Wawasan Kebangsaan dan Kenegaraan RI
Pengertian Wawasan Kebangsaan adalah Wawasan Nasional bangsa Indonesia yaitu Wawasan Nusantara yang mendasari sikap dan perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan mengimplementasikan Wawasan Nusantara secara sungguh-sungguh diharapkan pencapaian tujuan nasional akan terjamin, identitas dan integritas bangsa dapat dipertahankan. Selain itu, wawasan kebangsaan Indonesia dapat berarti sebagai wawasan yang memeiliki landasan moral dan etik. Wawasan bangsa Indonesia tidak menempatkan bangsa kita diatas bangsa, tetapi menghargai harkat dan martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia. Hal ini dikarenakan wawasan kebangsaan kita mempunyai unsur kemanusiaan yang adil dan beradap yang yang mengakui adanya nilai-nilai nilai-nila i universal kemanusiaan. Sebagai bangsa yang majemuk tetapi satu dan utuh. Konsepsi Kebangsaan Indonesia Konsep kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsabangsa lain di dunia ini. Ada sementara kalangan berpendapat, bahwa konsep kebangsaan Indonesia itu asalnya dari Barat, yang lazim disebutnas i onal i s me Hal ini tidak semuanya benar, tetapi kita akui bahwa ada elemen-elemen dari Barat yang mempengaruhi maupun membentuk konsep kebangsaan yang dianut bangsa Indonesia.
Dorongan yang melahirkan kebangsaan kita bersumber dari perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan, memulihkan martabat kita sebagai manusia. Wawasan kebangsaan Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Latar Belakang Filosofis Wawasan Kebangsaan Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. Pemikiran berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara. Pemikiran berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara.
Pemikiran berdasarkan Aspek Kesejahteraan. Ajaran dasar Wawasan Kebangsaan Landasan Idiil Pancasila Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah dijadikan landasan idiil dan dasar negara sesuai Pembukaan UUD „45 Landasan Konstitusional UUD' 45 Dengan demikian UUD ‟45 seharusnya dan sewajarnya menjadi landasan konstitusional dari wawasan nusantara yang merupakan cara pandang dalam masyarakat. Sampai hari ini belum pernah ada konsensus (kata sepakat) di antara para pakar tata negara Indonesia terhadap bentuk negara yang baik diterapkan di Indonesia, dengan perdebatan bahwa persepsi tentang demokratisasi kehidupan politik di Indonesia memiliki perspektif yang berbedabeda. Semua dinamika tersebut bukan tak bersebab, melainkan “buah” dari gagalnya pemerintah dalam mengaplikasikan pesan dari konstitusi Indonesia. Dengan memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-66, harus dicermati lebih mendalam bahwa hak setiap bangsa, hak setiap individu dan masyarakat, serta hak setiap daerah untuk mendapatkan kesejahteraan kehidupan itu penting, setidaknya kehidupan yang layak yang harus diperjuangkan dan didapatkan. Indonesia memiliki banyak latar kebudayaan yang berbeda secara kontras, baik cara berpikir dan sifatnya dalam berkehidupan, memiliki ribuan pulau dan wilayah yang sangat luas. Di mana kebudayaan dari ribuan pulau dan wilayah tersebut menjadi satu negara dengan diwadahi dalam sebuah konsep kenegaraan. Konsep/bentuk negara ini merupakan pendasaran berjalannya sistem untuk menjalankan tujuantujuan dari bangsa tersebut. Bentuk negara menyatakan struktur organisasi sebagai suatu keseluruhan, yang meliputi semua unsurnya atau negara dalam wujudnya sebagai suatu organisasi. Indonesia pernah menjalankan dua konsep/bentuk negara pada saat transisi pascaberdaulat. Pertama, bentuk negara kesatuan (UUD 1945), dan kedua, bentuk negara federasi/federal (lihat: Konstitusi RIS). Negara kesatuan (eenheidsstaat/unitaris) adalah negara yang bersusun tunggal, di mana pemerintahan pusat memegang kekuasaan untuk menjalankan urusan pemerintahan dari pusat hingga daerah. Bersusun tunggal berarti dalam negara hanya ada satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu undang- undang dasar dan satu lembaga legislatif. Sedangkan negara federasi (bondstaat/federalis/persatuan/serikat) adalah adanya satu negara besar yang berfungsi sebagai negara pusat dengan satu konstitusi federal yang di dalamnya terdapat sejumlah negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusinya sendiri-sendiri. Konstitusi federal adalah mengatur batas-batas kewenangan pusat (federal), sedangkan sisanya dianggap sebagai milik daerah (negara bagian).
