2. PDF.pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Umum Serta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

2017

Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan 1

DAFTAR ISI 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

KATA PENGANTAR …………………………............................................................................... BAB I PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOT …………………………...................................................................................... KEWENANGAN PEMBENTUKAN …............................................................................ KELOMPOK KERJA ……..………………………………………………………………………………....…. PRINSIP UMUM TATA KERJA ……………..…………………………………………………………… TAHAPAN PEMBENTUKAN ……………..…………………………………………………………..…… PENJARINGAN DAN PENYARINGAN SECARA TERBUKA ………………………..…. PENETAPAN ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN……………..………………………. PELAPORAN………………………………………………………………………………………………………..… Lampiran BAB I ……………………..………………………………....................................................... BAB II PEDOMAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN ..… ORGAN ISASI SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN ……………………….….. PERSYARATAN………………………………………………………………………………………………….. TATA CARA PENGANGKATAN…………………………………………………………………........... TATA CARA PELANTIKAN…………………………………..…………………..…………………….…… TATA CARA PEMBERHENTIAN………………………..……………………………..……….……….


3

4 4 4 4 4 5 12 12 13 38 38 38 39 40 40

Kata Pengantar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, serta Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 merupakan “hajatan” besar bagi Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Banyak pihak yang menilai bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebelumnya berjalan dengan baik, namun tidak sedikit juga pihak yang mengkritik dan menilai bahwa penyelenggaraan pemilu masih ditemukan adanya kelemahan. Sebagai salah satu lembaga negara penyelenggara pemilu, khususnya dalam hal ini sebagai Pengawas Pemilu, Bawaslu terus melakukan evaluai kelembagaan khususnya pada aspek perekrutan Pengawas Pemilu. Sesuai dengan amanat Pasal 132 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan

diatur

dalam

Peraturan

Bawaslu.

Oleh

karena

itu,

dalam

rangka

melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada intinya mengamanatkan kepada Bawaslu melalui Panwaslu Kabupaten/Kota untuk segera membentukan Panwaslu Kecamatan agar dapat mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, serta Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada bulan Oktober 2017, Bawaslu

RI

menerbitkan

Pedoman

ini

untuk

menjadi

acuan

bagi

Panwaslu

Kabupaten/Kota dalam melakukan pembentukan Panwaslu Kecamatan. Pedoman ini pada dasarnya

disusun

kecepatan

proses,

dengan

mengedepankan

kehati-hatian,

pertimbangan

transparansi,

dan

kemudahan

akuntabilitas

(simplicity),

dalam

proses

pembentukan Panwaslu Kecamatan. Aspek kemudahan dan kecepatan proses tak lain didasari oleh keterbatasan waktu yang tersedia dalam proses pembentukan Panwaslu Kecamatan. Akhirnya, besar harapan kami agar Pedoman ini dapat diikuti dan diterapkan secara konsisten dan bertanggungjawab. Kami ingin menggarisbawahi dan sekaligus mengingatkan

kepada

Panwaslu

Kabupaten/Kota

bahwa

pembentukan

Panwaslu

Kecamatan merupakan pintu gerbang yang akan menjadi penentu kesuksesan kinerja pengawas Pemilu. Kesalahan dan kegagalan dalam memilah dan memilih calon Panwaslu Kecamatan, akan menjadi titik awal bagi kegagalan dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, serta Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Jakarta, 7 September 2017 Ketua Bawaslu RI, ttd ABHAN


BAB I PED OM AN PELAKSAN AAN PEM BEN TUKAN PAN W ASLU KECAM ATAN PAD A PEM ILIH AN UM UM SERTA PEM ILIH AN GUBERN UR D AN W AKIL GUBERN UR, BU PATI D AN W AKIL BU PATI, D AN /ATAU W ALIKOTA D AN W AKIL W ALIKOTA

I.

KEW EN AN GAN PEM BEN TUKAN a. Panwaslu Kabupaten/Kota membentuk Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota; dan b. Dalam melaksanakan pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja (Pokja) pembentukan Panwaslu Kecamatan.

