PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM No. 45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
DIREKTORATAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PEDOMAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA Landasan Hukum 1. UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 2. UU No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 3. UU No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
PEDOMAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA Landasan Hukum 1. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/MI2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
MATERI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
I. UMUM
A. PENGERTIAN B. ASAS PEMBANGUNAN BGN C. MAKSUD DAN TUJUAN D. LlNGKUP MATERI PEDOMAN A. KLASIFIKASI B. TIPE BANGUNAN RUMAH NEGARA
II. PERSYARATAN BGN
C. STANDAR LUAS D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF
E. PERSYARATAN TEKNIS
III. TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN
A. PERSIAPAN B. PERENCANAAN TEKNIS KONSTRUKSI
C. PELAKSANAAN KONSTRUKSI A. UMUM
IV. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN
B. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI C. KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN D. PEMBIAYAAN KOMPONEN BANGUNAN
E. BIAYA PEKERJAAN NON-STANDAR
MATERI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
V. TATA CARA PEMBANGUNAN BGN
VI. PENDAFTARAN BGN
VII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS
A. PENYELENGGARA PEMBANGUNAN B. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA C. PENYELENGGARAAN PEMB. TERTENTU D PEMELIHARAAN/PERAWATAN BANGUNAN
A. TUJUAN PENDAFTARAN B. SASARAN DAN METODE PENDAFTARAN
C. PELAKSANAAN PENDAFTARAN D. PRODUK PENDAFTARAN
PEMBINAAN TEKNIS PENGAWASAN TEKNIS
I. UMUM PENGERTIAN BANGUNAN GEDUNG adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya
BANGUNAN GEDUNG NEGARA adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan/atau perolehan lainnya yang sah PENGADAAN adalah kegiatan pengadaan bangunan gedung baik melalui proses pembangunan pembelian hibah tukar menukar maupun kerjasama pemanfaatan bangun guna serah dan bangun serah guna
PENGERTIAN PEMBANGUNAN adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap persiapan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK) baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi renovasi restorasi) INSTANSI TEKNIS SETEMPAT Instansi Teknis setempat dimaksud adalah: a. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen. Cipta Karya Dep. PU untuk tingkat nasional dan wilayah DKI Jakarta. b. Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung untuk wilayah provinsi di luar DKI Jakarta.
II. PERSYARATAN
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA A. KLASIFIKASI BANGUNAN TINGKAT KOMPLEKSITAS BANGUNAN SEDERHANA
adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun • gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau gedung sd. 2 lantai dengan luas sd. 500 m2; • bangunan rumah dinas tipe C, D, E yang tidak bertingkat; • puskesmas; • gedung pendidikan tingkat dasar tingkat lanjutan sd. 2 lantai.
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA A. KLASIFIKASI BANGUNAN TINGKAT KOMPLEKSITAS BANGUNAN TIDAK SEDERHANA
adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun ● ● ● ● ● ●
BG Kantor belum ada prototipe BG diatas 2 lantai/ >500 m2 Rumah Dinas Tipe A & B, atauC,D,&E bertingkat Rumah Sakit kelas A & B Universitas/Akademi
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA A. KLASIFIKASI BANGUNAN TINGKAT KOMPLEKSITAS BANGUNAN KHUSUS BGN yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus Jaminan kegagalan paling singkat 10 (sepuluh) tahun •Istana Negara/Wisma Negara •Instalasi Nuklir •Laboratorium •Bangunan Monumental
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA B. TIPE BANGUNAN RUMAH NEGARA Tipe
Untuk Keperluan Pejabat/Golongan
Khusus 1)
Menteri Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Deputi. Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kakanwil, Asisten Deputi Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV /d dan IV/e. Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV /a s/d. IV /e. Kepala Seksi Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) pegawai Negeri Sipil yang golongannya 111/0 s/d. Ili/d. Kepala Sub Seksi Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya II/d ke bawah.
A B
C
D
E
2) 1) 2) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAC C. STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG NEGARA 1. GEDUNG KANTOR
a. klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2 per -personil; b. klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m2 per-personil; c. ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebutuhan ruang) diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung
2. RUMAH NEGARA
Tipe Khusus A B C D E
Luas Bangunan 400 m2 250 m2 120 m2 70 m2 50 m2 36 m2
Luas lahan 1 000 m2 600 m2 350 m2 200 m2 120 m2 100 m2
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF 1. DOKUMEN PEMBIAYAAN
tersedianya anggaran untuk pembiayaan kegiatan dapat berupa DIPA atau dokumen lainnya yang dipersamakan dokumen pembiayaan sudah termasuk: a. biaya perencanaan teknis b. biaya pelaksanaan konstruksi fisik c. biaya manajemen konstruksi/pengawasan konstruksi d. biaya pengelolaan kegiatan
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF 1. DOKUMEN PEMBIAYAAN 2. STATUS HAK ATAS TANAH
Status hak atas tanah ini dapat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah • hak milik • hak guna bangunan • hak guna usaha kepemilikannya dikuasai oleh pihak lain, harus disertai perjanjian tertulis antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung, sebelum mendirikan bangunan gedung
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF 1. DOKUMEN PEMBIAYAAN 2. STATUS HAK ATAS TANAH 3. PERIZINAN
bangunan harus dilengkapi dengan dokumen perizinan • Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB), • Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atau keterangan kelaikan fungsi sejenis bagi daerah yang belum melakukan penyesuaian
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF 1. 2. 3. 4.
