PENGARUH RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI KOTA MAKASSAR
PROPOSAL PENELITIAN
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Rangka Penelitian untuk Penyusunan Skripsi pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Program Studi Pendidikan Akuntansi
Oleh AKHIRUDDIN. S 056224027
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
1
2
2010 PROPOSAL PENELITIAN JUDUL : PENGAR PENGARUH UH RESTITU RESTITUSI SI PAJAK PAJAK PERTAM PERTAMBAH BAHAN AN NILAI NILAI A. JUDUL WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTA PERTAMB MBAH AHAN AN NILA NILAII PADA PADA KANT KANTOR OR PELA PELAYA YANAN NAN PAJAK MADYA DI KOTA MAKASSAR
B. I. PENDAHULUAN
a.
Latar Be Belakang
Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang sedang melaksanakan pemba pembangun ngunan. an. Pemban Pembanguna gunann Nasiona Nasionall yang yang sedang sedang dilaksa dilaksanak nakan an oleh oleh bangsa bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami hambatan. Hal ini disebabkan Karena adan adanya ya kris krisis is ekon ekonom omii yang yang me mela land ndaa Nega Negara ra Indo Indone nesi siaa ini ini me meng ngak akib ibat atka kann tergan terganggun ggunya ya sumbersumber-sum sumber ber peneri penerimaa maann Negara, Negara, dimana dimana sumber sumber peneri penerimaa maann tersebut ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sumbersumber penerimaan Negara tersebut terutama ditujukan untuk membiayai proyek proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga penerimaan Negara menjadi sang sangat at pent pentin ingg dala dalam m pemu pemuli liha hann ekon ekonom omii dan dan pemb pembia iaya yaan an Nega Negara ra untu untuk k mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara antara lain melalui sektor perpajakan. Pajak dapat menciptakan kemandirian bangsa Indonesia tanpa haru haruss terl terlal aluu bany banyak ak me meng ngga gant ntun ungk gkan an hara harapa pann deng dengan an Nega Negara ra lain lain untu untuk k mendapatkan pinjaman atau bantuan luar negeri. Pajak merupakan salah satu sumber
3
penerimaan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indon Indonesi esiaa karen karenaa pene peneri rima maan an pajak pajak me meni ningk ngkat at seiri seiring ng denga dengann me meni ning ngka katn tnya ya perkonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam dalam menyum menyumban bangg penerim penerimaan aan Negara Negara dalam dalam rangka rangka kemand kemandiri irian an membia membiayai yai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Paja Pajakk Pert Pertam amba baha hann Nila Nilaii (PPN (PPN)) adal adalah ah paja pajakk yang yang dike dikena naka kann atas atas perta pertamba mbahan han nilai nilai suatu suatu barang barang atau atau jasa jasa yang yang dihasi dihasilka lkann atau atau diserah diserahkan kan oleh oleh pengus pengusaha aha kena pajak, pajak, baik baik pengusah pengusahaa yang yang mengha menghasil silkan kan barang, barang, mengim mengimpor por barang, melakukan usaha perdagangan, atau pengusaha yang melakukan usaha di bid bidan angg jasa. jasa. Pemeri Pemerint ntah ah tela telahh me menge ngelu luark arkan an seran serangk gkai aian an kebij kebijaks aksana anaan an dan dan peraturan, peraturan, khususnya khususnya dibidang dibidang perpajakan perpajakan yaitu yaitu dengan dikeluarkannya dikeluarkannya UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 yang secara resmi telah dilaksanakan mulai 1 April 1984 yang kemudian diubah menjadi Undana-Undang nomor 11 Tahun 1994 yang pelaksanaannya mulai pada awal tahun 1995 dan kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Adapun kewajiban wajib pajak atau pen pengus gusah ahaa kena kena pajak pajak adal adalah ah me mela lapo porka rkann usah usaha, a, me memu mungu ngut, t, me meny nyet etor or,, dan dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak pembelian atas barang mewah yang teruta terutang ng sesuai sesuai dengan dengan ketent ketentuan uan peratur peraturan an perunda perundang-u ng-undan ndangan gan yang yang berlaku. berlaku. Dengan kewajiban tersebut diharapkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan dapat bertambah.
4
Kant Kantor or Pela Pelaya yana nann Paja Pajakk Mady Madyaa Maka Makass ssar ar me merup rupak akan an salah salah satu satu kant kantor or pelayanan pajak di kota Makassar yang telah menggunakan sistem administrasi yang modern, dimana para Wajib Pajak dapat mengakses informasi-informasi seputar perpaj perpajakan akan melalui melalui pajak pajak online online,, salah salah satuny satunyaa adalah adalah Pajak Pajak Pertamb Pertambahan ahan Nilai Nilai (PPN) yang dikenakan atas usahanya. Hal-hal yang biasanya berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah PPN kurang bayar, PPN lebih bayar, nihil. Tetapi yang biasa mempengaruhi tingkat penerimaan pajak terutama pada KPP Madya Makassar adalah PPN yang lebih bayar. Untuk itu adanya penanganan dan tindak lanjut terhadap PPN yang lebih bayar, karena hal ini akan berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Restitusi Pajak Pertambhan Nilai pada KPP Madya Makassar bulan Januari sampai Desember tahun 2007. Tabel 1 : Data Penerimaan dan Restitusi KPP Madya di Kota Makassar bulan Januari -Desember 2008 Bulan
Penerimaan PPN
Restitusi
Janu anuari ari Rp 16,95 6,950, 0,57 575, 5,8895 Rp Febr Februa uari ri Rp 17,0 17,033 33,7 ,714 14,7 ,720 20 Rp Mare aret Rp 18,03 8,037, 7,11 110, 0,4489 Rp April Rp 19,52 ,523,92 ,928,32 ,324 Rp Mei Rp 30,10 ,106,84 ,846,72 ,726 Rp Juni Rp 41,491,352,702 Rp Juli Rp 38,053,835,894 Rp Agus Agustu tuss Rp 43,1 43,118 18,3 ,303 03,5 ,541 41 Rp Sept Septem embe berr Rp 54,54 54,544,7 4,750 50,3 ,309 09 Rp Okto Oktobe berr Rp 54,65 4,654, 4,21 214, 4,4486 R N Nov ovem embe berr Rp 49,5 49,594 94,9 ,976 76,9 ,958 58 Dese Desemb mber er Rp 103,1 103,192 92,01 ,018,8 8,889 89 Rp Total otal
Rp 486,3 86,301 01,6 ,628 28,9 ,933 33
283, 283,38 389, 9,66 6666 350, 350,29 294, 4,27 2744 836, 836,10 106, 6,41 4122 4,249,270,565 7,423,563,339 2,141,142,803 1,099,618,227 828,4 828,424 24,9 ,962 62 243, 243,93 938, 8,86 8688 Rp 3,627 3,627,5 ,561 61,9 ,906 06
Rp 21,0 21,083 83,3 ,311 11,0 ,022 22
Sumber : KPP Madya di Kota Makassar
Persentase Restitusi
Jumlah Penerimaan Netto
1.67 1.67% % 2.06 2.06% % 4.64 4.64% % 21.76% 24.66% 5.16 5.16% % 2.89% 1.92 1.92% % 0.45 0.45% % 0%
Rp 16,6 16,667 67,1 ,186 86,2 ,229 29 Rp 16,6 16,683 83,4 ,420 20,4 ,446 46 Rp 17,2 17,201 01,0 ,004 04,0 ,077 77 Rp 15,274,657,759 Rp 22,683,283,387 Rp 39,3 39,350 50,2 ,209 09,8 ,899 99 Rp 36,954,217,667 Rp 42,2 42,289 89,8 ,878 78,5 ,579 79 Rp 54,3 54,300 00,8 ,811 11,4 ,441 41 Rp 54,6 54,654 54,2 ,214 14,4 ,486 86 0% Rp 49,5 49,594 94,9 ,976 76,9 ,958 58 3.52 3.52% % Rp 99,5 99,564 64,4 ,456 56,9 ,983 83
4.34 4.34% %
Rp
465 465,2 ,218 18,3 ,317 17,9 ,911 11
5
Dari Dari tabe tabell diat diatas as dapa dapatt disi disimp mpul ulka kann bahw bahwaa pene peneri rima maan an nett nettoo Paja Pajak k Pertambahan Nilai pada KPP Madya Makassar Makassar mengalami penurunan karena adanya restitu restitusi si Pajak Pajak Pertamb Pertambaha ahann Nilai. Nilai. Untuk Untuk itu penulis penulis tertar tertarik ik untuk untuk melakuk melakukan an penelitian dengan judul: “Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar”. b.
