Permen PU No 4 Thn 2009

5/14/2018

Permen PUNo 4Thn 2009-slidepdf.com

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERATURAAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 04/PRT/M/2009

TENTANG SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[

DEPERTEMEN PEKERJAAN UMUM 1 http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

1/129

5/14/2018


2 http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

2/129

5/14/2018


PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 04/PRT/M/2009 TENTANG

SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang

: a. bahwa dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum telah ditetapkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah; b. bahwa Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan dan kondisi saat ini, oleh karena itu perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum;

i http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

3/129

5/14/2018

Mengingat


: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999 TLN Nomor 4020); 4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2008; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

ii http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

4/129

5/14/2018


MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG SISTEM MANAJEMEN MUTU DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Kerja adalah Unit Eselon I, Unit Eselon II, Unit Eselon III dan seterusnya di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum termasuk Unit Eselon III (yang terpisah dari Eselon II-nya). 2.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Menteri dan menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai pemerintah.

3.

Unit Pelaksana adalah Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut SNVT/SKS/PPK yang berada di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab kepada Menteri dan menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orangperseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

4.

5. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang/jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam pemenuhan persyaratan yang ditentukan atau yang tersirat. 6.

Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disebut SMM, adalah sistem manajemen organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan nonkonstruksi di setiap Unit Kerja, Unit Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Jasa dalam hal pencapaian mutu.

7.

Kebijakan Mutu adalah maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan mutu, seperti yang dinyatakan secara resmi oleh manajemen puncak.

8.

Rencana Mutu Unit Kerja yang selanjutnya disebut RMU merupakan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan iii

http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

5/129

5/14/2018


program kegiatan tahunan berjalan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon I sampai dengan Eselon II dalam rangka menjamin mutu. 9.

Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya disingkat RMP merupakan dokumen Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan (SNVT/SKS/PPK) dalam rangka menjamin mutu kegiatan.

10. Rencana Mutu Kontrak yang selanjutnya disebut RMK adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Penyedia Jasa merupakan jaminan mutu terhadap tahapan proses kegiatan dan hasil kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pekerjaan. 11. Audit Internal SMM adalah audit yang dilakukan untuk memonitoring dan mengukur kesesuaian penerapan dan kinerja SMM pada seluruh fungsi Unit Kerja/Satuan Kerja/ Unit Pelaksana Kegiatan. 12. Kaji Ulang Manajemen adalah kegiatan yang bertujuan untuk meninjau penerapan Sistem Manajemen Mutu secara periodik, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya baik melalui rapat atau dalam bentuk lainnya. 13. Panel Audit adalah Auditor yang memiliki kompetensi untuk mengkoordinasikan kegiatan Audit Internal SMM. 14. Sekretaris Jenderal adalah Wakil Manajemen tingkat Departemen. 15. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. 16. Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum. Pasal 2 Kebijakan Mutu Departemen merupakan suatu kebijakan/upaya guna menjamin ketersediaan infrastruktur yang handal bagi masyarakat dengan prinsip efisien dan efektif serta melakukan peningkatan mutu kegiatan secara berkelanjutan. Pasal 3 1) Maksud dari Peratuan Menteri ini untuk memberikan panduan melaksanakan manajemen organisasi yang mengarah pada perencanaan, penerapan, pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan bagi pencapaian kinerja berlandaskan SMM yang terdokumentasi dan terintegrasi sesuai dengan Kebijakan Mutu yang ditetapkan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

iv http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

6/129

5/14/2018


2) Tujuan dari Peratuan Menteri ini untuk memudahkan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan, serta Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum agar tercapai kinerja yang direncanakan secara akuntabel, efisien dan efektif, dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup : a) Penerapan SMM b) Pengelola SMM c) Tugas,tanggung jawab, dan wewenang d) e) f) g)

Dokumentasi sistem manajemen mutu. Pengelolaan sumberdaya. Pelaksanaan kegiatan Pengukuran analisis dan perbaikan.

BAB II PENERAPAN SMM Pasal 5 (1) Seluruh Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib memahami dan menerapkan SMM. (2) Seluruh Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan (Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi) di lingkungan Departemen sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib memahami dan menerapkan SMM. (3) Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum baik di pusat maupun di daerah wajib memahami dan menerapkan SMM. (4) Unit Kerja, Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Departemen baik di pusat maupun di daerah wajib melaksanakan pengukuran kinerja penerapan SMM melalui Audit Internal. (5) Unit Kerja, Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan baik di pusat maupun di daerah wajib melakukan audit SMM terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Departemen. v http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

7/129

5/14/2018


BAB III PENGELOLA SMM Pasal 6 (1) Pengelola SMM terdiri atas Pejabat Struktural ditingkat Eselon I, Eselon II dan Eselon III (yang terpisah dari Eselon II-nya) memiliki dan bertanggung jawab terhadap penerapan SMM Departemen . (2) Dalam pelaksanaannya Pengelola SMM dapat dibantu oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi SMM. (3) Pengelola SMM terdiri atas Penjamin Mutu dan Panel Audit. (4) Penjamin Mutu terdiri atas Wakil Manajemen dan Pengendali Dokumen. (5) untuk Panel mengkoordinasikan Audit dijabat oleh seorang Auditor yang memiliki kegiatan Audit Internal SMM. kompetensi (6) Pejabat Pengelola SMM diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan oleh Pimpinan masing-masing.

BAB IV TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG Pasal 7 Wakil Manajemen tingkat Departemen mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang meliputi: a. merumuskan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Departemen Pekerjaan Umum; b. menyelenggarakan Kaji Ulang Manajemen tingkat Departemen secara periodik; c. mengevaluasi pencapaian Sasaran Mutu tingkat Departemen; d. melaporkan kinerja Penerapan SMM Departemen Pekerjaan Umum kepada Menteri; e. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SMM di tingkat Departemen dalam hal: 1. merencanakan, menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SMM; 2. melaksanakan promosi kesadaran penerapan dan pemeliharaan SMM;

vi http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

8/129

5/14/2018


3.

f.

menyusun dan menetapkan dokumen acuan yang diperlukan bagi penyelenggaraan SMM; 4. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penerapan SMM;dan 5. menyusun serta mengkaji ulang SMM. menetapkan kebutuhan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SMM. Pasal 8

Pejabat struktural Eselon I sebagai pimpinan puncak di unit kerja mempunyai tugas, tanggungjawab dan kewenangan : a. membina dan meningkatkan penerapan SMM Unit Kerja Eselon I secara berkelanjutan; b. melaksanakan Kaji Ulang Manajemen tingkat Eselon I yang melibatkan Eselon II dilingkungan Unit Kerjanya masing-masing; c.

mengikuti Kaji Ulang Manajemen ditingkat Departemen Pekerjaan Umum dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil keputusan Kaji Ulang Manajemen tersebut.

d.

menyediakan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SMM.

e.

mengangkat Penjamin Mutu dan Pengelola Audit SMM ditingkat Unit Kerja Eselon I;

f.

menetapkan dan mendokumentasikan Manual Mutu dan Prosedur Mutu yang dipersyaratkan dalam SMM, dan menyusun prosedur/ petunjuk pelaksanaan/ instruksi kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya; dan

g.

menetapkan Sasaran Mutu Unit Kerja Eselon I;

Pasal 9 Pejabat struktural Eselon II sebagai pimpinan puncak di unit kerja mempunyai tugas, tanggungjawab dan kewenangan : a. membina dan meningkatkan penerapan SMM Unit Kerja Eselon II secara berkelanjutan; b. menyusun prosedur/ petunjuk pelaksanaan/ instruksi kerja di Unit Kerja Eselon II;

vii http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

9/129

5/14/2018

c.

d.

e. f. g. h.


melaksanakan Kaji Ulang Manajemen tingkat Eselon II yang melibatkan Eselon III, dan Eselon IV serta Unit Pelaksana Kegiatan dilingkungan Unit Kerjanya masing-masing; mengikuti Kaji Ulang Manajemen ditingkat Unit Kerja Eselon I dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil keputusan Kaji Ulang Manajemen tersebut; menyediakan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SMM; mengangkat Penjamin Mutu dan Pengelola Audit SMM ditingkat Unit Kerja Eselon II; menetapkan Sasaran Mutu Unit Kerja Eselon II;dan mengusulkan revisi atau usulan baru pada penerapan SMM dalam rangka peningkatan berkelanjutan. Pasal 10

Pejabat struktural Eselon III yang bertanggungjawab langsung kepada Eselon I nya mempunyai tugas, tanggungjawab dan kewenangan : a. membina dan meningkatkan penerapan SMM Unit Kerjanya; b.

mengangkat Penjamin Mutu dan Pengelola Audit SMM ditingkat Unit Kerjanya;

c. d.

menetapkan Sasaran petunjuk Mutu Unitpelaksanaan/ Kerjanya; menyusun prosedur/ instruksi kerja di Unit Kerjanya; melaksanakan Kaji Ulang Manajemen tingkat Unit Kerjanya yang melibatkan Eselon IV serta Unit Pelaksana Kegiatan dilingkungan unit kerjanya masing-masing; mengikuti Kaji Ulang Manajemen ditingkat Unit Kerja Eselon II dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil keputusan Kaji Ulang Manajemen tersebut;

e.

f.

g. h.

menyediakan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara, mengembangkan SMM; dan mengusulkan revisi atau usulan baru pada penerapan SMM dalam rangka peningkatan berkelanjutan. Pasal 11

(1) Wakil Manajemen pada Unit Kerja Eselon I, Eselon II dan Eselon III (yang terpisah dari Eselon II-nya) mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang meliputi : viii http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

10/129

5/14/2018


a. b. c.

d. e. f.

g.

menyusun Manual Mutu dan Prosedur Mutu yang dipersyaratkan dalam SMM (khusus wakil manajemen Eselon I); melakukan sosialisasi SMM di masing – masing unit kerjanya; memastikan proses untuk SMM telah ditetapkan, didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dimonitor, dievaluasi dan Kaji Ulang agar tetap sesuai; melaporkan kinerja peningkatan SMM kepada Pimpinan di setiap Unit Kerja; memastikan promosi kesadaran mutu dan penerapan SMM di laksanakan di masing-masing Unit Kerja; bersama Pengelola Audit SMM menyusun program Audit Internal SMM; dan menetapkan memelihara, kebutuhan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, dan mengembangkan SMM.

(2) Pengendali Dokumen pada Unit Kerja Eselon I, Eselon II dan Eselon III (yang terpisah dari Eselon II-nya) memiliki tugas, tanggungjawab sesuai ketentuan Prosedur Pengendalian Dokumen yang meliputi : a. memastikan Dokumen SMM telah disahkan sebelum diterbitkan; b. c. d. e.

memastikan identifikasi perubahan dan status dokumen SMM; mengelola penyimpanan dan memelihara Dokumen SMM; mengelola penyimpanan dan memelihara Bukti Kerja/Rekaman yang terkait dengan pengendalian SMM; dan menjamin pendistribusian Dokumen SMM yang absah kepada pihak yang terkait dengan persetujuan Wakil Manajemen.

(3) Pengelola Audit Internal SMM pada Unit Kerja Eselon I, Eselon II dan Eselon III (yang terpisah dari Eselon II-nya) memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang sesuai ketentuan Prosedur Audit Internal SMM yang meliputi: a. bersama Wakil Manajemen menyusun Program Audit Internal SMM; b. melaksanakan Audit Internal SMM; c. melaporkan hasil Audit Internal SMM kepada Pimpinan unit kerjanya melalui Wakil Manajemen; d. mengevaluasi efektifitas pelaksanaan Audit Internal SMM beserta kinerja Auditor. e. mengusulkan kebutuhan peningkatan kompetensi auditor. ix http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

11/129

5/14/2018


Pasal 12 Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan (SNVT/SKS/PPK) mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang yang meliputi: a. b.

c. d.

e. f. g. h.

menyusun dan menerapkan Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP); melakukan tinjauan pada RMP apabila terjadi perubahan persyaratan pekerjaan, agar tetap memenuhi mutu yang dipersyaratkan; melakukan pengesahan ulang apabila terjadi perubahan RMP; mengesahkan Rencana Mutu Kontrak (RMK) penyedia barang/jasa setelah disepakati dalam rapat pra-pelaksanaan ( pre-construction meeting ) / rapat pendahuluan; memonitor, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai RMK untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan; melakukan pembinaan dan menerapkan SMM secara konsisten di lingkungan kerjanya. mengusulkan perubahan yang diperlukan dalam penerapan SMM;dan mengusulkan penyusunan prosedur/petunjuk pelaksanaan/instruksi kerja kepada atasan langsungnya (Unit Kerja Eselon II atau Eselon III yang terpisah dari Eselon II-nya). Pasal 13

Penyedia Barang/Jasa wajib: a.

membuat Rencana Mutu Kontrak (RMK) sebagai penjaminan mutu pelaksanaan kepada Unit Pelaksana Kegiatan pada rapat prapelaksanaan kegiatan ( pre-construction meeting )/ rapat pendahuluan untuk mendapat pengesahan dari Kepala Unit Pelaksana Kegiatan (SNVT/SKS/ PPK);

b.

menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan kegiatannya.

c.

melakukan tinjauan pada RMK apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang meliputi persyaratan/ketentuan/ organisasi, agar tetap memenuhi mutu yang dipersyaratkan;dan

d.

mengajukan usulan pengesahan ulang apabila terjadi perubahan RMK.

x http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

12/129

5/14/2018


BAB V DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU Pasal 14 Dokumentasi SMM meliputi ; Kebijakan mutu, SMM Departemen, Manual Mutu, Sasaran Mutu, Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi Kerja, dan Rekaman/Bukti Kerja.

BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA Pasal 15 Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan/ Penyedia Barang Jasa harus mengelola Sumber Daya mencakup: a. ketersediaan semua sumber daya yang diperlukan untuk merencanakan, mengelola, menerapkan, mengendalikan, memelihara dan mengembangkan SMM; b. kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan; dan c. ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam keefektifan penerapan SMM.

BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 16 (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan, dan Penyedia Barang/Jasa wajib memiliki dan menggunakan Rencana Mutu sesuai ketentuan SMM Departemen Pekerjaan Umum . (2) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan harus mengacu kepada rencana mutu secara konsisten. (3) Pemantauan dan pengukuran kinerja harus sesuai dengan rencana mutu yang telah ditetapkan untuk menilai keefektifan pelaksanaan kegiatan. xi http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

13/129

5/14/2018


(4) Tindakan pencegahan dan perbaikan harus dilakukan apabila terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian untuk mencapai kinerja sesuai rencana mutu yang telah ditetapkan. (5) Audit Internal SMM harus dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I, Eselon II, dan Eselon III (yang terpisah dari Eselon II-nya) untuk memonitor kesesuaian SMM dan keefektifan penerapannya. (6) Penilaian peluang perbaikan yang berkelanjutan dalam penerapan SMM harus dilakukan melalui tindakan Kaji Ulang manajemen. (7) Pengaturan tentang Sistem Manajemen Mutu dimuat secara lengkap dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN Pasal 17 (1) Pimpinan dan Pejabat Struktural di setiap Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan harus mengukur keberhasilan penerapan SMM dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pada proses maupun hasil kegiatan. (2) Setiap Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan wajib melaksanakan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan untuk menilai keefektifan penerapan SMM dan peluang-peluang peningkatannya. (3) Setiap Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan wajib melaksanakan perbaikan yang berkelanjutan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 (1) Penerapan SMM ini dapat dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penerapan SMM yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas ditetapkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I dan dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum.

xii http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

14/129

5/14/2018


(2) Semua Unit Kerja harus melaksanakan penerapan SMM paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini ditetapkan. (3) Unit Kerja yang sudah menerapkan SMM sebelum diterbitkan Peraturan Menteri ini segera melakukan penyesuaian, terhadap ketentuan-ketentuan SMM yang belum dilaksanakan agar mengacu pada SMM Departemen Pekerjaan Umum ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 20 Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

16 Maret 2009

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

xiii http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

15/129

5/14/2018


xiv http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

16/129

5/14/2018


KEBIJAKAN MUTU UMUM DEPARTEMEN PEKERJAAN

MENJAMIN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL BAGI MASYARAKAT DENGAN PRINSIP EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA MELAKUKAN PENINGKATAN MUTU KEGIATAN SECARA BERKESINAMBUNGAN


16 Maret 2009


DJOKO KIRMANTO

xv http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

17/129

5/14/2018


xvi http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

18/129

5/14/2018


DAFTAR ISI

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 04/PRT/M/2009 .................................................................. i KEBIJAKAN MUTU............................................................................. xv DAFTAR ISI ........................................................................................ xvii LAMPIRAN - 1 BAB - I : PENDAHULUAN .............................................................. BAB - II : PENGERTIAN ..................................................................