DOKUMEN PEMBIAYAAN STATUS HAK ATAS TANAH PERIZINAN DOKUMEN PERENCANAAN
adalah hasil dari proses perencanaan teknis, dibuat oleh • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi • Tim Swakelola Perencanaan, atau yang berupa Disain Prototipe
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF 1. 2. 3. 4. 5.
DOKUMEN PEMBIAYAAN STATUS HAK ATAS TANAH PERIZINAN DOKUMEN PERENCANAAN DOKUMEN PEMBANGUNAN
yang terdiri atas: • Dokumen Perencanaan • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) • Dokumen Pelelangan • Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi, dan
– As Built Drawings – hasil uji coba/test run operational – Surat Penjaminan atas Kegagalan Bangunan (dari penyedia jasa konstruksi)
• Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai ketentuan
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA E. PERSYARATAN TEKNIS 1. PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
• • • • • • • • • • •
Peruntukan lokasi Koefisien dasar bangunan (KDB) Koefisien lantai bangunan (KLB) Ketinggian bangunan Ketinggian langit-Iangit Jarak antar blok/massa bangunan Koefisien daerah hijau (KDH) Garis sempadan bangunan Wujud arsitektur Kelengkapan Sarana dan Prasarana Bangunan Keselamalan dan Kesehalan Kerja (K3), serta Asuransi
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA E. PERSYARATAN TEKNIS 1. PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 2. PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN
• • • • • •
Bahan penutup lantai Bahan dinding Bahan langit-Iangit Bahan penutup atap Bahan kosen dan daun pintu/jendela Bahan struktur
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA E. PERSYARATAN TEKNIS 1. PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 2. PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN 3. PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN
• • • • • •
Struktur pondasi Struktur lantai Struktur Kolom Struktur Atap Struktur Beton Pracetak Basemen
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA E. PERSYARATAN TEKNIS 1. 2. 3. 4.
PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN PERSYARATAN UTILITAS BANGUNAN • Air minum • Pembuangan air kotor • Pembuangan Iimbah • Pembuangan sampah • Saluran air hujan • Sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran • Instalasi listrik • Penerangan dan pencahayaan • Penghawaan dan pengkondisian udara • Sarana transportasi dalam bangunan gedung • Sarana komunikasi • Sistem Penangkal/proteksi petir • Instalasi gas • Kebisingan dan getaran • Aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang cacat dan yang berkebutuhan khusus
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA E. PERSYARATAN TEKNIS 1. 2. 3. 4. 5.
PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN PERSYARATAN UTILITAS BANGUNAN PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN
• • • • • •
Tangga Darurat Pintu darurat Pencahayaan darurat dan tanda penunjuk arah EXIT/KELUAR Koridor/selasar Sistem Peringatan Bahaya Fasilitas Penyelamatan
III. TAHAPAN PEMBANGUNAN
Tahapan Pembangunan BGN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN
SKRK
IMB
PERENCANAAN PERSIAPAN
SLF
PELAKSANAAN PELELANGAN
PENDAFTARAN
PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS
IH
PEMANFAATAN PENGHAPUSAN
TAHAPAN PEMBANGUNAN
A. PERSIAPAN 1. PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN
• • • • • •
Penyusunan program kebutuhan ruang dan fasilitas bangunan kebutuhan luas ruang bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung kebutuhan lahan bangunan menyusun jadwal pelaksanaan pembangunan kebutuhan pembiayaan pembangunan 1) biaya pelaksanaan konstruksi fisik: 2) biaya perencanaan teknis konstruksi: 3) biaya manajemen konstruksi atau pengawasan konstruksi; 4) biaya pengelolaan kegiatan.
TAHAPAN PEMBANGUNAN
A. PERSIAPAN 1. PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN 2. PERSIAPAN KEGIATAN
• Pembentukan Organisasi Pengelola Kegiatan dan • Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa • Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
PROSES PENGADAAN JASA KONSULTAN
Konsultan Perencana dapat merangkap Konsultan Pengawas, untuk :
pekerjaan dengan klasifikasi penyedia jasa kelas kecil;
pekerjaan dengan klasifikasi konsultan klas sedang, untuk Papua.
