SOAL: 1. Apa yang Anda ketahui tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah? Jelaskan! 2. Jelaskan perbedaan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Akuntansi Akun! 3. Jelaskan kapan Pendapatan-LO pada PPKD diakui! 4. Gambarkan alur proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah! 5. Pada bulan Maret 2015, diketahui Dinas Kesehatan Pemkab Adil Makmur memiliki total realisasi belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp1.500.000.000,- berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Gaji dan Tunjangan. Berikut rincian belanja tersebut: Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
: Rp941.980.654,-
Tunjangan Keluarga
: Rp194.601.755,-
Tunjangan Jabatan
: Rp135.713.962,-
Tunjangan Fungsional
: Rp117.971.012,-
Tunjangan Fungsional Umum
: Rp12.500.000,-
Tunjangan Beras
: Rp80.205.622,-
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
: Rp17.026.995,-
Jurnal transaksi di atas! (Diadaptasi dari modul Akuntansi Pemerintah Daerah dan SKPD KKDK TA 2014 DJPK Kemenkeu)
1. Menurut Permendagri 64 tahun 2013, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD): Rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudukan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. SAPD meliputi: 1) Sistem Akuntansi PPKD, mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas:
Pendapatan-LO dan Beban
Pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan
Aset, Kewajiban, ekuitas
Penyesuaian dan Koreksi
Penyusunan Lapkeu PPKD
Penyusunan Lapkeu konsolidasian pemda
2) Sistem Akuntansi SKPD, mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas:
Pendapatan-LO dan Beban
Pendapatan-LRA, belanja
Aset , kewajiban, ekuitas
Penyesuaian dan koreksi
Penyusunan lapkeu SKPD
2. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan merupakan kebijakan yangmemuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan. Misalnya: PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 02 tentang LRA, PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas. Sedangkan kebijakan akuntansi akun merupakan kebijakan mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:
Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP
Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP
Misal: PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi. 3. Secara umum, Pendapatan-LO diakui saat:
Timbulnya hak atas pendpatan
Pendapatan direaliasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai maupun masih berupa piutang.
Sedangkan Pengakuan Pendapatan –LO pada PPKD: 1)
Pendapatan Asli Daerah: Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Perda sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dibagi ke dalam 3 kategori:
PAD melalui Penetapan diakui saat diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
PAD tanpa Penetapan diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan, diterbitkan.
diakui saat dokumen eksekusi yang sah telah
2)
Pendapatan Transfer, diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Namun, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
3)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain meliputi Pendapatan Hibah. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan tersebut
4)
Pendapatan Non Operasional, diakui ketika
dokumen sumber berupa Berita Acara
Kegiatan telah diterima. 4. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemda:
5. Jurnal Belanja dan Beban dengan Mekanisme LS: Jurnal Finansial: Gaji Pokok PNS / Uang Representasi-LO
941.980.654
Tunjangan Keluarga-LO
194.601.755
Tunjangan Jabatan-LO
135.713.962
Tunjangan Fungsional-LO
117.971.012
Tunjangan Fungsional Umum –LO
12.500.000
Tunjangan Beras-LO
80.205.622
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus -LO
17.026.995
RK PPKD
1.500.000.000
Jurnal Anggaran: Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
941.980.654
Tunjangan Keluarga
194.601.755
Tunjangan Jabatan
135.713.962
Tunjangan Fungsional
117.971.012
Tunjangan Fungsional Umum
12.500.000
Tunjangan Beras
80.205.622
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
17.026.995
Estimasi Perubahan SAL
1.500.000.000
