KEBERADAAN PAJAK UMKM BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA INDONESIA Oleh : Rum Riyanto.S.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah penyumbang terbesar PDB Indonesia. Pada tahun 2008, kontribusi UMKM mencapai 53,6% dari PDB nasional. Sementara itu, pada tahun 2009, kontribusi UMKM telah naik menjadi 55,6% dari PDB. Kontribusi ini diberikan oleh 49,8 juta unit usaha UMKM tahun 2008 dan 51,3 juta unit usaha UMKM
tahun 2009.
Secara
kuantitas, untuk tahun 2009, 95,58% unit usaha tersebut merupakan usaha mikro, 1,01% merupakan usaha kecil, dan 0.05% berupa usaha menengah. Sebagai unit usaha yang mendominasi pasar Indonesia, UMKM membutuhkan banyak sumber dana untuk berkembang. Di sekitar tahun 2005, akses sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal masih dipandang sebagai hambatan
besar terhadap perkembangan UMKM. Walau Walau
begitu, komitmen pemerintah pada pembiayaan UMKM sekarang telah menghapus hambatan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh data tahun 2009. Setidaknya bagi high-end SME (UMKM yang menantang bisnis baru, yang didirikan dan dioperasikan oleh wirausahawan dengan motivasi tinggi untuk sukses dan inovasi dan mencakup start-up mencakup start-up dan dan emerging business), business), sebagian besar dana UMKM berasal dari bank (68.4%) dan perusahaan keuangan (38,9%), sementara sisanya dari keluarga, kerabat, teman, dan peminjam uang (14,7%), dan program pemerintah (14,7%). Sekarangpun, Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
1
telah berfokus pada UMKM dalam penyediaan modal lewat berbagai skema kredit. Memang masalah daya saing dan akses pasarlah yang sekarang menjadi masalah utama yang dihadapi UMKM di Indonesia. Banyaknya pelaku usaha di pasar yang datang bukan hanya dari dalam tetapi juga dari luar negeri, menjadi masalah daya saing. Sementara itu, pasar yang telah dipenuhi dengan pelaku usaha, mempersulit UMKM baru untuk masuk dan bermain di pasar tanpa mengalami resiko kerugian besar. Wacana Pajak UMKM
Awal Oktober 2011 kemarin, pembahasan komunikasi antara Menkop dan UKM
dengan
Direktorat
Jendral
Pajak
(DJP)
Kementrian
Keuangan
menghasilkan angka dua persen sebagai tarif pajak bagi UMKM. Sebelum kesepakatan tersebut, telah terjadi beberapa perubahan dari usulan awal DJP yang mewajibkan pajak sebesar lima persen. Nilai dua persen tersebut sebenarnya hanya dikenakan bagi UMKM dengan omzet di atas Rp 300 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Untuk UMKM dengan omzet hingga Rp 300 juta, pajak yang ditetapkan hanya sebesar 0.5%, sebuah nilai yang tergolong masih ri ngan bagi UMKM. Untuk mempersiapkan pemberlakuan keputusan ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Ditjen Pajak akan membuat desk khusus khusus untuk pelayanan
2
pajak UMKM. Peraturan Pemerintah mengenai Pajak UKM ini direncanakan akan terbit 1 Januari 2012. Di tengah sulitnya UMKM masuk dan bermain di pasar, sebagian masyarakat beranggapan miring kalau wacana pemberlakuan pajak akan semakin mempersulit UMKM. Walau begitu ada dua alasan mengapa UKM harus dikenakan pajak. 1. Diwajibkan oleh Undang-Undang
Undang-Undang mewajibkan warga negara yang memiliki penghasilan untuk membayar pajak. Telah ada banyak landasan hukum untuk perpajakan bagi UMKM. Undang-undang ini antara lain UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 18/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjuanal Atas Barang Mewah, dan UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 2. Ketergantungan Pembangunan pada Pajak