II. KELOM POK KERJA a. Pokja

pembentukan

Panwaslu

Kecamatan

terdiri

dari

unsur

anggota

Panwaslu

Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota. b. Pokja memilih ketua dan sekretaris kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pokja sebagaimana dalam Lampiran i. c. Pokja memiliki tugas:

1. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan; dan 2. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan. d. Pokja memiliki kewajiban menyampaikan laporan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada pleno.

III. PRIN SIP UM UM TATA KERJA Dalam membentuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota: a. berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilu yaitu mandiri, transparan, adil, kepastian hukum,

tertib,

kepentingan

umum,

keterbukaan,

proporsionalitas,

profesionalitas,

akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas; b. memperhatikan keterwakilan perempuan; c. melaksanakan pembentukan berdasarkan hari kalender d. melakukan seleksi dengan jumlah peserta minimal sebanyak 6 (enam) orang;dan e. melakukan pembentukan selama 1 (satu) bulan; IV. TAH APAN PEM BEN TU KAN Pembentukan Panwaslu Kecamatan, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.

Penjaringan dan penyaringan secara terbuka;

2. Pemilihan; dan 3.

Penetapan


V. PEN JARIN GAN D AN PEN YARIN GAN SECARA TERBUKA A. Persiapan

1. Kelompok kerja menyusun rencana kerja : a)

administrasi pengumuman pendaftaran;

b)

penerimaan berkas;

c)

pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas administrasi;

d)

pengumuman hasil pemeriksanaan berkas administrasi;

e)

tes tertulis;

f)

penilaian hasil tes tertulis;

g)

pengumuman hasil tes tertulis;

h)

persiapan pelaksanaan tes wawancara;

i)

pelaksanaan tes wawancara;

j)

penilaian hasil tes wawancara;

k)

pengumuman hasil tes wawancara; dan

l)

pengajuan calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk dipilih dan ditetapkan.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud angka 1 disertai dengan jadwal waktu pelaksanaan. 3. Pokja mempersiapkan berkas, formulir, dan bahan yang diperlukan terkait proses penjaringan dan penyaringan calon Anggota Panwaslu Kecamatan meliputi: a) surat pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan; b) pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan; c) formulir penerimaan kelengkapan berkas pendaftaran; d) formulir berita acara pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas calon anggota Panwaslu Kecamatan; e) formulir laporan hasil pendaftaran, penerimaanberkas pendaftaran; f)

formulir pengumuman hasil seleksi administrasi;

g) formulir penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat; h) tata tertib tes tertulis; i)

berita acara penilaian hasil tes tertulis;

j)

formulir pengumuman hasil tes tertulis;

k) formulir laporan pelaksanaan tes tertulis; l)

pedoman penilaian tes wawancara;

m) bahan/materi tes wawancara; n) formulir berita acara penilaian hasil tes wawancara; o) laporan hasil pelaksanaan tes wawancara; p) formulir pengumuman hasil tes wawancara; dan q) formulir hasil penjaringan dan penyaringan.

4. Mengidentifikasi kebutuhan dan memfasilitasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu Kecamatan, antara lain: Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan 5

a)

ruang kerja pokja;

b)

peralatan kantor;

c)

alamat email; serta

d)

sarana dan prasarana lainnya secara proporsional dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

B. Pendaftaran, Persyaratan dan Pengumuman Panwaslu Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dengan ketentuan : 1. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum dimulainya waktu pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan; 2. Pengumuman pendaftaran memuat persyaratan, pengajuan surat pendaftaran, batas waktu pendaftaran, kelengkapan dokumen, tempat pengambilan formulir pendaftaran, cara pengiriman dokumen pendaftaran, dapat dilihat dalam (Lampiran ii); 3. Pengumuman pendaftaran dilakukan di media lokal setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di 2 (dua) media yang berbeda, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran; 4. Media lokal meliputi antara lain koran, radio, website, buletin, papan pungumuman yang ada di kantor Kecamatan atau kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota; 5. Pokja dapat melakukan penjaringan calon-calon potensial untuk menjadi bakal anggota Panwaslu Kecamatan; 6. Penjaringan calon-calon potensial dilakukan dengan cara mengirimkan surat yang berisi pemberitahuan/himbauan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada masyarakat potensial antara lain akademisi, pemantau pemilu, mantan pengawas pemilu, tokoh masyarakat atau wartawan; 7. Bakal Calon anggota Panwaslu Kecamatan hasil proses penjaringan calon potensial melakukan pendaftaran dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu, diproses secara bersamaan, dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan calon anggota Panwaslu Kecamatan lainnya; dan 8. Pokja menyusun laporan hasil penjaringan calon potensial sebagaimana dalam Lampiran iii, dan disampaikan kepada Panwaslu kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi. Persyaratan Pendaftaran Calon Panwascam:

(1)

Warga Negara Indonesia;

(2)

Berusia Paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

(3)

Setia Kepada Pancasila sebaga dasar negara, UUD 1945, Negara Kesatuan Rebublik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

(4)

Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;


(5)

Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan pemilu.

(6)

Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;

(7)

Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

(8)

Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon

(9)

Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

(10) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

(11) Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat perenyataan (12) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

(13) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengann sesama penyelenggara pemilu; C. Pendaftaran dan penerimaan berkas 1.

Pokja bekerjasama dengan pihak kecamatan menyediakan formulir pendaftaran di kantor Kecamatan dan/atau tempat-tempat yang dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat;

2. Pokja menerima surat lamaran untuk mengikuti seleksi melalui pos kilat atau disampaikan langsung ke Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota; 3.

Pokja menerima berkas persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibukanya pendaftaran yang meliputi: a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota (Lampiran iv); b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; c. pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar; d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; e. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran v); f.

Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yangdisampaikansebelum pelantikan

g. Surat pernyataan(Lampiran vi) yang memuat: 1)

Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945; Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan 7

2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik; 3) Tidak lagi menjadi anggota partai politikdalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik; 4) tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; 5) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 6) Bersedia bekerja penuh waktu; 7) Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan 8) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. 4. Pokja memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administratif yang disampaikan pendaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam (lampiran vii); 5.

Penyampaian berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan disampaikan kepada Pokja secara langsung, melalui pos kilat;

6. Dalam hal berkas dikirimkan melalui pos kilat, maka berkas yang dikirimkan, diterima oleh Pokja paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dibukanya pendaftaran; 7. Dalam

hal

terdapat

ketidaklengkapan

berkas

persyaratan

administratif,

Pokja

menyampaikan kepada pendaftar untuk melengkapinya paling lambat 1 x 24 jam setelah berkas persyaratan diterima; 8. Calon anggota Panwaslu Kecamatan memperbaiki dan melengkapi kekurangan berkas persyaratan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak berakhirnya pendaftaran; 9. Perbaikan berkas yang disampaikan lebih dari 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran, tidak dapat diterima; 10.

Apabila jumlah peserta minimal tidak terpenuhi ( minimal 9 (Sembilan) orang) Pokja membuka kembali pendaftaran Panwaslu Kecamatan paling lama 5 (lima) hari kalender;

11.

Panwaslu Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai perpanjangan masa pendaftaran;

12.

Panwaslu Kabupaten/Kota mengirimkan informasi perpanjangan masa pendaftaran kepada calon potensial; dan

13.

Apabila setelah masa perpanjangan jumlah pendaftar belum memenuhi batas minimal pendaftar, maka terhadap peserta yang sudah mendaftar dilanjutkan ke tahap selanjutnya;


14.

Tata cara pendaftaran, penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas dalam masa perpanjangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang disebutkan dalam angka 2 dan angka 3.

D . Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas 1.

Pokja memeriksa keabsahan dan legalitas berkas persyaratan bakal calon anggota Panwaslu Kecamatan;

2. Penelitian administrasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja sejak penerimaan berkas; 3.

Pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;

4. Pemeriksaan berkas menggunakan formulir Daftar Hasil Pemeriksaan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Panwaslu Kecamatan yang diisi sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan; 5.

