Tugas besar perencanaan sistem drainaseFull description
plumbing
Full description
operasi sistem pltu
jgyfjhfhkbhkjoljkolj;oFull description
operasi sistem pltuFull description
Deskripsi lengkap
Perencanaan sistem penyediaan air minum di kota probolinggo
Full description
HAND OUT
PENGANTAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENGERTIAN Perencanaan
adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
DASAR HUKUM UU
NO 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TUJUAN
Mendukung antar pelaku pembangunan Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
PENDEKATAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ( UU 25 TH 2004 )
POLITIK Rencana Pembangunan merupakan hasil proses politik ( publik choice theory of planing ) khususnya penjabaran visi – misi kepala daerah terpilih TEKNOKRATIK Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional , atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan PARTISIPATIF Perencanaan yang melibatkan masyarakat ATAS BAWAH ( TOP DOWN ), BAWAH ATAS ( BOTTOM UP ) Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan ( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25 )
Masyarakat adalah orang-perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko ( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25 )
WAHANA PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Musrenbang dalam rangka penyusunan RPJP Nasional / Daerah Musrenbang Jangka Menengah ( Penyusunan RPJM Nasional / Daerah ) Musrenbang reguler / tahunan Musrenbangdes Musrenbangcam Forum SKPD Musrenbang Kab Musrenbang Propinsi Musrenbang Nasional
TAHAPAN PERENCANAAN
Penyusunan Rencana * Melaksanakan musyawarah pembangunan * Penyusunan rancangan akhir perencanaan Penetapan Rencana * RPJP Nasional / Daerah dengan UU / Perda * RPJM Nasiolan / Daerah dengan Peraturan Presiden Peraturan Bupati * RKP Nasional / Daerah dengan Peraturan Presiden Peraturan Bupati Pengendalian pelaksanaan Rencana * Koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana Evaulasi pelaksanaan rencana * Pengumpulan dan analisis data untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja
RUANG LINGKUP PERENCANAAN NASIONAL
DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL PANJANG DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL MENENGAH DAERAH RENCANA STRATEGIS KEMENTRIAN / LEMBAGA
RENCANA STRATEGIS SKPD
RENCANA KERJA PEMERINTAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RENCANA KERJA KEMENTRIAN / LEMBAGA
RENCANA KERJA SKPD
RENSTRA RENSTRA- KL Berpedoman pada RPJM Nasional
RENSTRA- SKPD Berpedoman pada RPJM DAERAH
Isi : 1. Visi –misi 2. Tujuan, Strategi dan Kebijakan 3. Program 4. Kegiatan indikatif
Isi : 1. Visi –misi 2. Tujuan, Strategi dan Kebijakan 3. Program 4. Kegiatan indikatif
RENJA RENJA –KL Penjabaran RENSTRA KL
RENJA –SKPD Penjabaran RENSTRA SKPD
Isi :
Isi : 1.Kebikan SKPD 2.Program dan Kegiatan Pembangunan * Dilaksanakan Pemerintah * Mendorong Partsipasi masyarakat
1. 2.
Kebikan KL Program dan Kegiatan Pembangunan * Dilaksanakan Pemerintah * Mendorong Partsipasi masyarakat
RENCANA KERJA PEMERINTAH RKP PENJABARAN RPJM NASIONAL
RKP DAERAH PENJABARAN RPJM DAERAH
ISI :
ISI : 1. Prioritas Pembangunan Daerah 2.Rancangan Kerangka Ekonomi Makro 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4. Program SKPD, Lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang mememuat kegiatan dalam * Kerangka regulasi * Kerangka Anggaran
1. 2. 3. 4.
Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program Kementrian, Lintas Kementrian, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam * Kerangka regulasi * Kerangka Anggaran
PROSES / ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
musdus
musdus
Lokarya desa
Penjaringan Masalah dan Potensi
SEKALA KABUPATEN MUSREN
CAM
Musyawarah BPD
Musdes
Lokakarya desa
RENJA SKPD
MUSREN KAB
RKPD
Per. Kades RKP Desa
KU APBD
Penyusunan draf APB Desa
Musdes LKPJ KADES
Musdes
FORUM SKPD PERDES RPJMD
SEKALA DESA PENGELOMPOKAN SEJARAH DESA VISI MISI ANALISIS SKORING
RPTK
Perhitungan APB Desa
SIDANG DPRD II
Musyawarah BPD Perubahan APB Desa
PPA S
RAPBD APB Desa
PELAKSANAAN APB Desa
PERDA APBD II
HANDOUTS 1.3
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
FoRmAsI Kebumen
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PP 72 TAHUN 2005
PASAL 63 (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota (2) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara partispatif oleh pemerintah Desa sesui dengan kewenanganya
PASAL 64
(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu lima tahun b. Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP desa ditetapkan dalam Peraturan kepala desa
PENGERTIAN RPJM
Desa adalah dokumen perencanaan strategis / jangka menengah desa yang berjangka waktu 5 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa
