(NASKAH ASLI)
Meni Menimb mban ang g
PRESIDEN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1992
NOMOR ….. ….. TAHUN ….. …..
TENTANG
TENTANG
BENDA CAGAR BUDAYA
CAGAR BUDAYA,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: a. bahw bahwa a bend benda a cagar cagar buday budaya a meru merupa paka kan n keka kekaya yaan an bangsa bangsa yang yang pentin penting g artiny artinya a bagi bagi pemaha pemahaman man dan peng pengem emba bang ngan an seja sejara rah, h, ilmu ilmu peng penget etah ahua uan n dan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi demi pemu pemupu puka kan n kesad kesadar aran an jati jatidi diri ri bang bangsa sa dan dan kepentingan nasional; b. bahwa untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperl diperluka ukan n langka langkah h pengat pengatura uran n bagi bagi pengua penguasaa saan, n, pemi pemili lika kan, n, pene penemu muan an,, penc pencar aria ian, n, perl perlin indu dung ngan an,, pemelihar pemeliharaan, aan, pemanfaatan pemanfaatan,, dan pengawasan pengawasan benda cagar budaya. c. bahwa pengaturan pengaturan benda benda cagar budaya sebagaimana sebagaimana diatur dalam Monumenten Ordonantie Nomor 19 Tahun 1931 931 (Sta (Staa atsbl tsbla ad Tahu Tahun n 1931 1931 Nomo Nomorr 238) 238),, seba sebaga gaim iman ana a tela telah h diub diubah ah deng dengan an Monu Monume ment nten en Ordonantie Ordonantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515) dewasa ini sudah tidak sesuai dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian benda benda cagar cagar budaya budaya;; dan oleh oleh karena karena itu dipand dipandang ang perlu perlu meneta menetapka pkan n pengat pengatura uran n benda benda cagar cagar buday budaya a dengan Undang-undang.
Menimbang Menimbang : a. bahwa cagar cagar budaya budaya di Indonesia Indonesia merupakan merupakan kekayaan budaya sebaga sebagaii perwu perwujud judan an dari dari pemiki pemikiran ran dan perila perilaku ku kehidu kehidupan pan manusia manusia yang penting artinya sebagai sebagai acuan dalam kehidupan bermasyar bermasyarakat, akat, berbangsa berbangsa dan bernegara, bernegara, yang harus dikelola dikelola pele pelest star aria iann nnya ya seca secara ra tepa tepatt mela melalu luii upay upaya a perl perlin indu dung ngan an,, pengembang pengembangan an dan pemanfaata pemanfaatannya nnya dalam rangka rangka memajukan memajukan kebudayaa kebudayaan n nasional nasional bagi sebesar-besar sebesar-besarnya nya kemakmuran kemakmuran rakyat rakyat Indonesia; b. bahw bahwa a untuk untuk mengop mengoptim timalk alkan an pengel pengelola olaan an pelest pelestari arian an cagar cagar budaya secara tepat, diperlukan pengaturan mengenai pengaturan penguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengamanan, penyelamatan, pemelihara pemeliharaan, an, perawatan, perawatan, pemugaran, pemugaran, penemuan, penemuan, pencarian, pencarian, peningkata peningkatan n mutu, pemberdaya pemberdayaan, an, dan peran masyarakat, masyarakat, serta pemb pembin inaa aan n dan dan peng pengaw awas asan an,, baik baik yang yang bera berada da di dara daratan tan maupun di bawah permukaan air. c. bahwa bahwa pengel pengelola olaan an pelesta pelestaria rian n cagar cagar budaya budaya dalam dalam rangka rangka perlin perlindun dungan gan,, pengemb pengembang angan an dan pemanf pemanfaat aatann annya ya harus harus dida didasa sark rkan an pada pada norm norma a huku hukum, m, kond kondis isii sosi sosial al buda buday ya, perkembang perkembangan an global dan perangkat perangkat hukum internasio internasional nal yang berkaitan dengan cagar budaya. d. bahw bahwa a berdas berdasark arkan an atas atas pengal pengalama aman n dalam dalam melaks melaksana anakan kan Undang Und ang-U -Unda ndang ng Benda Benda Cag Cagar ar Budaya Budaya serta serta memperh memperhati atikan kan perkembang perkembangan an yang terjadi, dipandang dipandang perlu untuk menetapkan menetapkan pengat pengatura uran n mengen mengenai ai pengel pengelola olaan an pelest pelestari arian an cagar cagar budaya budaya
dengan dengan undangundang-und undang ang,, sebaga sebagaii pengga pengganti nti Und Undang ang-Unda -Undang ng Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, dan huruf huruf d di atas, perlu ditetapkan ditetapkan Undang-Unda Undang-Undang ng tentang Cagar Budaya. Mengi Menginga ngatt : 1. Pasal Pasal 5 ayat ayat (1), Pasal Pasal 20 ayat ayat (1), dan Pasal Pasal 32 Und Undang ang-undang Dasar 1945. 2. Undang-un Undang-undang dang Nomor 4 tahun 1982 tentang KetentuanKetentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Neg ara Tahun Tahun 1982 1982 Nomor Nomor 12, Tambah Tambahan an Lembar Lembaran an Negara Nomor 3215). 3. Und Undangang-un und dang ang Nomo omor 9 Tah Tahun 1990 990 ten tentang tang Kepariwisa Kepariwisataan taan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 3427)
Mengingat : 1. Pasal 5 (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32, dan Pasal 33; UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun Tahun 1990 tentang tentang Sumber Daya Alam Alam Hayati dan Ekosistemnya 3. Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan; 4. Undang Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun Tahun 1992 tentang Penataan Penataan Ruang, Ruang, 5. Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 1996 tentang Hak Hak Tanggungan Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan tanah 6. Undang Undang-Undang Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 7. Undang Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun 1999 tentang tentang Kehutana Kehutanan n 8. Undang Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun Tahun 2002 tentang tentang Hak Cipta. Cipta. 9. Und Undang ang-Unda -Undang ng Nom Nomor or 18 Tahun Tahun 2002 2002 Tentan Tentang g Sistem Sistem Nasion Nasional al Penelitian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 10. Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 11. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 12. UU tentang Program Pembangunan Nasional 13. UU Pokok Agraria
Dengan Persetujuan Bersama
Dengan Dengan Persetujuan Persetujuan Bersama Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
dan
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG CAGAR BUDAYA BAB I
BAB I
KETENTUAN UMUM
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pasal 1
1. Benda Cagar Cagar Budaya Budaya adalah: a. benda benda buatan buatan manusi manusia, a, berger bergerak ak atau atau tidak tidak berger bergerak ak yang yang berupa berupa kesatuan kesatuan atau kelompok, kelompok, atau bagian-ba bagian-bagianny giannya a atau sisa-sisany sisa-sisanya, a, yang yang berumu berumurr seku sekurang-kur rang-kurang angnya nya 50 (lima (lima puluh) puluh) tahun, tahun, serta serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1.
Cagar budaya budaya adalah adalah benda buatan buatan manusia, manusia, benda alam, situs, situs, dan kawasan kawasan yang memiliki nilai budaya dan dilindungi;
2.
Cagar Cag ar budaya budaya terdir terdirii atas atas:: a. Benda Benda cagar budaya budaya buatan manusia, dan/atau benda alam bergerak bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan kesatuan atau kelompok, kelompok, atau bagian-bagia bagian-bagian n atau atau sisa sisa-sisanya -sisanya,, yang yang mempun mempunyai yai nilai penting penting bagi bagi sejara sejarah, h, ilmu ilmu pngetahuan pngetahuan,, dan kebudayaan kebudayaan dan/atau berumur sekurang-kur sekurang-kurangn angnya ya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun.
b. benda alam yang dianggap dianggap mempunyai mempunyai nilai penting penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan 2. Situs adalah lokasi lokasi yang mengandung mengandung atau diduga mengandung mengandung benda caga cagarr buda budaya ya term termas asuk uk ling lingku kung ngan anny nya a yang yang dipe diperl rluk ukan an bagi bagi pengamanannya.
b. Situ Situs s caga cagarr buday budaya a sela selanj njut utny nya a dise disebu butt situ situs s adal adalah ah loka lokasi si yang yang mengandung benda cagar budaya atau kegiatan, peristiwa budaya masa lalu serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, baik yang berada di daratan maupun di bawah permukaan air; c. Kawasan cagar budaya selanjutnya disebut kawasan, adalah satuan ruang geografis geografis yang memiliki memiliki sejumlah sejumlah situs yang berdekatan berdekatan,, yang ditetapkan ditetapkan dengan dengan fungsi fungsi untuk untuk kelest kelestari arian an benda benda cagar budaya budaya dan situs guna kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. 2
Peng Pengel elol olaa aan n caga cagarr buday budaya, a, adal adalah ah upay upaya a terp terpad adu u untu untuk k meli melind ndun ungi gi,, mengembang mengembangkan, kan, dan memanfaatk memanfaatkan an cagar budaya, budaya, melalui melalui kebijaksan kebijaksanaan aan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
3
Pelest Pelestari arian an adalah adalah segala segala upaya upaya untuk untuk memperpa memperpanja njang ng usia benda cagar cagar budaya, budaya, situs, situs, atau kawasan dengan dengan cara melindungi melindungi, mengembang mengembangkan, kan, dan memanfaatkan;
4
Setiap Setiap orang adalah adalah orang orang perseo perseoran rangan gan,, masyara masyarakat kat,, dan/at dan/atau au kelomp kelompok ok orang, dan/atau badan hukum;
5
Pemi Pemili lika kan n adal adalah ah penguasaan benda cagar budaya, situs, atau kawasan melalui proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi hak milik; milik;
6
Peng Pengua uasaa saan n adal adalah ah kewen kewenangan angan untuk menen menentukan tukan atau mengu mengurus rus bend benda a cagar buday cagar budaya, a, situs situs,, atau kawasan melalui proses sebag sebagaiman aimana a diatu diaturr dalam
peraturan perundang-undangan; perundang-undangan; 7
Peme Pemeri rint ntah ah Pusa Pusatt, selan selanjutnya jutnya disebut Pemer Pemerintah intah adalah Presi Presiden den Repub Republik lik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
8
Peme Pemeri rint ntah ah D Dae aera rah h adalah adalah Gube Gubernur, rnur, Bupati, atau Walikota, dan perang perangkat kat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004); 2004);
9
Menteri Menteri adalah adalah Menteri Menteri yang yang bertangg bertanggung ung jawab jawab dibidang dibidang kebudayaan kebudayaan;;
10
Inst Instan ansi si Terk Terkai aitt adal adalah ah bebe bebera rapa pa inst instas asii yang yang mempu mempuny nyai ai kete keterka rkait itan an kewena kewenanga ngan n mengen mengenai ai upaya upaya pelest pelestari arian an dan pemanfa pemanfaata atan n benda benda cagar cagar budaya, situs, dan kawasan.