1 2

BAB- III : ACUAN NORMATIF......................................................... BAB- IV : SISTEM MANAJEMEN MUTU......................................... 4.1. PERSYARATAN UMUM ....................................................... 4.2. DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) ............... 4.2.1. Kebijakan Mutu ....................................................... 4.2.2. SMM Departemen Pekerjaan Umum .....................

9 10 10 11 11 11

4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6.

4.2.7.

Manual Mutu ........................................................... Sasaran Mutu ......................................................... Prosedur Mutu ........................................................ Dokumen Yang Menyangkut Penyelenggaraan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum................ 4.2.6.1. Petunjuk Pelaksanaan ............................ 4.2.6.2. Instruksi Kerja ......................................... Rekaman/Bukti Kerja ..............................................

12 13 13 14 15 16 17

4.3. 4.4.

PENGENDALIAN DOKUMEN .............................................. 17 PENGENDALIAN REKAMAN/BUKTI KERJA ....................... 18

BAB-V 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

: TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN .............................. KOMITMEN MANAJEMEN ................................................... PENGELOLA SMM ............................................................... KOMUNIKASI INTERNAL..................................................... KAJI ULANG MANAJEMEN..................................................

19 19 19 22 22

xvii http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

19/129

5/14/2018


BAB-VI : PENGELOLAAN SUMBER DAYA .................................. 24 6.1. PENYEDIAAN SUMBER DAYA ............................................ 24 6.2. SUMBER DAYA MANUSIA................................................... 24 6.2.1. Umum........................................................................ 6.2.2. Kemampuan, Kesadaran Dan Pelatihan ................. PRASARANA DAN SARANA................................................ LINGKUNGAN KERJA..........................................................

24 24 25 25

BAB-VII : PENYELENGGARAAN KEGIATAN................................ 7.1. RENCANA MUTU ................................................................. 7.1.1. Rencana Mutu Unit Kerja (RMU) .............................. 7.1.2. Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP) .......... 7.1.3. Rencana Mutu Kontrak (RMK) .................................. 7.2. PROSES YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGAN ....... 7.2.1. Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Hasil Kegiatan. ............................................ 7.2.2. Evaluasi Persyaratan Berkaitan Dengan Hasil Kegiatan ............................................. 7.2.3. Komunikasi Dengan Pelanggan................................ 7.3. DESAIN DAN PENGEMBANGAN ........................................ 7.4. SOSIALISASI/PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS ............... 7.5. PENGADAAN ....................................................................... 7.6. PROSES DAN PELAKSANAAN KEGIATAN ........................ 7.6.1. Pengendalian Proses dan Pelaksanaan Kegiatan.... 7.6.2. Validasi Untuk Proses dan Pelaksanaan Kegiatan... 7.6.3. Identifikasi Dan Mampu Telusur ............................... 7.6.4. Barang Inventaris ......................................................

26 26 26 27 29 31

6.3. 6.4.

7.7.

31 31 31 32 32 33 33 33 34 34 35

7.6.5. Pemeliharaan Hasil PekerjaanDANPENGUKURAN .................................. 35 PENGENDALIAN SARANA MONITORING .... 35

BAB-VIII : PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN.............. 8.1. UMUM ................................................................................... 8.2. MONITORING DAN PENGUKURAN .................................... 8.2.1. Kepuasan Pelanggan................................................ 8.2.2. Audit Internal Sistem Manajemen Mutu .................... 8.2.3. Monitoring Dan Pengukuran Proses .........................

37 37 37 37 38 40

8.2.4. Monitoring Dan Pengukuran Hasil Pekerjaan ...........

40

xviii http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

20/129

5/14/2018

8.3. 8.4. 8.5.


PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI ...... ANALISIS DATA ................................................................... PERBAIKAN ......................................................................... 8.5.1. Perbaikan Berkesinambungan .................................. 8.5.2. Tindakan Korektif ...................................................... 8.5.3. Tindakan Pencegahan ..............................................

40 41 42 42 42 43

BAB-IX : PENUTUP ......................................................................... 44 LAMPIRAN – 2 : FORMAT RENCANA MUTU UNIT KERJA (RMU).......... LAMPIRAN – 3 : FORMAT RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP) .......................................................... LAMPIRAN – 4 : FORMAT RENCANA MUTU KONTRAK (RMK) .............

45 57 91

xix http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

21/129

5/14/2018


xx http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

22/129

5/14/2018


LAMPIRAN - 1

SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

xxi http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

23/129

5/14/2018


xxii http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

24/129

5/14/2018


BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum perlu dilakukan untuk mengakomodasi semua sistem yang terkait dengan penjaminan mutu seluruh proses kegiatan yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Penerapan SMM Departemen Pekerjaan Umum harus dapat menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam Unit Kerja/Unit Pelaksana dilingkungan Departemen Pekerjaan mutu Umum mengaktualisasikan 8 (delapan) prinsip manajemen dalamdengan setiap proses kegiatan, yang meliputi ; o Fokus pelanggan. o Kepemimpinan. o Keterlibatan personil. o Pendekatan proses. o Pendekatan sistem terhadap manajemen. o Perbaikan berkesinambungan. o Pendekatan faktual dalam pengambilan keputusan. o Hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Hal-hal lebih lanjut tentang penjelasan penerapan SMM Departemen Pekerjaan Umum dijelaskan pada BAB sebagai berikut: 1. Bab II . Pengertian Kosa Kata penerapan SMM 2. Bab III. Acuan Normatif 3. Bab IV. Sistem Manajemen Mutu 4. Bab V. Tanggung Jawab Manajemen 5. Bab VI. Pengelolaan Sumber Daya 6. Bab VII. Penyelenggaraan Kegiatan 7. Bab VIII. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan 8. Bab IX. Penutup. 9. Format penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU) 10. Format penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP) 11. Format penyusunan Rencana Mutu Kontrak (RMK) 1 http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

25/129

5/14/2018


BAB II PENGERTIAN 1. PENGERTIAN 1.

Mutu: Gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang/jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam pemenuhan persyaratan yang ditentukan atau yang tersirat. (Catatan: Istilah “mutu” dapat dipakai dengan kata sifat seperti buruk, baik atau baik sekali).

2.

Kepuasan Pelanggan: Persepsi pelanggan terhadap mutu sesuai dengan persyaratan. (Catatan: 1. Indikator umum rendahnya kepuasan pelanggan dapat dilihat dari adanya keluhan pelanggan, tetapi ketiadaannya tidak selalu menyiratkan kepuasan pelanggan yang tinggi; 2. Walaupun persyaratan telah disepakati dan dipenuhi, hal ini tidak selalu memastikan tingginya kepuasan pelanggan).

3.

Sistem Manajemen: Sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran itu. (Catatan: Suatu sistem manajemen sebuah organisasi dapat mencakup sistem-sistem manajemen berbeda seperti Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Keuangan atau Sistem Manajemen Lingkungan).

4.

Sistem Manajemen Mutu (selanjutnya disebut SMM): Sistem Manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.

5.

Kebijakan Mutu: Maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan mutu seperti yang dinyatakan secara resmi oleh manajemen puncak. (Catatan: Pada umumnya Kebijakan Mutu konsisten dengan Kebijakan menyeluruh organisasi dan menyediakan kerangka kerja bagi penetapan Sasaran Mutu).


26/129

5/14/2018


6.

Sasaran Mutu: Sesuatu yang dicari atau dituju berkaitan dengan mutu. (Catatan: 1. Sasaran Mutu biasanya didasarkan pada Kebijakan Mutu organisasi. 2. Sasaran Mutu biasanya ditentukan bagi fungsi dan tingkatan tertentu dalam organisasi.)

7.

Manajemen: Kegiatan untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi.

8.

Manajemen Puncak: Orang atau kelompok yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi.

9.

Manajemen Mutu: Kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. (Catatan:Pengarahan dan pengendalian yang terkait dengan mutu pada umumnya mencakup penetapan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, Perencanaan Mutu, Pengendalian Mutu, Pemastian/Penjaminan Mutu dan Perbaikan Mutu)

10.

Perencanaan Mutu: Bagian dari manajemen yang difokuskan pada penetapan sasaran mutu dan merincikan proses operasional dan sumber daya terkait yang diperlukan untuk memenuhi sasaran mutu. (Catatan: Menetapkan rencana mutu merupakan bagian dari perencanaan mutu).

11.

Pengendalian Mutu: Bagian dari manajemen mutu difokuskan pada pemenuhan persyaratan.

12.

Pemastian/Penjaminan Mutu: Bagian dari manajemen yang difokuskan pada pemberian keyakinan bahwa persyaratan mutu telah dipenuhi.

13.

Perbaikan mutu: Bagian dari manajemen mutu difokuskan pada peningkatan kemampuan memenuhi persyaratan mutu. (Catatan: Persyaratan dapat dikaitkan pada aspek apapun seperti keefektifan, efisiensi atau ketertelusuran).


27/129

5/14/2018


14.

Perbaikan berkelanjutan: Kegiatan berulang untuk meningkatkan kemampuan memenuhi persyaratan. (Catatan: Proses menetapkan sasaran dan menemukan peluang perbaikan adalah proses berkelanjutan melalui penggunaan temuan audit dan kesimpulan audit, analisis data, Kaji Ulang Manajemen atau sarana lain dan biasanya mengarah ke tindakan korektif atau tindakan pencegahan).

15.

Keefektifan: Sampai sejauh mana kegiatan yang direncanakan terealisasi dan hasil yang direncanakan tercapai.

16.

Efisiensi: Hubungan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang dipakai.

17.

Organisasi: Kelompok orang dan fasilitas dengan pengaturan tanggung jawab, wewenang dan hubungannya.

18.

Struktur organisasi: Pengaturan tanggung jawab, hubungan dan wewenang antar

19.

orang. Prasarana: Sistem (organisasi) dari fasilitas peralatan dan jasa yang diperlukan untuk mengoperasikan sebuah organisasi.

20.

Lingkungan kerja: Kumpulan dari kondisi tempat pekerjaan dilakukan. (Catatan: Kondisi mencakup faktor-faktor fisik, sosial dan psikologis).

21.

Pelanggan: Organisasi atau orang yang menerima hasil pekerjaan (Catatan: Pelanggan terdiri dari: a) Pelanggan Internal adalah Pihak-pihak yang terkait dengan proses selanjutnya dalam suatu kegiatan. (Pimpinan, Pejabat Setingkat dan Staff); b) Pelanggan Eksternal adalah pihak-pihak luar yang terkait dengan kegiatan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.)


28/129

5/14/2018


22.

Pihak berkepentingan: Orang atau kelompok yang memiliki kepentingan pada kinerja atau keberhasilan organisasi. (Catatan: Kelompok dapat terdiri dari sebuah organisasi, bagian dari organisasi atau lebih dari satu organisasi).

23.

Unit Kerja: Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, Unit Kerja Eselon III, dan seterusnya, termasuk Unit Kerja Eselon III (yang bertanggungjawab langsung kepada Eselon I-nya) di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

24.

Satuan Kerja: Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Menteri dan menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai pemerintah

25.

Unit Pelaksana kegiatan: Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan (SNVT/SKS/PPK) yang berada di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang kegiatannya dibiayai oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan yang

26.

berlaku. Penyedia Barang/Jasa: Badan usaha atau orang-perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

27.

Wakil Manajemen: Seseorang yang ditetapkan oleh manajemen puncak untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan peningkatan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan organisasi yang bersangkutan.

28.

Proses: Kegiatan atau beberapa kegiatan yang saling terkait dan/atau berinteraksi yang mengubah masukan menjadi keluaran.

29.

Hasil pekerjaan: Hasil suatu proses.


29/129

5/14/2018


30.

Hasil pekerjaan tidak sesuai: Hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan pesyaratan yang telah ditetapkan.

31.

Proyek: Proses khas, terdiri dari kumpulan kegiatan terkoordinasi dan terkendali dengan tanggal awal dan akhir, dilakukan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan persyaratan tertentu, termasuk kendala waktu, biaya dan sumber daya.

32.

Desain dan pengembangan: Kumpulan proses yang mengubah persyaratan menjadi karakteristik tertentu atau menjadi spesifikasi suatu hasil pekerjaan,proses atau sistem.

33.

Prosedur: Cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses.

34.

Kesesuaian: Dipenuhinya suatu persyaratan.

35.

Ketidaksesuaian: Tidak dipenuhinya suatu persyaratan.

36.

Tindakan Pencegahan: Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.

37.

Tindakan Korektif: Tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian ditemukan atas situasi yang tidak dikehendaki.

yang

38.

Koreksi: Tindakan menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan.

39.

Pengerjaan Ulang: Tindakan pada hasil pekerjaan yang tidak sesuai untuk menjadikannya sesuai persyaratan.

40.

Perbaikan: Tindakan pada hasil pekerjaan yang tidak sesuai untuk menjadikannya sesuai dengan pemakaian yang dimaksudkan.

41.

Dokumen: Informasi dan media pendukungnya.


30/129

5/14/2018


42.

Spesifikasi: Dokumen yang menyatakan persyaratan.

43.

Manual Mutu: Dokumen yang merincikan Sistem Manajemen Mutu organisasi.

suatu

44.

Rencana Mutu: Dokumen yang berisi prosedur dan sumber daya yang diperlukan harus diterapkan oleh siapa dan kapan pada suatu proyek, hasil pekerjaan, proses atau kontrak tertentu.

45.

Dokumen Mutu: Seluruh dokumentasi yang digunakan sebagai acuan penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Dokumen mutu tersebut diantaranya berupa: Norma Penerapan Sistem Manajemen Mutu, Manual Mutu, Prosedur Mutu, Rencana Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi Kerja, Catatan Mutu, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan, Standard Teknis Pekerjaan dan Material, Daftar Simak Pemeriksaan, serta Daftar Simak Pengujian.

46.

Rekaman: Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan.

47.

Bukti Objektif: Data pendukung keberadaan atau kebenaran sesuatu.

48.

Inspeksi: Evaluasi kesesuaian melalui pengamatan dan penetapan, jika perlu dengan pengukuran, pengujian atau pembandingan.

49.

Uji: Penentuan satu atau lebih karakteristik sesuai dengan prosedur.

50.

Verifikasi: Konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif, bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.

51.

Validasi: Konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif, bahwa persyaratan bagi pemakaian atau aplikasi dimaksud telah dipenuhi.


31/129

5/14/2018


52.

Tinjauan: Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kesesuaian, kecukupan dan keefektifan masalah yang dibahas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

53.

Audit: Proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi.

54.

Program Audit: Gabungan dari satu atau lebih audit yang direncanakan untuk kerangka waktu tertentu dan diarahkan ke sasaran tertentu.

55.

Auditee: Orang/organisasi yang diaudit

56.

Auditor: Orang yang berkompeten melakukan audit.

57.

Tim Audit: Seorang auditor atau lebih yang melakukan audit.

58.

Temuan Audit: Hasil audit. evaluasi bukti audit yang terkumpulkan terhadap kriteria

59.

Kesimpulan Audit: Hasil audit oleh tim audit setelah mempertimbangkan sasaran audit dan semua temuan audit.

60.

Kompetensi: Kemampuan yang diperagakan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan


32/129

5/14/2018


BAB III ACUAN NORMATIF 2.

ACUAN NORMATIF

Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Mutu ini berlandaskan: 1.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 602/PRT/M/2006 tentang Tata Persuratan dan Kearsipan;

2.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/2008 Tanggal 11 Februari 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan

3.

Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan sendiri; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.

4.

SNI Nomor 19-9001-2001 tentang Sistem Manajemen MutuPersyaratan;

5.

SNI Nomor 19-19011-2003 tentang Pedoman Pengauditan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan;

6.

SNI Nomor 19-9000-2005 tentang Sistem Manajemen MutuDasar-dasar dan Kosakata;


33/129

5/14/2018


BAB IV SISTEM MANAJEMEN MUTU 3.

SIST MANAJEMEN MUTU

Seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum wajib melaksanakan SMM dengan cara mendokumentasikan, menerapkan secara efektif dan memelihara secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan, serta secara terus-menerus meningkatkan keefektifannya, termasuk Penyedia Jasa yang terikat kontrak pekerjaan konstruksi maupun non-konstruksi wajib melaksanakan SMM tersebut. Dalam menerapkan SMM, persyaratan-persyaratan dipenuhi adalah sebagai berikut: 4.1.

yang

harus

PERSYARATAN UMUM

Setiap Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum harus: 1.

Memahami dan mengidentifikasi proses kegiatan yang ada di masing-masing Unit Kerja/ Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan;

2.

Menetapkan urutan proses kegiatan serta interaksinya;

3.

Menetapkan kriteria dan metoda agar proses kegiatan tersebut, agar dapat dilaksanakan secara terkendali, efektif dan efisien;

4.

Menjamin tersedianya sumber daya dan informasi untuk melaksanakan dan memonitor proses-proses kegiatan tersebut;

5.

Memonitor, mengukur dan menganalisa kesesuaian proses-proses kegiatan tersebut dengan sasaran yang telah ditetapkan;

6.

