A. Subtema kesatu Kebijakan Umum Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mengelompokkan sajiannya menjadi : 1) Masalah Substansi Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, 2) Masalah Regulasi, dan Masalah Regulasi dikemukakan, bahwa dewasa ini ada 5 paket undang-undang bidang politik, 3 undang-undang telah selesai yaitu undang-undang tentang penyelenggaraan PEMILU; tentang PARPOL; dan tentang PEMILU DPR, DPD dan DPRD; sedangkan yang belum selesai adalah Undang-undang tentang PILPRES (sedang dalam pembahasan Tim Perumus DPR-RI dengan Pemerintah) dan tentang SUSDUK DPR 3)
Masalah Implementasi. Masalah Substansi dikemukakan adanya Empat Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Masing-masing secara singkat dikemukakan bahwa Masalah implementasi dikatakan dewasa ini masih terbatas pada wacana saja, mungkin masih selalu dipersoalkan dan menjadi persoalan yag belum mendapatkan kejelasan bagaimana cara seharusnya dan sebaik-baiknya
B. Subtema kedua Nasionalisme dan Nilai-nilai Pancasila serta Implementasinya , 1. Mengemukakan dua corak penting nasionalisme yakni nasionalisme cultural, atau disebut pula etnonasionalisme, dan nasionalisme politik atau “civic nationalism”. Etnonasionalisme dicirikan oleh homogenitas etnis, di mana identitas etnik dan identitas nasional tumpang tindih, atau seperti yang terjadi dengan bangsa dan negara Inggris (sekarang cenderung menjadi multikultural), Jerman, Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet. 2. Nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme etnik, tetapi nasionalisme politik atau disebut pula “civic nationalism”. Bangsa merupakan komunitas yang diikat oleh “kewarganegaraan” yang sama, tanpa memandang memandang perbedaan budaya, etnik, bahasa dan agama. Maka dapat pula dikatakan nasionalisme Indonesia mempunyai corak multietnik dan multikultural. 3. Ada sedikitnya lima faktor yang ikutserta membentuk bangsa: (1) psikologis, kesadaran untuk membentuk diri sebagai satu komunitas nasional; (2) budaya, khususnya bahasa; (3) teritorial, ada wilayah tertentu; (4) politis, yaitu “negara sebagai ekspresi politis” bangsa; (5) sejarah, narasi perkembangannya di masa lalu. 4. Pembentukan “bangsa Indonesia” dan “Negara Indonesia” merupakan proses integrasi nasional yang berlangsung sepanjang sejarah, yang mencakup: integrasi geopolitik, integrasi negara, integrasi bangsa dan integrasi ideologis. Nation-making dan nation-
building masih terus berlangsung sampai sekarang, karena Negara dan bangsa Indonesia masih terus menerus harus menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi baru dan tantangan baru. Lagipula wawasan kebangsaan atau nasionalisme yang mencakup dimensi kognitif, afektif dan konatif harus terus menerus ditafsirkan kembali, sehingga bermakna bagi seluruh warga bangsa. Terbentuknya bangsa dan negara, seperti dikatakan oleh Clifford Geerz dibutuhkan revolusi budaya dan bahkan revolusi epistemologis di samping revolusi politis. Artinya diperlukan transformasi kerangka simbolik melalui mana kita melihat dan mengalami kenyataan sosial baru: Indonesia. Diskursus nasional harus melahirkan “subjek kolektif”, “kekitaan”. Perubahan dari ne gara kolonial menjadi negara merdeka, bukan hanya merupakan peralihan kekuasaan, tetapi suatu metamorfosis subjek menjadi warganegara. 5. Wawasan Kebangsaan tidak hanya mencakup suatu “faham”, tetapi mengandung unsur kognitif, afektif dan konatif:
a.
b.
c.
Dimensi kognitif: wawasan kebangsaan dengan nilai-nilai Pancasila hendaknya menjadi visi kehidupan bangsa dan negara yang terbuka, yang memberi arah masa depan. Dimensi afektif. di mana kebangsaan dihayati sebagai nilai lintas-etnik, lintas-agama dan lintas-budaya, yang memberikan identitas diri yang bermakna bagi individu, kelompok, masyarakat dan bangsa. Dimensi konatif atau praksis: Nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila diwujudkan secara nyata dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pemerintah.
C. Subtema ketiga Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara a. Sejarah singkat dan makna Bhinneka Tunggal Ika; b. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika c. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika secara sekilas