11
Perlindung Perlindungan an adalah segala segala upaya untuk untuk mencegah mencegah dan menanggu menanggulangi langi segala segala gejala gejala atau akibat akibat yang disebabkan disebabkan oleh perbuatan perbuatan manusia atau proses proses alam, yang dapat menimbulka menimbulkan n kerugian kerugian atau kemusnahan kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan benda cagar budaya, situs, dan kawasan dengan cara pendaftaran, penyelamatan, pengamanan, penertiban, pemeliharaan, dan pemugaran;
12
Peng Pengem emba bang ngan an adala adalah h upa upaya ya pel pelest estari arian an din dinami amis s yan yang g mem memung ungkin kinkan kan terjadinya peny terjadinya penyempur empurnaan, naan, peru perubahan bahan,, pena penambaha mbahan, n, pengg penggantia antian, n, tetapi dengan syarat tidak mengorbankan nilai keasliannya;
13
Pemanfaata Pemanfaatan n adalah segala segala upaya upaya untuk memberday memberdayakan akan benda benda cagar budaya, budaya, situs, situs, dan/atau kawasan kawasan sebagai sebagai asset budaya untuk berbagai berbagai kepentingan kepentingan yang tidak bertentangan dengan pelestariannya;
14
Pemelihara Pemeliharaan an adalah adalah upaya upaya pengelolaan pengelolaan cagar budaya, budaya, dari kerusakan kerusakan yang yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam, dan hayati dengan cara perawatan dan pemugaran;
15
Pemugaran Pemugaran adalah adalah serangkaian serangkaian kegiatan kegiatan yang bertujuan bertujuan melestar melestarikan ikan benda benda cagar budaya , situs, dan kawasan kawasan dan/atau pemanfaatanny pemanfaatannya a dengan dengan cara mempertahan mempertahankan kan keasliannya keasliannya berdasarkan berdasarkan data yang ada dan memperkuat memperkuat strukt strukturn urnya ya bila bila diperl diperluka ukan, n, yang yang dapat dapat dipert dipertang anggun gungja gjawab wabkan kan dari dari segi segi arkeologis, historis, dan teknis;
16
Pengam Pengamana anan n adalah adalah upaya perlin perlindun dungan gan benda cagar budaya, budaya, situs, situs, dan kawasan kawasan dengan dengan cara menjaga, menjaga, mencegah, mencegah, dan menanggula menanggulangi ngi hal-hal hal-hal yang ditimb ditimbulk ulkan an oleh oleh perbua perbuatan tan manusi manusia a dan/at dan/atau au kondis kondisii alam alam yang yang dapat dapat merugikan kelestarian dan kekayaan benda cagar budaya;
17
Penyelamata Penyelamatan n adalah suatu suatu upaya perlind perlindungan ungan terhada terhadap p benda cagar cagar budaya, budaya, situs, situs, atau atau kawasa kawasan n yang yang dilaku dilakukan kan secara secara teknis teknis untuk untuk menceg mencegah ah dan mena menang nggu gula lang ngii dari dari anca ancama man n keru kerusa saka kan n dan/ dan/at atau au kemu kemusn snah ahan an yang yang
ditimbulkan baik oleh alam maupun manusia; 18
Peneta Penetapan pan adalah adalah suatu suatu kebija kebijakan kan Pemerint Pemerintah ah atau atau Dae Daerah rah dengan dengan suatu suatu keputusan mengenai status hukum benda cagar budaya, situs, atau kawasan;
19
Peneli Penelitia tian n adalah adalah kegiat kegiatan an penye penyelid lidika ikan n dalam dalam bentuk bentuk penjaj penjajaka akan n dan/at dan/atau au survei dan/atau eskavasi yang dilaksanakan secara sistematis terhadap benda cagar budaya, situs, dan kawasan kawasan untuk memahami kebudayaan kebudayaan masyarakat masyarakat masa lampau;
20
Pemintakat Pemintakatan an adalah suatu suatu upaya perlind perlindungan ungan benda benda cagar budaya budaya dan/atau dan/atau situs melalui melalui penentuan penentuan batas suatu situs situs sesuai peruntukann peruntukannya ya dengan cara membag membaginy inya a kedala kedalam m mintak mintakat at inti, inti, mintak mintakat at penyan penyangga gga,, dan mintak mintakat at pengembangan;
21
Invent Inventari arisas sasii adalah adalah upaya upaya pencat pencatata atan n benda benda cagar cagar budaya budaya dan/atau dan/atau situs situs dan/atau kawasan, sebagai suatu kekayaan budaya nasional nasional untuk kepentingan pelestarian, perencanaan, pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatannya;
22
Pendaftaran Pendaftaran adalah adalah upaya upaya pencatatan pencatatan benda benda cagar budaya, budaya, situs, situs, atau kawasan kawasan sebagai sebagai kekayaan kekayaan nasional nasional dalam rangka rangka inventaris inventarisasi asi untuk kepentingan kepentingan pelestarian, perencanaan, pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatannya;
23
Pengalihan Pengalihan adalah adalah proses proses berpindahny berpindahnya a hak kepemilikan kepemilikan dan/atau dan/atau penguasa penguasaan an benda cagar budaya, situs, atau kawasan dari seseorang kepada orang lain atau kepada Negara, sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
24
Pengha Penghapus pusan an adalah adalah proses proses hapusny hapusnya a benda benda cagar cagar budaya budaya,, situs, situs, atau kawasan kawasan dari daftar induk inventaris inventaris (dari registrasi registrasi nasional) nasional) karena rusak, hilang atau musnah;
25
Registrasi Nasional adalah daftar benda cagar budaya dan/atau situs dan/atau kawasa kaw asan n yan yang g waj wajib ib dik dikelo elola, la, dil dilest estari arikan kan,, dil dilind indung ungi, i, dim dimanf anfaat aatkan kan,, dan dikembangk dikem bangkan an untuk kepentingan kepentingan nasio nasional, nal, serta memiliki statu status s hukum yang tetap;
26
Perban Perbanya yakan kan benda benda cagar cagar budaya budaya selanj selanjutn utnya ya disebu disebutt perban perbanya yakan kan adalah adalah penambahan penambahan jumlah jumlah sesuatu benda cagar budaya, baik secara keseluruhan keseluruhan maupun maupun bagian bagian yang sangat substansia substansiall dengan dengan menggunaka menggunakan n bahan-bahan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
BAB II
BAB II
TUJUAN DAN LINGKUP
AZAS,TUJUAN DAN LINGKUP LINGKUP
Pasal 2
Pasal 2
Perlindung Perlindungan an benda cagar budaya dan situs bertujuan bertujuan melestarika melestarikan n dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
Asas Asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini adalah :
Pasal 3
a.
Asas Asas Keba Kebang ngsa saan an;;
b.
Asas Asas Kenusa Kenusanta ntaraa raan; n;
c.
Asas Asas KeBhin KeBhineka eka Tungga Tunggall Ika; Ika;
d.
Asas Asas Kete Ketert rtib iban an;;
e.
Asas Asas Kepast Kepastian ian hukum; hukum;
f.
Asas Kelestarian Nilai Budaya
g.
Asas Kemanfaatan
Pasal 3
Lingkup pengaturan Undang-undang ini meliputi benda cagar budaya, benda Undang-Undang Cagar Budaya ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan dan yang yang diduga diduga benda benda cagar cagar budaya budaya,, benda benda berhar berharga ga yang yang tidak tidak diketa diketahui hui meman memanfaatka faatkan n bend benda a cagar budaya, budaya, situs dan kawas kawasan an dalam rangka memajukan pemiliknya, dan situs. kebudayaan nasional bagi kemakmuran rakyat. Pasal 4 Lingkup Undang-Undang ini meliputi pengelolaan cagar budaya, melalui pengaturan penguasaan pengu asaan,, pemil pemilikan, ikan, penda pendaftaran ftaran,, penga pengamanan manan,, penye penyelamat lamatan, an, pemel pemelihara iharaan, an, perawa per awatan tan,, pem pemuga ugaran ran,, pen penemu emuan, an, pen pencar carian ian,, per peran an ser serta ta masy masyara arakat kat,, dan pengawasan terhadap benda cagar budaya, situs dan kawasan baik yang berada di daratan maupun di air.
BAB III
BAB III
PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENEMUAN, DAN PENCARIAN
PENGUASAAN DAN PEMILIKAN
Bagian Pertama
Bagian Pertama
Penguasaan dan Pemilikan
Penguasaan
Pasal 4
Pasal Pasal 5
(1) Semua benda cagar budaya dikuasai dikuasai oleh Negara. (2) Penguasaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam am ayat (1) meliputi benda cagar budaya yang terdapat di wilayah hukum Republik Indonesia. (3) Pengembalian benda cagar budaya pada saat berlakunya UndangUndangundang ini berada di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dalam rangka penguasaan oleh Negara, dilaksanakan Pemerintah sesuai dengan konvensi internasional. Pasal 5 (1) Dalam rangka penguasaan penguasaan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 4, benda cagar budaya yang karena nilai, sifat, jumlah, jumlah, dan jenisnya serta demi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perlu dilestarikan, dinyatakan milik Negara. (2) Ketentuan Ketentuan mengenai penentuan penentuan benda cagar budaya budaya sebagaiman sebagaimana a dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(1) Dalam Dalam rangka rangka kepentinga kepentingan n nasional nasional Cagar budaya di wilayah wilayah hukum hukum Repu Republik blik Indonesia dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. (2) Penguasaa Penguasaan n sebagaiman sebagaimana a dimaksud dimaksud dalam dalam ayat (1) memberikan memberikan kewenangan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. (3) Dalam rangka penguasaan oleh negara terhadap benda cagar budaya Indonesia Indonesia yang yang berada berada di luar luar wilaya wilayah h Rep Republ ublik ik Indone Indonesia sia,, upaya upaya pengem pengembal balian iannya nya dilakukan dilakukan Pemerinta Pemerintah h sesuai sesuai dengan dengan perjanjian perjanjian internasio internasional nal tentang tentang Cagar Budaya yang sudah diratifikasi. Pasal Pasal 6 (1) Penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, cagar budaya yang karena nilainya sangat penting bagi, sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; atau sifatnya sifatnya memberikan memberikan corak khas dan unik; atau jumlah dan jenisnya jenisnya sangat terbatas dan langka dapat dimiliki negara. (2) Cagar budaya yang tidak diketahui pemiliknya dinyatakan milik negara
Pasal 6 (1) Benda cagar budaya tertentu tertentu dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. (2) Benda Benda cagar cagar budaya budaya sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud dalam dalam ayat ayat (1) adalah adalah benda cagar budaya yang: a. dimiliki atau dikuasai secara turun-temurun turun-temurun atau merupakan warisan; b. jumlah jumlah untuk setiap setiap jenisn jenisnya ya cukup cukup banya banyak k dan sebagian sebagian telah telah dimiliki oleh Negara. (3) Dalam Dalam hal orang sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (1) adalah warga negara Indonesia, yang dapat dimiliki atau dikuasai adalah benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b. (4) Dalam Dalam hal orang sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (1) adalah warga negara negara asing, asing, yang dapat dimiliki atau dikuasai adalah hanya benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.
(3) (3) Ketentuan Ketentuan mengena mengenaii penentuan penentuan cagar budaya budaya sebagaiman sebagaimana a dimaksud dimaksud dalam dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Bagian Kedua Kepemilikan Pasal Pasal 7 (1) Setiap Setiap orang dapat memiliki dan/atau dan/atau menguasai menguasai cagar budaya dengan dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (1) adalah yang: yang: a. dimiliki dan/atau dikuasai secara turun-temurun atau merupakan warisan; b. jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dikuasai oleh Negara. (3) Situs atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai secara turun temurun atau merupakan warisan. (4) Setiap Setiap warga warga negara negara Indones Indonesia, ia, dapat dapat memili memiliki ki dan/at dan/atau au mengua menguasaicagar saicagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (5) Warga negara asing, hanya dapat memiliki memiliki dan/atau menguasai menguasai benda cagar
Pasal 7 (1) Pengalihan Pengalihan pemilikan pemilikan atas benda benda cagar budaya budaya tertentu tertentu yang dimiliki dimiliki oleh oleh warga warga negara negara Indone Indonesia sia secara secara turunturun-tem temuru urun n atau atau karena karena pewarisan hanya dapat dilakukan kepada Negara.
budaya budaya bergerak bergerak yang jumlah dan jenisnya jenisnya banyak sesuai sesuai dengan dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Tata cara Kepem Kepemilika ilikan n dan/a dan/atau tau pengu penguasaan asaan cagar budaya diatu diaturr lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Pasal 8
(2) Pengal Pengaliha ihan n pemili pemilikan kan benda benda cagar cagar budaya budaya sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud dalam ayat (1) dapat disertai pemberian imbalan yang wajar.
(1) Setiap Setiap orang orang dapat dapat menga mengalih lihkan kan kepemi kepemilik likan an dan/at dan/atau au pengua penguasaa saan n cagar cagar budaya antar setiap orang atau kepada Negara.
(3) Ketent Ketentuan uan mengen mengenai ai tata tata cara cara pengal pengaliha ihan n dan pember pemberian ian imbala imbalan n sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Negara Negara mempunyai mempunyai hak terlebih terlebih dahulu atas pengalihan pengalihan kepemilikan kepemilikan dan/atau dan/atau penguasaan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 8 (1) Setiap Setiap pemilikan, pengalihan pengalihan hak, dan pemindahan pemindahan tempat benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib didaftarkan. (2) Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 9 Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang benda cagar budayanya budayanya hilang hilang dan/atau dan/atau rusak wajib melaporkan melaporkan peristiwa peristiwa tersebut tersebut kepada Pemerintah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) belas) hari sejak diketahui diketahui hilang atau rusaknya rusaknya benda cagar cagar budaya budaya tersebut. Bagian Kedua Penemuan Pasal 10 (1) setiap orang yang menemukan atau mengetahui mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau atau bend benda a berh berhar arga ga yang yang tida tidak k diket diketah ahui ui pemi pemili likn knya ya,, waji wajib b melaporkann melaporkannya ya kepada kepada Pemerintah Pemerintah selambatselambat-lamba lambatnya tnya 14 (empat (empat belas) hari sejak ditemukan atau mengetahui ditemukannya. (2) Berdas Berdasarka arkan n lapora laporan n terseb tersebut, ut, terhad terhadap ap benda benda dimaksud dalam ayat (1) segera dilakukan penelitian.
sebaga sebagaima imana na
(3) Sejak diterimanya laporan dan selama dilakukannya dilakukannya proses penelitian terhadap terhadap benda yang ditemukan diberikan diberikan perlindungan perlindungan sebagai sebagai benda cagar budaya.
