalasi, fungsi seketariat dan hubungan masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan pelayanan. 2.8
Struktur Organisasi
Tugas dan Tanggung Jawab :
General Manager
Bertanggung jawab atas pengelolaan usaha melalui optimalisasi seluruh sumber daya secara efisien, efektif dan sinergis; menjamin terselenggaranya operasi dan penyaluran tenaga listrik Jawa Bali yang andal dan akrab terhadap lingkungan; meningkatkan mutu dan keandalan serta pelayanan dan memastikan terlaksananya Good Coorporate Govermance (GCG) di PT. PLN P3B Jawa Bali. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut: 1. Memastikan perencanaan strategis sistem tenaga listrik Jawa Bali dilaksanakan sesuai dengan road map yang telah ditetapkan Direksi. 2. Mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. PLN P3 B Jawa Bali. 3. Memastikan RKAP dilaksanakan sesuai dengan penetapan Direksi. 4. Menetapkan kebijakan strategis terkait pengoperasian dan pemeliharaan instalasi sistem transmisi tenaga listrik Jawa Bali.
5. Mengelola sistem manajemen kinerja unit dan manajemen mutu termasuk menetapkan target kinerja unit-unit dibawah koordinasinya, memonitor dan mengendalikan pelaksanaannya. 6. Memastikan pelaksanaan kebijakan pokok pengembangan mekanisme niaga dan operasi yang telah ditetapkan oleh Direksi. 7. Menetapkan kebijakan strategis penyusunan dan pemantauan 8. manajemen risiko PT. PLN P3B Jawa Bali. 9. Mengembangkan dan memelihara kompetensi organisasi dan anggota organisasi. 10. Menetapkan laporan manajemen PT. PLN P3B Jawa Bali.
Bidang Perencanaan
Bertanggung jawab menjamin tersedianya rencana pengembangan sistem tenaga listrik Jawa Bali termasuk rencana sistem transmisi dan indikasi kebutuhan operasi sistem, rencana pengembangan sistem SCADA dan telekomunikasi yang dilengkapi dengan analisis keekonomian sistem dan kajian resiko dengan mengutamakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan dan merencanakan, mengelola, memelihara dan mengembangkan fasilitas teknologi informasi dan sistem informasi manajemen. Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1. Menyusun rencana sistem pengembangan tenaga listrik Jawa Bali yang mencakup antara lain; rencana kebutuhan pembangkitan, transmisi, SCADA, dan telekomunikasi termasuk untuk kebutuhan penyusunan RUPTL. 2. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran perusahaan disertai analisa kelayakan finansial, investasi dan risikonya. 3. Merumuskan strategi jangka panjang.
Bidang Operasi Sistem
Bertangggung jawab menjamin terlaksananya pengelolaan dan pengembangan proses bidding energi; perencanaan dan analisa evaluasi operasi sistem; pengaturann dan pengendalian sistem tenaga listrik; pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan SCADA TEL, fasilitas operasi sistem transmisi 500 KV; pengelolaan proses pembacaan meter, proses setelmen, penerbitan tagihan pembayaran serta penyelesaian permasalahan transaksi. Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1. Menyusun RKA terkait dengan kegiatan bidding dan operasi sistem.
2. Mengelola operasi sistem tenaga listrik untuk memperoleh sistem yang andal, aman, bermutu dan ekonomis, dengan berbasis teknologi,sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. 3. Mengelola proses bidding dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasi sistem tenaga listrik dan perencanaan operasi tahunan hingga pelaksanaa operasi real time.
Bidang Fasilitas Operasi
Bertanggung jawab menyusun kebijakan operasi dan pemeliharaan instalasi transmisi, enjiniring transmisi dan proteksi; menyusun program pembinaan operasi dan pemeliharaan, lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan, pengendalian aset transmis i dan logistik dengan memperhatikan aspek tekno ekonomis dan strategi pengelolaan sistem transmisi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan transmisi. Rincian tugas sebagai berikut: 1. Menyusun RKA terkait operasi dan pemeliharaan instalasi transmisi, proteksi serta lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan. 2. Menetapkan kebijakan enjiniring terkait operasi dan pemeliharaan transmisi, proteksi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja peralatan sistem transmisi PLN P3B Jawa Bali. 3. Merekomendasikan penerapan pengembangan teknologi peralatan terkait operasi dan pemeliharaan transmisi dan proteksi untuk meningkatkan keamanan, keandalan dan efisiensi.
Bidang Keuangan
Bertanggung jawab menyusun proyeksi keuangan, program pengelolaan anggaran sesuai RKA PLN P3B Jawa Bali dan Unit-Unitnya; menjamin tersele nggaranya pengelolaan pendanaan dan pengelolaan arus kas secara akurat, pengelolaan pajak dan asuransi, pembinaan dan pengembangan sistem manajemen keuangan dan akuntansi sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan dan akuntansi yang baik untuk memastikan akurasi dan ketepatan waktu penyajian akuntansi dan pelaporan keuangan; menyusun, memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan PLN P3B Jawa Bali serta unit-unitnya. Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1. Menyusun RKA PLN P3B Jawa Bali. 2. Menetapkan strategi dalam pengoptimalan sumber dan penggunaan dana PLN P3B. 3. Mengelola pendapatan dan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Bidang SDM dan Organisasi
Bertanggung jawab menjamin tersedianya SDM yang berkualitas serta memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya meliputi penyelenggaraan rekruitmen dan seleksi, penempatan pembinaan dan pengembagan SDM secara komprehensif dan terencana; mengelola kegiatan administrasi
kepegawaian
berbasis
sistem
informasi
kepegawaian
yang
terpadu,
menyelenggarakan hubungan industrial, serta pengembangan organisasi sesuai kebutuhan dan penyempurnaan tata laksanannya termasuk penyelenggaraan analisa jabatan dan evaluasi jabatan, perencanaan tenaga kerja, manajemen karir dan kinerja SDM. Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1. Merekomendasikan strategi pengembangan organisasi sesuai kebijakan perseroan. 2. Menyusun kebijakan sistem manajemen mutu. 3. Menetapkan rencana pengembangan kompetensi.
Bidang Umum
Bertanggung jawab menyusun perencanaan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, prasarana kantor beserta fasilitasnya dan transportasi serta keamanan serta kebijakan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul selama kegiatan perusahaan, kebijakan dan strategi komunikasi, hubungan masyarakat dan program bina lingkungan serta pengelolaan permasalahan sosial terkait Right of Way (ROW). Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1. Menyusun RKA Terkait dengan sarana dan fasilitas kerja, program bina lingkungan, serta pengelolaan permasalahan sosial terkait ROW, kebijakan hukum, humas dan komunikasi. 2. Menetapkan kebijakan yang terkait dengan sarana dan fasilitas kerja sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. 3. Menentukan kebijakan penyelesaian permasalahan sosial, hukum serta masalah intern yang terkait dengan rumah dinas/instansi untuk pedoman penyelesaian permasalahan tersebut.
