penyuluhan pajak

2. LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pajak

2.1.1 Definisi Pajak Ada berbagai macam definisi pajak yang dikemukakan, salah satunya menurut asas communis opinio doctorum sebaik-baiknya suatu definisi adalah bila ia memuat semua ciri yang melekat pada pengertian yang akan dibuatkan pembatasannya. Maka setidak-tidaknya, dari berbagai macam definisi yang dikemukakan tersebut, karenanya, sudah mendekati kesempurnaan. Definisi pajak menurut Dr.Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Prof.Dr.Rochmat Soemitro menyatakan definisi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplusnya’ digunakan untuk ‘public saving’ yang merupakan sumber utama untuk membiayai ‘public invesment’ . Sedangkan menurut Prof.Dr.P.J.A Adriani definisi pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan prestasi yang langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Definisi lain mengenai mengenai pajak yang dikemukakan dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat adalah sebagai berikut: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan

24

Universitas Kristen Petra

ke kas negara sebagai suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.” Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak: 1).Pajak dipungut oleh negara berdasarkan Undang-undang. Yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasar Undang-undang berarti walaupun negara mempunyai hak memungut pajak, namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui Undang-undang. Berdasar pada Undangundang juga berarti pemungutan pajak dapat dipaksakan. 2).Tanpa imbalan atau kontra prestasi individu yang dilakukan pemerintah. Berarti bahwa imbalan tersebut tidak diperuntukkan bagi masyarakat secara individual dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak. Imbalan dari negara kepada masyarakat secara individual. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara. 3).Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah, baik yang sifatnya rutin maupun untuk pembangunan. 4).Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. 5).Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak Pajak memiliki fungsi yang tidak terlepas dari tujuan pajak. Sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Oleh karena itu tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin terlepas dari

24


tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya. Dari pengertian dan ciri-ciri pajak diperoleh suatu kesan seolah pemerintah atau negara memungut pajak semata-mata untuk mendapatkan uang atau sumber-sumber dari swasta untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Padahal sebenarnya pemungutan pajak memiliki dua fungsi yaitu: 1).Fungsi Budgetair atau Fungsi Finansial Yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara. Atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak yang demikian sudah ada sejak permulaan adanya pajak. 2).Fungsi Non Budgetair atau Fungsi Regulerend Muncul dalam sejarahnya di sekitar permulaan abad 19 yang hampir bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan negara hukum modern atau type de

modern rechtstaat , yang tujuannya adalah mengadakan realisasi kemakmuran (welfare) masyarakat atau rakyat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta.

2.1.3 Penerimaan Pajak Penerimaan negara melalui sektor pajak dibagi-bagi menurut golongan, sifat, maupun menurut lembaga pemungut dari pajak tersebut. Setiap pembagian penerimaan pajak ini mempunyai fungsi yang berlainan. Selain sekedar menjadi alat untuk memudahkan pekerjaan dalam praktiknya, ada juga fungsi pembagian pajak untuk tujuan ilmiah. Pembagian dalam penerimaan pajak itu antara lain sebagai berikut: 1. Menurut golongannya:

24


Menurut golongannya penerimaan pajak dibagi menjadi penerimaan melalui pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung berarti pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada Wajib Pajak lainnya. Sedangkan pajak tak langsung berarti pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau yang biasanya disebut sebagai konsumen. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh) sedangkan contoh dari pajak tak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea meterai, serta bea balik nama. 2. Menurut sifatnya: Penerimaan pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi pajak subyektif dan pajak obyektif. Pajak subyektif berarti pajak yang memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak yang menjadi pemikul beban pajak tersebut. Pajak subyektif ini contohnya adalah Pajak Penghasilan orang pribadi. Sedangkan pajak obyektif berarti pajak yang melihat pertama-tama pada obyek dari pajak tersebut yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak tersebut. 3. Menurut lembaga pemungutnya: Menurut lembaga pemungutnya penerimaan pajak dibagi menjadi pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak dipungut oleh pemerintah pusat melalui departemen keuangan. Pajak pusat ini yang pertama meliputi

pajak yang dipungut Dirjen Pajak antara lain PPh, PPN (untuk

penyerahan lokal), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea meterai, dan bea lelang. Yang juga termasuk pajak pusat adalah pajak yang dipungut Dirjen Bea Cukai. Untuk pajak daerah, dipungut oleh daerah-daerah yang meliputi pajak tingkat propinsi, pajak tingkat kabupaten atau kotamadya, serta macam-macam pajak yang lainnya.