(3) Pengalihan Pengalihan pemilikan pemilikan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dilakukan melalui hibah, tukar-menukar, jual-beli, pewarisan, atau penetapan atau putusan hakim.
(4) Berdasarkan hasil penelitian penelitian sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (2), Pemerintah menentukan benda tersebut sebagai benda cagar budaya atau bukan benda cagar budaya, dan menetapkan:
a.
pemilikan oleh oleh Negara dengan pemberian pemberian imbalan yang wajar wajar kepada penemu;
b. pemili pemilikan kan sebagi sebagian an dari dari benda benda cagar cagar budaya budaya oleh oleh penemu penemu berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b; c.
penye penyerah rahan an kembali kembali kepada kepada penemu penemu,, apabil apabila a terbuk terbukti ti benda benda terase terasebut but bukan bukan sebaga sebagaii benda benda cagar cagar budaya budaya atau atau bukan bukan sebagai benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya;
d. pemili pemilikan kan,, pengua penguasaa saan, n, dan pemanf pemanfaat aatann annya ya sesuai sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila benda tersebut ternyata merupakan benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya. (5) Ketentuan Ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam ayat (1), ayat (2), ayat ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11 Pemerintah menetapkan lokasi penemuan benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar cagar budaya budaya sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai situs dengan menetapkan batas-batasnya. Bagian Ketiga Pencarian Pasal 12 (1) Setiap Setiap orang dilarang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga berharga yang tidak diketahui diketahui pemiliknya pemiliknya dengan dengan cara penggalian, penggalian, penyelaman, penyelaman, pengan pengangka gkatan tan,, atau atau dengan dengan cara cara pencar pencarian ian lainny lainnya, a, tanpa tanpa izin izin dari dari Pemerintah. (2) Ketentuan mengenai pencarian benda cagar cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui diketahui pemiliknya pemiliknya termasuk termasuk syarat-syarat syarat-syarat dan tata cara perizinan perizinan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN Pasal 13 (1) Setiap Setiap orang yang memiliki atau menguasai menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya. (2) Perlin Perlindun dungan gan dan pemeli pemelihar haraan aan benda benda cagar cagar budaya budaya sebaga sebagaima imana na dimaksud dimaksud dalam dalam ayat (1) wajib dilakukan dilakukan dengan dengan memperhati memperhatikan kan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya. Pasal 14 (1) Dalam Dalam hal orang orang yang yang memili memiliki ki atau atau mengua menguasai sai benda benda cagar cagar budaya budaya terte tertentu ntu sebaga sebagaima imana na dimaksu dimaksud d dalam dalam Pasal Pasal 6 tidak tidak melaks melaksana anakan kan kewajiban kewajiban melindungi melindungi dan memelihara memelihara sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal 13, Pemerintah memberikan teguran. (2) Apabila Apabila dalam waktu 90 (sembilan (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan dikeluarkan teguran teguran sebagaiman sebagaimana a dimaksud dimaksud dalam dalam ayat (1) upaya upaya perlindung perlindungan an tetap tidak dilaksanaka dilaksanakan n oleh pemilik atau yang menguasai menguasai benda cagar budaya, Pemerintah Pemerintah dapat mengambil mengambil alih kewajiban untuk melindungi melindungi benda cagar budaya yang bersangkutan. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 15 (1) Setiap Setiap orang dilara dilarang ng merusa merusak k benda benda cagar cagar budaya budaya dan situs serta serta lingkungannya. (2) Tanpa izin dari dari Pemerintah setiap orang dilarang: a. membawa benda cagar budaya budaya ke luar wilayah Republik Indonesia; Indonesia; b. meminda memindahka hkan n benda benda cagar cagar budaya budaya dari dari daerah daerah satu satu ke daerah daerah lainnya; c. mengambil mengambil atau memindahkan memindahkan benda cagar budaya baik sebagian sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat; d. mengub mengubah ah bentuk bentuk dan/ata dan/atau u warna warna serta serta memuga memugarr benda benda cagar cagar budaya; e. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya; f. memperdaga memperdagang ng-kan -kan atau memper jualbelikan jualbelikan atau memperniag memperniagakan akan benda cagar budaya. (3) Pelaksanaan ketentuan ketentuan dan perizinan perizinan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 16 Pemeri Pemerinta ntah h dapat dapat menaha menahan n atau atau memerin memerintah tahkan kan agar agar benda benda cagar cagar budaya budaya yang telah dibawa atau dipindahkan dipindahkan tanpa izin sebagaimana sebagaimana dimaks dimaksud ud dalam dalam Pasal Pasal 15 ayat ayat (2) dikemb dikembali alikan kan ke tempat tempat asal asal atas atas
beban biaya orang yang membawa atau memindahkannya. Pasal 17 (1) Setiap kegiatan yang berkaitan dengan penetapan suatu lokasi sebagai situs disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah yang bersangkutan. (2) (2) Pelaksanaan pemberian ganti rugi rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V
BAB IV
PENGELOLAAN
PENGELOLAAN
Pasal 18
Pasal 9
(1) Pengel Pengelola olaan an benda benda cagar cagar budaya budaya dan situs situs adalah adalah tanggu tanggung ng jawab jawab (1) Pemerintah. (2) (2) (2) Masyar Masyaraka akat, t, kelo kelomp mpok ok,, atau atau pero perora rang ngan an berp berper eran anse sert rta a dala dalam m pengelolaan benda cagar budaya dan situs. (3) (3) Ketent Ketentuan uan mengen mengenai ai tata tata cara cara pengel pengelola olaan an benda benda cagar cagar budaya budaya dan situs ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pengelolaan cagar cagar budaya, adalah adalah tanggung jawab pemerintah. Setiap Setiap orang dapat dapat berpera berperan n serta serta dalam dalam pengel pengelola olaan an cagar cagar budaya budaya sesuai sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pengelolaa Pengelolaan n pelestarian pelestarian cagar budaya budaya sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) melipu meliputi ti perlin perlindun dungan gan,, pengem pengemban bangan gan,, dan pemanf pemanfaat aatan an benda benda cagar cagar budaya, situs atau kawasan. Pasal 10
BAB VI PEMANFAATAN
(1) Pemerinta Pemerintah h menyusun menyusun rencana induk pelestaria pelestarian n cagar budaya sebagai acuan bagi dokumen dokumen perencanaan perencanaan perlindung perlindungan, an, pengembanga pengembangan n dan pemanfaata pemanfaatan n cagar budaya
Pasal 19
(2) Rencana induk induk berlaku selama-lamanya selama-lamanya 25 tahun (1) Benda cagar cagar budaya tertentu dapat dimanfaat dimanfaat kan untuk kepen tingan (3) Rencana induk sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya memuat kebijakan pemerintah pemerintah yang meliputi: agam agama, a, sosi sosial al,, pari pariwi wisa sata ta,, pend pendid idika ikan, n, ilmu ilmu peng penget etah ahua uan, n, dan dan kebudayaan. perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan cagar budaya. (2) Pemanf Pemanfaat aatan an sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud dalam dalam ayat ayat (1) tidak tidak dapat dapat (4) dilakukan dengan cara atau apabila: (5) a. berten bertentan tangan gan dengan dengan upaya upaya perlin perlindun dungan gan benda benda cagar cagar budaya budaya sebagai sebagai mana dimaksud dimaksud dalam dalam pasal 15 ayat (2); b. semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/ atau golongan.
Rencana induk dievaluasi dievaluasi secara berkala berkala sekurang-kurangnya setiap lima tahun Rencana Rencana induk pengelolaan pengelolaan pelestaria pelestarian n cagar budaya budaya disusun disusun berdasarkan berdasarkan kajian kajian aspek-aspe aspek-aspek k arkeologik, arkeologik, historik, teknik, teknik, ekonomik, ekonomik, lingkungan lingkungan,, sosial budaya, dan ilmu-ilmu lain yang terkait.
(6) Renca Rencana na induk induk pengel pengelola olaan an pelest pelestari arian an cagar cagar budaya budaya diteta ditetapka pkan n dengan dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Ketentuan Ketentuan tentang tentang benda cagar budaya yang dapat dimanfaatka dimanfaatkan n untuk kepen tingan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan cara peman (7) Pedoman Pedoman penyusunan penyusunan rencana rencana induk pengelolaan pengelolaan cagar budaya diatur lebih faatannya dite tapkan dengan Peraturan Pemerintah. lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 20 Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya apabila pelaksanaannya ternyata berlangsung dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
Pasal 11 Peranserta Peranserta sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud Pasal 9 ayat (2) dapat berupa berupa
Pasal 21 Benda cagar budaya yang pada saat ditemukan ternyata sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula dilarang untuk diman faatkan kembali.
a.
Meningkatka Meningkatkan n pemberda pemberdayaan yaan masyarakat masyarakat dan kemitraan kemitraan;;
b.
MenumbuhMenumbuh-kemba kembangkan ngkan kemampuan kemampuan dan kepeloporan kepeloporan masyarakat masyarakat;;
c.
Menumbuhka Menumbuhkan n kewaji kewajiban ban setiap setiap orang orang untuk untuk melaksa melaksanakan nakan pengawasan pengawasan;;
d.
Member Memberika ikan n saran saran pendap pendapat; at;
e.
Menyampaika Menyampaikan n informasi informasi dan/a dan/atau tau laporan, laporan, termasuk termasuk lapora laporan n yang berkait berkaitan an dengan dengan adanya adanya pelang pelanggar garan an dan/at dan/atau au kejaha kejahatan tan kepada kepada pejaba pejabatt yang yang berwenang;
Pasal 22
f. Berpartisip Berpartisipasi asi dalam penyusuna penyusunan n rencana rencana induk pelestaria pelestarian n cagar cagar budaya. budaya. (1) Benda cagar cagar budaya bergerak bergerak atau benda cagar budaya tertentu tertentu baik Pasal 12 yang dimili ki oleh Negara maupun perorangan dapat disimpan dan/ atau dirawat di museum. (1) Untu Untuk k melaksanaka melaksanakan n pengaturan pengaturan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Pemerintah membuat kebijakan nasional tentang pengelolaan pelestarian cagar (2) Pemelihara Pemeliharaan an benda cagar buda ya yang disimpan disimpan dan/ atau dirawat di budaya, situs, dan kawasan dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, museum museum seba gai mana dimak sud dalam ayat (1) ditetapkan ditetapkan dengan dengan adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Peraturan Pemerintah. (2) Pengelolaan pelestarian cagar budaya budaya dilaksanakan secara terpadu oleh instansi Pasal 23 pemeri pemerinta ntah h dan setiap setiap orang orang dengan dengan mengac mengacu u pada pada kebija kebijakan kan nasion nasional al (1) Pemanf Pemanfaat aatan an benda benda cagar cagar budaya budaya dengan dengan cara cara pengga pengganda ndaan an wajib wajib pengelolaan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). mendapatkan izin dari Pemerintah. Pasal 13 (2) Ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat Dalam rangka pengelolaan pelestarian cagar budaya pemerintah berkewajiban: ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. a. mewujudkan mewujudkan,, menumbuhka menumbuhkan, n, mengembang mengembangkan, kan, meningkatkan meningkatkan kesadaran, kesadaran, dan tanggu tanggung ng jawab jawab akan akan hak dan kewaji kewajiban ban masyara masyarakat kat dalam dalam pengel pengelola olaan an pelestari pelestarian an cagar budaya. budaya. b.
meng menge emban mbangk gkan an dan dan mene menera rapka pkan n kebi kebija jaka kan n nasi nasion onal al yang yang menja menjami min n terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya, situs, dan kawasan.
c.
menyelenggarakan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya
d.
menyediakan menyediakan informasi cagar budaya kepada masyarakat. masyarakat.
e.
membe emberi rika kan n peng pengha harg rgaa aan n pelestari pelestarian an cagar budaya. budaya.
kepa kepada da seti setiap ap oran orang g yang yang berj berjas asa a di bida bidang ng
BAB VII
BAB V
PENGAWASAN
PERLINDUNGAN
Pasal 24
Pasal 14
(1) Pemerintah Pemerintah melaksanakan melaksanakan pengawasan pengawasan terhadap benda cagar budaya
beserta situs yang ditetapkan.