Melakukan tindakan yang diperlukan dalam upaya mencapai hasil yang telah direncanakan, serta upaya perbaikan berkesinambungan proses-proses kegiatan tersebut;

7.

Dalam hal proses kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa, maka Unit Kerja/Satuan kerja/Unit Pelaksana Kegiatan wajib mengendalikan proses kegiatan yang dapat mempengaruhi kesesuaian persyaratan hasil pekerjaan.


34/129

5/14/2018


4.2. DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penerapan SMM, yaitu: 1. Kebijakan Mutu 2. 3. 4. 5. 6.

SMM Departemen Pekerjaan Umum Manual Mutu Sasaran Mutu Prosedur Mutu Dokumen lainnya antara lain Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi Kerja yang menyangkut penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum 7. Rekaman 4.2.1.

Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu merupakan dasar komitmen untuk menerapkan SMM di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut di atas, seluruh jajaran Departemen Pekerjaan Umum wajib berkomitmen menerapkan SMM secara konsisten sesuai Peraturan Menteri ini dan senantiasa melakukan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Untuk menerapkan Kebijakan Mutu Departemen Pekerjaan Umum secara efektif dan efisien seluruh jajaran di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum harus melakukan upaya-upaya untuk: 





Meningkatkan mutu kegiatan berdasarkan prioritas program dan perencanaan yang realistis, serta pelaksanaan yang efektif dan efisien, diantaranya dengan menekan kegagalan pada seluruh tahapan kegiatan; Meningkatkan kompetensi kinerja sumber daya manusia yang profesional; Memenuhi mutu pelayanan dan mutu yang diharapkan oleh pemangku kepentingan.

Kebijakan Mutu ini dikomunikasikan untuk dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Departemen Pekerjaan Umum. 4.2.2.

SMM Departemen Pekerjaan Umum.

SMM Departemen Pekerjaan Umum merupakan dokumen mutu di tingkat Departemen yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan mempertimbangkan bahwa: 11 http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

35/129

5/14/2018

1.

2. 3.

4.

5.


memuat ketentuan-ketentuan SMM yang secara strategis wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh semua Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan secara konsisten di lingkungan Departemen Umum dengan memenuhi persyaratan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.. ditetapkan dalam rangka penerapan SMM yang terdokumentasi dan terintegrasi, agar mudah dilaksanakan oleh semua pihak terkait. mengacu pada persyaratan-persyaratan standar nasional SNI 199001:2000 sebagai adopsi pendekatan proses pada saat mengembangkan, menerapkan dan memperbaiki keefektifan SMM untuk meningkatkan kepuasan pelanggan; bersifat umum agar dapat dijadikan landasan penerapan SMM di berbagai kegiatan Unit Kerja/Satuan di lingkungan Departemen PekerjaanKerja/Unit Umum; Pelaksana Kegiatan keselarasan penerapan SMM dengan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan yang sudah bersertifikat SNI 19-9001:2001.

4.2.3.

Manual Mutu

Manual Mutu adalah dokumen mutu di tingkat Unit Kerja Eselon I yang diperlukan untuk mengatur penerapan SMM di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pendokumentasian Manual Mutu wajib ditetapkan berdasarkan Peraturan SMM Departemen Pekerjaan Umum dan wajib diikuti serta diterapkan oleh semua jajaran unit kerjanya berikut Unit Pelaksana Kegiatan. Penyusunan dan penetapan Manual Mutu sebagai berikut: 1. Manual Mutu disusun oleh Wakil Manajemen Unit Kerja Eselon I (WM-I), disahkan oleh Manajemen Puncak di Unit Kerja Eselon I dan harus ditinjau ulang secara periodik; 2. Manual Mutu harus didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara

3. 4. 5. 6.

pada Kerja dan disesuaikan dengan ruang lingkupsetiap tugasUnit pokok danEselon fungsi Imasing-masing Unit Kerja dalam mendukung penjaminan mutu kegiatan yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I; Manual Mutu dikembangkan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri tentang SMM Departemen Pekerjaan Umum; Apabila terdapat ketentuan yang tidak dapat diterapkan, maka harus diberikan penjelasan atau alasan pengecualian; Apabila terjadi perubahan SMM maka Manual Mutu harus direvisi; Disosialisasikan oleh Wakil Manajemen dari setiap level;


36/129

5/14/2018

7.


Manual Mutu sekurang-kurangnya mencakup: a) Lingkup penerapan SMM; b) Sasaran Mutu Unit Kerja Eselon I; c) Struktur organisasi, termasuk uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang; d) Bagan alir interaksi antar proses (beserta penjelasannya) dalam rangka penjaminan mutu kegiatan di lingkungan Unit Kerja Eselon I; e) Daftar dokumentasi SMM yang digunakan di Unit Kerja Eselon I; f) Pengaturan penerapan SMM di Unit Kerja sebagaimana persyaratan dalam Peraturan Menteri tentang SMM Departemen Pekerjaan Umum ini.

4.2.4. 1.

2. 3.

4.

Sasaran Mutu

Merupakan target yang harus dicapai sebagai penjaminan mutu kegiatan dan ditetapkan oleh manajemen puncak setiap Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan/ dan tidak bertentangan dengan visi dan misi Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan; Sasaran Mutu merupakan target yang terukur dan pencapaiannya dimonitor dan dievaluasi secara periodik; Sasaran Mutu harus sesuai dengan Kebijakan Mutu Departemen Pekerjaan Umum dan Sasaran Mutu Atasan langsung dari Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan; Sasaran Mutu harus dikomunikasikan dan dimengerti pada setiap tingkat dan jajaran Unit Kerja yang bersangkutan.

4.2.5.

Prosedur Mutu

Prosedur Mutu adalah dokumen wajib yang menjelaskan metoda dan tindakan tertentu yang dipersyaratkan dalam SMM dan wajib dilaksanakan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Ketentuan Prosedur Mutu sebagai berikut: 1. Prosedur Mutu disusun oleh Wakil Manajemen tingkat Unit Kerja Eselon I dan disahkan oleh Pimpinan Puncak Unit Kerja Eselon I; 2. Prosedur Mutu wajib diterapkan di seluruh Unit Kerja Eselon I dan seluruh Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan yang berada di dalam lingkup kewenangannya; 3.

Prosedur Mutu berisi sekurang-kurangnya mencakup: 13


37/129

5/14/2018


a) Halaman Muka, berisi: (1) Judul dan nomor Identifikasi Prosedur Mutu; (2) Status pengesahan dan status perubahan;

b) c) d) e) f) g)

(3) dan Kolom Pengesahan (Tanda tangan penyusun, pemeriksa pengesahan). Riwayat perubahan; Maksud dan Tujuan Prosedur Mutu; Ruang lingkup penerapan; Referensi atau acuan yang digunakan; Definisi (penjelasan istilah-istilah) apabila diperlukan; Tahapan proses atau kegiatan (dapat menggunakan bagan alir

apabila diperlukan); h) Ketentuan Umum (penjelasan tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan proses atau kegiatan); i) Tanggung jawab dan Wewenang; j) Kondisi Khusus (penyimpangan pelaksanaan proses atau kegiatan yang diizinkan, apabila ada); k) Rekaman/ Bukti Kerja (yang ditetapkan dalam Prosedur Mutu); l) Lampiran berupa contoh format Rekaman/Bukti Kerja yang ditentukan dalam Prosedur Mutu (bila diperlukan). Prosedur Mutu adalah prosedur SMM wajib, yang sekurang-kurangnya meliputi : 1. Prosedur Pengendalian Dokumen. 2. Prosedur Pengendalian Rekaman. 3. Prosedur Audit Internal SMM. 4. Prosedur Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai. 5. Prosedur Tindakan Korektif. 6. Prosedur Tindakan Pencegahan. 4.2.6.

Dokumen yang menyangkut penyelenggaraan kegiatan Departemen Pekerjaan Umum

Merupakan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mengatur kegiatan Unit Kerja/Unit Pelaksanan Kegiatan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan secara efektif sesuai SMM Departemen Pekerjaan Umum yang mencakup : 14 http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

38/129

5/14/2018

1.

2.

3.


Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai acuan Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan proses-proses kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penerapan SMM, diantaranya Norma, Standar, prosedur dan Manual yang diperlukan oleh tiap-tiap Unit Kerja (Eselon I sampai dengan Eselon III dan seterusnya), berikut Unit Pelaksana Kegiatan; Dokumen-dokumen standar nasional, standar internasional, buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berasal dari eksternal Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan; Dokumen yang diterbitkan secara internal Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan dapat berbentuk Petunjuk Pelaksanaan atau Instruksi Kerja yang disusun oleh pejabat yang terkait dengan tugas dan fungsinya atau personil yang memiliki kompetensi pada substansi terkait bagi keperluan spesifik penerapan SMM di masing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksanaan Kegiatan.

4.2.6.1. Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan merupakan dokumen standar kerja yang dibutuhkan oleh tiap-tiap Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dilakukan secara efektif sesuai SMM sebagai berikut: 1.

2.

3.

Petunjuk Pelaksanaan digunakan sebagai acuan Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan proses dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Eselon I sampai dengan Eselon III dan seterusnya, termasuk Eselon III yang bertanggungjawab langsung kepada Eselon I-nya, berikut Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan). Petunjuk Pelaksanaan disusun oleh pejabat yang terkait dengan tugas dan fungsinya atau personil yang memiliki kompetensi pada substansi terkait, diperiksa oleh Wakil Manajemen atau atasan langsung dari personil (konseptor) dan disahkan oleh Manajemen Puncak pada Unit Kerja yang bersangkutan. Petunjuk Pelaksanaan minimal mencakup: a. Halaman Muka, berisi: i. Judul dan nomor Identifikasi Petunjuk Pelaksanaan; ii. Status validasi dan status perubahan; iii. Kolom Pengesahan (Pejabat yang menyusun, memeriksa dan mengesahkan Petunjuk Pelaksanaan); b.

Riwayat perubahan; 15


39/129

5/14/2018


c. d. e. f. g.

Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan; Ruang lingkup penerapan; Referensi atau acuan yang digunakan; Definisi (penjelasan istilah-istilah) apabila diperlukan; Tahapan proses atau kegiatan (dapat menggunakan bagan alir apabila diperlukan); h. Ketentuan Umum (penjelasan tentang persyaratanpersyaratan yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan proses atau kegiatan); i. Tanggung jawab dan Wewenang; j. Kondisi Khusus (penyimpangan pelaksanaan proses atau kegiatan yang diizinkan, apabila ada); k. l. 4.

Rekaman/Bukti KerjaPelaksanaan); (yang menjadi persyaratan dalam penerapan Petunjuk Lampiran berupa contoh format Rekaman/Bukti Kerja yang ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan (bila diperlukan).

Dokumen-dokumen berupa SOP yang sudah ada dan masih berlaku diperlakukan sebagai petunjuk pelaksanaan.

4.2.6.2. Instruksi Kerja Instruksi Kerja merupakan dokumen yang berisikan petunjuk suatu kegiatan yang spesifik dan memerlukan pengaturan agar memenuhi persyaratan mutu. Ketentuan Instruksi Kerja sebagai berikut: 1. Instruksi Kerja digunakan sebagai acuan Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan proses dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Eselon I sampai dengan Eselon III dan seterusnya, termasuk Eselon III yang bertanggungjawab langsung kepada Eselon I-nya, berikut Unit Pelaksana Kegiatan). 2. Instruksi Kerja disusun oleh pejabat yang terkait dengan tugas dan fungsinya atau personil yang memiliki kompetensi pada substansi terkait, diperiksa oleh Wakil Manajemen atau atasan langsung dari personil (konseptor) dan disahkan oleh Manajemen Puncak pada Unit Kerja yang bersangkutan. 3. Instruksi Kerja minimal mencakup: a. Halaman Muka, berisi: i. Judul dan nomor Identifikasi Instruksi Kerja; ii. Status validasi dan status perubahan; iii. Kolom Pengesahan (Pejabat yang menyusun, memeriksa dan mengesahkan Instruksi Kerja). 16 http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

40/129

5/14/2018


b. c. d.

Riwayat perubahan; Maksud dan Tujuan Instruksi Kerja; Ruang lingkup penerapan;

e. f.

4.

Referensi atau acuan yang digunakan; Tahapan proses atau kegiatan (dapat menggunakan bagan alir apabila diperlukan); g. Rekaman/Bukti Kerja (yang menjadi persyaratan dalam penerapan Instruksi Kerja); h. Lampiran berupa contoh format Rekaman/Bukti Kerja yang ditentukan dalam Instruksi Kerja (bila diperlukan). Dokumen-dokumen berupa Petunjuk teknis yang sudah ada dan masih berlaku diperlakukan sebagai instruksi kerja.

4.2.7. 1. 2.

4.3.

Rekaman/Bukti Kerja.

Sebagai bukti yang menyatakan bahwa SMM telah dilaksanakan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Bukti kerja berbentuk dokumen (diantaranya: laporan, dan buktibukti kerja lainnya) hasil kerja, risalah, surat menyurat, berita acara, gambar, foto, bukti penyimpangan. PENGENDALIAN DOKUMEN

Seluruh Dokumen SMM yang diuraikan di atas wajib dikendalikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pengendalian dokumen harus diatur dalam Prosedur Pengendalian Dokumen sebagai bagian dari Prosedur Mutu yang diterbitkan oleh Unit Kerja Eselon I. 2. Prosedur Pengendalian Dokumen minimal harus mencakup ketentuan sebagai berikut: a) Pengesahan dokumen sebelum diterbitkan; b) Pengesahan ulang dokumen apabila dilakukan kaji ulang atau perubahan dokumen sesuai keperluannya; c) Penerbitan awal, perubahan dan status revisi dokumen terkini harus diberi identifikasi; d) Dokumen yang terkini harus tersedia pada lokasi tempat digunakannya dokumen tersebut, serta dipastikan bahwa dokumen tersebut mudah untuk didapatkan apabila diperlukan;


41/129

5/14/2018

3. 4. 4.4.


e) Dokumen harus dapat dengan jelas dibaca dan mudah di identifikasi, termasuk dokumen yang digunakan pada kegiatan pelaksanaan; f) Dokumen yang berasal dari luar lingkungan Unit Kerja harus dikendalikan; g) Dokumen yang sudah tidak berlaku atau kadaluarsa tidak boleh digunakan dan harus dimusnahkan. Apabila dokumen lama masih diperlukan untuk referensi, maka dokumen tersebut harus diberi identifikasi yang jelas dan tidak boleh digunakan. Pengendalian Dokumen harus dilakukan di setiap Unit Kerja (Eselon I sampai dengan Eselon III dan Unit Pelaksana Kegiatan); Petugas pengendali dokumen diatur dalam Bab V, butir 5.2 huruf b. PENGENDALIAN REKAMAN/BUKTI KERJA

Rekaman/Bukti kerja yang dihasilkan dari penerapan SMM harus dikendalikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pengendalian rekaman/bukti kerja harus diatur dalam Prosedur Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja sebagai bagian dari Prosedur Mutu yang diterbitkan oleh Unit Kerja Eselon I; 2. Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja yang merupakan dokumen

3.

4. 5. 6.

mengacu pada peraturan yang berlaku di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; Prosedur Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja harus mencakup tata cara untuk mengidentifikasi, menyimpan, memelihara, menetapkan masa simpan serta memusnahkan Rekaman/Bukti Kerja; Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja harus dilakukan di setiap Unit Kerja/Unit Pelaksana; Petugas Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja di masing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Puncak; Hal-hal yang menjadi persyaratan SMM dan belum tercakup dalam ketentuan yang berlaku dapat dikembangkan oleh masing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan.


42/129

5/14/2018


BAB V TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 5.

6. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 5.1. KOMITMEN MANAJEMEN Pimpinan Puncak di setiap Unit Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan wajib memiliki komitmen untuk menerapkan dan mengembangkan SMM secara berkesinambungan dengan: 1. Memberikan arahan tentang kebijakan dalam hal mutu; 2. Menetapkan sasaran mutu; 3. Menetapkan dokumen yang menyangkut SMM; 4. 5. 6.

7.

8.

Memberikan dukungan penuh dalam penerapan SMM melalui penyediaan sumber daya yang cukup; Melakukan kegiatan Kaji Ulang Manajemen untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja SMM; Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran di bawah kewenangannya akan pentingnya pemenuhan persyaratan pemangku kepentingan dan peraturan perundang-undangan; Pimpinan Puncak di masing-masing Unit Kerja (Eselon I, Eselon II, Eselon yang bertanggungjawab langsung kepada harus Eselon I-nya, Satuan IIIKerja dan Unit Pelaksana Kegiatan) dapat memastikan bahwa penerapan SMM dilaksanakan dan dipenuhi dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan; Pimpinan Puncak harus menjamin: a) Keutuhan penerapan SMM wajib dijaga melalui konsistensi penerapan jadwal-jadwal kegiatan SMM; b) Apabila terjadi perubahan yang menyangkut SMM harus diupayakan agar tidak terjadi kesenjangan dalam penerapannya (misalnya: perubahan struktur organisasi, perubahan dokumen, dan lain-lain); c) Penerapan SMM mengandung konsekuensi dilakukannya perencanaan pembiayaan.

