UPAYA HUKUM ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK
1. Pasal 16 UU KUP (sifatnya redaksional, kesalahan ketik atau hitung):
Pembetulan ketetapan pajak karena salah tulis, salah hitung, atau salah
menerapkan ketentuan tertentu.
2. Pasal 25 UU KUP (sifatnya material)
3. Pasal 36 UU KUP (sifatnya material, tidak dapat diajukan banding atau
gugatan):
" Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib "
"Pajak dapat: "
"mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, "
"dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan "
"perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena "
"kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; "
"mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar; "
"mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud "
"dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau "
"membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil "
"pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: "
"penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau "
"pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. "
PROSEDUR PELAKSANAAN PENAGIHAN
" "Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan pengeluaran Surat"
" "teguran sampai pelaksanaan lelang. "
" "Namun demikian, dalam rangka memberikan pelayanan kepada "
" "masyarakat Wajib Pajak, pemberitahuan melalui telepon, surat "
" "atau cara lain sebelum lewat saat jatuh tempo pembayaran "
" "hendaknya dilakukan. "
" "Tindakan pelaksanaan penagihan harus dilaksanakan sampai "
" "tuntas, dengan hasil akhir berupa pelunasan hutang pajak. "
" "Urutan Pelaksanaan Penagihan : "
" " - "
" "Penerbitan surat teguran; "
" " "
" " - "
" "Penerbitan surat paksa; "
" " "
" " - "
" "Penerbitan surat perintah melakukan penyitaan; "
" " "
" " - "
" "Pelaksanaan penyitaan; "
" " "
" " - "
" "Pengajuan/permintaan jadual waktu dan tempat pelelangan; "
" " "
" " - "
" "Pengumuman lelang; "
" " "
" " - "
" "Pelaksanaan lelang. "
" " "
Catatan :
a. Apabila wajib pajak melunasi hutang pajaknya sebelum pelaksanaan
penyitaan, maka surat perintah melakukan penyitaan tersebut dicabut.
b. Apabila wajib pajak melunasi hutang pajaknya serta biaya-biaya lainnya
sebelum pelaksanaan lelang, maka Pengumuman Lelang tersebut
dibatalkan.
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN
Kegiatan tindakan pelaksanaan penagihan sejak tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan
tempat pelelangan meliputi jangka waktu paling cepat 39 hari.
Penentuan jangka waktu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
Penerbitan Surat Tegoran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
pajak dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam STP;
Apabila Surat Tegoran tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak/Penanggung
Pajak, maka diterbitkan Surat Paksa. Jangka waktu penerbitan Surat
Paksa paling lambat 21 hari sejak tanggal Pengeluaran Surat Tegoran.
Surat Paksa memuat perintah kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk
melunasi hutang pajaknya dalam waktu 1 x 24 jam sejak tanggal
pemberitahuan Surat Paksa. Jika dalam jangka waktu tersebut hutang
pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak maka
diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
Pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelaksanaan lelang
dilakukan paling cepat 10 sejak tanggal pelaksanaan penyitaan. Dalam
jangka waktu tersebut dilakukan persiapan-persiapan yang menyangkut
kelengkapan-kelengkapan :
"-"dokumen-dokumen piutang pajak (tindakan STP); "
"-"dokumen-dokumen yang menyangkut tindakan pelaksanaan penagihan "
" "(Surat Tegoran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, "
" "Berita Acara Penyitaan dan lain-lain "
PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa
dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung
Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh
utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
Penagihan Seketika dan Sekaligus diatur dalam Pasal 20 UU KUP,
Pasal 6 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tanggal 2 Februari 2008. Penagihan
Seketika dan Sekaligus artinya adalah tindakan penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua
jenis pajak, Masa Pajak,dan Tahun Pajak. Dalam kondisi normal, Penagihan
dilaksanakan setelah jatuh tempo pembayaran, didahului dengan penerbitan
Surat Teguran, dilanjutkan tindakan penagihan lainnya, namun dalam hal
terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau
berniat untuk itu;
b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan,
atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan
usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau
melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan, maka pejabat segera menerbitkan Surat
Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
Dalam hal diketahui oleh Jurusita Pajak bahwa barang milik Penanggung Pajak
akan disita oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, atau
Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, memekarkan usaha,
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, Jurusita Pajak
segera melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus dengan melaksanakan
penyitaan terhadap sebagian besar barang milik Penanggung Pajak setelah
Surat Paksa diberitahukan.
ALASAN DIBERIKAN IMBALAN BUNGA BAGI WAJIB PAJAK
Imbalan bunga diberikan karena Dirjen Pajak:
1. Terlambat menerbitkan SPMKP (Surat Perintah Melakukan Pembayaran)
2. Terlambat menerbitkan SKPLB
3. Kelebihan pembayaran akibat dikabulkannya keberatan/banding
4. Kelebihan pembayaran akibat pengurangan sanksi administrasi psl 14 (4)
dan/ psl 19(1)
Contoh penghitungan:
Kelebihan pembayaran akibat dikabulkannnya keberatan/ banding
WP memasukkan SPT Tahunan PPh WP Badan tgl. 28 Maret 2004 dengan LB Rp200
juta. Setelah diperiksa, KPP menerbitkan SKPKB tgl. 25 Maret 2005 Rp 100
juta. WP mengajukan keberatan dan melunasi SKPKB tersebut tgl. 24 April
2005. Keberatan dikabulkan sebagian, sehingga menjadi lebih bayar Rp150
juta melalui SK Keberatan tgl. 12 Januari 2006. Berapa total uang yang
diterima WP?
Jumlah bulan 24/04/05 s.d. 12/01/06 = 9 bulan
Imbalan bunga = 2%X 9 X Rp100 juta = Rp18 juta
Uang yg sudah dibayarkan = Rp100 juta
Lebih bayar = Rp150 juta
Total uang yang diterima = Rp268 juta.
TINDAK PIDANA PAJAK
1.Tidak Disengaja:
- Tidak menyampaikan SPT.
- Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar / tidak lengkap / melampirkan
keterangan yang isinya tidak benar
- Atas kealpaan yang menimbulkan kerugian negara, pelakunya dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 tahun, dan / atau denda paling tinggi 2 kali
jumlah pajak terutang.
- Atas kealpaan yang menimbulkan kerugian negara, pelakunya dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 tahun, dan / atau denda paling tinggi 2 kali
jumlah pajak terutang.
2. Disengaja:
- Tidak mendaftarkan diri sebagai WP/ PKP, atau menyalahgunakan /
menggunakan tanpa hak NPWP / Pengukuhan PKP.
- Tidak menyampaikan SPT.
- Menyampaikan SPT / keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
- Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu /
dipalsukan seolah-olah benar.
- Tidak menyelenggarakan pembukuan / pencatatan, tidak memperlihatkan /
tidak meminjamkan buku, catatan, dokumen lainnya.
- Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong / dipungut.
Delik Aduan Dan Sanksinya
Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di
bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut
masalah perpajakan. Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan WP
tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut :
1. Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan
masalah perpajakan Wajib Pajak antara lain: Surat Pemberitahuan, laporan
keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, data yang
diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, dokumen dan/atau data yang
diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan dokumen dan/atau
rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berkenaan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
2. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang
yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban merahasiakan masalah
perpajakan Wajib Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
WAKIL DAN KUASA PAJAK
Dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dikenal ada tiga istilah,
yaitu: diri sendiri, wakil, dan kuasa.
Diri sendiri. Hanya Orang Pribadi yang bisa secara langsung menjalankan hak
dan kewajibannya.
Wakil. Untuk WP Badan, tidak mungkin perusahaan jalan sendiri ke kantor
pajak untuk mlaksanakan keajiban perpajakannya, sehingga dia butuh adanya
wakil. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak
diwakili, dalam hal:
a. Badan oleh pengurus
b. Badan dalam likuidasi oleh likuidator, sedang badan yang pailit oleh
kurator
c. Warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli waris, pelaksana
wasiat, atau yang mengurus harta peninggalannya
d. Anak yang belum dewasa /berada dalam pengampuan oleh wali/pengampunya.
Termasuk pengertian PENGURUS adalah orang yang nyata-nyata mempunyai
wewenang ikut menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam
bisnis. Hal ini berarti tidak hanya direktur dan komisaris sebagaimana
tercantum dalam akte notaris, tetapi juga bisa stingkat General Manager.
Wakil WP bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas
pembayaran pajak yang terutang, kecuali secara meyakinkan dapat dibuktikan
bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani
tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
Kuasa. WP dapat menunjuk seorang kuasa yang bukan pegawainya dengan suatu
Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakannya, dengan syarat:
a. menyerahkan Surat Kuasa Khusus asli, satu Surat Kuasa untuk satu jenis
pajak dan satu masa/tahun pajak
b. memiliki ijin praktek sebaghai Konsultan Pajak
c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
atau keuangan negara lainnya.