(1) Setiap orang wajib melindungi melindungi cagar budaya yang dimiliki atau atau dikuasainya.
(2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dila dilaksa ksana naka kan n seca secara ra terp terpad adu u dan dan dite diteta tapk pkan an deng dengan an Pera Peratu tura ran n Pemerintah. Pasal 25 Atas dasar sifat benda cagar budaya, diadakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai wewenang dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Perlindung Perlindungan an cagar budaya dilakukan dilakukan dengan cara pendaftaran, pendaftaran, penyelamatan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, perawatan, dan pemugaran. (3) Pemerinta Pemerintah h dapat memfasilitasi memfasilitasi setiap orang orang dalam melaksanakan melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1).
Bagian Pertama Pendaftaran
BAB VIII
Pasal 15
KETENTUAN PIDANA
(1) Setiap Setiap orang yang memiliki dan/atau dan/atau menguasai menguasai cagar budaya wajib melakukan melakukan pendaftaran. Pasal 26 Barangsiap Barangsiapa a dengan dengan sengaja sengaja merusak merusak benda benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 27 Barangsiapa dengan sengaja melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda benda berharga berharga yang tidak diketahui diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penggalian, penyelaman penyelaman,, pengangkat pengangkatan, an, atau dengan dengan cara pencarian pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah Pemerintah sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dipidana dengan dengan pidana pidana penjar penjara a selama selama-l -lama amanya nya 5 (lima) (lima) tahun tahun dan/at dan/atau au denda denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 28 Barangsiapa dengan sengaja: a.
tidak melakukan melakukan kewajiban kewajiban mendaftark mendaftarkan an pemilikan, pemilikan, pengalihan pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
b.
tidak tidak melaku melakukan kan kewajiba kewajiban n melapo melaporr atas atas hilang hilang dan/ atau atau rusakny rusaknya a benda cagar budaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
c.
tidak tidak melaku melakukan kan kewajiba kewajiban n melapo melaporr atas atas penemu penemuan an atau atau menget mengetahu ahuii ditemukanny ditemukannya a benda cagar budaya budaya atau benda yang diduga sebagai bend benda a caga cagarr buda budaya ya atau atau bend benda a berh berhar arga ga yang yang tida tidak k dike diketa tahu huii pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
d.
mema memanf nfaa aatka tkan n
kemb kembal alii
bend benda a
caga cagarr
buday budaya a
yang yang sudah sudah tida tidak k
(2) Pemerinta Pemerintah h dan Pemerintah Pemerintah Daerah melaksanak melaksanakan an pendaftar pendaftaran an cagar budaya, yang yang dikuas dikuasai ai negara negara atau yang yang tidak tidak diketa diketahui hui pemilikn pemiliknya ya yang yang berada berada di wilayah kewenangannya. (3) Pemeri Pemerinta ntah h menyu menyusun sun regist registras rasii cagar cagar budaya budaya secara secara nasion nasional al melalu melaluii penyelenggaraan pendaftaran dan iventarisasi. (4) Cagar Cagar budaya yang telah didaftarkan didaftarkan sebagaiman sebagaimana a dimaksud dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan mendapatkan sertifikat kepemilikan dan/atau penguasaan. (5) Tata cara inventaris inventarisasi, asi, pendaftaran, pendaftaran, dan registrasi registrasi cagar budaya diatur diatur dengan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 16 (1) Peringkat Peringkat cagar budaya tingkat tingkat lokal ditetapkan ditetapkan oleh Menteri, Menteri, tingkat tingkat regional oleh Gubernur, dan tingkat lokal oleh Bupati atau Walikota. (2) (2) Pen Penil ilai aian an Peri Pering ngka katt Caga Cagarr Buda Budaya ya nasi nasion onal al dila dilaku kukan kan oleh oleh Tim Tim yang yang keangg keanggota otaann annya ya telah telah memili memiliki ki sertif sertifika ikasi si sesuai sesuai dengan dengan keahli keahlian an yang yang ditentukan oleh Menteri (3) Cagar Cagar budaya budaya tingkat tingkat Nasional Nasional sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diusulkan oleh Pemerintah menjadi Warisan Budaya Dunia (4) Pedoman Pedoman dan/atau dan/atau tata cara pendaftaran, pendaftaran, penetapan, penetapan, dan penentuan peringkat peringkat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
dimanfaatka dimanfaatkan n lagi seperti fungsi fungsi semula semula sebagaiman sebagaimana a dimaksud dimaksud dalam Pasal 21; e.
memanf memanfaat aatkan kan benda benda cagar cagar budaya budaya dengan dengan cara cara pengga pengganda ndaan an tidak tidak seizin Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23;
masing-masing dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bagian Kedua Pasal 29
Penyelamatan dan Pengamanan
Perbua Perbuatan tan sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud dalam dalam Pasal Pasal 26 dan Pasal Pasal 27 adalah adalah Pasal 17 tindak pidana kejahatan dan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Dalam Dalam rangka perlindungan perlindungan dilakukan penyelamatan penyelamatan dan pengamanan pengamanan cagar 28 adalah tindak pindana pelanggaran. budaya. BAB IX
(2) Upaya Upaya penyelamata penyelamatan n dan pengamanan pengamanan sebagaimana sebagaimana di-maksud di-maksud dalam dalam ayat (1) dilakukan untuk mencegah:
KETENTUAN PERALIHAN
a. kerusakan kerusakan benda cagar cagar budaya karena faktor faktor alam dan/atau manusia manusia yang berakibat berubah-nya keaslian dan nilai sejarah benda cagar budaya.
Pasal 30
b. berali beralihny hnya a pemili pemilikan kan dan/at dan/atau au pengua penguasaa saan n benda benda cagar cagar budaya budaya yang yang (1) Pada saat mulai berlakuny berlakunya a Undang-undang Undang-undang ini ini setiap orang yang belum bertentang bertentangan an dengan dengan ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundangperundang-undan undangan gan yang mendaftarka mendaftarkan n benda benda cagar budaya tertentu tertentu sebagaiman sebagaimana a diatur diatur dalam dalam berlaku. Undang-u Undang-undang ndang ini, yang dimiliki dimiliki atau dikuasainy dikuasainya a wajib mendaftarkan mendaftarkan kepada kepada Pemerintah Pemerintah dalam jangka jangka waktu selambat-lambatn selambat-lambatnya ya 2 (dua) (3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat dilakukan tahun terhitung sejak saat mulai berlakunya Undang-undang ini. dalam: (2) Pada Pada saat saat mulai mulai berlak berlakuny unya a Und Undang ang-u -unda ndang ng ini, ini, semua semua peratu peraturan ran perund perundang ang-und -undang angan an yang yang ada sebaga sebagaii pelaksa pelaksanaa naan n Monumenten Ordonnantie Nomor Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staasblad (Staasblad Tahun Tahun 1934 Nomor 515), dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti dengan dengan ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundang-und erundang-undangan angan yang baru sebagai sebagai pelaksanaan dari Undang-undang ini.
a. keadaan keadaan darurat darurat yaitu kondisi yang dapat mengancam mengancam keselamatan keselamatan dan pelestaria pelestarian n benda benda cagar budaya seperti kebakaran, kebakaran, bencana alam, atau peristiwa lainnya diluar kehendak dan kemampuan pemilik; b. keadaan biasa yang masih memungkinkan pemilik dan/atau dan/atau yang menguasai merencanak merencanakan an penyelamata penyelamatan n benda cagar budaya budaya yang dimiliki dan/atau dan/atau dikuasai. Pasal 18 (1) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b pemilik
dan/atau dan/atau yang menguasai menguasai benda cagar budaya budaya dapat melakukan melakukan tindakan upaya penyelamatan berupa:
BAB X. KETENTUAN PENUTUP
a.
Pasal 31 Pada saat mulai berlakunya berlakunya Undang-und Undang-undang ang ini, Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaiman sebagaimana a b.
pemindahan pemindahan benda cagar budaya yang terancam keselamatanny keselamatannya a baik karena faktor alam maupun manusia manusia atau karena rencana pembangun pembangunan an di dan/atau dan/atau sekitar situs; pelaporan apabila benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai hilang atau rusak.
telah telah diubah diubah dengan dengan Monu Monumente menten n Ordonnantie Ordonnantie Nomo Nomorr 21 Tahu Tahun n 1934 1934 (Staatsblad Tahun (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515), dinyatakan tidak berlaku.
(2)
Peny Penyel elam amat atan an beru berupa pa pemi pemind ndah ahan an bend benda a caga cagarr buday budaya a seba sebaga gaim iman ana a dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat dilakukan atas dasar izin Menteri:
(3)
Ketentuan Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai penyelamatan penyelamatan cagar cagar budaya Peraturan Pemerintah. Pemerintah. Pasal 19
Pasal 32 Undang-undang Undang -undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangka diundangkan. n. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
diatur diatur dengan dengan
(1) Pengamana Pengamanan n sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal Pasal 16 Ayat (1) untuk untuk menjaga menjaga benda cagar budaya, agar agar tidak hilang, rusak, atau musnah. (2) Pengam Pengamana anan n terhad terhadap ap benda benda cagar cagar budaya budaya dapat dapat dilaku dilakukan kan dengan dengan cara cara menyimpan atau menempatkan pada tempat yang aman (3)
Pengamanan terhadap terhadap situs dan kawasan dilakukan dengan menentukan menentukan batasbatas situs melalui pemintakatan
(4)
Ketentuan mengenai mengenai pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Bagian Ketiga Pemeliharaan Pasal 20
(1) Dalam rangka pemeliharaan dilakukan perawatan benda cagar budaya, situs, dan kawasan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pelapukan akibat pengaruh alam dan hayati. (2) Upaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dilakukan dengan cara: a. melakukan perawatan perawatan sehari-hari sehari-hari dengan menjaga kebersihan kebersihan cagar budaya, budaya, atau dengan pengawetan benda cagar budaya untuk mencegah kelapukan; b. melakukan melakukan perbaika perbaikan n atas kerusakan kerusakan kecil; kecil; c. memp memper erha hati tikan kan dikandungnya.
fakt faktor or
baha bahan, n,
kond kondis isii
kete ketera rawa wata tan n
dan dan
nila nilaii
yang yang
(3) Ketent Ketentuan uan mengen mengenai ai perawa perawatan tan benda benda cagar cagar budaya budaya,, situs, situs, dan kawasa kawasan n sebagaiman sebagaimana a dimaksud dalam dalam ayat (2) diatur lebih lanjut lanjut dengan Peraturan Peraturan Pemerintah. Bagian Keempat Pemugaran Pasal 21 (1) Upaya pemugaran pemugaran benda cagar budaya dilakukan dilakukan dengan dengan cara memperbaik memperbaiki, i,
memper memperkua kuatt strukt struktur, ur, dan mengaw mengawetk etkan an melalu melaluii restor restorasi asi,, rekons rekonstru truksi ksi,, konsolidasi konsolidasi,, rehabilita rehabilitasi, si, adaptasi, adaptasi, revitalisa revitalisasi, si, dan stabilisa stabilisasi si sesuai tingkat tingkat kerusakannya. (2) Setiap Setiap orang yang akan melakukan melakukan pemugaran wajib melapor melapor kepada instansi instansi yang berwenang. (3) Pemugaran dilakukan melalui studi kelayakan kelayakan dan studi teknis teknis pemugaran (4) Ketentuan Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai pemugaran pemugaran benda cagar budaya budaya sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan pemerintah; pemerintah; BAB VI PEMANFAATAN Pasal 22 (1) Setiap Setiap orang dapat memanfaatka memanfaatkan n cagar cagar budaya budaya untuk untuk kepentinga kepentingan n agama, agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. (2) Dalam hal cagar budaya budaya milik atau yang dikuasai negara pemanfaata pemanfaatannya nnya harus atas izin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya (3) Pelaksa Pelaksanaa naan n kegiat kegiatan an pemanfa pemanfaata atan n terhad terhadap ap cagar cagar budaya budaya terbuka terbuka untuk untuk kepentingan masyarakat luas dengan ketentuan: a.
tidak semata untuk mencari keuntungan pribadi pribadi atau golongan;
b. teta tetap p memp memper erha hati tika kan n nila nilaii pent pentin ing g caga cagarr masyarakat setempat; c.
buda budaya ya dan dan nila nilaii buday budaya a
sesuai sesuai dengan izin yang diberikan diberikan dan tidak bertentanga bertentangan n dengan dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.