Rumusa usan Ma Masala salah h
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah: “Bagaiman pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar?” c.
Tujuan Penelitian
Berd Berdasa asarka rkann rumu rumusan san ma masal salah ah yang yang tela telahh dike dikemu muka kaka kann ma maka ka tuju tujuan an penelitian penelitian ini adalah “untuk mengetahui mengetahui pengaruh restitusi restitusi Pajak Pertambahan Pertambahan Nilai Wajib Wajib Pajak Pajak Badan Badan terhad terhadap ap Penerim Penerimaan aan Pajak Pajak pertamb pertambaha ahann nilai nilai pada Kantor Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar”. d.
Manf Manfaa aatt Has Hasil il Pene Peneli liti tian an
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada para aparat pajak dalam tindak lanjut terhadap restitusi PPN pada WP badan.
6
2. Penuli Penuliss dapat menam menambah bah pengal pengalama amann dan memperda memperdalam lam penget pengetahua ahuann mengenai mengenai topik yang diteliti. 3. Seba Sebaga gaii baca bacaan an,, baha bahann refe refere rens nsii dan dan acua acuann bagi bagi piha pihakk yang yang ini ini me memb mbah ahas as masalah restitusi PPN dimasa yang akan datang. e.
Sist Sistem emat atik ika a Pen Penul ulis isan an
Untu Untukk lebi lebihh me memp mperm ermuda udahh dala dalam m peny penyusu usuna nann skrip skripsi si nanti nantiny nyaa ma maka ka sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut: A. JUDUL B.
I. PENDAHULUAN A. Latar Latar Belakang Belakang B. Rumusan Rumusan Masal Masalah ah C. Tujuan Tujuan Peneliti Penelitian an D. Manfaat Manfaat Hasil Penelit Penelitian ian E. Sistema Sistemati tika ka Penulis Penulisan an II. TINJAUAN TINJAUAN PUSTAKA PUSTAKA DAN KERANGKA KERANGKA PEMIKIRAN PEMIKIRAN A. Tinjauan Tinjauan Pustaka Pustaka B. Kerangka Kerangka Pemiki Pemikiran ran C. Hipo Hipote tesi siss III. III. METO METODE DE PENE PENELI LITIA TIAN N A. Variabel Variabel dan Desain Peneliti Penelitian an B. Definisi Definisi Operasional Operasional dan Pengukuran Pengukuran Variabel C. Populas Populasii dan Sampel Sampel
7
D. Teknik Pengumpulan Pengumpulan Data Data E. Rancang Rancangan an Analisi Analisiss Data C. JADW JADWAL AL PENE PENELI LITIA TIAN N D. DAFT DAFTAR AR PUSTA PUSTAKA KA II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KERANGKA PIKIR a.
Tinjau jauan Pusta staka
1.
Resti Restitus tusii Paja Pajak k Per Pertam tamba bahan han Nilai Nilai a) Restit stitu usi
Menurut Menurut Rusdji Rusdji (2006:1 (2006:187) 87) mendef mendefini inisik sikan an “resti “restitusi tusi adalah adalah kelebi kelebihan han pemba pembayar yaran an pajak pajak yang yang dapat dapat dimint dimintakan akan kembal kembalii oleh oleh wajib wajib pajak pajak atau atau dapat dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”. Penyebab terjadinya lebih bayar pada Pajak Pertambahan Nilai disebabkan karena : 1. Jumlah Jumlah kredit kredit pajak pajak lebih lebih besar besar dari jumlah jumlah pajak pajak yang terut terutang ang,, atau kelebi kelebihan han pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam suatu masa pajak tertentu. 2. Telah Telah dilakuk dilakukan an pembaya pembayaran ran pajak pajak yang yang seharusn seharusnya ya tidak tidak terut terutang ang..
b) Pajak Pajak Pert Pertamba ambahan han Nilai Nilai (PPN) (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap perta pertamba mbahan han nilai nilai dari barang barang atau atau jasa jasa dalam dalam peredar peredaranny annyaa dari produsen dari produsen ke konsumen. konsumen. Dalam bahasa Dalam bahasa Inggris, Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST).
PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak
tersebu tersebutt diseto disetorr oleh oleh pihak pihak lain lain (pedagan (pedagang) g) yang yang bukan bukan penangg penanggung ung pajak pajak atau atau
8
dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Adapun definisi PPN menurut UU nomor 8 tahun 1983, “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur per perus usah ahaa aann dal dalam meny enyiapka apkan, n, mengh enghas asiilkan, kan, me meny nyal alur urka kan, n, dan dan memp me mper erdag dagan angka gkann baran barangg atau atau pemb pember eria iann pela pelaya yana nann jasa jasa kepad kepadaa para para konsumen”. Mekanisme Mekanisme pemungutan, pemungutan, penyetoran penyetoran,, dan pelaporan pelaporan PPN ada pada pihak pihak pedaga pedagang ng atau atau produsen produsen sehingg sehinggaa mun muncul cul istil istilah ah Pengusa Pengusaha ha Kena Pajak Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000 18/2000.. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Restitusi PPN adalah kele kelebi biha hann pemb pembay ayar aran an Paja Pajakk Perta Pertamb mbaha ahann Nila Nilaii yang yang diseb disebab abaka akann oleh oleh pajak pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
9
c) Perh Perhit itun unga gan n
dan dan
tata tata
cara cara
peng pengem emba bali lian an
Rest Restit itus usii
Paja Pajak k
Pertambahan Nilai
Perhitungan Pajak Pajak Pertamb Pertambaha ahann Nilai Nilai menurut menurut Rusdji Rusdji (2006:1 (2006:190) 90) adalah adalah sebagai berikut: Restitusi PPN = Pajak Masukan – Pajak Keluaran
Proses penyelesaian penyelesaian restitusi PPN menurut Rusdji (2006:188) adalah sebagai berikut : 1) Perm Permoh ohon onan an Rest Restit itus usii Permohonan Permohonan pengembalia pengembaliann kelebihan kelebihan pembayaran pembayaran PPN yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan sebagai berikut : a) Surat Surat Pemberit Pemberitahu ahuan an Masa Pajak Pajak Nilai Nilai yang yang mencantu mencantumka mkann tanda permoho permohonan nan pen pengem gembal balia iann keleb kelebih ihan an pemba pembaya yara rann paja pajakk denga dengann cara cara me mengi ngisi si kolom kolom “Dikembalikan (Restitusi)”, atau b) Surat Surat permohon permohonan an tersendir tersendiri, i, apabila apabila kolom “Dikemb “Dikembali alikan kan (Restitus (Restitusi)” i)” dalam dalam Surat Surat Pember Pemberita itahuan huan Masa Masa Pajak Pajak Pertamb Pertambaha ahann Nilai Nilai tidak tidak diisi diisi atau atau tidak tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Permohonan Permohonan pengembalian pengembalian disampaikan disampaikan kepada kepala Kantor Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dan satu permohonan untuk masa pajak. 2) Kelengk Kelengkapa apann Dokumen Dokumen Saat diterimanya permohonan secara lengkap adalah saat dimana permohonan pengem pengembali balian an telah telah dileng dilengkapi kapi dengan dengan seluruh seluruh dokume dokumen-do n-dokum kumen en yang yang harus harus
10
disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak. Dokumen-dokumen dapat disampaikan seca secara ra lengk engkap ap bers bersam amaa aann deng dengan an peny penyam ampa paia iann atau atau disu disusu sullkan kan sete setellah disampaikannya permohonan Pengembalian. Kelengkapan dokumen paling lambat satu bulan sejak diterimanya permohonan. 3) Penelitian Penelitian atau Pemeriksaan Pemeriksaan Dokumen Dokumen Restitusi. Restitusi. Proses penyelesaian restitusi dapat dilakukan dengan cara : a) Pem Pemeri eriksaa ksaann Proses penyelesaian restitusi selain dari pengusaha Kena Pajak, pajak tertentu dilakukan dilakukan dengan melalui pemeriksaan. pemeriksaan. Untuk kepentingan kepentingan Pemeriksaan, Pemeriksaan, pemeriksa dapat dapat menjam menjamin in buku-buk buku-buku, u, catata catatan-ca n-catat tatan, an, atau atau dokume dokumen-do n-dokum kumen en lain lain yang yang berkenaan dengan permohonan pengembalian. Apabila jangka waktu telah lewat dan Direk Direktu turr Jende Jenderal ral Paja Pajakk tidak tidak me mener nerbi bitk tkan an Surat Surat Ketet Ketetapa apann paja pajakk atau atau sura suratt keputusan, maka permohonan pengembalian yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lambat 1 bulan stelah jangka waktu berakhir. b) b) Pene Penellitia itiann Proses penyelesaian restitusi pada Pengusaha Kena Pajak tertentu dilakukan dengan melalui penelitian. Apabila sampai dengan jangka waktu berakhir, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka permohonan pengembalian tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima.
11
d) Waji Wajib b Paj Pajak ak Bada Badan n
Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, perpaj akan, termasuk pemungut pajak atau pemot pemotong ong pajak tertentu. tertentu. Diman Dimana, a, setia setiapp perusahaan perusah aan yang melak melakukan ukan suatu usaha mempro memprodukasi dukasi barang, mengimpor barang, mengek men gekspor spor bar barang, ang, mel melakuk akukan an usa usaha ha perd perdaga agangan ngan,, mem memanf anfaat aatkan kan bara barang ng ti tidak dak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean wajib menyetorkan pajak atas usahanya. 2. Penerimaan Pajak Pertambahan nilai
a) Defi Defini nisi si Paj Pajak ak
Paja Pajakk me meru rupa paka kann wuju wujudd pera perann sert sertaa ma masy syar arak akat at dala dalam m me memb mbia iaya yaii pembangunan dan pengadaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan umum. Untuk lebih memperjelas pengertian pajak, berikut dikemukakan pengertian menurut beberapa ahli antara lain: Menurut Mardiasmo (2009:1) bahwa: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Boediono (2001:9) bahwa: Pajak adalah iuran rakyat kepada negara, berdasarkan Undang–Undang, yang dapat dapat dipaksa dipaksakan kan,, dengan dengan imbala imbalann yang yang diberi diberikan kan secara secara tidak tidak langsun langsungg (umum) oleh Pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi.
12
Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkanUndang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung guna membiayai kepentingan umum. b) Jenis– Jenis–Jen Jenis is Pajak Pajak
Menurut Mansur dan Wardoyo dalam Budianto (2008:7), secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dengan klasifikasi sebagai berikut : 1) Paja Pajakk men menur urut ut sifa sifatn tnya ya a) Pajak Langsung Langsung adalah pajak yang pembebanan pembebanannya nya tidak dapat dilimpahk dilimpahkan an kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) b) Pajak Tidak Tidak Langsung adalah pajak yang yang pembebanannya pembebanannya dapat dilimpahkan dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2) Paja Pajakk menur menurut ut sasa sasaran ran ata atauu Objekn Objeknya ya Pembagian pajak menurut sasaran atau objektifnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip :
13
a) Paja Pajakk Subj Subjek ekti tiff adal adalah ah paja pajakk yang yang berp berpan angk gkal al atau atau berd berdas asar arka kann pada pada subj subjek ekny nyaa yang yang sela selanj njut utny nyaa dica dicari ri syar syarat at subj subjek ekti tifn fnya ya,, dala dalam m arti arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). b) Pajak objektif objektif adalah adalah pajak yang berpangkal berpangkal atau berdasarkan berdasarkan pada objeknya, tanpa anpa me memp mper erha hattikan kan kead keadaa aaan an diri diri waj wajib paj pajak. ak. Cont Contoh oh : Paj Pajak Pert Pertam amba baha hann Nila Nilaii (PPN (PPN)) dan dan Paja Pajakk Penj Penjua uala lann atas atas Bara Barang ng Mewa Mewahh (PPnBM). 3) Paja Pajakk menu menuru rutt pemun pemungu gutn tnya ya a)
Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
b) b) Pajak Pajak Daer Daerah ah adala adalahh pajak pajak yang yang dipu dipung ngut ut oleh oleh peme pemeri rint ntah ah pusat pusat yang yang digunakan untuk membiyai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame, Pajak Jasa Perolehan, dan Pajak Hiburan.
