HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
NAMA ANGGOTA :
AKBAR BAYU PERDANA
(10212531)
CHANDRA IRAWAN
(11212581)
EKA DENTYA NURSITA SARI
(12212399)
JULIAN GUTORO
(13212986)
INDAH AYU PERMATASARI
(13212663)
INNA APRILLA
(13212736)
KARTIKA SANDI UTAMI
(14212035)
SYIFA KHUSNUL KHOTIMAH
(17212269)
TASHA RIEZKY AMALIA
(17212299)
VIDI SAPUTRA
(17212578)
KELAS : 2EA19
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 Convention on the Rights of the Child). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002). Anak sejak dalam kandungan memiliki hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar sehingga tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari HAM yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Secara universal dilindungi dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International on Civil and Political Rights (ICPR). Hak anak juga diatur secara khusus dalam konvensikonvensi Internasional khusus. Perlakuan khusus terhadap anak berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik.
1.2
TINJAUAN PUSTAKA
Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 Convention on the Rights of the Child). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 23 tahun 2003). Anak nakal adalah : a) anak yang melakukan tindak pidana, atau b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perUndang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 butir 2 Undang-undang Undang-undang No. 3 tahun 1997 1997 tentang Pengadilan Anak). Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kedejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan).
BAB II
PERMASALAHAN
1. Mengapa anak harus dianggap dan diperlakukan berbeda dengan orang dewasa dan apakah ancaman yang membahayakan bagi kesejahteraan anak? 2. Bagaimana kedudukan anak dalam keadaan sengketa bersenjata serta penggunaan kekerasan dan senjata api terhadap anak? 3. Bagaimana proses penegakan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana? 4. Apakah pengertian dari hak asasi anak?
BAB III PEMBAHASAN
3.1 HAK ASASI ANAK
Kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh, dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Sedangkan hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Anak di banyak bagian dunia adalah gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan, dan ketelantaran. Anak kondisi tersebut tidak mampu melawan atau mengubah keadaan tersebut secara efektif untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu masyarakat internasional mendesak kepada semua negara / pemerintahan untuk mensahkan dan memberlakukan peraturan perUndang-undangan yang mengakui kedudukan dan kebutuhan khusus anak dan yang menciptakan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka. Sesuai dengan konvensi tentang hak anak (CRC) telah diterima secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya Sebagai tambahan konvensi berusaha memberikan tambahan perlindungan terhadap penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi anak (CRC, pasal 32 sampai pasal 36). CRC juga menetapkan alasan dan kondisi-kondisi yang mendasari dapat dicabutnya kebebasan mereka secara sah serta hak yang didakwa telah melakukan pelanggaran hukum pidana (CRC, pasal 37 dan pasal 40). CRC merupakan traktat. Oleh karena itu menimbulkan kewajiban mengikat menurut hukum bagi negaranegara anggota untuk menjamin bahwa ketentuannya dilaksanakan sepenuhnya pada tatanan nasional. Dalam konsep John O’Manique, menyususn sebuah daftar tentang keb utuhan-kebutuhan fundamental bagi pembangunan manusia seutuhnya, yaitu : pangan, perlindungan, lingkungan fisik yang tidak terancam, keamanan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan pekerjaan, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul atau berserikat dan penentuan nasib sendiri (self determination). Kebutuhan-kebutuhan fundamental tersebut merupakan kebutuhan mutlak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sebagai orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara secara mandiri dengan dapat dilaksanakan pembangunan dan hak-hak asasi manusia saling mendukung. Bila kebutuhan-kebutuhan fundamental tersebut dipadukan dengan hak asasi manusia yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International on Civil and Political Rights (ICPR) yang terdiri dari hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya, ternyata terdapat hubungan sangat erat dan terpadu sebagai hak-hak asasi manusia mendasar dan universal dalam pembangunan manusia seutuhnya. 3.2 KESEJAHTERAAN ANAK
Diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 34 ayat (1), Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat (2)). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (ayat(3)). Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (pasal 2 ayat (1)). Anak berhak memperoleh pendidikan dan kesehatan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya (ayat (2)). Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (ayat(3)). Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup baik fisik maupun sosial yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (ayat(4)). Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan (pasal 3).Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan as uhan oleh negara atau orang atau badan (pasal 4). Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (pasal 5). Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (pasal 6). Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk untuk mencapai tingkat tingkat pertimbangan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan (pasal 7). Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial (pasal 8). Orang tua asalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, maupun jasmani. Dengan penjelasan, tanggung jawab jawa b orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan ser ta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila (pasal 9). Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi (pasal 11 ayat (1)). Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat (ayat (2)) baik di dalam maupun diluar panti (ayat(3)). Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat (ayat(4)). Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, guna pemeliharaan kepentingan kesejahteraan anak yang bersangkutan (ayat(3)). Kerjasama internasional di bidang kesejahteraan anak dilaksanakan oleh pemerintah atau oleh badan lain dengan persetujuan pemerintah (pasal 13).