Di masa Orde Baru, sumber utama pembangunan adalah pinjaman dari luar negeri. Hal ini terbukti terbukti memunculkan
krisis ekonomi yang tinggi dan
menjadi salah satu penyebab runtuhnya Orde Baru. Di masa reformasi, sumber utama pembangunan Indonesia berasal dari pajak. Tahun 2009 saja, 70% penerimaan negara berasal dari pajak. Pajak UMKM di Negara Lain
3
Salah satu cara untuk memaknai pajak UMKM di Indonesia yang akan diberlakukan adalah dengan melihat pengalaman negara lain. Di Malaysia, UMKM berkontribusi terhadap 48% nilai yang ditambahkan pada pembangunan bisnis dan sekitar 65% tenaga kerja nasional. Di negara ini, peraturan yang diberlakukan tahun 2003, mewajibkan UMKM dengan modal hingga RM2,5 juta dikenakan pajak 20% untuk RM500,000 pertama dan 25% untuk selanjutnya seperti halnya perusahaan biasa. Untuk dua tahun pertama berdirinya UMKM, perusahaan tidak dikenakan pajak dengan alasan untuk melepaskan kendalakendala aliran dana yang dihadapi UMKM. Studi yang dilakukan oleh Curtin University tahun 2008 menyebutkan dua masalah besar dalam perpajakan ini. Pertama, sistem administasi dan kebijakan yang kompleks. Masalah ini pernah dihadapi pula oleh Australia sehingga disarankan untuk menulis ulang perundang-undangan dengan bahasa yang mudah dipahami, pengurangan panjang peraturan dan pencatatan, dan penghapusan alternatif dan ketidakpastian. Malaysia sedang berusaha ke arah penyederhanaan ini. Masalah kedua adalah kompleksitas peraturan pajak pendapatan dan pajak yang besar. Ada beberapa definisi mengenai UMKM di Malaysia. Sebagai contoh definisi UMKM dari bidang pembangunan berbeda dengan definisi UMKM dalam bidang perpajakan. Beberapa definisi ini dapat membingungkan bagi para pelaku UMKM. Selain itu, bagi tiap individu terdapat beberapa beban pajak yang harus ditanggung individu. Hal ini menyulitkan individu pelaku UMKM untuk
4
mengalokasikan dana atau menghitung pajak yang harus dikeluarkan untuk UMKM. Pelajaran dari Malaysia dan Australia di atas menggariskan pentingnya penyederhanaan peraturan pajak bagi UMKM. Hal ini disebabkan pelaku UMKM banyak yang memiliki latar belakang pendidikan rendah dan tidak terbiasa dengan kalkulasi pajak yang kompleks. Berdasarkan gambaran awal mengenai beleid pajak UMKM di Indonesia, skema pajak yang diajukan telah cukup sederhana. Pajak UMKM tidak dipandang sebagai tambahan pajak bagi pajak normal yang diberikan pada pengusaha. Pajak UMKM menggantikan, bukannya menambah, pajak bagi pengusaha UMKM yang sebelumnya dipandang sebagai wajib pajak normal. Dalam hal peraturan pun, pajak yang dikenakan hanya didasarkan pada omzet, bukannya penghasilan yang yang lebih fluktuatif. Peraturan
ini jauh lebih
sederhana lagi dari Jepang yang mengenakan pajak litbang bagi UMKM di negaranya dan menyebabkan peningkatan pengeluaran litbang bagi UMKM. Sementara itu, dalam registrasi, formulir Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan untuk UMKM telah dibuat sangat sederhana dan hanya satu lembar saja dibandingkan SPT untuk perusahaan besar yang lebih kompleks. Dampak Pajak UMKM pada Berbagai Pihak Bagi Pemerintah
Pajak berperan penting dalam mendorong pertumbuhan, investasi, inovasi, mobilitas, dan perdagangan internasional. Pajak UMKM tidak seratus persen bersifat sebagai pengganti karena jika demikian, negara tidak akan memperoleh
5
tambahan pendapatan sama sekali dari pemberlakukan pajak UMKM. Pemasukan tambahan dari pajak UMKM tentu ada dan ini akan mendukung program pembangunan
yang
diusahakan
oleh
pemerintah.