Penggunaan Konsultan Manajemen Konstruksi:
Bangunan bertingkat diatas 4(empat) lantai, dan atau bangunan dengan luas total diatas 5.000 m2, dan atau bangunan khusus, dan atau pembangunan yang melibatkan lebih dari satu konsultan perencana atau kontraktor, dan atau pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, tidak dapat selesai dalam 1(satu) tahun anggaran.
TAHAPAN PEMBANGUNAN
B. PERENCANAAN TEKNIS KONSTRUKSI Dokumen rencana teknis bangunan
• • • •
Gambar Rencana Teknis Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity)
Laporan akhir tahap perencanaan, meliputi:
• • • • • •
laporan arsitektur; laporan perhitungan struktur laporan penyelidikan tanah (soil test); laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal; laporan perhitungan IT (Informasi & Teknologi); laporan tata Iingkungan.
PROSES PENGADAAN KONTRAKTOR PELAKSANA
TAHAPAN PEMBANGUNAN
C. PELAKSANAAN KONSTRUKSI Dokumen hasil Pelaksanaan Konstruksi, meliputi
• Gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings). • Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). • kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta perubahan/addendum. • laporan harian, mingguan, bulanan selama pelaksanaan konstruksi fisik, laporan akhir manajemen konstruksi/ pengawasan laporan akhir pengawasan berkala. • berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain foto-foto dokumentasi pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik • manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, petunjuk pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan
IV. PEMBIAYAAN
Pembiayaan Pembangunan BGN: Biaya Pembangunan BGN:
Biaya Pekerjaan Standar Biaya Pekerjaan Non Standar
Standar Harga Satuan Tertinggi per M2:
Standar Harga BGN Klasifikasi Sederhana dan Tidak Sederhana Standar Harga Bangunan Rumah Negara Ditetapkan oleh Bupati/Walikota secara berkala/tahun berdasarkan spesifikasi teknis dan klasifikasi BGN
Komponen Biaya Pembangunan:
Biaya Biaya Biaya Biaya
Konstruksi Fisik Perancangan Pengawasan/Manajemen Konstruksi Pengelolaan Proyek
Pembiayaan Pembangunan BGN: Pembiayaan Bangunan tertentu:
Pembangunan > 1 tahun anggaran Bangunan dengan Desain Prototipe Bangunan dengan Desain Berulang
Prosentase Komponen Biaya Pembangunan: Diperhitungkan dari Biaya Konstruksi Fisik Bangunan Sederhana Bangunan Tidak sederhana Bangunan Khusus
Biaya Pekerjaan Non-Standar
Dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi Teknis PU; Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi/pengawasan, dihitung berdasarkan billing-rate
Pembiayaan Pekerjaan Non-Standar Besarnya biaya tertinggi pekerjaan non-standar maksimum sebesar 150% dari biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada :
Jenis pekerjaan Alat Pengkondisian Udara Elevator/Escalator Tata Suara (Sound System) Telepon dan PABX Instalasi IT (Informasi & Teknologi) Elektrikal (termasuk genset) Sistem Proteksi Kebakaran Sistem Penangkal Petir Khusus Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Interior (termasuk furniture) Gas Pembakaran Gas Medis Pencegahan Bahaya Rayap Pondasi dalam Fasilitas penyandang cacat & kebutuhan khusus Sarana/Prasarana Lingkungan Basement (per m2) Peningkatan Mutu *)
Prosentase 10-20% dari X 8-12% dari X 3-6% dari X 3-6% dari X 6-11 % dari X 7-12% dari X 7-12% dari X 2-5% dari X 2-4% dari X 15-25% dari X 1-2% dari X 2-4% dari X 1-3% dari X 7-12% dari X 3-8% dari X 3-8% dari X 120% dari Y 15-30% dari Z
V. TATA CARA PENYELENGGARAAN
V. TATA CARA PENYELENGGARAAN A. PENYELENGGARA PEMBANGUNAN BGN 1. PENGUNA ANGGARAN adalah Kementerian/lembaga atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat melimpahkan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunannya kepada Instansi Teknis setempat 2. PEMBINA TEKNIS Pembina Teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung adalah Menteri Pekerjaan Umum Dan Instansi Teknis setempat
V. TATA CARA PENYELENGGARAAN B. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 1. PENGELOLA KEGIATAN 2. PENYEDIA JASA KONSTRUKSI a. Penyedia Jasa Manajemen Konstruksi b. Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi c. Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi d. Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi 3. HUBUNGAN KERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DENGAN KEPALA SATUAN KERJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