(4) Pencabutan Pencabutan surat surat izin dapat dilakukan dilakukan apabila apabila pelaksanaan pelaksanaan pemanfaata pemanfaatan n tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) (5) Ketentuan Ketentuan mengenai mengenai izin pemanfaata pemanfaatan n sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud ayat ayat (2), (2), (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Peraturan Pemerintah. Pasal 23 Benda Benda cagar cagar buday budaya a dan situs situs yang yang pada pada saat saat ditemu ditemukan kan ternya ternyata ta sudah sudah tidak tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula dilarang untuk dimanfaatkan kembali fungsi semula. Pasal 24 (1) Pemanfaata Pemanfaatan n benda cagar budaya milik milik negara dengan cara memperbany memperbanyak ak dapat dapat dilaku dilakukan kan dengan dengan izin izin dari dari Menter Menterii dan sesuai sesuai dengan dengan peratu peraturan ran perundangan lain yang berlaku.
(2) (2) Ketent Ketentua uan n meng mengen enai ai izin izin pema pemanf nfaa aata tan n deng dengan an cara cara memp memper erba bany nyak ak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan: Ayat ini penggandaan milik masyarakat diperbolehkan atas ijin pemilik Pasal 25 (1) Untuk kepentingan perlindungan benda cagar cagar budaya bergerak baik yang dimiliki
Negara maupun setiap orang dapat di simpan dan/atau dirawat di museum. (2) Museu Museum m sebaga sebagaima imana na dimaksu dimaksud d dalam dalam ayat ayat (1) diatur diatur lebih lebih lanjut lanjut dengan dengan
Peraturan Pemerintah. Pasal 26 (1) Setiap orang dilarang merusak merusak cagar budaya. (2) Setiap Setiap orang dilarang mengambil mengambil dan/atau dan/atau memisahkan memisahkan benda cagar budaya budaya baik sebagian maupun seluruhnya dari kesatuan, atau kelompok, atau dari letak asal. Penjelasa Penjelasan n pasal: Yang dimaksud mengambil mengambil dan/atau memisahkan memisahkan dalam pasal 14 huruf huruf b dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian. Pasal 27 Setiap orang dilarang: a. membawa membawa benda benda cagar budaya budaya ke luar luar wilayah wilayah Republik Republik Indonesia Indonesia;; b. membawa membawa benda benda cagar budaya budaya dari satu daerah daerah ke daerah daerah lainnya; lainnya; c.
memperdagangkan atau memperjuabelikan memperjuabelikan atau memperniagakan benda cagar budaya
d. mengubah mengubah fungsi fungsi benda benda cagar cagar budaya budaya tanpa izin dariMenteri atau Pemerintah Daerah. BAB VII PENEMUAN DAN PENCARIAN Bagian Pertama Penemuan Pasal 28 (1) Setiap orang yang yang menemukan benda yang yang diduga sebagai benda cagar budaya dan lokasi yang diduga situs wajib melaporkan melaporkan kepada kepada Instansi terkait paling paling
lambat 14 (empat belas) hari sejak ditemukannya. (2) Berdasarkan Berdasarkan laporan laporan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera segera dilakukan dilakukan penelitian oleh Instansi terkait. (3) Sejak Sejak diterimany diterimanya a laporan laporan dan selama dilakukannya dilakukannya proses penelitian penelitian terhadap benda temuan dan lokasi penemuan diberikan perlakuan sebagai benda cagar budaya dan situs. (4) Penelitian Penelitian sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi meliputi jenis, bahan, bahan, bentuk bentuk atau wujud, ukuran, nilai sejarah dan nilai budaya. (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah daerah menentukan benda tersebut sebagai benda cagar budaya atau bukan benda cagar budaya dan menetapkan: a. pemili pemilikan kan oleh oleh Neg Negara ara dengan dengan,, pember pemberian ian imbala imbalan n yang yang wajar wajar kepada kepada penemu; b. pemilikan pemilikan sebagia sebagian n dari benda cagar cagar budaya budaya oleh penemu penemu c.
penyeraha penyerahan n kembali kepada kepada penemu, apabila apabila terbukti benda benda tersebut tersebut bukan sebagai benda cagar budaya.
(6) Berdasarka Berdasarkan n hasil penelitian penelitian sebagaiman sebagaimana a dimaksud dimaksud dalam dalam ayat (2), apabila apabila ternyata lokasi temuan benda cagar budaya merupakan situs, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menentukan lokasi tersebut sebagai situs dan menetapkan : a. Pemilikan Pemilikan kepada negara negara dengan memberikan memberikan ganti rugi kepada pemilik lokasi penemuan; b.
batas-batas yang diperlukan bagi perlindunganya.
(7) Ketentuan Ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Pencarian Pasal 29 (1) Setiap Setiap orang orang dilara dilarang ng melaku melakukan kan pencar pencarian ian benda benda cagar cagar budaya budaya dan situs situs dengan dengan cara cara pengga penggalia lian, n, penyel penyelama aman, n, pengan pengangka gkatan tan,, atau atau dengan dengan cara cara pencarian pencarian lainnya, baik di darat maupun di bawa bawah h permukaan permukaan air tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (2) Benda cagar budaya dan situs hasil pencarian dimanfaatkan dimanfaatkan untuk untuk kepentingan kepentingan pelestarian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan (3) (3)
Penc Pencar aria ian n bend benda a caga cagarr buday budaya a dan dan situ situs s untu untuk k tuju tujuan an sela selain in tuju tujuan an sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dilakukan atas dasar izin
yang diberikan oleh Menteri (4) Ketentuan Ketentuan mengenai mengenai izin pencarian pencarian dan hasil pencarian pencarian benda cagar budaya diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 30 (1) Ijin survei survei atau pengan pengangka gkatan tan benda benda cagar cagar budaya budaya yang yang berada berada di baw bawah ah permukaan air yang berada di atas 12 mil dari garis pantai terluar diberikan oleh Menteri (2) Ijin survei survei atau pengan pengangka gkatan tan benda benda cagar cagar budaya budaya yang yang berada berada di baw bawah ah permukaan air yang berada di atas 4 sampai dengan 12 mil dari garis pantai terluar diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. (3) Ijin survei survei atau atau pengan pengangka gkatan tan benda benda cagar cagar budaya budaya yang yang berada berada di baw bawah ah permukaan air yang berada di bawah 4 mil dari garis pantai terluar diberikan oleh Walikota atau Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. (4) Selama kegiatan kegiatan survei atau pengangkatan pengangkatan benda cagar budaya yang berada di bawah permukaan air dilakukan pengawasan oleh instansi terkait. Penjelasan Yang dimaksud instansi terkait adalah instansi yang bergerak bertanggung jawab di bidang kebudayaan, kelautan, lingkungan hidup, pengamanan dan pertahanan laut (5) Ketentuan Ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 31 (1) Pelaksanaa Pelaksanaan n survei atau pengangkat pengangkatan an benda cagar budaya budaya yang berada di bawah baw ah permuk permukaan aan air dapat dapat dilakuka dilakukan n setela setelah h pemega pemegang ng ijin ijin survei survei atau pengangkatan menyetor dana jaminan pelestarian kepada Negara. (2) Ketentuan Ketentuan sebagaimana sebagaimana dalam ayat (1) diatur lebih lanjut lanjut dengan dengan Peraturan Peraturan Pemerintah. Pasal 32 (1) Pencarian Pencarian dengan cara survei survei sebagaiman sebagaimana a dimaksud dimaksud dengan pasal 30 hanya dapat mengambil paling banyak 10 (sepuluh) benda temuan sebagai sampel dan menjadi milik Negara. (2) Benda cagar budaya hasil pengangkat pengangkatan an sebagaimana dimaksud dimaksud dengan dengan pasal 30 sebelum sebelum dilakukan dilakukan pembagian pembagian pemilikan pemilikan antara negara dan pemegang ijin, dikuasai oleh Negara (3) Pemerintah Pemerintah mempunyai mempunyai hak terlebih terlebih dahulu memilih dan memiliki memiliki benda cagar
budaya hasil pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) (4) Pemanfaata Pemanfaatan n benda cagar budaya hasil survei atau pengangkatan pengangkatan selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) dapat dilakukan atas ijin dari Menteri. Pasal 33 Setiap Setiap orang sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam pasal 6 ayat (1), yang benda cagar budayanya budayanya hilang atau rusak wajib melaporkan melaporkan peristiwa peristiwa tersebut kepada Instansi Instansi Terkai Terkaitt dalam dalam jangka jangka waktu waktu selamb selambat at-lamb -lambatn atnya ya 14 (empat (empat belas) belas) hari hari sejak sejak diketahui hilang atau rusaknya benda cagar budaya tersebut. BAB VIII PENGEMBANGAN Pasal 34 (1) Penge Pengemba mbanga ngan n cagar cagar budaya budaya dapat dapat dilaks dilaksana anakan kan dengan dengan ijin ijin Menter Menterii atau Pemerintah Daerah. (2) Pengembangan Pengembangan cagar budaya budaya wajib memperhati memperhatikan kan prinsip-p prinsip-prinsip rinsip pelestarian pelestarian cagar budaya. (3) Dala Dalam m pengemb pengembang angan an cagar cagar budaya budaya diperl diperluka ukan n sumber sumber daya daya manusi manusia a yang yang memili memiliki ki penget pengetahu ahuan an dan kemampu kemampuan an di bidang bidangnya nya dan teknol teknologi ogi melalu melaluii penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan cagar budaya yang berkesinambungan. (4) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan penyuluhan cagar budaya wajib memperhatikaa memperhatikaan n ilmu pengetahuan pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat. (5) Dalam Dalam penyelengg penyelenggaran aran penelitian penelitian dan pengembang pengembangan, an, pendidikan pendidikan dan latihan latihan serta penyuluhan penyuluhan cagar budaya pemerintah pemerintah wajib menjaga menjaga kekayaan kekayaan budaya budaya bangsa Pasal 35 (1) (1) Permo Permoho hona nan n renca rencana na peng pengemb emban anga gan n bend benda a caga cagar, r, situ situs, s, dan dan kawas kawasan an disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan hasil studi analisis mengenai dampak lingkungannya. (2) Pelaksanaa Pelaksanaan n ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah. Pasal 36 (1) Setiap rencana kegiatan pembangunan yang dapat mengakibatkan:
a. tercemar, tercemar, pindah, rusak, berubah, berubah, musnah atau hilangnya hilangnya nilai sejarah benda cagar budaya; b. tercemar dan berubahnya situs situs beserta lingkungannya; wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Menteri. (2) Laporan Laporan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan disampaikan secara secara tertulis dan dilengkapi dengan hasil studi analisis mengenai dampak lingkungannya (3) Berdasarka Berdasarkan n hasil studi arkeologis arkeologis terhadap rencana kegiatan kegiatan pembangunan pembangunan tersebut. Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri lain atau pimpinan instansi Pemerintah yang bersangkutan, dapat menyatakan: a. tetap mempertahankan keberadaan keberadaan benda cagar budaya dan dan situs; a. menyarankan perubahan rencana pembangunan; b. memindahka memindahkan n benda cagar cagar budaya dari dari situs; c. menyetujui dilanjutkannya rencana kegiatan tersebut; atau, atau, d. menghapus menghapus benda benda cagar budaya budaya dan situs situs dari daftar. daftar. (4) Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), ayat 2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri. BAB IX PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN Bagian Pertama Pengawasan Pasal 37 (1) Pemerinta Pemerintah h melaksanaka melaksanakan n pengawasa pengawasan n terhadap terhadap benda cagar budaya beserta situs yang ditetapkan. (2) Ketent Ketentuan uan mengen mengenai ai pengaw pengawasa asan n sebaga sebagaima imana na dimaksu dimaksud d dalam dalam ayat ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Penyidikan Pasal 38 (1) Atas dasar sifat benda benda benda cagar budaya diadakan diadakan Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Negeri Sipil di lingkungan kebudayaan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaiman sebagaimana a dimaksud dimaksud dalam ayat (1) diberi
wewenang wewen ang khusus sebagai Penyidik Penyidik sebagaiman sebagaimana a dimaksud dimaksud dalam UndangUndangundang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang benda cagar budaya, budaya, situs, dan kawasan. (3) Di dalam melaksanakan melaksanakan tugas penyidikan penyidikan,, penyidik penyidik sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud ayat (1) berwenang: a.