Telah tercantum secara jelas dan selanjutnya kita sepakati bahwa pada Pancasila sila ketiga menyebutkan “Persatuan Indonesia” (federalism) bukan “Kesatuan Indonesia” (unitarism). Hal inilah yang menjadi krusial point dari perdebatan, perbedaan pandangan, atau pertentangan tentang konsep negara yang terjadi hingga saat ini di Indonesia. Kemudian yang menarik dalam hal ini adalah ketika melihat di dalam UUD 1945, di mana pasal 37 ayat 5 dengan tegas menyatakan bahwa, “Khusus mengenai bentuk negara kesatuan tidak dapat dilakukan perubahan.” Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa segala hal yang diatur dalam UUD 1945 dapat dilakukan perubahan kecuali satu hal, yaitu mengenai bentuk negara kesatuan. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa tidak dapat dilakukan perubahan? Sama sekali tidak dapat ditemukan rasionalisasi adanya sebuah bentuk “pengultusan” konsep/bentuk negara sebagaimana yang terdapat di dalam UUD 1945 pasal 37 ayat 5 tersebut. Penulis berpendapat bahwa bentuk negara bukanlah sesuatu yang diharamkan untuk berubah atau diubah, dengan menimbang bahwa hal tersebut berdampak positif atau negatif dalam pembangunan sebuah negara. Dalam perspektif historis dan budaya, rasionalisasi yang hadir adalah tidak akan mungkin menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang homogen. Indonesia adalah negara yang berdiri atas pendasaran heterogenitas budaya. Dan hal ini merupakan fakta yang tidak bisa dinafikan oleh pemerintah. Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, wajah Indonesia adalah kerajaan-kerajaan yang memiliki kedaulatan masing-masing di setiap daerahnya. Kerajaan-kerajaan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan dapat dibuktikan hal ini di mana setiap daerah punya sejarah kepemimpinan masing-masing. Kemudian fakta yang terjadi saat ini adalah penempatan beberapa daerah, khusus dengan tetap memberikan kesempatan untuk melestarikan budaya kesultanan (keistimewaan). Hal ini menurut penulis merupakan sebuah diskriminasi nyata yang berlaku di Indonesia. Karena pada dasarnya, setiap daerah punya tradisi kesultanan/kerajaan masing-masing dan punya sejarah pemerintahan secara sendiri-sendiri. Lalu mengapa UUD 1945 mengharamkan Indonesia menjadi negara dengan bentuk federal? Bukankah sejarah dan heterogenitas budaya merupakan alasan paling nyata untuk menjadikan Indonesia sebagai negara federal? Karena dengan berbentuk federal dan setiap daerah berbentuk negara bagian ini jelas merupakan konsep yang paling demokratis, karena memberikan kesempatan untuk setiap daerah mengatur daerahnya masing-masing secara penuh dan independen. Dan dengan federal, maka setiap daerah posisinya akan sederajat. Tidak ada satu daerah yang lebih tinggi dari daerah lain, dan juga tentu saja ini akan semakin memperkecil bahkan menghilangkan intervensi pusat ke daerah. Otonomi daerah yang digagas sebagai sebuah upaya desentralisasi pascareformasi bukan merupakan langkah ke arah federalisasi. Terdapat perbedaan yang sangat substansi antara bentuk negara federal dengan sistem otonomi daerah. Dalam negara federal arah kewenangan dari bawah ke atas (bottom up). Negara-negara bagian adalah pihak yang terlebih dahulu menentukan apa yang akan mereka lakukan dan apa yang tidak bisa mereka lakukan, itulah yang diserahkan ke pemerintah federal. Artinya, kewenangan pemerintah federal adalah kewenangan residu dari
kewenangan pemerintah negara bagian. Ini berarti pemerintah negara federal pada dasarnya hanya berposisi sebagai organ yang berfungsi untuk merealisasikan kebutuhan negara-negara bagian, tidak lebih dari itu. Sedangkan dalam sistem otonomi daerah, kewenangan daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh negara. Arah pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam otonomi daerah merupakan kebalikan dari arah pembagian kewenangan yang ada dalam negara federal. Maka dalam sistem otonomi daerah, pusat pada hakikatnya merupakan organ yang dibentuk untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan pusat. Dalam pelaksanaan realisasi inilah terdapat otonomi. Jadi otonomi yang ada pada daerah tidak dapat ditafsirkan sebagai kedaulatan daerah untuk menentukan apa yang menjadi kewenangannya. Akan tetapi, otonomi yang dimaksud adalah otonomi dalam pengertian kebebasan untuk menerjemahkan kepentingan pusat. Konsep negara federal untuk Indonesia sangat penting dipelajari dan diperdebatkan secara publik, guna untuk mempertimbangkan kembali konsep atau bentuk negara yang mana yang kemudian layak untuk digunakan di Indonesia. Federalisme barangkali merupakan pilihan terbaik, dan patut dipertimbangkan untuk kita coba kembali dalam menerapkan sistem tersebut. Dalam momentum kemerdekaan Indonesia, sudah sepatutnya kita mengoreksi kembali kekurangan-kekurangan sistem yang diciptakan bersama selama beberapa fase ke belakang. Tentunya berdasarkan pengalaman, konsep dan sejarah yang telah dibuka kembali saat ini.
