SOAL LATIHAN UAS MPKT A 2016
Hari, Tanggal : Waktu
:-
Sifat Ujian
:-
Dosen
: Tim Dosen MPKT A (FT)
1. Geopolitik dan geostrategi Indonesia. 2. Wawasan nusantara. 3. Empat faktor pemersatu bangsa. 4. Pluralitas / pluralisme. 5. Jati diri bangsa Indonesia. 6. Hak Asasi Manusia (HAM). 7. Hak dan kewajiban warga negara.
JAWABAN LATIHAN UAS MPKT A 2016
Asisten Dosen
: Shafira Anandita
Jurusan, Angkatan
: Teknik Kimia 2015
1. Geopolitik Indonesia (Buku Ajar MPKT A III hal. 41-43) Geopolitik Indonesia merupakan kesatuan pandang bangsa tentang diri dan lingkunganya. Lingkungan yang dimaksud adalah lokasi Indonesia, yaitu sebuah negara kepulauan yang berada di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (India dan Pasifik).
Geostrategi Indonesia (Buku Ajar MPKT A III hal. 43-44) Untuk melaksanakan konsep Wawasan Nusantara, disusunlah konsep geostrategi yang disebut ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional merupakan konsep pengaturan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Konsep ketahanan nasional disusun dengan sistematika seperti dalam konsep Wawasan Nusantara, yaitu “astagatra”, yang terdiri dari: a. “Trigatra”
: Aspek kekuatan alamiah (geografi, kekayaan alam, dan
kemampuan penduduk). b. “Pancagatra” : Aspek kekuatan sosial (ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan – keamanan).
2. Wawasan Nusantara (Buku Ajar MPKT A III hal. 41) Geopolitik Indonesia disebut Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bhineka, dan lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan Wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional yang dikenal sebagai “astagatra”.
Wawasan Nusantara dapat diurutkan sebagai berikut: a. Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara. b. UUD 1945 seebagai konstitusi negara. c. Wawasan Nusantara sebagai geopolitk bangsa Indonesia. d. Ketahanan nasional sebagai geostrategic bangsa Indonesia. e. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai doktrin dasar pengaturan kehidupan nasional.
Wawasan Nusantara dapat dipakai sebagai: a. Pola dasar perencanaan pembangunan nasional. b. Pola dasar pemanfaatan lingkungan antara masyarakat dengan ruang hidupnya. c. Pola dasar implementasi konsep pertahanan – keamanan. d. Pedoman melaksanakan tujuan nasional (ikut serta dalam upaya perdamaian dunia).
3. Empat Faktor Pemersatu Bangsa (Buku Ajar MPKT A III hal. 8-22) a. Latar belakang sejarah bangsa Indonesia. b. Pancasila dan UUD 1945. c. Simbol-simbol / lambang-lambang persatuan bangsa. d. Kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah yang berlandaskan pada unsur-unsur kebudayaan suku-suku bangsa di daerah yang dapat menimbulkan perasaan bangga terhadap bangsa sendiri. Kebudayaan nasional mempunyai dua fungsi, yaitu:
Memperkuat rasa identitas nasional.
Memperluas rasa solidaritas nasional.
4. Pluralitas / Pluralisme (http://www.rmol.co/read/2015/09/02/215669/Memahami-Pluralitas-MasyarakatIndonesia-) Pluralisme Indonesia dipahami sebagai sebuah konsep kesatuan yang tersusun dari berbagai unsur keberagaman. Keberagamannya diikat oleh sebuah kesatuan yang
kokoh, melalui persamaan sejarah sebagai penghuni gugusan bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa lain (dalam hal ini Belanda dan Jepang). Di samping persamaan sejarah, pluralisme Indonesia juga diikat oleh kondisi obyektif bangsa Indonesia sebagai suatu negara bangsa yang menjunjung tinggi asas kebersamaan, baik kondisi obyektif maupun kondisi subyektif. Kesatuan kebangsaan ini juga biasa diistilahkan dengan nasionalisme Indonesia.
