UJIAN TENGAH SEMESTER Mata Kuliah : Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik Dosen : Dr. Ir. Chairil Abdini MSc Hari/tanggal : Selasa 24 Oktober 2017 Waktu : 4 minggu (dikumpulkan tanggal 21 November 2017) Sifat : Buka buku (take home exam) ➢ Tulislah nama, NPM Saudara, mata kuliah serta nama dosen di kanan atas lembar jawaban. ➢ Tidak diperkenankan mencontek, tukar menukar lembar jawaban. ➢ Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. ➢ Jawaban agar diketik dalam bentuk paper atau power point presentation _____________________________________________________ _________________________ _____________________________________________________ _________________________ SOAL 1: Masalah Polusi Asap (20%) Didalam proses analisis pengambilan keputusan, perumusan masalah secara tepat merupakan faktor paling menentukan dalam mencari solusi yang tepat. a) Sesuai dengan kaidah perumusan masalah (meta masalah, masalah substantif dan masalah formal), rumuskanlah masalah kebakaran hutan dan polusi asap dengan gejala masalah sebagai berikut: Setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan terutama lahan gambut yang mengakibatkan polusi asap. Intensitas kebakaran hutan dan lahan gambut semakin meningkat sejalan dengan lamanya musim kemarau. Fenomena El Nino yang mengakibatkan curah hujan dibawah normal untuk kawasan Indonesia terutama di bagian Selatan ekuator telah mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang dahsyat serta polusi asap yang sangat tinggi. Kebakaran hutan dan lahan antara lain disebabkan oleh unsur kesengajaan oleh peladang maupun perusahaan perkebunan untuk membuka lahan pertanian. Pembukaan lahan dengan cara membakar sudah merupakan tradisi yang berkembang sejak lama di Sumatera dan Kalimantan sehingga beberapa peraturan daerah secara legal mengijinkan untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Berbagai lembaga lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengestimasi luas kebakaran hutan pada tahun 1997 mencapai 13 juta hektare. Kemudian kajian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan jumlah lahan yang terdampak akibat kebakaran mencapai 9,75 juta hektare. Kebakaran hutan dan polusi asap pada tahun 2015 diperkirakan sama atau lebih parah dibanding tahun 1997. Economy and Environment Programme for Southeast Asia memprediksi Indonesia dirugikan US$5 miliar hingga US$6 miliar akibat kebakaran hutan dan lahan pada 19971998. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Polusi asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan dampak terhadap kesehatan berupa infeksi saluran pernapasan akut dan pada tahun 2015 polusi asap telah mengakibatkan 19 jiwa meninggal dunia terutama anak anak. Polusi asap juga menimbulkan gangguan penerbangan dan angkutan transportasi lainnya di dalam negeri dan juga di negara tetangga. Selama El Nino tahun terakhir, sekitar satu gigaton karbon dilepaskan dari kebakaran hutan lahan gambut, setara dengan sekitar 10% dari emisi bahan bakar fosil global tahunan. Tidak ditetapkannya bencana asap sebagai bencana nasional telah mengakibatkan terkendalanya mobilisasi pemerintah pusat dalam melakukan tindakan penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah menyalahkan pemerintah pusat karena tidak menetapkan bencana asap sebagai bencana nasional. Sementara pemerintah pusat menyalahkan pemerintah daerah yang tidak mampu mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memang sudah memberikan imbauan bahwa Indonesia akan diterpa oleh dampak El Nino yang cukup kuat di tahun 2015 ini. Menteri Koordinatior Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mengakui telah kecolongan dalam memprediksi dampak fenomena El Nino 2015 ini. Dikutip dari CNN, akibat kekeliruan prediksi ini, kini pemerintah dipaksa untuk bekerja sangat-sangat keras menangani beragam dampak buruknya, yakni kekeringan dan kasus kebakaran hutan di tujuh Provinsi.
