LAMPIRAN II PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR :
TANGGAL TANGGAL :
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN MUTU SMP BERBASIS PESANTREN (BPPM-SBP) TAHUN ANGGARAN 2018
FORMAT-FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN MUTU SMP BERBASIS PESANTREN (BPPM-SBP) TAHUN ANGGARAN 2018
Format 1
PROFIL PONDOK PESANTREN DAN SMP
A. PROFIL PONDOK PESANTREN 1. Identitas a. Nama Pondok Pesantren b. Nama Yayasan/Badan Hukum Penyelenggara Pondok c. Tahun Berdiri Pondok d. Nama Pimpinan/ Pengasuh Pondok e. Nomor Statistik Pondok Pesantren f. lamat pondok
: :
: : : :
(Jalan, No. Jalan, Desa/Kel, RT, RW)
g. h. i. . k.
Kecamatan Kab/Kota Provinsi Telepon/Fax E-mail
: : : : :
1
2. Jumlah santri No
Santri
a
Santri Mukim
b
Santri Tidak Mukim
Jumlah Santri
Jumlah 3. Kepemilikan Tanah No
Luas (m2)
Status Kepemilikan
a
Milik Pengasuh/Kyai/Pribadi Lainnya
b
Milik Pondok/Yayasan
c
Wakaf
d
Pinjam
e
Negara/Pemda/Desa
f
………………………………………….. Jumlah
4. Jumlah bangunan pondok/asrama dan kapasitas daya tampung No
Daya Tampung Siswa Mukim (orang)
Unit
a
Unit I (putra/putri)
b
Unit II (putra/putri)
c
Unit III (putra/putri)
d
Unit IV (putra/putri)
e
Unit V (putra/putri) Jumlah
5. Ciri khas Pesantren*
*) Keterangan: Kegiatan pendidikan atau selain pendidikan yang pelaksanaannya paling dominan, misalnya Tafsir Qur’an/Tahfizh Qur’an/Hadits/Fiqih/Ushul Fiqih/Ilmu Alat/Tassawuf/Bahasa Asing/ Pendidikan Akhlak/lainnya. Hanya diisi satu jenis yang paling dominan.
6. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan a. Satuan Pendidikan Keagamaan `No
Jumlah Rombel
Jenis
1
Pengajian Kitab
2
Madin Ula
3
Madin Wustha
4
Madin Ulya
5
Ma’had Aly
6
Pendidikan Tinggi Keagamaan
7
……………………………………
2
Jumlah Peserta Didik
b. Satuan Pendidikan Umum No
Jumlah Rombel
Jenis
1
Madrasah Ibtidaiyah
2
Madrasah Tsanawiyah
3
Madrasah Aliyah
4
Madrasah Aliyah Kejuruan/Program Keagamaan
5
Sekolah Dasar
6
Sekolah Menengah Pertama
7
Sekolah Menengah Atas
8
Sekolah Menengah Kejuruan
9
Kesetaraan Paket A
Jumlah Peserta Didik
10 Kesetaraan Paket B 11 Kesetaraan Paket C 12 Wajar Dikdas PPS Ula 13 Wajar Dikdas PPS Wustha 14 Pendidikan Tinggi Umum 15 ……………… 16 ……………… 17 ……………… 7. Kegiatan Pendidikan Lainnya No
Bidang
1
Ubudiyah
2
Keterampilan
3
Kursus
4
………………
5
………………
6
………………
7
………………
Bentuk Kegiatan
(Diisi kegiatan pendidikan selain yang disebutkan pada butir 6, misalnya bidang pendidikan ubudiyah, keterampilan, kursus, dan sebagainya) sebagainya)
8. Kegiatan Pesantren selain Pendidikan No
Bidang
1
Ekonomi
2
Sosial
3
Olah Raga/ Kesehatan
4
……………………
5
……………………
6
……………………
7
……………………
Bentuk Kegiatan