Peraturan Direksi PT. PLN Persero no. 0151 P/DIR/2016 Tentang Formasi Jabatan Unit Pelaksana Area Pengatur Beban Pada PT PLN Persero Pusat Pengatur Beban (terlampir )
Peraturan Direksi PT. PLN Persero no. 0011 P/DIR/2017 Tentang Pedoman Pelayanan Penyambungan Konsumen Bisnis Dan Industri Daya 100 – 200 kVA (terlampir ) Keputusan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia 1404 K/20/ MEM / 2017 Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan Pt Perusaan Listrik Negara (Persero) (terlampir ) Daftar RUKN 2015 -2034 (terlampir ) Daftar RUPTL 2017 – 2026 (terlampir ) Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 1994 (terlampir ) Wilayah Kerja PLN APB Jateng (terlampir ) Contoh surat Jual Beli P2B dengan PJB (terlampir )
BAB IV SARANA & PRASARANA
Tersedianya sarana dan fasilitas pelayanan merupakan suatu daya tarik tersendiri untuk para pelanggan di PT PLN ( Persero ). Dengan adanya fasilitas dan sarana yang ada di PT. PLN (Persero) diharapkan dapat menjadi penunjang pelayanan yang diberikan oleh PT. PLN kepada para pelanggannya. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik agar dapat memuaskan konsumen atau pelanggannya, maka PT. PLN (Persero) berusaha memperhatikan dan memahami apa saja kehendak para pelanggan yaitu adanya kenyamanan dalam memproses administrasi tentang penyambungan listrik baru Lalu-Lintas Data Dan Informasi Sistem tenaga listrik yang terdiri dari banyak GI dan banyak Pusat Listrik, pengoperasiannya dikoordinir oleh Pusat Pengatur Beban yang dalam bahasa Inggris disebut System Control Centre atau Load Dispatch Centre. Dalam pelaksanaan operasi ini timbul lalu lintas data dan informasi antara Pusat Pengatur Beban dengan gardugardu induk dan Pusat pusat Listrik yang ada dalam kawasan operasinya. Pelaksanaan dan pengendalian operasi didasarkan pada rencana operasi. Dispatcher dan Pusat Pengatur Beban memberikan perintah operasionil kepada PusatPusat Listrik dalam sistem seperti berapa daya yang harus dibangkitkan dan juga kepada operator-operator GI misalnya mengenai pengaturan tap transformator untuk keperluan pengaturan tegangan. Sebaliknya operator Pusat-pusat Listrik dan operator GI melaporkan kepada dispatcher mengenai pelaksanaan perintah dispatcher serta kesulitan-kesulitan operasionil yang dihadapi terutama apabila terjadi gangguan. Dari uraian ini terlihat adanya laiu lintas data dan informasi antara dispatcher dan operator Pusat Listrik serta operator GI. Apabila ada 2 control hirarchi-maka juga ada laiu lintas data dan informasi antar dispatcher dan Pusat-pusat Pengatur Beban. Yang dimaksudkan dengan informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan suatu pengertian. Makin besar suatu sistem tenaga listrik yang dioperasikan makin banyak data dan informasi yang lalu-lalang dan juga data dan informas i ini menyangkut biaya operasi sistem tenaga listrik yang paling besar yaitu biaya bahan bakar. Oleh karenanya dalam mengoperasikan sistem tenaga listrik haruslah ada sarana untuk lalu-lintas data dan informasi operasi yang diperlukan untuk memonitor situasi operasi serta dan informasi operasi yang diperlukan untuk memonitor situasi operasi serta untuk mengambil langkah-langkah operasionil. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam masalah lalulintas data dan informasi untuk keperluan operasi sistem tenaga listrik adalah : a) b)
Kecepatan dan kemudahan memperoleh data dan informasi yang diperlukan setiap saat. Cara-cara penyajian data dan informasi bagi dispatcher, sehingga dispatcher dapat cepat mengerti serta menarik kesimpulan mengenal situasi dalam sistem, kemudian dispatcher dapat segera memerintahkan atau melakukan tindakan operasionil. Untuk keperluan penyajian data selain dibutuhkan perangkat keras .(hardware) juga diperlukan perangkat lunak (soft ware) agar data dan informasi dapat disajikan kepada dispatcher dalam bentuk-bentuk yang diperlukan untuk mengambil langkah operasionil.
c) Keandalan saluran data dan informasi, karena terganggunya saluran data dan informasi akan langsung mengganggu jalannya operasi sistem tenaga listrik karena dispatcher tidak dapat mengetahui keadaan sistem tenaga listrik secara tepat. d) Kualitas data dan informasi perlu dijaga, jangan ada data atau informasi yang kurang jelas sehingga menyulitkan dispatcher untuk mengambil langkah operasionil. Berdasakan uraian di atas maka sarana yang utama untuk operasi sistem tenaga listrik adalah : 1. Sistem telekomunikasi untuk keperluan penyaluran data dan informasi. 2. Alat-alat pengolah data untuk menyimpan serta mengolah data dan informasi dari sistem tenaga listrik. 3. Perangkat lunak atau software untuk mengolah data dan informasi agar dapat disajikan dalam bentuk-bentuk yang diperlukan untuk mengambil langkah operasionil.
Saat pengendalian operasi sistem di Jawa Bali dilakukan melalui 6 (enam) control center, 1 Inter Regional Control Centre yang bertugas melakukan energy management system dan switching 500 kV dan 5 Regional Control Centre yang bertugas melakukan switching 150/70 kV.
RCC yang dimaksud adalah APB Jakarta & Banten, APB Jawa Barat, APB Jateng & DIY, APB Jawa timur, dan APB Bali.
IRCC/JCC saat ini terhubung dengan 40 lokasi 500kV remote station (RTU), RCC RJKB terhubung dengan 127 lokasi 150/70kV remote station (RTU), RCC RJBR terhubung dengan 88 lokasi 150/70kV remote station (RTU), RCC RJTB terhubung dengan 118 lokasi 150/70kV remote station (RTU) dan RCC Bali terhubung dengan 14 lokasi 150/70kV remote station (RTU).
IRCC/JCC berada diwilayah kendali Bidang Operasi Sistem yang merupakan salah satu bidang di PLN TJBTB, sedangkan masing-masing RCC dibawah manajemen Area Pengatur Beban (APB). Dalam melakukan pengendalian operasi, Asmen Operasi dibantu 5 dan 3 shift dispatcher.
Pengendalian Operasi Sistem tersebut menggunakan alat yang bernama SCADA, yang mana akan memberikan data-data dari Gardu Induk dan pembangkitan yang berada pada ranah kerja wilayah APB itu sendiri, data data tersebut akan ditampilkan di monitor yang berada di control room, dan akan dipantau langsung oleh Dispatcher.
1.
Pengenalan SCADA
SCADA kependekan dari Supervisory Control and Data Acquisition merupakan sebuah sistem yang mengawasi dan mengendalikan peralatan proses yang tersebar secara geografis. Alasan digunakannya SCADA adalah karena adanya kebutuhan untuk melakukan pengawasan langsung dari penyaluran tenaga listrik, yaitu dengan melakukan pengumpulan informasi keadaan peralatan atau perangkat di lapangan dan mengambil tindakan atas informasi tersebut secara remote atau jarak jauh secara real time dan terpusat. SCADA sudah ada di PLN Distribusi Jatim sejak tahun 1987 tepatnya di APD Jatim. Awal berdirinya SCADA di APD Jatim adalah untuk memonitor Gardu Induk (GI) di wilayah Metropolis (Surabaya Selatan, Surabaya Barat, Sidoarjo, Gresik). Dalam perkembangannya dibangun juga SCADA untuk wilayah Pasuruan (tahun 1998) dan M alang (tahun 2002). Sehingga sampai saat ini APD Jatim bisa memantau 34 GI yang berada di wilayah tengah, 32 GI di wila yah barat, dan 29 GI di area timur. Dengan total penyulang yang terus bertambah yang pada saat ini mencapai lebih dari 980 penyulang yang ada di Jawa Tmur. Adanya sistem SCADA memudahkan operator untuk memantau keseluruhan jaringan tanpa harus melihat langsung ke lapangan. Ketidakadaan SCADA dapat diibaratkan seseorang yang berjalan tanpa dapat melihat. Sistem SCADA sangat dirasakan manfaatnya terutama pada saat pemeliharaan dan saat penormalan bila terjadi gangguan. Sistem SCADA tidak dapat berdiri sendiri, namun harus didukung oleh berbagai macam infrastruktur, yaitu: 1.
Telekomunikasi
2.
Master Station
3.
Remote Terminal Unit
4.
Protokol Komunikasi
Dalam operasi sistem tenaga listrik diperlukan media komunikasi yang berfungsi pula sebagai media komunikasi yang digunakan pada system SCADA antara lain : 1.
Radio data : peralatan ardio yang digunakan adalah radio modem dengan system MARS (Multiple Access radio Sistem)
2.
Pilot Calbe
3.
Fiber Optic
4.
PLC (Power Line Carrier)
5.
Wifi Konfigurasi Media komunikasi sebagai media transmisi data antara master station di
control center dengan RTU seperti gambar dibawah ini:
Sistem telekomunikasi data yang dipilih haruslah menjamin keamanan dan mempunyai distorsi rendah sehingga data yang diterima dapat diproses lebih lanjut. Komunikasi data antara RTU dan Master Station dapat dilakukan secara komunikasi langsung (slave) atau melalui proses pengumpulan data pada RTU tertentu (RTU data concentrator) yang kemudian, setelah melalui seleksi maka data yang penting saja yang dikirimkan ke master station. Dengan demikian, pemakaian kanal komunikasi data dapat di optimumkan
2.
Fungsi Dasar SCADA
a. Telemetering (TM) Mengirimkan informasi berupa pengukuran dari besaran-besaran listrik pada suatu saat tertentu, seperti : tegangan, arus, frekuensi. Pemantauan yang dilakukan oleh dispatcher diantaranya menampilkan daya nyata dalam MW, daya reaktif dalam Mvar, tegangan dalam KV, dan arus dalam A. Dengan demikian dispatcher dapat memantau keseluruhan informasi yang dibutuhkan secara terpusat. b. Telesinyal (TS)
Mengirimkan sinyal yang menyatakan status suatu peralatan atau perangkat. Informasi yang dikirimkan berupa status pemutus tegangan, pemisah, ada tidaknya alarm, dan sinyal-sinyal lainnya. Telesinyal dapat berupa kondisi suatu peralatan tunggal, dapat pula berupa pengelompokan dari sejumlah kondisi. Telesinyal dapat dinyatakan secara tunggal ( single indication) atau ganda (double indication). Status peralatan dinyatakan dengan cara indikasi ganda. Indikasi tunggal untuk menyatakan alarm. c.
Telekontrol (TC)
Perintah untuk membuka atau menutup peralatan sistem tenaga listrik dapat dilakukan oleh dispatcher secara remote, yaitu hanya dengan menekan salah satu tombol perintah buka/tutup yang ada di dispatcher.
3.
Fungsi Utama SCADA
Untuk dapat menjalankan tugasnya, dispatcher dibantu oleh sistem SCADA yang terintegrasi yang berada di dalam suatu ruangan khusus yang disebut Control Center. Ruangan tersebut adalah ruangan dimana ditempatkannya perangkat-perangkat komputer yang disebut Master Station. Sedangkan fungsi utama dari sistem SCADA adalah sebagai berikut: a.
Akuisisi Data
Informasi pengukuran dari sistem tenaga listrik seperti tegangan, daya aktif, dan frekuensi disimpan dan diproses secara real time, sehingga setiap ada perubahan nilai dari pengukuran dapat langsung dikirim ke master station. b.
Konversi Data
Data pengukuran dari sistem tenaga listrik seperti tegangan, daya aktif, dan frekuensi yang diperoleh tranducer awalnya berupa data analog untuk kemudian data tersebut dikirim oleh tranduser ke RTU. Oleh RTU data yang awalnya berupa data analo g diubah menjadi data digital. Sehingga data yang dikirimkan ke master station berupa data digital. c.
Pemrosesan Data
Setiap data yang dikirim oleh RTU akan diolah di master station, sehingga data tersebut bisa langsung ditampilkan ke layar monitor dan dispatcher bisa membaca data-data ter sebut.
d.
Supervisory Data
Dispatcher dapat mengawasi dan mengontrol peralatan sistem tenaga listrik. Supervisory control selau menggunakan operasi dua tahap untuk meyakinkan keamanan operasi, yaitu pilihan dan tahap eksekusi. e.
Pemrosesan Event dan Alarm
Event adalah setiap kejadian dari kerja suatu peralatan listrik yang dicatat oleh SCADA. Misalnya, kondisi normally close (N/C) dan kondisi normally open (N/O). Sedangkan alarm adalah indikasi yang menunjukkan adanya perubahan status di SCADA. Semua status dan alarm pada telesinyal harus diproses untuk mendeteksi setiap perubahan status lebih lanjut untuk event yang terjadi secara spontan atau setelah permintaan remote control yang dikirim dari control center.
f.
Tagging (Penandaan)
Tagging adalah indikator pemberi tanda, seperti tanda masuk atau keluar. Tagging sangat bermanfaat untuk dispatcher di control center. Tagging digunakan untuk menghindari beroperasinya peralatan yang diberi tanda khusus, juga untuk memberi peringatan pada kondisi yang diberi tanda khusus. g.
Post Mortem Review
Melakukan rekonstruksi bagian dari sistem yang dipantau setiap saat yang akan digunakan untuk menganalisa setelah kejadian. Untuk melakukan hal ini, control center mencatat terus menerus dan otomatis pada bagian yang telah didefinisikan dari data yang diperoleh. Post mortem review mencakup dua fungsi, yaitu pencatatan dan pemeriksaan.
Power Line Carrier
Power Line carrier merupakan system komunikasi yang paling banyak ditemukan pada system tenaga listrik. Penggunaan PLC banyak digunakan untuk keperluan SCADA, komunikasi suara, teleproteksi dan pembacaan-pembacaan meter-meter secara remote. Lebar bidang frekuensi yang umum dipergunakan berkisar mulai dari 30 kHz sampai dengan 500 kHz. Pembatasan lebar bidang tersebut tergantung pada :
Konstruksi dari filter frekuensi tinggi dan rendah.
Pengaruhnya pada radio-radio broadcasting.
Pengaruhnya pada radi pelayanan system navigasi udara.
Menghindari interferensi diantara sesama jalur transmisi yang berdekatan perlu membuat isolasi sedemikian rupa untuk menghindari penggunaan frekuensi yang sama tidak saling mengganggu. Sinyal telekomunikasi yang disalurkan harus ada peralatan khusus yang berfungsi
memasukkan (mencampur) dan mengeluarkan (memisahkan) sinyal telekomunikasi di ujungujung SUTT dari frekuensi 50 Hz atau frekuensi enegi listrik yang disalurkan melalui SUTT. Secara konfigurasi sistem PLC dapat digambar seperti dibawah ini.