c) Tata-Tat Tata-Tata a Cara, Cara, Asaz, dan dan Sistem Sistem Pemungu Pemungutan tan Pajak Pajak 1) Tata-Tata Cara Pemungutan Pajak
Tata-tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu :
a) Stelsel Nyata (riel (riel stelsel)
14
Pengena Pengenaan an pajak pajak didasar didasarkan kan pada pada objek objek (pengha (penghasil silan an yang yang nyata) nyata),, sehingga sehingga ppem emun ungut gutan anny nyaa baru baru dapat dapat dila dilakuk kukan an pada pada akhir akhir tahu tahunn paja pajak, k, yakni yakni sete setela lahh pengha penghasil silan an sesungg sesungguhny uhnyaa diketa diketahui hui.. Stelse Stelsell nyata nyata mempuny mempunyai ai kelebi kelebihan han dan kekuran kekurangan. gan. Kelebi Kelebihan han stelse stelsell ini adalah adalah pajak pajak yang yang dikena dikenakan kan lebih lebih realis realisit itis, is, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). b) Stelsel Anggapan ( fictieve stelsel )
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh UndangUnda Undang ng.. Misa Misaln lnya ya,, peng pengha hasi sila lann suat suatuu tahu tahunn dian diangg ggap ap sama sama deng dengan an tahu tahunn sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelema kelemahann hannya ya adalah adalah pajak pajak yang yang dibaya dibayarr tidak tidak berdasar berdasarkan kan pada keadaan keadaan yang yang sesungguhnya. c)
Stel telsel sel Ca Campu purran
Stelsel Stelsel ini merupakan merupakan kombinasi antara stelsel stelsel nyata nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 2) Asas Pemungutan Pajak
15
a) Asas Asas Domi Domisi sili li (as (asas as tem tempat pat tin tingg ggal al)) Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. b) Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. c) Asas sas Kebangs ngsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu bangsa. 3) Sistem Pemungutan Pajak
a) Official Assessment System
merupakan merupakan sistem pemungutan pemungutan pajak yang memberi memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Self Assessm Assessment ent System System b) Self
merupak merupakan an sistem sistem pemung pemunguta utann pajak pajak yang yang member member
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yan terutang. c)
With With Holdin Holding g System System
meru me rupak pakan an sist sistem em pemu pemung ngut utan an pajak pajak yang yang me memb mber er
wewe wewena nang ng kepa kepada da piha pihakk keti ketiga ga (buk (bukan an fiskus skus dan dan waj wajib paj pajak yang ang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
d) Subjek dan Objek PPN
16
1) Sub ubjjek PPN
Subjek PPN dibagi atas 2 kelompok, yaitu: a) Peng Pengus usah ahaa Ken Kenaa Paj Pajak ak Menurut Pasal 1 UU PPN disebutkan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memamfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memamfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Menurut Pasal 1 angka 15 UU PPN disebutkan bahwa pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan paj pajak ak berda berdasar sarkan kan Unda Undangng-un undan dangg ini, ini, tida tidakk term termasu asukk peng pengusa usaha ha keci kecill yang yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan segabai Pengusaha Kena Pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 571/KMK.03/2003, berlaku 1 januari 2004, diatur sebagai berikut: 1) Pengu Pengusah sahaa Keci Kecill adala adalahh pengu pengusah sahaa yang yang selama selama satu tahun tahun buku buku me mela laku kuka kann penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00. 2) Peng Pengus usah ahaa Keci Kecill waji wajibb me mela lapo pork rkan an usah usahan anya ya untu untukk diku dikuku kuhk hkan an seba sebaga gaii Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah jumlah penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak melebihi batas Rp. 600.000.000,00 lambat pada akhir bulan berikutnya.
17
b) b) Buka Bukann Peng Pengus usah ahaa Kena Kena Paj Pajak ak Bukan Pengusaha Kena Pajak yakni bukan imporir, buka pengusaha kena pajak melakukan perjalanan ke luar negeri, ketika pulang melewati pos pemerikasaan DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) ditahan karena dianggap membawa barang melebi melebihi hi batas-b batas-bata atass yang yang diizin diizinkan kan,, paspor paspor dan KTP ditaha ditahann dan selanj selanjutn utnya ya membayar Pajak Pertambahan Nilai terutang, bea masuk terutang, dan bea-bea lain terutang. Apabila tidak ada uang, maka Bukan Pengusaha Kena Pajak tersebut akan ditahan dan apabila tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sementara 9 digit angka 0. 3 digit Kode Kantor Pelayanan Pajak dan 3 digit angka 0. SSP (Surat Setoran Pajak) ini merupakan data masukan yang akan membuat Bukan Pengusaha Kena Pajak akan dipanggil oleh Kantor Kantor Pelaya Pelayanan nan Pajak Pajak untuk untuk diberi diberi Nomor Nomor Pokok Pokok Wajib Wajib Pajak Pajak dalam dalam rangka rangka ekstensifikasi wajib pajak. Hal-hal ini yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai walaupun bukan pengusaha kena pajak, yaitu bila bukan Pengusaha Kena Pajak memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud/ Jasa Kena Pajak dari luar Daerah pabean di dalam daerah dan melakukan kegiatan membangun sendiri. 2) Objek PP PPN
Barang atau jasa sebagai objek dari Pajak Pertambahan Nilai dapat dibedakan menjadi dua yaitu : a) Bara Barang ng Ke Kena na Paja Pajak k
18
Bara Barang ng kena kena paja pajakk adal adalah ah bara barang ng berw berwuj ujud ud yang yang me menu nuru rurt rt sifa sifatt dan dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau baran tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN (pasal 1 angka 2 dan 3 UU PPN). Barang berwujud berwujud adalah aktiva tetap, seperti kendaraan, mesin, dan juga berupa persediaan bahan baku maupun barang jadi, sedangkan barang kena pajak tidak berwujud diantaranya seperti lisensi, merk dagang, Hak Paten, Hak Cipta, dan berbagai hak-hak lainnya. Barang yang akan dikenakan Objek Pajak Pertambahan Nilai atau yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) Barang Barang berwuj berwujud ud yang yang diserahk diserahkan an merupa merupakan kan barang barang kena kena pajak. pajak. 2) Barang Barang tidak tidak berwuj berwujud ud yang yang diserahka diserahkann merupakan merupakan barang barang kena kena pajak. pajak. 3) Penyera Penyerahan han dila dilaksan ksanaka akann di dala dalam m daerah daerah pabe pabean. an. 4) Penyerahan Penyerahan dilakukan dilakukan dalam rangka kegiatan kegiatan usaha atau pekerjaannya pekerjaannya..