5.2. PENGELOLA SMM Pimpinan Puncak harus menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola SMM disertai uraian tentang tanggung jawab dan wewenangnya untuk mengelola penerapan SMM di masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan. 19 http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

43/129

5/14/2018


Pengelola SMM terdiri dari sebagai berikut: 1. Penjamin Mutu Penjamin Mutu terdiri dari seorang Pejabat Wakil Manajemen dan seorang Petugas Pengendali Dokumen harus ditunjuk dan ditetapkan di tingkat Departemen, Eselon I dan Eselon II (kecuali yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengikat), kecuali untuk Tingkat Departemen hanya ada Wakil Manajemen. Pada Unit Kerja Eselon III yang bertanggungjawab langsung kepada Eselon I-nya, Penjamin Mutu ditunjuk oleh Pimpinan Puncak Unit Kerja yang bersangkutan. a) Wakil Manajemen: 1) Wakil Manajemen disetiap level tingkatan Unit Kerja harus ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Wakil Manajemen Tingkat Departemen adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum; (b) Wakil Manajemen Eselon I ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Puncak Unit Kerja Eselon I; (c) Wakil Manajemen Eselon II, ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Puncak Unit Kerja Eselon II; (d) langsung Pada Unit kepada Kerja Eselon yang Wakil bertanggungjawab EselonIIII-nya, Manajemen ditunjuk oleh Pimpinan puncak Unit Kerja yang bersangkutan. 2) Tugas, tanggung jawab dan wewenang Wakil Manajemen tingkat Departemen: (a) Membina penyelenggaraan SMM Departemen Pekerjaan Umum; (b) Melakukan koordinasi dengan Wakil Manajemen Eselon I dalam merumuskan Kebijakan penerapan SMM Departemen Pekerjaan Umum; (c) Mengevaluasi pencapaian Sasaran Mutu tingkat Departemen; (d) Melaporkan Kinerja Penerapan SMM Departemen Pekerjaan Umum kepada Menteri.


44/129

5/14/2018


3) Tugas, tanggung jawab dan wewenang Wakil Manajemen Eselon I, II dan III (yang bertanggungjawab langsung kepada Eselon I-nya): (a) Memastikan proses untuk SMM telah ditetapkan, diterapkan, dimonitor, dievaluasi dan kaji ulang agar tetap sesuai; (b) Melaporkan kinerja dan kebutuhan apapun untuk peningkatan SMM kepada Pimpinan puncak di setiap Unit Kerja; (c) Memastikan promosi kesadaran mutu dan penerapan SMM di masing-masing Unit Kerja; (d) Bersama Unit Pengelola Audit Internal SMM menyusun program dan melaksanakan Audit Internal SMM. b) Pengendali Dokumen: 1) Petugas pengendali dokumen di masing-masing Unit Kerja ditetapkan oleh Pimpinan Puncak (Eselon I sampai dengan Eselon III), kecuali yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengikat, dan bilamana diperlukan Petugas Pengendali Dokumen dapat ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Kegiatan; 2) Tugas, tanggung jawab dan wewenang Pengendali Dokumen: (a) Memastikan proses pengesahan Dokumen SMM sebelum diterbitkan; (b) Memastikan dan mengidentifikasi perubahan dan status dokumen SMM; (c) Mengelola penyimpanan Dokumen SMM; (d) Mengelola Bukti Kerja/Rekaman yang terkait dengan pengendalian SMM; (e) Menjamin pendistribusian Dokumen SMM kepada pihak yang terkait dengan persetujuan Wakil Manajemen. 2.

Pengelola Audit Internal SMM Dalam pelaksanaan pengelolaan SMM, Pimpinan Puncak dibantu oleh Pengelola Audit Internal SMM yang pengaturannya sebagai berikut: 21


45/129

5/14/2018


a) Pejabat Pengelola Audit Internal SMM pada tingkat Unit Kerja ditetapkan oleh Pimpinan Puncak masing-masing Unit Kerja sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan kompetensi yang bersangkutan. b) Tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengelola Audit Internal SMM : 1) Bersama Wakil Manajemen menyusun Program Audit; 2) Sebagai koordinator para Auditor Internal SMM di Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan; 3) Memastikan pelaksanaan Audit Internal SMM; 4) Melakukan verifikasi perbaikan temuan Audit Internal SMM 5) Melaporkan hasil Audit Internal SMM kepada Pimpinan Puncak melalui Wakil Manajemen; 6) Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan Audit Internal SMM beserta kinerja Auditor. 5.3. KOMUNIKASI INTERNAL Dalam rangka peningkatan mutu yang berkesinambungan Wakil Manajemen di setiap Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan harus merumuskan dan melaksanakan komunikasi internal yang mencakup: 1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan komunikasi internal dengan semua pegawai dan karyawan di setiap Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan; 2. Agenda utama dalam komunikasi internal adalah membahas keefektifan penerapan SMM di lingkungan Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan masing-masing; 3. Komunikasi internal ini dapat dilakukan dalam bentuk: a) Rapat berkala dan atau rapat koordinasi, baik pada tingkat pusat maupun daerah di lingkungan Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan; dan/atau; b) Komunikasi melalui jaringan media tulis atau media elektronik. 5.4. KAJI ULANG MANAJEMEN Pimpinan Puncak masing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan dibantu oleh masing-masing Wakil Manajemen wajib melaksanakan Kaji Ulang Manajemen secara periodik, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan

dan

keefektifannya

penerapan

SMM.

Kaji

Ulang


46/129

5/14/2018


Manajemen ini harus mencakup peluang untuk peningkatan dan kebutuhan perubahan (apabila ada) pada SMM termasuk Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu; 1. Kaji Ulang Manajemen harus dilakukan secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 tahun untuk tingkat Departemen dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk Eselon I, Eselon II dan Eselon III (yang bertanggungjawab langsung kepada Eselon I-nya); 2. Kaji Ulang Manajemen dapat diselenggarakan bersamaan dengan rapat koordinasi lainnya; 3. Kaji Ulang Manajemen harus mengagendakan acara sebagai berikut:

4.

a) Laporan tindak lanjut Kaji Ulang Manajemen sebelumnya; b) Laporan Audit Internal SMM; c) Masukkan/umpan balik pelanggan; d) Laporan kinerja proses dan pencapaian hasil pekerjaan; e) Status tindakan pencegahan dan tindakan koreksi; f) Perubahan yang dapat mempengaruhi SMM; g) Saran-saran untuk peningkatan SMM. Setiap pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen wajib dibuat Risalah Kaji Ulang untuk: Manajemen mencakup keputusan dan tindakan yang diperlukan a) Perbaikan pada keefektifan SMM dan prosesnya; b) Perbaikan dan peningkatan kinerja dan hasil kerja; c) Penyediaan Sumber Daya sebagai pendukung penerapan SMM.

5.

Bentuk Risalah Kaji Ulang Manajemen agar efektif digunakan dalam pembahasan Kaji Ulang Manajemen wajib menjelaskan ketentuan tentang: a) Uraian permasalahan yang harus ditindaklanjuti; b) Rencana Tindak lanjut dari permasalahan yang ditindaklanjuti; c) Penanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut; d) Target waktu penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut.

Rekaman/Bukti Kerja pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen wajib dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam butir 4.4 tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja.


47/129

5/14/2018


BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA 7. PENGELOLAAN SUMBER DAYA 6.1. PENYEDIAAN SUMBER DAYA Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan harus menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk: 1. Merencanakan, mengelola, menerapkan, memelihara dan mengembangkan SMM di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Setiap Unit Kerja/Unit Pelaksanan Kegiatan wajib menyediakan kebutuhan sumber daya tersebut dengan menyusun anggaran keuangan yang cukup bagi pengelolaan SMM di lingkungan kerjanya 6.2. SUMBER DAYA MANUSIA 6.2.1. Umum Personil yang melaksanakan pekerjaan harus kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai. 6.2.2. Kemampuan, Kesadaran Dan Pelatihan Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan harus: 1. Menetapkan kemampuan yang diperlukan bagi personil yang melaksanakan pekerjaan. 2. Mendukung agar setiap personil yang berkaitan dengan mutu kegiatan dapat menerapkan dan memelihara SMM dengan baik sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan. 3. Melakukan analisis kebutuhan, merencanakan dan menyediakan pelatihan atau tindakan lain bagi personil yang memerlukan, dalam rangka menjamin penerapan SMM di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, 4. Mengevaluasi efektifitas pelatihan atau tindakan yang telah direncanakan dan dilaksanakan,


48/129

5/14/2018


5.

Memastikan bahwa personilnya sadar akan tugas dan tanggung jawabnya adalah penting untuk menunjang tercapainya Sasaran Mutu. 6. Memelihara Rekaman/Bukti Kerja yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, seperti riwayat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang bersangkutan. 7. Mengevaluasi kinerja personil yang terlibat dalam proses yang berkaitan dengan mutu kegiatan. 6.3. PRASARANA DAN SARANA Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan harus menentukan, merencanakan, menyediakan dan memelihara prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses kegiatan supaya sesuai dengan persyaratan hasil pekerjaan. Prasarana dan sarana mencakup: 1. Gedung, ruang kerja dan kelengkapannya 2. Peralatan proses (Perangkat keras maupun perangkat lunak) 3. Peralatan informasi dan komunikasi 4. Peralatan transportasi jika diperlukan. 6.4. LINGKUNGAN KERJA Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan harus menentukan, merencanakan, dan mengelola lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses kegiatan sesuai dengan persyaratan mutu yang menyangkut persyaratan keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan.


49/129

5/14/2018


BAB VII PENYELENGGARAAN KEGIATAN 8. PENYELENGGARAAN KEGIATAN Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam penerapan SMM pada pelaksanaan kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup : 7.1. RENCANA MUTU Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan, dan Penyedia Barang/Jasa harus memiliki Rencana Mutu. Dokumen Rencana Mutu dibedakan sebagai berikut: 1. Rencana Mutu Unit Kerja (RMU), merupakan dokumen rencana

2.

3.

penetapan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program tahunan berjalan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon I sampai dengan Eselon II dalam rangka menjamin mutu. Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP), merupakan dokumen SMM Pelaksanaan yang disusun oleh Kepala Satker, SNVT, SKS, dan PPK dalam rangka menjamin mutu. Rencana Mutu Kontrak (RMK), merupakan dokumen SMM yang disusun oleh Penyedia Barang/Jasa untuk setiap kontrak pekerjaan dalam rangka menjamin mutu.

7.1.1. Rencana Mutu Unit Kerja (RMU) 1. Isi Rencana Mutu Unit Kerja (RMU): a) Penetapan Kinerja tahunan dari rencana kegiatan tahunan pada Unit Kerja guna mendukung pencapaian RENSTRA Departemen; b) Program Tahunan terdiri dari Rincian Program Tahunan berjalan; c) Kebutuhan Sumber Daya (antara lain: sumber daya manusia, prasarana dan sarana, informasi dan teknologi, keuangan); d) Disusun setelah DIPA ditandatangani, untuk menjamin mutu kegiatan/hasil pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Penanggung Jawab: a) Pimpinan Puncak Eselon I sampai Eselon II bertanggung jawab untuk menyusun RMU;


50/129

5/14/2018

3.

4.


b) Atasan Langsung masing-masing Eselon bertanggung jawab atas pengesahan dan pemantauan pelaksanaan RMU; c) Pimpinan Puncak Unit Kerja bertanggung jawab melakukan sosialisasi RMU kepada seluruh jajarannya; d) Pimpinan Puncak Unit Kerja harus menjamin bahwa RMU yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila di dalam masa pelaksanaan Program Tahunan terjadi perubahan-perubahan maka RMU harus disesuaikan kembali dengan perubahan tersebut dan dilakukan persetujuan ulang. RMU digunakan sebagai panduan pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan program tahunan.

7.1.2. Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP) 1. Isi Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP): a) Informasi Kegiatan yaitu menguraikan penjelasan mengenai nama dan kode kegiatan, sumber dana, lokasi, lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan; b) Sasaran Mutu Kegiatan; c) Persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja, SNVT, SKS, dan PPK; d) Struktur Organisasi yaitu bagan struktur organisasi pelaksanaan kegiatan; e) Tugas, tanggung jawab dan wewenang yaitu uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing kedudukan personil yang ada dalam struktur organisasi seperti dalam butir d); f) Kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam rangka memenuhi mutu yang dipersyaratkan; g) Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan yaitu menguraikan urutan proses kegiatan dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyerahan akhir kegiatan, termasuk kegiatan verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian (sesuai keperluannya); h) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yaitu menguraikan tahapan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan waktu; i) Jadwal Penggunaan Prasarana dan sarana yaitu menguraikan perencanaan penggunaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan; 27 http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

51/129

5/14/2018


j)

Jadwal Personil yaitu menguraikan perencanaan tugas personil, tenaga ahli dan staff pendukung (termasuk tenaga outsourcing/dari luar) dalam setiap kegiatan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan

k) Rencana terhadap metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian yang diperlukan beserta kriteria penerimaannya; l)

Daftar Kriteria Penerimaan yaitu menguraikan ketentuanketentuan dari setiap tahapan proses dan hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratan (KAK, spesifikasi teknis, standar atau peraturan perundang-undangan).

m) Daftar dokumen SMM dalam rangka mencapai kesesuaian mutu yang dipersyaratkan; n) Daftar Induk Rekaman (bukti kerja) untuk membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan; 2.

Penanggung Jawab RMP: a) Kepala Satuan Kerja/SNVT/ SKS/PPK bertanggung jawab untuk untuk menjamin mutu tahapan proses dan hasil pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya; b) Atasan Langsung dari Kepala Satuan Kerja/SNVT/SKS/PPK bertanggung jawab atas pengesahan pelaksanaan RMP dan digunakan sebagai dokumen monitoring kegiatan; c) Kepala Satuan Kerja/SNVT/SKS/PPK bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran satuan kerjanya; d) Kepala Satuan Kerja/SNVT/SKS/PPK harus menjamin bahwa RMP yang telah ditetapkan dilaksanakan.

3.

Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan perubahan atau pekerjaan tambahmasa kurang maka RMP harusterjadi disesuaikan kembali dengan perubahan tersebut dan dilakukan persetujuan ulang;

4.

RMP digunakan sebagai panduan pelaksanaan, monitoring dan peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan terhadap ketentuanketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perencanaan program.


52/129

5/14/2018


7.1.3. Rencana Mutu Kontrak (RMK) 1. Isi Rencana Mutu Kontrak (RMK): a) Informasi Kegiatan yaitu menguraikan penjelasan mengenai nama paket kegiatan, kode dan nomor kontrak, sumber dana, lokasi, lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penanggung jawab Penyedia Barang/Jasa; b) Sasaran Mutu yang menguraikan target pencapaian mutu yang terukur sesuai dengan KAK/RKS; c) Struktur Organisasi yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dari pihak Organisasi Unit Pelaksana Kegiatan (SNVT/SKS/PPK) berikut organisasi konsultan pengawas pekerjaan (bila ada pada pekerjaan konstruksi) yaitu

d) e)

f)

g)

h)

bagan struktur organisasi kegiatan; yang menjelaskan keterkaitan pihakpihak dalam pelaksanaan Struktur Organisasi Penyedia Barang/Jasa yaitu bagan struktur organisasi penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan kontrak; Tugas, tanggungjawab dan wewenang yaitu uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang masing-masing kedudukan yang ada dalam struktur organisasi seperti dalam butir d); Bagan alir pelaksanaan Kegiatan yaitu menguraikan urutan proses kegiatan dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyerahan akhir kegiatan, termasuk kegiatan verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian (sesuai keperluannya); Jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu menguraikan tahapan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan waktu, termasuk perencanaan bobot pekerjaan; Jadwal Peralatan yaitu menguraikan perencanaan penggunaan peralatan yang diperlukan dalam setiap tahapan kegiatan;

i)

Jadwal Materialyang yaitudiperlukan menguraikan penggunaan bahan/material dalamperencanaan setiap tahapan kegiatan; j) Jadwal Personil yaitu menguraikan perencanaan personil, tenaga ahli dan staff pendukung dalam setiap kegiatan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; k) Jadwal Arus Kas yaitu menguraikan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Kas (keuangan) sesuai dengan nilai kontrak; l) Rencana terhadap metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian yang diperlukan beserta kriteria penerimaannya; 29 http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

53/129

5/14/2018


m) Daftar Kriteria Penerimaan yaitu menguraikan ketentuanketentuan dari setiap tahapan proses dan hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratan (KAK, spesifikasi teknis, standar atau peraturan perundang-undangan). n) Daftar Induk Dokumen yaitu daftar dokumen (internal dan eksternal) yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan berupa Standar Kerja, Prosedur Kerja, Instruksi Kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mencapai kesesuaian mutu yang dipersyaratkan; o) Daftar Induk Rekaman/Bukti Kerja yaitu daftar rekaman/bukti kerja sebagai bukti bahwa proses/kegiatan telah dilaksanakan; 2.