Fiber Optic
Saat ini serat optik merupakan sarana komunikasi mulai dari jaringan komunikasi yang sederhana sampai yang komplek. Dalam sistem tenaga listrik penggunaan fiber optik sebagai sarana komunikasi juga ikut berkembang. Transmisi-transmisi baru dirancang dengan
menggunakan fiber optic yang diletakkan di dalam ground wire. Macam-macam fiber optic yang dipergunakan di dalamsistem tenaga listrik terbagi dalam beberapa macam yaitu :
OPGW (Optical Fiber Ground Wire) Jenis Fiber Optic yang ditanam ditengah-tengah kawat tanah.
ADSS (All Dielectric Self Supporting) Jenis Fiber Optic yang dipasang dan ditarik antara tiang transmisi atau distribusi. Pemasangan fiber optic ini dipasang pada kuat medan yang paling rendah untuk menghindari efek gap tegangan pada permukaan fiber optic yang dapat merusak kabel.
GWWOP (Ground Wire Wrap Optical Fiber) Jenis fiber optic ini dililitkan pada kawat tanah dan dipasang untuk saluran transmisi
yang sudah ada. Beberapa kelebihan dan keuntungan penggunaannya adalah sebagai berikut :
Mempunyai lebar bidang frekuensi yang sangat tinggi hingga mencapai 2,5 GBps. Dengan demikian satu serat optic dapat dipergunakan untuk menampung ratusan saluran komunikasi, jauh lebih besar dibandingkan dengan pilot kabel atau radio gelombang mikro.
Relatif lebih kecil dan ringan dibandingkan pilot kabel, sehingga pemasangannya jauh lebih mudah.
Bebas dari gangguan interferensi gelombang elektromagnetik.
Dari segi security sangat aman.
Mempunyai rugi-rugi transmisi yang kecil.
Kemampuan mekanis yang baik sehingga mampu self supporting.
Biaya per bit informasi lebih murah.
Keandalan yang tinggi dan pemeliharaan yang murah.
Life time dapat mencapai 30 tahun.
Wifi (Wireless Fidelity)
Wireless Fidelity adalah radio dengan menggunakan gelombang mikro pada frekuensi 2,4 GHz dan 5,5 GHz. Radio gelombang mikro bekerja berdasarkan hubungan langsung berhadap-hadapan antara antenna parabola pada jarak line of sight.
Wifi pada dasarnya berbasis peralatan Wireless LAN, yang sesuai dengan standar 802.11b atau IEEE 802.11a dan berjalan pada kecepatan 11 Mbps yang jauh lebih tinggi bila
dibandingkan dengan koneksi yang lain seperti line telepon. Peralatan ini banyak disuport oleh vendor. Sistem komunikasi ini berbasis Internet Protokol (IP Based) dan banyak dipergunakan sebagai infrastruktur internet karena :
Dapat menekan cost biaya line telepone.
Mudah instalasinya dan jangka panjang biaya lebih rendah dibandingkan line telepon.
Kecepatan bit mencapai 1 – 11 Mbps jika mengacu standard IEEE 802.11b.
Merupakan standard yang open peralatan banyak tersedia di pasaran.
Media telekomunikasi yang umum digunakan adalah PLC (Power Line Communication), Fiber Optik, dan Radio link. Pada awalnya penggunaan radio link dan PLC banyak digunakan, terutama karena penggunaan PLC yang tidak memerlukan jaringan khusus namun cukup menggunakan saluran transmisi tenaga listrik yang ada. Namun pada perkembangannya penggunaan PLC mulai beralih ke Fiber Optik dikarenakan kecepatan bit per second yang jauh di atas PLC. Pada kenyataannya ketiga media tersebut di atas digunakan secara bersama-sama, sebagai main dan backup. Master station merupakan kumpulan perangkat keras dan lunak yang ada di control center. Biasanya desain untuk sebuah master station tidak akan sama, namun secara garis besar desain dari sebuah master station terdiri atas: 1. Server 1. Workstation 2. Historikal data 3. Projection mimic, dahulu masih menggunakan mimic board 4. Peripheral pendukung, seperti printer, logger 5. Recorder 6. Global Positioning System untuk referensi waktu, dahulu masih menggunakan master clock 7. Dispatcher training simulator 8. Aplikasi SCADA dan Energy Management System a. 10.Uninterruptable Power Supply (UPS) untuk menjaga ketersediaan daya listrik b. 11. Automatic Transfer Switch (ATS) dan Static Transfer Switch (STS) untuk mengendalikan aliran daya listrik menuju master station.
Agar dapat melakukan akuisisi data maupun pengontrolan sebuah Gardu Induk maka dibutuhkan suatu terminal yang dapat memenuhi persyaratan ters ebut, yaitu Remote Terminal Unit (RTU). Penggunaan RTU berawal dari RTU dengan 8 bit, hingga sekarang telah dikembangkan RTU dengan 16 bit, bahkan sudah hamper menyerupai s ebuah komputer. RTU tersebut harus dilengkapi dengan panel, transducer, dan wiring. Pada masa lampau, RTU dikembangkan oleh pabrikan secara sendiri-sendiri, juga dengan protokol komunikasi yang tersendiri sehingga tidak ada standarisasi. Sebagai contoh ada RTU dengan protokol komunikasi HNZ, Indactic, dan sebagainya. Penggunaan protokol yang berbeda-beda ternyata menimbulkan masalah di kemudian hari ketika akan dilakukan penggantian. Hal ini dikarenakan produk lama sudah tidak diproduksi lagi, sedangkan produk baru sudah mengikuti standarisasi. Oleh karena itu dalam pembuatan maupun pengembangan sistem SCADA harus mengacu pada standarisasi tersebut. SCADA sendiri mempunyai fungsi pokok seperti Telecontrolling, Telesignalling, dan Telemetering
Fungsi Tele Control Control,Tele Signal, Tele Metering
Untuk fungsi Distribusi fungsional RTU yang terpasang lokasi ditentukan sebagai berikut : 1. Gardu Induk
Telecontrol
: pemutus beban, pemisah, pengaturan posisi tap changer trafo.
Telemeasurement : tegangan. arus, kwh, power factor, kvarh untuk masing-masing penyulang masuk dan keluar, busbar dan trafo.
Telesignalling
: peralatan pemutus, posisi tap changer, dan pengaman (ground fault, over current, DC source fault, buchholz, transformator temperature trip/alarm atau peralatan pengaman lain).
2. Gardu Trafo Distribusi (Key Point).
Telecontrol
: pemutus beban, pemisah
Telemeasurement : tegangan. arus, kwh, power factor, kvArh untuk penyulang trafo.
Telesignalling
: peralatan pemutus, pengaman (ground fault, over current, DC fault atau peralatan lain).
3. Pole Mounted Swithes (recloser, loadbreak switch dll.)
Telecontrol
: pemutus beban, pemisah
Telesignalling
: peralatan pemutus dan pengaman (ground fault, over current, DC fault, atau peralatan lain).
4. Pole Mounted Capasitor Bank
Telemetering
: capasitive current, power factor, daya reaktif, tegangan.
Telesignalling
: open close status.