(Diisi kegiatan pondok selain pendidikan, misalnya bidang: ekonomi, sosial, olah raga/kesehatan, dan sebagainya)
3
9. Jumlah Kyai/Pengasuh/Ustadz/Tenaga Adminsitrasi Menurut Pendidikan Terakhir
l
Pesantren
No
Jabatan
at
ir
ir e
o
e g
T
4
3
r
N
e
3 2
/ /
/
a a
u D
Kyai/Pengasuh/ Pengurus
2
Ustadz/Ustadzah
3
Administrasi
S
D 1 S S
10. Manhaj/Kurikulum a. Manhaj pesantren Penjenjangan berdasarkan ketuntasan kitab Penjenjangan berdasarkan kelas Kombinasi Lainnya b. Keterpaduan manhaj dengan kurikulum SMP/KTSP
Pagi (08.00-13.00) Sore (14.00-18.00) Malam (19.00-24.00)
Pagi + Sore Pagi + Malam Sore + Malam
4
M A D
S / /
D M
Jumlah
11. Waktu belajar pesantren
S 2
L
Terpisah (tidak berkaitan sama sekali) Terintegrasi (menyatu) Tersinergi (terpisah, tetapi saling menunjang)
P M
D
S
N al
K
g e m
1
Pendidikan Formal
S
M S
B. PROFIL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1. Identitas a. Nama Sekolah b. lamat sekolah
: :
(Jalan, No. Jalan, Desa/Kel, RT, RW), Kec, Kab/Kota, Prov
c. No. Telp/Fax sekolah : E-mail sekolah : d. Tahun Didirikan/ : Beroperasi e. Nomor Statistik : Sekolah f. Nama Kepala Sekolah : No Telp/HP Kasek : E-mail Kepala : Sekolah g. Nilai Akreditasi : / B / C / Belum diakreditasi (coret yang tidak sesuai) Sekolah h. Kategori Sekolah : RSBI / SSN / Sekolah SPM (coret yang tidak sesuai)
2. Waktu belajar SMP Pagi (08.00-13.00) Sore (14.00-18.00) Malam (19.00-24.00)
Pagi + Sore Pagi + Malam Sore + Malam
3. Kepemilikan Tanah SMP No
Luas (m2)
Status Kepemilikan
a
Milik Pengasuh/Kyai/Pribadi Lainnya
b
Milik Pondok/Yayasan
c
Wakaf
d
Pinjam
e
Negara
f
………………………………………….. Jumlah Sudah ada bangunan Belum ada bangunan
4. Siswa a. Jumlah a. Jumlah Siswa Tiga Tahun Terakhir Tahun Pelajaran
Kls VII r at
h al
l
f a n P
S
si
w
a d
m J
u e
Kls VIII
o
m
b
a S
si
5
l
e
Total
o
m
b
a S
si
l
e w
R
2015/2016 2016/2017 2017/2018
Kls IX
o
m
b S
si
R
w
a
l
e
e b
R
w R
o
m
b. Jumlah b. Jumlah Siswa SMP Mukim Tahun 2017/2018 Status Mukim
Kls VII
Kls VIII
Kls IX
Total
Pendidikan Terakhir*
Masa Kerja
Mukim Tidak Mukim 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah No
Jabatan
1
Kepala Sekolah
2
Wakasek I
3
Wakasek II
4
Wakasek III
Nama
*) Diisi S2/S3/S1/D4/Sarmud/D3/SLTA/SLTP
b. Jumlah b. Jumlah Guru Berdasarkan Pendidikan Pendidikan Terakhir No
Mata Pelajaran
S1/D4/Akta IV/S2/S3 Sesuai
Tidak Sesuai
Jumlah
Belum S1/D4
Total
1 Agama 2 Bahasa Indonesia 3 Matematika 4 IPA 5 Bahasa Inggris 6 IPS 7 Penjaskes 8 Seni Budaya 9 PPKn 10 TIK 11 Keterampilan 12 BK 13
............................ .. Jumlah
Keterangan: Sesuai = Latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu; Tidak Sesuai = Latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.