3.3 PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM
Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut (pasal 58 ayat (1)).
Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman (ayat (2)). Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi bagi anak (pasal 59 ayat(1)). Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti (pasal 60 ayat (1)). Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Mencakup kegiatan produktif, peredaran, dan perdagangan sampai dengan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan (pasal 65). Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusawi (pasal 66 (ayat1)). Hukum mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak (ayat (2)). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum (ayat (7)). Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi (pasal 2) : a. Non diskriminasi b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (pasal 3). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan perlindungan dari perlakuan (pasal 13 ayat (1)) : a. Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urusan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental.
b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, misalnya tindakan atas perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. c. Penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya. d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasih kepada anak. Perilaku kekerasan dan penganiayaan terhadap anak misalnya perbuatan melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. e. Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dengan atau kesewenang-wenangan terhadap anak. f. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. Setiap anak berkewajiban untuk : a. b. c. d. e.
Menghormati orang tua, wali, dan guru Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman Mencintai tanah air, bangsa, dan negara Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya Melaksanakan etika dan akhlak mulia
3.4 PERLINDUNGAN ANAK BAIK DALAM KEADAAN BURUK MAUPUN DALAM KEADAAN SENGKETA BERSENJATA
Perlindungan anak dalam keadaan buruk yaitu anak dalam kondisi banjir, gunung meletus, kebakaran, kelaparan, penelantaran menjadi pengemis-pengemis jalanan dan ditempat-tempat umum, dibiarkan dalam keadaan kebuta hurufan, disuruh bekerja untuk membantu kesejahteraan dalam mencukupi pangan dan sandang orang tua dan keluarganya. Untuk menjaga tegak dan keutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka memerlukan kepedulian yang sangat tinggi baik bagi orang tua, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara terhadap perlindungan anak dalam kondisi yang sangat memprihatinkan terutama bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang diperlukan secara khusus adalah : a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar, dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan. b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psiko sosial. c. Selamatkan anak dari pengekrutan dan memperalat anak untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan-kejahatan, kepentingan militer, berkonflik dengan hukum dan korban tindak pidana. Bagi anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum harus mendapat perlindungan secara khusus bagi pemerintah dan masyarakat dengan melaksanakan melalui : a. b. c. d.
Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai ses uai dengan martabat dan hak-hak anak. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini. Penyediaan sarana dan prasarana khusus. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa. Bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, maka pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan anak secara khusus dengan melaksanakan melalui : a. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga. b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa. c. Pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban dan sanksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial. d. Pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Bagi anak yang menyandang cacat, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan khusus dengan melaksanakan melalui upaya : a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak. b. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus. c. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integritas sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu. d. Proses hukum tuntas dan dijatuhkan pidana seberat-beratnya bagi setiap orang atau kelompok yang memperlakukan anak penyandang cacat secara diskriminatif dan penyetaraan pendidikan bagi bagi anak-anak yang menyandang cacat. Bagi anak-anak dalam sengketa bersenjata, maka pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan khusus dengan melaksanakan melalui upaya : a. b. c. d. e.
Pendidikan. Penyatuan sementara para keluarga yang terpisah. Perlindungan kombatan anak-anak yang tertangkap. Pemindahan sementara anak-anak karena alasan yang berkaitan dengan sengketa bersenjata. Menjamin anak dibawah usia 15 tahun, yang telah yatim atau terpisah dengan keluarga mereka sebagai akibat dari perang, tidak meninggalkan sumber penghasilan, pemeliharaan anak-anak, pelaksanaan agama anak-anak, dan pendidikan anak-anak dalam segala keadaan. f. Jika ditangkap, ditahan dan diinternir karena alasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata, anak harus ditempatkan sebagai kesatuan keluarga.