Pokja melakukan rapat pleno untuk memutuskan nama-nama calon yang memenuhi syarat administratif untuk mengikuti proses selanjutnya;

6. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Pokja untuk selanjutnya ditetapkan dalam keputusan Pokja

dan

dituangkan dalam Lampiran viii;dan 7. Pokja membuat laporan hasil pendaftaran, penerimaan, dan pemeriksaan berkas; E. Pengumuman calon yang lulus penelitian administrasi

1. Panwaslu Kabupaten/Kota mengumumkan daftar nama calon anggota Panwaslu Kecamatan hasil penelitian administrasi, yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes selanjutnya;

2. Pengumuman dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah penelitian administrasi selesai dilakukan melalui media setempat;

3. Pengumuman berisi daftar nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang memenuhi persyaratan administrasi, meminta masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan dan undangan kepada calon peserta untuk mengikuti tes tertulis dengan menggunakan lampiran ix; dan

4. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pokja Pembentukan PanwasluKecamatan. F. Penerimaan dan pemeriksaan tanggapan dan masukan masyarakat 1.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan bakal calon terhadap nama-nama yang telah diumumkan oleh Pokja sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti tes tertulis/wawancara;


2. Tanggapan dan masukan disampaikan kepada Pokja paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman bakal calon dilakukan melalui surat, email, sms atau datang langsung ke sekretariat Pokja; 3.

Tanggapan dan masukan masyarakat dituangkan dalam Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat sebagaimana dalam Lampiran x;

4. Dalam hal tanggapan masyarakat disampaikan melalui email, sms, Pokja menuangkan dalam formulir sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga); 5.

Tanggapan dan masukan dari masyarakat disertai dengan identitas yang jelas dan masih berlaku;

6. Pokja menjaga kerahasiaan identitas masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan; 7. Pokja wajib melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakatdengan mengumpulkan keterangan dan/atau bukti lainnya; dan 8. Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan pada saat tes wawancara, dalam hal calon tersebut lulus seleksi tes tertulis; G. Seleksi tertulis a) Pokja melakukan seleksi tertulis kepada calon Panwaslu Kecamatan; b) Tes tertulis dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan c) Pokja menyampaikan permohonan soal tes tulis kepada Bawaslu Provinsi, materi utama seleksi tertulis tersebut tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian paling sedikit 100 (seratus) butir soal yang disiapkan oleh Bawaslu Provinsi berupa pertanyaan pilihan ganda; d) Pokja menyelenggarakanTes tertulis berdasarkan tata tertib ujian yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi; e) Pokja menyusun BA pelaksanaan tes tertulis dengan mengacu pada formulir xi; f)

Pokja melakukan pemeriksaan dan memberikan penilaian terhadap lembar jawaban peserta tes tertulis dengan mengacu kepada kunci jawaban yang disediakan oleh Bawaslu Provinsi;

g) Pokja menyusun daftar nama calon berdasarkan ranking disertai dengan hasil tes tertulis dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Hasil Tes Tertulis sebagaimana dalam Lampiran xii; h) Pokja selanjutnya menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota daftar nama peringkat 1 (satu) s.d peringkat 6 (enam) untuk mengikuti tahapan tes wawancara; i)

Dalam hal terdapat nilai yang sama dalam peringkat 1 (satu) s.d 6 (enam) sehingga jumlah peserta lebih dari 6 (enam) orang, maka peserta yang nilainya sama tersebut diikutsertakan untuk mengikuti tes wawancara;


j)

Pokja mengumumkan calon anggota Panwaslu Kecamatan yang lulus tes tertulis disertai dengan undangan untuk mengikuti tes wawancara, dengan menggunakan Lampiran xiii;

k) Pokja mengumumkanhasil seleksi tertulis dilakukan melalui media lokal dan/atau

website Bawaslu Provinsi yang dipilih oleh Pokja dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dari Panwaslu Kabupaten/Kota; l)

Pengumuman sebagaimana dimaksud diatas dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan tes wawancara; dan

m) Pokja membuat laporan pelaksanaan tes tertulis yang dilampiri dengan seluruh berkas tes tertulis. H . Pelaksanaan Tes wawancara a. Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan tes wawancara terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan lulus seleksi tertulis b. Panwaslu Kabupaten/Kotamelakukan wawancara denganmateri wawancarameliputi: 1)

Penguasaan materi dan strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan, serta peraturan perundang-undangan mengenai pemilu;

2)

Integritas diri, komitmen dan motivasi;

3)

Kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim;

4)

Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi;

5)

Pengetahuan muatan lokal; dan

6)

Klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.

c. Panwaslu Kabupaten/Kotamelakukan wawancara dengancara: 1)

Presentasi oleh calon Panwaslu Kecamatan mengenai motivasi menjadi anggota Panwaslu Kecamatan; dan

2)

Tanya jawab yang meliputi materi wawancara, presentasi dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan dari masyarakat.

d. Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan wawancara terhadap masing-masing calon anggota Panwaslu Kecamatan dilaksanakan paling lama 30 menit; e. Panwaslu Kabupaten/Kotamenyusun materi dan metode wawancara yang akan digunakan setelah mendapat masukan dari Bawaslu Provinsi; f. Dalam hal diperlukan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi terhadap keterpenuhan syarat calon anggota Panwaslu Kecamatan; g. Panwaslu Kabupaten/Kotamenuangkan pelaksanaan wawancara dalam Berita Acara Pelaksanaan Wawancara sebagaimana dalam Lampiran xiv; h. Panwaslu Kabupaten/Kotamelakukan Penilaian hasil teswawancara berdasarkan pedoman penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran xv;dan i. Panwaslu Kabupaten/Kota menyusun 6 (enam) nama calon berdasarkan perolehan nilai tertinggi dan dibuatkan Berita Acara Penilaian Hasil Tes Wawancara dan dituangkan dalam Lampiran xvi; Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan 11

VI.

PEN ETAPAN AN GGOTA PAN W ASLU KECAM ATAN Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno untuk menetapkan anggota Panwaslu Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa berkas hasil tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan dari Pokja 2. Panwaslu Kabupaten/Kota memilih 3 (tiga) dari peringkat 1 (satu) s.d peringkat 6 (enam) nama calon Panwaslu Kecamatan yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil tes wawancara untuk ditetapkan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan. 3. Nama-nama anggota Panwaslu Kecamatan dipilih dan ditetapkan melalui rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota dengan dilampiri Berita Acara Penilaian Hasil Tes Wawancara.(lampiran xvii)

VII.

PELAPORAN Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kerja penjaringan dan penyaringan kepada Bawaslu Provinsi yang terdiri dari: 1. Laporan tahapan penjaringan dan penyaringan. Laporan tahapan penjaringan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya tahapan penjaringan dan penyaringan yang terdiri dari: a.

Laporan hasil pendaftaran dan penerimaan pendaftaran yang dituangkan dalam Formulir sebagaimana dalam Lampiran xviii disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas Administrasi (Lampiran viii);

b.

Laporan hasil pelaksanaan tes tertulis dituangkan dalam Formulir sebagaimana dalam Lampiran xix yang disertai dengan Berita Acara Pelaksanaan Tes Tertulis (Lampiran xi) dan Berita Acara Penilaian Hasil Tes Tertulis (Lampiran xii);dan

c.

Laporan hasil pelaksanaan tes wawancara yang dituangkan dalam Formulir sebagaimana dalam Lampiran xx yang disertai dengan Berita Cara Penilaian Wawancara (Lampiran xvi)

2. Laporan Akhir proses Pembentukan Panwaslu Kecamatan. Laporan akhir ini disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah proses pembentukan Panwaslu Kecamatan selesai dilaksanakan. Laporan Akhir ini disertai dengan uraian evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan. Laporan Akhir tersebut dituangkan dalam Formulir sebagaimana dalam Lampiran xxi.


Lampiran BAB I Lampiran i BERITA ACARA N omor:………………… Pada hari…….., tanggal……, bertempat di sekretariat Panwaslu kabupaten/Kota……., Kelompok Kerja Pembentukan PanwasluKecamatan…* melakukan Rapat Pemilihan Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja Pembentukan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan….* Berdasarkan Rapat Kelompok Kerja tersebut, ditetapkan sdr….. sebagai ketua Kelompok Kerja, dan sdr…..sebagai Sekretaris Kelompok Kerja.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dengan semestinya.