Kesalahan prediksi pemerintah ini terbukti jika melihat ribuan titik api menyebar sangat cepat dan makin sulit dipadamkan di 7 provinsi terdampak kabut asap. Api cepat sekali merambat membakar lahan gambut dan dahan kering. Menimbulkan bencana kabut asap yang sulit dipadamkan. Diketahui bahwa pada tahun 1997 terdapat 46% titik hotspot kebakaran berada di lokasi perkebunan, terutama di perkebunan sawit & HTI. Kebakaran diduga kuat terjadi sebagai akibat pembukaan lahan/land clearing perkebunan sawit. Ada 176 perusahaan, diantaranya 133 perkebunan yang dianggap bertanggung jawab. Selain 28 perusahaan HTI, dan 15 perusahaan pembuka lahan transmigrasi. Pemerintah Singapore memprotes polusi asap yang melintassi wilayahnya (transboundary haze pollution). Solusi untuk menangani kebakaran hutan dengan membangun saluran air dan sekat pengendali air di lahan gambut dikritik oleh LSM karena dengan adanya saluran maka akan mempermudah akses ke lahan gambut untuk melakukan eksploitasi lahan. Masalah substantif agar dirinci, seperti masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum, dst. •
•
•
•
Catatan: Untuk mendapatkan situasi masalah yang lebih lengkap disarankan untuk mencari info di media massa cetak maupun elektronik. b) Rumuskan juga permasalahan menggunakan metode yang dikemukakan Richard Chang dan Keith Kelly dengan membandingkan keadaan saat ini terhadap keadaaan yang diinginkan. c) Berdasarkan rumusan masalah pada butir a) diatas buatkan diagram sebab/akibat dari masalah tersebut.
d) Berdasarkan diagram sebab/akibat pada butir b) diatas rumuskan alternatif solusi yang mungkin ditempuh untuk mengatasi masalah sebagaimana dirumuskan pada butir a). e) Berdasarkan alternatif solusi masalah tersebut susunlah bentuk hierarchy pengambilan keputusan yang menggambarkan (goal), kriteria dan alternatif solusi pemecahannya. Gunakan program AHP untuk menentukan pilihan atau alternatif yang direkomendasikan. SOAL 2: Masalah Peredaran Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif (20%)
Badan Narkotika Nasional menyatakan peredaran narkotika psikotropika dan bahan adiktif atau narkoba di berbagai wilayah Tanah Air sudah kian hebat hingga dapat dikategorikan sebagai bencana. "Bayangkan saja, ada 4 juta pengguna narkoba tetap di Tanah Air dan jumlahnya bukan menurun, tapi justru terus mengalami peningkatan yang luar biasa," kata Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar pada pertemuan tentang narkoba bersama para petinggi adat dan Muspida di Pekanbaru, Riau, Senin (30/9). Ia menjelaskan, disebut bencana karena peredaran narkoba di tanah air semakin parah hingga terus berjatuhannya korban jiwa. Jika dilihat dari kejadian-kejadian penyalahgunaan, demikian Anang, jumlah masuknya narkoba ke Indonesia sangat fantastis. Terlebih, kata Anang, angka kematian per hari akibat narkoba di Indonesia juga terus meningkat sehingga sudah begitu mengkhawatirkan. Kalau bisa dikatakan masalah narkoba di Indonesia bukan lagi darurat seperti kabut asap di Riau, bahkan lebih parah dari itu sehingga dapat dikatakan bencana. Anang menjelaskan, bahwa penggunaan narkoba dapat mengakibatkan disorientasi ruang dan waktu dan dispersepsi panca indera. Dihubungkan dengan kasus perdagangan narkoba di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta, yang dilakoni oleh Freddy Budiman seperti dibeberkan Vanny Rossyane, menurut dia hal itu sudah menjadi satu bukti bencana narkoba. Dengan kondisi demikian, Anang mengatakan sudah selayaknya semua pihak bahu membahu bersama memberantas peredaran barang haram yang bisa merusak gerenasi dan bagsa ini. Menurut dia, ada berbagai cara untuk mengatasi persoalan narkoba di Indonesia, salah satunya adalah penanggulangan yakni dengan mendekriminalisasi. "Semisal tidak menghukum pidana para pengguna narkoba karena mereka sebenarnya adalah korban. Kemudian menghukum seberat-beratnya para pelaku pengedarnya," kata dia. Bencana narkoba ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena sebagia aparat penegak hukum yang diharapkan dapat melakukan penanggulangan narkoba justeru terlibat dalam proses pengedaran dan penggunaan narkoba. Permasalahan narkoba ini merupakan permasalahan yang sudah menglobal dan di beberapa negara telah berkembang gagasan selain mendekriminalisasi pengguna narkoba juga ada gagasan untuk melegalkan penggunaan narkoba jenis tertentu seperti yang dilakukan di Belanda. Disisi lain pemerintah tidak memberikan grasi bagi terpidana mati kasus narkoba. Ketika eksekusi dilakukan banyka negara maupun badan internasional serta perorangan memprotes kebijakan tersebut bahkan ada negara yang memanggil pulang duta besarnya ketika eksekusi terpidana mati warga negaranya dilakukan.