a. hubungan kerja diwujudkan dalam bentuk kontrak b. bentuk Kontrak Lumpsum/Lumpsum Fixed Price Contract; c. Kontrak Lumpsum, daftar volume dan harga (bills of quantity /BQ ) bersifat tidak mengikat
V. TATA CARA PENYELENGGARAAN C. PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN TERTENTU 1. PEMBANGUNAN LEBIH DARI SATU TAHUN ANGGARAN a. Tahun pertama penyusunan seluruh dokumen perencanaan b. Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan, kegiatan multiyear’s project diusulkan mendapatkan persetujuan multi-years contract sebelum pelaksanaan kegiatan 2. PEMBANGUNAN DENGAN DISAIN BERULANG adalah penggunaan secara berulang terhadap disain yang sudah ada yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan yang sama Biaya perencanaan untuk disain berulang : 1) Pengulangan pertama 100% 2) Pengulangan kedua 65% 3) Pengulangan ketiga, dan seterusnya sebesar 50% terhadap komponen biaya perencanaan. Penyedia jasa perencanaan dapat ditunjuk langsung. Biaya perencanaan yang dihemat dapat langsung ditambahkan kedalam biaya konstruksi fisik 3. PEMBANGUNAN DENGAN DESAIN PROTOTIPE
V. TATA CARA PENYELENGGARAAN D. PEMELIHARAAN/PERAWATAN BGN 1. UMUR BANGUNAN DAN PENYUSUTAN Umur bangunan permanen diperhitungkan 50 tahun penyusutan adalah sebesar 2% per tahun nilai sisa (salvage value) sebesar 20% penyusutan bangunan semi permanen sebesar 4% per tahun penyusutan bangunan Darurat sebesar 10% per tahun 2. KERUSAKAN BANGUNAN a. Kerusakan ringan b. Kerusakan sedang c. Kerusakan berat 3. PERAWATAN BANGUNAN a. Perawatan kerusakan ringan maximum 30% b. Perawatan kerusakan sedang maximum 45% c. Perawatan kerusakan berat maximum 65% 4. PEMELIHARAAN BANGUNAN Pemeliharaan per-m2/tahun BGN sebesar 2% dari harga standar per-m2 tertinggi yang berlaku
VI. PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
A. TUJUAN PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 1. Terwujudnya tertib pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara; 2. Mengetahui status kepemilikan dan penggunaan gedung dan rumah negara; 3. Mengetahui secara tepat dan rinci jumlah aset negara yang berupa gedung dan rumah negara; 4. Menyusun program kebutuhan pembangunan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung dan rumah negara; 5. Menyusun perhitungan kebutuhan biaya pemeliharaan dan perawatan; 6. Mengetahui besarnya pemasukan keuangan kepada negara dari hasil sewa, penjualan, dan penghapusan gedung dan rumah negara.
VI. PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA B. SASARAN DAN METODE PENDAFTARAN BGN 1. SASARAN PENDAFTARAN Sasaran pendaftaran bangunan gedung negara adalah semua bangunan gedung yang dikelola oleh setiap Kementerian/Lembaga yang diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN, BUMN dan/atau APBD, BUMD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (bantuan luar negeri tukar menukar atau hibah) yang menjadi aset negara. 2. METODE PENDAFTARAN Pendaftaran bangunan gedung negara diselenggarakan dengan cara pendaftaran oleh Kementerian / Lembaga cq. kepala kantor/satuan kerja kepada Departemen Pekerjaan Umum cq. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.
VI. PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA C. PELAKSANAAN PENDAFTARAN BGN Kelengkapan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara: a. Surat permohonan pendaftaran bangunan gedung dan rumah negara; b. Daftar inventaris bangunan gedung dan rumah negara; c. Kartu legger bangunan gedung dan rumah negara; d. Gambar legger dan situasi; e. Photo bangunan (tampak depan, samping, belakang, dan persfektif); f. Lampiran *): 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Foto kopi Dokumen Pembiayaan/DIPA (otorisasi pembiayaan); Foto kopi sertifikat atau bukti kepemilikan/ hak atas tanah; Kontrak atau Perjanjian Pemborongan; Berita Acara Serah Terima I da n II; As built drawings (gambar sesuai yang dilaksa nakan); Foto kopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
VI. PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA D. PRODUK PENDAFTARAN BGN Produk pendaftaran bangunan gedung dan rumah negara bagi pemilik bangunan berupa Surat Keterangan Bukti Pendaftaran Bangunan Gedung Negara (SKBPBGN) dengan penetapan Huruf Daftar Nomor (HDNo); selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perencanaan anggaran pemeliharaan dan perawatan
TERIMA KASIH
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
DIREKTORATAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Jalan Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telp (021) 724 4040 - Fac (021) 7251058
