A. Pilihlah jawaban yang tepat! 1. Dampak yang timbul apabila luas laut teritorial setiap pulau di Indonesia sejauh 3 mil adalah…. a. Indonesia mempunyai sumber daya laut melimpah b. antara pulau-pulau di Indonesia terdapat laut lepas c. Indonesia bias mengeksploitasi sumber daya alam d. pulau-pulau di Indonesia memiliki lautan luas e. Indonesia menjadi negara maritime 2. Indonesia adalah negara kepulauan. Pernyataan yang menunjukkan Indonesia sebagai negara kepulauan adalah…. a. Indonesia mempunyai 13.466 pulau b. Indonesia mempunyai lima pulau besar c. Jawa merupakan pulau paling padat penduduknya d. Kalimantan merupakan salah satu nama pulau di Indonesia e. Pulau Sumatra dan Pulau Jawa disatukan oleh Selat Sunda 3. Negara yang berbatasab langsung dengan yurisdiksi negara Indonesia adalah…. a. Brunei Darussalam, Malaysia, dan Jepang b. Papua Nugini, Laos, dan Kamboja c. Australia, Laos, dan Timor Leste d. Vietnam, Malaysia, dan Tiongkok e. Malaysia, Papua Nugini, dan Singapura 4. “Setiap orang bebas memeluk agama….” Pernyataan kalimat di atas menunjukkan pengakuan terhadap kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…. a. pasal 25A d. pasal 28E ayat (1) b. pasal 26 ayat (2) e. pasal 29 ayat (1) c. pasal 27 ayat (2) 5. Perhatikan cerita tersebut! Anggela menikah dengan Patrick. Mereka keturunan negara X yang menganut asas kewarganegaraan ius soli. Akan tetapi, mereka tinggal dan melahirkan seorang anak di negara Y yang menganut asas ius sanguinis. sanguinis. Atas keadaan tersebut, anak anak pasangan Anggela dan Patrick berstatus… a. apatride b. bipatride c. multipatride d. berkewarganegaraan negara X e. berkewarganegaraan negara Y
6. Perhatikan wacana berikut! Indonesia mempunyai taman laut yang tersebar di sebagian besar perairan laut Indonesia adanya taman laut sangat membantu para nelayan menangkap ikan. Selain itu, taman laut menjadi objek wisata menarik. Akan tetapi, beberapa taman laut yang ada telah rusak. Kerusakan tersebut terjadi akibat ulah oknum yang tidak bertnggung jawab. Mereka menangkap ikan menggunakan bom ikan yang mengakibatkan rusaknya terumbu karang di taman laut. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah dalam wacana di atas adalah… a. melarang nelayan menangkap ikan b. melakukan konservasi terumbu karang c. menutup taman laut bagi para wisatawan d. menanam pohon bakau di sekeliling pantai e. melakukan reklamasi wilayah laut seperti yang dilakukan Singapura 7. pernyataan yang sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah…. a. Pelajar Filipina berkunjung ke Indonesia dalam rangka pertukaran pelajar. b. Wisatawan dari Inggris berwisata ke Raja Ampat, Papua. c. Mahasiswa Indonesia menuntut ilmu di Belanda. d. Tenaga kerja Indonesia bekerja di Arab Saudi. e. Orang Jepang bekerja di Indonesia. 8. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara di Indonesia yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan. Lembaga tersebut memiliki pengaruh secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan publik. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat disebut….politik. a. sistem b. struktur c. sosialisasi d. infrastruktur e. suprastruktur 9. Masyarakat Desa Karang ramai-ramai menuju tempat pemungutan suara. Mereka mendatangi tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilihannya dalam pemilihan kepala daerah. Aktivitas yang dilakukan masyrakat Desa Karang merupakan b entuk dari…. a. kelompok kepentingan b. kelompk penekann c. partisipasi politik d. jaringan politik e. partai politik 10. Pasangan yang tepat antara fungsi suprastuktur politik dan pelakunya ditunjukkan oleh pilihan…. Fungsi suprastruktur Pelaku a. rule making Presiden b. rule application Mahkamah Agung c. rule adjudication Mahkamah Konstitusi
d. polici adjudication Pemerintah daerah e. polici executing Komisi Yudisial 11. Perhatikan wujud kerajasama berikut! 1) DPR mengajukan tiga calon hakim konstitusi. 2) DPRD menetapkan APBD bersama pemerintah daerah. 3) DPRD membentuk peraturan daerah bersama pemerintah daerah 4) DPRD memberikan persetujuan calon hakim agung direkomendasikan oleh KY. Kerjasama yang dapt dilakukan antara lembaga legislative dan yudikatif ditujukkan olen nomor…. a. 1) dan 2) d. 2) dan 3) b. 1) dan 3) e. 3) dan 4) c. 1) dan 1) 12. Perhatikan tugas lembaga negara berikut! 1) Mengajukan rancangan peraturan daerah. 2) Menetapkan peraturan pemerintah 3) Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 4) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden. 5) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaaan undang-undang. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat ditunjukkan oleh…. a. 1), 2) dan 3) d. 2), 4) dan 5) b. 1), 2) dan 4) e. 3), 4) dan 5) c. 2), 3) dan 5) 13. Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materiel undangundang terhadap undang-undang dasar adalah…. a. Mahkamah Agung b. Mahkamah Konstitusi c. Dewan Perwakilan Rakyat d. Dewan Perwakilan Daerah e. Majelis Permusyawaratan Rakyat 14. Lembaga X merupakan sebuah lembaga negara. Ia memiliki sifat mandiri. Anggota lembaga X diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga X memiliki tugas menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Lembaga X merujuk kepada…. a. Majelis Permusyawaratan Rakyat b. Dewan Perwakiln Daerah c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung e. Komisi Yudisial
15. Lembaga ini memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Anggota dari lembaga ini terdiri atas…. a. anggota DPR dan DPD b. anggota DPR dan BPK c. anggota DPD dan DPRD d. anggota BPK dan DPRD e. anggota DPR dan DPRD 16. Perhatikan orang-orang berikut! 1) Tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung 2) Tiga orang diajukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3) Tiga orang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 4) Tiga orang diajukan oleh Koisi Yudisial. 5) Tiga orang diajukan oleh presiden. Anggota Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan orang hakim. Sembilan hakim tersebut diajukan oeh tiga lembaga. Tiap-tiap lembaga negara mengajukan tiga orang yang ditunjukkan oleh nomor…. a. 1), 2) dan 3) d. 2), 3) dan 4) b. 1), 3) dan 4) e. 3), 4) dan 5) c. 1), 3) dan 5) 17. Setiap lembaga Negara yang ada dalam struktur ketatanegaraan Indonesia bisa bekerja sama. Bentuk kerja sama yang bisa dilakukan oleh lembaga legislative dan eksekutif adalah…. a. memberikan pertimbangan terkait grasi dan rehabilitasi. b. memberikan pertimbangan terkait abolisi dan amesti. c. melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar. d. melakukan amandemen undangundang dasar. e. melakukan pengusulan hakim agung. 18. Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden mempunyai kewenagan membuat udang-undang. Rancangan undang-undang yang dibahas oleh kedua lembaga tersebut harus mendapat persetujuan bersama supaya bisa disahkan menjadi undang-undang. Akan tetapi, terkadang dalam proses musyawarah terjadi silang pendapat yang berujung penolakan dari salah satu pihak. Apabila hal tersebut terjadi dalam pembahasan rancangan undang-undang… a. dewan harus melakukan revisi terhadap rancangan undang-undang tersebut kemudian diajukan lagi kepada presiden b. rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu c. rancangan undang-undang tersebut tidak boleh dibahas lagi dalam siding DPR d. harus dihentikan sampai batas waktu yang disepakati bersama e. permasalahan ini akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi
19. Pelaksanaan pemilihan umum di provinsi A diwarnai perselisihan hasil pemilu antara pasangan calon gubenur yang menang dan yang kalah. Pasangan calon gubenur yang kalah tidak menerima hasil perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pasangan calon yang kalah dapat menyelesaikan melalui….. a. Mahkamah Konstitusi b. Mahkamah Agung c. Pengadilan Negeri d. Mahkamah Agung e. Pengadilan Tinggi 20. DPR selain mempunyai fungsi legislasi juga mempunyai fungsi anggaran. Pernyataan yang tepat berkenaan dengan pelaksanaan fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPR adalah…. a. presiden dan DPR menyusun dan menetapkan APBN b. anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR c. Bank Indonesia mengatur keuangan negara bersama anggota DPR d. Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan hasil audit internal pada DPR e. Menteri keuangan mempertanggungjawabkan tugasnya di depan anggota legislatif 21. Kementerian yang ada di Indonesia berjumlah 34. Tiap-tiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri. Dalam menjalankan tugasnya menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena…. a. kedudukan menteri sejajar dengan DPR b. kedudukan menteri sejajar dengan presiden c. kedudukan menteri tidak bergantung presiden d. kedudukan menteri tidak bergantung kepada DPR e. kedudukan menteri hanya bergantung pada MPR 22. Perhatikan ilustrasi berikut! Banyak hakim yang hadir dalam forum silaturahmi hakim se-Indonesia. Hakim-hakim tersebut adalah hakim yang bertugas di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hakim yang hadir dalam forum tersebut antara lain Pak Rian yang bertugas di lingkungan peradilan umum. Bu Linda yang bertugas di lingkungan peradilan agama, Pak Ahmad yang bertugas di lingkungan peradilan militer, dan Bu Cindy yang bertugas di lingkungan X. Berdasarkan ilustrasi tersebut Bu Cindy merupakan seorang hakim yang bertugas di lingkungan…. a. Peradilan Tata Usaha Negara b. Peradilan Tinggi Militer c. Peradilan Istimewa d. Peradilan Khusus e. Peradilan HAM 23. Perhatikan fungsi- fungsi berikut!
1) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN 2) Fasilitas terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pemanfaatan tenaga nuklir. 3) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir. 4) Pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir. Fungsi-fungsi BAPETEN ditunjukan oleh nomor ….. a. b. c. d. e.
1) dan 2) 1) dan 3) 1) dan 4) 2) dan 3) 3) dan 4)
24. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 1) Anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi. 2) Dipilih melalui pemilihan umum. 3) Memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Beberapa pernyataan di ats menunjukkan ciri lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu… a. b. c. d. e.
MPR DPR DPD BPK KPU
25. Presiden Joko Widodo mengangkat Helmy Fauzy Duta Besar Luar Biasa Republik Indonesia untuk Mesir. Dalam hal ini presiden harus memperhatikan pertimbangan…. a. DPR b. DPD c. MA d. MK e. KY 26. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pernyataan tersebut menunukkan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu…. a. Kesatuan
b. c. d. e.
Keserasian Penyebaran Pemberdayaan Tanggung jawab
27. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai… a. Badan otoritas b. Instansi vertikal c. Dinas daerah d. Wilayah administrasi e. Peraturan daerah otonom
28. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 1) Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antardaerah 3) Terwujudnya keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah 4) Terlindunginya keanekaragaman sumber daya alam 5) Terciptanya kesejahteraan masyarakat Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dek onsentrasi ditunjukkan oleh nomor…. a) b) c) d) e)
1), 2), dan 3) 1), 2) dan 4) 2), 3) dan 4) 2), 3) dan 5) 3), 4) dan 5)
29. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 1) Memperlancar penyelesaian permasalahan 2) Membantu penyelenggaraan pemerintah. 3) Mengembangka pembangunan daerah. Pernyartaa- pernyataan di atas menunjukan tujuan…
a. b. c. d. e.