menerima laporan laporan atau pengaduan pengaduan dari seseorang, seseorang, melakukan penelitian penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana dan/atau pelanggaran terhadap undang-undang ini;
b. melakukan melakukan tindakan tindakan pertama pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan melakukan pemeriksaan; c.
menyuruh menyuruh berhenti berhenti seseorang seseorang tersangka tersangka dan memeriksa memeriksa tanda pengenal pengenal tersangka;
d. mengambil mengambil sidk sidk jari dan memotret memotret seseor seseorang; ang; e.
memanggil orang untuk didengar dan dan diperiksa diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
f.
mend mendat atan angk gkan an ahli ahli pemeriksaan perkara;
yang yang
dipe diperl rluk ukan an
dala dalam m
hubu hubung ngan anny nya a
deng dengan an
g. menghe menghenti ntikan kan penyi penyidik dikan an setela setelah h memper memperole oleh h kepast kepastian ian bahwa bahwa tidak tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atas undang-unda undang-undang ng ini, selanjutny selanjutnya a memberitah memberitahukan ukan hal tersebut tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; h. men mengad gadakan akan tind tindak aka an dipertanggungjawabkan.
lainn ainny ya
yang ang
men menurut urut
(4) Dalam melaksanaka melaksanakan n tugasnya tugasnya penyidik penyidik sebaga sebagaimana imana dimaksud dimaksud berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
huku ukum
dapat apat
ayat (1) tidak
(5) Dalam melaksanakan tugas penyidikan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan penyidik penyidik Polri. (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sipil membuat berita acara setiap tindakan tindakan mengenai: a. pemeriksaa pemeriksaan n tersangka; tersangka; b.
pemasu pemasukan kan rumah; rumah;
c.
penyitaan penyitaan benda, benda, pemeriksa pemeriksaan an surat; surat;
d. pemeriksaa pemeriksaan n saksi; e. dan pemeriks pemeriksaan aan di tempat tempat kejadia kejadian. n. (7) Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitah memberitahukan ukan dimulainya dimulainya penyidikan penyidikan dan menyampaika menyampaikan n hasil penyidikan kepada penuntut penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur diatur dalam Undang-Und Undang-Undang ang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 39 Penyidikan Penyidikan atas dugaan dugaan tindak pidana benda cagar budaya, budaya, situs, atau kawasan di perairan Indonesia dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 40 (1) (1) Seti Setiap ap oran orang g yang yang meng mengam ambi bill dan dan memi memisa sahk hkan an bend benda a caga cagarr buday budaya a sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam pasal ….. huruf huruf b dipidana dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun atau denda minimal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); (2) Setiap Setiap orang orang yang yang melaku melakukan kan perusa perusakan kan benda benda cagar cagar budaya budaya,, situs, situs, dan kawasan kawasan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal …. huruf a dipidana dipidana penjara minimal minimal 3 (tiga) (tiga) tahun atau denda minimal Rp 300.000.000,300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); (3) Setiap Setiap orang yang membawa dan/atau dan/atau mengirim benda benda cagar budaya ke luar wilayah wilayah Republik Republik Indonesia Indonesia sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal …. huruf a tanpa izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dipidana penjara minimal minimal minimal 3 (tiga) (tiga) tahun atau denda minimal Rp 300.000.000,300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); (4) Setiap Setiap orang yang melakukan pencarian pencarian benda cagar budaya budaya tanpa izin dari Pemerintah Pemerintah atau Pemerintah Pemerintah Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal …. ayat ayat (1) dipidana dipidana penjar penjara a minima minimall 5 (lima) (lima) tahun tahun atau atau denda denda minima minimall Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); (5) Setiap Setiap orang yang tidak melaporka melaporkan n temuan benda benda cagar budaya, budaya, situs, situs, dan kawasan kawasan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal …. ayat (1) dipidana dipidana penjara minimal minimal 2 (dua) tahun atau denda minimal Rp 200.000.00 200.000.000,0,- (dua ratus juta rupiah); (6) Setiap Setiap orang yang melakukan melakukan perdagangan perdagangan benda cagar budaya, budaya, situs, dan kawasan kawasan tanpa izin dari Pemerintah Pemerintah atau Pemerintah Pemerintah Daerah Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal …. huruf d dipidana penjara penjara minimal 2 (dua) tahun tahun atau denda minimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (7) Setiap Setiap orang yang melakukan melakukan penggandaan penggandaan tanpa izin izin dari Pemerintah Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal ….. ayat (1) dipidana penjara penjara minimal 2 (dua) tahun atau denda minimal minimal Rp 200.000.00 200.000.000,0,- (dua ratus juta rupiah); (8) Setiap orang yang dengan dengan sengaja mengubah fungsi pemanfaatan pemanfaatan benda cagar
budaya, situs, dan kawasan tanpa izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal …. huruf c dipidana dipidana penjara minimal 2 (dua) tahun atau denda minimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (9) Setiap Setiap orang yang membawa membawa dan/atau dan/atau mengirim mengirim benda cagar budaya budaya antar daerah daerah tanpa tanpa izin izin dari dari Pemeri Pemerinta ntah h atau atau Pemeri Pemerinta ntah h Dae Daerah rah sebaga sebagaima imana na dimaksud dalam pasal …. huruf b dipidana penjara minimal 1 (satu) tahun atau denda minimal Rp 50.000.000,- (lima pulu juta rupiah). Pasal 41 Setiap orang yang melakukan penyalahgunaan ijin yang diatur dalam Undang-undang ini dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal …. ayat (3), (4), (6), (7), (8), dan (9). Pasal 42 (1) Pemeri Pemerinta ntah h atau atau Pemeri Pemerinta ntah h Dae Daerah rah yang yang mengel mengeluar uarkan kan ijin, ijin, member memberika ikan n teguran tertulis kepada pemegang ijin apabila pemegang ijin tersebut melakukan pelanggaran atas ketentuan perijinan yang diberikan. (2) Apabila Apabila telah dilakukan 3 (tiga) kali teguran teguran secara tertulis tertulis dan tidak mendapat mendapat tanggapan dari pemegang ijin, Pemerintah atau Pemerintah daerah mencabut ijin yang diberikan. (3) Pemegang Pemegang ijin yang telah dicabut ijinnya ijinnya sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperkenankan memperoleh ijin baru. BAB BAB XI KETENTUAN LAIN Pasal 43 Negara dan setiap orang mempunyai hak cipta atas pengalihwujudan benda cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya. Pasal 44 Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya tidak bergerak, situs, situs, dan kawasan yang telah melakukan melakukan kewajiban melindungi melindungi dan memelihara, memelihara, serta serta telah telah diteta ditetapka pkan n dapat dapat memper memperole oleh h hak kemuda kemudahan han,, pengur pengurang angan, an, atau atau bahkan tidak dikenakan atas Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45 Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undang yang ada sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UndangUndang Und ang ini atau belum diganti dengan ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundangperundang-undang undangan an yang baru sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang ini. Pasal 46 Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini setiap kegiatan berkenaan dengan pengelolaan benda cagar budaya, situs, atau kawasan yang telah memiliki memiliki izin, wajib menyesuaika menyesuaikan n menurut menurut persyarata persyaratan n berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang ini. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 47 Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dinyatakan tidak berlaku. Pasal 48 Unda Undang ng-Un -Unda dang ng ini ini berl berlak aku u pada pada saat saat diun diunda dang ngkan kan,, agar agar seti setiap ap oran orang g mengetahui mengetahuinya nya dan memerintahk memerintahkan an pengundang pengundangan an UndangUndang-Undang Undang ini dengan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta
Disahk Disahkan an di
: Jakart Jakarta a
Pada tanggal 21 Maret 1992
Pada tanggal : ...................... Presiden Republik Indonesia
Presiden Republik Indonesia Ttd. Soeharto
ttd. Susilo Bambang Yudhoyono
PENJELASAN ATAS
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
NOMOR ……TAHUN ………
BENDA CAGAR BUDAYA
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
UMUM Unda Undang ng-un -unda dang ng Dasa Dasarr 1945 1945 Pasa Pasall 32 mene menega gask skan an bahw bahwa a "Pem "Pemer erin inta tah h memaj memajuk ukan an kebud kebuday ayaa aan n nasi nasion onal al Indo Indone nesi sia" a" sert serta a penjelasa penjelasannya nnya antara antara lain menyatakan menyatakan "Usaha kebudayaan kebudayaan harus menuju menuju kearah kearah kemaju kemajuan an adat, adat, budaya budaya,, dan persat persatuan uan,, dengan dengan tidak tidak menola menolak k bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia". Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis Permusyawa Permusyawaratan ratan Rakyat Rakyat Nomor II /MPR/1988 /MPR/1988 tentang tentang Garis-ga Garis-garis ris Besar Haluan Haluan Nega Negara ra menegaskan menegaskan bahw bahwa" a" ...kebudaya ...kebudayaan an Indonesia Indonesia yang mencermin mencerminkan kan nilai-nil nilai-nilai ai luhur bangsa, bangsa, harus dipelihara dipelihara,, dibina, dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, memper memperteb tebal al harga harga diri diri dan kebang kebanggaa gaan n nasion nasional, al, memper memperkok kokoh oh jiwa jiwa persatuan persatuan dan kesatuan kesatuan bangsa bangsa serta mampu menjadi menjadi penggerak penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa dimasa depan". Beranjak Beranjak dari amanat amanat ini maka Pemerintah Pemerintah berkewajiban berkewajiban untuk mengambil mengambil segala langka dalam usaha memajukan kebudayaan bangsa.
UMUM Telah satu dasawarsa dasawarsa lebih sejak Undang-Undan Undang-Undang g Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Benda Cag Cagar ar Buday Budaya a disahk disahkan an pada pada tangga tanggall 21 Maret Maret 1992. 1992. Sejak Sejak itu bangsa bangsa Indonesia Indonesia memiliki perangkat perangkat Unda Undang-U ng-Undang ndang yang mengatur mengatur perlindung perlindungan an hukum bagi upaya pelestarian pelestarian dan pemanfaatan pemanfaatan benda cagar budaya yang sangat sangat penting penting artinya bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional.
Masih segar dalam ingatan kita, betapa antusiasnya masyarakat menyambut kehadiran Undang-Undang Benda Cagar Budaya, dan berharap banyak dengan Undang-Undang ini akan mampu menjawab menjawab dan menyelesai menyelesaikan kan masalah pelanggaran pelanggaran dan kejahatan kejahatan warisan warisan budaya. budaya. Masih dengan semangat dan antusias antusias yang tinggi, telah dilakukan dilakukan berbagai berbagai kegiatan kegiatan sosialisas sosialisasii dan penyusunan penyusunan berbagai berbagai peraturan peraturan pelaksanaa pelaksanaannya, nnya, dalam dalam tempo tempo tidak tidak lebih lebih dari dari 5 (lima) (lima) tahun tahun sosial sosialisa isasi si Und Undang ang-U -Unda ndang ng telah telah dilaksanak dilaksanakan an di 27 Propinsi di Indonesia Indonesia dan dalam waktu 3 (tiga) (tiga) tahun tahun berbagai berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Benda Cagar Budaya. Dari berbagai telaah dan pengalaman engalaman di dalam pelaksanaan pelaksanaan Undang-U Undang-Undang ndang Benda Cagarr Budaya Caga Budaya,, dapat dapat dikatakan dikatakan belum berjalan berjalan sebagaiman sebagaimana a mestinya mestinya seperti seperti yang diharapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai informasi dan laporan dari daerah mengen mengenai ai berbag berbagai ai pelang pelanggar garan an Und Undang ang-Und -Undang ang Benda Benda Cag Cagar ar Budaya Budaya dengan dengan
berbagai modus operandi masih sering terjadi, bahkan di beberapa daerah cenderung meningkat, antara lain seperti upaya pencurian, penyelundupan/membawa benda cagar budaya budaya tanpa tanpa disert disertai ai dokume dokumen n perizi perizinan nan,, pengem pengembal balian ian benda benda cagar cagar budaya budaya Indonesia yang berada di luar negeri yang dibawa secara illegal, belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Benda Benda cagar budaya mempunyai mempunyai arti penting bagi kebudayaan kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk berdasarka berdasarkan n peraturan peraturan perundanga perundangan n-undangan -undangan berlaku berlaku melidungi melidungi benda cagar cagar budaya budaya sebagai sebagai warisan warisan budaya budaya bangsa bangsa Indonesia. Indonesia. Tidak semua benda benda pening peninggal galan an sejara sejarah h mempun mempunyai yai makna makna sebag sebagai ai benda benda cagar cagar budaya. Sejauh peninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya maka demi kelestarian budaya bangsa, benda cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan; untuk keperluan ini maka benda cagar budaya perlu dikuasai oleh Negara bagi pengamanannya sebagai milik bangsa.