Saudara diminta untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan narkoba ini dengan menggunakan Soft System Methodology. Pertanyaan: a) Menurut pendapat Saudara apakah Soft System Methodology layak digunakan dalam mencari solusi terhadap masalah narkoba? b) Jika layak, Saudara diminta untuk menggambarkan situasi permasalahan yang kompleks dengan menjawab pertanyaan: Apa yang terjadi dalam penanggulangan narkoba di tanah air. c) Gambarkan Rich Pictures yang menjelaskan persepsi berbagai pihak tentang peredaran dan penggunaan narkoba d) Cari Akar definisi (Root Definition) masalah narkoba. e) Susun model konseptual penyelesaian masalah dan bandingkan dengan situasi permasalahan, dan tuliskan perubahan yang diinginkan serta rekomendasi berupa tindakan perbaikan terhadap situasi masalah. Catatan: Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang situasi permasalahan narkoba disarankan untuk mencari info di media cetak maupun elektronik.
SOAL 3: Masalah Pembangunan Tanggul Laut Raksasa di utara Jakarta (20%)
Wacana pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta dan reklamasi dalam bentuk pulau-pulau muncul pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dengan usulan datang dari konsultan Belanda. Awalnya disebut Sea Dike Plan Tahap III dan akan dibangun pada 2020-2030. Proyek itu lalu dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI untuk 20102030. Disebutkan, untuk mengatasi pasang naik air laut yang semakin tinggi karena pemanasan global, akan dibangun pulau-pulau dengan cara reklamasi. Pulau itu akan dilengkapi tanggul laut raksasa. Belakangan, proyek yang kini disebut ”Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara” juga dimaksudkan untuk menyediakan sumber air bersih. Asumsinya, tanggul akan terisi air tawar dari 13 sungai yang bermuara di dalamnya. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah pemicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan.
Dengan alasan itu pula, pada Juni 2013, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten bersepakat mempercepat proyek itu. ”Untuk giant sea wall, dari jadwal awalnya tahun 2020, akan groundbreaking pada 2014,” kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Kamis (7/3/2013). Gubernur DKI Joko Widodo, yang juga presiden terpilih, mengakui besarnya minat pihak swasta. ”Tanggul laut memang menarik secara bisnis dan komersial sehingga banyak yang mau terlibat. Tidak hanya satu dua pihak, tetapi banyak,” kata Jokowi (Kompas, 7/3/2013). Kamis (9/10/2014), pemancangan tiang pertama itu akhirnya dilakukan, menandai pembangunan tanggul laut sepanjang 32 kilometer atau Tahap I dari tiga lapis tanggul. Dari panjang itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI hanya akan menanggung pembiayaan 8 kilometer dengan dana Rp 3,5 triliun. Sisanya, 24 km dibiayai swasta pemegang konsesi lahan reklamasi.
Setiap pembangunan kota perlu diukur manfaat dan dampaknya bagi warga, demikian pula rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta. Siapa akan menangguk untung dan siapa kelak yang menanggung dampak buruknya harus terjelaskan kepada publik karena kota dibangun untuk warga, bukan untuk segelintir elite, seperti politisi atau pebisnis. Menurut Muslim Muin, ahli oseanografi yang juga mantan Kepala Program Studi Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggul laut raksasa bukan jawaban masalah Jakarta. Sebaliknya, tanggul ini berpotensi membawa banyak masalah baru. Jika alasannya mengatasi banjir rob, kata Muslim, yang dibutuhkan adalah tanggul pesisir. ”Saya setuju daratan Jakarta mengalami penurunan signifikan. Karena itu, perlu ditanggul bagian pesisir yang menurun itu, selain juga perlu menanggul sungai-sungainya,” ungkapnya. Pembuatan tanggul laut, kata Muslim, dilakukan lebih untuk melindungi 17 pulau reklamasi. Itulah mengapa pihak swasta yang mendapat konsesi lahan reklamasi bersemangat. Alasan menyediakan air bersih lebih tak masuk akal. ”Debit air yang masuk Teluk Jakarta dari 13 sungai rata-rata 300 meter kubik per detik. Kebutuhan air Jakarta hanya 30 meter kubik per detik. Artinya, ada 270 meter kubik harus dipompa keluar, itu energi memompanya pakai apa?” katanya. ”Kalau mau ambil air untuk bahan baku air bersih, lebih masuk akal dari sungai di bagian hulu.”