c. Jumlah c. Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Pendidikan No
Tenaga Pendukung
1
Tata Usaha
2
Perpustakaan
3
Laboran IPA
4
Teknisi Komputer
Pendidikan Terakhir SD/SMP/ SMA
6
D1/D2/D3/ Sarmud
S1/S2/S3
Jumlah
No
Pendidikan Terakhir
Tenaga Pendukung
5
Laboran Lab Bahasa
6
Keterampilan
7
Kantin
8
Penjaga Sekolah
9
Tukang Kebun
SD/SMP/ SMA
D1/D2/D3/ Sarmud
S1/S2/S3
Jumlah
10 Keamanan 11 ............................. 12 ............................. 13 ............................. 14 ............................. 15 ............................. Jumlah 6. Ruang Belajar, Ruang Kantor, dan Ruang Penunjang a. Ruang Belajar No
Kondisi
Jumlah Lokal
% Kerusakan
1
Baik
<15%
2
Rusak ringan
15% - < 30 %
3
Rusak sedang
30% - <45%
4
Rusak berat
45% - 65%
5
Rusak total
>65%
Jumlah b. Ruang Belajar Lain Kondisi No
Ruang
1
Perpustakaan
2
Lab IPA
3
Keterampilan
4
Multimedia
5
Kesenian
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
Rusak Total
Jumlah
Rusak Berat
Rusak Total
Jumlah
Jumlah c. Ruang Kantor Kondisi No
Ruang
1
Kasek
2
Wakasek
3
Guru
4
Tata Usaha
5
Tamu
Baik
Rusak Ringan
Jumlah
7
Rusak Sedang
7. Prestasi Akademik a. Rerata Nilai UN Tiga Tahun Terakhir Rerata Nilai UN ai
No
a n t
e ki
Tahun Pelajaran
2014/2015
2
2015/2016
3
2016/2017
h g g
a m a
s
nI .
et h
M
ar al
A nI
d
B
at
r
o s
1
si
s
-
PI .
m at u a J
h
R
B
b. Peringkat Rerata Nilai UN Tiga Tahun Terakhir No
Tahun Pelajaran
1
2015/2016
2
2016/2017
3
2017/2018
Peringkat Tingkat Kecamatan
Tingkat Kab/kota
Tingkat Propinsi
c. Angka Kelulusan dan Melanjutkan Tiga Tahun Terakhir
No
Tahun Pelajaran
1
2015/2016
2
2016/2017
3
2017/2018
at n s
j
r
Lulus
ai e e P
U
Orang
(%)
Lanjut Orang
%
Tidak Lanjut Orang
%
d. Prestasi Akademik Lain No
Jenis Lomba
Tingkat
Peringkat
Tingkat
Peringkat
1 2 3 4 5 6 7 8. Prestasi Non Akademik No
Jenis Lomba
1 2 3 4 5 6 7 (Lomba olah raga, kesenian, dan kegiatan non akademik lain yang pernah diikuti)
8
9. Kegiatan ekstra kurikuler No
Jenis Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 10. Kegiatan Keterampilan No
Jenis Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
9
Format 2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jl. Jenderal Sudirman, SenayanJakarta 10270 Telp. 5725652,5725707, 5700085 Fax. 5725707,5725652 Laman : www.kemdikbud.go.id
SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN MUTU SMP BERBASIS PESANTREN TAHUN 2018 antara DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA - JAKARTA dan SMP .................................................... Nomor : ................... ..... Tanggal : ................... ........................ ..... Pada hari ini, …….. tanggal ………. bulan ...... tahun dua ribu delapan belas yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama Jabatan
: Roelly Herdyanto, SE : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Evaluasi dengan output Layanan Manajemen Evaluasi, Sekolah Berbasis Komunitas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Alamat Kantor : Gedung E Lantai 15 Kemdikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: …………. tanggal …………, ………… , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama Jabatan
: .................. ............ : Kepala Sekolah yang sekaligus Ketua Tim Pelaksana Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (TPP-BPPM-SBP) Tahun 2018 Alamat Kantor : .................. .................... ........... (sekolah) Bertindak untuk dan atas nama SMP ............................................................. Kabupaten/Kota ............................ sesuai dengan Keputusan Ketua Yayasan .............................................. Nomor .......................................... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
10
Kedua belah pihak di atas sepakat dan menyetujui untuk melaksanakan perjanjian berdasarkan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) 4301) c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun Angaran 2018 Nomor: SP DIPA023.03.1. 666032/2018 tanggal 05 Desember 2017 Kegiatan Evaluasi dengan output Layanan Manajemen Evaluasi, Sekolah Berbasis Komunitas; f. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 23.1/D3/KP/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Tahun Anggaran 2018; g. Peraturan Kuasa Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 2073.1/D3/KP/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (BPPM-SBP) Tahun Anggaran 2018; h. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Nomor: 3336/ D3/KU/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (TPP-BPPM-SBP) Tahun 2018. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk mengatur langkah-langkah pelaksanaan dengan sebaik-baiknya, PARA PIHAK sepakat dan saling 11