Dengan
bertambahnya
pendapatan negara dari sektor pajak UMKM, pemerintah dapat melepaskan ketergantungan dari pinjaman luar negeri dan lebih mandiri dalam mengelola pembangunan negara. Bagi Masyarakat
Pajak bertampak langsung bagi ekonomi masyarakat. Banyaknya pembangunan yang dihasilkan oleh pajak membuka peluang bagi masyarakat untuk pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah lebih banyak lagi. Sebagai contoh, pembangunan jalan baru memungkinkan akses pada daerah-daerah terisolir dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk membuka usaha yang ditawarkan pada para pengguna jalan. Bagi UMKM
Bagi UMKM, pajak yang mereka sumbangkan memunculkan kepercayaan diri mereka sebagai salah satu pemegang saham pembangunan. Dengan pemenuhan kewajibannya pada negara, UMKM dapat dapa t lebih merasa m erasa terjamin akan aka n kelangsungan usahanya. Pembangunan yang dimunculkan oleh pajak juga akan memunculkan pasar-pasar baru yang dapat segera diisi oleh UMKM yang berusaha mencari peluang. pelua ng. Lebih dari itu, persaingan a kan lebih lebi h renggang akibat berbagai diferensiasi yang diakibatkan oleh pembangunan, terutama dalam
6
pembangunan yang bersifat inovatif, sebagaimana telah dirasakan UMKM Indonesia ketika ICT mulai berkembang di Indonesia. Tantangan yang Muncul Akibat Pemberlakuan Pajak UMKM
Salah satu penyebab UMKM mampu bertahan selama krisis ekonomi di periode 1997-2003 adalah mayoritas UKM lebih mengandalkan pembiayaan bukan bank dalam pendanaan. Saat ini, UMKM mendapatkan sebagian besar dana dari bank. Ditambahkan dengan adanya pajak bagi mereka yang didasari oleh omzet, membuat UMKM harus lebih siap menghadapi krisis dari sebelumnya. Walaupun skema pajak berbasis omzet lebih sederhana, hal ini dapat menjadi asal dari kesulitan UMKM untuk dapat lepas dari krisis ini. Karenanya, seiring berkembangnya UMKM, dalam tahun-tahun ke depan, diperlukan sebuah skema baru pajak berbasis pendapatan yang tidak terlalu sederhana namun cukup dapat diterima oleh para pelaku UMKM. Kesimpulan
Keberadaan
pajak
UMKM
memunculkan
berbagai
solusi
bagi
perkembangan UMKM di Indonesia secara khusus maupun bagi perekonomian Indonesia secara umum. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengatasi dampak negatif yang dapat muncul maupun bagaimana mendorong UMKM agar patuh dalam membayar pajak. Bercermin dari pengalaman Australia, Jepang, dan Malaysia, penting bagi Peraturan Pemerintah mengenai pajak UMKM untuk dibuat sesederhana mungkin, bebas dari ambiguitas, memberikan pajak yang ringan, dan sesuai dengan kemampuan UMKM secara individual.
7
Referensi
Badan Pusat Statistik. 30 Mei 2008. Perkembangan Indikator Makro UKM tahun 2008. Bisnis Indonesia. Indonesia . 28 November 2011. BPR fokus garap potensi nasabah UMKM. International Tax Dialogue (ITD) Global Conference. Taxation of Small and Medium Enterprises – Getting It Right. Press Release. 17-19 October 2007, Buenos Aires Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2009. Informasi Kebijakan Perpajakan bagi Koperasi dan UKM. Kobayashi, Y. 2011. Effect of R&D Tax Credits for Small and Medium-Sized Enterprises in Japan: Evidence from Firm-Level Data. RIETI Discussion Paper Series 11-E-066 Kontan. Kontan. 2 Desember 2011. Beleid Pajak UKM akan Berlaku 1 Januari 2012. Pope, J., Abdul-Jabbar, H. 2008. Tax Compliance Costs of Small and Medium Enterprises in Malaysia: Policy Implications. Curtin University of Technology. Rahmana, A. 11 Agustus 2008. Kinerja UKM di Indonesia. http://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/kinerja-ukm-di-indonesia/ Rakyat Merdeka. 5 Merdeka. 5 Oktober 2011. Final, Pajak UKM Disepakati Jadi Dua Persen. Shinozaki, S. 2009. Indonesia Green Sheet. Indonesia Study Meeting on Exercise th st Market for SMEs, 30 June – 1 July 2009, Jakarta. Sugita, S. 2009. Venture Capital Finance in the Exercise Market. Indonesia Study th st Meeting on Exercise Market for SMEs, 30 June – 1 July 2009, Jakarta. Wijono, W.W. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. Kajian Kemiskinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Keuangan , November 2005, hal. 86-100
8
