PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
Disampaikan pada : SOSIALISASI DAN DISEMINASI PEDOMAN-PEDOMAN TENTANG JALAN DAERAH 2012
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 1
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2010, tentang : Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan untuk menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan)
Dari UU-38/2004 tentang Jalan, Pasal 12 : Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan, Gangguan fungsi jalan (UU-38/2004 tentang Jalan, Penjelasan Pasal 12) : Terganggunya jarak atau sudut pandang, Timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu-lintas, Terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan. 2
CONTOH GANGGUAN FUNGSI JALAN
Rumaja yang dimanfaatkan sebagai pangkalan ojek dan becak
3
CONTOH GANGGUAN FUNGSI JALAN
Iklan Baliho merupakan hambatan samping yang dapat mengganggu keselamatan
Contoh lain gangguan fungsi jalan : Perubahan fungsi jalur lalu-lintas / trotoar yang seharusnya untuk lalu-lintas / pejalan kaki digunakan sebagai area parkir dan fungsi bisnis. Perubahan fungsi menyalahi design
4
BAGIAN-BAGIAN JALAN
5m x d c
b
a
b 1,5 m
d c
= RUMAJA
= RUWASJA
= RUMIJA
= BANGUNAN
a = lajur lalu lintas , b = bahu jalan , c = saluran tepi , d = ambang pengaman , x = b+a+b = badan jalan
5
FUNGSI RUANG MILIK JALAN
JALUR LALU LINTAS RUANG BEBAS BAHU JALAN TROTOAR BADAN JALAN PERKERASAN JALAN DRAINASE JALAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN PERLENGKAPAN JALAN LANSEKAP JALAN
6
MAKSUD DAN TUJUAN PENGATURAN
MAKSUD : Untuk menjamin bahwa : • pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, • penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta • penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib.
TUJUAN : Untuk pengamanan fungsi jalan dalam : • menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan • keamanan konstruksi jalan.
Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2010, tentang : Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
7
LINGKUP PENGATURAN IZIN, DISPENSASI, REKOMENDASI IZIN
LINGKUP PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN Pemanfaatan RUMAJA dan RUMIJA selain peruntukannya (bangunan utilitas, iklan dan media informasi, bangun– bangunan, dan bangunan gedung).
DISPENSASI
Penggunaan RUMAJA yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan (muatan dan kendaraan dengan dimensi, MST dan/atau beban total melebihi standar)
REKOMENDASI
Rekomendasi Penggunaan RUWASJA yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan dalam rangka pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2010, tentang : Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
8
WEWENANG IZIN, DISPENSASI, REKOMENDASI IZIN,
Wevenang Penerbitan Sesuai STATUS JALAN Jalan N
Jalan P
Jalan K/K
Pejabat yang ditunjuk Menteri PU
Pejabat yang ditunjuk Gubernur
Pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota
(setelah memperoleh pertimbangan teknis Ka BB/BPJN)
DISPENSASI
Ka BB/BPJN
Pejabat yang ditunjuk Gubernur
Pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota
REKOMENDASI
Ka BB/BPJN
Pejabat yang ditunjuk Gubernur
Pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota
Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2010, tentang : Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
9
IZIN (1)
Pemohon: • Perseorangan • Kelompok masyarakat • Organisasi • Badan usaha • Badan hukum • Instansi (pemerintah pusat/pemerintah daerah)
Kelengkapan permohonan: • Persyaratan administrasi Surat permohonan (Formulir A1) Surat pernyataan kewajiban memelihara dan menjaga (Formulir A2)
• Persyaratan teknis Lokasi Rencana teknis Jadwal waktu pelaksanaan 10
IZIN (2)
Pemberi izin: • Evaluasi dan peninjauan lapangan (Jln N bersama Ka BB/BPJN) • Persetujuan prinsip (Formulir A3): Dalam 5 hari kerja (apabila permohonan memenuhi syarat
Pemohon wajib melengkapi persyaratan: • Rencana teknis rinci Gambar lokasi Gambar konstruksi Bahan bangunan dan jaringan utilitas
• Metode pelaksanaan
• • • •
Mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas Penyediaan bahan konstruksi jalan Pelaksanaan penggalian Pemasangan Pengembalian konstruksi jalan Rencana pengaturan lalu nlintas
Izin usaha (dalam hal badan usaha) Perizinan dari Pemda Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan (jaminan bank Polis asuransi kerugian pihak ketiga 11
IZIN (3)
Ka BB/BPJN (untuk Jalan N): • Pertimbangan teknis (5 hari kerja setelah persyaratan dilengkapi)
Pejabat penerbit izin: • Menerbitkan izin (Formulir A4)
Izin akan digunakan sebagai rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan BMN/D sesuai ketentuan peraturan per-UU-an
12
IZIN (4)
Ketentuan Umum Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangun Bangunan, Bangunan Gedung: • Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan • Tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi • Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan dan bangunan pelengkapnya • Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu dan sarana pengatur lalu lintas • Sesuai dengan Perda dan/atau peraturan instansi terkait
Ketentuan Teknis Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangun Bangunan, Bangunan Gedung: • • • • •
Pemasangan Pembangunan Perbaikan Penggantian Relokasi dan pembongkaran
13
IZIN (5)
Bangunan dan Jaringan Utilitas: • Dalam kawasan perkotaan: Dapat ditempatkan dalam RUMAJA − Di luar bahu jalan/trotoar >1 m dari tepi luar bahu jalan/trotoar − Di sisi terluar RUMIJA (dalam hal tidak tersedia ruang di luar bahu jalan/trotoar/jalur LL)
Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan
• Di luar kawasan perkotaan: Di sisi terluar RUMIJA
• Pada struktur jembatan: Tanpa membahayakan konstruksi jembatan Tanpa mengurangi ruang bebas dan Tanpa mengganggu keselamatan pengguna jalan
• Di luar konstruksi jembatan Paling rendah 1 m dari tepi luar struktur jembatan Tanpa mengurangi ruang bebas 14
IZIN (6)
Bangunan dan Jaringan Utilitas: • Di bawah tanah Pada kedalaman paling sedikit 1.5 m dari permukaan jalan terendah (di daerah galian) atau dari tanah dasar (di daerah timbunan) • Di atas tanah Pada ketinggian > 5 m dari permukaan jalan tertinggi • Permukaan tanah pada lintasan penempatan di bawah tanah Diberi tanda secara permanen
15
IZIN (7)
Bangunan dan Jaringan Utilitas: • Kewajiban Pemegang Izin Selama pelaksanaan: gangguan lalulintas sekecil mungkin Menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas Bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan selama masa izin o Jangka waktu izin Paling lama 10 tahun Dapat diperpanjang Setelah waktu izin berakhir: – Dapat dibongkar dan dikembalikan semula (oleh pemegang izin atau penyelenggara jalan) – Biaya tanggung jawab pemegang izin
16
IZIN (8)
Iklan dan Media Informasi serta Bangun-bangunan: • Bentuk tidak boleh sama/menyerupai dengan rambu lalu lintas • Bahan tahan lama dan tahan karat memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia
• Rangka utama dari baja atau beton memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia • Penggunaan lampu Tidak menyilaukan pengguna jalan Pantulan lampu tidak menyilaukan pengguna jalan
• Huruf dan warna Tidak boleh menyerupai huruf dan simbul rambu lalu lintas Kombinasi warna tidak boleh menyerupai huruf dan simbul rambu lalu lintas
17
IZIN (9)
Iklan dan Media Informasi serta Bangun-bangunan : • Konstruksi bangunan Apabila rusak tidak boleh membahayakan pengguna jalan, konstruksi dan bangunan pelengkap jalan Memenuhi peraturan: – Pembebanan bangunan – Perencanaan bangunan baja – Bahan bangunan – Perencanaan bangunan beton – Instalasi listrik Iklan dan Media Informasi – Tidak boleh portal khusus yang melintang jalan Bangun-bangunan – Portal melintang jalan: faktor keamanan 1.5 lebih tinggi standar ()
• Penempatan Di kawasan perkotaan − Di luar bahu jalan, > 1 m dari tepi luar bahu jalan/trotaor − Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan/trotoar/jalur lalu lintas: di sisi terluar Rumija − Bangun-bangunan: Di dalam RUMAJA: di luar bahu jalan/trotoar, > 2 m dari tepi luar bahu jalan/trotoar 18
IZIN (10) •
Iklan dan Media Informasi serta Bangun-bangunan : • Di luar kawasan perkotaan Sisi terluar di dalam Rumija