mengikatkan diri dalam PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN MUTU SMP BERBASIS PESANTREN TAHUN 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Pasal 1 Maksud dan Tujuan Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimaksudkan sebagai bagian dari pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2018 untuk mendanai kegiatan Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (BPPMSBP) yang merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemberantasan Buta Aksara, Sekolah Berbasis Pesantren merupakan salah satu pusat pembentukan karakter anak, kepribadian, akhlak mulia, dan pendidikan karakter luhur sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, serta mewujudkan tercapainya enam dari delapan standar nasional pendidikan. Pasal 2 Lingkup Kegiatan Perjanjian ini melingkupi pemanfaatan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2018 yang digunakan untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (BPPM-SBP) Tahun 2018. Pasal 3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah terhitung mulai saat diterimanya dana Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2018 di rekening PIHAK KEDUA. (2) PIHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana bantuan di rekening PIHAK KEDUA. (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018. Pasal 4 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Kegiatan Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2018 yang digunakan untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (BPPM-SBP) Tahun 2018 meliputi: a. pelaksanaan secara mandiri oleh Tim Pelaksana Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (TP-BPPM-SBP) Tahun 2018; b. penerapan asas akuntabilitas, transparansi, effisien dan efektif; c. pengutamaan partisipasi dan keterlibatan warga sekolah; dan
12
d. optimalisasi kualitas kegiatan guna mewujudkan tercapainya enam dari delapan standar nasional pendidikan. Pasal 5 Tugas dan Kewajiban Para Pihak (1) PIHAK PERTAMA a. Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan sosialisasi, pendataan, pengawasan dan biaya operasional lain sesuai kebutuhan; b. Menyalurkan dana bantuan dengan bantuan dengan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
segera kesekolah penerima jangka waktu pelaksanaan
c. Menyampaikan buku petunjuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren tahun 2018 dalam bentuk cetak atau softcopy; d. Menyiapkan dokumen penandatanganan pencairan dana bantuan pemerintah untuk peningkatan mutu SMP Berbasis Pesantren e. Memberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi kepada sekolah penerima bantuan; dan f.
Melaksanakan kegiatan.
pemantauan,
evaluasi
dan
menyusun
pelaporan
(2) PIHAK KEDUA a. Menyusun dokumen rencana Sekolah dalam pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren yang berisi: 1. Profil sekolah dan pondok pesantren; 2. Menyiapkan berkas pendukung yang menjadi lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang terdiri dari: a) Rencana pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren tahun 2018; b) Jadwal pelaksanaan kegiatan; c) SK Ketua Yayasan tentang Pengangkatan TP-BPPM-SBP; d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; f)
SK Pengangkatan Kepala Sekolah.
b. Menyiapkan berkas-berkas pendukung untuk akuntabilitas, transparasi, efektif, efisien dan terencana dalam program tahunan yang diarsipkan sekolah sebagai bahan pertanggungjawab bila diperlukan yang terdiri dari: 1. Rencana Kerja Sekolah; 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah tahun 2018;. 3. Apabila RKAS dibuat berdasarkan tahun pelajaran, sekolah harus melampirkan pula RKAS tahun pelajaran 2017/2018. c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat sekolah; 13
d. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada PIHAK PERTAMA; dan e. Mencatat dan PERTAMA.