Total biaya untuk memompa air dari tanggul dan meningkatkan kualitas air dalam tanggul, menurut hitungan Muslim, 600 juta dollar AS per tahun. ”Kalau alasannya kenaikan muka air laut, Singapura dan Malaysia juga terancam. Apakah mereka membuat tanggul laut? Tidak, karena kenaikan muka air laut tidak signifikan.” Belakangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melirik tanggul laut raksasa Samangeum, Korea Selatan. Namun, tanggul laut terpanjang di dunia itu bukan tanpa masalah. Setelah terhenti dua tahun karena protes keras masyarakatnya, tanggul laut 33,9 km itu selesai dibangun pada 2006. Riset Hye Kyung Lee dari Seoul National University (2013), kualitas air yang digelontorkan dari dua sungai ke dalam tanggul ternyata tercemar industri pertanian dan peternakan di hulu. Akibatnya, ide sebagai sumber air bersih tak terwujud. Bagaimana dengan Teluk Jakarta, muara 13 sungai yang tercemar? Riset Badan Pengkajian Dinamika Pantai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPDP BPPT) menyebut, pembangunan tanggul laut akan menaikkan muka air di dalam tanggul hin gga 0,5-1 meter setelah 14 hari simulasi. Arus air di dalam tanggul juga mengecil sehingga kualitas air dalam tanggul memburuk secara progresif. Peneliti BPDP BPPT, Widjo Kongko, menyebut, penurunan kualitas air itu ditandai dengan perubahan signifikan parameter lingkungan, seperti kenaikan biological oxygen demand (BOD) lebih dari 100 persen, penurunan dissolved oxygen (DO) lebih dari 20 persen, dan penurunan salinitas air lebih dari 3 persen.
Widodo Pranowo, peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatakan, proyek itu akan berdampak ekologis, bukan hanya terhadap pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu, melainkan juga hingga Banten. ”Tanggul ini bisa menjadi comberan raksasa,” katanya. Selain itu, tanggul akan menyebabkan perubahan arus laut dan akan menggerus beberapa pulau di Pulau Seribu, salah satunya Pulau Onrust. Adapun dampak di pesisir Serang, Banten, seperti dikemukakan Kepala Kelompok Peneliti Kerentanan Pesisir KKP Semeidi Husrin, berpotensi merusak pesisir Banten karena pasir reklamasi Teluk Jakarta dari Banten. Jadi, seharusnya yang dipikirkan dulu adalah menata air di hulu, bukan bendung di hilir. Tanggul laut Jakarta untuk siapa? Saudara diminta untuk menyusun skenario dengan Focal Concern Kondisi tanggul raksasa pada tahun 2030. Dalam penyusunan skenario tersebut Saudara diminta untuk: a) Mengidentifikasi Driving Forces yang menentukan kondisi tanggul raksasa pada tahun 2030 b) Mencari keterkaitan antar Driving Forces. c) Menetapkan 2 Driving Forces yang paling dominan. d) Menyusun 4 skenario kondisi tanggul raksasa pada tahun 2030 berdasarkan 2 Driving Forces yang paling dominan. e) Menyusun alur cerita untuk masing-masing skenario. Catatan: Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang permasalahan pembangunan tanggul raksasa, Saudara disarankan untuk mencari tambahan info di media cetak maupun elektronik.