2.1.4 Wajib Pajak

24


2.1.4.1 Definisi Wajib Pajak Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan nomor 9 tahun 1994 dan Undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Undang-undang KUP) Pasal 1 ayat (1) pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dengan demikian, berarti Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Sedangkan pengertian “badan” sebagaimana diatur dalam Undang-undang KUP adalah sebagai berikut: “Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.”

2.1.4.1 Kewajiban Wajib Pajak Kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan maupun perseorangan sesuai dengan Undang-undang KUP antara lain adalah: 1. Wajib mendaftarkan diri kepada KPP terdekat untuk mendapatkan NPWP. 2. Wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas. 3. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk melaporkan SPTnya, setiap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

24


berlaku akan dikenakan denda atau sanksi. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 948/KMK.04/1994, batas waktu penyampaian SPT Masa adalah sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Batas Akhir Penyampaian SPT Masa

Jenis SPT Masa PPh Pasal 21

Batas Penyampaian Terakhir Tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

PPh Pasal 22-Bendaharawan Empat belas (14) hari setelah akhir masa pajak. PPh Pasal 22-Bea Cukai

Tujuh (7) hari setelah pembayaran.

PPh Pasal 22-Badan tertentu Tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh Pasal 23/26

Tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

PPh Pasal 25


PPN/PPnBM-PKP


PPN/PPnBM-Bendaharawan Empat belas (14) hari setelah akhir masa pajak. PPN/PPnBM-Bea Cukai

Tujuh (7) hari setelah pembayaran.

(Sumber: Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakri Husein, 2000, hal.65)

Sedangkan batas waktu kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam hal

24


penyampaian SPT tahunannya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2. Batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan

Jenis Pajak SPT PPh Tahunan

Batas Waktu Penyampaian SPT Tanggal 31 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak.

SPT PPh Pasal 21 Tahunan

Tanggal 31 bulan ketiga setelah tahun pajak atau

(Sumber: Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakri Husein, 2000, hal.65)

Wajib Pajak, sesuai ketentuan Undang-undang Pajak yang berlaku, akan dikenai sanksi jika tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPTnya, baik Masa maupun Tahunan. Sanksi yang akan diberikan adalah: a.Jika SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP No.16/2000 atau batas waktu perpanjangan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ay at (4) Undang-undang KUP No.16/2000, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda untuk SPT Masa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Pengenaan sanksi administrasi berupa denda ini tidak dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Misalnya Wajib Pajak non efektif dan Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan neto-nya di bawah jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. b.Karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya

24


tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; akan diberikan sanksi berupa sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling tinggi dua kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 38 Undang-undang KUP). c.Tidak menyampaikan atau menyampaikan dengan sengaja SPT tidak benar, akan diberikan sanksi pidana penjara maksimal enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar berdasar Pasal 39 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang PPh No.16/2000. Setelah Wajib Pajak melaporkan SPTnya, kewajiban yang juga harus dipenuhi adalah membayar pajak yang terutang kepada kas negara, sesuai jumlah yang tercantum dalam SPT tersebut. Pembayaran pajak terutang ini dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Batas waktu penyetoran pajak terutang ini diatur dalam Pasal 9 Undang-undang KUP dan Keputusan Menteri Keuangan No.948/KMK/04/1994. Jenis pajak dan batas waktu penyetorannya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Jenis Pajak dan Batas Waktu P embayarannya Jenis Pajak PPh Pasal 21

Batas Waktu Pembayaran Pajak Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak Berakhir

PPh Pasal 22-Bendaharawan

Tanggal yang sama dengan pembayaran rekanan

PPh Pasal 22-Impor Devisa

Sebelum penebusan barang

PPh Pasal 22-Impor Bea Cukai Sehari setelah pemungutan PPh Pasal 22-Badan tertentu

Tanggal 15 bulan berikutnya

PPh Pasal 23/26


PPh Pasal 25


PPN/PPnBM-PKP


PPN/PPnBM-Bendaharawan


24


PPN/PPnBM-Impor

Sebelum penebusan barang

PPN/PPnBM-Bea Cukai

Sehari setelah pemungutan

(Sumber: KMK No.948/KMK/04/1994, diolah)