melaporkan
pelaksanaan
kegiatan
kepada
PIHAK
Pasal 6 Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan Unsur Warga Sekolah, Komite Sekolah, Pengurus Pondok Pesantren dan Yayasan dimulai dari perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan sebagai bagian integral Manajemen Berbasis Sekolah; b. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan bantuan ini harus sesuai dengan Petunjuk pelaksanaan bantuan serta peraturan perundang-undangan yang terkait; c. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diwajibkan menyusun rencana pemanfaatan dana bantuan serta pembiayaan yang menjadi bagian/lampiran tidak terpisahkan dari perjanjian ini dengan mengacu kepada petunjuk pelaksanaan; d. PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas serta pelaporan keuangan dan hasil kerja sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan dan disampaikan kepada Penanggungjawab Tim Pelaksana Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (TPP-BPPM-SBP); e. PIHAK KEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; f. PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan pengembalian belanja dan/atau sisa dana yang masih di Kas tunai dan/atau di rekening tabungan pada batas akhir tanggal 31 Desember 2018; g. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dana bantuan yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA. Pasal 7 Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan PIHAK PERTAMA dapat menunjuk tim atau aparat yang terkait dengan program Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren Tahun Anggaran 2018 untuk melakukan pemeriksaan dan berhak menerima atau menolak setiap hasil pelaksanan kegitan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan Petunjuk Pelaksanaan. Pasal 8 Jumlah Dana Bantuan (1) Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren Tahun Anggaran 2018 .yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 14
(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 9 Penyaluran Bantuan Pengaturan penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut: (1) Penyaluran dilakukan sekaligus dengan transfer ke rekening PIHAK KEDUA penuh tanpa potongan apapun; (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak beserta kelengkapan dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3; (3) Kewajiban pajak atas penggunaan DAK diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Keadaan Memaksa (1) Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar force (force majeure ) yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai terjadinya keadaan memaksa/kahar force (force majeure ) yang didukung dengan bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan dari pihak berwenang; (2) Keadaan memaksa/kahar force (force majeure ) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; (3) Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang. Pasal 11 Sisa Dana (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ternyata terdapat kelebihan/sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran yang dilaksanakan dengan persetujuan penanggung jawab Tim Pelaksana Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (TPP-BPPM-SBP) Tahun 2018 ; (2) Jika sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran yang dilaksanakan, maka sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke kas Daerah. 15
Pasal 12 Pertanggungjawaban dan Pelaporan (1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA; (2) PIHAK KEDUA, berkewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren kepada PIHAK PERTAMA. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender mulai terhitung saat selesainya pelaksanaan kegiatan atau paling akhir tanggal 2 Januari 2019, dilampiri antara lain dengan: a. Laporan Penggunaan dan Sisa Dana Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren yang disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang dibubuhi tandatangan Kepala Sekolah dan stempel sekolah. b. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren yang disampaikan dalam bentuk softcopy / file hasil hasil scan . c. Laporan pelaksanaan kegiatan. Pasal 13 Sanksi (1) Segala sesuatu yang terjadi setelah penerimaan Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Mutu pada Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren (BPPM-SBP) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA; (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan bantuan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 14 Panduan Pelaksanaan Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjanjian ini terdapat dalam Peraturan Kuasa Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 2073.1/D3/KP/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (BPPM-SBP) Tahun Anggaran 2018 yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini. Pasal 15 Pernyataan dan Jaminan Para Pihak PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu dan lainnya bahwa Perjanjian ini dan instrumen serta dokumen lain yang disyaratkan dan telah diserahkan 16
PARA PIHAK kepada PARA PIHAK yang menerimanya akan merupakan suatu kewajiban hukum yang sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakannya. Pasal 16 Penutup (1) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya surat perjanjian ini.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan,
Kepala .................
Materai 6000
Roelly Hardyanto, SE
...................................
NIP. ........
17
Format 2A
RENCANA PENGELUARAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN MUTU SMP BERBASIS PESANTREN TAHUN 2018 SMP : ......................................………. No. 1
Kegiatan
Satuan
Implementasi Kurikulum (Isi) dan Peningkatan Kompetensi Lulusan (SKL) a. ..................................................... b. ..................................................... c. ..................................................... d. ..................................................... e. ..................................................... f.... f. ... dst
2
Peningkatan Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru a. ..................................................... b. ..................................................... c. ..................................................... d. ..................................................... e. ..................................................... f.... f. ... dst
3
Penguatan Manajemen Sekolah a. ..................................................... b. ..................................................... c. ..................................................... d. ..................................................... e. ..................................................... f.... f. ... dst
4
Penilaian Pendidikan a. ..................................................... b. ..................................................... c. ..................................................... d. ..................................................... e. ..................................................... f....................................................... f. ...................................................... g. ... dst
5
Proses Belajar Mengajar (PBM) a. ..................................................... b. ..................................................... c. ..................................................... d. ..................................................... e. ..................................................... f.... f. ... dst
6
Operasional a. ..................................................... b. ..................................................... c. ..................................................... 18
Vol
Biaya Jumlah Satuan biaya
No.