Soal 4:Masalah RUU Pertembakauan (20%)
Tarik ulur antara pemerintah kian terjadi saat membahas RUU Pertembakauan. Sebagai besar LSM hingga beberapa lembaga pemerintahan terus melakukan penolakan sedangkan pihak DPR terus mengusahakan pengesahan RUU Pertembakauan. RUUP telah dirancang sejak tahun 2012. Draf RUU itu sendiri telah diusulkan sejak 10 tahun lampau. Namun hingga saat ini, RUUP masih dinyatakan tidak layak memasuki Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUUP kembali mendaftar pada Prolegnas periode 2015-2019, walaupun banyak kalangan terus menolak hal ini. Pendaftaraan kembali RUUP ini juga dinilai janggal oleh koordinator bantuan hukum YLBHI, Yulius Ibrani. Ia mengatakan bahwa pemasukkan kembali RUUP dalam Prolegnas 2015-2019 merupakan hal yang sangat tergesa-gesa untuk dilakukan. "Untuk apa lagi diajukan lagi RUU, bukankah sudah ada sekitar 14 UU yang terkait masalah produksi, distribusi, cukai, pertanian, perkebunan tembakau dan segala macam," kata Yulius. Selain hal tersebut, Yulius juga menyampaikan bahwa telah ada sekitar 40 RUU yang menjadi prioritas Prolegnas 2016. Melihat banyaknya RUU yang harus dipertimbangkan, tentu sangat janggal jika RUU yang membahas pertembakauan “dipaksa” masuk dalam Prolegnas. Penolakan dari khalayak masyarakat luas serta beberapa instansi pemerintah menyebabkan Presiden Joko Widodo melakukan penolakan terhadap RUU Pertembakauan. Beliau
menyampaikan bahwa rokok merupakan menempati peringkat ke-2 konsumsi rumah tangga miskin. Dana yang dikeluarkan oleh rokok, lanjut beliau, lebih besar dari kebutuhan untuk makanan bergizi. Namun, agenda terakhir saat ini adalah pembahasan RUUP dilakukan oleh 3 menteri yaitu Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Perindustrian Arilangga Hartanto, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, bersama-sama dengan para insiator RUUP. Pertemuan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Presiden (Supres) Joko Widodo 19 Maret 2017. Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan HAM, menjelaskan bahwa keputusan Supres yang dilakukan presiden bukan karena perubahan keputusan, namun merupakan langkah prosedural. Supres tersebut dilakukan karena Wakil Ketua Baleg (Badan Legislasi) DPR, Firman Soebagyo, bersikeras untuk mempertahankan RUUP tersebut. Selain itu, Firman mengatakan bahwa secara prosedural, RUU inisiatif tidak dapat ditolak presiden dan hanya dapat dihentikan oleh para perancangnya. Alasan Pembentukan RUU Pertembakauan
Menghadapi banyak kecaman dari pihak luar, DPR terus memaksakan pengesahan RUU Pertembakauan ini. Beberapa alasan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setelah pengiriman Supres presiden terhadap pembahasan RUUP. "Ini soal kewajiban, karena enggak boleh negara, dalam hal ini pemerintah, tidak memiliki strategi dalam pertembakauan," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/3/2017) Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bachrul Chairi, mengatakan industri rokok menyumbang 1,66% total PDB Indonesia. Devisa negara melalui ekspor ke luar negeri mencapai 700US Dollar pada tahun 2013. "Karena ini bagi kehidupan masyarakat sangat dahsyat, ada efek ekonomi dan kesehatan di dalamnya," lanjut Fahri. Fahri menambahkan bahwa jika tidak adanya strategi pada pertembakauan dalam bentuk undang-undang, akan terjadi banyak impor gelap tembakau terutama untuk industri rokok asing. Regulasi usaha tembakau dalam RUUP ini menyebabkan aturan-aturan di dalamnya memiliki sisi bertolak belakang dengan PP No.109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan mengandung zat adiktif berupa produk tembakau. Namun, menurut DPR sendiri, RUUP ini perlu agar peraturan-peraturan yang ada tidak mematikan petani tembakau, pabrik rokok kretek, namun tetap memperhatikan masalah kesehatan masyarakat. Alasan lain DPR adalah untuk melindungi petani tembakau lokal di Indonesia. Menurut DPR, banyak petani tembakau mengeluh karena harus bersaing dengan tembakau impor. Murahnya harga tembakau impor menyebabkan para petani harus menjual hasil panen mereka dengan harga yang rendah. Tentu hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan para petani tembakau lokal. Mengontrol impor tembakau akan meningkatkan harga jual tembakau hasil lokal. Taufiqulhaldi, salah satu inisiator RUUP, menjelaskan bahwa 70% tembakau di Indonesia didatangkan dari luar negeri. Hal ini yang menyebabkan perlunya RUUP yang merepresi angka impor tembakau menjadi 20%.
Selain itu, pihak DPR menolak tuduhan masyarakat bahwa RUU Pertembakauan memiliki kerjasama sehingga menguntungkan para industri rokok di Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, GAPPRI, Ismanu Sumiran. Ismanu mengatakan bahwa RUUP justru menyulitkan industri rokok di Indonesia. Hal itu disampaikan karena terdapat pasal-pasal yang menyulitkan industri rokok. "Pembatasan (impor) itu tidak terlalu mudah, karena dalam kenyataannya produksi tembakau di dalam negeri masih jauh di bawah kebutuhan pabrikan," ungkap Ismanu. Selain itu, Ismanu juga menyampaikan bahwa adanya pasal yang meningkatkan cukai jika melakukan impor tembakau. Tentu hal ini secara langsung akan menyulitkan biaya produksi rokok pada industri rokok di Indonesia. Alasan Penolakan RUU Pertembakauan
Melihat rantaian alasan yang diberikan DPR untuk terus mengupayakan pengesahan RUUP, kita harus mengetahui alasan dibalik penolakan terhadap RUUP ini. Banyak sekali alasan-alasan yang dilontarkan dari pimpinan LSM seperti KRBMKIR (Koalisi Rakyat Bersatu Melawan Kebohongan Industri Rokok), hingga Komisi Nasional Hukum dan HAM. Alasan utama penolakan RUUP adalah beberapa bagian dari RUUP bertolak belakang dengan PP No.109 tahun 2012 sehingga menurunkan kontrol pada zat adiktif seperti tembakau ini. Berbagai khalayak masyarakat menentang RUUP ini menurunnya kontrol pada tembakau berisiko memperburuk generasi muda. Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengatakan bahwa angka usia pertama kali merokok penduduk kelompok umur 15-19 tahun 33,1 % pada 2007, naik menjadi 43,3 % tahun 2010. Begitu juga kelompok usia 10-14 tahun di periode sama, dari 10,3 % menjadi 17,5 %. "Industri rokok menjadikan anak muda sebagai target karena ini adalah investasi jangka panjang. Ketika anak muda loyal, sulit untuk berhenti," kata CEO Indonesia Medika Gamal Albinsaid pada Forum Pemuda The 2nd Indonesian Conference on Tobacco or Health (ICTOH) 2015 Selain faktor utama penolakan tersebut, banyak instansi yang merasa RUUP memiliki celahcelah yang dianggap sebagai perangkap hukum. Pertama-tama, RUUP dinilai tidak efektif dalam memberikan hasil, namun malah membawa efek negative yang lebih besar. Ketua Umum Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Prijo Sidipratomo , mengatakan bahwa di Indonesia, hanya terdapat 3 daerah penghasil tembakau. Namun, RUU ini berlaku sebagai generalisasi terhadap seluruh daerah di Indonesia. RUUP mungkin akan membantu petani tembakau setempat. Namun, di tempat lain akan terjadi penurunan kontol terhadap tembakau. "Indonesia bukan produsen tembakau terbesar di dunia tetapi melakukan upaya melindungi tembakau. Merupakan negara dengan prevalensi lelaki tertinggi di dunia yang merokok tetapi RUU tidak menunjukan upaya pengendalian," rangkum Prijo. Kedua, tidak ada urgensi untuk melakukan RUUP. Ketua Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC IAKMI), Kartono Mohammad menampik pendapat bahwa tujuan RUUP untuk melindungi petani tembakau. Jika ingin membentuk RUU mengenai perkebunan, padi merupakan pilihan yang lebih baik dari tembakau karena padi
merupakan makanan pokok. Menurut data dari BBPADI (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi), pangsa padi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) mencapai 14,2% di tahun 2006. Hal ini jauh lebih signifikan dari rokok yang hanya 1,66% PDB di Indonesia. “Mengapa tidak buat RUU Perpadian segala? Kenyataannya kan kita masih impor beras. Padahal petani yang menanam beras lebih banyak daripada yang menanam tembakau,” Kata Kartono