b) Jasa Kena Paj Paja ak
Jasa Jasa kena kena pajak pajak adal adalah ah setia setiapp kegi kegiat atan an pelan pelanya yana nann berda berdasar sarkan kan suatu suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk meng me ngha hasi silk lkan an baran barangg karen karenaa pesan pesanan an atau atau perm permin inta taan an deng dengan an bahan bahan dan dan atas atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.
e) Fungsi Fungsi Paja Pajak k Pertam Pertamba bahan han Nila Nilaii
19
1) Pene Peneri rima maan an Neg Negar araa Sala Salahh satu satu fung fungsi si pemu pemung ngut utan an paja pajakk yamh yamh um umum um adal adalah ah untu untuk k membiayai pengeluaran pemerintah. Fungsi itu disebut juga sebagai fungsi Budgeter. Begitu Begitupul pulaa Pajak Pajak Pertamb Pertambaha ahann Nilai, Nilai, sebagai sebagai pajak pajak Negara, Negara, penghas penghasila ilann yang yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan Negara, sebag sebagai aima mana na terca tercant ntum um dala dalam m APBN APBN.. Seja Sejakk dite diterap rapka kann UU PPN PPN tela telahh cukup cukup berperan sebagai sumber penerimaan utama yang semakin meningkat baik jumlah maupun jumlah relatifnya apabila dibandingkan dengan penerimaan Negara lainnya. 2) Peme Pemera rata taan an beb beban an paja pajak k Pajak Pertambahan Nilai sebagai tambahan atau koreksi untuk Pajak Penghasilan (PPh), karena PPh mengadakan pengecualian subjek pajak, ada subjek pajak yang dibebaskan dari PPh, secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian, beban pajak akan terbebani pada setiap orang, tanpa pengecualian. PPN dalam hal ini berperan sebagai alat untuk meratakan beban pajak. 3) Meng Mengat atur ur pola pola kons konsum umsi si PPN sering juga disebut sebagai pajak atas konsumsi. Yang menjadi pemikul beban pajak ini adalah konsumen. Oleh karena itu PPN dapat juga dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang tert terten entu tu dan dan tida tidakk me menge ngena naka kann paja pajakk atas atas baran barangg lain lainny nyaa sesua sesuaii denga dengann yang yang diin diingi gink nkan an.. Denga Dengann demi demiki kian an pola pola kons konsum umsi si ma masy syar arak akat at diha diharap rapka kann dapa dapatt dipengaruhi dan diarahkan.
20
4) Mend Mendor oron ongg Eksp Ekspor or Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing barang ekspor dipasaran luar negeri, tariff atas penyerahan ekspor ditetapka sebesar 0 %. 5) Memb Membant antuu pengu pengusah sahaa keci kecill Dengan pengecualian pengusaha kecil dari kewajiban memungut PPN, diharakan akan lebih membantu pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya. f) Faktur ktur Paja ajak
Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan penyerahan jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak terbagi atas 3 macam yaitu: 1) Fakt Faktur ur Paja Pajakk Stan Standa dar r Fakt Faktur ur Paja Pajakk Stan Standa darr adal adalah ah fakt faktur ur penj penjua uala lann me memu muat at kete ketera rang ngan an dan dan pengisiannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Faktur Pajak Standar pada umumnya dibuat pada saat penyerahan kepada pembeli yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena pembeli yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut berkepentingan untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut, sedangkan hanya Faktur Pajak Standard dan dokumen tertentu yang dapat dipergunakan sebagai pengkreditan Pajak Masukan.
2) Fakt Faktur ur Paja Pajakk Sed Seder erha hana na
21
Menurut UU PPN pasal 13 ayat 7 Faktur Pajak Sederhana merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. 3) Fakt Faktur ur Paja Pajakk Gabu Gabung ngan an Menurut UU PPN pasal 13 ayat 2 Faktur Pajak Gabungan yang dibuat meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama suatu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama. g) Tarif Tarif dan Perhitu Perhitungan ngan Pajak Pajak Pertam Pertambaha bahan n Nilai Nilai 1) Tari Tariff Paja Pajak k Per Perta tamb mbaha ahan n Nil Nilai ai
Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak dikaitkan dengan tarif tertentu. Besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat dibedakan menjadi empat yaitu : a) Tarif Umum Tarif umum merupakan tarif yang dikenakan terhadap transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang secara umum besarnya adalah 10%. b) Tarif Ek Ekspor Tarif ekspor merupakan tarif yang dikenakan terhadap transaksi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak pada ekspor yang besarnya adalah 0%, bukan
22
sama dengan dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga pajak masukannya dapat dikreditkan. c) Tari Tariff Mini Minima mall dan dan Maks Maksim imal al Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah minimal 5% dan maksimal sebesar 15%, tergabtung kebutuhan dana dari pemerintah. d) Tarif Efektif Tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada berbagai Barang Kena Pajak tertentu, seperti : Industri Rokok. 2) Perh Perhitu itunga ngan n Pajak Pajak Per Pertam tamba bahan han Nila Nilaii
Perh Perhit itun unga gann
Paja Pajakk
Pert Pertam amba baha hann
Nila Nilaii
menu me nunj njuk ukka kann
juml jumlah ah Paja Pajak k
Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau lebih dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Pajak Petambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak tersebut dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, ataupun nilai lain-lain. Menurut UU PPN pasal 9 ayat 1, menjelaskan tentang cara Penghitungan Pajak Pertamb Pertambaha ahann Nilai Nilai yang yang teruta terutang ng adalah adalah dengan dengan mengal mengalika ikann jumlah jumlah harga harga jual, jual, pengga pengganti ntian, an, nilai nilai impor, impor, nilai nilai ekspor, ekspor, atau atau nilai nilai lain lain yang yang diteta ditetapkan pkan dengan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1. Pajak terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
23
a) Perhitungan Perhitungan Pajak Pertambahan Pertambahan Nilai Terutang Terutang terhadap terhadap Dasar Pengenaan Pengenaan Pajak. Pajak. Paja Pajakk Pert Pertam amba baha hann Nila Nilaii dihi dihitu tung ng denga dengann me menga ngali likan kan anta antara ra tari tariff Pajak Pajak Pertambahan Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu yaitu harga jual, penyerahan, penyerahan, dan yang lainnya dengan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. b) b) Perhi Perhitu tung ngan an Paja Pajakk Pert Pertam ambah bahan an Nila Nilaii Terut Terutang ang atas atas Dasar Dasar Penge Pengena naan an Pajak Pajak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pada dasarnya besarnya Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan mengalikan antara Tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak. Namun apabila besarnya harga jual, penyerahan, dan yang lainnya sudah termasuk Pajak Pertamb Pertambaha ahann Nilai, Nilai, maka maka besarny besarnyaa Pajak Pajak Pertamb Pertambaha ahann Nilai Nilai dapat dapat dihit dihitung ung secara langsung tanpa mencari Dasar Pengenaan Pajak terlebih dahulu, dengan rumusan sebagai berikut : PPN Terutang = ((Tarif PPN / (100 + Tarif PPN)) * Harga Termasuk PPN.