Penanggung Jawab RMK: a) Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab untuk menyusun RMK; b) Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan presentasi RMK kepada Kepala Pelaksana Kegiatan (SNVT/SKS/PPK) sebelum pelaksanaan pekerjaan, untuk mendapatkan persetujuan rencana mutu tahapan proses dan hasil pekerjaan yang telah dipersyaratkan; c) Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab untuk mensosialisasikan RMK kepada seluruh tenaga ahli dan staff yang terlibat di dalam kegiatan penyedia barang/jasa dan memastikan bahwa seluruh tenaga ahli dan staff memahami kebutuhan untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan; d) Penyedia Barang/Jasa harus menjamin bahwa RMK yang telah disetujui dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.

3.

4.

Apabila di dalam masa pelaksanaan kontrak terjadi perubahan atau pekerjaan tambah kurang maka RMK harus disesuaikan kembali dengan perubahan tersebut dan dilakukan persetujuan ulang; RMK digunakan untuk menjamin bahwa spesifikasi teknis yang melekat pada kontrak antara Penyedia Barang/Jasa dengan Departemen Pekerjaan Umum yang diwakili oleh Unit Pelaksana Kegiatan dipenuhi sebagaimana mestinya.


54/129

5/14/2018


7.2. PROSES YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGAN 7.2.1. Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Hasil Kegiatan. Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan harus menetapkan: 1. Persyaratan yang ditentukan dalam perencanaan program setiap kegiatan, termasuk didalamnya persyaratan untuk penyerahan maupun pasca penyerahan; 2. Menetapkan persyaratan lain yang diperlukan, namun belum termasuk dalam persyaratan yang tidak dinyatakan; 3. Persyaratan yang terkait dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, persyaratan teknis dan persyaratan administrasi lainnya; 4.

Persyaratan tambahan lainnya yang ditetapkan oleh masingmasing Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan.

7.2.2. Evaluasi Persyaratan Berkaitan Dengan Hasil Kegiatan 1. Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan harus meninjau persyaratan yang berkaitan dengan hasil pekerjaan/kegiatan. Evaluasi ini harus dilakukan awal sebelum Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan memulai pelaksanaan pekerjaan dan harus memastikan: a) Semua persyaratan hasil pekerjaan/kegiatan telah di identifikasi dan ditetapkan; b) Persyaratan yang berbeda dari persyaratan dalam perencanaan program yang telah dinyatakan sebelumnya harus jelas; c) Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Rekaman/Bukti Kerja pelaksanaan Evaluasi harus dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam butir 4.4 tentang 2.

Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja. Bila persyaratan hasil kegiatan berubah, Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan harus memastikan bahwa dokumen yang terkait direvisi dan personil yang terkait harus diberi tahu.

7.2.3. Komunikasi Dengan Pelanggan Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan harus menetapkan dan melaksanakan komunikasi yang efektif dengan pihak terkait antara lain yang berkaitan dengan:


55/129

5/14/2018

1. 2. 3. 4. 5. 6.


Informasi Program dan Kegiatan; Proses kegiatan yang memungkinkan akan mengganggu aktivitas masyarakat; Proses kegiatan yang ditangani; Laporan hasil kegiatan yang telah selesai; Umpan balik dari pihak yang berkepentingan, termasuk keluhan terhadap hasil kegiatan; Penanganan kegiatan, kontrak dan perubahannya.

7.3. DESAIN DAN PENGEMBANGAN Pelaksanaan kegiatan desain dan pengembangan dilakukan sesuai dengan norma, standar, pedoman, manual dan peraturan lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan yang pelaksanaannya sekurang-kurangnya mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Tersedianya rencana desain dan pengembangan; 2. Teridentifikasinya masukan/input untuk pelaksanaan kegiatan desain dan pengembangan; 3. Penetapan Keluaran dari pelaksanaan kegiatan desain dan pengembangan; 4.

Pelaksanaan Evaluasi tahapan pelaksanaan kegiatan desain dan pengembangan; 5. Pelaksanaan Verifikasi keluaran kegiatan desain dan pengembangan; 6. Pelaksanaan Validasi keluaran kegiatan desain dan pengembangan; 7. Pengendalian perubahan kegiatan desain dan pengembangan. Rekaman/Bukti Kerja pelaksanaan kegiatan desain dan pengembangan harus dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam butir 4.4 tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja 7.4. SOSIALISASI/PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS Kegiatan sosialisasi/ pelatihan/ bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan sekurang-kurangnya mencakup: 1. Tersedianya rencana kegiatan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis; 2. Tersedianya bahan yang memadai; 3. Tersedianya personil pelaksana yang kompeten;


56/129

5/14/2018

4. 5. 6. 7.


Teridentifikasinya calon peserta; Dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi/pelatihan/ bimbingan teknis; Pelaporan hasil kegiatan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis; Dilakukannya evaluasi terhadap hasil sosialisasi/pelatihan/ bimbingan teknis.

Rekaman/Bukti Kerja pelaksanaan kegiatan sosialisasi/pelatihan/ bimbingan teknis harus disimpan dan dipelihara sebagaimana diatur dalam butir 4.4 tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja. 7.5. PENGADAAN Yang dimaksud dengan pengadaan adalah segala kegiatan pengadaan sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum . Proses pelaksanaan kegiatan pengadaan dalam penerapan SMM mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Kegiatan Pengadaan sekurang-kurangnya mencakup: 1. Tersedianya informasi kebutuhan Sumber Daya; 2. Proses pengadaan; 3. Verifikasi terhadap Sumber Daya yang diterima. Rekaman/Bukti Kerja pelaksanaan kegiatan pengadaan harus dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam butir 4.4 tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja 7.6. PROSES DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 7.6.1. Pengendalian Proses Dan Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan/Penyedia Barang/Jasa harus merencanakan dan melaksanakan proses dan pelaksanaan kegiatan secara terkendali yang mencakup: 1. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)/ Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)/ Rencana Mutu Kontrak (RMK);


57/129

5/14/2018

2.


Memenuhi Persyaratan: a) Ketersediaan informasi yang menggambarkan karakteristik kegiatan; b) Ketersediaan dokumen (internal dan eksternal); c) Ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam proses; d) Ketersediaan dan penggunaan peralatan monitoring dan pengukuran; e) Mekanisme monitoring dan pengukuran pelaksanaan pekerjaan serta mekanisme proses penyerahan dan pasca penyerahan hasil pekerjaan.

7.6.2. Validasi Untuk Proses Dan Pelaksanaan Kegiatan 1. Atasan Langsung Unit Pelaksana Kegiatan harus melakukan validasi terhadap proses pelaksanaan pekerjaan untuk kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan hasil kegiatan setelah selesai dan dimanfaatkan. Validasi dilakukan pada setiap kegiatan dimana verifikasi tidak dapat dilakukan secara langsung melalui monitoring atau pengukuran secara berurutan. 2. Proses validasi pada pelaksanaan kegiatan harus mempertimbangkan ketentuan berikut: a) Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk peninjauan dan persetujuan proses; b) Validasi ulang pelaksanaan kegiatan bila hasilnya tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan. Rekaman/Bukti Kerja pelaksanaan validasi harus disimpan dan dipelihara sebagaimana diatur dalam butir 4.4 tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja. 7.6.3. Identifikasi Dan Mampu Telusur 1. Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan harus mengidentifikasi hasil setiap tahapan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan dan mengidentifikasi status hasil kegiatan tersebut; 2. Identifikasi dan Mampu Telusur ditujukan untuk memastikan pada hasil kegiatan dapat dilakukan analisis apabila terjadi ketidaksesuaian pada proses dan hasil kegiatan.


58/129

5/14/2018


Rekaman/Bukti Kerja pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan mampu telusur harus dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam butir 4.4 tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja. 7.6.4. Barang Inventaris Barang Inventaris yang digunakan dalam kegiatan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum adalah Barang Milik Negara (BMN). Pengaturan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sekurangkurangnya mencakup: 1. Identifikasi, perlindungan dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN); 2. Mekanisme pelaporan apabila terjadi kerusakan/kehilangan barang inventaris harus diatur. Rekaman/Bukti Kerja pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Barang Inventaris dan pelaporannya harus dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam butir 4.4 tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja. 7.6.5. Pemeliharaan Hasil Pekerjaan 1. Untuk memastikan bahwa pemeliharaan hasil pekerjaan pada saat

2.

penyerahan tetap sesuaisampai sebagaimana diproduksi maka harus dilakukan pemeliharaan dengansaat waktu penyerahan; Pada proses penyerahan hasil pekerjaan, baik yang dilakukan secara swakelola ataupun kontrak, Unit Kerja/Unit Pelaksana harus mensyaratkan dan menerapkan proses pemeliharaan hasil pekerjaan dan yang menjadi bagian hasil pekerjaan (produk antara) agar mutu tetap terjaga. (Bila sesuai, pemeliharaan meliputi kegiatan-kegiatan identifikasi, penanganan, penyimpanan, perlindungan, perawatan dan pengoperasian).

Rekaman/Bukti Kerja pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pekerjaan harus dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam hasil butir 4.4 tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja. 7.7. PENGENDALIAN SARANA MONITORING DAN PENGUKURAN Dalam pelaksanaan SMM, harus dilakukan pengendalian sarana monitoring dan pengukuran dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Unit Kerja/Unit Pelaksana harus menetapkan sarana monitoring dan pengukuran yang diperlukan untuk membuktikan kesesuaian hasil pekerjaan; 35 http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

59/129

5/14/2018


2.

Unit Kerja/Unit Pelaksana harus menetapkan metode dan proses monitoring dan pengukuran; 3. Pengendalian peralatan monitoring dan pengukuran minimal mencakup: a) Kalibrasi/verifikasi/validasi secara berkala atau sebelum digunakan, terhadap suatu standar pengukuran internasional atau nasional. Apabila tidak tersedia standar yang sesuai, maka dasar penggunaan verifikasi, kalibrasi atau validasi harus dicatat; b) Pengendalian pemakaian peralatan monitoring dan pengukuran untuk menghasilkan pengukuran yang akurat. 4. Kegiatan pengendalian peralatan monitoring dan pengukuran minimal mencakup: a) Penyusunan daftar peralatan monitoring dan pengukuran yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; b) Catatan kalibrasi / verifikasi / validasi peralatan monitoring dan pengukuran; c) Instruksi kerja penggunaan peralatan monitoring dan pengukuran (bila diperlukan); d) Instruksi kerja kalibrasi dan verifikasi (bila diperlukan). Rekaman/Bukti Kerja hasil kalibrasi, diatur verifikasi danbutir validasi harus dikelola dan dipelihara sebagaimana dalam 4.4 tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja.


60/129

5/14/2018


BAB VIII PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN GUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN 8.1. UMUM Pimpinan Puncak di setiap Unit Kerja/Unit Pelaksana harus merencanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik proses maupun hasil pekerjaan untuk melihat kesesuaian SMM dan peluangpeluang peningkatannya. Pelaksanaan proses monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SMM secara umum yang diperlukan adalah sebagai berikut: 1. Harus dapat memperagakan atau memberikan bukti kesesuaian proses dan hasil pekerjaan (hasil kegiatan) terhadap ketentuan standar dan persyaratan yang berlaku; 2. Dapat memberikan bukti efektivitas dan efisiensi perbaikan dari SMM secara berkelanjutan. Proses Monitoring dan Evaluasi SMM ini mencakup penentuan metode yang digunakan. 8.2. MONITORING DAN PENGUKURAN Pelaksanaan Monitoring dan Pengukuran ini merupakan bagian dari proses evaluasi yang harus dilaksanakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan, pelaksanaan kinerja penerapan SMM (melalui kegiatan Audit Internal SMM) dan kinerja proses maupun hasil pekerjaan. 8.2.1. Kepuasan Pelanggan Pimpinan Puncak harus mengevaluasi hasil pengukuran Kepuasan Pelanggan dengan alat pengukuran yang efektif berupa menilai tanggapan yang diterima terhadap kinerja SMM dalam memenuhi persyaratannya. Tanggapan pelanggan dapat berupa keluhan pelanggan terhadap hasil pekerjaan atau hasil penelitian pemanfaatan terhadap produk barang/jasa. Setiap penanggung jawab kegiatan harus mengumpulkan informasi tentang persepsi apakah telah memenuhi persyaratan. Metoda atau cara yang mudah dan efektif untuk memperoleh informasi tersebut di atas harus ditetapkan.


61/129

5/14/2018


Rekaman/Bukti Kerja pelaksanaan Pengukuran Kepuasan Pelanggan harus dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam butir 4.4 tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja. 8.2.2. Audit Internal SMM Audit Internal SMM harus dilakukan untuk memonitor dan mengukur kesesuaian penerapan dan kinerja SMM pada seluruh fungsi Unit Kerja/Unit Pelaksana yang pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan sebagai berikut : 1. Audit Internal SMM dilaksanakan secara periodik dan bila diperlukan dapat dilakukan pada kondisi khusus; 2. Audit Internal SMM dilakukan terhadap setiap tahapan kegiatan dengan mengutamakan pola pembinaan; 3. Penanggung Jawab dan Pihak yang Terkait: a) Wakil Manajemen Tingkat Eselon I bertanggung jawab merumuskan Prosedur Mutu Audit Internal SMM di lingkungan Unit Kerja masing-masing; b) Pimpinan Puncak pada masing-masing Unit Kerja Eselon I bertanggung jawab untuk mengesahkan Prosedur Mutu Audit Internal SMM; c) Pengelola Audit masing-masing Unit Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan Audit Internal SMM di lingkungan Unit Kerja masing-masing; 4. Pelaksanaan Audit Internal SMM: a) Program Audit Internal SMM harus direncanakan dengan mempertimbangkan status dan pentingnya proses serta area yang akan di audit; b) Pejabat Audit Internal SMM harus ditetapkan Pimpinan di masing-masing Unit Kerja; c) Calon Pejabat Audit Internal SMM harus independen dan telah mengikuti pelatihan Audit Internal SMM; d) Pelaksanaan Audit Internal SMM harus menghasilkan bukti audit. 5. Pelaksanaan Audit Internal SMM harus diatur dalam Prosedur Audit Internal SMM yang merupakan bagian dari Prosedur Mutu yang diterbitkan oleh Unit Kerja Eselon I.


62/129

5/14/2018

6.


Prosedur Mutu Audit Internal SMM minimal mencakup: a) Penanggung jawab pelaksanaan Audit Internal SMM di tingkat Unit Kerja Eselon I sampai dengan Eselon III; b) Daftar distribusi Prosedur Mutu Audit Internal SMM; c) Tujuan Audit Internal SMM; d) Ruang lingkup pelaksanaan Audit Internal SMM; e) Kriteria dan persyaratan bagi Pejabat Tim Audit Internal SMM: 1). Penunjukan Auditor dan pelaksanaan Audit Internal SMM harus dapat memastikan obyektivitas proses audit itu sendiri; 2). Auditor tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri. f) Acuan berupa peraturan perundang-undangan, serta standar teknis yang digunakan dalam pelaksanaan Audit Internal SMM; g) Proses perencanaan Audit Internal SMM; h) Proses pelaksanaan Audit Internal SMM (termasuk metoda serta periode/waktu pelaksanaan); i) Petunjuk pembuatan laporan hasil audit; j) Prosedur bagi Pimpinan Unit Kerja yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang sedang diaudit dalam rangka memastikan, bahwa tindakan untuk menghilangkan ketidak sesuaian yang terjadi dan penyebabnya dilakukan sesuai dengan waktunya. k) Kegiatan tindak lanjut harus mencakup verifikasi atas tindakan yang telah dilaksanakan dan pelaporan hasilnya. l) Rekaman/Bukti Kerja yang terkait dengan Audit Internal SMM minimal mencakup: 1) Jadwal pelaksanaan Audit Internal SMM; 2) Nama ketua dan anggota auditor; 3) Unit dan lokasi yang akan diaudit; 4) Lingkup pekerjaan yang akan diaudit; 5) Daftar pertanyaan atau daftar simak untuk pelaksanaan audit; 6) Catatan hasil pelaksanaan audit, termasuk bukti pelaksanaan audit (berita acara) dan catatan temuan hasil audit; Dokumentasi pendukung lainnya, diantaranya: surat perintah audit, pemberitahuan kepada Auditee, dan rencana kerja masing-masing tim.