Kegiatan
Satuan
Vol
Biaya Jumlah Satuan biaya
d. ..................................................... e. ..................................................... f.... f. ... dst Jumlah ........................, .................... 20..... Kepala Sekolah
Mengetahui/Menyetujui Ketua Komite Sekolah/ Pimpinan Pondok/Yayasan
(…………………………………….)
(…………………………………..)
Keterangan: 1. Kolom ”Kegiatan” diisi kegatan-kegiatan kegatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan biaya bantuan pemerintah untuk peningkatan mutu SMP Berbasis Pesantren Tahun 2018, sesuai dengan jenisnya. jenisnya. 2. Kolom ”Satuan” diisi jenis satuan, seperti orang, orang/bulan, orang/bulan, jam, kali, unit, orang/jam, buah, paket, unit, rim, lembar, dan sebagainya. 3. Kolom ”Volume” diisi jumlah satuan kegiatan yang direncanakan. 4. Kolom ”Biaya Satuan” diisi biaya atau harga atau harga per satuan. 5. Kolom Kolom ”Jumlah” diisi hasil pengalian volume kali biaya satuan.
19
Format 2B JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN MUTU SMP BERBASIS PESANTREN TAHUN 2018
Waktu Pelaksanaan No
Kegiatan
Bulan I I
II
Bulan II
III IV
I
II
III IV
t s
Bulan III I
II
III IV
d ..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... ... dst ........................, .................... 20..... Kepala Sekolah
Mengetahui/Menyetujui Ketua Komite Sekolah/ Pimpinan Pondok/Yayasan
(…………………………………….)
(…………………………………..)
Keterangan 1. Jenis kegiatan disesuaikan dengan rencana masing-masing sekolah. 2. Kolom bulan (I, II, III, dst) diisi nama bulan. 3. Kegiatan Kegiatan harus selesai tanggal 31 Desember 2018.
20
Format 2C SK KETUA YAYASAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN MUTU SMP BERBASIS PESANTREN SMP (Contoh format berikut)
KOP YAYASAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ………………….. Nomor : ……………………………………. tentang PENETAPAN TIM PELAKSANA PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN MUTU SMP BERBASIS PESANTREN SMP………………………………………….. SMP………………………… ……………….. TAHUN 2018 Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemantapan penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan program pembinaan SMP Berbasis Pesantren; b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan SMP Berbasis Pesantren, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyalurkan Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren Tahun 2018; c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemanfaatan bantuan tersebut di tingkat sekolah perlu dibentuk Tim Pelaksana Pemanfaatan Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (TPPBPPM-SBP); Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; c. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (BPPM-SBP) Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018; dan d. Hasil Rapat Pembentukan Tim Pelaksana Pemanfaatan Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren ................... tanggal ………………….… Menetapkan : Pertama : Susunan Tim Pelaksana Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Pemerintah untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (TPP-BPPM-SBP) SMP ....................... Tahun 2018 sebagaimana tertuang pada Lampiran keputusan ini; Kedua : Tim sebagaimana butir pertama di atas berfungsi sebagai pelaksana teknis pemanfaatan bantuan peningkatan mutu SMP 21
Berbasis Pesantren seperti dituangkan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (BPPM-SBP) Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018; Ketiga : TPP-BPPM-SBP diangkat dengan masa tugas dari .....………….. .....………….. s.d .....………….. .....…………..;; Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada SMP ................................. selaku penerima bantuan; Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : …..................…………….... Pada tanggal : …..................…………….... Ketua Yayasan .....................…...………… .....................…...…………
ttd & stempel
……………………………………………… ........
22
Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua Yayasan ……………………… Nomor ....................................... tentang Susunan Tim Pelaksana Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (TPP-BPPM-SBP) Tahun 2018 SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN MUTU SMP BERBASIS PESANTREN TAHUN 2018 SMP ………………………………………………. No
Nama
Jabatan Di Dalam Tim
Jabatan di Luar TIM
1. ..................................... Penanggung Jawab
..........................................