Sedangkan untuk fungsi Penyaluran fungsional RTU adalah sebagai berikut :
Telecontrol
: pemutus beban, tap changer Trafo
Telemeasurement : KV, A, MW,MVAR, Cos Phi,.
Telesignalling
: status peralatan pemutus, peralatan pengaman (ground fault, over current, DC fault atau peralatan lain).
Load Frequency Control
A.
TELEMETERING
Telemetering adalah suatu proses pengiriman besaran ukur jarak jauh melalui media komunikasi data. Pada sistem scada, RTU memiliki fungsi sebagai telemetering. Telemetering pada RTU adalah RTU mengirimkan data hasil pengukuran pada CT (Current Transformator) dan PT (Potential Transformator). Pada proses ini data hasil pengukuran oleh transducer pada RTU akan dikirimkan ke master station pada SCADA. Salah satu fungsi RTU (Remote Terminal Unit) untuk mengakuisisi data analog dan meneruskan hasil-hasil pengukuran ke
master station. Diagram alur data SCADA untuk
telemetering dapat dilihat pada gambar dibawah ini: busbar
modem
Alur SCADA pada proses Telemetering
Transducer
Mengubah satuan besaran ke besaran lain yang dibutuhkan agar dapat diproses untuk berbagai keperluan, contohnya dari suhu ke tegangan).
CT/PT
Menkorversi arus dan tegangan dari sisi tegangan tinggi menjadi tegangan dan arus yang dibutuhkan oleh transduser.
RTU
RTU (Remote Terminal Unit) merupakan microposessor yang bertugas melakukan scanning, pengolahan dan penyimpanan data sementara sebelum diminta oleh pusat control dan melakukan kendali sesuai perintah. Namun pada Gardu Induk di Kebonagung, kWh meter yang digunakan adalah yang tipe PM, maka untuk mengirim data ke RTU, tidak diperlukan adanya transducer, karena data yang dihasilkan sudah digital dan sudah dapat diproses oleh RTU. Sehingga gambar diagramnya menjadi seperti berikut :
busbar
kWh meter
modem
modem
Dispatcher memanfaatkan Telemetering untuk kebutuhan pemantauan meter, baik daya nyata dalam MW, daya reaktif dalam MVAR, tegangan dalam kV, dan arus dalam A. Dengan demikian dispatcher dapat memantau meter dari keseluruhan jaringan hanya dengan duduk di tempatnya, tentu saja dengan bantuan peralatan pendukung lainnya seperti telepon. Data pengukuran yang ada di GI sendiri didapat dari CT dan PT yang mana berfungsi sebagai sensor. CT dan PT tersebut dipasang di busbar (primary technology). CT dan PT tersebut dipasang pada sisi incoming kubikel dari sekunder trafo (cara pemasangan CT dan PT tersebut dibaut pada busbar). Setelah itu hasil sensing dengan CT dan PT akan dikirimkan ke kWh meter 3 fasa, kWh meter (disini berfungsi sebagai IED /Intelligent Electronic Device) .Setelah data sampai di kWh meter 3 fasa, RTU akan meneruskan data tersebut ke modem, kemudian modem akan mengirim data melalui media komunikasi yang dapat berupa radio, kabel control, serat optic, dll .
Pada single line diagram di GI, kWh meter pembangkit-transmisi berada pada sisi incoming kubikel 20 kV , sedangkan kWh meter transmisi-distribusi berada di sisi outgoing kubikel 20 kV. Pada realnya di lapangan, kWh meter berada di control room seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini (GI Kebonagung) :
Gambar kWh meter pembangkit-transmisi.
Gambar kWh meter pembangkit-transmisi. SUTAMI 1.
Gambar kWh meter pembangkit-transmisi. SUTAMI 2.
Gambar kWh meter transmisi-distribusi penyulang Bumiayu, MOG, Wagir.
Gambar kWh meter transmisi-distribusi penyulang MOG
Gambar kWh meter IBT.
Gambar kWh meter IBT.
B. TELESIGNALLING Dispatcher dapat memanfaatkan TS untuk mendapatkan indikasi dari semua alarm dan status peralatan tertentu yang bisa dibuka (open) dan ditutup (close). Prinsip kerjanya sama seperti pada telemetering, hanya saja sensor yang digunakan beda, pada kali ini sensor yang digunakan adalah relay, relay tersebut akan memberikan status on/off nya suatu peralatan kepada RTU untuk diteruskan ke modem dan kemudian dikirim ke master station. Data yang dihasilkan dari relay sudah berbentuk digita, sehingga bias langsung diproses oleh RTU. Telesignaling adalah pengambilan status peralatan tenaga listrik di Gardu Induk atau Pusat Pembangkit untuk dapat dimonitor di Pusat Pengatur, berupa sinyal Alarm dan Indikasi yang terhubung ke modul digital input pada RTU (Remote Terminal Unit). Sinyal Alarm memiliki satu keadaan , yaitu keadaan ON atau OFF. Sedangkan Indikasi memiliki dua keadaan, dimana satu keadaan tertutup (close) dan terbuka (open), seperti pada PMT, PMS rel, PMS line, dan PMS tanah Fungsi Telesignaling pada RTU yaitu untuk mengumpulkan status-status peralatan misal PMT/PMS ataupun alarm peralatan dan kemudian mengirimkannya ke master station. Bagian RTU yang menerima input signal ini adalah card DI ( Digital Input ). Signal yang berupa status memakai TeleSignal Double (TSS), sedangkan berupa alarm memakai TeleSignal Single (TSS). Adapun alur data TS SCADA dapat digambarkan sebagai berikut:
Telesignaling juga mengumpulkan informasi mengenai kondisi sistem dan indikasi operasi, kemudian menampilkannya pada pusat kontrol (JCC maupun RCC) Indikasi-indikasi yang dapat dipantau dari pusat kontrol yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.
Status PMT/PMS. Alarm-alarm seperti proteksi dan peralatan lain. Posisi kontrol jarah jauh. Posisi perubahan tap transformator. Titik pengesetan unit pembangkit tertentu
Cara pengambilan data tersebut pada awalnya dilakukan oleh CT dan PT sebagai sensing, yang dipasang pada Bay (busbar). Pada hal ini, spesifikasi CT yang digunakan sangatlah penting, terutama pada Burdennya, Burden sendiri adalah batasan max CT ke alat ukur.
Contoh spesifikasi kelas akurasi dan burden berdasarkan ANSI/IEEE untuk trafo pengukuran : B0.2 adalah burden untuk trafo pengukuran dengan nilai impedansi nya 0.2 Ohm dan nilai VA maxnya adalah 5 VA, maka dengan begitu pemasangan CT dengan alat ukur jaraknya tidak
boleh sampai mengakibatkan rugi sebesar 5 VA, Karena efeknya akan menyebabkan terjadinya drop tegangan yang mana akan mempengaruhi keakuratan dari alat ukur tersebut.
TELECONTROLLING
Telecontroling adalah pengendalian atau pengoperasian peralatan switching pada Gar du Induk yang jauh dari pusat kontrol. Telekontrol yang dapat dilakukan adalah open-close PMT/PMS, start-stop PLTD, perubahan tap transformator, dan sebagainya. Fungsi kontrol sistem tenaga listrik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kontrol individu, kontrol perintah untuk pengaturan peralatan, pola kontrol otomatis dan pola kontrol berurutan. Kontrol individu merupakan perintah langsung peralalatan sistem tenaga listrik, seperti perintah buka/tutup PMT atau PMS, dan perintah start/stop unit pembangkit. Sedangkan kontrol perintah untuk pengaturan peralatan merupakan fungsi kontrol yang berhubungan dengan pusat pembangkit untuk menaikkan atau menurunkan daya pembangkitan. Kontrol otomatis adalah perintah kontrol dari substation automation misalnya untuk load shading. Kontrol berurutan adalah kontrol otomatis dengan menggunakan aplikasi distribusi Managemen System (DMS). Cara kerjanya adalah CT dan PT akan menyensing arus pada Bay di GI, hasil sensing tersebut diteruskan relay bantu yang berada di control panel, relay bantu inilah yang nantinya akan memberikan status on off peralatan PMT/PMS. Setelah itu data yang dihasilkan dari relay bantu tersebut dimasukkan terlebih dahulu ke transducer untuk diolah agar dapat di proses oleh RTU. Setelah itu RTU akan mengirimkan data tersebut ke master station. Dispatcher dapat melakukan kontrol secara remote, hanya dengan menekan satu tombol, untuk membuka atau menutup peralatan sistem tenaga listrik. Dispatcher tinggal menekan tombol pada simbol PMT di single line diagram suatu GI, kemudian master station mengirim sinyal perintah tersebut ke RTU. RTU meneruskan perintah tersebut melalui card DO (Digital Output) ke PMT. Hal ini bisa dilakukan dengan bantuan Telesinyal yang memberikan status on/off nya suatu peralatan
di pembangkit, proses pengontrollannya pun juga menggunakan relay yang memberikan status dari peralatan itu sendiri.
PERALATAN SISTEM SCADA
Peralatan system SCADA PLN telah diatur pada POLA SCADA, yang merupakan standardisasi peralatan baku .Kompleksitas peralatan SCADA ditentukan oleh pada level organisasi operasi sistem tenaga listrik mana akan dioperasikan, sehingga akan didapat keseragaman pola peralatan SCADA di PLN. Dengan adanya Philosophy ini maka tahap selanjutnya yaitu penyusunan Functional Requirement akan lebih terarah dan lebih pasti, mengacu kepada kebutuhan operasional sistem yang akan dioperasikan antara lain :
1. 2. 3. 4.
Melengkapi alat operasional jaringan tegangan menengah serta meningkatkan kemampuan manjemen operasi sistem tenaga listrik. Meningkatkan reliabilitas sistem tenaga listrik. Memperbaiki kualitas jaringan tenaga listrik. Menyediakan data yang akurat/tepat untuk proses lanjutan, seperti: optimisasi operasi jaringan, perencanaan dan perawatan jaringan; maupun untuk pelayanan pelanggan serta peningkatan kinerja manajemen operasi sistem tenaga listrik..
Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran tersebut maka peralatan SCADA-meliputi:
Remote Terminal Units (RTUs)
Sistem Komunikasi.
Master Station (Ruang Kontrol)
Peralatan Interfacing dengan peralatan jaringan .
Master Station Master Station merupakan kumpulan perangkat keras dan lunak yang ada di control center, pada umumnya konfigurasi sebuah master station tidak akan sama, disesuaikan dengan kebutuhan system scadanya.Namun secara garis besar konfigurasi dari sbuah master station terdiri dari:
Komputer Front End
Komputer Server
Komputer Human Machine Interface
Komputer Database server
Komputer Engineering
Swicth atau HUB LAN
Radio Master
Recorder
Global Position Sistem untuk referensi waktu
DTS ( Dipatcher Training Simulator)
UPS
Projector
Wall Display.
Peripheral pendukung seperti Printer, logger
Sofware Aplikasi SCADA untuk Server maupun HMI
Front End Front End adalah peralatan komputer yang berfungsi sebagai peralatan komunikasi / menghubungkan antara Master Terminal Unit dengan Remote Terminal unit, dimana fungsi dari Front end adalah sebagai pengolah komunikasi dan menyimpan data sementara diantaranya :Pengambilan Data dari RTU, yaitu pengambilan status dan pengukuran dapat diambil secara polling, untuk mempercepat pengambilan data maka hanya data yang berubah yang saja yang diambil.Penyimpan data, yaitu data status dan pengukuran yang telah di proses, disimpan di file server, atau dikirim ke HMI. Pengiriman data, yaitu sebagai alat mengirim data dari server ke RTU atau sebaliknya. Pengiriman data ke HMI yaitu ketika permintaan data sta tus RTU diterima Front End dari HMI, maka seluruh data RTU tersebut akan dikirim ke HMI dan data ini diambil dari file Server. Penyesuaian Waktu dari setiap RTU yaitu mempunyai fungsi agar setiap RTU mempunyai waktu yang sama dengan Master Terminal Unit, maka secara priodik mengirim data waktu yang diterima dari MTU ke setiap RTU yang dikelolanya.
Diagnosa RTU yaitu untuk memeriksa apabila setiap RTU masih bekerja atau tidak, maka secara periodik dikirim data khusus ke setiap RTU. Bila RTU tidak memberikan jawaban setelah beberapa kali pengulangan, maka Front End akan mengirimkan berita ke Master bahwa RTU tersebut tidak berfungsi.
HMI (Human Machine Interface) Human Machine Interface atau Man Machine Interface merupakan sarana atau perangkat yang sangat penting dalam Pusat Pengatur Beban sebagai media komunikasi antara Operator/Dispatcher dengan komputer, dimana operator dapat langsung memantau dan mengomando elemen-elemen yang berada di gardu Induk k yang masuk dalam system SCADA. Selain itu dapat juga menyimpan data data dan informasi system secara real time untuk dijadikan bahan analisa selanjutnya.Banyaknya operator yang bekerja dalam ruangan pusat pengatur menentukan banyaknya workstation/terminal yang diperlukan. Sistem HMI meliputi semua peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan informasi kepada operator/dispatcher dan dapat dipakai oleh operator/dispatcher untuk mengoperasikan sistem. Secara garis besar fungsi HMI adalah sebagai berikut :
Melihat/memantau kondisi sistem distribusi.
Memasukkan atau merubah data.
Melakukan navigasi diantara fungsi-fungsi SCADA.
Memonitor dan mengendalikan peralatan Sistem Jaringan Distribusi.
Memonitor dan Mengendalikan konfigurasi sistem jaringan distribusi.
Media Komunikasi Kebutuhan media komunikasi dipertimbangkan berdasarkan konfigurasi antara master computer yang berada di pusat pengendali dengan RTU. Konfigurasi yang diperlukan antara Master Komputer dengan RTU berbentuk star atau gabungan bentuk pohon bintang . Dengan spesifikasi media komunikasi sebagai berikut : Low Data Speed (300 s/d 9600 bps) Mode transmisi sinkronus atau asinkronus Prosedur Transmisi Master-Slave Untuk keandalan diperlukan duplikasi link komunikasi.
Media komunikasi yang dipergunakan dapat bermacam-macam diantaranya Radio Data, Pilot Calbe, Fiber Optic, PLC (Power Line Carrier), Microwave atau Saluran Tele pon ( Leased Line).
