NAMA : NANDA TRISNA MUTHMAINNAH NIM : 4163341039 KELAS : PENDIDIKAN BIOLOGI EKSTENSI B 2016
UJIAN TENGAH SEMESTER PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Petunjuk:
1. Kerjakan soal di bawah ini dengan cermat dan kerjakan sesuai kemampuan sendiri (Dilarang Mencontek/copy faste )!
2. Kumpulkan dengan mengirimkan jawaban lewat e-mail
[email protected] [email protected].. Batas akhir pengumpulan Ujian adalah Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 pukul 21.00 WIB 3. Pengiriman melewati batas waktu yang ditentukan tidak diterima .
Pertanyaan:
1. Jelaskanlah pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di pelajari pada tingkat Perguruan Tinggi! Jawab: membangkitkan kembali semangat kebangsaan mahasiswa dalam menghadapi
pengaruh globalisasi dan mengukuhkan semangat bela negara,memupuk kesadaran cinta tanah air, mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
2. Jelaskanlah makna bahwa kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat! Jawab: Kesatuan antara sila-sila Pancasila tidak hanya kesatuan yang bersifat logis saja,
kesatuan menurut isi, atau kesatuan formal logis lainnya, namun sila-sila Pancasila memiliki suatu kesatuan meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda
dengan sistem filsafat lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme, dan lain paham filsafat di dunia
3. Sebagaimana diketahui Bahasa Indonesia merupakan salah satu Indentitas Nasional. Menurut Kepala Badan Bahasa Kemendikbud “Saat ini penggunaan bahasa asing di ruang publik sangat marak terjadi, yang kemudian diperparah dengan adanya rasa bangga dalam menggunakan bahasa asing di setiap aktivitas sehari-hari”. Berdasarkan pendapat tersebut, kemukakanlah bagaimana dampak penggunaan bahasa asing di ruang publik terhadap eksistensi Bahasa Indonesia sebagai Indentitas Nasional! Jawab: dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara serta Lagu Kebangsaan. Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena (1) bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (2) bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan jati diri Bangsa Indoensia.
4. Dewasa ini berkembang luas kecenderungan seseorang menuntut hak sementara ketika melaksanakan kewajibannya enggan dilaksanakan. Melihat fenomena tersebut tentunya diperlukan harmoni antara hak dan kewajiban warga Negara. Untuk itu, kemukakanlah bagaimana bentuk harmoni antara hak dan kewajiban saudara sebagai mahasiswa dan warga Negara Indonesia! Jawab: Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima
atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya..
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hakhak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.
5. Ketika proses pemilihan umum berlangsung tidak sedikit warga Negara yang memilih menjadi “golput” atau tidak memanfaatkan hak pilihnya. Berdasarkan fakta tersebut bagaimana dampak “ golput” terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia! Jawab: a.Terlalu banyak membuang waktu, biaya dan tenaga, tidak tercapainya sasaran dan
tujuan dari pemilihan umum itu sendiri b.Terdapat money politics sehingga masyarakat berubah pola pikir menjdi matrealisitis c.Terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. d.Permasalahan dalam pelaksanaan terkait teknis dan tahapan pemilihan umum kepala daerah yang memunculkan berbagai permasalahan. e.Tingginya kasuskorupsi yang disebabkan implikasi dari mone y politics dalam pemilihan umum kepala daerah langsung menyebabkan pelayanan dasar dan pelayanan umum menjadi tidak egaliter. f.Ketidaksiapan APBD dalam penyelenggaraan pemilu kada dibeberapa daerah. g.Tinggi angka golput dan suara tidak sah. h.Kecendrungan masyarakat memilih berdasarkan figur publik dan kurang memperhatikan kemampuan kepemimpinan.