Masyarakat pluralisme adalah suatu masyarakat yang terdiri atas berbagai unsur dengan subkulturnya masing-masing lalu menjalin kesepakatan menampilkan diri sebagai suatu komunitas yang utuh. Berbeda dengan masyarakat heterogen yang unsurunsurnya tidak memiliki komitmen ideologis yang kuat. Masyarakat pluralisme tidak hanya sebatas mengakui dan menerima kenyataan kemajemukan masyarakat, tetapi pluralisme harus dipahami sebagai suatu ikatan dan pertalian sejati sebagaimana disimbolkan dalam Bhinneka Tunggal Ika (walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu).
5. Jati Diri Bangsa Indonesia (Buku Ajar MPKT A III hal. 23-25) Jati diri dapat diartikan sebagai ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda. Jati diri pun diartikan sebagai identitas. Jadi, jati diri bangsa Indonesia adalah ciri-ciri atau identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Acuan bagi jati diri bangsa Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945, dan kebudayaan nasional. Dalam pembentukan jati diri bangsa, diperlukan teladan yang baik dari pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh.
6. Hak Asasi Manusia (HAM) (Buku Ajar MPKT A III hal. 81-85) HAM adalah hak yang dimiliki manusia karena keberadaannya. Secara dasar, HAM dibagi menjadi 2, yaitu: a. Hak Individual Hak individual adalah hak yang dimiliki individu terhadap negara. Negara tidak dapat menghalangi individu mewujudkan hak ini. Contohnya adalah hak mengikuti hati nurani, hak beragama, hak berserikat, dan hak mengemukakan pendapat. Hak ini termasuk hak negatif (melarang orang berbuat sesuatu untuknya).
b. Hak Sosial Hak sosial adalah hak yang dimiliki seseorang sebagai anggota masyarakat seperti ha katas pekerjaan yang layak dan hak atas pendidikan. Hak ini termasuk hak positif (membolehkan orang berbuat sesuatu untuknya).
Sejarah Penegakan HAM: a. Generasi Pertama
Generasi yang melahirkan kesadaran akan hak-hak sipil dan politik.
Lahir di negara-negara Barat dan ditandai oleh penandatanganan Magna Charta di Inggris pada tahun 1215.
b. Generasi Kedua
Generasi dengan kesadaran akan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Diperjuangkan oleh negara sosialis pada masa perang dingin.
Didukung oleh banyak pemikir barat serta negara-negara yang baru merdeka di Asia-Afrika
c. Generasi Ketiga
Generasi yang memiliki kesadaran untuk memperjuangkan hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan di negara-negara dunia ketiga.
HAM dalam Indonesia: a. UUD 1945 merupakan sumber / landasan otoritas bagi rakyat untuk menikmati hak dan memenuhi kewajiban sebagai warga negara. b. Peraturan di Indonesia yang mengatur tentang HAM adalah UUD 1945 Pasal 28A-J dan UU Nomor 39 Tahun 1999. c. HAM dalam UUD 1945:
Hak hidup.
Hak mengembangkan diri.
Hak memperoleh keadilan.
Hak perlindungan diri dan bebas dari penyiksaan.
Hak memperoleh suaka politik dari negara lain.
d. Sebelum amandemen, dalam UUD 1945, pasal HAM tidak dicantumkan secara khusus, namun pasal hak warga negara tetap berpegang pada prinsip kedaulatan rakyat dan sila-sila Pancasila.
e. Sesudah amandemen, dalam UUD 1945, terdapat pasal mengenai HAM, namun pasal mengenai hak warga negara tidak dihilangkan dan dicantumkan batasambatasan.
7. Hak Warga Negara (Buku Ajar MPKT A III hal. 85-88) a. Keamanan. b. Kemerdekaan. Mencakup hak mengeluarkan pendapat dan mendapatkan informasi, hak berserikat, hak beragama, hak memilih, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. c. Kesetaraan.
Kewajiban Warga Negara (Buku Ajar MPKT A III hal. 89-90) a. Mematuhi hukum dan pemerintahan. b. Membela negara. c. Membayar pajak. d. Mengikuti pendidikan dasar (wajib sekolah). e. Menghormati hak asasi orang lain.