2. .................. ...................
.................. .................... ....
Ketua
3. ..................................... Sekretaris merangkap sebagai anggota
.......................................... 1)
4. ..................................... Bendahara merangkap sebagai anggota
.......................................... 1)
5. .................. ...................
Perwakilan orang tua/wali siswa2)
Anggota
Ketua Yayasan .....................…...………….….......
ttd & stempel
.....................…...………….…....... Catatan 1. Dari unsur guru/TU SMP; 2. Anggota Anggota TPP-BPPM-SBP dari unsur unsu r perwakilan orangtua/wali siswa boleh lebih dari satu disesuaikan dengan kondisi sekolah.
23
Lampiran 2 Surat Keputusan Ketua Yayasan ……………………… Nomor ....................................... tentang Susunan Tim Pelaksana Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (TPP-BPPM-SBP) Tahun 2018 Fotocopy KTP No
Nama
Jabatan Di Dalam Tim
1. ..................................... Penanggung Jawab
2. ..................................... Ketua
3. ..................................... Sekretaris merangkap sebagai anggota
4. ..................................... Bendahara merangkap sebagai anggota
5. ..................................... Anggota
24
Fotocopy KTP
Format 2D
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama
: .................. ..................... .................... ..............
2. Jabatan 2. Jabatan : Kepala Sekolah yang sekaligus Ketua Tim Pelaksana Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (TPP-BPPM-SBP) Tahun 2018 3. Alamat
: ................. ..................... .................... ............... (sekolah)
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren Tahun 2018 di SMP ........................................ Kab./Kota ..............................……… ..............................……… Apabila di kemudian hari atas penggunaan Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren Tahun 2018 tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bukti-bukti terkait dengan penggunaan Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren Tahun 2018 disimpan sesuai dengan ketentuan bagi penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.
......................, .................. 2018 Kepala SMP ............…...………...
Materai Rp 6.000
………………………………...........…
25
Format 2E
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama
: .................. ..................... .................... ..............
2. Jabatan 2. Jabatan : Kepala Sekolah yang sekaligus Ketua Tim Pelaksana Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Mutu SMP Berbasis Pesantren (TPP-BPPM-SBP) Tahun 2018 3. Alamat
: ................. ..................... .................... ............... (sekolah)
penerima bantuan pemerintah untuk peningkatan mutu SMP Berbasis Pesantren Tahun 2018 menyatakan bahwa saya: 1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima; 2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran pengelu aran belanja yang telah dilaksanakan; 3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.
......................, .................. 2018 Kepala SMP ............…...………...
Materai Rp 6.000
………………………………...........…
26
Format 3
LAPORAN PEMANFAATAN DAN SISA DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN MUTU SMP BERBASIS PESANTREN TAHUN 2018 2018 SMP ......................................………. Sampai tanggal 31 Desember 2018 Fisik No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jenis Kegiatan 1
Biaya Realisasi
Satuan1 Rencana1
Vol
%
Rencana1 Realisasi
Sisa
Implementasi Kurikulum (Isi) dan Peningkatan Kompetensi Lulusan (SKL) ...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
... dst
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
Peningkatan Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
... dst
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
Penguatan Manajemen Sekolah ...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
... dst
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
Penilaian Pendidikan ...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
... dst
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
Proses Belajar Mengajar (PBM) ...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
... dst
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
Operasional ...........................
27
Fisik No
Jenis Kegiatan 1
Biaya Realisasi
Satuan1 Rencana1
Vol
%
Rencana1 Realisasi
Sisa
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
...........................
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
... dst
..........
..........
.......... .....
..........
..........
..........
.....
..........3
..........
..........
Jumlah2
........................, .................... 20..... Kepala Sekolah
Mengetahui/Menyetujui Ketua Komite Sekolah/ Pimpinan Pondok/Yayasan
(…………………………………….)
(…………………………………..)
Keterangan: 1) 2) 3)
Diisi dengan seluruh seluruh rencana kegiatan (Lampiran R.4), R.4), termasuk termasuk yang belum dilaksanakan; Baris jumlah harus diisi, agar mudah memindahkan ke format tabulasi/rekapitulasi. Diisi jumlah bantuan yang diterima.
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
.......................................................... NIP
28