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan menurut arti katanya berarti sifat patuh; keadaan taat. Berasal dari kata dasar patuh yang berarti suka menurut perintah; taat kepada perintah atau aturan; berdisiplin. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kriteria Wajib Pajak dikatakan patuh, yakni tepat waktu dalam membayar pajak, tidak mempunyai tunggakan pajak, dan pengisian SPT mendekati kebenaran, atau tidak melenceng jauh daripada semestinya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dicerminkan dengan membandingkan jumlah SPT yang diterbitkan dan dikirim ke Wajib Pajak, terhadap SPT yang dilunasi atau dibayar oleh Wajib Pajak. Pemberian sanksi akan dikenakan kepada pelanggar ketentuan perpajakan dimaksudkan untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercipta kepatuhan yang lebih baik dari Wajib Pajak.

2.1.6 Penyuluhan Perpajakan 2.1.6.1 Pengertian, Falsafah dan Tujuan Penyuluhan Penyuluhan pada mulanya adalah suatu metode pengajaran untuk orangorang yang tidak mampu mengikuti pelajaran di dalam kampus Universitas Cambridge. Metode pengajaran dengan berkeliling dari kota ke kota ini dipelopori oleh Richard Moulton, seorang staf pengajar dari Universitas Cambridge. Jadi

24


pada mulanya penyuluhan merupakan salah satu metode pengajaran sebagai perluasan fasilitas universitas. Metode pengajaran penyuluhan ini menggambarkan empat elemen umum dalam program penyuluhan modern yaitu pengetahuan yang akan diajarkan, adanya orang yang akan dilayani, pusat organisasi penyuluhan, serta adanya penyuluh. Dengan semakin meluasnya penggunaan penyuluhan, terutama di negaranegara berkembang, menjadikan penyuluhan bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk membangun manusia sebagai sasaran utama dari pembangunan secara umum. Pembangunan secara fisik dan ekonomi tidak akan banyak berarti jika tidak disertai dengan pembangunan manusianya, karena hasil pembangunan ekonomi maupun fisik merupakan hasil dari pembangunan manusia itu sendiri. Berdasarkan hal ini, maka falsafah dari penyuluhan dilandasi oleh tiga hal berikut ini: 1. Penyuluhan merupakan suatu proses pendidikan Setiap orang yang diberikan kesempatan yang sama dalam suasana bebas dan diberi dorongan serta pendidikan yang memadai akan dapat bersaing dengan tingkat kemajuan yang baik. Pendidikan itu sendiri adalah suatu proses untuk membawa perubahan yang sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan oleh seseorang ataupun masyarakat. Perubahan tingkah laku yang diharapkan itu meliputi perubahan tentang apa yang diketahui, perubahan tentang apa yang dipikir yaitu sikap, perubahan apa yang dapat dilakukan yaitu keterampilan, serta perubahan tentang apa yang sebenarnya dapat dilakukan yaitu motivasi. Keempat hal inilah yang menjadi faktor penting untuk membangun diri manusia. Sehingga apa yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan dipandang sebagai suatu proses pendidikan yang akan membawa perubahan sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan.

24


2. Penyuluhan merupakan proses demokrasi Penyuluhan dilakukan tidak dengan paksaan. Penyuluh hanya memberikan dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan penyuluhan. Dorongan ini akan membantu meletakkan dasar yang kokoh bagi suatu demokrasi. 3. Penyuluhan merupakan proses yang terus-menerus (kontinu) Penyuluhan dimulai dari kondisi awal dari yang disuluh dan secara bertahap dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai. Dengan adanya penyuluhan, yang diharapkan dapat terjadi adalah perubahan dari diri manusia dari segi pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Untuk mencapai tujuan ini dari dalam diri yang disuluh harus terdapat kemauan melakukan

tindakan

nyata

yang

sistematis

dan

bertahap,

yang

untuk

melakukannya diperlukan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari yang disuluh secara terus-menerus. Sasaran dari penyuluhan adalah penyebaran informasi yang bermanfaat dan prakis bagi masyarakat tertentu. Dengan demikian penyuluhan merupakan jembatan penghubung antara sumber pengetahuan dan masyarakat yang disuluh. Hal ini juga berarti bahwa antara sumber pengetahuan (penyuluh) dengan praktisi (masyarakat yang disuluh) harus ada komunikasi dua arah melalui jembatan yang menghubungkan yaitu pelayanan penyuluhan.