Sebagaian Sebagaian besar benda cagar budaya suatu bangsa adalah hasil ciptaan bangsa itu pada masa lalu yang dapat menjadi sumber kebanggaan bangsa yang yang bersan bersangku gkutan tan.. Oleh Oleh karena karena itu, itu, pelest pelestari arian an benda benda cagar cagar budaya budaya Indone Indonesia sia merupa merupakan kan ikhtia ikhtiarr untuk untuk meupuk meupuk keban kebangga ggaan an nasion nasional al dan memper memperkok kokoh oh kesada kesadaran ran jatidi jatidiri ri sebaga sebagaii bangsa bangsa yang yang berdas berdasark arkan an Pancasila. Kesadaran Kesadaran jatidiri suatu bangsa banyak banyak dipengaru dipengaruhi hi oleh pengetahua pengetahuan n tentan tentang g masa masa lalu lalu bangsa bangsa yang yang bersan bersangku gkutan tan,, sehing sehingga ga kebera keberadaa daan n kebang kebangsaa saan n itu pada pada masa masa kini kini dan dalam dalam proyek proyeksin sinya ya kemasa kemasa depan depan bertah bertahan an pada pada ciri ciri khasny khasnya a sebaga sebagaii bangsa bangsa yang tetap tetap berpij berpijak ak pada pada landasan falsafah dan kebudayaan sendiri. sendiri.
Upaya melest Upaya melestari arikan kan benda benda cagar cagar budaya budaya dilaks dilaksana anakan kan,, selain selain untuk untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jatidiri sebaga sebagaii bangsa bangsa yang yang berdas berdasark arkan an Pancas Pancasila ila,, juga juga untuk untuk kepent kepenting ingan an sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional.
Sementara di sisi lain dapat terlihat dimana putusan pengadilan atas berbagai kasus pelanggaran benda cagar budaya lainnya seperti pencurian, pencarian liar/ilegal, dan pemalsuan sangat tidak memuaskan. Kelemahan lain dari peraturan perundangan ini juga terlihat dimana benda cagar budaya yang berada di bawah air belum diatur secara proporsion proporsional, al, demikian demikian pula halnya dengan dengan bangunanbangunan-bangu bangunan nan tua terutama terutama di perkotaan perkotaan sering menjadi menjadi korban atau dikorbankan dikorbankan untuk untuk kepentinga kepentingan n komersial. komersial. Padaha Padahall kejaha kejahatan tan atau atau pelang pelanggar garan an atas atas benda benda cagar cagar budaya budaya ini merupa merupakan kan pemiskinan budaya bangsa bangsa dan dapat mengakibatkan kehilangan identitas dan jatidiri jatidiri kita kita seba sebaga gaii bang bangsa sa.. Berb Berbag agai ai perm permas asal alah ahan an yang yang dikem dikemuk ukak akan an ters terseb ebut ut,, menunjukkan adanya kelemahan baik dari dalam Undang-Undang itu sendiri (internal), maupun di dalam pelaksanaannya. Tujuan dilakukan pelestarian pelestarian benda cagar budaya budaya dan situs situs adalah untuk melindungi, mengembang mengembangkan kan dan memanfaatkan memanfaatkannya nya dalam rangka rangka memajukan memajukan kebudayaan kebudayaan nasional. nasional. Di dalam dalam kenyataann kenyataannya ya arah arah dan tujuan tujuan itu belum belum dapat dapat berjalan berjalan seimbang seimbang dan harmonis, harmonis, masih banyak banyak terdapat terdapat perbedaan perbedaan persepsi persepsi tentang tentang pelestaria pelestarian n dan dan pema pemanf nfaa aata tan n dikal dikalan anga gan n masyar masyarak akat at.. Sebag Sebagia ian n oran orang g berp berpen enda dapa patt kata kata "pelestaria "pelestarian" n" berarti berarti "statis, "statis, berhenti berhenti atau mandeg" mandeg" ini jelas bertentang bertentangan an dengan dengan hakekat hakekat kebudayaa kebudayaan n yang dinamis. dinamis. Pandangan Pandangan lainnya lainnya beranggap beranggapan an Pemerintah Pemerintah terlalu terlalu menitikbe menitikberatkan ratkan pandanganny pandangannya a pada sisi pelesta pelestarian rian sehingga sehingga dirasakan dirasakan membatasi membatasi ruang ruang gerak gerak pengemban pengembangan gan dan pemanfaata pemanfaatannya nnya oleh masyara masyarakat kat yang yang pada pada kenyata kenyataann annya ya cenderun cenderung g berleb berlebiha ihan/e n/eksp ksploi loitat tatif if hanya hanya untuk untuk menari menarik k keuntungan ekonomi semata dan mengabaikan aspek pelestariannya.
Benda Benda-ben -benda, da, lingku lingkunga ngan, n, dan kawasa kawasan n pening peninggal galan an kepurb kepurbaka akalaa laan n di wilaya wilayah h Republ Rep ublik ik Indone Indonesia sia cukup cukup banya banyak k dan berag beragam, am, merup merupaka akan n kekaya kekayaan an budaya budaya bang bangsa sa yang yang memi memili liki ki nila nilaii pent pentin ing g seba sebaga gaii perw perwuj uju u an an aspe aspek k ideo ideolo logi gi dan dan perilaku perilaku kehidu kehidupan pan manusi manusia a dan masyarakat masyarakat Indonesia Indonesia pada masa lampau. lampau. Karena Karena itu peninggalan peninggalan kepurbakala kepurbakalaan an yang merupakan merupakan asset bangsa tersebut tersebut seharusnya seharusnya dili dilind ndun ungi gi,, dike dikemb mban angk gkan an,, dan dan dike dikelo lola la seca secara ra tepa tepatt guna guna,, sehi sehing ngga ga pemanfaata pemanfaatannya nnya dapat dirasakan dirasakan oleh seluruh seluruh masyarakat masyarakat baik pada tingkat tingkat lokal, lokal, regional, nasional nasional bahkan internasional. internasional.
Mempe Memperh rhat atik ikan an halhal-ha hall ters terseb ebut ut di atas atas dipa dipand ndan ang g perlu perlu untu untuk k melaksanak melaksanakan an tindakan tindakan penguasaan penguasaan,, pemilikan, pemilikan, penemuan penemuan,, pencarian, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan berdasarka berdasarkan n suatu peraturan peraturan perundang perundang-und -undangan angan.. Karena Karena itu peraturan peraturan perundang perundang-undanga -undangan n yang berlaku sekarang sekarang sudah tidak sesuai sesuai dengan dengan jiwa dan semangat semangat tersebut di atas, maka disusunlah disusunlah Undang-unda Undang-undang ng tentang Benda Cagar Budaya ini.
Seiring Seiring dengan dengan itu sejak diundangka diundangkannya nnya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 tentang tentang Pemerintaha Pemerintahan n Daerah, Daerah, serta serta perubahan perubahan yang terjadi terjadi pada pada strukt struktur ur Pemerin Pemerintah tah terut terutama ama instan instansi si yang berwen berwenang ang di bidang bidang kebuda kebudayaa yaan, n, mengak mengakiba ibatka tkan n pula pula peruba perubahan han pada pada berbag berbagai ai aspek aspek kehidu kehidupan pan berbang berbangsa sa dan berneg bernegara ara term termasu asuk k paradi paradigma gma baru baru yang yang menemp menempatk atkan an pemeri pemerinta ntah h sebaga sebagaii fasilifato fasilifator, r, dinamisa dinamisator, tor, dan dan koordin koordinator, ator, dengan dengan memberikan memberikan peluang peluang yang seluasseluasluasny luasnya a kepada kepada masyara masyarakat kat untuk untuk ikut berpe berperan ran serta, serta, termas termasuk uk didala didalam m upaya upaya pelest pelestari arian, an, pengem pengemban bangan gan dan dan pemanfaa pemanfaatan tan benda benda cagar cagar budaya, budaya, situs, situs, dan kawa kawasa san. n. Dan Dan ini ini haru harus s terc tercer ermi min n di dala dalam m peru perund ndan ang g-unda -undang ngan an deng dengan an memper mempertim timban bangka gkan n hal-hal - hal di atas atas dipand dipandang ang perlu perlu untuk untuk penye penyempu mpunaa naan n atau atau mengganti mengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Tentang Benda Cagar Budaya dengan yang baru. Hal ini disadari oleh karena pengelolaan asset budaya bangsa ini memerlukan suatu peng pengat atur uran an yang yang sesu sesuai ai deng dengan an perk perkemb emban anga gan n dan dan lebi lebih h meme memerl rluk ukan an lagi lagi perlindungan hukum yang pasti dan memadai
PASAL DEMI PASAL
PASAL DEMI PASAL Pasal Pasal 1
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2
Pada dasarnya semua benda, bangunan, atau tanda-tanda kegiatan manusia yang umurny umurnya a telah telah menc mencapai apai lima lima puluh puluh tahun tahun dapat dapat disebu disebutt sebaga sebagaii pening peninggal galan an purbakala.
Cukup jelas Pasal 3 Penega Penegasan san mengen mengenai ai lingku lingkup p ini diperl diperluka ukan n agar agar pengat pengatura uran n Unda Undang ng-u -und ndan ang g ini ini juga juga dapa dapatt menj menjan angk gkau au masa masala lah h bend benda a berharga yang tidak diketahui pemiliknya. Karena sifat dan hakikat benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya pemiliknya dapat mendekati mendekati pengertian pengertian benda cagar budaya, budaya, maka benda berharga berharga yang tidak diketahui pemiliknya dimasukkan dalam pengaturan Undang-undang ini. Dengan demikian: a. Hal ihwal terutama terutama dalam hal kegiatan pencarian, pencarian, penemuan, penemuan, atau pengangkatan tentang benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya pemiliknya yang kemudian kemudian ternyata ternyata merupakan merupakan benda cagar budaya ditundukkan sepenuhnya pada Undang-undang ini; b. Dalam Dalam hal benda berhar berharga ga yang yang tidak tidak diketa diketahui hui pemili pemilikny knya a
Situs sebagai tempat ditemukanya benda, bangunan, atau sisa kegiatan manusia yang umurnya telah mencapai lima puluh tahun, atau kawasan purbakala yang terbentuk dari himpunan himpunan dua atau lebih lebih situs, situs, diperlakuka diperlakukan n sama sebagai peninggalan peninggalan purbakala purbakala karena karena sifat sifat kontek kontektua tualit litasn asnya ya dengan dengan satuan satuan-s -satu atuan an ruang ruang di muka muka bumi bumi yang yang digunakan manusia dalam melakukan kegiatan di masa lalu.
Peninggalan purbakala yang memiliki relevansi dengan sejarah dapat disebut sebagai peninggala peninggalan n sejarah. sejarah. Peninggal Peninggalan an sejarah sejarah yang belum berusia berusia 50 tahun tidak dapat dapat disebut sebagai peninggalan purbakala.