RTU RTU adalah suatu peralatan yang terpasang pada gardu yang mana didalamnya terdapat processor yang berfungsi untuk mengambil data baik status maupun data pengukuran secara scanning ( polling), serta fungsi lainnya adalah melaksanakan perintah-perintah dari HMI yaitu seperti Buka tutup CB, melaporkan realisasi apa yang diperintahkan HMI lengkap dengan keadaan RTU saat itu (real time). Semua rangkaian proses di sisi site atau gardu baik metering maupun status cb yang diproses oleh RTU , selajutnya data tersebut disimpan dalam data memory (RAM) sebelum diminta oleh Front End pada control center, selain itu juga Rtu berfungsi untuk melaksanakan komando ( Buka Tutup CB) dengan permintaan dari HMI . Adaptation Work/Interfacing Interfacing adalah sebuah Panel yang berisi rele-rele bantu /AUX dan terminal terminal antara RTU dengan peralatan yang akan di kontrol oleh system SCADA.
Tele informasi Data Besar kecilnya sistem SCADA ditentukan dari jumlah teleinformasi yang direncanakan. Analisa kebutuhan Sistem SCADA juga mengacu pada besar kecilnya teleinformasi, karena akan menentukan kapasitas dari master komputer yang ada.
Macam-macam teleinformasi ditinjau dari bentuknya adalah : Digital Output, merupakan sinyal digital yang dikirim dari master komputer dan berupa sinyal perintah seperti telekontrol. Digital Input, merupakan sinyal digital yang dikirim dari peralatan remote ke master komputer setelah melalui RTU yang berupa sinyal indikasi. Sinyal ini terbagi dalam 2 (dua) macam yaitu single signalling dan double signalling yang membedakan keduanya adalah penggunaannya misalnya untuk keakuratan posisi PMT diperlukan double signalling. Analog Input, merupakan sinyal analog yang dikirim dari meter-meter analog yang mangalami proses Analog to Digital Converter di RTU sebelum dikirim ke master komputer untuk diproses lebih lanjut.
Tele informasi data dituangkan pada tele information plan untuk dapat menyusun data basenya. Tele informaton plan di bedakan antara Tele information plan untuk SCADA, dan tele information plan untuk pemeliharaan. Contoh Tele information plan untuk sistem Distribusi untuk SCADA Gardu Induk. Perangkat Lunak Sistem SCADA Perangkat lunak Sistem SCADA sesuai dengan kebutuhan dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu : 1. Data Base Seluruh informasi yang digunakan fungsi SCADA, program aplikasi sistem distribusi dan tampilan diagram jaringan distribusi harus disimpan dalam siste m manajemen database. Untuk keperluan khusus dapat digunakan penyimpanan berupa tabel dan flat-file di program aplikasi.
Data harus diduplikasi pada dua file server di Master Station untuk mencapai derajat ketersediaan sistem yang tinggi. Database teleinformasi harus dapat didefinisikan dan dimodifikasi dengan cara yang inter-aktif tetapi cukup sederhana. Sistem harus dapat melakukan verifikasi terhadap konsistensi database RTU untuk mencegah kesalahan operasi atau alarm yang salah.
2. Antarmuka Pemakai Grafik. Antarmuka dengan pemakai harus berbasis grafik bit-map, interaksi dilakukan melalui alat penunjuk.Antarmuka ini harus berupa WIMPS (Windows, Icons, Mouse and Pointer System).Perangkat lunak antarmuka pemakai harus dapat dijalankan dalam workstation berdiri sendiri atau bagian dari jaringan client-server. Antarmuka pemakai harus menyediakan fungsifungsi untuk pemakai maupun pengembangan aplikasi sebagai berikut :
Fasilitas untuk mendesain diagram secara dinamis.
Fasilitas untuk me-link objek grafis dengan item database.
Fasilitas untuk mengambil diagram secara dinamis dan untuk mengalihkan diagram ke
layar lain atau ke workstation lain dalam jaringan.
Fasilitas untuk menghubungkan objek grafis dengan perintah sistem.
Tampilan harus dapat berupa diagram skematik atau diagram layout geografis yang terdiri dari objek statik dan dinamik. Diagram harus dapat didesain berdasarkan primitif (busur, lingkaran, elips, garis, marker, poligon, polyline, persegi panjang, bujursangkar, kotak text, dan text), warna, dan atribut (jenis garis, tebal garis, visibilitas, font, blockfill). Harus ada
fasilitas decluterring untuk diagram yaitu pengurangan detail yang berlebihan untuk layer yang berbeda. Aplikasi SCADA
Fasilitas dasar fungsi SCADA memiliki software yang mampu berintegrasi untuk melakukan fungsi : 1. Pengendalian dan Akuisisi. Akuisisi data dilaksanakan oleh subsistem akuisisi yang berinter-aksi dengan server SCADA. Fungsi akuisisi data meliputi : pengukuran analog (tegangan, arus, MVAR, MW dan tap trafo), input/status digital, dan pulsa dari RTU dan sistem komputer eksternal.Pengendalian harus dilengkapi mekanisme sekuriti sekuen pengendalian meliputi keadaan awal, antara, dan keadaan final. 2. Manajemen Event dan Alarm. Perangkat lunak memproses seluruh perubahan data untuk mendeteksi alarm, kemudian memberikan tanda kepada operator bila batas-batas alarm dilampaui. Perangkat lunak harus dilengkapi daftar alarm dengan prioritas yang teratur dan fasilitas acknowledge alarm secara interaktif. Perangkat lunak penanganan alarm harus berintegrasi dengan database relasional sehingga memungkinkan pengambilan histori alarm dan event secara fleksibel 3. Perhitungan. Perhitungan dilakukan atas data-data yang diperoleh dari fungsi akuisisi data. Perhitungan meliputi fungsi-fungsi aritmetik dan logika untuk mendapatkan 'derived data'. 4. Pembagian Wilayah Kerja Operator. Pembagian wilayah kerja operator secara geografis atau topologis harus dapat dilakukan secara fleksibel melalui 'operator workstation'. Wilayah dan kewenangan operator harus dapat ditentukan secara dinamis bila perubahan kondisi operasi menuntut perubah 5. Trend dan Peng-arsipan. Perangkat lunak pengarsipan harus memungkinkan untuk memilih pengukuran diambil dan disimpan dalam interval waktu tertentu yang bisa diubah sesuai kebutuhan.Data arsip melalui database relasional harus dapat diambil dan diproses untuk membuat laporan menggunakan alat/perangkat lunak standard.Harus ada juga fasilitas untuk mem-plot data arsip untuk mengetahui trend perubahan data yang disample secara grafis. 6. Antarmuka Client (dalam 'Client-Server' SCADA). Perangkat lunak SCADA harus diimplementasikan menggunakan teknik 'object oriented program'. Fungsi SCADA dan element data merupakan objek. Objek ini dengan atribut fungsi
antarmuka client memberikan Application Program Interface (API) SCADA. Antarmuka 'client' memungkinkan integrasi aplikasi yang terdistribusi dengan fungsi dasar SCADA. 7. Program Aplikasi Untuk sistem Distribusi program Aplikasi yang di implementasikan untuk pengelolaan jaringan Distribusi adalah Distribution Management System (DMS ) . Sedangkan untuk Sistem Penyaluran program aplikasi pengelolaan jaringan sistem tenaga li strik dengan SCADA adalah Energy Managemen System ( EMS ) . Agar program Aplikasi dapat berfungsi dengan sempurna maka kedisiplinan dalam menjaga kelengkapan peralatan SCADA khususnya pada saat ada penambahan perlatan di lapangan ( Penyulang, trafo,kapasitor dll ) harus konsisten. Demikian pula penyesuaian data base di Master Station. Sistem Scada Jawa Bali
Data Sistem scada MASTER STATION terdiri dari 6 Control Center :
JCC GANDUL (Gandul, Depok) Tugas switching 500 Kv Jawa Bali. RCC CAWANG (APB DKI JAKARTA dan BANTEN) Tugas pengaturan sistem 150/70kV DKI Jakarta dan Banten. RCC CIGELENG (APB Jawa Barat) Pengaturan sistem 150/70KV Jawa Barat RCC UNGARAN (APB Jawa Tengah dan DIY) Pengaturan sistem 150/70kV Jawa Tengah dan DIY
RCC WARU (APB Jawa Timur) Pengaturan 150/70kV Jawa Timur
RCC BALI (APB Bali) Pengaturan sistem 150/70kV Bali.