Penentuan sentralisasi Penentuan daerah otonomi Pemberian tugas pembantuan Penyelenggaraan desentralisasi Pelaksanaan asas dekonsentrasi
30. Pembuatan kebijakan sesuai fungsi ini dilaksanakan secara lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Fungsi yang dimaksud yaitu… a. Pelayanan b. Pengaturan c. Pengawasan d. Perlindungan e. Pemberdayaan
31. Kepala daerah wajib menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daeran kepada…. a. Menteri dalam negeri b. Para pejabat negara c. Masyarakat d. Presiden e. DPRD
32. Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah….. a. Menciptakan demokratisasi b. Memelihara identitas bangsa c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat d. Menghargai nilai-nilai lokal dan nasional e. Memperhatikan pemerataan dan keadilan
33. Persetujuan bersama dalam pembentukan perda dan persetujuan kerjasama yang akan di lakukanpemerintah daerah merupakan wujud hubungan kerja antara…. a. Gubernur dan bupati b. Presiden dan mentri
c. Presiden dan gubernur d. DPRD dan kepala daerah e. DPRD dan perangkat daerah 34. Perhatikan pernyataan berikut! 1) Kebudayaan 2) Kepemudaan dan olahraga 3) Kopersi usah kecil dan menengah 4) Kelautan dan perikanan 5) Pariwisata Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan denganpelayanan dasar di tunjukkan oleh nomor…. a. 1), 2) dan 3) b. 1), 2) dan 4) c. 2), 3) dan 4) d. 2), 3) dan 5) e. 3), 4) dan 5) 35. Pembagian urusan pemerintah konkurren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/ kota di dasarkan pada prisip eksternalitas. Pernyataan berikut yang menunjukkan eksternalitas adalah…. a. Penyelenggara suatu urusan pemerintahan di tentukan berdasarkan perbandingan daya guna b. Penyelenggara suatu urusan pemerintahan di tentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa c. Penyelenggara suatu urusan pemerintahan di tentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga implementasi hubungan luar negeri d. Penyelenggara suatu urusan pemerintahan di tentukan berdasarkan luas, besaran, dan jankauan yang timbul akibat penyelenggaraan sutu ursan pemerintahan e. Penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di tentukan berdasarkan kedekatannya dengan dampak yang di timbulkan oleh penyelenggraan suatu urusan pemerintahan 36. Dalam melaksanakan suatu urusan pemerintahan umum, bupati bertanggungjawab kepada mentri melalui….. a. Wakil gubernur b. Wakil bupati c. Gubernur d. Presiden e. DPRD 37. Perhatikan pernyataan berikut! Masyarakat mendapatkan informasi tentang dat- data anggaran pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasannya.
Peryataan di atasmenunjukkan contoh di terapkannya salah satu azs penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu azas….. a. Efesiensi b. Efektifitas c. Keterbukaan d. Profersionalitas e. Proporsionalitas 38. Sekarang warga massyarakat dapat menbuat kartu tanda penduduk (KTP) di kecamatan dengan cepat karena adanya perkembangan teknologi. Cohtoh pernyataan tersebut sesuai dengan otonomi daerah yaitu…. a. Pemerataan wilayah daerah b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat c. Pengembangan kehidupan yang lebih demokratis d. Peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang lebih baik e. Pemeliharaan hubungan antara psat dan daerah sserta antar derah 39. Perhatikan hal-hal berikut! 1) Statistik 2) Prsandian 3) Kebudayaan 4) Perpustakaan 5) Kearsipan Hal-hal di atas termasuk dalam urusan….. a. Pemerintahan umum b. Pemerintahan pilihan c. Pemerintahan khusus d. Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar e. Pemerintahan wajib yang tidak wajib berkaitan dengan pelayanan dasar 40. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di daerah wilayah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan prinsip demokrasi. Peryataan tersebut menunjukkan salah satu hal yang menjadi urusan….. a. Pemerintahan umum b. Pemerintahan pilihan c. Pemerinhan khusus d. Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar e. Pemerintahan wajib yang tidak wajib berkaitan dengan pelayanan dasar
B. Kerjakan soal-soal berikut 1. Berikan hasil analisis anda berkenaan dengan materi yang terdapat pada pasal 30 ayat 1 UUD Negara republic Indonesia tahun 1945 2. Hukum yang mengetur mengenai wilaya negara di bahas dalam UU nomor 43 tahun 2008 tentang wilaya Negara . jelaskan pengertian Negara berdasarkan UU nomor 43 tahun 2008 tentang wilaya Negara 3. Bagaimana tugas KY dalam hubungan dengan MA ? Jelaskan secara singkat ! 4. Tuliskan kewajiban dan kewenangan MA yang terdapat dalam UUD Negara republik Indonesia tahun 1945 ! 5. Tuliskan 3 kerja sama yang dilakukan antara lembaga legislative dan yudikatif 6. Jelaskan berdasarkan UUd 1945 hubungan antara presiden dan DPR dalam rangka menjalankan hak legislative 7. Tuliskan 3 fungsi DPRD 8. Sebutkan 5 aspek urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten / kota 9. Sebutkan 3 kwenangan daerah menurut UU nomor 23 tahun 2014 ! 10. Jelaskan hubungan pemerintah pusat dan daerah !