Tanggal/Bulan/Tahun Nama 1.

ttd

…………………………

(………………………… ...)

2. …………………………

(………………………… ...)

3.

…………………………

(………………………… ...)

4. …………………………

(………………………… ...)

5.

(………………………… ...)

…………………………


Lampiran ii PAN W ASLU KABUPATEN /KOTA ………..*) KELOM POK KERJA PEM BEN TUKAN PAN W ASLU KECAM ATAN ...........**) Alamat :…………….. Telepon:………………. PEN GUM UM AN PEN D AFTARAN CALON AN GGOTA PAN W ASLU KECAM ATAN Nomor :..................................

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), maka Panwaslu Kabupaten/Kota…………*membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan. Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut: 1.

Persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Berusia Paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; c. Setia Kepada Pancasila sebaga dasar negara, UUD 1945, Negara Kesatuan Rebublik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan pemilu. f.

Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;

g. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika (yang dibuktikan dengan surat keterangan) h. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon i.

Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

j.

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

k. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat perenyataan l.

Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

m. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengann sesama penyelenggara pemilu; 2. Mengajukan surat pendaftaran yang ditunjukan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota …………*) dengan dilampiri: a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;


b. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang; c. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (lima) lembar; d. Daftar Riwayat Hidup (DRH); e. Surat pernyataan yang memuat: 1)

Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2) Tidak menjadi anggota partai politik; 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah; 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 5)

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkob dari instansi yang berwenang yang diserahkan sebelum pelantikan

6)

Bersedia bekerja penuh waktu;

7)

Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih;

8) 3.

Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.

4. Tempat

pengambilan

formulir

pendaftaran

dapat

diperoleh

di

Sekretariat

Panwaslu

Kabupaten………….* atau Kantor Kecamatan………………….**; 5.

Cara Pengiriman Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, dikirim melalui pos, email atau ke Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota…*, Jl…….

6. Dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopi. 7. Waktupenerimaanpendaftaranmulai tanggal ……………..…s/d……………… 8. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya. ………/………/20……


PAN ITIA PEN GAW AS PEM ILU KABUPATEN /KOTA...............*) KELOM POK KERJA PEM BEN TUKAN PAN W ASLU KECAM ATAN ...........**) (Ketua)

(Sekretaris)

(…………………)

(…………………)

* diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota **diisi sesuai kecamatan


Lampiran iii PAN W ASLU KABUPATEN /KOTA.....*) KELOM POK KERJA PEM BEN TUKAN PAN W ASLU KECAM ATAN ......**) Alamat Sekretariat :………………………………

LAPORAN H ASIL PEN JARIN GAN CALON AN GGOTA PAN W ASLU KECAM ATAN Kelompok Kerja Pembentukan PanwasluKecamatan.......*) telah melakukan penjaringan terhadap calon potensial untuk menjadi calon anggota Panwaslu Kecamatan. Dari hasil penjaringan tersebut didapatkan calon yang memenuhi persyaratan dan selanjutnya akan mengikuti proses penyaringan. Calon PanwasluKecamatan hasil penjaringan.

NO

Pengalaman Kepemiluan

NAMA

Kelengkapan berkas Lengkap/Tidak Lengkap

Wartawan

Pemantau Pemilu

Pengawas pemilu

Pemilu

Penyelenggara

CALON

1.

Dst..

Tanggal/Bulan/Tahun KELOM POK KERJA PEM BEN TUKAN PAN W ASLU KECAM ATAN .......*)

KETUA

SEKRETARIS

(…………………………………..)

(……………………………..)

*) Diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota **) Diisi sesuai wilayah Kecamatan


Lampiran iv SURAT PEN D AFTARAN SEBAGAI CALON AN GGOTA PAN W ASLU KECAM ATAN …..*

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ………………………………………………………

Jenis Kelamin

: ………………………………………………………

Tempat, Tanggal Lahir

: ………………………………………………………

Usia

: ………………………………………………………

Pekerjaan/Jabatan

: ………………………………………………………

Alamat

: ………………………………………………………

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan……..* berdasarkan pengumuman Tim Pokja Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota…..Nomor…..tanggal……. Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi

ketentuanUndang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu: 1……… 2……… 3……… 4.dst Dibuat di

:

………………………

Pada tanggal

:

……………………… Pendaftar,

(………………………………………….) * diisi sesuai dengan wilayah


Lampiran v D AFTAR RIW AYAT H ID U P CALON AN GGOTAPAN W ASLUKECAM ATAN ……………….* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Jenis Kelamin Tempat Tgl. Lahir/Usia Pekerjaan / Jabatan Agama Alamat Status Perkawinan

8. Riwayat Pendidikan

9. Pengalaman Pekerjaan

10. Pengalaman Organisasi

11.

