TUGAS UU 16-20 FIX

TUGAS PERUNDANG- UNDANGAN & ETIKA KEFARMASIAN “ KASUS 16-20”

Disusun Oleh Kelompok 4 : 1. Cahya Mulyati Dewi

1704026016

2. Fadly Nur rakhmat

1704026041

3. Ihsan Lufi, S.Farm

1704026055

4. Meri Rosmalita

1704026082

5. Rahayu Paramita Rasyid

1704026108

6. Siti Maghfiroh

1704026132

7. Yunita Rusdiana Widiastuti

1704026154

Apoteker-28 Pagi (A)

PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI DAN SAINS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA 2017

16. Petugas apotek bukan Apoteker, mengganti allopurinol 100 mg yang tertulis dalam resep dokter dengan Zyloric 300 mg dan menyerahkannya kepada pasien. a) Kata kunci

Petus apotek bukan Apoteker mengganti obat yang tertulis dalam resep dan menyerahkan langsung pada pasien b) Pelanggaran kode etik

Pasal 3 Seorang apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai dengan kompetensi Apoteker indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh kepada prinsip kemanusiaan dalam menjalankan kewajibannya. c) Sanksi Tidak ada d) Cara mencengahnya

Apoteker harus stand by di apotek tempat ia bekerja sebagai apoteker  penanggung jawab guna menghindari kejadian yang sama. Serta melakukan  penyerah obat, pemberian informasi mengenai obat yang akan diserahkan kepada pasien.

17. Apoteker mengajukan izin dan membuka apotek baru persis disebelah apotek yang sudah ada, tanpa berkonsultasi denagan / sepengetahuan apoteker pengelola apoteker yang sudah ada tersebut. a) kata kunci

membuka apotek baru disebelah apotek yang sudah ada b) Pelanggaran Kode Etik

kode etik pasal 10 c) Kode Etik Pasal 10

seorang apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. d) Sanksi

Tidak ada

e) Cara Mencegahnya

1. seorang apoteker harus memahami bahwa, membuat apotek bersebelahan melanggar kode etik apoteker  2. nasehati jika ada yang ingin membangun apotek disebelah apoteknya,bahwa itu adalah tindakan melanggar kode etik apoteker.

18. Apoteker yang bekerja sebagai Medical Representative di industri farmasi diamdiam menjadi Apoteker Pengelola Apotek Swasta a) Kata kunci pelanggaran

Apoteker bekerja menjadi Medical Representative sekaligus menjadi APA di Apotek swasta b) Pelanggaran hukum

PMK RI NO 889 TAHUN 2011, KEMUDIAN TERKAIT PERUBAHAN REGISTRASI,

IZIN

PRAKTIK,

DAN

IZIN

KERJA

TENAGA

KEFARMASIAN PADA PMK NO 31 TAHUN 2016 c) PerUndang-undangan yang dilanggar :

(PMK RI NO 889 TAHUN 2011) Pasal 18

(1) SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian. (2) Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian berupa  puskesmas dapat menjadi Apoteker pendamping di luar jam kerja. (3) SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian (PMK NO 31 TAHUN 2016) Pasal 18

(1) SIPA bagi Apoteker di fasilitas kefarmasian hanya diberikan untuk 1 (satu) fasilitas kefarmasian.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) SIPA bagi apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian dapat diberikan untuk paling  banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. (3) Dalam hal Apoteker telah memiliki Surat Izin Apotek, maka Apoteker yang bersangkutan hanya memiliki 2 (dua) SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian lain. Dikatakan melanggar karena apoteker tersebut telah bekerja di Industri Farmasi kemudian menjadi APA di Apotek swasta. Dalam PMK Apoteker yang bekerja di fasilitas kefarmasian hanya diberikan untuk 1 (satu) fasilitas kefarmasian sehingga tidak bisa bekerja ditempat/fasilitas kefarmasian lain. d) Sanksi 

Pencabutan SIPA



Pemeriksaan SIPA dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi kasus seorang Apoteker bekerja ditempat fasilitas Industri Farmasi dan Pelayanan sekaligus



Memberitahukan

sanksi

yang

akan

diterima

bila

melakukan

 pelanggaran tersebut.

19. Apoteker Penanggung Jawab Penilaian Keamanan Kosmetik (Safety Assessor) diam  –   diam menjadi Apoteker Pengelola Apotek a)

Kata kunci pelanggaran

Apoteker Penanggung Jawab Penilaian Keamanan Kosmetik (Safety Assessor) sekaligus menjadi Apoteker Pengelola Apotek b) Pelanggaran hukum

PMK RI NO 889 TAHUN 2011, KEMUDIAN TERKAIT PERUBAHAN REGISTRASI,

IZIN

PRAKTIK,

DAN

IZIN

KEFARMASIAN PADA PMK NO 31 TAHUN 2016 c)

PerUndang-undangan yang dilanggar :

(PMK RI NO 889 TAHUN 2011) Pasal 18

KERJA

TENAGA

(1) SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian. (2) Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian berupa  puskesmas dapat menjadi Apoteker pendamping di luar jam kerja. (3) SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian (PMK NO 31 TAHUN 2016) Pasal 18

(1) SIPA bagi Apoteker di fasilitas kefarmasian hanya diberikan untuk 1 (satu) fasilitas kefarmasian. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) SIPA bagi apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian dapat diberikan untuk paling  banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. (3) Dalam hal Apoteker telah memiliki Surat Izin Apotek, maka Apoteker yang  bersangkutan hanya memiliki 2 (dua) SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian lain. Dikatakan melanggar karena apoteker tersebut bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab Penilaian Keamanan Kosmetik (Safety Assessor) kemudian menjadi Apoteker Pengelola Apotek. Dalam PMK Apoteker yang bekerja di fasilitas kefarmasian hanya diberikan untuk 1 (satu) fasilitas kefarmasian sehingga tidak bisa bekerja ditempat/fasilitas kefarmasian lain. d) Sanksi 

Pencabutan SIPA



Pemeriksaan SIPA dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi kasus seorang Apoteker bekerja ditempat fasilitas Industri Farmasi dan Pelayanan sekaligus



Memberitahukan sanksi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran tersebut.

20. Apoteker Pengelola apotek menerima pesanan obat dari Dokter didaerah terpencil, Apoteker di Apotek tersebut menyerahkan obatnya kepada dokter

dan dokter

melakukan penyerahan / dispensing langsung kepada pasien a) Kata kunci

Apoteker menyerahkan obat kepada dokter didaerah terpencil , kemudian dokter melakukan penyerahan / dispensing langsung kepada pasien. b) Dasar Hukum

Alasan : karena di PP No.51 tahun 2009 Pasal 21 ayat 3

Dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat Apoteker, Menteri dapat menempatkan Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK  pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. Pasal 22

Dalam hal di daerah terpencil yang tidak ada apotek, dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi mempunyai wewenang meracik dan menyerahkan obat kepada pasien yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. c) Sanksi

Tidak ada