• Pada struktur jembatan: Iklan dan Media Iformasi: − Tanpa membahayakan konstruksi jembatan − Tanpa mengganggu keselamatan pengguna jalan Bangun-bangunan tidak boleh pada struktur jembatan
• Di atas Rumaja Pada ketinggian > 5 m dari permukaan jalan tertinggi
19
IZIN (11)
Iklan dan Media Informasi serta Bangun-bangunan : • Kewajiban Pemegang Izin Selama pelaksanaan: gangguan lalulintas sekecil mungkin Menjaga, memelihara iklan dan media informasi serta bangunbangunan Bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan selama masa izin
• Jangka waktu izin Iklan dan Media Informasi – Paling lama 5 tahun
Bangun-bangunan – Paling lama 10 tahun
Dapat diperpanjang Setelah waktu izin berakhir: – Dapat dibongkar dan dikembalikan semula (oleh pemegang izin atau penyelenggara jalan) – Biaya tanggung jawab pemegang izin 20
IZIN (12)
Bangunan Gedung di RUMIJA • Prasyarat mendapatkan IMB • Meliputi: Bangunan melintas di atas RUMAJA Bangunan di bawah RUMAJA Bangunan di permukaan
• Bahan Kuat, tahan lama dan anti karat
• Penggunaan lampu Tidak menyilaukan pengguna jalan Pantulan lampu tidak menyilaukan pengguna jalan
• Konstruksi bangunan Memenuhi peraturan: – Pembebanan bangunan – Perencanaan bangunan baja – Bahan bangunan – Perencanaan bangunan beton – Instalasi listrik Portal melintang jalan: faktor keamanan 1.5 lebih tinggi dari pada faktor keamanan standar 21
IZIN (13)
Bangunan Gedung di RUMIJA • Melintas RUMAJA Berawal dan berakhir di luar RUMIJA Jarak memenuhi ketentuan RUWASJA
• Melintas di atas RUMAJA Pada ketinggian > 5 m dari permukaan jalan tertinggi
• Melintas di Bawah RUMAJA Pada galian, pada kedalaman > 1,5 m dari permukaan jalan. Pada timbunan, pada kedalaman > 1.5 m dari tanah dasar
• Di permukaan tanah Tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan
• Kewajiban Pemegang Izin Selama pelaksanaan: gangguan lalulintas sekecil mungkin Menjaga, memelihara bangunan gedung Bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan selama masa izin 22
IZIN (14)
Bangunan Gedung di RUMIJA • Jangka waktu izin Paling lama 15 tahun Dapat diperpanjang Setelah waktu izin berakhir: – Dapat dibongkar dan dikembalikan semula (oleh pemegang izin atau penyelenggara jalan) – Biaya tanggung jawab pemegang izin
Izin lintas Wilayah • Lintas propinsi (melewati Jalan P dan Jalan K/K) Satu wilayah BB/BPJN: koordinasi oleh Ka BB/BPJN Lintas wilayah BB/BPJN: koordinasi oleh Dirjen BM.
• Lintas kab/kota (melewati jalan K/K): koordinasi oleh SKPD Propinsi • Penerbitan izin oleh masing-masing penyelenggara jalan 23
DISPENSASI (1) •
Perlakuan khusus o o o o o
•
Perbaikan alinyemen Pelebaran jalur Peninggian ruang bebas Peningkatan kemampuan struktur Pengaturan lalu lintas
Pemohon dispensasi o o o o o o
Perseorangan Kelompok masyarakat Organisasi Badan usaha Badan hukum Instansi (pemerintah pusat/pemerintah daerah) 24
DISPENSASI (2) •
Kelengkapan permohonan: o
Persyaratan administrasi Surat permohonan (Formulir B1) Surat pernyataan kesanggupan perbaikan/ pelebaran/peninggian/peningkatan/ pengaturan LL (Formulir B2)
o
Persyaratan teknis
•
Rute Jenis muatan yang diangkut Jumlah angkutan Berat dan dimensi angkutan Rencana teknis Jadwal waktu angkutan
Penyelenggara Jalan: o Evaluasi dan peninjauan lapangan, selesai dalam 5 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan o Persetujuan prinsip (Formulir B3): Dalam 5 hari kerja 25
DISPENSASI (3) • Pemohon wajib melengkapi persyaratan: o
o
o
Rencana teknis rinci Gambar lokasi Gambar konstruksi Bahan konstruksi Metode pelaksanaan Perbaikan alinyemen Pelebaran jalur LL Peninggian ruang bebas Peningkatan kemampuan struktur jalan dan jembatan Rencana pengaturan lalu lintas Dispensasi hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan dan waktu tertentu
26
DISPENSASI (4) •
Penyelenggara Jalan: Surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan (Formulir B4) BA pemeriksaan hasil pelaksanaan konstruksi (Formulir B5) Penerbitan dispensasi (Formulir B6) dalam waktu 5 hari kerja sejak diterimanya BA Hasil Pemeriksaan pelaksanaan konstruksi
•
Dalam hal penerima dispensasi tidak melaksanakan kewajibannya, penyelenggara jalan dapat mengembalikan konstruksi jalan dan jembatan dengan biaya penerima dispensasi.