Ketiga, perlindungan petani tembakau dengan RUUP sama sekali tidak efisien. Kartono menyatakan bahwa telah terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap petani tembakau yaitu UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selain itu, perlindungan petani melalui pengontrolan impor dapat diganti dengan membentuk undangundang yang mengatur harga tembakau. Dengan meregulasi harga tembakau, tentu petani tidak akan mengalami kesulitan dalam hal harga jual. Selain melindungi petani tembakau, peningkatan harga tembakau juga dapat menurunkan jumlah perokok terutama perokok muda. Keempat, RUUP diduga merupakan perangkap hukum untuk melindungi industri rokok di Indonesia. Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Raya Indonesia, Herry Chariansyah, mengatakan bahwa klausul dalam RUUP terdapat penjelasan terhadap kewajiban melindungi rokok sebagai budaya dari masyarakat. Kelima, walaupun DPR sempat menolak tuduhan bahwa RUUP dapat menguntungkan industri rokok, fakta mengatakan bahwa RUUP memang menguntungkan bagi mereka. Menurut Kartono, RUU Pertembakauan melarang penggunaan gambar di kemasan lebih dari 40% total dari kemasan. Hal ini tentu berdampak langsung pada upaya marketing industri rokok. Sehingga, apa yang disampaikan DPR tentu sangat kontradiksi terhadap fakta yang ada di RUUP Penutup
Melalui penelusuran baik pada Pro maupun kontra dalam Rancangan Undang-Undang Pertembakauan, dapat disimpulkan bahwa tentu RUUP memiliki dampak negative yang lebih banyak daripada dampak positif yang dapat diberikan. Pertanyaan terakhir yang terbesit di pikiran adalah, mengapa DPR tidak melakukan kajian mendalam terhadap industri pangan pokok di Indonesia, yaitu padi, namun malah mendesak pemerintah untuk melakukan pengesahan RUUP yang jelas-jelas menguntungkan industri rokok asing serta merugikan masyarakat secara garis besar? Dari sisi Agenda Setting Saudara diminta: a) Identifikasi kelompok yang dominan yang berupaya mencegah masuknya RUU Pertembakauan ini kedalam Prolegnas dan kelompok yang mengalami power deficit yang mengusulkan agar RUU Pertembakauan ini masuk kedalam Prolegnas. b) Jelaskan realitas tentang tembakau, realitas yang dikemukakan oleh media dan persepsi publik terhadap realitas tembakau. c) Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah tentang masalah pertembakauan ini? Anda bisa menggunakan CATWOE Analysis untuk merumuskan rekomendasi tentang pertembakauan ini. d) Jika menggunakan pendekatan soft system methodology susun rekomendasi proses transformasi berdasarkan CATWOE Analysis. Catatan: Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang permasalahan pertembakauan, Saudara disarankan untuk mencari tambahan info di media cetak maupun elektronik.
Soal 5: Masalah kelayakan investasi pengolahan air limbah (20%)
Sebuah kota besar merencanakan untuk membangun fasilitas pengolahan air limbah dengan total investasi senilai Rp 1,2 triliun selama 3 tahun. Biaya operasi pada tahun pertama setelah selesai investasi sebesar Rp 100 miliar dan manfaat atau benefit yang diperoleh pada tahun pertama pengoperasian sebesar Rp 240 miliar. Besarnya biaya operasi dan benefit selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tahun
Investasi
Biaya Operasi
Benefit
(Rp miliar)
(Rp miliar)
(Rp miliar)
0
400
0
0
1
400
0
0
2
400
0
0
3
0
100
240
4
0
110
260
5
0
120
280
6
0
130
320
7
0
145
340
8
0
160
370
9
0
180
410
10
0
195
450
Pertanyaan: (a) Hitung NPV dan IRR proyek tersebut dengan discounted factor sebesar 18%. Apakah proyek tersebut layak untuk dibangun? (b) Jika pemerintah pada awal proyek menyuntikkan dana sebesar Rp 650 miliar sebagai sunk cost (atau sebagai benefit bagi investor pada awal proyek), dari NPV apakah proyek ini layak pada discounted factor 18%? (c) Hitung IRR proyek tersebut setelah penyuntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 650 miliar. Apakah proyek tersebut layak pada tingkat Opportunity Cost of Capital sebesar 18%? (d) Dengan penyuntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 650 miliar pada tahun ke berapa tercapai Break Even Point? (e) Jika biaya investasi pada tahun kedua membengkak menjadi dua kali lipat menjadi Rp 800 miliar pada tingkat discounted factor sebesar 18%, walaupun dengan penyuntikan dana Rp 650 miliar dari pemerintah apakah proyek ini masih layak?
-----00000-----