3.
Pene Peneli liti tian an Ter Terda dahu hulu lu
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini adalah : a. Nur Nur Rahm Rahmia iaty ty Ning Ningru rum m (200 (2005) 5) yang yang me mene neli liti ti tent tentan angg “Tin “Tinja jaua uann Atas Atas Pene Peneri rima maan an Paja Pajakk Pert Pertam amba baha hann Nila Nilaii di Kant Kantor or Pela Pelaya yana nann Paja Pajakk Band Bandun ungg Tagallega”. Adapaun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana target dan realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal-hal apa saja yang tidak tercapainya tercapainya target dan realisasi realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega. Sampel
24
dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak Bandung Bandung.. Metode Metode peneli penelitia tiann yang yang diguna digunakan kan dalam dalam penelit penelitian ian ini yaitu yaitu dengan dengan metode pengumpulan sumber data. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tern ternya yata ta juml jumlah ah pene peneri rima maan an paja pajakk dipe dipeng ngar aruh uhii oleh oleh adan adanya ya halhal-ha hall yang yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, salahsatunya yaitu Restitusi. Pers Persam amaa aann penel penelit itia iann ini ini denga dengann penel penelit itia iann terse tersebu butt adala adalahh kedua keduany nyaa menganalisis tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga menggunakan analisis yang sama yaitu analisis deskriptif atau metode yang menggambarkan secara objektif hal-hal hal-hal yang yang diamat diamati.i. Sedangka Sedangkann perbedaa perbedaanny nnyaa adalah adalah terlet terletak ak pada subjek subjeknya nya,, dimana pada penelitian di atas yang menjadi subjek penelitiannya adalah lebih kepada target dan realisasi penerimaan PPN, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah restitusi PPN. bb.. Dewi Dewi Rant Rantee (200 (2006) 6),, yang ang me mene neli litti tent entang ang damp dampak ak rest restiitusi usi paj pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak Makassar sela selata tan. n. Pene Peneli liti tian an ini ini bert bertuj ujua uann untu untukk me meng nget etah ahui ui damp dampak ak rest restit itus usii paja pajak k pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pada kantor pajak Makassar Selatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu metode eksplanatif yaitu metode yang digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi hubungan atau pen pengar garuh uh anta antarr varia variabel bel.. Alat Alat anli anlisi siss yang yang digun digunak akan an adal adalah ah anal analis isis is regres regresii sederhana. sederhana. Hasil penelitia penelitiann menunjukkan bahwa restitusi restitusi PPN berpengaruh berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.
25
Pers Persam amaa aann pene peneli liti tian an ini ini denga dengann pene penelt ltia iann terse tersebut but adal adalah ah kedua keduany nyaa mengan menganali alisis sis tentan tentangg restitu restitusi si pajak pajak pertamb pertambaha ahann nilai. nilai. sedangk sedangkan an perbedan perbedannya nya adalah terletak pada variabel variabel yang dipengaruhi yaitu penerimaan pajak pertambahan pertambahan nilai sebagai sebagai variabel (Y). Jika pada penelitian penelitian ini, mengambil mengambil variabel variabel (Y) yaitu hanya penerimaan pajak pertambahan nilai saja, namun pada penelitian tersebut memilih variabel (Y) yakni penerimaan pajak secara keseluruhan. 4.
Keterk Ket erkaita aitan n antara antara Restit Restitusi usi Pajak Pajak Pertam Pertambaha bahan n Nilai Nilai (PPN) (PPN) dengan dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan oleh pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran dalam suatu masa pajak. Adapu Adapunn hal-ha hal-hall yang yang me meny nyeba ebabk bkan an pajak pajak ma masuk sukan an lebi lebihh besar besar darip daripada ada paja pajak k keluaran adalah : a) Pada saat saat awal usaha dimana dimana barang barang modal, modal, bahan bahan baku, dan bahan bahan pembantu pembantu dibeli. b) Pada saat saat Pengusaha Pengusaha Kena Pajak Pajak melakukan melakukan kegiat kegiatan an ekspor Barang Barang Kena Pajak keluar daerah pabean. c) Pengusah Pengusahaa Kena Pajak Pajak menyerah menyerahkan kan Barang Barang Kena Pajak Pajak dan atau atau Jasa Kena Kena Pajak kepada semua Pengusaha Kena Pajak atau kepada pemungut PPN. d) Pengusah Pengusahaa Kena Pajak Pajak menyerah menyerahkan kan BArang BArang Kena Pajak Pajak dan atau Jasa Kena Kena Pajak dalam rangka proyek-proyek pemerintah yang di danai oleh bantuan luar negeri.
26
e) Pengusah Pengusahaa Kena Pajak Pajak atau Jasa Kena Kena Pajak kepada kepada entepor enteportt produksi produksi untuk untuk tujuan ekspor yang diolah lebih lanjut. Penerim Penerimaan aan pajak pajak pertamb pertambaha ahann nilai nilai adalah adalah keselu keseluruha ruhann penerim penerimaan aan pajak pajak pertambahan nilai yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar yang terdiri dari PPN dalam Negeri, PPN Impor, PPN lainnya, PPnBM dalam Negeri, PPnBM Impor, dan PPnBM lainnya. Keterkaitan antara Restitusi dengan penerimaan pajak pertambahan nilai adalah semakin besar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), semakin akan mengurangi penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Hal ini disebabkan disebabkan oleh karena apabila jumlah pengembalian pengembalian kelebihan kelebihan pembayaran pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak maka secara otomatis akan mengurangi jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makasassar.
b.
Keran erangk gka a Pem Pemik ikir iran an
Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, perpaj akan, termasuk pemungut pajak atau pemot pemotong ong pajak tertentu. tertentu. Diman Dimana, a, setia setiapp perusahaan perusah aan yang melak melakukan ukan suatu usaha mempro memprodukasi dukasi barang, mengimpor barang, mengek men gekspor spor bar barang, ang, mel melakuk akukan an usa usaha ha perd perdaga agangan ngan,, mem memanf anfaat aatkan kan bara barang ng ti tidak dak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari da ri lu luar ar da daera erahh pa pabe bean an waj wajib ib me meny nyet etork orkan an pa paja jakk at atas as usa usahan hanya ya.. Sal Salah ah-sa -satu tu
27
kewajiban pajak oleh wajib pajak badan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetor oleh wajib pajak merupak mer upakan an pene penerim rimaan aan ole olehh Kan Kantor tor Pel Pelaya ayanan nan Paj Pajak ak Mad Madya ya Maka Makassar ssar.. Sel Selain ain penerimaan pajak, ada hak-hak dari wajib pajak yang mesti dipenuhi oleh KPP Madya Makassar, salah-satunya adalah Restitusi atau kelebihan pembayaran pajak yang dapat dimintakan kembali oleh wajib pajak. Adapun persyaratan pemenuhan restitusi yaitu dengan melakukan pemohonan restitusi kepada KPP yang dilengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan restitusi, yang selanjutnya selanjutnya dilak dilakukan ukan pemerikasaan dan peneli penelitian tian oleh KPP atas permoho permohonan nan tersebut. Apabila telah dilakukan pemerikasan dan penelitian atas dokumen-dokumen yang telah lengkap maka permohonan restitusi dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan restitusi maka akan mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir ini dapat dilihat pada gambar 1 PPN
Restitusi pajak : • Pajak Masukan • Pajak Keluaran
Penerimaan PPN PPN dalam Negeri PPN impor • •
Gambar 1. Kerangka pemikiran
28
c.