3.5 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK NAKAL
Dalam Convention on the Rights of the Child 1989 memuat sejumlah ketentuan yang sangat tegas berkaitan dengan penangkapan, yaitu tak seorang anakpun boleh dicabut kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Dalam kaitannya dengan penangkapan anak pelanggar hukum, para pejabat penegak hukum diharuskan mematuhi sejumlah ketentuan pelengkap, antara lain: a. Orang tua atau wali dari anak yang ditangkap harus diberitahukan mengenai penangkapan tersebut dengan segera (Beijing Rules, Rule 10.1). b. Hakim atau otoritas yang berwenang lainnya akan mempertimbangkan persoalan pelepasannya tanpa penangguhan (Beijing Rules, Rule 10.2).
c. Anak yang ditahan menyususl penangkapannya akan dipisahkan dengan orang dewasa di dalam tahanan (Beijing Rules, Rule 13.4). d. Setiap orang pada saat penangkapan pada permulaan penangkapan atau pemenjaraan atau segera setelah itu, harus diberikan keterangan dan penjelasan mengenai hak-haknya dan caranya membantu dirinya sendiri. Dengan hak-haknya itu, oleh otoritas yang bertanggung jawab atas penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan (Body (Body of Principles, Asas 13). Perlindungan tambahan untuk para anak yang dicabut kebebasan mereka dikodifikasi dalam konvensi tentang hak anak, peraturan standar minimum untuk administrasi peradilan anak (Beijing Rules)dan peraturan perserikatan bangsa-bangsa untuk perlindungan anak yang dicabut kebebasan mereka. Dalam pasal 37 konvensi tentang anak (CRC), dinyatakan bahwa : a. Penyiksaan dan penganiayaan anak dilarang (bersama-sama dengan hukuman badan dan hukuman kehidupan). b. Pencabutan kebebasan anak secara tidak sah sewenang-wenang dilarang. c. Anak-anak yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi, dengan penghormatan martabat kemanusiaan mereka dan dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan khusus pribadi dari usia mereka. d. Tahanan anak-anak harus dipisahkan dengan tahanan dewasa. e. Anak-anak memiliki hak untuk memelihara hubungan dengan keluarga mereka, memperoleh akses cepat untuk bantuan hukum dan untuk melawan keabsahan penahanan mereka melalui pengadilan atau otoritas yang berwenang. berwenang. Dalam prosedural Beijing Rules, yang menjadi hak-hak anak selama dalam penangkapan dan penahanan sebelum peradilan dan pada semua tahap pemeriksaan pemeriksaan ini meliputi (Rule 7) : a. Praduga tak bersalah. b. Hak untuk diberitahukan dakwaan. c. Hak tidak dipaksa memberikan kesaksian dan mengakui kesalahan. d. Hak atas penasihat hukum. e. Hak atas kehadiran orang tua atau walinya. f. Hak untuk menghadapi dan memeriksa berulang-ulang para saksi. g. Hak banding terhadap otoritas yang lebih tinggi.
BAB IV PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
Anak dipandang memiliki kedudukan khusus di mata hukum. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikis nya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Pada dasarnya, Pengadilan anak yang senantiasa mengedepankan kesejahteraan anak sebagai guiding sebagai guiding factor dan dan disertai prinsip proporsionalitas merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagi pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, secara yuridisformil Undang-undang Pengadilan anak tidak cukup memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Terdapat beberapa peraturan dalam undang-undang tersebut yang inkonsistensi dengan KUHP dan The Beijing Rules, Rules , sehingga yang terjadi adalah secara tidak langsung terjadi pengabaian prinsip kepentingan terbaik anak seperti yang telah t elah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4.2 SARAN
Dengan adanya Undang-undang tentang anak yang telah diatur sebagai mana mestinya dan telah ada di dalam konvensi-konvensi Internasional, orang tua, pemerintah, serta masyarakat lebih berupaya untuk menyadarkan diri, membuka mata serta hati untuk tidak berdiam diri, dan menolong bila ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi disekelilingnya. 4.3 DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam, R, Hukum R, Hukum Perlindungan Ana Anak. k. Jakarta, PTIK, 2012