2.1.6.2 Definisi Penyuluhan Perpajakan Penyuluhan atau counseling, salah satu teknik yang sangat penting diantara teknik-teknik bimbingan lainnya, didefinisikan sebagai proses menolong orang

supaya

dapat

mengatasi

persoalan-persoalannya

dan

menambah

penyesuaian dirinya melalui wawancara (interview) serta sifat-sifat hubungan yang lain antara orang dengan orang, misalnya dengan membuat orang yang

24


ditolong tadi dapat merasa bebas dan senang (on his ease). Sedangkan penyuluh atau konseler adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan atau socialization. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyuluhan, dengan kata dasar suluh; berarti pengintaian, penyelidikan, atau penerangan. Penyuluhan perpajakan yang dilakukan oleh KP4 adalah merupakan suatu sistem penyampaian informasi dan bimbingan perpajakan berkesinambungan yang adalah ujung tombak dalam pelaksanaan Self Assesment System agar masyarakat tergugah dan sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.6.3 Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan sebagian tugas utama Departemen Keuangan di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak, ditunjang dengan dibentuknya organisasi yang mapan dan handal, dalam hal pembagian wewenang dan tugas untuk mencapai tujuannya. Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat maka dalam organisasi Direktorat Pajak dibentuk KPP yang dibawahi oleh masingmasing Kantor Wilayah, sebagai sarana untuk berhubungan secara langsung dengan masyarakat Wajib Pajak. KPP sebagai unsur pelaksana Dir ektorat Jenderal Pajak,

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

operasional

pelayanan

perpajakan dalam daerah wewenangnya masing-masing. Guna mendukung suksesnya tugas KPP, dan melihat bahwa penyuluhan merupakan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus untuk memberikan bimbingan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat Wajib Pajak; maka dibentuk KP4 yang bertugas sebagai pelaksana penyuluhan perpajakan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP. KP4 mempunyai tugas antara lain melakukan urusan

24


penyuluhan, pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah, pembuatan monografi pajak, dan membantu KPP serta KPPBB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. KPP membawahi kelompok Tenaga Fungsional Penyuluhan Perpajakan, berdasarkan beban kerja. Adapun tipe dan jumlah KPP adalah: 1). Kantor Penyuluhan Pajak tipe A, sebanyak 109 kantor 2). Kantor Penyuluhan Pajak tipe B, sebanyak 213 kantor Selain dibentuknya KPP tersebut di atas, juga telah didirikan Kantor Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan yang diklasifikasikan sebagai berikut: 1). Kantor Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan tipe A, sebanyak 89 kantor 2). Kantor Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan tipe B, sebanyak 115 kantor

2.1.6.4 Aspek Sosial Budaya Masyarakat dalam Penyuluhan Kegiatan penyuluhan selalu terkait dengan masyarakat yang disuluh. Mayarakat inilah yang juga menentukan berhasil tidaknya penyuluhan yang dilakukan. Untuk itulah diperlukan pemahaman tentang bagaimana sruktur masyarakat yang menjadi objek dalam penyuluhan. Lain ladang lain belalang. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap masyarakat di wilayah yang berbeda pasti memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda. Salah satu kelemahan besar pelayanan penyuluhan adalah kurangnya perhatian terhadap aspek sosial dan budaya. Dalam proses penyuluhan yang selalu menjadi titik berat adalah petugas penyuluhan yang up to date dan kompeten melakukan tugasnya. Padahal penyuluhan yang berhasil juga ditentukan dari bagaimana penerimaan masyarakat terhadap apa yang disuluhkan. Selain itu, masyarakat yang disuluh harus dapat mengerti dan mampu melaksanakan apa yang telah disuluhkan. Berarti bahwa bukan hanya pengertian dan kemampuan dari segi fisik dan finansial tetapi juga dari segi sosial

24


dan budaya. Salah satu cara untuk mencoba mengatasi hal ini, instansi penyuluhan dapat melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat objek penyuluhan, baik berupa pendekatan fisik maupun pendekatan lainnya. Dari pendekatanpendekatan ini diharapkan akan didapatkan pemahaman tentang bagaimana struktur

sosial

dan

budaya

masyarakat

objek

penyuluhan,

yang

akan

mempermudah proses penyuluhan sehingga materi penyuluhan maupun petugas penyuluhan akan diterima lebih baik oleh masyarakat objek penyuluhan. Penyuluhan juga harus melibatkan masyarakat untuk dapat membina proses partisipasi dari komunikasi yang dilakukan sehingga dapat diperoleh feedforward yang baik dari masyarakat.

2.1.6.5 Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan Agar penyuluhan perpajakan yang dilakukan mencapai sasaran yang diharapkan, maka pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan berdasarkan standar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Standardisasi penyuluhan perpajakan ini membagi tahapan penyuluhan perpajakan menjadi: 1).Tahap pertama adalah tahap analisa rencana penyuluhan yang disajikan berupa panduan data awal keadaan Wajib Pajak, kepatuhan serta penerimaan pajak sebelum dilakukannya penyuluhan perpajakan oleh KP4. 2).Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan harus dilaksanakan berdasarkan analisa rencana penyuluhan yang telah disusun oleh masing-masing KPP. Metode penyuluhan yang dilaksanakan adalah berdasarkan cara penyampaian, apakah itu metode penyuluhan secara langsung ataupun penyuluhan secara tidak langsung. 3).Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap penyuluhan

perpajakan

pada

umumnya

dilakukan

terhadap

pelaksanaan

24


penyuluhan saja, seperti evaluasi terhadap materi yang disampaikan atau

performance petugas yang memberikan penyuluhan. Pada saat ini evaluasi yang dilakukan hanya berdasarkan pada data kuantitatif saja, yaitu berupa rasio perbandingan antara rencana volume penyuluhan dengan realisasi volume penyuluhan.

2.1.6.6 Metode Penyuluhan Perpajakan Berdasarkan cara penyampaiannya, metode penyuluhan perpajakan dibagi menjadi dua yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung, berarti penyuluhan perpajakan dilakukan dengan berhadapan atau bertatap muka, maupun tanpa tatap muka dimana antara penyuluh dan yang disuluh terjadi suatu komunikasi interaktif pada waktu yang bersamaan. Bentuk penyuluhan perpajakan secara langsung ini misalnya penyuluhan dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, wawancara, tanya jawab, ataupun siaran interaktif di media elektronik. Metode penyuluhan perpajakan secara langsung dilaksanakan apabila berdasarkan analisis rencana penyuluhan, sektor yang harus disuluh termasuk pada skala prioritas pertama atau minimal prioritas kedua pada analisis rencana penyuluhan masing-masing KPP. Adapun metode penyuluhan perpajakan tidak langsung dilaksanakan dengan menggunakan media, dimana antara penyuluh antara yang disuluh tidak terjadi komunikasi interaktif.

2.1.6.7 Materi Penyuluhan Perpajakan Materi dalam penyuluhan perpajakan adalah berupa ketentuan perundangundangan perpajakan termasuk pengertian dan pemahaman dasar perpajakan. Misalnya pengertian tentang pajak, mengapa harus membayar pajak, serta pemanfaatan pajak dalam pembiayaan negara. Penyampaian materi-materi ini

24


diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika akan diberikan secara langsung, maka materi penyuluhan perpajakan disusun dalam bentuk tulisan atau makalah yang nantinya akan disampaikan kepada peserta penyuluhan dan dipersiapkan pula dalam bentuk transparansi. Dan apabila materi penyuluhan perpajakan akan diberikan secara tidak langsung, maka materi yang akan disampaikan disesuaikan dengan media yang dipilih.

2.1.6.8 Tujuan Penyuluhan Perpajakan Tujuan penyuluhan perpajakan secara khusus adalah mendorong kesediaan dan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Melalui penyuluhan perpajakan diharapkan pula pengetahuan dan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya semakin meningkat. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya, diharapkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di suatu KPP juga semakin meningkat. Masyarakat yang dulunya enggan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak menjadi sadar dan mau mendaftarkan dirinya. Demikian halnya dengan Wajib Pajak yang telah tercatat sebagai Wajib Pajak semakin sadar untuk meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah Evaluasi terhadap Media Alternatif yang Tepat dalam Rangka Sosialisasi Peraturan Perpajakan oleh saudara Dedy Triyono. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang pajak 10% yang dikenakan atas pembelian makanan dan minuman di restoran fast food . Ternyata

24


sebagian besar dari responden penelitian tersebut berpikiran bahwa pajak tersebut adalah PPN, padahal sebenarnya pajak yang dibayar masyarakat tersebut adalah Pajak

Pembangunan

atau

lebih

dikenal

sebagai

PP1.