12.

Penghargaan yang pernah diperoleh terkait Kepemiluan (jika ada) (disertai photo copy bukti-bukti) Karya tulis terkait dengan kepemiluan disertai photo copy bukti-bukti (jika ada)

: ……………………………………………….......... : Laki –Laki / perempuan *) : ……………………………………………….......... : ……………………………………………….......... : ……………………………………………….......... : ……………………………………………….......... : a. Belum /sudah/pernah kawin *) b. nama istri/suami *) …………………....... : a. ……………………………………………….......... b. ……………………………………………….......... c. ……………………………………………….......... d. ……………………………………………….......... e. ……………………………………………….......... : a. ……………………………………………….......... b. ……………………………………………….......... c. ……………………………………………….......... d. ……………………………………………….......... e. ……………………………………………….......... : a. ……………………………………………….......... b. ……………………………………………….......... c. ……………………………………………….......... d. ……………………………………………….......... e. ……………………………………………….......... : ..……………….………………......…………………..

: ..……………….………………......…………………..

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PanwasluKecamatan…………………

…………,……………………………, 20…. Yang membuat pernyataan

………………………………… Catatan:

* Coret dan diisi sesuai dengan pilihan. Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan


Lampiran vi SURAT PERN YATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

………………………………………………………

Jenis Kelamin

:

………………………………………………………

Tempat, Tanggal Lahir

:

………………………………………………………

Usia

:

………………………………………………………

Pekerjaan/Jabatan

:

………………………………………………………

Alamat

:

………………………………………………………

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya: 1) 2) 3) 4)

5)

6) 7)

8)

Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945; Tidak pernah menjadi anggota partai politik; Tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik; tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah; dan Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; Bersedia bekerja penuh waktu; Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Panwaslu Kecamatan ………… Dibuat di : ……………………… Pada tanggal : ……………………… Yang Membuat Pernyataan, Materai

Rp.6.000 (………………………………………….)


Lampiran vii D AFTAR ISIAN KELEN GKAPAN BERKAS AD M IN ISTRASI CALON AN GGOTA PAN W ASLU KECAM ATAN ………………………… Nomor Pendaftaran

:

...............................................................................................................

Nama Pendaftar

:

...............................................................................................................

Tempat & tgl Lahir

:

...............................................................................................................

Jenis Kelamin

:

...............................................................................................................

Alamat

:

...............................................................................................................

Tanggal Pendaftaran

:

............................................................................................................... Kelengkapan

Dokumen

No 1

Surat Lamaran

2

Lampiran Surat Lamaran 1)

Ada

Tidak

Keterangan

ada

Fotokopi KTP

2) Pas Foto 3) Surat keterangan sehat jasmani, rohani dan narkotika 4) CV 5) Fotokopi Ijazah 6) Surat Pernyataan Bermaterai Rp.6.000,a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agusutus 1945 b. Tidak menjadi anggota partai politik; c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkob dari instansi yang berwenang yang diserahkan sebelum pelantikan f.

Bersedia bekerja penuh waktu

g. Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan jabatan di BUMN/BUMD/BUMDes selama masa keanggotaan h. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu PENDAFTAR

KETUA POKJA

ttd

ttd

(.......................................)

(.......................................) Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan 21

Catatan: Dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk: 1) 1 rangkap untuk Pokja; 2) 1 rangkap diberikajn kepada pendaftar. *Coret dan diisi sesuai dengan pilihan ** Beri Tanda Vuntuk ADA, dan X untuk TIDAK


2. PDF.pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Umum Serta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur

Recommend Documents