63/129

5/14/2018


Rekaman/Bukti Kerja pelaksanaan kegiatan Audit Internal SMM harus dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam butir 4.4 tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja 8.2.3. Monitoring Dan Pengukuran Proses Penanggung jawab setiap kegiatan harus menetapkan metode monitoring dan pengukuran proses SMM dan melaksanakannya untuk menjamin agar hasil yang direncanakan dapat dipenuhi, jika tidak maka harus diambil tindakan koreksi dan tindakan korektif. Rekaman/bukti kerja hasil pelaksanaan monitoring dan pengukuran proses harus dipelihara sebagaimana diatur dalam butir 4.4 tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja. 8.2.4. Monitoring Dan Pengukuran Hasil Pekerjaan Monitoring dan pengukuran hasil pekerjaan harus dilaksanakan sebelum pelepasan atau penyerahan ke pelanggan. Kegiatan ini dilakukan oleh bagian pengendali mutu hasil pekerjaan, agar semua hasil yang diserahkan sudah memenuhi persyaratan kriteria penerimaan. Hal-hal yang harus dilaksanakan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Penanggung jawab untuk tiap-tiap tahapan kegiatan harus menetapkan metode yang tepat untuk memonitoring dan mengukur hasil pekerjaan dari setiap tahapan kegiatan tersebut; 2. Monitoring dan pengukuran dilakukan dengan cara memverifikasi, bahwa persyaratan telah dipenuhi; 3. Monitoring dan pengukuran tersebut harus dilaksanakan pada tahapan yang sesuai berdasarkan pengaturan yang telah direncanakan; 4.

Rekaman/bukti pelaksanaan monitoring dan pengukuran kegiatan haruskerja dipelihara sebagaimana diatur dalam butir hasil 4.4 tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja

8.3. PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI Hasil pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan harus di identifikasi dan dipisahkan dari hasil pekerjaan yang sesuai untuk mencegah penggunaan yang tidak terkendali. Tindakan yang harus dilaksanakan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:


64/129

5/14/2018

1.

2.

3.


Penanggung bahwa hasil persyaratan penggunaan

jawab pada setiap kegiatan harus memastikan, dari setiap tahapan kegiatan yang tidak memenuhi diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah atau pengiriman yang tidak sesuai pada tahapan

selanjutnya; Pelaksanaan pengendalian hasil kegiatan tidak sesuai harus diatur dalam Prosedur Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai yang merupakan bagian dari Prosedur Mutu yang diterbitkan oleh Unit Kerja Eselon I; Prosedur Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai minimal harus mencakup: a) Penetapan Personil yang kompeten dan memiliki kewenangan untuk menetapkan ketidaksesuaian hasil pekerjaan untuk setiap tahapan; b) Mekanisme penanganan hasil kegiatan tidak sesuai termasuk tata cara pelepasan hasil kegiatan tidak sesuai;

4.

5.

c) Mekanisme verifikasi ulang untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan. Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai harus dilaksanakan dengan mengesahkan penggunaan dan penerimaannya berdasarkan konsesi oleh pengguna atau pemanfaatan hasil pekerjaan; Rekaman/Bukti Kerja pelaksanaan kegiatan Pengendalian Hasil Pekerjaan Yang Tidak Sesuai harus dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam butir 4.4 tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja.

8.4. ANALISIS DATA 1.

Setiap

Pimpinan

Unit

Kerja

dan

Wakil

Manajemen

harus

menentukan, mengumpulkan dan menganalisis data yang sesuai dan memadai untuk memperagakan kesesuaian dan keefektifan terhadap SMM; 2.

Pengumpulan dan analisis data tersebut ditujukan untuk mengevaluasi dimana perbaikan berkesinambungan pada SMM dapat dilaksanakan;

3.

Analisis harus didasarkan pada data yang dihasilkan dari kegiatan monitoring dan pengukuran serta dari sumber terkait lainnya;


65/129

5/14/2018

4.


Hasil analisis data harus memberikan informasi yang berkaitan dengan: a) Kepuasan pengguna/pengelola dan/atau penerima manfaat hasil pekerjaan; b) Kesesuaian terhadap persyaratan hasil pekerjaan; c) Karakteristik dan kecenderungan dari proses-proses kegiatan termasuk peluang untuk tindakan pencegahan; d) Kinerja para penyedia barang/jasa.

8.5. PERBAIKAN 8.5.1. Perbaikan Berkelanjutan Seluruh Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum harus secara terus-menerus meningkatkan SMM melalui penyelenggaraan Audit Internal SMM, Analisis Data, Tindakan Korektif dan Tindakan Pencegahan serta Kaji Ulang Manajemen 8.5.2. Tindakan Korektif Tindakan korektif diambil dalam upaya menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya ketidaksesuaian penerapan SMM. Tindakan korektif harus sesuai dengan akibat dari ketidaksesuaian yang terjadi. Hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Tindakan Korektif harus diatur dalam Prosedur Tindakan Korektif yang merupakan bagian dari Prosedur Mutu yang diterbitkan oleh Unit Kerja Eselon I; 2. Prosedur Tindakan Korektif minimal harus mencakup kegiatankegiatan: a) Menguraikan ketidaksesuaian; b) Menentukan/Menganalisa penyebab ketidaksesuaian; c) Menetapkan rencana penanganan untuk memastikan, bahwa ketidaksesuaian tidak akan terulang dan jadwal waktu penanganan; d) Menetapkan petugas yang melaksanakan tindakan perbaikan; e) Mencatat hasil tindakan yang dilakukan; f) Memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan.


66/129

5/14/2018


Rekaman/Bukti Kerja pelaksanaan kegiatan Tindakan Korektif harus dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam butir 4.4 tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja 8.5.3. Tindakan Pencegahan Tindakan pencegahan ditetapkan dalam upaya meminimalkan potensi ketidaksesuaian yang akan terjadi termasuk penyebabnya. Tindakan pencegahan harus memperhitungkan dampak potensialnya. Hal-hal yang harus dilakukan sebagai berikut: 1.

Pelaksanaan Tindakan Pencegahan harus diatur dalam Prosedur Tindakan Pencegahan yang merupakan bagian dari Prosedur Mutu yang diterbitkan oleh Unit Kerja Eselon I;

2.

Prosedur Tindakan Pencegahan minimal kegiatan-kegiatan:

harus mencakup

a) Menguraikan dan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian; b) Merencanakan kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dan jadwal pelaksanaan tindakan pencegahan; c) Menetapkan petugas pelaksana tindakan pencegahan; d) Mencatat hasil dari tindakan yang dilakukan; e) Melakukan Verifikasi dilaksanakan.

tindakan

pencegahan

yang

telah

Rekaman/Bukti Kerja pelaksanaan kegiatan Tindakan Pencegahan harus dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam butir 4.4 tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja.


67/129

5/14/2018


BAB IX PENUTUP 9. PENUTUP 1. Penerapan SMM ini dapat dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penerapan SMM yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas ditetapkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I dan dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum. 2.

Semua Unit Kerja harus melaksanakan penerapan SMM paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

3.

Bagi Unit Kerja yang sudah menerapkan SMM sebelum diterbitkan Peraturan Menteri ini segera melakukan penyesuaian dengan Norma SMM ini.

4.

Hal-hal yang belum diatur menyangkut penerapan SMM dalam Peraturan Menteri ini akan diatur secara detail lebih lanjut dalam Manual Mutu, Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi Kerja, Keputusan Peraturan lainnya sesuai dengan ruang lingkupnya.

5.

Setiap Unit Kerja Eselon I wajib mensosialisasikan Peraturan Menteri ini kepada seluruh jajarannya dan dapat melakukan koordinasi dengan Wakil Manajemen tingkat Departemen.


16 Maret 2009


DJOKO KIRMANTO


68/129

5/14/2018


LAMPIRAN - 2

CONTOH

FORMAT RENCANA MUTU UNIT KERJA ( RMU )


69/129

5/14/2018



70/129

5/14/2018


DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM UNIT KERJA ESELON I No. Dok. : No. Rev. :

Tgl. Diterbitkan:

Hal : Paraf :

PENGESAHAN TANDA TANGAN

NAMA & JABATAN Konseptor Diperiksa oleh

Pejabat Eselon II Wakil Manajemen Unit Kerja Eselon I

Disahkan oleh

Pejabat Eselon I

RENCANA MUTU UNIT (RMU) Status

Dokumen

:

ASLI Tanggal Distribusi Ke : No. Urut

Nama Unit Kerja

No. Urut

1

5

2

6

3

7

4

8

Nama Unit Kerja

Catatan : Format ini sebagai contoh dan penjelasan Bab 7 Penyelenggaraan kegiatan butir 7.1.1 tentang Rencana Mutu Unit Kerja (RMU).


71/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal : Paraf :

SEJARAH DOKUMEN TANGGAL

CATATAN PERUBAHAN

Isi dengan Catatan perubahan ini tanggal dimaksudkan untuk menjelaskan sesuai saat perubahan-perubahan yang tanggal dilakukan terhadap dokumen penerbitan. Rencana Mutu Unit Kerja. o

o

KETERANGAN Diisi bila diperlukan

Isi perdana jika dokumen pertama kali diterbitkan. Isi dengan penjelasan perubahan yang menyebabkan direvisinya dokumen


72/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal : Paraf :

1. PENDAHULUAN Rencana Mutu Unit (RMU) disusun dalam rangka memberikan arahan penyelenggaraan program rencana kerja pembangunan jangka panjang, rencana kerja pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pembangunan tahunan yang mengacu kepada rencana strategi (RENSTRA) pembangunan Departemen. Rencana Mutu Unit ini berisi uraian rencana kerja yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Unit Kerja Eselon I dan menunjang rencana strategi yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam RENSTRA DEPARTEMEN. 2. MAKSUD & TUJUAN : 2.1. Maksud : Rencana Mutu Unit ini merupakan uraian rencana kegiatan berikut pencapaian sasaran dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang berdasarkan program pembangunan jangka panjang di Unit Kerja Eselon I yang menunjang RENSTRA DEPARTEMEN. 2.2. Tujuan : Agar pelaksanaan kegiatan dapat ditinjau kesesuaian terhadap program rencana kerja pembangunan jangka panjang, rencana kerja pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pembangunan tahunan yang mengacu kepada rencana strategi (RENSTRA) pembangunan Departemen. 3. RUANG LINGKUP PENERAPAN : Dokumen Rencana Mutu Unit ini diselenggarakan pada Unit Kerja di lingkungan Eselon I. 47 http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

73/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal : Paraf :

4. REFERENSI : 4.1. Rencana Strategi Pembangunan Departemen Pekerjaan Umum yang berlaku. 4.2. Norma Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum 5. SASARAN PROGRAM KEGIATAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TAHUN ANGGARAN KEDEPAN (BERJALAN) : Sasaran dari Program per Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan: Sasaran yang akan dicapai dalam program kegiatan pertahun anggaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam renstra di Unit Kerja Eselon I dari turunan renstra Departemen. No.

SASARAN

PROGRAM

KEBIJAKAN

Di isi dengan: Sasaran dalam rangka operasionalisasi tujuan yang telah ditetapkan di dalam renstra

Di isi dengan: Nama program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang melingkupinya. Program sesuai dengan sasaran yang akan dicapai

Di isi dengan: Kebijakan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk melandasi program kerja

KEGIATAN Di isi dengan: Nama kegiatan pelaksanaan program disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Unit Kerja Eselon I, untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra.


74/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal : Paraf :

6. RINCIAN PROGRAM KEGIATAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TAHUN ANGGARAN KEDEPAN (BERJALAN): Dalam upaya mencapai sasaran program yang telah ditetapkan renstra Unit Kerja Eselon I, maka kegiatan yang akan di laksanakan pertahun anggaran adalah sebagai berikut: No.

PROGRAM

KEGIATAN

VOLUME

Di isi: Nama program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang melingkupinya. Program sesuai dengan sasaran yang akan dicapai

Di isi: Nama kegiatan pelaksanaan program disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Unit Kerja Eselon I, untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra.

Di isi: Volume sesuai dengan jenis karakteristik kegiatan

BIAYA

Di isi: Nilai rupiah dalam DIPA

RENCANA HASIL KELUARAN Di isi: Target akhir kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra. (Output dan Outcome)

7. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TAHUN ANGGARAN KEDEPAN (BERJALAN): NO.

UNIT KERJA NAMA PENANGGUNG PROGRAM JAWAB

TAHUN ...... BULAN 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


75/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal : Paraf :

8. RENCANA RAPAT KOORDINASI: Rencana pelaksanaan rapat koordinasi dengan Unit Kerja di lingkungan Unit Kerja Eselon I untuk melihat progres secara keseluruhan beserta hal-hal yang belum dapat diselesaikan oleh Unit Kerja yang diberi tanggungjawab pelaksanaan program. Pelaksanaan rapat koordinasi disesuaikan dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi yang berlaku di masingmasing Unit Kerja. Rapat Koordinasi ditujukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 8.1. Menilai pencapaian secara kuantitatif dan kualitatif dari pelaksanaan kegiatan terhadap sasaran dan program yang telah ditentukan dalam renstra Unit Kerja. 8.2. Menjadi alat pengukuran pada hasil keluaran kegiatan terhadap output, outcome dan manfaat yang telah ditetapkan dalam sasaran dan program. 8.3. Menjadi dasar perbaikan untuk peningkatan kinerja di masing-masing unit kerja dalam melaksanakan programprogram rencana kerja pembangunan jangka panjang, rencana kerja pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pembangunan tahunan yang mengacu kepada rencana strategi (RENSTRA) pembangunan Departemen.


76/129

5/14/2018


DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM UNIT KERJA ESELON II No. Dok. : No. Rev. :

Tgl. Diterbitkan:

Hal : Paraf :


NAMA & JABATAN Konseptor Diperiksa oleh

Pejabat Eselon III Wakil Manajemen Unit Kerja Eselon II

Disahkan oleh

Pejabat Eselon II

RENCANA MUTU UNIT (RMU) Status

Dokumen

:

ASLI Tanggal Distribusi Ke : No. Urut

Nama Unit Kerja

No. Urut

1

5

2

6

3

7

4

8

Nama Unit Kerja

Catatan : Format ini sebagai contoh dan penjelasan Bab 7 Penyelenggaraan kegiatan butir 7.1.1 tentang Rencana Mutu Unit Kerja (RMU).


77/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal : Paraf :

SEJARAH DOKUMEN TANGGAL Isi dengan tanggal sesuai saat tanggal penerbitan.

CATATAN PERUBAHAN Catatan perubahan ini dimaksudkan untuk menjelaskan perubahan- perubahan yang dilakukan terhadap dokumen Rencana Mutu Unit Kerja. o

o

KETERANGAN Diisi bila diperlukan

Isi perdana jika dokumen pertama kali diterbitkan. Isi dengan penjelasan perubahan yang menyebabkan direvisinya dokumen


78/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal : Paraf :

1. PENDAHULUAN Rencana Mutu Unit (RMU) disusun dalam rangka memberikan arahan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan program kerja Eselon II yang mengacu kepada program kerja Eselon I. Rencana Mutu Unit ini berisi uraian rencana kerja yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Unit Kerja Eselon II, menunjang program kerja Eselon I. 2. MAKSUD & TUJUAN : 2.1. Maksud : Rencana Mutu Unit ini merupakan uraian rencana kegiatan pencapaian sasaran dalam kurun waktu satu berikut tahun anggaran yang berdasarkan program kerja Eselon I. 2.2. Tujuan : Agar pelaksanaan kegiatan dapat ditinjau kesesuaian terhadap program kerja Eselon I. 3. RUANG LINGKUP PENERAPAN : Dokumen Rencana Mutu Unit ini diselenggarakan pada Unit Kerja di lingkungan Eselon II. 4. REFERENSI : 4.1. Rencana Strategi Pembangunan Departemen Pekerjaan Umum yang berlaku. 4.2. Norma Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum


79/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal : Paraf :

5. SASARAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TAHUN ANGGARAN KEDEPAN (BERJALAN) : Sasaran dari Kegiatan per Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan: Sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan pertahun anggaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam program kerja Eselon I. No.

SASARAN

KEGIATAN

Di isi dengan: Sasaran dalam

Di isi dengan: Nama kegiatan

rangka operasionalisasi program yang telah ditetapkan dalam program kerja Eselon I

yang akan dilaksanakan sesuai sasaran yang akan dicapai

OUTPUT KEGIATAN Di isi dengan: Output yang

OUTCOME KEGIATAN Di isi dengan: Outcome yang

harus dicapai oleh kegiatan

harus dicapai

6. RINCIAN RENCANA KEGIATAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TAHUN ANGGARAN KEDEPAN (BERJALAN): Dalam upaya mencapai sasaran program yang telah ditetapkan Unit Kerja Eselon I, maka kegiatan yang akan di laksanakan pertahun anggaran adalah sebagai berikut:


80/129

5/14/2018


DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM UNIT KERJA ESELON II No. Dok. : No. Rev. : No.