REMOTE STATION
Link Komunikasi SCADA
Media komunikasi yang digunakan untuk SCADA Jawa Bali adalah :
Fiber Optic
PLC
Pilot Cable
Radio Microwave
KONFIGURASI LINK KOMUNIKASI UNTUK SISTEM SCADA 500 KV
KONFIGURASI SCADA JAWA TIMUR
R emote Terminal Unit (R TU)
RTU ( Remote Terminal Unit ) adalah salah satu komponen dari suatu sistem pengendali tenaga listrik yang merupakan perangkat elektronik yang dapat diklasifikasikan sebagai perangkat pintar. RTU biasanya ditempatkan di gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi, maupun pusat – pusat pembangkit sebagai perangkat yang diperlukan oleh Control Centre untuk mengakuisisi data-data rangkaian proses dalam melakukan telecontrol , telesignal dan telemetering . RTU merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pengendalian, sehingga RTU ini harus mempunyai tingkat keandalan dan ketepatan (akurasi) yang tinggi, dan tidak boleh terpengaruh oleh gangguan-gangguan, misalnya noise, guncangan tegangan catu, dsb. Remote Terminal Unit atau RTU mempunyai fungsi yang sangat penting bagi komunikasi SCADA di gardu induk, umumnya untuk mengontrol peralatan dan memantau status peralatan. RTU mengumpulkan data pada kubikel dan mengirimkan data tersebut ke master station menggunakan komunikasi data DNP 3.0 Serial melalui Cloud Icon +. Cloud Icon+ adalah jaringan yang digunakan pada sistem SCADA di PT PLN (Persero) sebagai jalur komunikasi antara RTU dengan master station. RTU juga mengolah kontrol dari master station kepada peralatan di kubikel seperti kontrol open/close PMT, reset relay, reset panel/annunciator , dll. Protokol yang digunakan untuk komunikasi RTU ke IED biasanya adalah Modbus.
Gambar Skema RTU di Gardu Induk Tugas pokok RTU adalah :
Mengumpulkan data Status/Alarm dan Pengukuran kemudian mengirimkannya ke
Control Center .
Meneruskan perintah Control Center .
Pada prinsipnya RTU mempunyai fungsi dasar sebagai berikut :
Mengakuisisi data analog maupun sinyal digital.
Melakukan kontrol buka/tutup kontak, naik/turun start/stop setting atau fungsi-fungsi
set point lainnya.
Meneruskan hasil-hasil pengukuran (daya aktif, daya reaktif, frekuensi, arus, tegangan,
energi) dan sebagainya ke pusat pengendali/Control Centre.
Sebagai data logging , RTU berfungsi untuk merekam semua kejadian, termasuk apabila
terdapat kelainan dari sistem maupun sinyal yang sedang dipantau. Data logging disini dapat bersifat pengarsipan. Laporan dapat diperoleh dari layar monitor atau dari printer, dalam bentuk kumpulan data berdasarkan tanggal/bulan sesuai yang diminta untuk keperluan pengecekkan atau perbaikan.
Sebagai Event recording . Agak berbeda dengan data logging , Event recording
merekam setiap kejadian sesuai dengan prosedur yang ada atau sesuai dengan yang diperintahkan/diprogram dari pusat pengendali, misalnya perintah buka/tutup pemutus hubungan beserta reaksinya (sudah dilaksanakan, gagal dsb), hasil – hasil pengukuran beserta komentarnya (nilai pengukuran atau berita khusus bila batas terlampaui, dsb).
Berkomunikasi dengan lokal personal komputer untuk keperluan supervisi dan
pengendalian secara lokal serta untuk keperluan pemeliharaan (commisioning ). Bagian utama pada RTU adalah :
Modul CPU
Fungsi Modul Mikroprosessor adalah organisasi aliran data. Sinkronisasi waktu dengan GPS lokal atau GPS di Control Centre, Sinkronisasi komunikasi serial atau field bus.
Modul I/O
Fungsi utama dari I/O adalah sebagai media masukan besaran analog, sinyal digital, transduser, akumulator, dan sumber sinyal lainnya dari rangkaian proses. Disamping itu, I/O juga merupakan perangkat-perangkat yang melakukan dan meneruskan perintah kendali seperti untuk pegoperasian relay, pemutus daya, motor start/stop unit dan lain sebagainya termasuk kendali set point . Modul I/O harus dapat berfungsi sebagai : 1.
Restitusi Logic
Sinyal dengan restitusi logic digunakan untuk pengendalian jarak jauh. Seperti peralatan pemutus rangkaian, switchgear , isolators dll. Peralatan yang dituju dapat diaktifkan dengan mengirimkan perintah tutup/buka dari pusat kendali. Pengendalian satu atau lebih peralatan (tergantung dari kemampuan modul) dapat dilakukan serempak untuk sebuah perintah open/close. 2.
Restitusi Analog
Pusat kendali (Control Centre) memberikan besaran analog tertentu yang dikirimkan ke Control Unit dalam bentuk digital. Kemudian oleh modul khusus untuk restitusi analog ini, data digital yang dikirimkan dari Central Unit dikembalikan kedalam bentuk analog, yang dipakai sebagai besaran referensi pada peralatan yang dikendalikan. 3.
Keluaran Logic untuk Animasi Diagram Mimic
Diagram mimic bermanfaat untuk melihat secara visual keadaan kerja sistem jaringan listrik yang dikontrol dan ditandai dengan indikator lampu menyala ( steady/ flashing ) atau mati. Modul I/O memberikan keluaran logic yang urutan operasi indikatornya dikontrol oleh software yang ada pada Central Unit . Sinyal ini biasanya digunakan untuk pengendali animasi diagram mimic yang terletak di Control Centre atau Substation. 4.
Akuisisi Counting
Modul dengan fungsi akuisisi Counting ini digunakan untuk menerima data yang dihasilkan oleh pengukur daya (misalnya: KwH, dsb), ini dipergunakan untuk bukti transaksi j umlah daya yang dipergunakan.
Modul Komunikasi
Fungsi modul komunikasi yaitu dapat berkomunikasi menggunakan protokol sesuai dengan standar, memiliki fungsi http dan ftp (opsional), dapat melakukan switch secara otomatis.
Modul Power Supply (Catu Daya)
Power Supply Unit adalah modul yang menyediakan catu daya untuk keperluan operasi.
Lampiran
TRANSMISI
\\\\\\\\\\\\\\\\\