•
Dispensasi lintas Wilayah Lintas provinsi (melewati Jalan P dan Jalan K/K) − Satu wilayah BB/BPJN: koordinasi oleh Ka BB/BPJN − Lintas wilayah BB/BPJN: koordinasi oleh Dirjen BM Lintas kab/kota (melewati jalan K/K): koordinasi oleh SKPD Provinsi Penerbitan dispensasi oleh masing-masing penyelenggara jalan.
27
REKOMENDASI (1) Pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan. Prasyarat penerbitan IMB oleh Pemda Pemohonan rekomendasi
Permohonan tertulis (Formulir C1) Oleh instansi penerbit IMB Kepada penyelenggara jalan
Kelengkapan permohonan (persyaratan teknis): Gambar situasi bangunan Jenis peruntukan bangunan Rencana jalan akses Rencana sistem drainase
28
REKOMENDASI (2) • • • •
Rekomendasi sekurang–kurangnya memuat hal–hal sbb: Sempadan pagar; Sempadan bangunan; Ketentuan jalan akses; dan Ketentuan mengenai sistem drainase. Rekomendasi dapat memuat: • Larangan kegiatan tertentu yang mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan • Perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan RUWASJA
29
PENGAWASAN
Pelaksanaan:
•
Wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk penyelenggara jalan
•
Hasil pelaksanaan pekerjaan wajib diperiksa tim pemeriksa teknis yang dibentuk penyelenggara jalan
•
Penyelenggara jalan pemeliharaan di RUMIJA
•
Pengawasan perkembangan penggunaan RUWASJA oleh penyelenggara jalan
melakukan
pengawasan lahan
30
PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN
Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan kembali lahan yang mendapatkan izin:
• •
Penyelenggara jalan memberi tahu secara tertulis Pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan, bangunan gedung di RUMIJA dengan biaya dari pemegang izin
31
SANKSI
Sanksiadministrasi terhadap pelanggaran Permen:
•
Pencabutan/pembatalan izin, rekomendasi dan/ atau
•
Pencairan jaminan-jaminan.
32
KETENTUAN PERALIHAN
Peraturan pelaksanaan tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Permen ini
Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yang sudah berlangsung, disesuaikan dengan ketentuan Permen ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak ditetapkannya Permen ini (29 Desember 2010)
33
NO .
KEGIATAN
PEMO HON
BALAI
DINAS
PRODUK
1.
PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBERITAHUAN
SURAT PERMOHONAN SURAT PEMBERITAHUAN
2.
EVALUASI & PENINJAUAN LAPANGAN.
BA EVALUASI & PENINJAUAN LAPANGAN
3.
PENERBITAN PERSETUJU AN PRINSIP MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN
PERSETUJUAN PRINSIP
4.
PERTIMBANGAN TEKNIS SURAT IZIN (TEMBUSAN BALAI)
5.
PENERBITAN IZIN
6.
PENGAWASAN PELAKSANA AN & PENGAWASAN PEMELIHARAAN
34
NO
KEGIATAN
1.
PENGAJUAN PERMOHONAN IMB
2.
PENGAJUAN PERMOHONAN REKOMENDASI
3.
EVALUASI & PENINJAUAN LAPANGAN
4.
PENERBITAN REKOMENDASI
5
PENERBITAN IMB
6.
PENGAWASAN ATAS PERKEMBANGAN PENGGUNAAN LAHAN DI RUANG PENGAWASAN JALAN
PEMOHON
PEMDA
PENYENGGARA JALAN
PRODUK
35
TINDAK LANJUT (1)
Sosialisasi ke • Pemda (instansi pemberi izin iklan, instansi penerbit IMB, Dinas PU/Bina Marga), • Pemilik utilitas (seperti : PDAM, Telkom, PLN,Gas, Pertamina) Inventarisasi utilitas, iklan, bangun-bangunan dan bangunan-gedung di jalan Nasional. Pemeriksaan status perizinannya Pemutakhiran perizinan yang ada Pemrosesan perizinan utilitas dan iklan yang belum ada izin
36
TINDAK LANJUT (2) Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan terkait, antara lain : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 , tentang : Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 , tentang : Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. 37
38