Yang

sebagai

kesimpulannya, menurut penelitian tersebut pemerintah belum mengopimalkan usaha-usaha dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah secara tidak langsung juga belum mencapai sasarannya dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan kepada masyarakat. Penelitian tersebut juga mencoba mencari media sosialisasi apa yang paling tepat menurut masyarakat untuk sosialisai peraturan perpajakan. Dan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dari pendapat para responden menyarankan media televisi yang lebih baik digunakan dalam rangka sosialisasi peraturan perpajakan. Padahal selama ini mereka mengetahui peraturan perpajakan dari media surat kabar. Penelitian tersebut memiliki kaitan dengan penelitian ini yaitu persamaan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh proses sosialisasi peraturan perpajakan terhadap pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan hak perpajakannya.

2.3 Kerangka Berpikir

Penyuluhan secara umum merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan. Proses pendidikan yang dimaksud disini adalah suatu proses untuk membawa perubahan yang sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan oleh seseorang atau institusi tertentu. Perubahan ini antara lain meliputi perubahan tentang apa yang diketahui, perubahan tentang apa yang dipikir, perubahan tentang apa yang dapat dilakukan (keterampilan), perubahan tentang apa yang sebenarnya dapat dilakukan (motivasi). Perubahan-perubahan ini

24


adalah bagian dari membangun diri manusia. Pelaksanaan self assessment system dalam perpajakan menitikberatkan pada peran aktif dari masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan agar pelaksanaan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka aparat pajak diharapkan dapat memberikan bimbingan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Disinilah peran penyuluhan perpajakan sebagai proses pendidikan bagi masyarakat Wajib Pajak, selain juga sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan self assessment system, dibutuhkan agar terjadi perubahan dalam masyarakat antara lain agar masyarakat tergugah dan sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga menjadi semakin patuh, peningkatan jumlah Wajib Pajak sebagai usaha ekstensifikasi pajak, serta agar penerimaan dari sektor pajak semakin meningkat. Penyuluhan perpajakan yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak bagi kas negara, sesuai dengan target peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain peningkatan target penerimaan pajak, perubahan yang juga diinginkan oleh Dirjen Pajak adalah peningkatan jumlah Wajib. Selain itu, program intensifikasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak juga tidak lepas dari peran serta penyuluhan perpajakan. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat ditarik suatu pemikiran bahwa penyuluhan perpajakan berperan atau berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak serta peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Sehingga berangkat dari pemikiran ini juga dapat disimpulkan perlu adanya penelitian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak serta penerimaan pajak.

24


2.4 Hipotesis

Usaha Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target penerimaan sektor pajak, tidak terlepas dari diadakannya penyuluhan perpajakan. Tujuan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak secara akumulatif akan dapat membantu tercapainya usaha tersebut. Sebelum dicapainya target tersebut, perlu diketahui apakah penyuluhan perpajakan yang telah dilakukan Dirjen Pajak memberikan pengaruh terhadap jumlah Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak serta jumlah penerimaan pajak. Berdasarkan rumusan masalah, dasar teori dan kajian penelitian terdahulu, penelitian ini akan menganalisa ada tidaknya pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap jumlah Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak serta penerimaan pajak, dengan membandingkan rata-rata data sebelum penyuluhan perpajakan dengan data sesudah penyuluhan perpajakan. Oleh karena itu hipotesa yang dapat diduga untuk penelitian ini adalah: HO(null)

Tidak terdapat perbedaan jumlah Wajib Pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak sebelum dilakukan penyuluhan perpajakan dan setelah dilakukan penyuluhan perpajakan.

HA(alternatif)

Terdapat perbedaan jumlah Wajib Pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak sebelum dan setelah dilakukannya penyuluhan perpajakan.

24


penyuluhan pajak

Recommend Documents