Tgl. Diterbitkan: KEGIATAN

Hal : Paraf :

VOLUME

BIAYA

Di isi: Nama kegiatan disesuaikan dengan

Di isi: disesuaikan dengan karakteristik

Tugas Pokok dan Fungsi dari Unit Kerja Eselon I, untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra.

kegiatannya

Di isi: Nilai rupiah dalam PO

sesuai

7. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN YANG KEDEPAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA TAHUN ANGGARAN (BERJALAN): NO.

UNIT KERJA NAMA PENANGGUNG KEGIATAN JAWAB

TAHUN ...... BULAN 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8. RENCANA RAPAT KOORDINASI: Rencana pelaksanaan rapat koordinasi dengan Unit Kerja di lingkungan Unit Kerja Eselon II untuk melihat progres secara keseluruhan beserta hal-hal yang belum dapat diselesaikan oleh Unit Kerja yang diberi tanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan rapat koordinasi disesuaikan dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi yang berlaku di masingmasing Unit Kerja. 55 http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

81/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Rapat Koordinasi sebagai berikut:

ditujukan

Hal : Paraf :

untuk

mengetahui

hal-hal

8.1. Menilai pencapaian secara kuantitatif dan kualitatif dari pelaksanaan kegiatan terhadap sasaran dan program yang telah ditentukan dalam program kerja Eselon I. 8.2. Menjadi alat pengukuran pada hasil keluaran kegiatan terhadap output, outcome dan manfaat yang telah ditetapkan dalam sasaran dan program. 8.3. Menjadi dasar perbaikan untuk peningkatan kinerja di masing-masing unit kerja dalam melaksanakan program-program rencana kerja pembangunan jangka panjang, rencana kerja pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pembangunan tahunan yang mengacu kepada rencana strategi (RENSTRA) pembangunan Departemen.


82/129

5/14/2018


LAMPIRAN - 3

CONTOH

FORMAT RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)


83/129

5/14/2018



84/129

5/14/2018


DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM UNIT KERJA : ......................................... Satuan Kerja ............................ Tgl. Diterbitkan: Hal : ...... dari ...... Paraf :

No. Dok. : ....... No. Rev. : 00


NAMA & JABATAN Konseptor

Pejabat yang ditunjuk

Diperiksa oleh

Wakil Manajemen Unit Kerja Eselon II ATLAS SATKER

Disahkan oleh

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN .............. Status

Dokumen

:

1

ASLI Tanggal Distribusi :

Distribusi Ke : No. Urut

Nama Unit Kerja

No. Urut

Nama Unit Kerja

1 2 3

1

Diisi sesuai status dokumen (asli/terkendali/tidak terkendali)


85/129

5/14/2018


DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM UNIT KERJA : .........................................

No. Dok. : ....... No. Rev. : 00

Satuan Kerja ............................ Tgl. Diterbitkan: Hal : ...... dari ...... Paraf :

SEJARAH DOKUMEN2 TANGGAL

CATATAN PERUBAHAN

KETERANGAN

2

Menguraikan kronologis dokumen. Setiap terjadi revisi RMP, harus dicatat dalam sejarah dokumen.


86/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00


DAFTAR ISI

1. Umum ........................................................................... 2. Informasi Kegiatan ......................................................... 3. Sasaran Mutu Kegiatan ................................................... 4. Persyaratan teknis dan administrasi ................................. 5. Struktur Organisasi ........................................................ 6. Tugas, tanggung jawab dan wewenang ........................... 7. Kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya ..................................................... 8. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan ..................................... 9. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .......................................... 10. Jadwal Personil ............................................................. 11. Jadwal Penggunaan Prasarana dan sarana ..................... 12. Rencana & metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian & kriteria penerimaannya ................................................... 13. Daftar Kriteria Penerimaan .............................................. 14. Daftar Dokumen SMM .................................................... 15. Daftar Induk Rekaman....................................................


87/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00


1. LATAR BELAKANG3

.................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ................................................ 2. INFORMASI KEGIATAN4

Informasi Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun ....... sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ..... tahun ..... No. ...........sebagai berikut : No

Program

Nama Kegiatan

Jumlah Anggaran

Jangka waktu

1

................

........................

.................

............

2

................

........................

.................

............

3

................

........................

.................

............

4

................

........................

.................

............

5

................

........................

.................

............

6

Dst...........

........................

.................

............

Keterangan

3 4

Menguraikan belakang rencana kegiatan berjalan Menguraikan latar informasi kegiatan tupoksi Satkertahun sesuai program unit kerja eselon 2


88/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00


3. SASARAN MUTU5

.................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ..............................................................................

4. PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI Persyaratan teknis dan Administrasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun ........... adalah persyaratan yang tercantum dalam dokumen – dokumen sebagai berikut : 4.1. Kerangka acuan kerja/Spesifikasi Teknis/SNI/NSPM (sebutkan sesuai dengan kegiatannya) 4.2. Peraturan Perundang-undangan (sebutkan sesuai dengan kegiatannya) 4.3. DIPA

5

Menguraikan Sasaran yang akan dicapai dalam hal mutu kinerja Satker tahun berjalan


89/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00


5. STRUKTUR ORGANISASI6 Struktur organisasi untuk mengelola pelaksanaan kegiatan pada tahun ......... sebagai berikut : 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG7 6.1. Satker : Tugas : Tanggung jawab : Wewenang : 6.2. Pejabat Yang Melakukan Pembayaran Tugas :

Pengujian

dan

Perintah

Tanggung jawab : Wewenang : 6.3. Pembantu Verifikasi/pengujian Tugas : Tanggung jawab : Wewenang : 6.4. Pembantu Pembuat SPM Tugas : Tanggung jawab : Wewenang : 6.5. Pembantu Data Komputer Tugas : Tanggung jawab : Wewenang :

6 & 7

Sesuai dengan SK Menteri PU tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen

Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan sendiri


90/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00


6.6

PPK Tugas : Tanggung jawab : Wewenang :

6.7

Bendahara Pengeluaran : Tugas : Tanggung jawab : Wewenang : Unit sistem Akuntansi Instansi Tugas : Tanggung jawab : Wewenang : Unit SIMAK BMN

6.8

6.9

Tugas : Tanggung jawab : Wewenang : 6.10 Unit E-Monitoring Tugas : Tanggung jawab : Wewenang :

7. KEBUTUHAN SUMBER DAYA Kebutuhan sumber Daya dalam melaksanakan kegiatan pada tahun .... terdiri dari : 7.1. Sumber Daya Keuangan : diuraikan jumlah 7.2. Sumber Daya manusia : diuraikan jumlah dan persyaratan kompetensinya 7.3. Sarana : diuraikan jenis dan spesifikasinya (bila diperlukan), Contoh : alat komunikasi, alat transportasi, Komputer & Printer, Multimedia dsb.


91/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00

7.4. Prasarana : diuraikan jenis dan persyaratannya. Contoh ruang kerja/rapat dsb. 7.5. Lingkungan : diuraikan persyaratannya (bila diperlukan) 8. BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN : Proses kegiatan SATKER selama 1 tahun dapat dijelaskan dengan narasi atau dengan menggunakan bagan alir serta penjelasan tiap tahapan di dalam bagan alir bila diperlukan. Bila menggunakan bagan alir, tahapan proses kegiatan harus mencerminkan ruang lingkup kegiatan yang dijelaskan pada butir 2 dan cara penulisan bagan alir harus memenuhi kaidah penulisannya. 9. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN8 No.

Jenis Kegiatan

Tahun ..., Bulan 01

02

03

04

05

06

07

08

Keterangan 09

10

11

12

1 2 3 4 5 6

8

Jenis Kegiatan disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam butir 8


92/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00

10. JADWAL PERSONIL Tahun ...., Bulan Keterangan 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

No.

Jabatan

1 2

Kepala Satker Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran Pembantu Verifikasi/Penguji an Pembantu Pembuat SPM Pembantu Data

3

4 5 6 7 8

9 10

Komputer PPK Bendahara Pengeluaran Unit Sistem akuntansi Instansi Unit SIMAK BMN Unit E Monitoring

11. JADWAL PENGGUNAAN SARANA & PRASARANA No.

Nama Sarana & Prasarana

01

02

03

04

Tahun ..., Bulan 05 06 07 08

Keterangan 09

10

11

12

1 2 3 4


93/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00

12.


RENCANA DAN METODA VERIFIKASI, VALIDASI, MONITORING, EVALUASI, INSPEKSI DAN PENGUJIAN & KRITERIA PENERIMAANNYA Rencana Verifikasi dilakukan terhadap seluruh laporan kegiatan dengan metode Observasi dengan mengikuti ketentuan dalam Permen .......... Rencana monitoring & evaluasi dilakukan terhadap seluruh kegiatan dengan metode penyelenggaraan Rapat koordinasi yang terjadwal setiap ...... bulan satu kali dan bila ada halhal yang membutuhkan tindak lanjut yang mendesak dari Satker, dapat dilakukan Rapat tambahan sesuai keperluan.

13.

DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN Kriteria penerimaan untuk pelaksanaan kegiatan tahun .... berdasarkan Persyaratan Teknis dan Administrasi sesuai dengan persyaratan yang ada pada butir 4 di atas.

14.

DAFTAR DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU Didalam pelaksanaan kegiatan tahun ...... , Dokumen Sistem Mutu yang digunakan antara lain : (bila Unit Kerja Eselon 1 sudah menerbitkan) 1. Prosedur Mutu Tindakan Korektif 2. Prosedur Mutu Tindakan Pencegahan 3. Prosedur Mutu Pengendalian Rekaman 4. Prosedur Mutu Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak sesuai


94/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00


Dan acuan lainnya antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. 3. 4.

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaa, Negara; Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

6.

Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 8. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian RI; 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134?PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 10. Permen PU No. 43/PRT/M/2007 tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum 11. Permen PU No. 02/PRT/2008 Tanggal 11 Februari 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan sendiri 67 http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

95/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00


12. Permen PU No. 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum 13. Keputusan

Menteri

Pekerjaan

Umum

No.

:

...../KPTS/M/.... tanggal .. tentang pengangkatan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Inti Satuan Kerja di lingkungan .............................. tahun anggaran .... 15. DAFTAR REKAMAN Dalam pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran ..........., rekaman yang menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan serta sesuai dengan dan persyaratan yang telah ditetapkan dapat dilihat padaaturan tabel berikut : DAFTAR INDUK REKAMAN No.

Nama Rekaman / Bukti Kerja

Lokasi Penyimpanan Rekaman

Masa Simpan Rekaman

1 2 3 4 5 6

Masa Simpan Rekaman mengacu ke Permen PU No. 39/PRT/M/2007 Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) Departemen Pekerjaan Umum.


96/129

5/14/2018


DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM UNIT KERJA : ......................................... SNVT/SKS/PPK/ ............................ No. Dok. : .......

Tgl. Diterbitkan:

Hal

: ...... dari ......

No. Rev. : 00

Paraf :


NAMA & JABATAN Konseptor

Pejabat yang ditunjuk SNVT/SKS/PPK

Diperiksa oleh

SNVT/SKS/PPK ATLAS SNVT/SKS/PPK

Disahkan oleh

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN .............. Status

Dokumen

:

1

ASLI Tanggal Distribusi : Distribusi Ke : No. Urut

Nama Unit Kerja

No. Urut

Nama Unit Kerja

1 2 3

1



97/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal

: ...... dari ......

No. Rev. : 00

Paraf :

SEJARAH DOKUMEN2

TANGGAL

2

CATATAN PERUBAHAN

KETERANGAN



98/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal

: ...... dari ......

No. Rev. : 00

Paraf :

DAFTAR ISI

1. Umum ........................................................................... 2. Informasi Kegiatan ......................................................... 3. Sasaran Mutu Kegiatan ................................................... 4. Persyaratan teknis dan administrasi ................................. 5. Struktur Organisasi ........................................................ 6. Tugas, tanggung jawab dan wewenang ........................... 7. Kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya ..................................................... 8. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan ..................................... 9. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .......................................... 10. Jadwal Personil ............................................................. 11. Jadwal Penggunaan Prasarana dan sarana ..................... 12. Rencana & metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian & kriteria penerimaannya ................................................... 13. Daftar Kriteria Penerimaan .............................................. 14. Daftar Dokumen SMM .................................................... 15. Daftar Induk Rekaman.................................................... 16. Lampiran .......................................................................


99/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal

: ...... dari ......

No. Rev. : 00

Paraf :

1. LATAR BELAKANG3 ............................................................................................. ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ .......................................................................... 2. INFORMASI KEGIATAN4 Informasi Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun ....... sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ..... tahun ..... No. ...........sebagai berikut : No

Nama Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan

Jumlah Anggaran

Jangka waktu

1

................

........................

.................

............

2

................

........................

.................

............

3

................

........................

.................

............

4

................

........................

.................

............

5

................

........................

.................

............

6

Dst...........

........................

.................

............

Pelaksanaan Kegiatan

3

Menguraikan latar belakang rencana kegiatan tahun berjalan.

4

Menguraikan informasi kegiatan tupoksi SNVT/SKS/PPK sesuai kegiatan Satker.


100/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal

: ...... dari ......

No. Rev. : 00

Paraf :

3. SASARAN MUTU5 ............................................................................................. ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ .............

4. PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI Persyaratan teknis dan Administrasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun ........... adalah persyaratan yang tercantum dalam dokumen – dokumen sebagai berikut : 4.1. Kerangka acuan kerja/Spesifikasi Teknis/SNI/NSPM (sebutkan sesuai dengan kegiatannya) 4.2. Peraturan Perundang-undangan (sebutkan sesuai dengan kegiatannya) 4.3. DIPA

5

Menguraikan Sasaran yang akan dicapai dalam hal mutu kinerja SNVT/SKS/PPK tahun berjalan.


101/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal

: ...... dari ......

No. Rev. : 00

Paraf : 6

5. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi untuk mengelola pelaksanaan kegiatan pada tahun ......... sebagai berikut : 7

6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 6.1. PPK : Tugas : Tanggung jawab : Wewenang : 6.2. Asisten Teknis Tugas : Tanggung jawab : Wewenang : 6.3. Asisten administrasi & keuangan Tugas : Tanggung jawab : Wewenang : 6.4. Pemegang Uang Muka Tugas : Tanggung jawab : Wewenang : 6 &7

Sesuai dengan SK Menteri PU tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri


102/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal

: ...... dari ......

No. Rev. : 00

Paraf :

7. KEBUTUHAN SUMBER DAYA Kebutuhan sumber Daya dalam melaksanakan kegiatan pada tahun .... terdiri dari : 7.1.

Sumber Daya Keuangan : diuraikan jumlah

7.2.

Sumber Daya manusia : persyaratan kompetensinya

7.3.

Sarana : diuraikan jenis dan spesifikasinya (bila diperlukan), Contoh : alat komunikasi, alat transportasi, Komputer & Printer, Multimedia dsb.

7.4.

Prasarana : diuraikan jenis dan persyaratannya. Contoh

7.5.

ruang kerja/rapat dsb. Lingkungan : diuraikan persyaratannya (bila diperlukan)

diuraikan

jumlah

dan

8. BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN: Proses kegiatan SNVT/SKS/PPK selama 1 (satu) tahun dapat dijelaskan dengan narasi atau dengan menggunakan bagan alir serta penjelasan tiap tahapan di dalam bagan alir bila diperlukan. Bila menggunakan bagan alir, tahapan proses kegiatan harus mencerminkan ruang lingkup kegiatan yang dijelaskan pada butir 2 dan cara penulisan bagan alir harus memenuhi kaidah penulisannya.


103/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal

: ...... dari ......

No. Rev. : 00

Paraf : 8

9. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN No.

Jenis Kegiatan

01

02

03

04

Tahun ..., Bulan 05 06 07 08

Keterangan 09

10

11

12

1 2 3 4 5 6

10. JADWAL PERSONIL Keterangan

Tahun ...., Bulan No. 1 2 3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Jabatan PPK Asisten Teknis Asisten Administrasi & Keuangan Pemegang Uang Muka

4

11. JADWAL PENGGUNAAN SARANA & PRASARANA No.

Nama Sarana & Prasarana

01

02

03

04

Tahun ..., Bulan 05 06 07 08

Keterangan 09

10

11

12

1 2 3 4

8



104/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal

No. Rev. : 00

Paraf :

12.

: ...... dari ......

RENCANA DAN METODA VERIFIKASI, VALIDASI, MONITORING, EVALUASI, INSPEKSI DAN PENGUJIAN & KRITERIA PENERIMAANNYA Rencana Verifikasi dilakukan terhadap seluruh laporan kegiatan dengan metode Observasi dengan mengikuti ketentuan dalam Permen .......... Rencana monitoring & evaluasi dilakukan terhadap seluruh kegiatan dengan metode penyelenggaraan Rapat koordinasi yang terjadwal setiap .... bulan 1 (satu) kali dan bila ada halhal yang membutuhkan tindak lanjut yang mendesak dari Satker, dapat dilakukan Rapat tambahan sesuai keperluan.

13. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN Kriteria penerimaan untuk pelaksanaan kegiatan tahun .... berdasarkan Persyaratan Teknis dan Administrasi sesuai dengan persyaratan yang ada pada butir 4 di atas. 14.

DAFTAR DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU Didalam pelaksanaan kegiatan tahun ...... , Dokumen Sistem Mutu yang digunakan antara lain : (bila Unit Kerja Eselon 1 sudah menerbitkan) 1.

Prosedur Mutu Tindakan Korektif

2.

Prosedur Mutu Tindakan Pencegahan

3.

Prosedur Mutu Pengendalian Rekaman

4.

Prosedur Mutu Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak sesuai 77


105/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal

: ...... dari ......

No. Rev. : 00

Paraf :

Dan acuan lainnya antara lain : 1.

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun Keuangan Negara; 1

Tahun

2003

tentang

2004

tentang

3.

Undang-Undang Nomor Perbendaharaa, Negara;

4.

Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5.

Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

6.

Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7.

Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

8.

Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian RI;

9.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

10. Permen PU No. 43/PRT/M/2007 tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum 11. Permen PU No. 02/PRT/2008 Tanggal 11 Februari 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 78 http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

106/129

5/14/2018



Tgl. Diterbitkan:

Hal

: ...... dari ......

No. Rev. : 00

Paraf :

Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan sendiri 12. Permen PU No. 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum 13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. : ...../KPTS/M/.... tanggal .. tentang pengangkatan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Inti Satuan Kerja di lingkungan .............................. tahun anggaran .... 15.

DAFTAR REKAMAN Dalam pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran ..........., rekaman yang menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan serta sesuai dengan aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut : DAFTAR INDUK REKAMAN

No.

Nama Rekaman / Bukti Kerja

Lokasi Penyimpanan Rekaman

Masa Simpan Rekaman

1 2 3 4 5 6



107/129

5/14/2018


DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM UNIT KERJA : ......................................... PPK ..................... (KEGIATAN SWAKELOLA) Tgl. Diterbitkan: Hal : ...... dari ...... Paraf :

No. Dok. : ....... No. Rev. : 00

PENGESAHAN NAMA & JABATAN Konseptor

Pejabat yang ditunjuk

Diperiksa oleh

Pejabat Eselon III Terkait

Disahkan oleh

SATKER

TANDA TANGAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN ................. (Swakelola) Status

Dokumen

:

1

ASLI Tanggal Distribusi :

Distribusi Ke : No. Urut

Nama Unit Kerja

No. Urut

Nama Unit Kerja

1 2 3

1



108/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00

PPK ..................... (KEGIATAN SWAKELOLA) Tgl. Diterbitkan: Hal : ...... dari ...... Paraf :

SEJARAH DOKUMEN2

TANGGAL

CATATAN PERUBAHAN

KETERANGAN

2



109/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00


DAFTAR ISI

1. Umum ........................................................................... 2. Informasi Kegiatan ......................................................... 3. Sasaran Mutu Kegiatan ................................................... 4. Persyaratan teknis dan administrasi ................................. 5. Struktur Organisasi ........................................................ 6. Tugas, tanggung jawab dan wewenang ........................... 7. Kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya ..................................................... 8. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan ..................................... 9. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .......................................... 10. Jadwal Personil ............................................................. 11. Jadwal Penggunaan Prasarana dan sarana ..................... 12. Rencana & metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian & kriteria penerimaannya ................................................... 13. Daftar Kriteria Penerimaan .............................................. 14. Daftar Dokumen SMM .................................................... 15. Daftar Induk Rekaman.................................................... 16. Lampiran .......................................................................


110/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00


1. LATAR BELAKANG3 ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ........................................................... 2. INFORMASI KEGIATAN Informasi Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun ....... sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ..... tahun ..... No. ...........sebagai berikut : Nama Lokasi Kegiatan Kegiatan :: Jangka waktu pelaksanaan kegiatan : Pembiayaan : (Sumber, Besaran dan MAK) Pelaksanaan kegiatan : Swakelola Lingkup Kegiatan : (uraikan sesuai KAK/SPESIFIKASI TEKNIS) 3. SASARAN MUTU4 ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ...........................................................

3

Menguraikan latar belakang rencana kegiatan tahun berjalan

4

Menguraikan Sasaran yang akan dicapai dalam hal mutu kinerja kegiatan tahun berjalan


111/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00


4. PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI Persyaratan teknis dan Administrasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun ........... adalah persyaratan yang tercantum dalam dokumen – dokumen sebagai berikut : 4.1. 4.2. 4.3.

Kerangka acuan kerja/Spesifikasi Teknis/SNI/NSPM (sebutkan sesuai dengan kegiatannya) Peraturan Perundang-undangan (sebutkan sesuai dengan kegiatannya) DIPA

5. STRUKTUR ORGANISASI5 Struktur organisasi untuk melaksanakan

kegiatan .........

sebagai berikut : 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 6.1. Penanggung Jawab Tugas : Tanggung jawab : Wewenang : 6.2. Ketua Tim Pelaksana Tugas : Tanggung jawab : Wewenang : 6.3. Sekretariat Tugas : Tanggung jawab : Wewenang :

5

Struktur sesuai SK penunjukkan Tim Swakelola


112/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00


6.4. Tenaga Ahli Tugas : Tanggung jawab : Wewenang : 6.5. Dst.... (sesuaikan dengan kebutuhan dipersyaratkan dalam KAK/SPESIFIKASI TEKNIS)

yang

7. KEBUTUHAN SUMBER DAYA Kebutuhan sumber Daya dalam melaksanakan kegiatan .... terdiri dari : 7.1. Sumber Daya Keuangan : diuraikan jumlah 7.2. Sumber Daya manusia : diuraikan jumlah dan 7.3.

7.4. 7.5.

persyaratan Sarana : kompetensinya diuraikan jenis dan spesifikasinya (bila diperlukan), Contoh : alat komunikasi, alat transportasi, Komputer & Printer, Multimedia dsb. Prasarana : diuraikan jenis dan persyaratannya. Contoh ruang kerja/rapat dsb. Lingkungan : diuraikan persyaratannya (bila diperlukan)

8. BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN: Proses yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan dapat dijelaskan dengan narasi atau dengan menggunakan bagan alir serta penjelasan tiap tahapan di dalam bagan alir bila diperlukan. Bila menggunakan bagan alir, tahapan proses kegiatan harus mencerminkan ruang lingkup kegiatan yang dijelaskan pada butir 2 dan cara penulisan bagan alir harus memenuhi kaidah penulisannya.


113/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00


9. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN6 No.

Jenis Kegiatan

Tahun ..., Bulan 01

02

03

04

05

06

07

08

Keterangan 09

10

11

12

1 2 3 4

10. JADWAL PERSONIL No.

Jabatan

Tahun ..., Bulan 01

02

03

04

05

06

07

08

Keterangan 09

10

11

12

1 2 3 4

11. JADWAL PENGGUNAAN SARANA & PRASARANA Nama No.

Sarana & Prasarana

Tahun ..., Bulan 01

02

03

04

05

06

07

08

Keterangan 09

10

11

12

1 2 3 4

6



114/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00


12. RENCANA DAN METODA VERIFIKASI, VALIDASI, MONITORING, EVALUASI, INSPEKSI DAN PENGUJIAN & KRITERIA PENERIMAANNYA Diuraikan rencana kegiatan pemeriksaan untuk menjamin bahwa setiap input yang digunakan adalah memadai/sesuai persyaratan , setiap proses yang dilakukan adalah sesuai dengan rencana/sesuai persyaratan dan produk kegiatan sesuai dengan rencana/peryaratan beserta metode pemeriksaan dan kriteria penerimaannya. No.

Pemeriksaan

Metode

Kriteria Penerimaan

Waktu

1 2 3 4 13. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN Uraikan pemeriksaan, kriteria penerimaan serta referensi yang digunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan pada kegiatan....... . No.

Pemeriksaan

Kriteria Penerimaan

Referensi

Penanggung jawab

1 2 3 4 87 http://slidepdf.com/reader/full/permen-pu-no-4-thn-2009

115/129

5/14/2018



No. Dok. : ....... No. Rev. : 00


14. DAFTAR DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU Didalam pelaksanaan kegiatan ...... , Dokumen Sistem Mutu yang digunakan antara lain : (bila Unit Kerja Eselon 1 sudah menerbitkan) 1. Prosedur Mutu Tindakan Korektif 2. Prosedur Mutu Tindakan Pencegahan 3. Prosedur Mutu Pengendalian Rekaman 4. Prosedur Mutu Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak sesuai Dan acuan lainnya, antara lain : 1. Petunjuk Pelaksanaan dan Instruksi Kerja lainnya (bila sudah ada) 2. Peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan substansi kegiatan 15. DAFTAR REKAMAN Dalam pelaksanaan kegiatan ..........., rekaman yang menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan serta sesuai dengan aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut : DAFTAR INDUK REKAMAN No. Nama Rekaman Lokasi Penyimpanan / Bukti Kerja Rekaman 1 2 3 4

Masa Simpan Rekaman



116/129

5/14/2018


KAIDAH NOTASI DALAM PENYUSUNAN BAGAN ALIR

Terminal : Mulai / Start / Selesai / Stop

Persiapan / Besaran / atau Nilai Awal

Masukan / Keluaran atau Hasil

Proses / Aktivitas / Kegiatan

Pertanyaan / Kondisi, untuk memberikan Alternatif Jawaban / Keputusan yang dilakukan

Dokumen

Garis Penghubung Aktivitas Tanda Penghubung Bagan Alir pada halaman yang sama Tanda Penghubung Bagan Alir pada halaman yang berbeda

Menunjukkan arah Bagan Alir


117/129

5/14/2018



118/129

5/14/2018


LAMPIRAN - 4

CONTOH

FORMAT RENCANA MUTU KONTRAK (RMK)


119/129

5/14/2018



120/129

5/14/2018


KOP PERUSAHAAN (Penyedia Jasa)

COVER RENCANA MUTU KONTRAK (RMK)


121/129

5/14/2018


KOP PERUSAHAAN (Penyedia Jasa) LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN URAIAN

DISUSUN OLEH

DIPERIKSA OLEH

DISAHKAN OLEH

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

TANGGAL

RENCANA MUTU KONTRAK

KEGIATAN…....................…

UNIT PENERIMA

1.

4.

2.

5.

3.

6. 1

STATUS DOKUMEN STATUS Tanggal :

1



122/129

5/14/2018


KOP PERUSAHAAN (Penyedia Jasa) SEJARAH DOKUMEN2

TANGGAL

CATATAN PERUBAHAN

KETERANGAN

2



123/129

5/14/2018


KOP PERUSAHAAN (Penyedia Jasa) 3

DAFTAR ISI 1. Umum ........................................................................... 2. Informasi Kegiatan ......................................................... 3. Sasaran Mutu Kegiatan ................................................... 4. Persyaratan teknis dan administrasi ................................. 5. Struktur Organisasi ........................................................ 6. Tugas, tanggung jawab dan wewenang ........................... 7. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan ..................................... 8. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .......................................... 9. Jadwal Peralatan ............................................................ 10. Jadwal Material .............................................................. 11. Jadwal Personil ............................................................. 12. Jadwal Arus Kas ............................................................. 13. Rencana & metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian & kriteria penerimaannya ................................................... 14. Jadwal Kriteria Penerimaan ........................................... 15. Daftar Induk Dokumen ................................................... 16. Daftar Induk Rekaman / Bukti Kerja................................. 17. Lampiran .......................................................................

3

Dapat disesuaikan oleh masing-masing Penyedia Jasa


124/129

5/14/2018


KOP PERUSAHAAN (Penyedia Jasa) 1. LATAR BELAKANG4 ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ .......................................... 2. INFORMASI KEGIATAN Informasi Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Nama Kegiatan : Lokasi Kegiatan : Jangka waktu pelaksanaan kegiatan : Pembiayaan : (Sumber, Besaran dan MAK) Nama Pengguna Jasa & alamat : Nama Penyedia jasa & alamat : Sistim Kontrak : Lingkup Kegiatan : (uraikan sesuai KAK) Dst. .... sesuai kebutuhan 5

3. SASARAN MUTU ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ .....................................................................................

4

Menguraikan latar belakang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

5

Menguraikan dilaksanakan Sasaran yang akan dicapai dalam hal mutu kinerja kegiatan yang akan


125/129

5/14/2018


KOP PERUSAHAAN (Penyedia Jasa) 4. PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI Persyaratan teknis dan Administrasi untuk pelaksanaan kegiatan ........... adalah persyaratan yang tercantum dalam dokumen – dokumen sebagai berikut : 





Kerangka acuan kerja/Spesifikasi Teknis/SNI/NSPM (sebutkan sesuai dengan kegiatannya) Peraturan Perundang-undangan (sebutkan sesuai dengan kegiatannya) DIPA

5. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi untuk melaksanakan kegiatan ......... , terdiri dari struktur organisasi tim pelaksana kegiatan dan struktur organisasi dalam kaitannya dengan pihak Pengguna Jasa 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Menguraikan tugas, tanggung jawab dan wewenang seluruh fungsi yang ada di dalam struktur organisasi Tim Pelaksana kegiatan sesuai pada butir 5. 7. BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN: Proses yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan dapat dijelaskan dengan narasi atau dengan menggunakan bagan alir serta penjelasan tiap tahapan di dalam bagan alir bila diperlukan. Bila menggunakan bagan alir, tahapan proses kegiatan harus mencerminkan ruang lingkup kegiatan yang dijelaskan pada butir 2 dan cara penulisan bagan alir harus memenuhi kaidah penulisannya.


126/129

5/14/2018


KOP PERUSAHAAN (Penyedia Jasa) 8. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN6 No.

Jenis Kegiatan

01

02

03

04

Tahun ..., Bulan 05 06 07 08

09

10

11

12

Keterangan

1 2 3

9.

JADWAL PERALATAN

Jenis Peralatan

No.

Jumlah

01 02

03

04

Tahun ..., Bulan 05 06 07 08

Keterangan 09

10

11

12

1 2 3

10. JADWAL MATERIAL7 No.

Jenis Material

01

02

03

04

Tahun ..., Bulan 05 06 07 08

Keterangan 09

10

11

12

1 2 3

11. JADWAL PERSONIL No.

Jabatan

Nama

01 02

03

04

Tahun ..., Bulan 05 06 07 08

Keterangan 09

10

11

12

1 2 3

12.

JADWAL ARUS KAS

No.

Jenis

1

Penerimaan (Cash In)

2

Pengeluaran (Cash Out)

Tahun ..., Bulan

Keterangan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Balance Cash Flow

6

Jenis kegiatan sesuai bagan alir pada butir 7 dan bila diperlukan ditambahkan kolom

7

satuan, volume dan untukditambahkan setiap jenis kolom kegiatan Jadwal material bila bobot diperlukan satuan dan volume


127/129

5/14/2018


KOP PERUSAHAAN (Penyedia Jasa) 13.

RENCANA DAN METODA VERIFIKASI, VALIDASI, MONITORING, EVALUASI, INSPEKSI DAN PENGUJIAN & KRITERIA PENERIMAANNYA Diuraikan rencana kegiatan pemeriksaan untuk menjamin bahwa setiap input yang digunakan adalah memadai/sesuai persyaratan , setiap proses yang dilakukan adalah sesuai dengan rencana/sesuai persyaratan dan produk kegiatan sesuai dengan rencana/peryaratan beserta metode pemeriksaan dan kriteria penerimaannya.

No.

Pemeriksaan

Metode

Kriteria Penerimaan

Waktu

1 2 3 4 14.

DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN Uraikan pemeriksaan, kriteria penerimaan serta referensi yang digunakannya untuk pelaksanaan pemeriksaan pada kegiatan....... . Pemeriksaan Kegiatan

No.

Kriteria Penerimaan

Referensi8

Keterangan

1 2 3 15.

DAFTAR INDUK DOKUMEN Diuraikan Dokumen acuan yang digunakan oleh tim pelaksana kegiatan beserta acuan yang berupa standar atau peraturan perundangan yang terkait dengan substansi kegiatan.

8

Referensi dapat berupa KAK/ Spesifikasi Teknis, Standar atau Peraturan perundangan


128/129

5/14/2018


KOP PERUSAHAAN (Penyedia Jasa) 16.

DAFTAR REKAMAN Dalam pelaksanaan kegiatan ..........., rekaman yang menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan serta sesuai dengan aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut : DAFTAR INDUK REKAMAN

No.

Nama Rekaman /

Lokasi

Masa Simpan

Bukti Kerja

Penyimpanan Rekaman

Rekaman

1 2 3 4 5 6 17.

LAMPIRAN (Bila diperlukan)


129/129

Permen PU No 4 Thn 2009

Recommend Documents