Hipotesis
Berdasarkan latar belakang yang ada maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian penelitian ini adalah: adalah: “diduga “diduga bahwa restitusi pajak pajak pertambahan pertambahan nilai wajib pajak badan badan barpenga barpengaruh ruh terhada terhadapp penerim penerimaan aan pajak pajak pertamb pertambahan ahan nilai nilai pada pada kantor kantor pelayanan pajak madya di Kota Makassar”. III. III. METO METODE DE PEN PENEL ELIT ITIA IAN N a.
Vari Variabe abell dan dan Desai Desain n Penel Peneliti itian an
1.
Vari Variab abel el Pene Peneli liti tian an
Menurut Sugiyono (2007:31) bahwa: “variabel adalah suatu atribut sifat dan nilai nilai dari individu, individu, objek objek atau atau kegiata kegiatann yang yang mempuny mempunyai ai variasi variasi terten tertentu tu yang yang diharapkan untuk dipelejari dan ditarik kesimpulanya”. Adapun variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah Restitusi PPN dan penerimaan PPN. 2.
Desai sain Pene Penelliti itian
Pene Peneli liti tian an ini ini bers bersif ifat at kuan kuanti tita tati tiff yait yaituu deng dengan an me meng ngum umpu pulk lkan an dan dan menganalisis data restitusi PPN dan penerimaan PPN tahun 2008-2009 pada KPP Madya Makassar. Penelitian ini juga berusaha untuk menjawab masalah bagaimana pengaruh restitusi PPN terhadap Penerimaan PPN pada KPP Madya Makassar. Data Restitusi PPN dan Penerimaan PPN diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pertimbangan sendiri oleh peneliti artinya bahwa dalam dalam pengambil pengambilan an sampel sampel memilih memilih langsung langsung objek atau atau data data yang yang dibutu dibutuhka hkann
29
dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan up to date data. Berd Berdasa asarka rkann data data rest restit itusi usi PPN PPN terse tersebu butt dila dilaku kuka kann anal analis isis is terha terhada dapp penerimaan PPN, kemudian hasil analisis tersebut dilakukan analisis regresi linear sederhan sederhana. a. Analisi Analisiss regresi regresi linear linear sederhan sederhanaa adalah adalah persama persamaan an matema matematik tikaa yang yang meramalkan nilai-nilai setiap variabel. Regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan hubungan kausal, dalam hal ini hubungan hubungan antara restitusi restitusi PPN dengan penerimaan penerimaan PPN. Setelah diregresi diregresi kemudian kemudian dilakukan dilakukan uji-t untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. Adapaun skema desain penelitian dapat dilihat pada gambar 2.
30
Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar
Data restitusi PPN Data penerimaan PPN
• •
•
Dokumentas
i
Penerimaan PPN • PPN dalam Negeri • PPN impor
Restitusi pajak • Pajak Masukan • Pajak Keluaran
•
• •
Teknik analisis Regresi Linear sederhana. Uji – t Uji r
Hasil dan Kesimpulan
Gambar 2. Skema Desain Penelitian
b.
Definis Definisii Oper Operasio asional nal dan Penguk Pengukuran uran Variabel Variabel
1.
Defi Defini nisi si Oper Operas asio iona nall Varia Variabe bell
a) Restitu Restitusi si pajak pajak pertambah pertambahan an nilai adalah adalah pengemb pengembali alian an oleh kantor kantor pelayan pelayanan an pajak Madya Makassar kepada wajib pajak badan atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai.
31
b) Penerim Penerimaan aan pajak pajak pertamba pertambahan han nilai nilai adalah adalah sejumla sejumlahh uang yang diteri diterima ma oleh kantor pelayanan pajak Madya Makassar atas pembayaran pajak pertambahan nilai oleh wajib pajak badan yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai dalam Negeri, Pajak Pertambahan Nilai Impor, dan Pajak Pertambahan Nilai Lainnya. 2. Pengukuran Variabel
Dalam penelitian ini, Peneliti ingin mengetahui Pengaruh Restitusi Pajak Pertamb Pertambaha ahann Nilai Nilai Wajib Wajib Pajak Pajak Badan Badan terhada terhadapp Penerim Penerimaan aan Pajak Pajak pada pada Kantor Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Makassar . Untuk itu dari variabel di atas, Dasar pengukuran pada hasil penerimaan PPN adalah besarnya nilai restitusi pajak pertambahan nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah. c.
Populasi lasi dan Samp ampel
1.
Populasi
Menurut Menurut Sugiyo Sugiyono no (2007:8 (2007:80) 0) “Popul “Populasi asi adalah adalah wilaya wilayahh general generalisa isasi si yang yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diteta ditetapkan pkan oeh penelit penelitii untuk untuk dipela dipelajari jari dan kemudi kemudian an ditari ditarikk kesimpu kesimpulan lannya nya”. ”. Adapun yang menjadi populasi populasi dalam penelitian penelitian ini adalah seluruh data penerimaan penerimaan PPN dan restitusi PPN. 2.
Sampel
Menur Menurut ut Sugi Sugiyo yono no (2007: (2007:81 81)) “Sam “Sampe pell adal adalah ah bagi bagian an dari dari juml jumlah ah dan dan karakteristi karakteristikk yang dimiliki dimiliki oleh populasi tersebut” tersebut”.. Teknik Teknik pengumpulan pengumpulan sampel
32
yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik ini dilakukan atas dasar pertimbangan sendiri oleh peneliti artinya bahwa dalam pengambilan sampel memilih langs angsun ungg obj objek atau atau dat data yang ang dibu dibuttuhka uhkann dal dalam pene penellitian tian ini deng dengan an mempertimbangkan ketersediaan data dan up to date data. Adap Adapun un samp sampel el dala dalam m pene peneli liti tian an ini ini adal adalah ah data data waji wajibb paja pajakk bada badan, n, penerimaan pajak PPN dan restitusi pajak PPN tahun terakhir yakni tahun 2009. d.