Baik peningalan peningalan purbakala purbakala maupun maupun peninggala peninggalan n sejarah sejarah yang terdapat di Indonesia Indonesia memilki memilki peran penting bagi kebudayaan kebudayaan dan peradaban serta umat manusia manusia pada umumnya di dunia.
ternyata ternyata bukan merupakan merupakan ben a cagar budaya ditundukkan ditundukkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4 Ayat (1) Pengua Penguasaa saan n oleh oleh Neg Negara ara mempuny mempunyai ai arti arti bahwa bahwa Neg Negara ara pada tingkat tertinggi berhak menyelenggarakan pengaturan segala segala perbua perbuatan tan hukum hukum berken berkenaan aan dengan dengan pelest pelestari arian an benda cagar budaya. Pelestarian tersebut ditnjukan untuk kepentingan umum, yaitu yaitu pengat pengatura uran n benda benda cagar cagar budaya budaya harus harus dapat dapat menunj menunjang ang pemb pemban angu guna nan n nasi nasion onal al dibi dibida dang ng ilmu ilmu peng penget etah ahua uan, n, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain.
Agar diperoleh pemahaman pemahaman atas ketiga jenisi jenisi peninggala peninggalan n purbakala, purbakala, maka perlu dijelaskan perbedaan antara ketiganya sebagai berikut :
1. Peningalan Peningalan purbakala purbakala adalah adalah : a. (1).
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Upaya pengembalian pengembalian benda cagar budaya oleh Pemerintah Pemerintah dalam dalam rangka rangka pengua penguasaa saan n oleh oleh Neg Negara ara dilaku dilakukan kan oleh oleh Menteri yang bertanggungjawab bertanggungjawab atas bidang kebudayaan.
(2). Benda berharga yang tidak diketahui diketahui pemiliknya sejauh memenuhi kriteria kriteria ayat (1) butir a.1 akan dianggap sebagai peninggalan purbakala.
b.
Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Yang Yang dimaks dimaksud ud dengan dengan orang orang adalah adalah perora peroranga ngan n atau atau badan badan hukum/ hukum/yay yayasa asan/p n/perh erhimp impuna unan/p n/perk erkump umpula ulan n dan badan badan yang sejenis. sejenis. Sekalipun Sekalipun benda cagar budaya budaya pada dasarnya dasarnya dikuasai oleh Negara, Negara, tetapi tetapi setiap setiap orang orang juga dapat memiliki dan menguasai benda cagar budaya tertentu, dalam dalam arti melaksanaka melaksanakan n pengelolaa pengelolaan, n, pengampua pengampuan, n, atau tindakan sejenis, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan pemanfaatannya bagi kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta pelestariannya.
Benda, Benda, banguna bangunan, n, atau sisa kegiata kegiatan n manusi manusia a yang yang telah berumur berumur 50 tahun atau lebih dihitung dari sekarang sekarang . peniggalan peniggalan ini dapat berupa sebuah sebuah satuan satuan dalam dalam keadaa keadaan n utuh utuh maupun maupun tidak utuh utuh , atau atau dalam dalam sebuah sebuah kelompok kelompok yang memperlihatka memperlihatkan n keterkaita keterkaitan n baik dalam keadan keadan utuh maupun tidak utuh. Oleh karena ukuran dan sifat pembawaan alami objek ada yang dapat dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan dari lokasi lokasi aslinya, aslinya, maka semua semua objek yang tidak terikat terikat secara permanen permanen dengan dengan lingku lingkungk ngkung ungann annya ya akan akan disebu disebutt sebaga sebagaii benda benda berger bergerak, ak, sedangkan yang secara permanen terikat dengan lingkungannya akan di sebut sebut sebaga sebagaii benda benda tak berger bergerak. ak. Lingku Lingkunga ngan n itu dapat dapat berlok berlokasi asi dipermukaan tanah, di bawah tanah, di permukaan air, maupun di dalam air. ketiga jenis objek purbakala ini disebut peninggalan purbakala.
bidang bidang lahan yang yang di dalamn dalamnya ya terdapat terdapat peniggal peniggalan an purbak purbakala ala yang yang telah telah berumur 50 tahun atau lebih baik yang berada dipermukaan tanah, di bawah tanah, di bawah tanah, di permukaan air, atau di bawah air. Lokasi situs dan kawasan purbakala bersifat permanen, oleh karena itu tidak dapat dipindahkan dari kedudukannya. kedudukannya. Atas dasar kepentingan kepentingan perlindung perlindungan, an, ukuran ukuran luas situs dapat diperbesar atau diperkecil sesuai kondisi yang mempengruhinya, atau sesuai dengan keberadaan peninggalan purbakala didalam cukupannya.
2. Benda purbakala purbakala adalah adalah : a.
benda-ben benda-benda da masa lalu yang yang dibuat oleh manusia manusia mengguna menggunakan kan bahan-bahan bahan-bahan dari alam. Misalnya Misalnya kancing, pakaian, sepatu, mangkuk, mangkuk, piring, piring, senapan, senapan, peluru, paku, pasak, pisau, parang, kapak, cangkul, sampan, perahu, sepeda, mobil, bata, genteng, dsb. benda-benda jenis ini disebut artefak;
b.
benda-ben benda-benda da alam yang langsung langsung dipergunakan dipergunakan atau mempunya mempunyaii hubungan dengan kegiatan manusia. Misalnya tulang binatang sisa makanan, cangkang kerang kerang yang yang diperguna dipergunakan kan untuk untuk menyerut menyerut kayu, buah-buahan buah-buahan untuk meramu obat, batu kali yang digunakan sebagai penetak dan lain sebagainya. Benda-benda ini disebut ekofak. Yang termasuk kedalam pengertian ini adalah lingkungan alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat tinggal atau
tempat dilakukannya kegiatan mereka. Misalnya gua-gua alam yang digunakan sebagai tempat tinggal, tepi sungai atau mata air sebagai tempat mencuci dan mandi, mandi, sisa ladang atau sawah, sawah, rawa tempat mengumpulkan mengumpulkan kerang, sisa penebangan pohon-pohon, dsb.
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4)
3. Bangunan adalah: a.
struktur struktur permanen permanen terbuat dari susunan susunan bahan-bah bahan-bahan an alam, atau bahan-bahan bahan-bahan tertentu buatan manusia, yang umumnya memiliki dinding, ruangan, dan atap, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat diselenggarakannya kegiatan-kegiatan manusia masa lalu. Misalnya rumah, gedung, gudang, balai, bunker, dsb;
b.
ruangan-ru ruangan-ruanga angan n yang dipahatka dipahatkan n secara permanen permanen pada media alam seperti seperti formas formasii batuan batuan atau atau karang karang yang yang diperg diperguna unakan kan sebaga sebagaii tempat tempat tingga tinggall manusia atau tempat tinggal diselenggarakannya kegiatan-kegiatan manusia. Misalnya gua buatan manusia, terowongan, tempat berteduh sementara, dsb;
c.
stru struktu kturr perm perman anen en tanp tanpa a ruan ruang g dan dan atap atap yang yang dipe diperg rgun unak akan an untu untuk k menamp menampung ung kegiat kegiatan an manusi manusia a atau atau dibuat dibuat bagi bagi kepent kepenting ingan an manusi manusia. a. Misaln Misalnya ya jalan jalan raya, raya, jembat jembatan, an, landas landasan, an, bendun bendungan gan,, wadu waduk, k, pendop pendopo, o, panggung terbuka, pagar, parit, gorong-gorong, kanal, makam, dlsb.
Cukup Jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Imbalan Imbalan dapat berupa berupa uang atau benda pengganti pengganti yang bermanfaat bagi pemilik. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pengalihannya berlangsung secara hibah. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 9 Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib disampaikan kepada kepada instansi instansi yang bertanggungjaw bertanggungjawab ab atas perlindung perlindungan an dan pengawasan pengawasan benda cagar budaya, budaya, Kepolisian Kepolisian Negara Republik Republik Indonesia, atau aparat Pemerintah Daerah yang terdekat.
4. Sisa Kegiatan Kegiatan manusia: manusia: a. adalah adalah limbah, sampah, sampah, atau bahan-bahan bahan-bahan lain yang pernah digunakan digunakan oleh manusia masa lalu, atau memperlihatkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dan lainnya atau dengan jenis peninggalan purbakala lainnya, baik yang berdiri sendiri maupun dalam kelompok. Misalnya: ceceran pecahan kaca pada tempat tempat pembuatan pembuatan manik-manik, manik-manik, arang sisa pembakaran pembakaran kayu di sekeliling sekeliling tungku, tungku, lubang lubang hasil penambangan penambangan tanah liat atau batu, sisa kotoran manusia atau hewan, tatal kayu atau serbuk gergaji, tatal batu sisa pembuatan candi candi atau arca, terak sisa peleburan logam, tepung kapur hasil pembakaran cangkang kerang, lubang bekas galian, bekas lokasi penambangan, dlsb. b. Permuka Permukaan an tanah tanah atau atau dasar dasar perair perairan an yang yang bentuk bentuk secara secara sengaja sengaja oleh oleh manusia, atau terbentuk secara tidak sengaja oleh manusia, sebagai hasil dari kegiatan pemanfaatan ruang.
Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas (lihat penjelasan pasal 9) Ayat (2) Penelitian dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggungjawab atas bidang kebudayaan.
5. Situs adalah: adalah: a. Lokasi tempat tempat berlangsung berlangsungnya nya kegiatan manusia manusia yang masih mengandung mengandung peninggala peninggalan n purbakala purbakala yang luasnya luasnya ditentukan ditentukan oleh kepadatan kepadatan (densitas) (densitas) peninggalan purbakala serta pesebarannya (distribusi) dalam satuan geografis tertentu.
Ayat (3) Cukup Jelas
b. Lokasi yang diketahui diketahui sebagai asal usul peninggalan peninggalan purbakala purbakala yang telah dipindahkan ke tempat lain; c.
Ayat (4) Cukup Jelas
Lokasi yang diduga diduga sebagai tempat tempat asal peninggalan peninggalan purbakala, purbakala, atau lokasi penemuan yang diduga sebagai peninggalan purbakala, tidak disebut sebagai situs melainkan lokus.
Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas
6. Kawasan Kawasan Purbakala: Purbakala: Satuan geografis di daratan dan/ atau diperaian yang mengandung sejumlah situs purbak purbakala ala dan/ dan/ atau atau landsk landskap ap budaya budaya (benta (bentang ng ruang ruang yang yang dibent dibentuk uk oleh oleh manusia); yang luas cakupannya dan batas-batasnya ditentukan oleh 1)
Jumlah Jumlah situs yang yang letaknya letaknya berdeka berdekatan; tan;
2)
Hubung Hub ungan an arkeol arkeologi ogis s yang yang dperlu dperluiha ihatka tkan n oleh oleh situs-s situs-situ itus s terseb tersebut ut secara secara sinkronik maupun diakronik;
3)
Penelitian akademik akademik dan kebutuhan perlindungan perlindungan atau pengembangan lokasi.
Ayat (2) Cukup Jelas
Penjelasan Istilah Kawasan
Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 14
Pengelolaan pelestarian kawasan dilakukan sesuai dengan fungsi kawasan: a. sebagai sebagai wilayah perlindunga perlindungan n sistem penyangga penyangga kelestarian kelestarian benda cagar budaya dan situs. b. Sebagai Sebagai kawasan kawasan pemeliharaan pemeliharaan benda benda cagar budaya budaya dan situs. Untuk pemanfaatan secara lestari sumber daya budaya
Ayat (1) Tegura Teguran n sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud dalam dalam ayat ayat ini dapat dapat dilakukan dilakukan secara tertulis, tertulis, atau secara lisan yang dicatat dicatat dalam buku kunjungan. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 15 Ayat (1) Yang Yang dimaks dimaksud ud dengan dengan lingku lingkunga ngan n adalah adalah kawasa kawasan n disekitar disekitar atau disekelilin disekeliling g benda cagar budaya budaya dan situs, situs, yang yang diperl diperluka ukan n bagi bagi perlin perlindun dungan gan,, pelest pelestari arian, an, dan pemanfaatannya. Ayat (2) Butir Butir a Cukup Jelas Butir b Yang dimaksud dengan daerah dalam butir ini adlah Kabupa Kabupaten ten/Ko /Kotama tamadia dia/Da /Daera erah h Tk.II Tk.II di Wilayah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Butir Butir c. Yang Yang dimaks dimaksud ud dengan dengan dalam dalam keadaa keadaan n darura daruratt dlam butir ini adalah kondisi yang dapat mengancam benda cagar budaya, budaya, seperti seperti kebakaran, kebakaran, bencana alam, atau peristiwa lainnya. Butir Butir e Cukup jelas Butir Butir f Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas TAMBAHAN TAMBAHAN LEMBARAN LEMBARAN NEGARA NEGARA REPUBLIK REPUBLIK INDONESIA INDONESIA NOMOR 3470.
/RUU/-sanding