Tekn Te knik ik Peng Pengum umpu pula lan n Dat Data a
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Dokum Dokumen enta tasi si adal adalah ah me meng ngum umpu pulk lkan an data data berup berupaa dokum dokumen en yang yang berhub berhubun ungan gan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni data penerimaan PPN dan restitusi PPN tahun 2008-2009 serta data lain yang mendukung dalam penelitian ini. 2. Wawanca Wawancara ra adalah adalah mengadak mengadakan an pembica pembicaraan raan secara secara langsun langsungg dengan dengan pihak yang yang berkompeten yakni pimpinan, bagian keuangan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian untuk mendapat respon/informasi mengenai hal yang akan diteliti dalam hal ini. e.
Ranc Rancan anga gan n Anal Analis isis is Dat Data a
Untuk menjawab masalah pokok dalam penelitian penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan metode metode Eksplanatif Eksplanatif (konfirmatif), (konfirmatif), yaitu metode metode yang digunakan untuk menguji menguji atau mengkorfimasi hubungan atau pengaruh antara variabel.alat analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan program bantuan alat statistic SPSS Versi
33
15.0. 15.0. Analisi Analisiss Regresi Regresi Sederhan Sederhanaa merupa merupakan kan alat alat analis analisis is yang yang mengga menggamba mbarkan rkan hubungan dalam bentuk persamaan antara variabel bebas (X) dengan varibel terikat (Y). Dimana varibel bebas (X) adalah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan variabel terikat (Y) adalah Penerimaan PPN. Untuk menjawab masalah pokok dalam penelitian penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan teknik anaisis sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu Restitusi Restitusi PPN dan variabel terikat terikat yaitu yaitu Penerimaan Penerimaan PPN digunakan digunakan analisis analisis Regresi sederhana menurut Sugiyono (2007 : 245) sebagai berikut : Y= a + b x Dimana : X = Perputaran modal kerja Y = Tingkat likuiditas a = Konstanta b = Koefisien Regresi Untuk mencari nilai a dan b dapat dihitung dengan nenggunakan rumus : nΣxy – (Σx)(Σy) b = nΣx2 – (Σx)2 a = Ŷ – bx
2.
Untuk Untuk me mend ndap apat atka kann nilai nilai korelasi korelasi dari vari variab abel el X dan Y digunaka digunakann korelasi korelasi produk produk moment moment menurut menurut Sugiyono Sugiyono (2005:21 (2005:213), 3), berikut: rxy =
n ∑ x1 y1
{
2
n ∑ x1
− ( ∑ x1 ).( ∑ y1 )
− ( ∑ x1 )
2
}{
2
n ∑ y1
(∑ y1 ) 2
}
yaitu yaitu sebagai sebagai
34
Dimana :
r n x y
= = = =
Koefisien korelasi Jumlah periode tahun restitusi PPN penerimaan PPN
Selanjutnya untuk melihat hasil dari nilai korelasi yang diperoleh dapat dibuktikan dengan tabel sebagai berikut : Tabel 2: Interpretasi Korelasi I nter va l 0,00 – 0,199 0,20 – 0,399 0,40 – 0,599 0,60 – 0,799 0,80 – 1,000 3.
Ting kat Hu bun ga n Sangat rendah Rendah Sedang Kuat Sangat kuat
Unt Untuk menghi nghittung sig signif nifikan kan kore korellasi, si, maka aka dilakuk akukaan deng dengaan uji uji-t dengan rumus yang yang dikemukakan dikemukakan oleh Sugiyono Sugiyono (2007:214) adalah adalah sebagai berikut : r
t=
n
−2
1 − r
2
Dimana : t = Uji Uji pe perban rbandi ding ngaan (ni (nillai t ya yang dihi dihittung) ng) r = K o e f is i e n k o r e l a s i n = Jumlah periode tahun Keputusan pengujiannya sebagai interpretasi nilai t hitung hitung adalah sebagai berikut : 1. 2.
Jika t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima, dan Ha ditolak Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak, dan Ha diterima
35
C. JADW JADWAL AL PENE PENELI LITI TIAN AN No Pelaksanaan Maret
1. 2. 3. 4. 5.
Alokasi Waktu April Mei
Juni
Tahap Persiapan Pengumpulan Da Data Pengelolaan dan analisis data Penulisan skripsi/konsultasi Penggandaan
D. DAFT DAFTA AR PUST PUSTAK AKA A
Anonim. Anonim. 2007, Panduan Praktis Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 15.0. Semarang; Wahana Komputer. Ilyas, Wirawan B, dan Rudy Suhartono. 2007. Pajak Pertambahan Nilai dan Penj Penjua uala lann Bara Barang ng Mewa Mewah. h. Jaka Jakart rta; a; Pene Penerb rbit it Faku Fakult ltas as Ekon Ekonom omii Universitas Indonesia. Ferdina Ferdinand, nd, Augusty Augusty.. 2002. 2002. Struct Structura urall Equati Equation on Modeli Modeling ng Dalam Dalam Peneli Penelitia tiann Manajemen. Semarang: BP, UNDIP. Nap Napoh, oh, Budi Budiar arto to.. 2008. 2008. Skri Skripsi psi tinj tinjau auan an atas atas prose prosedur dur penan penangan ganan an Surat Surat Pemberitahuan Lebih Bayar Yang Di Restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, Makassar. Muljon Muljono, o, Djoko. Djoko. 2008. 2008. Pajak Pajak Pertamb Pertambaha ahann Nilai Nilai Lengkap Lengkap dengan dengan UndangUndangUndang. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset. Undan Undangg-Und Undan angg No.8 No.8.. 2007. 2007. Buku Buku Profi Profill KPP KPP Mady Madyaa Maka Makassa ssar, r, kant kantor or Pelayanan Pajak Madya Makassar. Waluyo. 2002. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Penerbir Salemba Empat.
36
Suandy, Erly. 2002. Perpajakan, Jakarta: Penerbit PT. Salemba Empat Patria. Undan Undangg-und undan angg No.8. No.8. 2007. 2007. Buku Buku Profi Profill KPP KPP ma mady dyaa Maka Makassa ssar, r, Kant Kantor or Pelayanan Pajak Madya Makassar. Nasut Nasution ion,, Lukman Lukman Hakim, Hakim, dan Tony Tony Marsya Marsyahrul hrul.. 2008. 2008. Pajak Pajak Pertamb Pertambahan ahan Nilai. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo. Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset. Boediono, B. 2001. Perpajakan Indonesia. Diadit Media. Jakarta. Mardiasmo. 2009. Perpajakan – Edisi revisi 2009. Andi Offset. Yogyakarta.
37
E. HALA HALAMA MAN N PENG PENGES ESAH AHAN AN
Makassar, Mei 2010 Mahasiswa Yang Bersangkutan,
Akhiruddin Saleh Nim. 056 224 027
Pembimbing I
Pembimbing II
Dra. Si Sitti Hajerah Hasyim, M. M.Si Nip. 19670514 199303 2 003
M. Ri Ridwan Tikollah, S.Pd, M.SA NIP 19751027 200003 1 001
Mengetahui Ketua Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar
Drs. Muhammad Anis, M.Si NIP. 19621231 198702 1 006
